Di Provinsi Sumatera Barat, setiap dimulainya tahun ajaran selalu ada masalah perihal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dikarenakan, masyarakat merasa memiliki hak istimewa untuk diterima sebagai peserta didik. Karena sedari awal sekolah dibangun di atas Tanah Ulayat demi memajukan pendidikan warga lokal atau Anak Nagari. Namun dalam hal kekinian, masyarakat sudah tidak lagi mendapatkan manfaat yang sama seperti dahulu sebagai prioritas PPDB bagi anak-cucu-kemenakan mereka, sehingga memicu konflik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika teknologi dipaksakan untuk bekerja secara kaku tanpa mempertimbangkan realitas sosiologis, masyarakat akan mencari celah untuk
mengakali sistem tersebut. Maka, dibandingkan menciptakan akuntabilitas dalam penerapan E-Gov, justru teknologi ini berisiko memperlebar gesekan sosial di masyarakat. tidak jarang ada pula gerakan dari masyarakat yang akhirnya menyegel sekolah, seperti yang terjadi Bukittinggi pada tahun yang lalu.

Niat Baik Digitalisasi
Dalam dua dekade ini, perubahan teknologi informasi berjalanan dengan sangat revolusioner. Perubahan ini ditandai dengan masifnya penggunaan internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awan. Dari sisi pelayanan oleh pemerintah, transformasi ini
sangat bergantung pada kesiapan birokrasi dalam beradaptasi. Perubahan ini bukan sekadar pergantian perangkat lunak, melainkan upaya pemerintah daerah untuk hadir di tengah masyarakat digital. Sesungguhnya, ini adalah peluang tranformasi dari Old Public Management (OPM) yang kaku dan hierarkis menuju New Public Management (NPM) yang menekankan efisiensi dan restrukturisasi.

Dalam praktiknya, Portal Dapodik telah menjadi rujukan tunggal dan vital bagi pemerintah daerah untuk memetakan kebutuhan sekolah. Data yang terkumpul kemudian dikonversi menjadi kebijakan teknis dalam proses PPDB yang dilakukan secara daring. Melalui portal ini, masyarakat dijanjikan sebuah proses seleksi yang objektif, di mana setiap calon peserta didik diukur berdasarkan parameter yang jelas, yakni melalui jalur zonasi, jalur prestasi, hingga menjadi rujukan dalam penyaluran dana BOS bagi tiap-tiap sekolah.

Awalnya, portal PPDB Online merupakan langkah maju dalam modernisasi birokrasi. Kehadiran sistem ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengintegrasikan data sarana dan prasarana pendidikan ke dalam satu basis data terpusat yang lebih teratur. Secara teoretis, digitalisasi ini bertujuan untuk menciptakan standar pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan manual yang selama ini menghantui sistem pendidikan kita.

Sistem yang berbasis peta dan angka ini sering kali terlalu kaku dalam memotret dinamika sosial masyarakat. Parameter seperti jarak rumah ke sekolah dalam jalur zonasi atau akumulasi nilai dalam jalur prestasi, dijalankan oleh program komputer secara mutlak tanpa ruang untuk pertimbangan sisi kemasyarakatan yang bersifat kualitatif.

Sehingga masyarakat akan mencari celah teknologi ini dengan manipulasi data alamat kependudukan demi mengejar kuota zonasi. Ditambah lagi celah kemungkinan praktik sekolah-sekolah yang akan mencoba untuk memberikan nilai kepada siswa secara kompetitif, bahkan setinggi-tingginya agar nanti siswa mampu mampu bersaing untuk masuk ke sekolah favorit atau sekolah unggulan.

Perhatian Kepada Nilai Publik
Nilai publik dari E-Gov hanya dapat tercipta jika teknologi tersebut mampu menjawab
ekspektasi kolektif warga negara. Nilai publik melampaui sekadar angka efisiensi
internal, ia mencakup aspek kepercayaan, transparansi, dan keadilan sosial yang
dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari aspek kepercayaan sering luntur akibat adanya oknum-oknum yang tidak cermat dalam pengisian portal Dapodik, sehingga memberi ruang akan adanya praktik penerimaan siswa naik dijalan dan tiba-tiba kelas bertambah. Pada akhirnya, anggaran BOS suatu sekolah menjadi sedikit seperti kejadian tahun 2024. Sekolah menjadin kewalahan dalam melakukan pembayaran, terutama gaji guru honorer.

Dari aspek transparansi, pada tahun 2025 lebih baik dibanding tahun 2024. Disana ada kriteria perihal jalur prestasi yang valid, zonasi terkomputerisasi yang sesuai dengan jarak serta nilai siswa yang kompetitif dan prestasi yang sudah terkategorisasi. Sementara yang belum tercipta dengan baik adalah aspek keadilan sosial dalam penerapan penerimaan siswa baru ini. Masih banyak masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah, khususnya terhadap jatah penerimaan pada masyarakat sekitar.

Sehingga agar dapat menjawab tantangan tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pertama, perjelas kembali status tanah disetiap sekolah. Lakukan inventarisasi yang ketat, terutama perihal asbabun nuzul-nya tiap-tiap sekolah itu berdiri. Perihal adakah negara saat itu membeli tanah masyarakat dengan harga murah disertai perjanjian sosial atau tidak. Pemerintah harus melakukan belanja masalah sosial ini, agar dapat memberikan rasa keadilan ditengah masyarakat.

Kedua, setiap Pengurus Komite dengan Kepala Sekolah sedari kini memberikan pernyataan ke masyarakat bahwa PPDB akan dilaksakan dengan adil dan transparan. Melaksanakan sesuai dengan sistem dan peraturan tanpa memberi sedikitpun celah akan adanya siswa-siswi titipan dikemudian hari. Kolaborasi ini harus tertulis dan diumumkan agar menambah kredibilitas dan meminimalisir resiko ketidakadilan.

Ketiga, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus memberikan pencegahan dan peringatan kepada masyarakat yang ingin pindah domisili demi menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. Akan ada resiko bilamana anak kalah bersaing memalui sistem, berpotensi untuk disekolahkan pada sekolah swasta. Dibuatkan melalui media berupa selebaran kepada masyarakat yang berpotensi mencari celah dari sistem zonasi ini saat menerimana layanan di kantor.

Keempat, harus ada campur tangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Tinggi. Karena setiap sekolah menengah memiliki jatah dalam SNBP, dimana indikator yang dipakai adalah Akreditasi Sekolah dan Track Record Alumni. Oleh karena itu, orang tua selalu cenderung untuk memasakkan anak masuk ke SMA favorit yang akreditasinya bagus dan alumni yang kuat. Bila hal ini dihapus, persaingan antar sekolah dimulai dari “nol” kembali.

Kelima, dalam rangka persamaan persepsi, Pemerintah Daerah harus melibatkan unsur-unsur tokoh adat dan agama. Baik itu adalah KAN, LKAAM, MUI ataupun FKWN dan ormas-ormas agar dapat mensyiarkan baik dan buruknya sistem elektronik PPDB yang telah terbangun. Sehingga ada kesan bahwa sekolah dimanapun anak-kemenakan pada prinsipnya adalah sama. Bahkan semua siswa akan mendapatkan hak yang sama tanpa adanya keistimewaan (automatic privillage) untuk masuk diperguruan tinggi dari sistem SNBP.

The post Nilai Publik e-Gov dan Dampak sosial teknologi PPDB appeared first on Langgam.id.

Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Pemerintah memutuskan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat.

Langgam.id – Pemerintah memutuskan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat, merespons kepelikan mendapatkan minyak goreng yang dialami masyarakat akhir-akhir ini.

“Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng,” ujar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers, Jumat (01/04/2022), di Istana Merdeka, Jakarta, sebagaimana dicuplik dari Setkab.go.id.

Presiden menerangkan, bantuan ini akan disalurkan kepada keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan.

“Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa bantuan akan diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulannya. Bantuan diberikan untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni serta dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300 ribu.

“Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI, serta Polri berkoordinasi, agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar,” pungkasnya.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Pemerintah Bakal Salurkan BLT Minyak Goreng appeared first on Langgam.id.

“Pemerintah mengambil kebijakan untuk menyediakan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp14.000 per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto, kemarin, sebagaimana dilansir dari Setkab.go.id.

Dikatakan Arilangga, penyediaan minyak goreng tersebut disiapkan untuk enam bulan ke depan.
“Dan akan dievaluasi di bulan Mei dan ini dapat diperpanjang,” ujarnya.

Selama periode enam bulan tersebut, pemerintah menyediakan 1,2 miliar liter minyak goreng yang membutuhkan anggaran sebesar Rp3,6 triliun untuk menutup selisih harga termasuk PPN.

“Komite Pengarah memutuskan BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) menyediakan dan melakukan pembayaran sebesar Rp3,6 triliun,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan ini, Airlangga menyampaikan bahwa Menteri Perdagangan ditugaskan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau serta menyiapkan regulasi harga eceran tertinggi (HET). Sedangkan BPDPKS bertugas menyiapkan pendanaan untuk enam bulan termasuk pembayaran PPN, menetapkan surveyor independen, serta mempersiapkan perjanjian kerja sama (PKS).

“Menteri Keuangan menyiapkan tata cara pemungutan dan penyetoran PPN atas selisih harga, dan ini adalah mengadopsi Peraturan Dirjen Pajak. Kementerian/Lembaga lain (memberikan) dukungan, termasuk Kementerian Perindustrian terkait dengan SNI,” tandasnya.

Kenaikan harga minyak goreng saat ini dipengaruhi oleh harga crude palm oil (CPO) dunia yang naik menjadi 1.340 Dolar AS/MT. Kenaikan harga CPO ini menyebabkan harga minyak goreng ikut naik cukup signifikan. Berdasarkan informasi yang dilansir laman Kementerian Perdagangan (Kemendag), per 3 Januari 2022 harga minyak goreng curah sebesar Rp17.900 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp18.500 per liter, dan minyak goreng premium sebesar Rp20.300 per liter.

The post Minyak Goreng Kemasan Seharga Rp.14 Ribu Per Liter Bakal Tersedia di Pasar appeared first on Langgam.id.

The post Rasio Elektrifikasi Indonesia Capai 99,40 Persen appeared first on Langgam.id.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, berbagai program dan kebijakan strategis yang mendukung laju kinerja sektor industri terus digulirkan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Untuk tahun ini targetnya (pertumbuhan industri) sebesar 4,5-5 persen, sedangkan tahun depan 5-5,5 persen,” kata Agus di Jakarta, Kamis (7/10).

Pada triwulan II tahun 2021, sektor industri manufaktur berhasil mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 6,91%, meskipun di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19.

“Tentunya kita berharap laporan triwulan III Tahun 2021 yang akan dirilis awal bulan Oktober 2021 ini akan terus menumbuhkan optimisme bagi kita untuk menjalankan pembangunan di sektor industri manufaktur,” terangnya.

Menperin menegaskan, pihaknya tetap fokus menjalankan program dan kebijakan unggulan yang dapat menopang performa sektor industri. Misalnya, pelaksanaan program substitusi impor 35 persen pada tahun 2022. Upaya strategis ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor sekaligus mendorong penguatan struktur industri manufaktur di dalam negeri.

“Strategi ini ditempuh guna merangsang pertumbuhan investasi di sektor industri substitusi impor dan peningkatan utilitas industri domestik,” tutur Menperin. Kebijakan tersebut akan didukung dengan optimalisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Agus menyampaikan, berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, awalnya terdapat lima sektor yang menjadi prioritas pengembangan dalam kesiapan memasuki era industri 4.0. Namun, di tengah pandemi Covid-19, Kemenperin menambahkan dua sektor lagi untuk menopang perekonomian nasional.

“Ketujuh sektor potensial itu adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, kimia, alat kesehatan, serta farmasi,” sebutnya.

Aspirasi besarnya, dari kinerja tujuh sektor tersebut, Indonesia bisa menjadi bagian dari 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

“Target yang ditetapkan itu masih realistis untuk diwujudkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, capaian substitusi impor hingga saat ini pada sejumlah direktorat yang membawahi sektor-sektor prioritas tersebut masih berada pada jalur yang benar untuk mencapai target.

“Kami terus memantau dan mengevaluasi capaian substitusi impor ini, karena semua sektor sudah diberikan targetnya masing-masing. Kemudian, mencari solusi atas beberapa kendala yang dihadapi. Apabila, program ini bisa tercapai sesuai target secara kuantitatif, kami optimis target pertumbuhan industri sebesar 5-5,5 persen pada tahun depan bisa terwujud,” paparnya.

Agus mengemukakan, kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap PDB nasional pada triwulan II tahun 2021 sebesar 17,34%. Adapun lima kontributor terbesar sektor industri terhadap PDB nasional adalah industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik, industri alat angkut, serta industri tekstil dan pakaian jadi.

The post Pemerintah Optimistis Industri Tumbuh 5,5 Persen Tahun Depan appeared first on Langgam.id.

Bantuan ini sebagai bentuk dukungan bagi pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro di tengah pandemi covid-19 saat ini.

Secara spesifik, bantuan ini menyasar PKL dan warung yang berada di kabupaten/kota yang menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 dan Nomor 28 Tahun 2021 serta belum mendapatkan bantuan melalui skema Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

“BTPKLW yang hari ini mulai diluncurkan, selain sebagai kompensasi atas kerugian ekonomi akibat pembatasan, namun juga diharapkan menjadi sinyal untuk menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya di acara penyaluran BTPKLW, yang berlangsung di Polrestabes Medan.

Kota Medan adalah kota pertama yang menerima bantuan BTPKLW dikarenakan peran strategis kota ini sebagai episentrum perekonomian di Pulau Sumatra.

Menko Perekonomian didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyempatkan diri berdialog langsung dengan PKL dan pemilik warung penerima bantuan. Salah satunya adalah Leli Hadijah, penjual ayam geprek yang memiliki target pasar para pegawai kantor.

Leli mengatakan omzetnya mengalami penurunan karena PPKM dari yang sebelumnya pada kondisi normal bisa menjual 30 kilogram per hari menjadi hanya lima kilogram per hari.

Ia juga menyampaikan bahwa bantuan yang diperolehnya akan digunakan untuk tambahan modal usaha.

Bantuan untuk sektor usaha mikro dengan pagu sebesar Rp1,2 triliun ini akan disalurkan bagi satu juta pelaku usaha mikro yang masing-masing akan mendapatkan Rp1,2 juta, yang pendataan dan penyalurannya akan dilakukan oleh TNI dan Polri.

Penyaluran bantuan oleh TNI dan Polri ini dilakukan melalui sistem aplikasi yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Alhamdulillah hari ini bisa diuji coba di Kota Medan. Dan ini disediakan untuk satu juta paket, sebanyak Rp1,2 juta. Selanjutnya tentu ini bisa diteruskan oleh TNI-Polri di berbagai wilayah. Operasi di lapangannya oleh babinsa dan bhabinkamtibmas, dan diharapkan ini menjadi bantalan bagi mereka yang terkena dampak untuk modal hidup dan modal kerja usaha mereka masing-masing,” pungkas Airlangga.

The post Pemerintah Luncurkan Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung appeared first on Langgam.id.

Pada kesempatan itu, pemerintah pusat diwakili langsung oleh Rumadi Ahmad yang menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM.

Hadir dalam diskusi warga Sumbar yang tergabung dalam berbagai organisasi. Tak terkecuali, perwakilan mahasiswa.

Berbagai macam masukkan disampaikan warga, termasuk apresiasi yang telah dilakukan pemerintah pusat di bawah Presiden Jokowi. Begitupun warga juga menanyakan langkah kongkrit selanjutnya yang akan diambil pemerintah pusat.

Salah satunya, soal proyek strategis nasional pembangunan jalan tol. Selain itu juga revitalisasi Danau Maninjau hingga keluhan salah seorang disabilitas yang gagal menjadi CPNS.

Menurut Rumadi, semua masukan dan keluhan warga Sumbar akan ditindaklanjuti. Namun ada beberapa hal yang mesti perlu penjelasan lebih detail.

“Ada hal-hal yang kami selesaikan secara cepat, seperti disabilitas CPNS bermasalah dengan BPK itu mungkin bisa kami tindak lanjuti cepat. Pengaduan lainnya yang ada dokumennya pasti akan tindaklanjuti juga,” katanya.

“Tapi juga ada hal-hal yang lebih besar kami butuh penjelasan lebih detail, seperti revitalisasi Danau Maninjau. Kami belum tahu detail, ini persoalan di mana, apakah masalah pada masyarakat, anggaran atau komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat. Ini yang kami dalami,” sambungnya.

Rumadi mengungkapkan melalui diskusi KSP Mendengar ini sangat perlu dilakukan. Sehingga aspirasi masyarakat dapat langsung didengar.

“Memang hal seperti ini kami lakukan dengan berbagai macam media, mulai media sosial tapi kami juga diperlukan melalui forum seperti ini yang bisa bertemu dengan kelompok masyarakat,” jelasnya.

Rumadi mengakui pihaknya yang telah tiga hari berada di Sumbar telah banyak mendapat informasi masukkan. Mulai terkait program pemerintah secara nasional hingga persoalan keluhan bansos dan keagamaan.

“Setidaknya, dengan ini, hubungan komunikasi pemerintah dengan masyarakat itu bisa tersampaikan lebih dekat, dari pada orang yang sampaikan melalui tulisan. Suasana kebatinan bisa sampai,” tuturnya. (Irwanda/ABW)

The post Warga Sumbar Sampaikan Berbagai Persoalan dalam Diskusi KSP Mendengar appeared first on Langgam.id.

Menindaklanjuti pelaksanaan UU Cipta Kerja tersebut, saat ini pemerintah tengah menyusun 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Presiden (RPerpres) sebagai turunan dari UU tersebut.

Agar keseluruhan RPP dan RPerpres dimaksud dapat mengakomodasi seluruh aspirasi dan menampung semua masukan dari masyarakat serta seluruh stakeholder, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan tim yang bersifat independen untuk menyerap masukan, tanggapan, dan usulan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, terkait dengan substansi dan muatan dari RPP dan RPerpres tersebut.

“Pemerintah memerlukan masukan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, agar RPP dan RPerpres turunan dari UU Cipta Kerja ini dapat benar-benar dilaksanakan dan operasional di lapangan, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11).

Tim dimaksud terdiri dari para ahli dan tokoh dari berbagai bidang yang mewakili berbagai sektor yang termuat dalam UU Cipta Kerja. Para ahli dan tokoh yang akan duduk dalam tim tersebut antara lain Prof. Romly Atmasasmita, Hendardi, Prof. Satya Arinanto, Prof.  Hikmahanto, dan Prof. Ari Kuncoro.

Kemudian, Franky Sibarani, Agus Muharam, Emrus Sihombing, Bomer Pasaribu, KH. Robikin Emhas, Andi Najmi, Mukhaer Pakkanna, Airin Rachmy Diani, Made Suwandi, Prof. Asep Warlan Yusuf, dan San Safri Awang.

Terdapat juga, Prof. Nur Hasan Ismail, Prof. Haryo Winarso, Prof. Muhammad Yamin, Prof. Budi Mulyanto, Eka Sastra, Najih Prastiyo, M. Pradana Indraputra, dan Dani Setiawan.

“Pemerintah akan segera menetapkan para ahli dan tokoh nasional yang mewakili beberapa sektor utama di UU Cipta Kerja, untuk duduk di Tim Serap Aspirasi, yang akan menerima masukan dan juga aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak, dalam penyusunan RPP dan RPerpres,” ujar Airlangga.

Tim ini diharapkan dalam waktu segera sudah dapat menjalankan tugasnya untuk menampung aspirasi masyarakat, dan akan berkantor di kantor Kemenko Perekonomian, di Gedung Pos Besar Lantai 6, Jalan Lapangan Banteng Utara.

Perkembangan RPP dan RPerpres
Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian telah menyediakan saluran yang menampung aspirasi secara daring melalui Portal Undang-Undang Cipta Kerja. Saat ini telah dimuat dalam portal tersebut sebanyak 30 peraturan pelaksanaan, yang terdiri dari 27 RPP dan 3 RPerpres.

Selain itu, pemerintah juga sedang mengejar penyelesaian 13 RPP dan 1 RPerpres sisanya, antara lain RPP yang terkait dengan ketenagakerjaan yang masih dilakukan pembahasan di tripartit nasional yang terdiri dari pemerintah, pekerja, dan Pengusaha.

Untuk sektor perpajakan, pemerintah telah menyelenggarakan acara Serap Aspirasi yang melibatkan pelaku usaha, asosiasi usaha, lembaga kemasyarakatan, akademisi/pengamat, dan media. Kegiatan tersebut telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan draf 3 RPP di sektor perpajakan.

Pemerintah berencana akan melanjutkan kegiatan Serap Aspirasi tersebut untuk sektor-sektor lainnya, dengan menyelenggarakan acara serupa di berbagai daerah di seluruh Indonesia mulai minggu depan. (Osh)

The post Serap Aspirasi Publik UU Cipta Kerja, Pemerintah Bentuk Tim Independen appeared first on Langgam.id.

“Saya kira juga perlu nanti koordinasi nanti dengan Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM untuk kerjakan semua. Akan dibuat roadmap untuk pengerjaan program perhutanan sosial yang terintegrasi. Saya kira mungkin tim akan mulai bekerja dalam minggu ini untuk merumuskan ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas secara daring mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial, tempo hari.

Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menjadikan hutan bakau atau mangrove menjadi salah satu proyek perhutanan sosial. “Presiden minta akan ada 1-3 contoh yang jadi benchmark dan direplikasi. Jadi jangan kita semua mau dikerjain nanti satupun tidak ada yang jadi, jadi mungkin 2-3 (yang dikerjakan),” ujarnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, imbuhnya, akan merancang proyek percontohan tersebut.

“Mulai Januari 2021 sudah harus ada laporan yang bisa dilihat oleh Presiden. Kami mungkin akan menyiapkan di kuartal I tahun depan, satu atau dua tempat penyemaian bibit mangrove ataupun yang lain,” paparnya.

Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan sesuai dengan arahan Presiden, model bisnis yang akan dibangun serupa dengan model yang dikembangkan di lumbung pangan Humbang Hasundutan, Sumatra Utara.

Ia menilai dengan model bisnis seperti itu masyarakat akan bisa menikmati hasilnya.

“Di Sumatra Utara itu dengan bibit yang baik, apakah itu nanti kentang, bawang putih, apakah cabai dan seterusnya, itu 1 hektare mereka bisa untung tergantung harga pada waktu itu. Dapat mereka mungkin beberapa juta rupiah per bulan atau mungkin sampai Rp10 juta per bulan,” ujarnya.

Ditambahkan Luhut, model bisnis seperti di Humbang Hasundutan tersebut memberikan dampak yang sangat besar kepada masyarakat.

“Di Humbang (Hasundutan) itu hanya 20 persen miliknya investor, yang 80 persen adalah dimiliki oleh rakyat yang dibagi 1 hektare per keluarga. Itu bisa menciptakan saya kira hasil yang baik di mana mereka tidak boleh memperjualbelikan tanah itu, tapi bisa memberikan pada keturunannya dan kemudian dia hanya untuk pertanian,” jelasnya.

Luhut menyampaikan, Presiden berkeinginan agar program perhutanan sosial dapat membantu upaya pengentasan kemiskinan.

“Di perhutanan sosial ini ada jumlah kemiskinan yang cukup banyak juga, yaitu 10,2 juta (penduduk). Ini tadi  dengan program ini kita lihat akan banyak sekali membantu pengentasan kemiskinan, yaitu 36,73 persen dari total penduduk miskin di Indonesia,” pungkasnya.

Sisi lain, program perhutanan sosial tidak cukup hanya dengan pemberian surat keputusan (SK) perizinan kepada masyarakat, tetapi juga harus disertai dengan pendampingan hingga masyarakat mampu mengelola SK yang dimiliki tersebut.

“Yang  lebih penting lagi adalah pendampingan sampai masyarakat punya kemampuan manajemen dari SK yang dimilikinya. Aspek bisnis itu menjadi sangat penting, misalnya bukan hanya agroforestri tetapi juga ekowisata, bioenergi, hasil hutan bukan kayu (HHBK), industri kayu rakyat, dan lain-lain,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya.

Upaya pendampingan tersebut, imbuhnya, harus dilakukan dengan terintegrasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Yang paling penting dilihat soal hutan sosial ini dari hulu sampai ke hilir. Oleh karena itu, tadi saya melaporkan kepada Bapak Presiden kiranya Menteri Koperasi dan UKM bersama-sama Menteri Desa nanti dikoordinir oleh Bapak Menko, itu akan memberikan dukungan konsolidasi untuk manajemen usaha rakyat yang kira-kira sistematis dan sekelas korporat,” ujar Menteri LHK.

Tak  Akan Menimbulkan Eksplorasi
Terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Menteri LHK meyakini bahwa keberadaan Undang-Undang tersebut tidak akan menimbulkan eksplorasi. Prinsip kehati-hatian di dalam lingkungan tertuang dalam Undang-Undang tersebut dan akan dituangkan juga di dalam peraturan pemerintah atau PP.

“Prinsip-prinsip dari Undang-Undang Lingkungan yang ada itu tidak diganggu, yang dibetulin adalah prosedurnya,” ujarnya, sebagaimana dicuplik dari setkab.go.id.

Secara praktik, imbuhnya, untuk tidak menimbulkan  overeksploitasi ataupun kerawanan lingkungan, terdapat beberapa instrumen kontrol, salah satunya adalah instrumen KHLS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). “Kita akan terapkan teknisnya nanti di PP, yaitu batasan ataupun instrumen kontrol daya dukung dan daya tampung. Jadi setiap ekosistem, setiap lanskap itu punya daya dukung dan daya tampung, dan itu ada cara untuk mengukurnya,” terang Menteri LHK.

Ditambahkannya, pendekatan dari konsep perizinan berusaha adalah terutama di standar, maka penerapan norma, standar, pedoman, dan kriteria itu juga dipakai sebagai instrumen.

Selain itu, lanjut Siti, juga ada penegakan hukum atau law enforcement. “Kami di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan men-develop kelembagaan untuk pengawasan dan pembinaan pengawasan yang berlapis,” pungkasnya. (Osh)

The post Dana Desa Bisa Digunakan untuk Perhutanan Sosial appeared first on Langgam.id.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Corri Saidan mengatakan pendaftaran izin dilakukan secara online melalu website DPMPTSP.

“Pendaftaran izin secara online masih bisa juga melalui website https://oss.go.id, layanan konsultasi juga bisa melalui WA,” kata Corri Saidan, dikutip dari laman resmi pemko, Sabtu (17/10/2020).

Selanjutnya, pelayanan perizinan juga dilakukan melalui aplikasi Saporancak di https://web.dpmptsp.padang.go.id dan aplikasi OSS (Online Single Submissions) pada www.oss.go.id.

Namun khusus untuk layanan dalam bentuk manual (non-online) seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Izin Usaha Industri (IUI) dan izin yang lain, berkas persyaratan dapat dikirimkan ke Dinas PMPTSP Padang atau melalui email dispmptsp@padang.go.id.

“Dalam rangka mencegah penyebaran dan memutus mata rantai Covid-19, MPP Padang menutup sementara pelayanan tatap muka, hingga Senin (19/10/2020),” katanya.

Carri mengajak warga untuk berdoa agar wabah Covid-19 ini bisa cepat berakhir dan disiplin menerapkan protokol kesehatan agar kembali bisa menjalankan aktifitas seperti sediakala. (*/HFS)

The post Kepala DPMPTSP Padang: Urus Izin Secara Daring, Konsultasi Bisa Lewat WA appeared first on Langgam.id.