Perencanaan tata ruang merupakan salah  satu instrumen penting dalam pembangunan daerah . Tata ruang tidak hanya mengatur distibusi pemanfaatan lahan, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi, sosial, maupun lingkungan di suatu wilayah. Di Indonesia,  penataan ruang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mewajibkan tiap daerah  menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  sebagai  pedoman pembangunan. Kota Padang, sebagai  Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, menghadapi tantangan kompleks  dalam pengelolaan ruang karna kondisi geografis, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan resiko bencana alam yang tinggi (Ramadhan, 2024)

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Padang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang RTRW Kota  Padang Tahun 2010-2030. Perda ini menjadi landasan hukum yang mengatur zonasi pemanfaatan ruang, pembangunan infrastruktur, kawasan lindung, serta diharapkan mampu menjawab persoalan utama kota, seperti banjir yang hampir terjadi tiap tahun, kepadatan pemukiman di kawasan rawan bencana, konversi lahan pertanian, dan konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. 

Pada kasus RTRW Kota  Padang, terdapat beragam aktor yang memiliki berbagai  kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, investor, masyarakat lokal, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil. Proses penetapan agenda ini sering kali tidak  berjalan mulus, karna setiap pihak memiliki perspektif dan kepentingan yang berbeda.

Latar belakang lahirnya perda ini tidak terlepas dari kewajiban normatif daerah dalam menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Namun, selain faktor normatif, lahirnya perda RTRW Kota Padang juga dipicu oleh kondisi faktual pada Pertumbuhan penduduk yang pesat, ubanisasi, meningkatnya kebutuhan infrastruktur, konvensi lahan pertanian, serta  tingginya resiko bencana alam menjadi isu yang mendesak untuk ditangani.

Misalnya isu banjir, menjadi salah satu pemicu utama lahirnya kebijakan tata  ruang karna hampir setiap tahun Kota  Padang dilanda genangan yang mengganggu aktivitas  ekonomi dan sosial. Selanjutnya, hal ini juga dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Pemerintah kota Padang, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), berupaya RTRW yang mampu menarik investasi sekaligus memperkuat posisi Padang sebagai pusat pertumbuhan di Sumatera Barat. Namun disisi lain, muncul perdebatan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.

Jika dilihat sekilas, dari Perda  Nomor 4 tahun 2012 tentang RTRW kota Padang 2010-2030 memang punya niat yang baik, yaitu menata kota supaya lebih tertib, berkelanjutan, dan bisa mengakomodasi kebutuhan pembangunan. Tetapi kalau kita  kritisi lebih jauh, ada beberapa hal yang menjadi masalah mendasar.

Pertama, RTRW ini kurang responsif terhadap dinamika baru, misalnya soal bencana, perubahan iklim, dan kebutuhan transportasi modern. Seperti yang kita ketahui Padang merupakan kota yang rawan gempa dan tsunami, tapi dalam praktiknya, pembangunan di kawasan Pesisir masih padat dan cenderung mengabaikan aspek mitigasi bencana. Jadi, kebijakan yang mestinya jadi pedoman keselamatan malah rawan menimbulkan kerentanan  baru.

Kedua partisipasi masyarakarat yang terbilang minim. Dalam proses penataan ruangan, seharusnya warga sekitar punya suara karena mereka yang paling berdampak. Tetapi dalam realitanya, aspirasi masyarakat sering kali kalah dengan investor atau juga proyek pembangunan. Hal ini membuat kebijakan tata ruang seolah lebih pro investor ketimbang pro kepada rakyat.

Ketiga, RTRW ini terlalu idealis diatas kertas, tapi lemah di implementasi lapangan. Banyak kawasan yang sudah ditetapkan sebagai zona lindung atau zona terbuka hijau ternyata beralih fungsi menjadi perumahan , kawasan komersial, atau bahkan industri. Ini menunjukan bahwa perda hanya berhenti sebagai dokumen formal tanpa adanya pengawasan serius.

Terakhir, koordinasi antarinstansi juga lemah. Dapat dilihat banyak pembangunan yang jalan duluan tanpa adanya sinkronan dengan  RTRW. Ini membuat citra kebijakan tata ruang jadi inkonsisten: ada Perda tetapi pelaksanaannya  tidak disiplin.

Sebagai penutup, aturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010-2030 pada dasarnya disusun sebagai upaya strategis untuk menghindari tata kelola ruang yang berlebihan, berkelanjutan dan selaras dengan dinamika pembangunan kota. Kehadirannya bukan hanya dimaksudkan sebagai panduan teknis pemanfaatan lahan dan pemanfaatan infrastruktur melainkan juga sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Akan tetapi, realitas yang terjadi di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan antara konsep ideal yang tertuang dalam dokumen kebijakan dengan praktik implementasinya. Lemahnya respon terhadap isu-isu baru seperti perubahan iklim, mitigasi bencana, rendahnya partisipasi masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama, serta minimnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi menjadi kebijakan ini belum optimal dalam menjawab tantangan aktual kota Padang.

Kondisi ini menunjukan bahwa perencanaan tata ruang bukan sekedar persoalan politik, sosial, dan kelembagaan. Tanpa komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan, memperluang ruang dialog publik, dan memastikan transparasi serta akuntansibilitas dalam setiap tahapan perencanaan, cita – cita RTRW hanya akan menjadi teks normatif yang jauh dari realiasi nyata. Oleh sebab itu, pembaruan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pemanfaatan pengetahuan lokal serta data terkini menjadi krusial agar tata ruang benar benar mampu mengantisipasi risiko bencana, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak daya dukung lingkungan.

Jika langkah langkah perbaikan tersebut dilakukan secara konsisten dan melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, masyarakat sipil, akademisi hingga ini usaha maka RTRW Kota Padang dapat bertansformasi dari sekedar dokumen formal menjadi panduan hidup bagi pengelolaan ruang kota. Dengan begitu, keberadaan kebijakan ini menjadi simbol kepatuhan pada undang – undang, tetapi juga cerminan dari keseriusan pemerintah dan masyarakat untuk membangun kota yang aman, tertata, dan berdaya saing tinggi bagi generasi sekarang maupun mendatang. (*)

Rindu Syahla Humaira Aqila, mahasiswa Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

The post Menyoal Kebijakan Tata Ruang Kota Padang appeared first on Langgam.id.

“Stabilitas politik dan kepemimpinan itu penting. Tetapi tanpa akselerasi dalam sektor pembangunan, ekonomi, dan infrastruktur, stabilitas tersebut tidak akan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya, Senin (28/4/2025).

Menurut tokoh muda asal Sumbar ini, rendahnya realisasi proyek strategis, lambatnya peningkatan investasi, dan minimnya inovasi di sektor industri serta pariwisata menunjukkan perlunya perubahan paradigma dalam tata kelola pembangunan daerah.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sumbar hanya mencapai 4,36%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,62% . Realisasi investasi juga masih tergolong rendah, dengan nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp4,4 triliun, terendah di antara provinsi-provinsi di Sumatra.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar tahun 2024 tercatat sebesar 76,43, meningkat 0,79 poin dari tahun sebelumnya, namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Angka prevalensi stunting di Sumbar juga masih tinggi, yakni sebesar 23,6%, jauh di atas target nasional sebesar 14%.

“Sumbar butuh kepemimpinan progresif, berani melakukan terobosan, mendorong inovasi berbasis riset, dan mempercepat transformasi infrastruktur,” tegas Ulul Azmi yang juga dikenal aktif membangun kolaborasi di dunia keinsinyuran nasional.

Ia pun menyoroti bahwa dengan potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia yang luar biasa, Sumbar seharusnya mampu bergerak lebih cepat dan dinamis. Namun, peluang tersebut tidak akan maksimal tanpa percepatan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan sektor produktif berbasis teknologi dan inovasi.

“Era ini membutuhkan kerja nyata berbasis data, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. Bukan sekadar rutinitas administratif atau slogan politik,” imbuhnya.

Ulul Azmi juga mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan generasi muda Sumbar untuk aktif terlibat dalam mendorong perubahan ke arah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

“Sumbar memiliki potensi emas. Saatnya kita bergerak lebih cepat dan berpikir lebih strategis untuk masa depan yang lebih gemilang,” ungkapnya. (*/yki)

The post Praktisi Keinsinyuran: Kepemimpinan di Sumbar Perlu Akselerasi Pembangunan dan Inovasi appeared first on Langgam.id.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa kebudayaan bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi juga pendorong (driver) dan pendukung (enabler) pembangunan di berbagai sektor.

“Pembangunan berkelanjutan tidak hanya bicara soal ekonomi dan lingkungan, tetapi juga kebudayaan. Kebudayaan memainkan peran penting dalam membentuk identitas bersama, menjaga kohesi sosial, dan mendorong inovasi yang inklusif,” ujar Hilmar saat membahas integrasi kebudayaan dalam pembangunan nasional, di kampus Universitas Andalas, Kota Padang, Rabu (11/9/2024).

Hilmar menjelaskan bahwa kebudayaan sebagai driver mendorong ekonomi berbasis kekayaan budaya, yang berpotensi besar di Indonesia mengingat keragaman biokultural yang dimiliki. Sementara itu, sebagai enabler, kebudayaan menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan berbagai sektor lain, termasuk layanan dasar.

Kebudayaan juga harus dilihat sebagai barang publik yang harus diakses oleh semua orang. Menurut Hilmar, aset budaya seperti warisan budaya dan kegiatan seni harus dikelola dengan prinsip akses universal, di mana setiap individu berhak menikmatinya tanpa mengurangi ketersediaan bagi yang lain.

“Ini adalah tanggung jawab publik yang harus didukung oleh kebijakan yang tepat, infrastruktur, dan anggaran berkelanjutan,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung kegiatan kebudayaan. Hilmar menegaskan bahwa kemitraan publik-swasta merupakan solusi untuk memperkuat pendanaan di sektor kebudayaan dan mendorong inovasi melalui insentif pajak bagi pihak yang berkontribusi.

Selain itu, Hilmar menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang kebudayaan.

“Diperlukan SDM yang berkompeten dalam manajemen seni, konservasi warisan budaya, ekonomi berbasis kekayaan intelektual, hingga teknologi digital untuk memastikan kelestarian dan akses yang lebih luas terhadap kekayaan budaya kita,” katanya.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Hilmar menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar dengan memanfaatkan kebudayaannya yang kaya sebagai modal utama.

“Dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang kuat, kita bisa memastikan bahwa kebudayaan tidak hanya dilestarikan, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya. (*/Yh)

The post Jalan Kebudayaan sebagai Kunci Pembangunan Berkelanjutan appeared first on Langgam.id.

Pembangunan sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan pembaharuan yang terencana dan dilaksanakan dalam waktu yang relatif cepat. Tidak dapat dipungkiri pembangunan telah membawa kita pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kecanggihan sarana komunikasi, dan sebagainya.

Akan tetapi, pada sisi yang lain, pembangunan yang hanya dipandu oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan keamanan, yang dalam kenyataannya telah meningkatkan kesejahteraan sebagian dari keseluruhan kehidupan masyarakat, telah pula menciptakan jarak yang lebar antara kecanggihan dan keterbelakangan.

Sisi lain dari kemajuan tekhnologi, berimbas pada kebudayaan lokal yang semakin lama semakin memudar, sebab budaya dan tradisi lokal kalah eksistensi dengan sajian-sajian yang dibungkus dengan kemajuan tekhnologi. Hal ini akan berdampak besar terhadap pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Kebudayaan dan kearifan lokal sangat erat hubungannya dengan masyarakat, maknanya bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kebudayaan dapat dipandang sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai super organik.

Kearifan lokal merupakan suatu kelembagaan informal yang mengatur hubungan atas pengolahan sumber daya di suatu masyarakat. Hal ini dapat diuraikan bahwa tradisi sebagai seperangkat aksi atau tindakan yang biasanya ditentukan oleh aturan-aturan yang dapat diterima secara jelas atau samar-samar maupun suatu ritual atau sifat simbolik, yang ingin menanamkan nilai-nilai dan norma-norma perilaku tertentu melalui pengulangan, yang secara otomatis mengimplikasikan adanya kesinambungan dengan masa lalu.

Di antara fenomena atau wujud kearifan lokal yang merupakan bagian inti kebudayaan adalah nilai-nilai dan konsep-konsep dasar yang memberikan arah bagi berbagai tindakan. Menggali dan menanamkan kembali kearifan lokal secara inheren dan dapat dikatakan sebagai gerakan kembali pada basis nilai budaya daerahnya sendiri sebagai bagian upaya membangun identitas suatu daerah, yang memiliki korelasi menciptakan langkah-langkah strategis dan nyata dalam memberdayakan dan mengembangkan potensi (sosial, budaya, ekonomi, politik dan keamanan) daerah secara optimal serta sebagai filter dalam menyeleksi berbagai pengaruh budaya dari luar.

Kearifan lokal merupakan kekuasaan dan potensi riil yang dimiliki suatu daerah sebagai aset daerah yang mendorong pengembangan dan pembangunan daerah. Selanjutnya dalam usaha membangun daerah perlu dilakukan pemberdayaan budaya lokal atau kearifan lokal yang mendukung penyusunan strategi budaya atau rumusan rencana kegiatan budaya di daerah sebagai landasan daerah di bidang budaya.

Sebagai contoh kasus yang dapat memberikan suatu pencerahan bahwa potensi kearifan lokal dapat membawa perekonomian kearah yang berkelanjutan di daerah Agam ( Minangkabau ). Masyarakat menggunakan Rangkiang (lumbung penyimpanan padi) di setiap rumah gadang untuk menjadikan hasil panen sebagai cadangan dimasa paceklik.

Selama puluhan tahun dari generasi ke generasi masyarakat persukuan mempertahankan tradisi menyimpan padi dalam rangkiang rumah gadang baik untuk kepentingan konsumsi maupun benih musim tanam berikutnya. Selama budaya ini dipertahanan tidak ada masyarakat Agam ( Minangkabau ) yang menderita kelaparan karena tidak memiliki simpanan makanan.

Saat ini sudah cukup banyak kearifan lokal dari beberapa daerah yang menghilang. Seperti halnya kearifan lokal di Minangkabau ini yang jarang tampak lagi. Hal ini tentu cukup berpengaruh pada perkembangan ekonomi masyarakat.

Paradigma lama mengatakan tingkat perekonomian suatu Negara hanya ditentukan oleh mekanisme pasar dan intervensi pemerintah. Namun pada kenyataanya hal ini tidak mampu mengatasi ketidaksempurnaan pasar dan keseimbangan ekonomi.

Ketidaksempurnaan ini perlu dipertimbangkan kembali , karena keterbatasan pemerintah dalam kemampuan personal dan penguasaan informasi. Selain itu, ada nilai-nilai setempat yang sering disebut kearifan lokal (local wisdom) untuk dijadikan pendukung pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik terutama untuk perekonomian yang berkelanjutan.

Dengan menggunakan kearifan lokal sebagai strategi utama dalam perbaikan ekonomi di masa depan khususnya ekonomi berkelanjutan sangatlah tepat. Dikarenakan masyarakat dapat mengetahui lebih jauh apa yang harus dilakukan dan dibutuhkan dalam melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu daerah.

Dengan demikian kegiatan perekonomian di suatu daerah dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan signifikan ataupun sikap yang dekonstruktif dalam menjalankan tujuannya masing-masing.

Penulis: Taufiqurrahman (Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi)

The post Mencermati SDGs dan Hubungannya dengan Kearifan Lokal dalam Pembangunan appeared first on Langgam.id.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mendorong potensi kerja sama dalam menerapkan konsep konstruksi berkelanjutan di Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat menekankan pentingnya green construction sebagai langkah menuju pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut. Beberapa metode strategis yang disoroti meliputi efisiensi energi, pengelolaan air, dan peningkatan kualitas pembangunan.

Pada kesempatan ini, Alberto Grandi dari Eco Beton, Italia, dan Lois Josca Danoes dari Cemerlang Group membahas teknologi beton berkualitas dan ramah lingkungan.

Direktur PT Pembangunan Sumatera Barat Zulherman berharap acara ini menjadi katalisator bagi pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan di Sumatera Barat. “Kolaborasi dengan HPJI Sumatera Barat dan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi infrastruktur di wilayah ini,” ujarnya.

Seluruh instansi pemerintah terkait dan pelaku usaha di sektor konstruksi diundang untuk turut serta dalam acara ini guna mengukuhkan visi bersama menuju pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat. (*/Yh)

The post Green Construction, Pola Pembangunan Berkelanjutan Disosialisasikan di Sumbar appeared first on Langgam.id.

Menurutnya, Pemerintah Daerah Tanah Datar terus berupaya membangun Daerah yang dikenal luhak nan tuo ini. Dengan mengandeng seluruh pihak, untuk mewujudkan Tanah Datar madani dan sejahtera.

Bupati Eka Putra menambahkan bahwa Pemerintah Daerah akan bekerja keras dalam mencari berbagai peluang untuk meningkatkan pembangunan yang tentunya akan dirasakan manfaatnya oleh Nagari-nagari se Kabupaten Tanah Datar.

“Pemerintah Daerah Tanah Datar berusaha memajukan daerahnya, dengan mencari peluang-peluang untuk meningkatkan pembangunan dengan melibatkan berbagai pihak. Baik itu, dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, investor maupun perantau,” ujar Bupati Eka Putra, dilansir dari Prokopim Tanah Datar, Kamis (25/4/2024).

“Kami terus bekerja keras untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi Masyarakat Tanah Datar pada umumnya. Bagi kami, tidak ada kata lelah dalam mencarikan solusi dari permasalahan yang terjadi. Semua ini, bentuk pengabdian kepada Masyarakat,” ujarnya.

Ia pun menyebutkan Pemerintah Daerah juga memberi perhatiannya di bidang pendidikan. Salah satunya, program seragam gratis bagi siswa/wi SD, SMP dan sederajat, “Selain pembanguan infrastruktur, pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM) juga penting, melalui program seragam gratis untuk anak-anak yang baru masuk sekolah. Insha allah, program akan berlanjut sebagai bentuk dukungan dalam menciptakan SDM berkualitas,” katanya.

Sementara itu, Camat Salimpaung Khairunas mengatakan dalam Rajawali IV se Kecamatan Salimpauang, membahas program pembangunan Pemerintah Daerah yang akan direalisasikan di Kecamatan Salimpauang pada khususnya.

“Dikesempatan ini, banyak hal yang akan dibahas. Salah satunya, pembangunan infrastuktur yang akan terealisasi di Kecamatan Salimpaung. Kegiatan ini, untuk memberikan informasi penting terkait program pemerintah daerah. Selain itu, juga sebagai wadah untuk menyatukan tali silaturahmi dari seluruh unsur nagari di Kecamatan Salimpaung,” tandasnya. (*/Yh)

The post Tanah Datar Bakal Bangun Pabrik Saus Tomat appeared first on Langgam.id.

Nagari Nan Limo di Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam, berada di perbatasan kabupaten, sehingga pembangunannya kerap terabaikan.

Hal ini disampaikan, Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Zardi Syahrir. Ia adalah perantau anak Nagari Nan Limo ketika berkunjung pulang kampung yang disambut baik Walinagari Terpilih Tri Sakti Tuanku Muhammad yang baru dilantik Bupati Agam beberapa waktu lalu beserta beberapa perangkat nagari di Balai Adat Nagari Nan Limo Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam.

Zardi dalam kesempatan tersebutkan juga menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Walinagari Nan Limo Tri Sakti Tengku Muhammad, semoga sukses menjalankan amanah dan mampu memberikan pengabdian terbaik bagi kemajuan Nagari Nan Limo lebih baik lagi serta mampu bersaing dengan nagari-nagari di Sumbar.

“Kita berharap Nyiak Wali dan perangkat Nagari Nan Limo segera menyiapkan data-data dan informasi potensi daerah, serta berbagai perencanaan pembangunan, persoalan dan permasalahan yang ada secara kongkrit sesuai kondisi realitas masyarakat, kondisi wilayah, nilai-nilai budaya, dan lain-lainnya untuk informasi memudahkan dalam memetakan kebutuhan kemajuan Nagari Nan Limo secara menyeluruh,” harapnya, Kamis (7/9/2023).

Zardi mengatakan, berdasarkan pengalaman dan petuah nasehat dari orang-orang tua dahulu bahwa penataan kebutuhan hidup di kampung didasari atas pemikiran strategi dari pengelolaan tanaman yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Yakni ada tanaman belanja kebutuhan harian, ada tanaman produksi belanja mingguan, ada tanaman produksi bulanan hingga tanaman 6 bulan untuk kebutuhan pokok seperti beras.

“Ada tanaman dan pengelolaan ternak untuk kebutuhan besar, apakah sekolah anak, maupun mempersiapkan kebutuhan hajat perkawinan, alek adat nagari. Yang biasa tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam ukuran 3 – 5 tahun, tanaman kulit manis, bahkan 20 tahunan seperti tanaman kayu Surian. Begitu ajaran para orang-orang tua kita dahulu. Untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang tidak berbaju, punya rumah tapi sederhana namun jika dinilai dengan keberadaan berapa jumlah uang tentulah rata-rata sebahagian besar masyarakat Nagari Nan Limo dapat dikategorikan masyarakat kurang mampu,” ujarnya.

Zardi juga ungkapan kenapa masyarakat Palupuh banyak hidup di perantauan keberbagai daerah di Indonesia hingga sampai ke dataran negara Malaysia. Karena disadari lahan pertanian, perkebunan amatlah terbatas hampir tidak ada lahan dalam hamparan ukuran hektar yang luas.

Daerah Palupuh adanya banyak perbukitan yang curam di kawasan hutan lindung dan jika hutan dirusak maka malapetaka lonsor dan galodo amatlah mudah terjadi karena curah hujan yang begitu tinggi didaerah ini.

“Tidaklah sebaiknya jika hidup di kampung kita selalu memegang petuah nasehat orang tua kita dahulu, hidup dalam kesederhanaan, jaga hutan agar lestari, bersyukur dalam aktifitas sehari-hari ke sawah, berkebun dan bertukang keluar kampung cari tambahan penghasilan pada saatnya, tanpa mengabaikan keimanan nilai-nilai ketaqwaan,” ungkapnya.

Walinagari Nan Limo Tri Sakti Tengku Muhammad dalam kesempatan itu menyampaikan akan rencana pembangunan kantor Walinagari, kantor Badan Usaha Nagari (Bumnag), gedung serbaguna aktifitas masyaakat dan rest area Wisata Kuliner Nagari Nan Limo.

“Untuk pembangunan kemajuan Nagari Nan Limo ini amatlah membutuhkan perhatian pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, tokoh masyarakat, perantau dan pemerintah pusat. Hal ini karena sumberdaya ekonomi Nagari Nan Limo belumlah setangguh nagari-nagari yang telah maju di Sumbar,” harapnya.

Tri Sakti juga ungkapkan, ada banyak hal yang ingin dibenahi, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan dan keagamaan ada 7 masjid dan 7 mushalla yang kekurangan imam masjid, guru mengaji dan Dai penceramah yang amat minim dan kesejahteraan masyarakat yang masih memprihatinkan.

“Dan saat ini juga di nagari nan limo kondisi Infrastruktur jalan-jalan antar jorong yang belum memadai, masih ada jorong yang terpencil belum terjangkau akses jalannya, jikapun ada jalan mesti melalui jalan yang memutar semakin jauh,” ungkapnya

Dia juga sebutkan, untuk menciptakan daya pertumbuhan ekonomi masyarakat butuh bantuan bibit kayu manis mengisi lahan lahan kosong. Karena kulit manis amat memudahkan masyarakat dalam menupang kehidupannya pada kebutuhan anak sekolah dan lainnya nanti.

“Dimana kulit manis sudah dapat dipanen tebang menghasilkan pada ukuran 3 – 5 tahun ke depan,” terangnya. (*/Fs).

The post Infrastruktur Minim, Nagari Nan Limo Palupuh Butuh Perhatian Serius appeared first on Langgam.id.

Duta Arsip Indonesia sekaligus anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari mengungkapkan bahwa roadmap atau peta jalan pembangunan Indonesia disusun oleh Muhammad Yamin pada saat masa kepemimpinan Soekarno dinamakan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB).

“Muhammad Yamin tidak hanya terlibat dalam perumusan konstitusi, tetapi Bung Yamin adalah Ketua Dewan Perancang Nasional (Depernas),” tutur Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari dalam diskusi ilmiah bertajuk “arsip Muhammad Yamin bukti autentik kebijakan pembangunan konstitusional Republik Indonesia”.

Dalam merumuskannya, jelas Rieke yang bertahun-tahun merisetnya, Yamin mengepalai 513 orang anggota Depernas yang bekerja untuk 6 komisi. Dalam perumusannnya juga terlibat 600 orang akademisi atau pakar sebagai think-thank. Mereka berasal dari pelbagai bidang ilmu pengetahuan dari berbagai universitas.

Menurut Rieke, PPNSB terdiri dari Tri Pola yakni, pertama adalah pola program; kedua berupa pola penjelasan; ketiga merupakan pola pembiayaan. Sehingga, menurut Rieke, gagasan besar pembangunan itu jangan hanya memori kolektif belaka, tapi direproduksi untuk pembangunan hari ini.

“Hal yang menjadi penting?. Saya tidak mau gagasan M Yamin jadi memori. Karena Indoneisa membutuhkan gagasan M Yamin dan beliau menggagas road map pembangunan pertama. Jadi jangan berhenti di memori kolektif, tapi perjuangan panjang yang bisa direproduksi pembangunan hari ini untuk keadilaan kesejahteraan bersama. Kita punya konsep pembangunan, kenapa tidak mencobanya. Atas pemikiran itu, saya tidak hanya ingin memeori kolektif bangsa. Gagasan M. Yamin dan lainnya dijalankan dalam keputusan sekarang tentu dengan cara berbeda,” beber Rieke.

“Kembali menjadi aruspengutamaan pembangunan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya lagi.

Dan syukurnya, sebelum diskusi ilmiah tersebut, Rieke melalui lembaga yang didirikannya, Yayasan Pitaloka, telah menjalin kesepakatan dengan Pemerintah Nagari Panampuang di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, untuk mengimplementasikan peta jalan pembangunan yang digagas M Yamin tersebut.

“Menyambut ide ini, kita sangat antusias, mempersiapkan segalanya, tenaga yang dibutuhkan. Yang konkretnya atau yang utama, tenaga surveyor, pendataan. Sementara endampingan murni dari Pitaloka Foundation,” kata Wali Nagari Panampuang Etri Warmon.

Diskusi ilmiah dibuka oleh Kepala ANRI, Imam Gunarto. Acara diskusi digelar secara luring dan daring melalui zoom dan youtube Arsip Nasional RI.

Pada kesempatan ini, Kepala ANRI Imam Gunarto menyampaikan bahwa ANRI menyimpan arsip autentik terkait Muhammad Yamin. “Kalau Pusako mau menggali Muhammad Yamin, ANRI sumber paling utamanya,” ungkapnya dalam sambutan.

Pada kesempatan ini, Imam Gunarto juga menyerahkan Copy Digital Arsip Statis mengenai peran Muhammad Yamin dalam pembentukan konstitusi dan pola pembangunan semesta berencana.

Meskipun arsip tersebut dalam bentuk digital, namun ANRI memiliki bukti autentik. ANRI juga berharap berbagai arsip yang diserahkan ke Universitas Andalas juga disebarkan ke dinas arsip yang ada di kabupaten dan kota.

“Kami berharap arsip yang diserahkan ini dijadikan Pusako Unand sebagai sebagai sumber kajian yang autentik,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Unand Prof. Yuliandri menyebutkan berbagai arsip terkait dengan konstitusi maupun arsip Muhammad Yamin yang diterima dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) akan dijadikan sebagai referensi bagi banyak pihak, terutama di dunia pendidikan.

“Saya sudah minta ke teman-teman Pusako Unand agar tidak hanya mengkaji konstitusi dalam aktualnya saja, tetapi juga menjadi referensi bagi banyak orang,” kata Prof. Yuliandri.

Pada Diskusi ilmiah, panitia acara menghadirkan pembicara Pramono, Kepala UPT Arsip Universitas Andalas yang membahas mengenai Urgensi Arsip Universitas dalam Pembangunan dan Pengembangan Memori Kolektif Bangsa.

Menurut Pramono, memori M Yamin bisa diusulkan menjadi ingatan memori nasional. Sebab, sebut Pramono, syarat sudah terpenuhi seperti sinifikansi sejarah, bentuk dan corak, signifikansi bagi sosial, spiritual dan komunitas. “Kriteria juga memenuhi seperti keunikan dan kelangkaan, integritas,” ujarnya.

Kemudian, Charles Simabura, Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan memaparkan mengenai Arsip sebagai Sumber Penelitian Rekam Jejak Konstitusi Indonesia.

Charles menegaskan, Pusako Unand berkomitmen melestaikan dan merawat arsip M Yamin yang diserahkan. Ia memastikan, siapa pun bisa melakukan pengkajian untuk arsip itu.

Kata Charles, M Yamin merupakan sosok berharga bagi Pusako Unand. Saking berharganya, nama M Yamin disematkan menjadi nama anugerah Konstitusi yang diinisiasi oleh Pusako Unand.

Kemudian, Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat menjelaskan Peran Pemerintah Provinsi Sumbar dalam menjadikan arsip sebagai karakter dan jati diri bangsa. Adapun diskusi dimoderator oleh Muhammad Ichsan Kabullah

The post Peta Jalan Pembangunan Nasional Gagasan M Yamin Didorong Dikaji dan Diimplementasikan appeared first on Langgam.id.

“Menurut saya yang dimiliki Andre Rosiade adalah kekuatan lobi dan jaringan dalam pemerintahan membuat masalah yang dihadapi masyarakat Sumatra Barat dapat diselesaikan,” ujar Andri, Kamis (15/9/2022).

Dikatakan Andri, dalam konteks pembangunan yang dilaksanakan di Sumatra Barat yang minus dengan anggaran pembangunan, maka yang dibutuhkan adalah kekuatan lobi dan luasnya jaringan yang dimiliki oleh kepala daerah. Apalagi kalau APBD yang dimiliki daerah sangat minim dan investasi yang tidak kunjung datang.

“Karena faktanya, tanpa jaringan yang kuat kepada pemerintah pusat, baik ke presiden maupun ke menteri sebagai pembantu presiden, maka Sumatra Barat akan sulit melaksanakan pembangunan,” ungkapnya.

Teranyar, Andre mampu mengobati kekecewaan masyarakat Sumbar terhadap berhentinya sementara pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru sejak setahun yang lalu. Sebagai wakil rakyat yang bekerja di Komisi VI DPR RI dalam lingkup tugas BUMN dan investasi, Andre telah mendorong dan mencarikan solusi terhadap kekecewaan tersebut.

“Andre merasa perlu menjawab kekecewaan masyarakat dengan meminta pihak Hutama Karya (infrastruktur) kembali bekerja menyelesaikan Jalan Tol Padang-Pekanbaru ini, khususnya ruas Padang-Sicincin sejauh 36 kilometer. Apa lagi Andre melihat belum adanya progres yang berrati dilakukan pemerintah provinsi sehingga terkesan memang tidak mampu menyelesaikan pembangunan jalan tol ini,” jelasnya.

Langkah konkrit Andre menyelesaikan masalah pembangunan jalan tol ini, sebut Andri, merupakan bukti empatinya kepada masyarakat Sumbar yang juga menjadi konstituennya. Tidak hanya sekadar ide dan gagasan yang disampaikannya kepada media di banyak kesempatan, tapi juga mewujdukannya dalam bentuk kerja nyata bagaimana pengerjaan jalan tol ini mulai dilakukan.

“Bahkan, tidak hanya itu, Andre juga memberi hadiah lain kepada masyarakat Sumatra Barat, yaitu meminta pihak Hutama Karya menyelesaikan pembangunan fly over di Sitinjau Lauik,” paparnya.

Andri Rusta menyebutkan, konteks lobi dan jaringan yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan ini relevan dengan apa yang dijelaskan oleh Ehito Kimura (2013) tentang Vertical Coalition. Walaupun konteks teori ini berangkat dari konsepsi pemekaran daerah, namun teori ini juga relevan melihat pembangunan yang dilaksanakan di daerah.

Dalam teorinya, lanjut Andri, Kimura menjelaskan pentingnya kerjasama secara vertikal antara elite lokal dan elite pusat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah. Dalam hal ini elite lokal menggunakan relasinya di pusat untuk menyampaikan usulan pembangunan dalam bentuk proposal yang mereka ajukan.

“Melalui kekuatan lobi dan jaringannya dengan elite di tingkat pusat, maka proyek pembangunan yang diusulkan bersedia dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” sebutnya.

Andri Rusta menambahkan, bukanlah hal yang mudah membangun jaringan politik dan kekuatan lobi ini. Apalagi jika partai yang mengusung kepala daerah berbeda dengan partai penguasa di tingkat pusat. Memang secara teorinya apa yang diusulkan pemerintah daerah akan ditampung dan tidak akan ditolak oleh pemerintah pusat. Karena secara etika berpemerintahan hal ini tidak akan terjadi dan akan menimbulkan reaksi masyarakat di daerah.

“Namun, yang sering dilakukan oleh pemerintah pusat adalah dengan cara menggantung dan tidak akan merespons proposal proyek pembangunan yang diminta oleh daerah. Inilah sebabnya mengapa banyak proposal pembangunan yang diusulkan pemerintah daerah sulit direalisasikan oleh pusat,” jelasnya.

Menariknya, kata Andri, apa yang dilakukan Andre Rosiade terkait dengan model  koalisi vertikal ini justru keluar dari kelaziman yang ada. Andre justru tidak berkoalisi dengan elite daerah dalam upayanya menyelesaikan masalah pembangunan di Sumatra Barat. Malah Andre membangun koalisinya dengan masyarakat Sumatera Barat. Andre justru keluar dari konsepsi yang dikatakan oleh Kimura.

“Koalisi vertikal yang dibangun oleh Andre Rosidade justru berbasiskan aspirasi masyarakat yang coba dia kumpulkan melalui reses yang dilakukannya. Andre seakan-akan mewakili langsung elite lokal sekaligus memainkan fungsinya sebagai anggota DPR menjadi elite pusat,” ujarnya.

Baca juga: Andre Rosiade Bantu Hadirkan Sinyal Telkomsel untuk Siswa SMA 4 Bukittinggi

Melalui kekuatan jaringan yang dimilikinya di pemerintahan serta didukung oleh kemampuan lobinya yang mumpuni, proposal pembangunan yang diajukan selalu mendapat dukungan pemerintah pusat. “Tidak heran dengan kemampuan yang dimiliki Andre Rosiade ini, banyak pihak yang menginginkan dirinya menjadi Gubernur Sumatra Barat ke depan. Masyarakat melihat kiprah Andre Rosiade selama ini sangat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat Sumbar,” katanya. (Advetorial)

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Akademisi Akui Kekuatan Lobi dan Jaringan Andre Rosiade di Pusat appeared first on Langgam.id.

“Progres pembangunannya sudah mencapai 39 persen. Alhamdulillah. Kita menyambut baik capaian ini,” kata Wali Kota Padang Hendri Septa saat meninjau pengerjaannya baru-baru ini.

Pembangunan kantor DPRD Kota Padang dimulai sejak Februari 2022 lalu. Sempat beberapa kali tertunda, akhirnya pembangunan dimulai pada Kamis (3/2/2022).

Kantor DPRD tersebut dibangun bersebelahan dengan Balai Kota Padang. Pembangunan dikerjakan oleh PT Nindya Karya dengan nilai kontrak senilai Rp117 miliar.

Pembangunannya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang dengan sistem multy years. Ada empat gedung yang dibangun terdiri dari tiga lantai dengan konstruksi bangunan tahan gempa.

Jika tidak ada aral melintang, pembangunan diprediksi tuntas pertengahan 2023 mendatang. Sekarang lantai I dan II sudah terlihat progres yang dibangun.

“Semoga semuanya selesai sesuai waktu yang ditentukan, di pertengahan 2023 mendatang,” harap Hendri Septa.

Menurut Hendri Septa, penyediaan gedung baru Kantor DPRD Kota Padang demi mewujudkan suasana yang betul-betul representatif ke depan. Apalagi berada di kawasan pusat Pemerintahan Kota Padang, diharapkan Pemko dan DPRD selalu berdampingan dalam melayani kebutuhan warga Kota Padang.

“Semoga dengan kantor yang baru dan representatif akan memberikan kemudahan bagi para anggota DPRD dalam bekerja selaku wakil rakyat. Kita bersyukur dan senang karena ini impian yang cukup lama tertunda,” katanya.

Baca Juga: Sempat Tertunda, Akhirnya Kantor Baru DPRD Padang Mulai Dibangun

Saat peninjauan, hadir mendampingi Wali Kota Padang, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi bersama Kepala Bappeda Yenni Yuliza dan Kepala DPRKP Raf Indria. Juga terlihat Project Manajer PT Nindya Karya Syahriwal beserta jajaran.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Progres Mencapai 39 Persen, Pembangunan Gedung DPRD Padang Butuhkan Rp117,4 Miliar appeared first on Langgam.id.