Hal ini disampaikan saat Komisi IV DPRD Provinsi Sumbar saat meninjau perkembangan pembangunan Embung Kandang Tarok pada Sabtu (20/8/2022). Dari hasi peninjauan tersebut, diketahui progres pembangunan telah mencapai 36 persen.

Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Sitti Izzati Azzis mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian masyarakat, pihaknya mendukung pembangunan Embung Kandang Tarok. Komisi IV akan memberikan perhatian untuk proses penyelesaian sarana ini.

“Pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan, menargetkan selesainya embung sebelum akhir tahun. Kontraknya hingga bulan Desember diperkirakan November telah rampung,” katanya lewat keterangan, Minggu (21/8/2022).

Korong Ringan-ringan Nagari Pakadangan Kecamatan Anam Lingkuang, lanjutnya, memiliki area pertanian yang cukup luas sekitar 30 hektare. Namun sumber air yang diandalkan tidak mencukupi. Selain untuk memenuhi kebutuhan air lahan pertanian, embung juga diproyeksikan untuk tempat rekreasi keluarga

Dia optimis embung akan sangat membantu masyarakat sekitar. Pertanian merupakan sektor yang masuk dalam program unggulan gubernur. Anggaran 10 persen dari total APBD Sumbar digelontorkan untuk menyukseskan program unggulan itu.

“Kedepan unsur penunjang peningkatan produksi seperti jalan tani, irigasi ataupun hal lainya, akan menjadi perhatian Komisi IV yang membidangi pembangunan ini. Kita berharap dalam pelaksanaan pembangunan ini tidak ada gangguan, sehingga pengerjaan berjalan sesuai harapan,” katanya.

Wali Nagari Pakadangan Ikram mengatakan, anggaran untuk pembangunan embung digelontorkan dari APBD Sumbar sebesar Rp 1,7 miliar. Ketika embung selesai akan memenuhi kebutuhan 30 hektare area sawah masyarakat.

Dia mengatakan, usulan masuk pada gubernur di tahun 2021, dan dapat direalisasikan tahun 2022. Realisasi itu tidak terlepas dari usaha masyarakat dan Bupati Padang Pariaman untuk melobi kaum pemilik lahan.

Baca Juga: Komisi II DPRD Sumbar Kawal 10 Persen Anggaran Pertanian Tahun 2023

Wali nagari membenarkan, disamping digunakan untuk mengairi sawah, embung bakal dijadikan objek wisata. Salah satunya adalah wisata mancing yang tentunya akan berdampak pada perekonomian masyarakat.

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post DPRD Sumbar Dukung Pembangunan Embung di Pakandangan Padang Pariaman appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Sumbar Bahas Ranperda Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.

Langgam.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) terus melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan (PIB).

Pembahasan dilakukan oleh Komisi IV DPRD Sumbar. Ranperda tersebut, akan memperjelas kewajiban Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam pemenuhan akses infrastruktur yang layak bagi masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Muzli M Nur mengatakan, dalam muatan Ranperda PIB akan tertulis proyek pembangunan infrastruktur yang telah disepakati DPRD dan Pemprov di kabupaten kota.

Melalui rujukan itu, katanya, OPD terkait dapat mengetahui di mana saja proyek-proyek pemerintah provinsi yang butuh alokasi anggaran untuk pembangunan atau perbaikan.

“Selama ini alokasi anggaran perbaikan jalan atau jembatan provinsi di kabupaten kota masih menunggu rekomendasi pemerintah daerah,” katanya, Selasa (1/3/2022).

Menurut dia, seluruh jalan, jembatan atau irigasi kewenangan provinsi, akan tertulis dalam muatan Ranperda PIB. Dengan regulasi ini, diharapkan pembangunan hingga perbaikan akan terakomodir dengan optimal.

Menurut pantauannya di salah satu kabupaten kota, ada pembangunan jalan provinsi sepanjang 30 kilometer pengerjaannya memakan waktu belasan tahun. Kondisi yang sama juga terjadi di beberapa daerah di Sumbar.

Nantinya lewat Ranperda PIB akan menjadi acuan bagi kepala daerah agar mengetahui kewajiban untuk melanjutkan pembangunan infrastruktutr yang terbengkalai.

“Kepala daerah harus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah menjadi kesepakatan pemerintah provinsi dan DPRD,” ujarnya.

Muzli melanjutkan, Ranperda PIB telah dibahas pada masa sidang pertama tahun 2021/2022. Saat ini terus dilakukan pendalaman intensif hingga pasal demi pasal. Jika telah rampung, Ranperda PIB akan menjadi yang pertama di Indonesia.

Saat dikonsultasikan pada Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), regulasi yang dibahas Komisi IV DPRD Sumbar ini mendapatkan apresisasi. Karena baru pertama secara nasional, maka butuh waktu dalam pembahasan.

Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Mario Syahjohan mengatakan, apabila Ranperda PIB disahkan, akan memberikan dampak bagi ekonomi daerah.

“Komisi IV menyadari penyediaan infrastruktur akan berdampak kepada pengembangan berbagai sektor dan peningkatan kualitas pelayanan,” katanya.

Ia mengatakan, perda ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun harus dirasionalisasi kembali untuk melahirkan muatan yang lebih strategis.

“Kita semua memberikan apresiasi terhadap penanganan pembangunan infrastruktur di masa yang akan datang,” katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Sumbar lainnya Desrio juga mengapresiasi Pemprov yang berinisiatif melahirkan peraturan ini. Sebab, katanya, infrastruktur diibaratkan sebagai bahan bakar dari suatu mesin.

Baca juga: Bentuk Pansus Bahas LHP BPK, DPRD Sumbar Siapkan Rekomendasi untuk Pemprov

“Jika bahan bakar tidak tersedia, sudah pasti mesin tidak akan dapat berfungsi,” tuturnya.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post DPRD Sumbar Bahas Ranperda Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan appeared first on Langgam.id.