Waktu itu, Yogyakarta yang menjadi ibu republk, baru tiga hari dibombardir Belanda. Tidak hanya menyerang Jogya nan istimewa, Belanda yang belum mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945,  menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Usai ditangkap, dwitunggal itu dibuang ke Brastagi dan Pulau Bangka. 

Sebelum ditawan Belanda, Soekarno-Hatta seperti ditulis Indonesianis, Audrey Kahin, melalui buku “Perjuangan Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950” terjemahan Profesor Dr Mestika Zed dkk, memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafrudin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera. Tepatnya lagi di Bukittinggi “Kota Perjuangan”.

Dalam mandatnya, Soekarno-Hatta meminta Syafrudin membentuk pemerintahan darurat di Sumatera: pulau yang kini sedang susah karena bencana. Jika mandat itu tak terlaksana, maka kepada Soedarsono, Palar, dan Mr Maramis, diminta membentuk Exile Government di India.

Meski mandat tak pernah sampai ke tangannya, Syafrudin tetap membentuk PDRI. Tiga hari setelah Bukittinggi, turut dibombardir Belanda.

Mantan Ketua PWI Sumbar Kamardi Rais Datuak Panjang Simulie, yang pernah mewawancarai Bung Hatta meyakini, Syafrudin berani membentuk kabinet PDRI, karena sudah dapat sinyal dari Bung Hatta, terkait kondisi yang akan menimpa bangsa. Ini juga disampaikan  wartawan senior, Hasril Chaniago, saat kami menjadi pembicara talkshow “Limapuluh Kota Dalam Sejarah”, 6 November 2025.

Syafruddin Prawiranegara mendeklarasikan PDRI di Nagari Halaban. Buku-buku sejarah mencatat, PDRI dideklarasikan dalam rumah di perkebunan teh Halaban. Namun yang sebenarnya, menurut saksi sejarah bernama Rasawin, adalah di dangau Yaya, Jorong Lambuak, Halaban. Memang, dangau Yaya dan rumah di perkebunan teh, masih satu hamparan. Tapi letaknya cukup berjauhan. 

Rasawin adalah pejuang PDRI, bekas anggota  BPNK Halaban. Saat kami temui bersama mantan Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan, mantan Wali Nagari Halaban, Masrijal Sahid, dan mantan Ketua AJI Padang, Hendra Makmur, Rasawin sudah 89 tahun. Kini, Rasawin telah tiada. Kesaksiannya, waktu PDRI diumumkan, rakyat sulit membedakan Syafruddin dengan pejuang lain. Karena semua memakai baju putih-putih dan berpeci. Berjalan selalu berombongan.

Halaban pada zaman PDRI adalah kawasan yang luas. Tak hanya meliputi Nagari Halaban. Namun membentang hingga ke Nagari Tanjuanggadang, Nagari Labuahgunuang, Nagari Ampalu, dan sekitarnya. Maka tak heran, bila di nagari-nagari tersebut, ditemukan banyak peninggalan PDRI. Namun kurang perhatian dari pemerintah daerah. Seperti, bekas stasiun pemancar radio di Paraklubang atau Tegalrajo, serta uang zaman PDRI di Ampalu dan Labuahgunuang.

Keberadaan PDRI di kawasan Halaban, memang tidak lama. Tapi serupa garam dalam masakan,  sangatlah bermakna. Kabinet PDRI yang dideklarasikan di Halaban, mengisyaratkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada. Ini membuat Belanda yang sedang melancarkan Agresi ke-II menjadi tak senang.  Begitu PDRI dideklarasikan di Halaban, Belanda terus mengendus jejak para pejuangnya. 

Belanda yang tiga hari sebelumnya atau 19 Desember 1948, telah membumihanguskan Bukittinggi lewat jalur udara, juga menyerang lewat jalur darurat. Bahkan, beberapa hari kemudian, pasukan Belanda sudah sampai di Kota Payakumbuh. Sempat terjadi baku tembak dengan pejuang Indonesia di kawasan perbukitan Ngalau. Juga di sekitaran Bukit Sitabuah.

Mengetahui Belanda semakin dekat ke Halaban, Mr Syafrudin Prawiranegara dan Kabinet PDRI memutar strategi perjuangan. Mereka memilih berjuang secara mobile. Tapi sebelum perjuangan dengan sistem berjalan itu dimulai, rombongan PDRI dibagi dalam dua kelompok.

Kelompok pertama, dipimpin Mr Sutan Muhammad Rasyid, Gubernur Sumatera Tengah, bergerak menuju Kototinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Terus kemudian menuju kawasan bernama Puadata, beberapa kilometer menjelang tambang emas Mangani. Sampai PDRI berakhir, rombongan pertama ini tetap bermarkas di Kototinggi.

Sedangkan rombongan kedua, langsung dipimpin Mr Syafrudin Prawiranegara. Awalnya, rombongan kedua bertolak ke Bangkinang, Kampar, Propinsi Riau. Karena situasi tidak aman, Syafrudin dan rombongan berbelok ke Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. 

Dari Teluk Kuantan, rombongan  melanjutkan perjalanan menuju Sungaidareh, Kabupaten Dharmasraya, Sumbar. Sampai di negeri yang pernah menjadi sasaran Ekpedisi Pamalayu oleh Raja Kertanegara tersebut, Syafrudin bertolak ke Nagari Abaisangir, Kabupaten Solok Selatan.

Perjalanan ke Nagari Abaisangir, dilalui Syafrudin Prawiranegara dan para pejuang PDRI dengan penuh kegetiran. Mereka terpaksa melawan arus Sungai Dareh yang deras. Mujur saja masyarakat sukarela menolong. Sumbangsih tak ternilai harganya ini, diberikan masyakarat pada hampir seluruh kampung basis perjuangan PDRI.

Sesampainya di Nagari Abaisangir, Syafrudin Prawiranegara yang memiliki darah keturunan Banten dan Minangkabau, menginap di rumah Sa’diyah, istri dari Angku Palo Buncik, Wali Nagari Abaisangir semasa itu. Kemudian, mereka dijemput oleh masyarakat Nagari Bidaralam. Di Bidar Alam, rombongan menetap sangat lama.

Setelah melewati berbagai dinamika perjuangan. Termasuk peristiwa heroik di Titiandalam, Pandamgadang; disusul Peristiwa Situjuah 15 Januari 1949 yang memakan korban jiwa paling banyak sepanjang sejarah PDRI; dan Peristiwa Koto Tuo Lautan Api. Akhirnya, rombongan pertama PDRI di Kototingggi dan rombongan kedua yang bermarkas di Bidaralam, bertemu di Silantai, Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.

Dari pertemuan itu, disepakati mandat PDRI bakal dikembalikan kepada pemerintah pusat. Pengembalian mandat berlangsung di Kotokociak, Guguak, Limapuluh Kota. Mandat dijemput Mr Mohammad Natsir dan  Leimena. Diserahkan kembali oleh Syafruddin Prawiranegara dkk kepada Presiden Soekarno.

Tiga tahun kemudian, lewat Keppres 123/1951, Syafruddin Prawiranegara diangkat sebagai Presiden De Javasche Bank: Bank Sentral Hindia Belanda, cikal bakal Bank Indonesia. Pada 1958 sampaI 1960, Syafruddin kembali ke Sumatera. Terlibat Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Tapi pada 1961, melalui Keppres 449/1961, Syafrudin dan tokoh PRRI lainnya, dapat abolisi dan amnesti dari Presiden.

Lima puluh tahun setelah amnesti diberikan, tepatnya tahun 2011, Syafrudin Prawiranegara dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional, berdasarkan Keppres 113/2011. Lima tahun sebelumnya pula, atau pada 18 Desember 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menerbitkan Keppres Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Hari Bela Negara.

Dalam Keppres ditegaskan, 19 Desember 1948, merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena tanggal tersebut terbentuk PDRI, dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan NKRI. Sayang, tidak dijelaskan dalam Keppres 28/2006, kenapa pemerintah memilih 19 Desember 1948 sebagai tanggal terbentuknya PDRI. Bukan 22 Desember 1948, saat PDRI dideklarasikan di Halaban.

Sebagian sejarawan dan tokoh berpendapat, pemerintah memilih 19 Desember 1948 sebagai tangggal terbentuk PDRI, karena embrio PDRI sudah ada di Bukittinggi sejak 19 Desember 1948. Sedangkan pengumuman kabinetnya, baru dilakukan 22 Desember 1948 di Halaban. Terlepas dari itu, masyarakat di kawasan Halaban, tak pernah sekalipun mempersoalkan.

Tampaknya, bagi masyarakat Sumbar secara umum, dan khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Limapuluh Kota. Pengakuan pemerintah terhadap perjuangan PDRI, dengan menetapkan 19 Desember sebagai dasar Hari Bela Negara, sudah merupakan anugerah luar biasa. Walaupun Hari Bela Negara, belumlah masuk tanggal merah atau hari libur nasional. 

Kini, anugerah luar biasa itu akan lebih bermakna, bila pemerintah memberi perhatian khusus terhadap seluruh kampung yang dulu menjadi basis utama perjuangan PDRI. Perhatian khusus itu bisa dimulai dari kawasan Halaban yang sampai kini masih terlupakan. Buktinya, jalan utama di Halaban, masih rusak parah. Menanti sambungan perbaikan yang entah kapan. (***)

Penulis M. Fajar Rillah Vesky adalah anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, dari daerah pemilihan Luhak, Lareh Sago Halaban, dan Situjuah Limo Nagari.

The post Halaban, Penyambung Nafas Republik yang Terlupakan appeared first on Langgam.id.

Puisi di atas ditulis Chatib Soelaiman (baca: Khatib Sulaiman), usai memimpin rapat perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di surau milik Wedana Militer Payakumbuh Selatan, Mayor Makinudin HS, tepatnya di Lurah Kincia, Nagari Situjuahbatua, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, 15 Januari 1949. Selesai ditulis, puisi itu diserahkan Chatib Soelaiman kepada Wakil Gubernur Militer Sumatera Tengah Letkol Dahlan Ibrahim yang hadir dalam rapat tersebut dan kelak atau pada kurun 1956-1957 dipercaya Presiden Soekarno sebagai Menteri Negara Urusan Veteran Republik Indonesia.

Siapa nyana, puisi yang ditulis Chatib Soelaiman pada selembar kertas bekas bungkus rokok merupakan karya terakhirnya. Setelah itu, Chatib Soelaiman yang asli putra Sumpur, tepian Danau Singkarak, Tanah Datar, tapi melewati masa kecil di Pasa Gadang, Padang, berpulang ke rahmatullah. Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah (MPRD) Sumatera Tengah dan pengurus Front Pertahanan Nasional yang memulai debut perjuangan kemerdekaan Indonesia dari Padangpanjang dan Bukittinggi ini, meninggal akibat berondongan peluru tentara Belanda yang mendadak mengepung surau tempat rapat pejuang PDRI di Lurah Kincia, Situjuahbatua.

Selain mengepung surau tempat Chatib Soelaiman dan pejuang PDRI menggelar rapat, tentara Belanda yang kala itu sedang melancarkan Operatie Kraai (Operasi Gagak) di Sumatera Tengah atau dikenal sebagai Agresi Militer ke-II, dengan melibatkan banyak Belanda Hitam (budak-budak dari Afrika yang direkrut menjadi Tentara Kerajaan Hindia Belanda), juga mengumpulkan penduduk di belakang Balai Adat Nagari Situjuah Batua. Balai Adat ini, letaknya tidak jauh dari Lurah Kincia.

Setelah dikumpulkan, warga sipil itu disuruh berbaris dan mengikuti aba-aba siap-gerak. Bagi warga sipil yang gerakan baris-berbarisnya dianggap Belanda mirip gerakan tentara Indonesia, dipaksa berlutut dan ditembak mati. Sisanya, dipukuli, ditendang dan dihantam dengan popor senjata. Kemudian, disuruh mengangkut hasil rampasan perang menuju Kota Payakumbuh.

Penembakan tentara Belanda terhadap warga sipil tidak hanya terjadi di belakang Balai Adat Situjuahbatua, tapi juga berlangsung pada sejumlah kampung yang berada di jalan Situjuah menuju Payakumbuh. Kendati tentara Belanda sempat mendapat serangan balasan dari pejuang Indonesia di kawasan Limaukapeh (kini masuk Kelurahan Limbukan, Kota Payakumbuh Selatan), tapi tetap saja pembalasan itu tidak seimbang. Malahan, tujuh pejuang ikut terbunuh dalam penyerangan terhadap Belanda di Limaukapeh dan mereka dikebumikan di Nagari Situjuahgadang.

Sampai tragedi berdarah di Lurah Kincia, Nagari Situjuahbatua berakhir, tercatat sebanyak 69 orang tewas demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Korban tewas itu merupakan korban terbanyak sepanjang sejarah perjuangan PDRI dipimpin Mr Syafruddin Prawiranegara. Mereka yang gugur ini, selain dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Lurah Kincia Situjuahbatua, juga ada yang dimakamkan di Nagari Situjuah Banda Dalam, Nagari Situjuahgadang, dan Nagari Limbukan.

Di antara syuhada yang gugur dalam Peristiwa Situjuah, 15 Januari 1949 itu, tersebutlah Chatib Soelaiman, pejuang yang namanya diabadikan sebagai nama jalan utama dan nama lapangan di Kota Padang, Padangpanjang, Payakumbuh, Limapuluh Kota, dan Tanahdatar. Selain Chatib Soelaiman, Bupati Militer Limapuluh Kota Arisun Sutan Alamsyah yang kebetulan adalah keponakan Mr Assaat Datuak Mudo (mantan Pj Presiden Republik Indonesia), juga ikut menjadi korban Peristiwa Situjuah.

Kemudian, pejuang lain yang cukup tersohor dan gugur dalam Peristiwa Situjuah adalah Mayor TNI Munir Latief. Ia merupakan putra dari Haji Abdul Latief, pemilik pabrik kain sarung “Cap Randai” dan “Cap Pahlawan” di Simpangharu Padang, sekaligus keponakan Wali Kota pertama Padang, Abubakar Jaar. Selain Munir Latief, juga gugur dalam Peristiwa Situjuah Kapten Zainudin Tembak (ayah mendiang Mayjen Ismet Yuzairi/ mantan Pangdam I Bukit Barisan).

Selanjutnya, Kapten Thantowi, putra kandung Syekh Mustafa Abdullah, ulama kharismatik yang bersama saudaranya Syekh Abbas Abdullah pernah ditemui khusus oleh Bung Karno. Selanjutnya, Letda Syamsul Bahri, putra Ampanggadang, Guguak, Limapuluh Kota. Kemudian, Letda Raudani, Letda Agus Yatim, Letda M Juneid, Serma Abdul Lubis, Serma Daruhan, Serma Jamaris, Kopral Abbas Siddik. Lalu, Kopral Rasyid Sirin, Kopral Lahasyim, Pratu Sayuti Ahmad, dan Pratu Zikar Harun, serta puluhan nama lain yang meminjam istilah penyair Taufik Ismail, tidak “pernah ada dalam direktori apa-siapa, apalagi masuk buku teks sejarah”.

Menuju Pahlawan Nasional
Pada Januari 2009 silam, almarhum Profesor Marlis Rahman yang kala itu menjabat Wakil Gubernur Sumbar pendamping Gamawan Fauzi, pernah datang ke Situjuahbatua, memperingati tragedi 15 Januari 1949. Marlis bukanlah pejabat pertama yang datang ke Situjuah.

Sebab, sejak 15 Januari 1968, Pemprov Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota, bersama para veteran, TNI, Polri, dan rakyat di daerah ini, setiap tahun menggelar upacara militer di Situjuahbatua, dilanjutkan dengan tabur bunga di Situjuah Banda Dalam dan Situjuahgadang.

Silih berganti Menteri, Gubernur, dan Bupati yang datang ke Situjuah, belum pernah terbetik terberita, upacara militer dan tabur bunga ini digeser posisinya. Sungguh kualat pula jika ada yang meniadakannya. Bahkan, mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta saja, saat datang ke Situjuah pada 1952 silam, ziarahnya tetap ke Situjuahbatua. Ini, fakta sejarah. Masyarakat Situjuah, tentu sangat arif dengan sejarah. Tak akan mau diadu-domba. Politik devide et impera itu cukup di zaman Belanda saja.

Apalagi, di Kabupaten Limapuluh Kota, sejak zaman Bupati Alis Marajo, sudah ada Peraturan Bupati Nomor 34/2011 tentang Penetapan dan Pedoman Penyelenggaraan peringatan Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwanya di Kabupaten Limapuluh Kota. Dimana, 19 Desember diperingati di Kototinggi, 22 Desember di Halaban, 10 Januari di Titiandalam Pandam Gadang, 15 Januari di Situjuahbatua, 10 Juni di Kototuoharau, 6 Juli di Padangjapang, dan 7 Juli di Kotokociak.

Kembali kepada Profesor Marlis Rahman, waktu memperingati Peristiwa Situjuah pada 2009 silam, ia atas nama Pemprov Sumbar pernah menegaskan, bahwa pahlawan yang gugur dalam Peristiwa Situjuah, pantas diusulkan sebagai pahlawan nasional. Salah satunya, adalah Chatib Soelaiman. Merespons gagasan Marlis Rahman tersebut, penulis pada Agustus 2009 silam, membuat “Chatib Soelaiman, Pahlawan Sebatas Jalan”.

Kini, setelah lima belas tahun berlalu, gagasan agar Chatib Soelaiman menjadi pahlawan nasional, masih belum terwujud. Walau sudah diusulkan Pemprov Sumbar, didukung Pemko Padangpanjang, Pemkab Tanahdatar, Pemkab Limapuluh Kota, Pemko Payakumbuh, keluarga pejuang kemerdekaaan dan masyarakat luas, tapi sampai 75 Tahun Peristiwa Situjuah diperingati Senin (15/1/2024), Chatib Soelaiman masih menjadi pahlawan sebatas jalan.

Padahal, Chatib Soelaiman layak untuk ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan nasional. Bahkan, menurut Guru Besar Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Unand, Profesor Dr. phil. Gusti Asnan dalam seminar di Padangpanjang Agustus 2019 silam, Chatib Soelaiman adalah sosok yang melahirkan banyak ide-ide, pemikiran, perjuangan, dan pengorbanan Chatib untuk bangsa dan negara.

Menurut Profesor Gusti Asnan, Chatib Soelaiman mulai berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia pada era politik represif Belanda. Selain melalui jalur pendidikan (mengepalai HIS Muhammadiyah) dan politik (menjadi pengurus Partai Permmi dan PNI Baru), Chatib Soelaiman juga berjuang melalui ekonomi (mendirikan Bumiputera). Bahkan, Chatib juga menjadi salah satu aktor utama panggung sejarah perang kemerdekaan kemerdekaan Indonesia. Dan, Chatib pun berpulang sesudah rapat merundingkan strategi perjuangan.

“Chatib Sulaiman dan puluhan suhada lainnya tewas diterjang peluru Belanda segera setelah mereka rapat merundingkan strategi menghadapi serbuan Belanda. Kematian pada subuh 15 Januari 1949 itu membuktikan bahwa hingga akhir hayatnya, Chatib Sulaiman masih memikirkan dan ikut terlibat dalam upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negaranya. Bahkan dia rela menyerahkan jiwanya demi bangsa dan negara. Karena itu sangat layak kiranya bila dikatakan, bahwa Chatib Sulaiman rela mengorbankan semua yang dia miliki untuk bangsa dan negara,” kata Gusti.

Sependapat dengan Gusti Asnan, sejarawan lainnya dari Unand, Dr Wannofri Samry, dalam makalah berjudul “Chatib Sulaiman: Pemimpin dan Negarawan Pejuang”, juga menyebut Chatib Soelaiman layak menjadi pahlawan nasional. Begitu pula dengan Siti Fatimah, sejarawan dari Universitas Negeri Padang. Menurut Siti Fatimah dalam seminar tentang Chatib Soelaiman di Padangpanjang, Peristiwa Situjuah 15 Januari 1949, wajib diperingati setiap tahun

“Peristiwa Situjuh adalah rangkaian dari peristiwa PDRI yang harus dipelajari di sekolah-sekolah, mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi, sebagai materi dalam mata pelajaran sejarah. Pemerintah daerah harus menjaga dan memelihara lokasi peristiwa ini dengan merivatilisasinya atau memperbaikinya sebagai situs sejarah bangsa. Pahlawan yang gugur, berhak diperjuangkan dan diangkat sebagai pahlawan nasional, khususnya Chatib Soelaiman,” kata Siti Fatimah.

Jauh sebelum para sejarawan ini angkat bicara, ulama legendaris dari Ranah Minang, Buya Hamka, dalam kenangannya dengan gamblang mengatakan, perjuangan di Sumatera Barat tidaklah dapat memisahkan nama Chatib Soelaiman, baik di zaman Belanda ataupun pendudukan Jepang, apalagi di zaman sesudah proklamasi. Wajar saja, Buya Hamka tahu, karena Buya Hamka dan Chatib Soelaiman sama-sama pernah menjadi pengurus Front Pertahanan Nasional sebagai bentuk perlawanan kepada Belanda yang melanggar perjanjian Linggarjati.

Bagi Buya Hamka, Chatib Soelaiman adalah pencinta tanah air sejati. Jiwa dan semangatnya mencerminkan masyarakat dan budaya Minangkabau yang kuat berlandaskan ketaqwaaan dalam agama Islam. Bukan cuma itu, Buya Hamka menilai, Chatib loyal kepada yang di atas, setia kawan dan keras hati. Terakhir sekali, Hamka menyebut Chatib kaya dengan teori-teori, penuh inisiatif, serta pandai merancang dan merekayasa karya besar. Namun, Chatib tidak suka menonjolkan diri. Rendah hati sebagai ciri dari seorang yang kuat pribadinya.

Akankah, Chatib Soelaiman diusulkan kembali menjadi pahlawan nasional? Kita tunggu saja respons dari Tim Peneliti, Pengkaji dan Gelar baik di daerah ataupun yang daerah. Yang jelas, dalam momentum Peringatan Peristiwa Situjuah ke-75 Tahun pada Senin (15/1/2024), ribuan orang kembali berdoa, untuk mengenang kepergian Chatib Soelaiman dan para syuhada Peristiwa Situjuah. Baik yang dimakamkan di Situjuahbatua, Situjuah Banda Dalam, Situjuahgadang, maupun Limbukan. (*)

*Penulis Buku Tambiluak, Tentang PDRI dan Peristiwa Situjuah

The post 75 Tahun Peristiwa Situjuah, dan Chatib Soelaiman yang Tak Kunjung Jadi Pahlawan Nasional appeared first on Langgam.id.

Hal ini dimulai ketika saya tengah melakukan kegiatan wajib dari kampus yaitu magang di sebuah kantor berita dan media yang berada di Kota Padang, yakni Langgam. Pada pertengahan Desember 2023, Bang Ihsan -salah seorang editor di kantor mengumumkan pesan dalam grup, “Di sini ada yang mau jadi LO untuk kegiatan ekspedisi besok?” Tanpa menunggu lama, saya langsung saja mengajukan diri. LO (Liaison Officer) adalah orang yang menjadi penghubung antara panitia dengan peserta yang bertugas dalam menginformasi serta mengkoordinasi peserta. Setelahnya saya menerima beberapa arahan dari ketua pelaksana serta mempersiapkan diri untuk D-Day.

Ekspedisi Bela Negara ini telah dibagi menjadi 3 bagian. Rute 1 ke Koto Tinggi di Lima Puluh Kota, rute 2 ke Sijunjung, dan rute 3 ke Bidar Alam di Solok Selatan. Awalnya saya memilih rute 3 karena saya sangat suka tempat dengan suhu yang dingin dan juga view dari Saribu Rumah Gadang. Namun karena pada rute 2 kekurangan LO, ya sudahlah saya rela dipindahkan. Alasan lainnya juga karena daerah Sijunjung belum pernah saya kunjungi, berbeda dengan Solok Selatan dan Lima Puluh Kota.

Sijunjung, Hari Pertama.

18 Desember 2023, sampailah pada hari keseluruhan peserta dan panitia akan berangkat menuju rute-rute yang telah dipilih. Di pagi Senin itu semua orang baik itu peserta, panitia, LO, dan tim telah berkumpul. Khusus panitia dan LO diharuskan datang awal untuk membantu persiapan serta mengecek kehadiran dari masing-masing rute yang di amanahkan. Namun sayang itu tak berlaku bagi saya. Saya malah datang pukul 10.30 wib. Sikap yang santai namun tidak layak untuk ditiru. Dengan sigap saya mulai beradaptasi dan membantu apa yang diperlukan. Pada rombongan rute 2 ini mendapatkan 2 unit mobil Toyota HIACE dengan kapasitas penumpang 14 dengan sopir. Rata-rata dari penumpang rute 2 adalah influencer dari berbagai wilayah di Sumatera Barat. Kami memulai perjalanan setelah makan siang. Saya duduk di depan menemani bang sopir yang sedang bekerja.

Selama perjalanan diisi dengan canda tawa beberapa orang di belakang. Mereka berkenalan, berkaraoke, dan tertawa. Saya sangat tertutup awalnya, bingung bagaimana cara berkenalan dan ikut bergabung dengan mereka. Saya hanya sesekali tertawa dengan mereka dan sedikit berbincang agar saya tak dikira datar-datar amat. Tiga jam berlalu, sampailah kami di sebuah Perkampungan Adat di Nagari Sijunjung. Tempat yang masih asri dan jauh dari hiruk pikuk kota. Tak ada yang bising selain suara hewan peliharaan dan murrotal dari sebuah mushola. Ah, perasaan familiar yang terasa deja vu seperti zaman dulu. Di sini hampir semua rumah berbentuk Rumah Gadang. Saya takjub atas dedikasi masyarakat sekitar karena terus menjaga dan melestarikan budaya kami ini, budaya alam minangkabau. Jadi untuk Perkampungan Adat ini memang ditujukan untuk wisatawan yang ingin menginap. Di bagian depan dan tengah rumah gadang akan diisi oleh tamu sedangkan di bagian belakang adalah ruang keluarga yang memiliki rumah gadang tersebut. Selain itu, setiap rumah memiliki fokus masing-masing dalam pengelolaan oleh-oleh khas daerah.

Ada kerajinan, makanan ringan, tenun, dan minyak kelapa. Dengan total 27 orang, kami diantarkan menuju penginapan masing-masing. Pada tiap rumah menampung 4 hingga 5 orang. Saya mendapatkan rumah dengan nomor 36 bersama dengan Susan, Kak Indah, dan Kak Kintan. Dan kebetulan sekali di rute 2 ini yang menjadi LO adalah saya dan Susan.

Kami semua beristirahat sejenak. Ada yang pergi bebersih diri dan ada juga yang berkeliling, take video sambil menikmati suasana. Datanglah waktu makan malam yang dihidangkan oleh ibu-ibu di tiap-tiap rumah tempat kami menginap. Setelahnya ada agenda yang harus dilaksanakan yakni nobar dokumenter PDRI. Agenda malam itu dilakukan pada sebuah rumah adat yang cukup luas. Sepertinya memang ditujukan untuk kegiatan berkumpul-kumpul.

Kami semua duduk membentuk sebuah setengah diagonal walaupun ada yang tak beraturan. Memang di dalam sebuah perjalanan pasti selalu ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Siapa sangka bahwa proyektor kami tak bisa menyala. Kami merapat dan menonton dengan seksama dokumenter tersebut melalui laptop. Tak apalah, hitung-hitung lebih mendalami suasana layaknya menonton televisi pada masa orde lama.

Dalam seperempat menit video ditayangkan, sebuah keajaiban datang. Kami kembali mendapatkan proyektor yang entah bagaimana. Beberapa waktu semua tampak serius menyaksikan video ada juga sambil berbisik bercanda ringan. Kegiatan malam itu diakhiri dengan sebuah diskusi. Kami semua kembali membentuk sebuah lingkaran, kali ini teratur. Dibuka oleh pimpinan rombongan, anggota Dewan Redaksi Langgam.id Bang Hendra Makmur yang mengulas sepintas isi dari video dokumenter tersebut. Dan lalu satu persatu dari kami mulai memperkenalkan diri dan memberikan kesan apa yang ditangkap dari video serta perjalanan hari pertama itu.

Semua orang bercerita dengan luwes dan mudah dipahami. Tak disangka beberapa dari mereka memiliki background yang cukup mengesankan. Salah satu poin yang saya ingat adalah bahwa anak muda Indonesia terutama Minangkabau seharusnya melanjutkan estafet sejarah yang ada. Menjaganya, menyiarkannya agar semua tak dilupakan begitu saja. Itulah peranan penting anak muda. Walaupun malam kian larut, masih ada yang menyelipkan gurauan kecil agar tak terlalu tegang dalam diskusi itu. Selesai dan kami semua diperbolehkan kembali ke penginapan masing-masing.

Perkampungan Adat dan Silantai, Hari Kedua.

Malam yang syahdu karena ini pertama kalinya bagi saya tidur di Rumah Gadang. Saya adalah orang kedua yang bangun pagi itu, Susan yang pertama. Mengambil ponsel dan melihat pukul berapa sekarang, saya bergegas pergi mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Dingin! Itu kata pertama yang keluar dari mulut saya pagi itu. Pintu rumah sudah dibuka terlebih dahulu oleh Susan. Udara pagi merasuk ke dalam jaringan kulit. Kami berdua berdiri beberapa saat di teras lalu saya berkata “San, jalan-jalan liat sekeliling yok”. Ia pun setuju.

Menelusuri jalanan di perkampungan adat di saat teman-teman yang lain masih istirahat sembari menyapa warga kampung setempat yang juga tengah asik bercakap-cakap. Setelah melewati sekitar sepuluh rumah, anak itu tersadar, “Ini cara nyusun pagar batunya gimana sih? kok bisa rapi semua gitu ya”. “Iya juga ya, di pilih yang sama mungkin san” jawab saya sekadarnya. Selagi masih sibuk mempertanyakan asal usul pagar batu, tak lama datanglah tiga orang penting di rute kami: Hendra Makmur, Jurnalis Tempo Fachri Hamzah dan Dosen Hukum Tata Negara FH Unand Ilhamdi. Bang Hen, Bang Fachri, dan Bang Ilham dan ketahuilah percakapan mereka juga tak kalah beratnya dengan kami. Kami berdua iseng bertanya terkait pagar batu itu sebab desainnya yang serupa dengan batu-batu yang ada di Bali. Bang Ilham pun menjawab “Semua batu kan dipilih, dicari yang sama tiap ujungnya. Pasti juga punya perhitungan tersendiri para tukangnya”. Kami berdua ber-oh ria saja.

Cukup jauh akhirnya kami berlima memilih kembali ke penginapan. Memberi tau teman-teman di grup whatsapp untuk segera bersiap dan sarapan pagi karena pukul 8 kita akan berangkat menuju Silantai. Sarapan pagi di rumah nomor 36 kala itu adalah sepiring nasi goreng dengan suwiran daging ayam dan sayur pokcoy. Cukup lezat pikir saya. Beberes, bermake-up, dan tak lupa berpamitan dengan ibu pemilik penginapan. Semua orang telah berkumpul di depan tugu Perkampungan Adat dan mengenakan kaos putih bela negara. Ya, hanya penghuni rumah 36 saja yang berinisiatif tidak memakainya. Kami berempat beralasan nanti saja jika sudah di Dharmasraya. Namun karena semua orang mulai berfoto dan kami mau tak mau juga harus mengganti pakaian.

Pukul 8.30 WIB, dua mobil Toyota HIACE itu telah melaju meninggalkan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung. Walau tak banyak hal yang dilakukan di sana, cukuplah persinggahan singkat itu menjadi pengalaman seru yang entah kapan akan terulang. Karena masih pagi semua orang bersemangat untuk melanjutkan ekspedisi. Menelusuri daerah yang dikelilingi sawah dan rimba dan juga rumah masyarakat yang masih berjarak satu sama lain. Tak banyak hal yang dilakukan di atas mobil selain abang-abang di kursi belakang yang terus saja berkaraoke dan tertawa. Kali ini saya ikut bersorak walaupun masih agak jaim.

Mendekati jalur Silokek, pemandangan yang kami lewati cukup bagus. Hamparan sawah, mengelilingi bukit rendah, dan sungai yang deras. Sayang sekali airnya tidak jernih malah berwarna cokelat keruh. Tak lama, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Ada tanah longsor di depan sana yang membuat jalan kami tertutup tak bisa dilewati. Semua orang merasa kecewa. Kedua abang sopir itu memarkirkan mobil untuk istirahat sejenak. Semua laki-laki yang berada dalam dua mobil itu pun turun -melihat situasi, berdiskusi, membuat vlog, dan sebat.

Setelah percakapan yang panjang, keputusan pun disampaikan bahwa kami akan memutari jalan yang akan cukup jauh dan meneruskan ekspedisi ke Silantai. Ya sudahlah, itu juga di luar kendali semua. Kembali lagi ke rutinitas di dalam mobil, karaoke. Terkadang ada kalanya kami memasuki kawasan yang tidak ada internet dan sinyal. Lalu apalagi yang dilakukan selain tidur dan mengisap permen yang telah dibeli sebelumnya. Bagi mereka yang tidak tidur, tentu sesekali bergurau agar tak sunyi. Menuju Silantai, ada satu pemandangan yang sangat bagus yaitu barisan perbukitan yang indah bak animasi avatar. Bentuknya seperti onggokan nasi tumpeng, memiliki ketinggian yang rata-rata sama, dan itu semua berjejar banyak.

Setelah melalui perjalan yang sangat monoton itu, akhirnya kami sampai di Silantai sekitar pukul setengah13.30 WIB. Di Silantai ini terdapat sebuah surau/istana negara yang pada tahun 1940-an digunakan sebagai tempat rombongan Syafruddin Prawiranegara. Tak besar juga tak kecil dan terlihat biasa saja. Terbuat dari susunan kayu seperti surau (mushola) kampung pada umumnya. Namun, di bangunan inilah yang menjadi saksi bisu sejarah berpuluh-puluh tahun lalu. Di bangunan inilah tempat Syafrudin dan rombongan istirahat dan melakukan rapat ketika mereka dulunya dikejar oleh tentara belanda.

Perjalanan tadi membuat tenaga kami merosot, syukurlah di sana kami telah dihidangkan nasi dan lauk, cemilan, kopi dan teh, dan tak lupa buah-buahan. Setelah makan siang, beberapa dari kami mendengarkan cerita yang langsung dijabarkan oleh ibu-ibu yang merupakan anak-anak pada juru masak dari rombongan Syafruddin Prawiranegara. Selain amunisi persenjataan, amunisi untuk perut juga tak kalah pentingnya. Coba bayangkan jika perut kosong lalu anda berkelahi dengan penjajah. Tentu saja dalam sekali pukulan kita sudah kalah telak.

Melihat sisi luar surau, ada juga yang memilih take video untuk keperluan dokumentasi, bercakap-cakap sambil ngopi, dan lalu pergi ke museum yang lokasinya tak jauh dari sana. Dalam museum adat itu yang tampak seperti rumah kayu pada umumnya yang terdapat beberapa peninggalan sejarah serta sebuah tugu PDRI di halamannya. Takjub rasanya dapat melihat secara langsung sejarah yang terlupakan itu. Setelah dirasa cukup, kami semua pamit kepada ibu-ibu hebat yang telah menjaga surau itu dengan cukup baik dan telah menyambut hangat kedatangan kami, dan juga menghidangkan makan siang yang enak ini. Sudah hampir memasuki waktu ashar, kami bergegas melaju ke rute berikutnya yakni Dharmasraya.

Malam di Dharmasraya, Hari Kedua

Masih menyusuri lerengan kaki perbukitan tempat yang kami lewati sebelumnya. Dari atas ini tampaklah lerengan bukit yang disinari oleh mentari sore. “Sangat indah…,” gumam saya. Ada sebuah pribahasa yang sering dilontarkan masyarakat Indonesia yaitu perut kenyang mata mengantuk. Tentu saja, setengah penghuni di mobil ini sudah berada di alam bawah sadarnya termasuk saya. Walaupun tanpa sinyal, audio sambungan dari ponsel di mobil itu tetap menyala. Abang sopir itu berbaik hati meminjamkan ponselnya agar suasana tak terlalu sunyi. 1 jam sebelum sampai di lokasi tujuan, ritual wajib di mobil sudah kembali di dendangkan apalagi kalau bukan karaoke. Kali ini saya berpartisipasi sebab saya hafal lagunya hahaha. Dengan layar tv mini dalam mobil yang menjadi acuan pencahayaan dan suara yang serentak dari penyanyi-penyanyi papan atas rute 2 yang membuat suasana pecah malam itu.

Perjalanan panjang malam kami akhirnya sampai di Dharmasraya. Tempat yang menjadi tujuan akhir dari rombongan Syafruddin dalam kejaran tentara belanda. Sangat ramai masyarakat berada d isana menunggu acara pembukaan dan pertunjukan dari bintang tamu yang diundang. Ketahuilah bahwa semua orang dari rute 1 dan 3 telah hadir beberapa jam terlebih dahulu. Memasuki auditorium bupati Dharmasraya, kami dipersilakan untuk menikmati makan malam sebelum akhirnya berpindah lokasi ke halaman depan untuk naik ke panggung.

Di hadapan khalayak ramai itu, seluruh rombongan ekspedisi maju ke depan. Memang bukan kali pertama saya dihadapkan dengan khalayak seramai itu, hanya saja saya tidak tau bahwa kami juga disuruh naik ke panggung. Ya sudahlah ternyata hanya untuk berfoto dan bersorak untuk slogan PDRI. Hampir saja saya jantungan sekiranya disuruh unjuk bakat. Sembari teman-teman yang lain sibuk dengan menonton penampilan yang mengundang darak badarak, ada dua mahasiswi yang berkelana entah kemana. Tebak itu siapa? ya, saya -Dola Aviola dan Susan Ellis. Kami berkeliling mencari jajanan yang enak walaupun akhirnya hanya 2 jenis jajanan yang kami beli, krepes matcha dan kembang gula kapas yang berhadiah stiker. Siapa sangka juga bahwa stiker itu menjadi penanda di wajah peserta rute 2 dan kepala suku.

Semua terlihat menyenangkan dan aman-aman saja hingga salah satu peserta pingsan tak sadarkan diri. Dengan cepat tim kesehatan disana memberikan pertolongan dengan memberikan oksigen. Hal itu biasa terjadi akibat kelelahan, pusing dan mual yang mengakibatkan pasokan udara terasa menipis. Syukurlah setelah beberapa saat kakak itu baik-baik saja. Malam semakin larut dan penampilan dari Darak Badarak juga telah usai.

Mengikuti arahan dari panitia, semua peserta ekspedisi diantar menuju penginapan masing-masing. Tepat di depan hotel tempat saya menginap, terdapat RSUD Sungai Dareh. Disana saya menyadari bahwa kawasan sekitar bernama Sungai Dareh, tempat dimana dulunya rombongan Syafrudin Prawiranegara diawasi dan dijaga oleh harimau yang berada di bawah kendali orang-orang silek (silat) pangian. Harimau-harimau itulah yang menjaga dari jarak jauh rombongan Syafruddin Prawiranegara dari tentara belanda. Hari yang terasa panjang sangat cocok disandingkan dengan kasur yang empuk. Di hotel kali ini saya sekamar kembali dengan Susan. Agaknya dalam ekspedisi ini kami berdua memang sepaket dalam melakukan kegiatan.

Dharmasraya, Hari Ketiga

Keesokan paginya, ada agenda yang telah menanti kami. Semua rombongan Ekspedisi 75Th PDRI Bela Negara diundang untuk sarapan pagi dan makan siang di Rumah Dinas Bupati Dharmasraya. Suatu pengalaman dan juga kehormatan bagi saya dapat menjadi tamu di saat itu. Setelah sarapan pagi baru lah diadakannya pembukaan dan kata sambutan dari orang nomor 1 di Dharmasraya itu yang dilanjutkan dengan berdiskusi tentang apa saja kesan dari beberapa peserta selama lebih kurang perjalanan 3 hari itu. Sejujurnya saya tak terlalu menangkap inti topiknya karena masih mengantuk. dan tidak fokus. Selesai dengan kegiatan semi-formal itu dilanjutkan dengan perkenalan diri dari seluruh peserta ekspedisi. Semua orang menyusun kursi membentuk bundaran. Tak terasa waktu sudah memasuki istirahat siang. Sambil menikmati suasana dan berfoto di sana sini, makan siang juga telah disediakan. Melahap makan siang yang juga lezat itu, salah seorang content creator menjadi pemecah suasana di dalam ruangan besar itu. Sebagai kenang-kenangan dan keperluan dokumentasi, kami semua berfoto dengan Bapak Sutan Riska, Bupati Dharmasraya yang menyambut semua kami dengan hangat itu.

Jikalau saya tidak dipindahkan ke rute 2, saya tidak akan tau sebuah perjalanan dengan orang-orang yang baru dikenal akan seseru ini. Saya juga tidak akan tau rasanya sakit pinggang sampai-sampai memakai salonpas karena terlalu lama duduk di dalam mobil. Dan jika tak ke rute 2, saya tidak akan tau rasanya masakan dari para ibu-ibu yang menjadi saksi bisu sejarah PDRI di zaman dahulu. Tujuan dari ekspedisi bukanlah melihat-lihat semata, namun merasakan bagaimana mental dan semangat rombongan Syafruddin Prawiranegara dulunya dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. (Dola Aviola, 31 Desember 2023)

The post Ekspedisi Bela Negara, Menjemput Semangat PDRI di Masa Silam appeared first on Langgam.id.

Tak hanya itu, perjalanan menyusuri jejak perjuangan PDRI ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Bela Negara (HBN) yang jatuh pada tanggal 19 Desember setiap tahunnya.

Kegiatan ini diinisiasi Pusat Studi Konstitusi (PusakO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Langgam.id, dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Salah seorang inisiator ekspedisi ini, Ketua Umum APKASI Sutan Riska mengatakan, acara ini bertemakan “When History is Your Story” diikuti milineal dan Gen Z Sumbar, serta para konten kreator.

“Sejarah harus menjadi pengalaman mengesankan untuk anak muda. Dan pengalaman itu adalah cerita seru yang mesti mereka bagikan,” ujar Sutan Riska yang juga Bupati Dharmasraya itu, saat Senin siang (18/12/2023).

Itu sebabnya kata Sutan, rangkaian acara ini penuh dengan kegiatan yang melibatkan millenials dan Gen Z secara aktif. Sebab anak muda bukan hanya sebagai pendengar tetapi bagian dari sejarah itu.

“Para peserta bakal mencari ibu kota republik yang ada di nagari-nagari penyambung nyawa republik di sejumlah kabupaten di Sumbar,” ujarnya.

CEO Langgam Andri El Faruqi mengatakan, puluhan millenial dan Gen Z akan menyusuri tiga rute di tiga Kabupaten yang pernah menjadi basis PDRI.

Rute 1 akan star dari kampung wisata Sarugo, Koto Tinggi Kabupaten Limapuluh Kota. Kemudian menuju rumah perundingan PDRI di Padang Japang, dan tugu PDRI di Halaban. Lalu peserta bertolak ke tugu PDRI Sungai Dareh Dharmasraya.

Rute 2 akan dimulai di Kabupaten Sijunjung. Bermula di perkampungan adat Sijunjung, berlanjut ke Istana Negara Silantai Sumpur Kudus, lalu ke monumen sidang kabinet lengkap PDRI. Peserta juga akan singgah di Geopark Silokek, hingga menuju tugu PDRI Sungai Dareh.

Rute ketiga akan dimulai dari Solok Selatan. Yaitu di kawasan Seribu Rumah gadang, Istana Negara Bidar Alam, Surau Bulian, dan tugu PDRI Sungai Dareh Dharmasraya

“Puncak acara akan berada di Kabupaten Dharmasraya, Selasa malam (19/12/2023). Gelar puncak bakal menampilkan beberapa kegiatan mulai hiburan pesta rakyat,” ujar Andri yang juga Sekretaris Panitia Ekspedisi D.Day Bela Negara ini.

Pesta Rakyat yang bertemakan “Suara Dari Rimba Raya,” bakal dipandu Rania Salsabilla dimeriahkan live show Uda Rio dan Darak Badarak.

“Harapannya cerita sejarah ini menjadi pengalaman tidak terlupakan untuk generasi muda bangsa,” kata Andri. (DH/Fs)

The post Puluhan Millenial dan Gen Z Mencari Ibu Kota Republik Lewat Ekspedisi D.Day Bela Negara 2023 appeared first on Langgam.id.

Peneliti Sejarah Maiza Elvira mengungkapkan hal tersebut dalam Diskusi Menuju 75 Tahun PDRI yang digelar Langgam.id bersama Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Diskusi itu berlangsung di Warung Kopi Sumatra Westkust (pelataran Langgam.id) pada Sabtu, (25/11/2023) malam.

Menurut Elvira, istilah dalam Bahasa Inggris “black cat” itu terdapat dalam laporan Nederlands Forces Intelligence Service (Nefis) yang ditulis dalam Bahasa Belanda. Elvira mendapatkan akses terhadap data itu, saat terlibat penelitian bersama KITLV dan Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa tahun lalu.

Sosok yang disebut “black cat” tersebut terlihat oleh tentara Belanda seperti manusia yang berdiri dalam gelap. Dibilang manusia, tapi matanya bersinar kuning. Disebut harimau, namun sosok-sosok tersebut terlihat berdiri.

Elvira mengungkapkan, tentara Belanda yang dilanda kebingungan itu adalah rombongan yang khusus ditugaskan memburu kabinet PDRI. Sebagian sudah mengejar rombongan Mr. Sjafruddin sejak dari Bangkinang, Riau dan sebagian dari Solok.

Tentara Belanda yang dari arah Bangkinang bertemu dengan pasukan yang berasal dari Solok di Kiliran Jao (Sijunjung). Mereka kemudian bergabung, karena mendapat misi yang sama: menangkap Sjafruddin Prawiranegara yang berani berteriak di radio bahwa Indonesia masih ada. Mereka akan membungkam PDRI agar dunia internasional tak lagi mengganggap ada pemerintahan dan perlawanan di Indonesia.

Laporan intelijen Belanda itu menyebutkan, pasukan Belanda semula optimistis bisa mengejar Sjafruddin yang dilaporkan berada setengah hari perjalanan dari mereka. Selain jumlah pasukan Belanda cukup banyak, rombongan Sjafruddin diperkirakan agak lamban, karena harus memanggul radio yang sangat berat.

Namun, harapan itu mulai buyar saat mereka sampai di Kiliran Jao. Berbagai keanehan mulai mereka rasakan. Kejanggalan pertama terjadi saat pasukan Belanda diadang oleh belasan pesilat berpakaian hitam-hitam.

“Gerakan (silatnya) sangat halus sekali, seperti menari. Namun, ketika tangan mereka sampai ke tubuh pasukan Belanda terasa sangat keras,” ujar Elvira, dalam diskusi yang dipandu Jurnalis Senior Hendra Makmur, yang juga anggota Dewan Redaksi Langgam.id.

Pasukan Belanda mengaku kesulitan dan sempat tercerai berai karena para pesilat itu. “Tubuhnya ringannya seperti terbang. Mereka susah sekali mengikuti gerakannya. Mereka melihat ke kiri, tangan pesilat sudah sampai di kanan,” ujarnya.

Namun, pasukan Belanda sampai juga akhirnya di Sungai Dareh. Tapi Sjafruddin dan rombongan telah bertolak menuju ke hulu Sungai Batang Hari.

Pasukan Belanda lalu menghadapi adangan lain. Kali ini adalah laskar dan masyarakat yang menutup jalan. Sempat terjadi kontak tembak. Pada akhirnya, tentara Belanda mencium gerakan rombongan Sjafruddin ke arah hulu. Mereka pun menyusul dengan tergesa.

Tapi yang terjadi, mereka kembali merasa dibayangi sekelompok pesilat. Sesekali mereka bertemu, tapi para pesilat yang di antaranya ada perempuan itu kembali menghilang.

Menurut Elvira, saat tentara Belanda istirahat pada malam hari, para pengintai itu terlihat lewat berpasang mata berwarna kuning dari dalam gelap.

Ketika ditembak dan didatangi, tentara Belanda tak menemukan apa-apa. Sosok-sosok itu menghilang dengan cepat tanpa bekas. Karena tak bisa mendefinisikan para pengintai itu, intelijen Belanda memberi istilah sendiri: black cat.

Rombongan “kucing hitam” ini terus membayangi pasukan Belanda antara Sungai Dareh dan Abai. Mereka terkadang berada di arah depan pasukan, terkadang di belakang. Beberapa kali pasukan itu tersesat, berputar-putar dan kembali ke titik semula.

Dalam kondisi letih, jengkel bercampur khawatir, pasukan Belanda akhirnya bisa mencapai Abai Sangir. “Namun, sesampai di Abai (Sangir), rombongan Sjafruddin seperti menghilang. Jejaknya tak ditemukan lagi,” kata Elvira.

Tentara Belanda yang frustasi kemudian membakari sejumlah kampung antara Sungai Dareh dan Abai. “Pengejaran Mr.Sjafruddin Prawiranegara oleh pasukan Belanda adalah operasi yang gagal,” ujar Elvira.

Saat dikejar oleh tentara Belanda itu, sebenarnya rombongan Mr. Sjafruddin tak berapa jauh di depan. Setelah sempat menetap di Abai Sangir selama sepekan, kabinet PDRI kemudian menetap di Bidar Alam dan aman berada di sana selama lebih dari tiga bulan, tanpa terendus Belanda.

Bila Belanda merasa terancam karena dibayangi oleh sosok yang disebut “Black Cat”, rombongan PDRI yang menyusuri pinggir sungai Batang Hari malah merasa dikawal oleh seekor harimau.

Sejarawan Mestika Zed dalam Buku “Somewhere in The Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia” (1997) menulis, perjalanan tersebut semula terasa mencekam karena ada seekor harimau terus mengikuti gerilya PDRI dalam jarak 20 meter.

Bila rombongan berhenti, harimau itu ikut berhenti. Bila rombongan bergerak, ia terus mengikuti dalam jarak yang sama. Karena tidak mengganggu, pada akhirnya rombongan terbiasa dan menganggapnya sebagai pengawal.

Wartawan Senior Khairul Jasmi yang juga jadi narasumber dalam diskusi itu mengatakan, peran para pesilat dalam revolusi fisik pada 1945-1947 adalah wujud kepedulian masyarakat pada perjuangan.

Mereka membantu dengan berbagai cara. Ibu-ibu menyediakan nasi bungkus untuk membantu perjuangan. Demikian juga para pesilat, pelajar hingga anak-anak. Mereka bergerak bukan karena disuruh, tapi inisiatif membela negara.

KJ mengatakan, sejumlah kejanggalan para pesilat yang tercatat dalam laporan intelijen Belanda maupun harimau yang mengikuti rombongan PDRI adalah kearifan lokal di Minangkabau.

“Itu bukan dongeng. Sumber-sumber sejarah bukan saja yang tertulis, tetapi termasuk cerita dari mulut ke mulut. Apa lagi (dalam cerita) ini bersumber dari data intelijen,” ujarnya.

Sumatra Barat, menurut KJ, punya banyak kearifan lokal. Agar bisa memahami berbagai kearifan dan korelasinya dengan sejarah, KJ menyarankan agar kembali mempelajari berbagai hal tersebut, termasuk silat atau silek.

KJ yang menulis salah satu buku tentang silek mengungkapkan, setidaknya ada 40 aliran silek yang ada di Minangkabu. Sejumlah aliran silek tersebut, terkait dengan harimau.

Aliran-aliran silek Minang itu antara lain, Silek Pangka Tuo, Silek Tuo, Silek Kucing, Silek Harimau, Silek Kambing Hutan, Silek Gajah Badorong, Silek Bayam, Silek Buayo, Silek Sikoka dan Silek Anjing Mualim.

Kemudian Silek Alang Bangkeh, Singo, Kinantan, Kampuang, Rumah Gadang, Ulu Ambek, Kumango, Lintau, Sungai Patai, Balubui, Taralak, Sitaralak, Buah Tarok, Kinari dan Silek Pukulan 10.

Selanjutnya, juga ada Silek Pangian, Pakiah Rabun, Sunua, Simpie, Luncua, Cakak, Galuik, Bayang, Sewai, Gunuang, Durian, Gayuang, Natar, Silek Sabondo, dan masih ada yang lainnya.

Maiza Elvira yang sempat mewawancarai sejumlah tetua silek, memperkirakan para pesilat yang berperan membantu rombongan PDRI mulai dari Kiliran Jao, Sungai Dareh hingga ke Abai adalah perguruan Silek Pangian. Gerakan silek yang lembut tapi mematikan seperti disebutkan laporan intelijen itu, terlihat dari gerakan silek Pangian yang disaksikan oleh Elvira pada 2019.

Baca Juga: Kisah Harimau Kawal Gerilya PDRI dari Sungai Dareh ke Abai Sangir

Edison Datuak Pucuak, salah satu guru Silek (Silat) Pangean Sungai Dareh dalam seminar “Dharmasraya di Lintasan PDRI” yang digelar Pemkab Dharmasraya pada Kamis (2/1/2020) menyebut, fenomena harimau yang mengawal rombongan pejuang, merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat setempat.

Menurutnya, jalur yang dilalui rombongan PDRI tersebut memang lintasan harimau Sumatra. Bila berniat baik, harimau tak akan mengganggu, malah akan membantu menunjukkan jalan bila tersesat. Ia percaya, rombongan PDRI kala itu, dibantu oleh para tetua silek Pangean. (Lisa/HM)

The post Misteri “Black Cat”, Pesilat dan Harimau, Pengawal PDRI dari Kejaran Belanda appeared first on Langgam.id.

Seiring dengan aliran waktu yang terus mengalir, merenung pada kisah-kisah yang membentuk identitas nasional menjadi suatu keharusan untuk memupuk rasa cinta terhadap tanah air. Dalam ranah sejarah Indonesia yang kaya akan peristiwa bersejarah, satu bab yang mencuat dengan keperkasaannya adalah kisah PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia).

Pada masa-masa genting Perang Kemerdekaan Indonesia, ketika bayangan kemerdekaan masih samar, muncul fenomena luar biasa dalam wujud Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Latar belakang kelahiran PDRI tidak bisa dipahami tanpa menyelusuri konteks politik dan sosial pada waktu itu.

Pada masa itu, Indonesia mengalami gejolak politik dan ketidakstabilan akibat agresi militer dari pihak asing. Adalah suatu keniscayaan bagi para pemimpin nasional untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi negara yang baru saja merdeka.

Sebagai respons terhadap situasi yang mendesak, PDRI muncul sebagai bentuk ketahanan dan keberanian menghadapi tantangan berat. Inilah konteks mendalam yang menuntun pada pembentukan PDRI, sebuah entitas pemerintahan darurat yang mengemban tanggung jawab besar untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Republik Indonesia.

Perjalanan panjang ini diwarnai dengan pengorbanan, keteguhan, dan semangat juang yang menjadi landasan kuat pembangunan rasa cinta terhadap tanah air.

Dengan menyelami sejarah PDRI secara mendalam, kita dapat merasakan denyut nadi perjuangan yang mengalir melalui waktu. Setiap keputusan dan langkah dalam perjalanan PDRI memiliki arti penting yang tidak hanya berdampak pada masa lalu, tetapi juga membentuk karakter dan identitas bangsa untuk generasi yang akan datang.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap sejarah PDRI merupakan langkah awal dalam memupuk dan memperkukuh rasa cinta tanah air, sebab di dalamnya terkandung nilai-nilai keberanian, persatuan, dan semangat nasionalisme yang tidak boleh dilupakan.

Generasi Z, dengan karakteristiknya yang terkoneksi dengan teknologi dan media sosial, memerlukan pendekatan yang berbeda dalam menyampaikan nilai-nilai sejarah. Dalam konteks ini, penting untuk merinci bagaimana sejarah PDRI dapat diartikan sebagai motivasi bagi generasi Z untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik.

Pengenalan teknologi informasi dan media sosial dalam pembelajaran sejarah PDRI dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai sejarah dan kebutuhan generasi Z. Perlu ditekankan bahwa pemahaman sejarah tidak hanya sebagai pengetahuan retrospektif, tetapi sebagai sumber inspirasi yang dapat memotivasi generasi Z untuk berperan aktif dalam proses politik.

Sejarah PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) menciptakan panggung epik yang memperlihatkan semangat perjuangan dan keberanian dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Memahami dan merunut sejarah ini menjadi penting ketika kita mencoba menafsirkan dan meningkatkan partisipasi politik Generasi Z, yang merupakan kelompok yang hidup di era modern dengan dinamika sosial dan politik yang berbeda.

Pada akhir Agresi Militer Belanda II, di tengah tekanan serius terhadap Republik Indonesia, pemimpin-pemimpin hebat seperti Soekarno dan Mohammad Hatta mengambil keputusan monumental untuk membentuk PDRI di Bukittinggi pada 19 Desember 1948. Keputusan ini tidak hanya merupakan tindakan pembelaan terhadap kemerdekaan, tetapi juga menegaskan tekad untuk melanjutkan perjuangan di luar kendali Belanda.

Sejarah PDRI menjadi sebuah narasi inspiratif yang dapat membentuk landasan pemahaman bagi Generasi Z terkait peran dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan politik. Di tengah kompleksitas tantangan modern, seperti globalisasi dan teknologi, Generasi Z memiliki potensi untuk menerjemahkan semangat perlawanan dan keberanian PDRI ke dalam bentuk partisipasi politik yang kreatif dan inovatif.

Untuk memahami dampak sejarah PDRI pada partisipasi politik Generasi Z, perlu ditekankan bagaimana pengorbanan, semangat patriotisme, dan hasrat demokrasi yang diperlihatkan oleh para pemimpin PDRI dapat memotivasi generasi ini. Peran media sosial, aktivisme daring, dan partisipasi politik melalui berbagai platform perlu ditempatkan sebagai sarana yang efektif bagi Generasi Z untuk menyuarakan pandangan dan aspirasi mereka.

Penyajian sejarah PDRI perlu dilakukan dengan cara yang tidak hanya informatif tetapi juga relevan dengan keseharian Generasi Z. Melalui pendidikan politik yang mengintegrasikan nilai-nilai sejarah dengan alat komunikasi modern, kita dapat membentuk pemahaman yang mendalam dan memotivasi generasi ini untuk berpartisipasi aktif dalam membangun masa depan politik Indonesia.

75 tahun Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) menjadi tonggak bersejarah yang tidak hanya mencerminkan semangat perlawanan, tetapi juga menyisakan inspirasi bagi generasi Z dalam meningkatkan partisipasi politik mereka. Terutama dalam alek menyambut pesta demokrasi didepan mata yaitu pemilu 2024. Melalui pemahaman mendalam terhadap peristiwa ini, generasi Z diharapkan dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai kejuangan yang relevan dengan tantangan politik masa kini.

Sebagai pewaris ideologi dan semangat perjuangan, generasi Z diundang untuk meneruskan tongkat estafet perubahan. Dalam menghadapi dinamika politik, penting bagi mereka untuk merenung pada peran PDRI sebagai benteng semangat kemerdekaan dan keadilan. Langkah-langkah konkrit dapat dimulai dengan pendidikan politik yang mendalam, keterlibatan aktif dalam diskusi publik, dan pemanfaatan teknologi sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi dan gagasan mereka.

Seiring kita menyambut 75 tahun PDRI, mari kita jadikan momentum ini sebagai panggilan bersama untuk memperkuat partisipasi politik generasi Z. Dengan memandang ke belakang, kita tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga merajut masa depan yang penuh harapan, di mana setiap individu memiliki peran aktif dalam membentuk arah bangsa ini.

Pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI bukan hanya cerita masa lalu, melainkan kisah yang terus hidup dan memberi inspirasi bagi kita semua dalam membangun masa depan yang lebih baik.

*Ketua Umum Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (Prima DMI) Daerah Bukittinggi 2023-2026

The post Menyambut 75 Tahun PDRI: Merunut Sejarah PDRI dalam Meningkatkan Partipasi Politik Generasi Z appeared first on Langgam.id.

Hal ini disampaikan Hasril saat menjadi narasumber bertemakan Mencari Pahlawan Sumbar Zaman Now, dalam rangka diskusi Menuju 75 Tahun PDRI. Diskusi ini digelar Langgam dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas di Warkop Sumatra Westkust, Sabtu (11/11/2023) malam.

“Kita perlu memahami sejarah untuk bisa merancang masa depan, karena dengan mempelajari sejarah kita bisa mengenal masa lalu dan merancang masa depan,” katanya.

Pria kelahiran Kabupaten Lima Puluh Kota itu menyebut, banyak anak muda yang tidak tertarik lagi dengan sejarah. Hal ini katanya, dipicu karena pelajaran sejarah sudah termarginalkan.

“Di sekolah pelajaran sejarah sudah temarginalkan. Sekarang pelarajaran sejarah itu sudah menjadi bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial. Mestinya sejarah ini diajarkan dan dikenalkan kepada generasi muda sesuai dengan perkembangan zaman,” ujarnya yang juga penulis Ketua Redaksi Ensiklopedia Tokoh 1001 Orang Minang.

Dalam diskusi itu, ia menyebut, pahlawan itu merupakan orang yang memberikam contoh dan manfaat untuk orang banyak.

Kata Hasril, ada beberapa pahlawan Sumbar zaman now. Di antaranya, CEO Flip Rafi Putra Arriyan kelahiran Padang yang telah berhasil menciptakan aplikasi tranfer uang tanpa adanya tagihan.

“Biasanya biaya transfer antar bank senilai Rp6.500, namun dengan adanya aplikasi ini pengunanya jadi gratis jika ingin tranfes antar bank,” ujarnya.

“Kita berharap pahlawan baru itu lahir memberikan contoh kepada kita semua. Berhasil jangan saja diartikan dengan banyak uang, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang banyak,” katanya.

Selain Hasril, diskusi juga diisi konten kreator Uda Rio dan aktivis linkungan David Hidayat yang pernah menerima apresiasi Semangat Astra Terpadu untuk (SATU) Indonesia Awards 2022, karena berhasil lestarikan terumbu karang dan berdayakan ekonomi nelayan di Pesisir Selatan. (*/Fs)

The post Hasril Chaniago Ajak Milenial Pahami Sejarah untuk Merancang Masa Depan appeared first on Langgam.id.

Sebuah nagari permai yang pernah jadi basis perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) 75 tahun yang lalu. Walau telah lewat lebih dari setengah abad, tampaknya saat ini nagari Bidar Alam masih bergejolak. Bukan dari serangan pasukan sekutu, melainkan menghadapi konflik dengan sebuah perusahaan.

PT Ranah Andalas Plantation (RAP), sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit pimpinan Haji Bakhrial, masuk ke Solok Selatan pada tahun 2005 lalu. Mereka kemudian menjajaki kerja sama dengan banyak nagari di Solok Selatan, membangun kebun dan menanam kelapa sawit di Bidar Alam.

Sayang, pada tahun 2020 lalu, PT RAP melaporkan enam orang anak nagari Bidar Alam ke kepolisian atas dalil pencurian.

Datuk Payuang Putiah sangat menyesali adanya laporan tersebut. Ia hanya bisa menghembuskan nafas panjang, mengingat, enam orang anak kemenakan Bidar Alam itu mendekam di balik sel tahanan.

Segala peristiwa yang terjadi di Bidar Alam dalam 18 tahun terakhir katanya, tidak sesuai harapan masyarakat nagari di awal rencana pembangun perkebunan kelapa sawit.

Persisnya kata Datuak Payuang Putiah, semua bermula pada tahun 2004. Saat itu Kabupaten Solok Selatan baru akan berpisah dari wilayah administrasi Kabupaten Solok. Mulanya kata Inyiak (sapaan lain Datuak Payuang Putiah), belum banyak nagari di Solok Selatan yang menanam kelapa sawit.

Sungai Kunyik adalah salah satu nagari yang mula-mula menanam sawit. Berdasarakan penuturan Inyiak Payuang, sungai kunyik adalah nagari yang miskin. Masyarakatnya sebelum kehadiran sawit hanya bekerja sebagai penganyam Niru. Sebuah tampah atau wadah pembersih padi yang terbuat dari pohon bambu.

Kemudian pada tahun 90-an, sawit mulai ditanam di Sungai Kunyit. Dari hasil sawit, masyarakat Sungai Kunyik mendapat hasil yang cukup memuaskan. Mengubah nagari yang semula miskin itu menjadi tempat yang layak untuk berbuat dan mencari penghidupan.

“Dari situlah timbul keinginan anak kemenakan Bidar Alam untuk menanam sawit dan mencari investor,” ucap Inyiak Payuang kepada Langgam.id saat bercerita di Jorong Batikan tempat kediamannnya, Sabtu (09/09/2023).

Kebetulan saat itu ada urang sumando (menantu laki-laki) Bidar Alam yang bekerja di dinas kehutanan provinsi Sumatera Barat. Namanya Fauzi. Dialah kata Inyiak Payuang, yang membawa beberapa calon investor untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit di Bidar Alam. Tak elak, salah satunya adalah PT RAP yang kala itu dipimpin oleh Arkadius (kini anggota DPRD Sumbar).

“Iyo ka baniat ndak mendirikan PT kata Arkadius. Masyarakat berharap melihat perubahan,” tuturnya. Seiring terjadinya pertemuan dan kesepakatan, akhirnya diambil kesepakatan dengan pola bagi hasil antara masyarakat Bidar Alam dan PT RAP. Bukan dengan skema inti-plasma yang juga biasa diterapkan dalam pola kerja sama pembangunan kebun kelapa sawit.

Pada saat ini belum tampak ada kejanggalan dari kerja sama yang dijajaki tersebut. Hanya saja untuk memudahkan perumusan nota perjanjian kerja sama dengan masyarakat, dari ratusan keluarga yang memiliki tanah garapan di Bidar Alam, dibentuk lah sebuah tim.

Inyiak Payuang mengatakan awalnya tim itu di isi oleh tujuh (7) orang. Terdiri dari dua orang Niniak Mamak dari sepuluh suku yang ada di Bidar Alam, dua alim ulama, dan tiga orang cadiak pandai. Kemudian ada tambahan dari pihak luar (pemerintah) dua orang. Jadilah tim sembilan (9) sebagai perumus nota kerja sama antara PT RAP dan masyarakat nagari Bidar Alam.

“Alasan pembentukan ini (tim 9 -red) karena PT ndak bisa langsung berhubungan dengan Niniak Mamak atau Kerapatan Adat Nagari karena itu hal adat,” ucap Inyiak Payuang.

Lalu disepakati, keuntungan dari hasil penanaman sawit akan dibagu sebanyak 60% untuk PT dan 40% untuk masyarakat. Klausul perjanjian ini lah yang dikemudian hari akan menyebabkan konflik hingga pelaporan anak kemenakan nagari Bidar Alam ke kepolisian.

Sebelum membahas upaya yang disebut masyarakat Bidar Alam sebagai bentuk kriminalisasi petani oleh PT RAP ini, sebenarnya bagaimana lanskap peristiwa dari konflik panjang di tanah perjuangan PDRI tersebut?

Izin Lokasi, Perkebunan, dan MoU Pertama

Seperti ditulis di atas, PT RAP pada awalnya tidak hanya menjaring kerja sama dengan nagari Bidar Alam. Tetapi dengan beberapa nagari. Pada tanggal 29 Juli 2005, Penjabat (Pj) Bupati Solok Selatan Marzuki Onmar saat itu menandatangi surat keputusan bernomor 121/BUP-2005. Prihal Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Ranah Andalas Plantation.

Luas izin yang diberikan tak tanggung-tanggung. Yakni menghampar 14.600 hektar di enam nagari. Detailnya, 10.000 Hektar areal berstatus bebas di Nagari Lubuk Malako dan Bidar Alam di Kecamatan Sangir Jujuan. Serta di Nagari Abai dan Dusun Tangah di Kecamatan Sangir Batang Hari.

4.600 hektar lainnya izin diberikan di areal bekas plasma karet PT. Perkebunan Nusantara VI di Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Jujuan.

Dengan catatan, perolehan tanah dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua, keputusan izin lokasi tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang ditunjuk dalam izin sebelum tanah tersebut dibebaskan. Keputusan itu juga tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada di lokasi.

Berselang enam bulan, tepatnya pada 27 Februari 2006, Bupati Syahrizal mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT RAP di atas izin lokasi tersebut. PT RAP melalui keputusan itu berkewajiban melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 14.600 hektar paling lambat tahun keempat sejak IUP dikeluarkan.

PT RAP juga diharuskan mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna, dan berhasil guna.

Setelah mengantongi beberapa izin untuk melakukan usaha perkebunan, PT RAP lewat direkturnya Arkadius, saat itu mulai menjajaki MoU atau perjanjian dengan beberapa nagari. Khusunya nagari Bidar Alam.

Pada Senin 01 Mei 2006, disepakati sebuah MoU pembangunan perkebunan kelapa sawit di kanagarian Bidar Alam. Masyarakat Bidar Alam dalam hal ini sebagai pihak pertama, diwakili oleh niniak mamak, pemangku adat, tokoh masyarakat dan pemuda.

Dalam berita acara penandatangan MoU, beberapa diantaranya adalah Amril Baharuddin Camat Sangir Jujuan, Chaidir B Wali Nagari, ST.R. I Payung Putih Ketua KAN, Asmar Ketua Badan Pemusyawaratan/Bamus, Dedi Arisandi Ketua Pemuda, Yudhi Wahyudi dan Sudirman dari PT RAP, Syamsurizaldi Kasubag Perangkat Daerah Pemda Solok Selatan. MoU itu turut diketahui oleh Bupati Solok Selatan Syafrizal.

Jika mengacu kepada keputusan izin lokasi, perjanjian perolehan tanah harus dilakukan antara pihak yang berkepentingan. Dedi Arisandi ketua pemuda saat itu kepada Langgam.id mengatakan, pembentukan tim perumusan MoU ini sudah seizin dari anak kemenakan kepada niniak mamak.

“Bagaimana penyerahan lahan dengan hitungan 60% 40%, ndak mungkin berurusan dengan semua masayrakat. Setelah itu, lalu ada surat penyerahan dari individu kepada mamak masing-masing,” katanya, Selasa (12/09/2023).

Sebab tanah yang akan dibangunkan kebun kelapa sawit itu adalah tanah garapan masyarakat. Bukan tanah ulayat kaum atau nagari.

Hapison salah seorang masyarakat Bidar Alam yang juga tim penyelesaian konflik menjelaskan, sistem bagi hasil dalam MoU tersebut mencontoh pada pola Sapatigaan. Dimana pihak A atau yang mempunyai tanah tidak mengeluarkan biaya, biasanya dalam pembangunan sawah. Tapi, dalam MoU pembangunan kebun ditanggung oleh kedua belah pihak.

Tanah masyarakat itu sendiri sebelumnya ditanami durian, petai, jariang, karet, kopi, dan jenis tanaman lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Awalnya masyarakat merasa diuntungkan, karena 40%. Bagi hasil 40% itu dirasa masyarakat akan terjadi peningkatan ekonomi,” kata Hapison kepada Langgam.id, Selasa (12/09/2023).

Tetapi ada hal yang janggal. Dalam MoU yang dibuat tersebut, dibunyikan isi perjanjian yang menyatakan bahwa tanah yang akan dibangun adalah ulayat kaum dan garapan masyarakat. Ada klaim ulayat disana.

Tak hanya itu, isi perjanjian juga menyatakan bahwasannya akan mendaftarkan Hak Guna Usaha (HGU) di atas tanah masyarakat tersebut.

“Disitu masyarakat merasa tertipu, kok di HGU kan. Kita bagi hasil, kenapa disertifikatkan tanah masyarakat,” ujar Hapison.

Ia menjelaskan, saat pembuatan MoU masyarakat memang tak dilibatkan. Yang dilibatkan hanya niniak mamak, tokoh masyarakat, dan perusahaan. Masyarakat juga mewakilkan perumusan MoU kepada niniak mamak.

Namun kata Hapison, niniak mamak mengakui itu sebagai tanah kemenakannya. Bukan ulayat, melainkan tanah garapan.

Persoalan HGU ini juga merupakan pemicu dari konflik panjang di Bidar Alam. Syahdan, pada tahun 2006 itu jelas Hapison belum terjadi gejolak. “Tapi sudah ada semacam protes,” katanya.

Risalah Pengajuan HGU

Mulailah PT RAP melakukan penanaman sawit pada tahun 2006. MoU sebelumnya yang sudah dibahas juga disepakati untuk menjadi perjanjian melalui notaris Rizal Rivai di Padang.

Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat kemudian melakukan pemeriksaan tanah yang diajukan oleh PT RAP untuk mendapat HGU. Risalah pemeriksaan kemudian keluar pada tahun 2007 dengan nomor: 01/RSL-PAN.B/BPN-2007.

Dalam perjalanan sesudah penanaman, dalam notasi sebelumnya diajukan 14.000 hektar lahan di enam nagari untuk di HGU kan. Dengan lama izin 30 tahun. Namun setelah dilakukan pengukuran oleh Kanwil BPN Sumbar lewat panitia B, hanya 8.237,3 hektar lahan yang bisa dilaksanakan perkebunan.

Dari total 8.237,3 hektar itu, dalam risalah BPN baru 2.088 hektar lahan yang ditanami bibit kelapa sawit. Tepatnya di wilayah Bidar Alam dan Ranah Pantai Cermin (RPC).

Masyarakat di enam nagari kemudian tak setuju, lalu mengirimkan surat penolakan ke berbagai pihak. Hapison mengatakan masyarakat sebenarnya menginginkan perusahaan transparan.

“Kalau disampaikan kepada masyarakat tanahnya akan disertifikatkan, masyarakat pasti akan menolak,” ujarnya.

Seseorang yang mengaku dekat dengan Haji Bakhrial (pemilik PT RAP) yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, pembangunan kebun sempat mengalami stagnasi.

“Setelah berjalan, terjadi stag, pak haji kurang fokus ke kebun. Dia kan banyak usaha lain,” ungkapnya kepada Langgam.id, Selasa (12/09/2023).

Ia juga mengatakan dalam perjalanannya, terdapat beberapa hal yang merugikan PT RAP. “Kata orang, salah manganyam di muko di ujuangnyo salah juo,” tuturnya.

Misal soal pergantian tanaman. Ia mengatakan tanah masyarakat yang diserahkan itu setengah produktif. Sehingga belum atau tidak banyak yang ditanami. Sedangkan seluruh tanaman yang ada di atas lahan mesti diberikan ganti rugi.

“Perusahaan berkata, ini tanaman tidak produktif, kenapa banyak sekali tanamannya (di laporan -red)? dari 200 menjadi 300. ada juga penambahan luas lahan. Karena mengimbangi ganti rugi tanaman. Misal dari 1 ke 2 hektar,” ucapnya.

Semua permasalahan berkaitan dengan pengajuan HGU itu lalu diselesaikan dalam rentang waktu April hingga Juli 2007. Mulai dari pertemuan PT RAP dengan masyarakat dan tokoh adat. Hearing bersama DPRD Solsel.

Hingga pernyataan oleh bersama Bupati, Camat, dan Wali Nagari di enam nagari bahwa tidak ada lagi masyarakat pemilik/penggarap lahan yang keberatan menyerahkan lahan kepada PT RAP. Setelah itu perkebunan terus berjalan sembari PT RAP mengajukan HGU.

Surat Peringatan I dan II

Pada September 2009, PT RAP sudah mulai melakukan panen pertama. Melihat panen perdana tersebut, kemudian masyarakat khususnya di Bidar Alam menuntut janji bagi hasil 40%. Tetapi tidak diberikan oleh PT RAP.

Narasumber Langgam.id yang tidak mau disebutkan namanya tadi menyebutkan, lahan yang telah ditanami oleh PT RAP itu kemudian dilepas saja oleh Haji Bahkrial. Hal itu terjadi katanya karena kesibukan Haji Bakhrial.

Pengelolan kebun menurutnya kemudian diambil alih oleh Ali Sabri, Wali Nagari Bidar Alam saat itu. “Pegawai PT RAP dibawah naungan Ali Sabri, kondisinya tidak terurus. Karena sebab itu, terjadi ketidakpuasan masyarakat dengan RAP,” katanya, Selasa (12/09/2023). Terjadiah demonstrasi.

Langgam.id telah melakukan konfirmasi kepada Ali Sabri. Namun ia enggan untuk dikutip dalam berita. Ali Sabri hanya menyebutkan bahwa dia sudah tak ada urusan lagi soal masalah masyarakat dan PT RAP.

“Sekitar tahun 2011, kami pemerintah daerah turun, karena telah terjadi demonstrasi. Bagi hasil itu belum ada,” ucap Hapison yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Bupati Solsel saat itu Muzni Zakaria lalu menjatuhkan dua kali Surat Peringatan kepada PT RAP. Pertama pada tanggal 09 Mei 2011 dan yang kedua 14 November 2011. Hal itu kata Hapison setelah menimbang pendapat dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Bahwasannya perusahaan tak taat azas dalam pembangunan perkebunan.

Dalam SP yang dikeluarkannya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyatakan PT RAP baru melakukan penanaman seluas 1.320 hektar dari total luas 14.600 hektar izin lokasi yang diberikan. Yang wilayahnya Bidar Alam dan RPC.

“Sedangkan di Lubuak Malako, Abai, Dusun Tangah, Sitapuih tak ditanami. Kan ada penelantaran disitu. Tapi dimasukkan dalam rencana HGU-nya. Dan masyarakat juga tak bisa mengurus sertifikat tanahnya. penelantaran tanah itukan pelanggaran hukum,” ujar Hapison

Sesuai dengan izin lokasi dan perkebunan yang diberikan, PT RAP belum atau tidak dapat memenuhi beberapa hal yang diamanatkan dalam diktum surat keputusan. Pertama, Segera meyelesaikan hak atas tanah dan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Izin Usaha Perkebunan (IUP) dikeluarkan sudah harus selesai.

Kedua, segera melaksanakan pembangunan kebun kelapa sawit seluas ±14.600 Ha paling lambat tahun keempat sejak izin Usaha Perkebunan (IUP) dikeluarkan.

Selain itu semua, ada beberapa faktor lain yang menjadi pertimbangan pemerintah Solok Selatan ungkap Hapison. Seperti perusahaan tak bayar pajak, pelaksanaan pembangunan kebun tidak benar, bagi hasil tak terealisasi, tidak dilakukannya pembangunan pabrik, dan terjadi konflik di masyarakat.

“Perusahaan hanya memanem untuk kepentingannya. Alasannya (bagi hasil -red) tidak dibayarkan kepada masyarakat karena biaya operasional tinggi,” ucap Hapison.

Langgam.id sudah beberapa kali mencoba melakukan konfirmasi kepada manajemen PT RAP. Terutama kepada Haji Bakhrial. Upaya konfirmasi ini dilakukan untuk memverifikasi semua temuan reportasi yang Langgam.id lakukan.

Selasa (12/09/2023) Haji Bakhrial sempat mengangkat telpon dari Langgam.id. “Maaf pak saya lagi meeting di hotel Grand Hyatt, nanti saya hubungi kembali,” ucapnya.

Keesokan harina, Haji Bakhrial mengajak Langgam.id untuk bertemu di Padang via pesan WhatsApp. “Besok saya ke Padang, kita ngopi sambil cerita pak,” tulisnya, Rabu (13/09/2023).

Setelah itu, selama empat hari berturut-turut dihubungi, Haji Bakhrial tidak menanggapi pesan konfirmasi dari Langgam.id lagi. Pesan terakhir yang Langgam.id sampaikan hanya dibaca tanpa balasan.

Naik Turun Pengajuan HGU

Perjalanan konflik masyarakat Bidar Alam dan PT RAP dalam beberapa tahun mengalami pasang surut. Mulai dari masyarakat dan pemerintah daerah yang kembali memberikan dan mendukung penerbitan HGU. Kemudian surut kembali dan melakukan penolakan.

Dalam beberapa dokumen dan hasil wawancara yang Langgam.id himpun, Kanwil BPN Sumbar dan Solok Selatan berulang kali mengembalikan berkas permohonan HGU yang dikirimkan PT RAP.

Sedangkan masalah dengan masyarakat diselesaikan dengan metode inclave. Yakni pengeluaran tanah masyarakat yang tidak mencapai kesepakatan kerja sama dari areal izin lokasi PT RAP.

Direktur Utama PT RAP Bakhrial pun meluapkan kekecewaannya atas terhalangnya penerbitan HGU tersebut. Lewat surat PT RAP kepada Bupati Solok Selatan nomor: 601/Dir-Ut/RAP/VI/2014 Bakhrial menceritakan harapannya.

“Berkali-kali HGU ini sudah akan terbit, tetapi ada saja masalah yang muncul atau dimunculkan. Yang kalau ditelaah dengan jernih dan benar sebenarnya semua hal tersebut telah diselesaikan sebelumnya.

Pernyataan demi pernyataan yang diminta telah dibuat, namun timbul lagi hal baru, yang sepertinya telah mencari-cari alasan untuk terhalangnya penerbitan HGU tersebut, betul-betul hal ini telah membuat lelah dalam pengurusannya,” tulis Bakhrial dalam surat yang ditanda tangani 12 Juni 2014 itu.

Ia juga menyatakan bahwa permintaan inclave hampir tidak mungkin dilakukan. Sebab disamping prosedur inclave yang tidak sederhana, biaya yang tidak kecil, tidak ada juga instansi yang punya otoritas untuk bisa menjamin kepastian hukumnya.

Karena itu jelasny, PT RAP telah membuat pernyataan bahwa Inclave akan dilakukan mana kala HGU telah terbit. Sehingga diatas peta HGU itu jelas mana-mana areal yang perlu di inclave.

Namun belum lagi BPN memproses HGU tersebut, ada lagi surat-surat Wali Nagari yang kata Bakhrial tidak jelas persoalan dan aspirasi yang dibawa. “Kesepakatan yang telah dibuat, serta pernyataan-pernyataan yang telah ditanda tangani seperti tidak ada arti dan gunanya,” tulisnya.

Ia mengatakan, tidak ada sedikitpun niatan PT RAP untuk mendominasi lahan masyarakat. Yang diinginkan hanyalah bagaimana ketentuan dan aturan yang ada dapat berjalan. Dan investasi tidak menjadi sia-sia.

Sekretaris Nagari Bidar Alam Refrizal Edi Putra (saat wawancara Wali Nagari sedang sakit), mengatakan kepada Langgam.id, bahwa HGU PT RAP tidak ada karena dari dulu sampai sekarang berkasnya tidak ditandatangani oleh Wali Nagari.

Alasannya, pola bagi hasil 40% 60% antara PT RAP dengan masyarakat tidak pernah terwujud.

“Pak Gefriadi Wali Nagari sekarang menjabat sejak 2013. Sejak itu juga tidak pernah ditandatangani permohonan HGU nya,” ucap Refrizal, Sabtu (09/09/2023).

Perjanjian Baru

Di penghujung 2014, masyarakat Bidar Alam kembali melakukan demonstrasi ke DPRD Solsel. Tuntutannya masih sama, yakni bagi 40% 60%. Tahun itu juga muncul sebuah perjanjian baru yang dibuat dihadapan notaris Suci Asri Hastuti.

Diantara isinya, PT. RAP dan Masyarakat pemilik lahan menyetujui tenggang waktu 2 tahun untuk menyempurnakan pembangunan perkebunan. Dan setelah 2 tahun perusahaan harus melakukan pembagian hasil.

Seandainya dalam 2 tahun tersebut tidak dilaksanakan, maka lahan masyarakat akan di kembalikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat pemilik lahan sepakat untuk di lakukan pengukuran ulang.

Lahan yang tidak di serahkan oleh pemilik akan di Inclave (mengeluarkan tanah dari HGU) terlebih dahulu. Perjanjian itu ditanda tangani oleh pemerintah daerah dan pimpinan PT RAP (Haji Bakhrial).

Tahun 2014 itu juga dibentuk koperasi sebagai penghubung antara masyarakat dan perusahaan. Sesuai dengan isi pada MoU pertama. Koperasi itu diketuai oleh Dedi Arisandi.

Fungsinya untuk membenahi dan mengevaluasi kerja perusahaan supaya tak ada penipuan jumlah panen. Juga menata ulang keluasan lahan, sebab kata Dedi terdapat jumlah tanam yang tak sesuai. Hal ini mengakibatkan hasil panen tidak akan maksimal.

“Kesalahan perusahaan, tidak mau mencukupkan pokok tanaman. Alasannya, karena tidak ada jaminan dari pemerintah nagari untuk menertibkan ternak yang ada disana,” tuturnya.

Hal ini mengakibatkan isi dari perjanjian baru sebelumnya juga tidak terwujud. Koperasi pun tak berjalan mulus, Dedi sempat di demo dan terjerat kasus hukum.

Pada tahun 2016 diadakan, rapat koordinasi PT RAP dengan tim 9 yang dibentuk pada perjanjian sebelumnya, bersama ninik mamak, dan tokoh masyarakat nagari Bidar Alam dan RPC.

Disana dinyatakan, Pembagian hasil tetap dilakukan Januari 2017, dananya dapat dititip pada rekening khusus. Pelaksanaan pengukuran ulang dimulai pada tanggal 15 Desember 2016 hingga 15 Maret 2017

Selain itu, berdasarkan keterangan masyarakat PT RAP menetapkan standar biaya sepihak dalam pembangunan kebun. Yaitu per tanggal konversi sebesar Rp 70 juta per hektar. Dengan jangka waktu cicilan hutang 10 tahun dengan tingkat bunga 12% per tahun.

Masyarakat saat itu tak terima dengan biaya tersebut. Mereka selama belasan tahun belum menerima hasil dari panen sawit di nagarinya. Malah ketiban hutang dengan diberi pinjaman Rp. 100.000 per bulan dan diterima per tiga bulan.

Indra Wirdana (37) salah seorang Pemuda Bidar Alam kepada Langgam.id menjelaskan alasan keberatan masyarakat. “Masalahnya waktu itu, masyarakat dikasih pinjaman, itu kan utang. Sebab masyarakat menuntut 40%, ndak pernah keluar. Orang perusahaan dengan berbagai alasan, akhirnya cuma keluar pinjaman, 100 ribu per hektar,” ucapnya Sabtu (09/09/2023).

Jika dihitung kata Indra, dengan harga sawit terendah semisal Rp. 1500 per kilo, kira-kira cuma setandan sawit untuk masyarakat. “Padahal ada ratusan sawit dalam se hektar lahan disana,” katanya.

Oleh sebab itu, pada 3 April 2017, seluruh pemilik lahan yang terlibat dalam perjanjian dengan PT RAP menyatakan sebuah pernyataan sikap. Yang pada intinya, mencabut dan menarik kembali surat penyerahan lahan individu terhadap ninik mamak dan tokoh masyarakat yang ber MoU dngan PT RAP. Dan menolak dikeluarkannya HGU atas tanah garapan masyarakat.

Muara Kriminalisasi

Beranjak dari penarikan surat penyerahan lahan yang dilakukan masyarakat Bidar Alam, konflik kemudian makin meruncing. Puncaknya pada tahun 2020. Pada 28 Agustus 2020 Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Solok Selatan Abdul Rahman mengeluarkan surat penegasan izin lokasi PT RAP.

Surat itu ditujukan kepada BPN yang pada intinya menerangkan bahwa Izin Lokasi PT RAP tidak berlaku lagi. Sehingga diminta BPN untuk melayani proses sertifikat masyarakat.

Bupati Solsel sat itu juga telah membentuk tim terpadu penyelesaian permasalahan RAP dengan masyarakat. Hapison adalah bagian dari tim itu.

“Saat itu izin lokasi PT RAP telah mati. Yang dimilikinya hanya Izin Usaha Perkebenunan (IUP). Kemudian menurut dinas perkebunan, IUP itu juga tidak bisa juga dibenarkan. Karena pembangunan ndak sesuai dengan peraturan perkebunan, sebab minimal kan harus setengah dari total lahan yang ditanam,” kata Hapison menjelaskan.

“Akhirnya kami dari pemerintah daerah mengirimkan surat ke masyarakat, camat, nagari, kegiatan RAP itu tidak sesuai aturan (ilegal). Surat itu menyampaikan bahwa izin lokasi mati, dan hgu tak ada,” lanjutnya.

Berdasarkan hal itu, masyarakat yang dipimpin oleh Supri Gamal atau Gamal cs melakukan panen. Kondisinya saat itu, posisi masyarakat juga terdesak secara ekonomi karena pandemi Covid-19.

“Begitu lama masyarakat menderita. sejak 2006 menanam sampai 2020, masyarakat merasa perlu haknya juga,” tutur Hapison. Selain itu alasan kuat Gamal cs memanen adalah karena selama ini tak pernah ada bagi hasil dari PT RAP.

Melihat makin menjurusnya konflik di Bidar Alam, sampai dijaga oleh brimob, Penjabat sementara (Pjs) Bupati Solsel saat itu Jasman, mengeluarkan surat larangan panen. Sampai adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dimediasi oleh pemerintah daerah kabupaten Solok Selatan.

Beriringan pada bulan itu Pjs Bupati juga mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 3. Meninjau PT. RAP dari sisi kepatuhan perpajakan juga tidak menunjukan etikad baik dengan tidak membayar (menunggak) ketetapan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan (PBB P3). Hal itu telah terjadi semenjak tahun 2016 sampai dengan 2019 dan juga belum membayar ketetapan 2020 saat surat itu dikeluarkan.

Oleh karena itu Pjs Bupati Solsel meyatakan PT RAP dengan keluarnya peringatan tiga ini, segala aktifitas PT. RAP harus dihentikan sementara.

Sayang, pada September 2020, Supri Gamal dan lima orang lainnya dilaporkan atas dalil pencurian oleh PT RAP. Peristiwa yang disebut masyarakat sebagai kriminalisasi petani ini masih berlangsung hingga hari ini dan pada tahap persidangan.

Editor: Yose Hendra

The post Menilik Konflik Agraria di Nagari Ibukota Republik appeared first on Langgam.id.

Supardi tak setuju dengan narasi tersebut. “PRRI bukanlah pemberontakan,” katanya saat membuka Festival PDRI 2022 di Payakumbuh, Senin (12/12/2022). Politikus Partai Gerindra itu berkata perlu ada pelurusan sejarah soal perjuangan pasca kemerdekaan di Sumatra Barat.

Terkait PDRI, menurutnya, sudah jelas menyisakan kekaguman. “74 tahun silam, tepatnya tanggal 12 Desember 1948 terjadi sejarah yang sangat luar biasa. Yaitu bagaimana republik kita ini dipindahkan dari Yogyakarta ke Sumatra Barat,” ucapnya.

Agresi Militer II Belanda pada 19 Desember 1948 yang diikuti penangkapan Sukarno-Hatta dan sebagian besar anggota kabinet, jelas menyebabkan kekosongan pemerintahan. “Jika presiden dan wakil presiden ditahan, tentu Republik kita ini runtuh. Kita semua ndak akan pernah berdiri di Republik ini lagi,” kata Supardi.

Lewat pesan kawat, Soekarno Hatta memberikan mandat untuk mendirikan pemerintahan darurat kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukittinggi. Dan A.A Maramis di New Delhi India.

Baca Juga: Festival PDRI 2022 Dibuka, Telusuri Kembali Jejak Budaya PDRI Masa Dulu

Namun sebelum pesan kawat itu sampai pada Syafruddin, ia sudah ada inisiatif untuk mendirikan pemerintahan darurat. Tanpa PDRI katanya, tidak akan ada republik ini.

Menurut Supardi, berbicara tentang PDRI yang terjadi pada 1948-1949 tak bisa lepas begitu saja hingga munculnya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 1958 hingga beberapa tahun setelah itu.

Ia menegaskan anggapan bahwa PRRI adalah aksi pemberontakan adalah salah. “Itu koreksi oleh tokoh-tokoh kita di Sumbar, karena pemerintah pusat melenceng dari konstitusi. Maka tokoh-tokoh kita di Sumbar membentuk PRRI. Tuntutan PRRI tidak pernah ingin keluar dari NKRI,” katanya.

Sejarah ini perlu dibentangkan bersama-sama kata Supardi. Hari ini dua tokoh PDRI dan PRRI sudah diberi gelar pahlawan nasional. Yakni Syafruddin Prawiranegara dan M. Natsir.

“Tuntas sudah anggapan kita sebagai pemberontak. Namun semangatnya harus kita jaga. Orang Minang sebagai masyarakat yang kritis, dan tanpa pamrih bagi bangsa,” tutur Sapardi. (Dharma Harisa/SS)

The post Ketua DPRD Sumbar: Sejarah antara PDRI dan PRRI Perlu Dibentangkan appeared first on Langgam.id.

Karya itu menampilkan dua orang performer.  Satu orang dengan kepala berbentuk batu. Dan satunya lagi dengan kepala buku.

Romi Armon yang membuat karya tersebut mengatakan, kedua sosok ini baginya adalah gambaran diri manusia. “Hal tersebut tak terlepas dari diri kita sehari-hari,” tuturnya.

Menurut Romi yang melukis dengan teknik ekspresionis, sosok manusia berkepala buku menceritakan karakter orang yang mudah menyerap informasi, ingin tahu segala hal, dan haus akan pengetahuan.

Sedangkan si kepala batu adalah sifat yang kadangkala hadir di diri seseorang. Sesuatu yang susah untuk diberi tahu dan dinasehati.

Baginya, dalam lintasan peristiwa sejarah, khususnya PDRI, para tokoh-tokoh bangsa dalam hal tertentu juga memiliki sifat tersebut.

Ada kalanya, tutur Romi, karena ego sektoral tertentu, para tokoh di era pasca kemerdekaan, tidak bisa mendengarkan aspirasi orang lain. Namun, ia tak ingin terlalu jauh untuk membentuk penilaian publik terhadap peristiwa tersebut.

“Karya itu ketika sudah dipertunjukkan, maka pengunjung dan apresian bebas untuk berinterpretasi dan memaknai sesuai dengan pengetahuan dan imajinasinya,” kata Romi yang juga merupakan pendiri Kato Art Lab itu.

Karya yang disuguhkan Romi kali ini baru pertama kali ia tampilkan. “Aksi performance art ini himpunan dari beberapa cabang seni rupa, di antaranya seni instalasi, performance art, seni lukis hingga patung,” ujar pria tamatan seni rupa UNP tersebut.

Idenya sendiri kata Romi, berangkat dari cara pandang manusia melihat segala sesuatu. Dengan memanfaatkan metode pencahayaan dan warna monochrome, perupa itu ingin menghadirkan karya tiga dimensi yang berkesan dua dimensi.

“Jadi kesan yang ditampilkan seperti potret sebuah lukisan. Padahal ini bukan lukisan. Jadi metodenya itu permainan warna dengan cahaya,” tutur Romi.

Lalu, dinding dan lantai yang menjadi bagian karya itu, Romi lukiskan menyerupai bayangan dari objek. Dengan memainkan metode cahaya dan ilusi optik dari pengunjung, sehingga kesan yang ditangkap dari karya memiliki daya pukau tersendiri. (Dharma Harisa/SS)

The post Kala Sosok Kepala Batu dan Kepala Buku Tampil Berdampingan di Payakumbuh appeared first on Langgam.id.