Dalam caption postingannya, Rano Karno menuliskan dirinya dan ayahnya, Sukarno M Noer memang lahir di Jakarta. Namun, sebagian cerita hidup almarhum ayahnya, berakar di Bonjol, Pasaman.

“Bonjol selalu menjadi tempat istimewa di hati saya, dan ketika saya kunjungi, rasanya seperti Si Doel pulang kampung,” tulis Rano Karno dalam postingannya dilihat Langgam.id, Selasa (21/4/2026).

Dalam video itu, Rano Karno mengaku ini ketiga kalinya ia mengunjungi Kampung Jambak, Bonjol. Kunjungan pertama pada sekitar 15 tahun silam.

“Ada pengalaman yang sangat unik, saya ingin cerita. Saya enggak pernah pulang kampung ke Kampung Jambak. Saya hanya mendengar dari almarhum bapak saya, beliau lahir atau besar di Kampung Jambak, Bonjol,” ucapnya.

“Keluarga kami keluarga kecil. Bapak saya cuman berdua bersaudara. Sukarno M Noer dan Ismed M Noer,” sambungnya.

Rano Karno meceritakan, momen kedatangannya pertama kali ke Kampung Jambak, Bonjol ketika ia diajak oleh temannya ke Kota Padang. Temannya itu, merupakan kepala cabang sebuah bank.

“Saya bilang oke, saya ikut ke Kota Padang. Tapi syarat saya satu, antar saya pulang kampung,” ujar Rano Karno ke temannya.

“Dimana da? tanya teman Rano Karno yang lalu disebutkannya Kampung Jambak, Bonjol.

Singkat cerita, Rano Karno bersama temannya itu mencari lokasi Kampung Jambak. Lalu, saat bertanya ke warga sekitar, orang itu langsung menunjukkan rumah mendiang ayahnya.

“Nah langsung dijawab nah itu rumah si Karno. Jadi rupanya orang sini sudah tahu kalau Kampung Jambak itu ada rumah Sukarno M Noer. Saya melihat rumah ayah sangat kecil dan sederhana. Waktu itu rumahnya masih berdiri walaupun dalam keadaan reot,” ungkapnya.

Namun sekarang, lanjut Rano Karno, kondisi rumah orang tuanya hanya tinggal tiang. Ia pun berniat untuk membangun kembali rumah itu.

“Saya mau minta izin sama pak bupati, kalau saya punya uang, saya mau bangun rumah saya di sini. Supaya barangkali setiap tahun saya bisa pulang kampung.
Karena saya anak betawi, enggak pernah pulang kampung. Sekarang saya punya kampung di Bonjol,” tuturnya. (ICA)

The post Rano Karno “Si Doel” Terharu Pulang Kampung ke Bonjol Pasaman, Bakal Bangun Rumah di Tanah Leluhur appeared first on Langgam.id.

Hasil penyelidikan pelaku berjumlah dua orang yakni Chandra Kuana (38) dan Ihsan Adrian (40). Salah satu pelaku ternyata adalah driver ojek yang disewa korban. 

Atas kejadian ini, korban kehilangan dua gelang emas dan satu cincin dengan total 42 gram. Sebelumnya, driver ojek yang disewa korban juga berpura-pura ikut jadi korban.  

Kasat Reskrim Polres Pasaman AKP Fion Joni Hayes mengatakan, aksi pencurian dengan kekerasan ini sudah direncanakan kedua pelaku. Pelaku driver ojek yang disewa korban berkoordinasi dengan rekannya untuk berperan sebagai eksekutor.  

“Korban pulang dari pasar dengan menggunakan ojek yang disewanya. Korban tidak mengetahui bahwa driver ojek bernama Ihsan ini sudah berniat jahat,” ujar Fion, Senin (6/4/2026). 

Saat di perjalanan, kata Fion, sepeda motor yang ditumpangi korban korban dihadang pelaku eksekutor. Tas yang berisi emas, handphone dan uang tunai ditarik hingga korban terjatuh.  

“Tubuh korban terjatuh ke jalan, setelah mengambil barang- barang milik korban tersebut, pelaku eksekutor melarikan diri ke arah kebun sawit,” ucapnya.  

Total kerugian korban mencapai Rp125 juta. Polisi kemudian melakukan penyelidikan, termasuk meminta keterangan driver ojek yang disewa korban.  

Hasil interogasi, driver ojek tersebut mengakui terlibat dalam aksi pencurian dengan kekerasan tersebut. Pelaku kemudian memberitahu identitas rekannya yang sebagai eksekutor.  

“Kami melakukan penyelidikan terhadap keberadaan atas pelaku Chandra dan berhasil ditangkap di kediamannya,” ungkapnya.  

Kata Fion, hasil penggeledahan ditemukan barang bukti emas milik korban disimpan di dalam saku jaket sebelah kanan. Serta sepada motor yang digunakan pelaku saat beraksi.  

“Pelaku telah mengakui bahwa dia telah yang telah mengambil secara paksa barang milik korban. Saat ini kedua pelaku telah kami amankan di polres,” ujarnya.

The post Kasus Begal di Pasaman: Emas 42 Gram Raib, Polisi Ringkus Dua Pelaku appeared first on Langgam.id.

Selain itu, Walhi Sumbar juga mengharapkan agar melakukan penyelidikan menyeluruh yang independen serta transparan. Hal ini karena peristiwa ini tidak dapat dipisahkan dari maraknya aktivitas tambang emas ilegal di Sungai Sibinail, hulu DAS Rokan.

Kepala Departemen Advokasi Lingkungan Walhi Sumbar, Tommy Adam mengatakan bahwa temuan Walhi Sumbar menunjukkan bahwa lokasi penganiayaan berada dalam radius sangat dekat dengan kawasan tambang emas ilegal (PETI) yang telah lama beroperasi tanpa penindakan serius.

“Bahkan jarak Mapolsek Rao hanya sekitar 2 kilometer dari titik aktivitas tambang emas ilegal tersebut, sehingga klaim bahwa peristiwa kekerasan ini tidak berkaitan dengan tambang adalah tidak berdasar dan menyesatkan,” ujar Tommy dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/1/2026).

“Mengingat pola intimidasi, kekerasan, serta pembiaran hukum yang selama ini menyertai konflik tambang ilegal di wilayah tersebut, yang pada akhirnya menempatkan warga, terutama kelompok rentan, sebagai korban, sekaligus mencerminkan absennya negara dalam melindungi keselamatan rakyat dan menegakkan hukum atas kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang terjadi secara terang-benderang,” sambungnya.

Tommy mengatakan, temuan Walhi Sumbar dari survei lapangan serta analisis citra satelit bahwa terjadi kerusakan lahan yang sangat masif dan terbuka yang diakibatkan oleh aktivitas PETI di Sungai Sibinail yang juga merupakan Hulu DAS Rokan.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan analisis citra satelit resolusi tinggi (Google Earth/Airbus) tanggal 1 November 2025, Walhi Sumbar menemukan aktivitas bukaan PETI berskala besar di Nagari Padang Matinggi (Matinggi), Kecamatan Rao, tepat di sepanjang Sungai Sibinail yang merupakan bagian dari hulu DAS Rokan.

Sungai Sibinail berhulu di wilayah Muara Sipongi/Mandailing, airnya kemudian bertemu dengan sungai Rao di Utara dan Sungai Panti di selatan dan bergabung menjadi Batang Sumpur yang airnya mengarah ke Provinsi Riau.

Ia menambahkan, Walhi Sumbar menemukan bukaan lahan masif dengan warna coklat–abu terang (pada citra Satelit) yang tidak beraturan, khas aktivitas pengerukan tanah tambang terbuka (open pit/alluvial mining).

Kemudian, puluhan kolam genangan bekas galian tambang dengan warna hijau keruh hingga kuning kecoklatan, yang mengindikasikan lubang tambang aktif maupun pasca-galian.

Tommy menyebutkan, bahwa citra satelit memperlihatkan alur sungai yang berubah warna menjadi kuning kecoklatan, dengan pola pengerukan memanjang mengikuti badan sungai dan anak-anak alirannya.

“Pola ini merupakan ciri khas tambang emas aluvial yang memanfaatkan sungai sebagai media pencucian material tambang,” bebernya.

Ia mengatakan, perubahan morfologi Sungai Sibinail ditandai dengan aliran sungai berwarna keruh, melebar, dan terfragmentasi akibat sedimentasi berat. Jaringan jalan tanah tambang yang saling terhubung antar titik bukaan, menunjukkan operasi PETI yang telah berlangsung lama.

Kedekatan langsung bukaan PETI dengan kebun, lahan serta pemukiman masyarakat, menandakan konflik ruang yang berpotensi tinggi memicu kekerasan.

“Temuan ini menegaskan bahwa PETI di Sungai Sibinail bukan aktivitas kecil atau sporadis, melainkan operasi tambang ilegal yang masif, terbuka, dan merusak. sehingga sudah tepat penganiayaan nenek Saudah memang terjadi karena konflik PETI,” ujarnya.

Ia mengatakan, penampakan citra menunjukkan puluhan titik bukaan tambang emas ilegal yang tersebar dan saling terhubung. Ditandai oleh lubang-lubang galian, kolam endapan, serta jaringan jalan tanah tambang.

Bukaan lahan tersebut membentuk bentang kerusakan yang luas dan tidak beraturan, yang jika dihitung secara spasial diperkirakan telah menyebabkan kerusakan lahan mencapai ratusan hektare.

Tommy menambahkan, bahwa Walhi Sumbar juga menyoroti fakta penting bahwa jarak antara lokasi tambang emas ilegal di Sungai Sibinail dengan Mapolsek Rao hanya sekitar ±2 kilometer.

“Dengan jarak sedekat itu, aktivitas PETI yang masif dan terbuka mustahil tidak diketahui aparat penegak hukum. Selain itu, keberlangsungan PETI menunjukkan indikasi kuat pembiaran sistematis,” ujarnya.

Selain merusak badan sungai dan lahan masyarakat, kata Tommy, analisis citra juga menunjukkan bahwa sebagian titik PETI berada di dalam dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung (Koordinat: 99°58’46.69″T, 0°35’59.63″U), sebagaimana ditetapkan dalam SK Menteri Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021.

Hal ini terlihat dari tumpang tindih bukaan tambang dengan tutupan vegetasi hutan di sekitarnya, yang mengindikasikan perambahan kawasan hutan lindung secara terang-terangan. Aktivitas tersebut tidak hanya melanggar hukum pertambangan, tetapi juga merupakan kejahatan kehutanan yang berdampak serius terhadap fungsi ekologis kawasan hutan lindung.

Temuan citra ini, ungkap Tommy, sekaligus memperkuat analisis Walhi Sumbar bahwa konflik dan kekerasan terhadap warga, termasuk penganiayaan brutal terhadap nenek Saudah (67), tidak dapat dilepaskan dari keberadaan PETI di Sungai Sibinail.

“Tambang emas ilegal telah menciptakan ruang konflik yang nyata, di mana lahan masyarakat, kawasan hutan lindung, dan badan sungai dieksploitasi secara ilegal, sementara warga yang berupaya mempertahankan ruang hidupnya justru berada dalam posisi paling rentan,” ucap Tommy. (*/)

The post Walhi Sumbar Minta Polri, Menteri LH, ESDM dan Menhut Ambil Alih Kasus Penganiayaan Nenek Saudah appeared first on Langgam.id.

Kondisi korban cukup memprihatinkan, alami luka lebam di wajah. Kedua matanya sampai membiru. Kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian.

“Badan terasa sakit-sakit,” kata Saudah diwawancarai wartawan di rumah sakit, Senin (5/1/2026).

Kejadian penganiayaan ini diketahui pada Kamis (1/1/2026) sekitar pukul 20.00 WIB. Menurut keterangan Saudah, kedatangannya ke aliran sungai bukan untuk melarang aktivitas pekerja, tapi berhenti bekerja.

“Iya di lokasi saya, bukan dilarang. Minta berhenti bekerja siang saja. Dihentikan kerja, magrib diambil juga. Pergi saya ke sana,” ucapnya.

Saudah mengatakan belum sempat dirinya melarang, dirinya langsung dihujani batu. Ia lalu dipukul hingga dibuang ke semak-semak.

“Belum sempat dilarang, saya senter, datang batu ke saya. Dilempari batu, banyak orang melempar. Dibawa saya ke sungai, dipukul. Dibuang ke semak-semak,” ceritanya.

Polisi Dalami Kasus

Kasat Reskrim Polres Pasaman AKP Fion Joni Hayes, mengungkapkan kasus penganiayaan ini telah dilaporkan keluarga korban. Penyelidikan kasus telah dimulai.

“Kami sudah melihat kondisi korban di rumah sakit. Kami juga sudah cek TKP sama Bapak Kapolres,” ujar Fion.

Kepolisian, kata Fion, belum bisa memastikan bahwa korban benar dianiaya oleh pelaku tambang ilegal. Karena dari cek TKP, tidak ditemukan alat-alat untuk aktivitas penambangan.

“Kami sampai di TKP tidak ditemukan alat berat atau sejenis alat penambang. Dari keterangan anak korban, orang-orang itu ambil material,” jelasnya.

“Jadi nenek ini, malam itu, pergi ke sungai itu. Melihat orang bekerja, disenter, setelah disenter melayang batu, tidak sadar, pingsan, dan setelah itu dirinya diangkat ke ladang coklat,” sambungnya.

Fion memastikan kasus ini menjadi atensi. Penyelidikan terus dilakukan untuk memburu pelaku.

“Kami mencari tersangka. Kalau ada alat berat tentu ada operator, bisa kita kejar operator. Ini tidak ada alat berat. Kami tidak bisa menyebut lokasi tambang. Hanya tumpukan material batu saja,” kata dia. (y)

The post Nenek 68 Tahun di Pasaman Dianiaya hingga Mata Lebam: Pelaku Disebut-Sebut Penambang Ilegal appeared first on Langgam.id.

Untuk menuju lokasi, Andre menghabiskan enam jam dari Kota Padang. Empat kilometer jelang lokasi, harus dilalui dengan naik kendaraan roda dua. Jalanan rusak dan ekstrem menjadi tantangan berat.

Peninjauan jembatan ini dihadiri sejumlah pejabat seperti Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Bupati Pasaman Welly Suhery, Wakil Bupati Pasaman Parulian Dalimunthe, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri, Anggota DPRD Sumbar Khairuddin Simanjuntak, Ketua DPRD Pasaman Nefri, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumbar Elsa Putra Friandi, dan lainnya.

Jembatan ini viral di media sosial usai aksi nekat seorang bidan yang menyeberangi sungai di bawahnya untuk mengobati pasien. Andre mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo akan membangunkan jembatan gantung sebagai pengganti jembatan yang rusak termasuk pembangunan akses di lokasi tersebut.

“Pemerintah akan bangun jalan sepanjang 4 kilometer lebar 2,5 meter dengan rabat beton nilainya sebesar Rp20 miliar. Lalu untuk jembatan nilainya Rp6,5 miliar. Jadi totalnya Rp26,5 miliar. Ini kata warga adalah kado terindah HUT RI untuk Pasaman dari Presiden Prabowo,” kata Andre Rosiade.

Jalan itu akan menghubungkan Jorong Lanai Hilir dengan Jorong Batang Kundur, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Pasaman.

Andre meminta semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pembangunan jembatan gantung dan akses jalannya dipenuhi, termasuk izin lingkungan dan kawasan hutan.

“Pak bupati tolong bantu soal izin lingkungan dan kawasan hutan tolong dipercepat. Nanti kalau ada kesulitan di Kemenhut infokan ke saya, saya akan komunikasikan dengan pak Menhut biar ini dituntaskan. Kita mau tahun ini dibangun, jangan sampai rakyat susah,” ungkap politisi Gerindra ini.

Andre menyebutkan, awal mula mendapat kabar terkait berita viral bidan Dona Lubis (46) usai dimention salah satu akun Instagram. Andre yang waktu itu tengah di Korea, langsung menghubungi Menteri PU dan Menteri Sekretaris Negara agar peristiwa ini dilaporkan ke Presiden.

Presiden menyambut baik hal ini dan memerintahkan agar menuntaskan permasalahan ini. Pemerintah kemudian memutuskan untuk membantu pembangunan jembatan tersebut.

“Lalu pak kepala balai, pak Andi ditugaskan oleh Kementerian PU untuk ke lapangan. Jadi sebelum kita datang kemari, pak Andi dan jajaran sudah datang ke sini untuk survei. Jadi keputusannya atas instruksi Presiden, Kementerian PU akan membangunkan jalan akses dari luar ke dalam sepanjang 4 KM dengan lebar 2,5 meter rabat beton. Lalu yang curam di depan akan dilandaikan termasuk kita akan membangunkan jembatan gantung,” tutur Andre.

Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini menyatakan inilah bentuk komitmen pemerintah Presiden Prabowo yang tidak ingin masyarakatnya kesulitan.

“Beliau menyampaikan salam dan pesan kepada seluruh masyarakat Sumbar terkhusus yang di Pasaman, pemerintah hadir dalam rangka memastikan masyarakatnya mendapatkan hak. Untuk itu pak Wagub, pak Bupati, pak Wabup, pak kepala balai, pak anggota DPRD, ketua Fraksi Gerindra, kita semua hadir menyampaikan pesan kepada masyarakat Pasaman bahwa pemerintah hadir dan berkomitmen melakukan pembangunan. Hari ini kita bawa kepala balai untuk memastikan pembangunan dimulai tahun ini,” ujar Andre.

Pada kesempatan yang sama, Andre juga berjanji akan menghadirkan tower BTS Telkomsel di daerah tersebut. “Tadi atas permintaan pak wali nagari, kita akan pasang tower Telkomsel insyaallah segera di sini,” bebernya.

Selain itu, Andre juga menyerahkan bantuan sebesar Rp25 juta kepada bidan Dona Lubis atas dedikasi dan pengbdiannya kepada masyarakat.

“Buk Dona, ini sumbangan resmi Partai Gerindra Rp25 juta. Partai Gerindra mengapresiasi buk Dona atas pengabdian dan dedikasinya yang luar biasa untuk melayani masyarakat. Apa yang dilakukan buk Dona ini harus menjadi contoh. Demi melayani masyarakat beliau berjuang mempertaruhkan nyawanya. Memang bantuan ini kecil buk, tapi kami ucapkan terima kasih atas luar biasanya atensi ibu untuk masyarakat di sini,” kata Andre.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumbar Elsa Putra Friandi mengatakan dengan adanya koordinasi Andre Rosiade dengan Menteri PU dalam rangka menyikapi berita viral tersebut, Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumbar diperintahkan untuk melakukan survei.

Dari hasil survei itu diputuskan bahwa akan dilakukan perbaikan jalan akses sepanjang 4 KM lebar 2,5 menggunakan rabat beton. Lalu juga bakal dilakukan perbaikan di dua lokasi kelandaian yang cukup curam di lokasi tersebut. Termasuk melakukan pembangunan jembatan gantung.

“Untuk tahap awal ini kami akan lakukan penyiapan desain terlebih dahulu, simultan dengan pengurusan izin lingkungan dan kawasan hutannya. Setelah itu selesai semua, insya Allah berkat dukungan dari pak Andre ini akan kita lakukan pembangunan jembatan gantung untuk masyarakat Kabupaten Pasaman. Mungkin akhir tahun bisa dimulai,” katanya.

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, meminta dukungan masyarakat agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Ia meminta jika ada kendala di lapangan, secepatnya dikoordinasikan dengan pemerintah.

“Tolong didukung pembangunan ini. Kalau ada apa-apa tolong koordinasi antara kepala jorong dan wali nagari. Bapak bupati tolong dijaga, kita jaga relasi hubungan pemerintah pusat, provinsi, nagari hingga ke jorong mudah-mudahan pembangunan ini dapat tercapai. Tolong ini dikawal,” katanya.

Vasko menegaskan, kehadiran para pejabat di sini, untuk memastikan bahwa pemerintah itu benar-benar hadir di tengah masyarakat. “Jadi buk Dona menyeberang itu videonya langsun dilihat oleh pak Prabowo. Dari situ lah pak Presiden langsung terketuk dan memerintahkan pak Andre,” imbuh Vasko.

Bupati Pasaman Welly Suhery menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah yang cepat tanggap menindaklanjuti kondisi jembatan rusak ini. Ia meminta agar masyarakat mendukung pembangunan jalan akses dan jembatan gantung nantinya.

“Kita atas nama Pemkab dan masyarakat Pasaman mengucapkan terima kasih kepada bapak Presiden Prabowo Subianto, pak Andre dan pak Wagub Vasko hadir sampai ke titik lokasi dimana buk Dona menyeberangi sungai menjalankan tugasnya sebagai seorang nakes. Mari bersama-sama kita dukung pembangunan ini nanti agar lancar dan sesuai harapan kita bersama,” harapnya.

Wali Jorong Batang Kundur Sumarno juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membantu membangunkan kembali jembatan yang rusak termasuk membangunkan jalan akses di lokasi ini.

“Kepada pak Andre, pak Wagub dan pak Prabowo, kami bersyukur kepada Allah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Ini merupakan kado terindah HUT Kemerdekaan RI yang kami terima,” ujarnya. (*)

The post Pemerintah Bakal Bangun Jalan dan Jembatan Rusak di Pasaman Senilai Rp26,5 M appeared first on Langgam.id.

Penghulu muda dari Kecamatan Duo Koto, Pasaman, tersebut bernama Ahad Nasution. Atas dedikasinya itu, Ahad menerima apresiasi dan piagam penghargaan dari Plt Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Edison pada Senin (11/8/2025).

Usai menerima penghargaan, Ahad pun menceritakan pengalamannya saat menyeberangi sungai demi menikahkan catin di Jorong Batang Kundur tersebut.

Kejadian ini, terang Ahad, berawal ketika sepasang calon pengantin (Agep Purwandi dan Intan Purnama Sari) mendaftarkan pernikahannya pada 2 Agustus 2025 lalu.

Kemudian pada 1 Agustus, ungkap Ahad, ada kabar bahwa jembatan menuju ke Batang Kundur putus. Ia pun bersiap membawa kain basahan untuk menyeberangi sungai.

Awalnya Ahad sempat khawatir akan keselamatan nyawanya, jika sewaktu-waktu air bertambah (pasang). Hal ini karena saat menyeebrang sungai hujan juga turun, sehingga dirinya khawatir hanyut dibawa arus sungai.

“Bukan hanya itu, kita juga khawatir jika ada buaya di dalam yang akan mengancam nyawa. Namun semua itu harus kita lalui karena pengantin sudah menunggu di dalam,” ujarnya.

Karena jika ia tidak datang, sebut Ahad, pernikahan akan tertunda. Sementara mereka sudah mempersiapkan baralek (pesta).

Atas penghargaan yang diterimanya, Ahad pun merasa bangga bisa melaksanakan tugas dengan sangat baik. Walaupun harus menempuh medan yang sulit dilalui kendaraan pada umumnya.

Ia mengharapkan agar pemerintah daerah bisa memperbaiki akses jalan. Sebab untuk menjangkau daerah terpencil, mereka harus naik ojek karena jalannya tidak bisa dilalui motor yang standar, harus dimodifikasi. (*/y)

The post Cerita Ahad, Penghulu di Pasaman yang Rela Seberangi Sungai Demi Nikahkan Catin appeared first on Langgam.id.

Perempuan di video tersebut diketahui seorang bidan desa. Ia bernama Dona, berusia 46 tahun. Lokasi sungai yang dilaluinya dengan cara berenang bernama Batang Pasoman di Kenagarian (Desa) Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat (Sumbar).

Dona menceritakan, dirinya berenang menyeberangi sungai itu terjadi pada Jumat (1/8/2025) pagi. Pada saat itu, jembatan yang menjadi akses penghubung warga untuk melintasi sungai, putus total tidak bisa dilalui.

Sementara hari itu, Dona diminta oleh seorang warga untuk diperiksa kesehatannya akibat penyakit yang diderita.

“Warga ini sudah beberapa hari sebelumnya menelpon saya untuk datang ke rumah. Tapi pada saat itu saya belum bisa karena berada di Pekanbaru mengikuti pelatihan,” ujar Dona kepada wartawan, Senin (4/8/2025).

Kediaman Dona berada di Jorong Setia, Nagari Simpang Tonang Selatan, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman. Lokasi pasien cukup jauh, berjarak sekitar 26 kilometer.

Dengan kondisi cuaca yang hujan, Dona lalu menuju rumah pasiennya. Di pertengahan jalan, ia mendapati kabar bahwa jembatan yang akan dilaluinya putus sejak malam harinya.

“Awalnya saya kira masih bisa dilalui dengan berjalan kaki, ternyata tidak bisa sama sekali,” kata dia.

Dona mengatakan sesampainya di jembatan, ia memutuskan untuk turun ke sungai. Mantel hujan yang dipakai lalu dilepas, dipasangkan ke tasnya.

“Saya memutuskan untuk turun ke sungai. Mantel hujan yang saya pakai, saya lepas, saya pasangkan ke tas saya biar tidak basah. Lalu saya masuk ke sungai dan berenang,” ungkapnya.

“Ini bicara hati nurani. Ada warga yang membutuhkan tenaga saya. Satu-satunya upaya, ya harus berenang. Awalnya dilarang, mau tidak mau berenang harus saya lakukan,” sambungnya.

Dona mengakui pada saat itu tidak ada pakaian selain pakaian yang dipakai di badannya. Sehingga, dengan kondisi basah kuyup sehabis berenang, ia mendatangi rumah pasiennya.

“Basah-basahan saya sampai di rumah pasien. Karena sebelumnya tidak menyangka seperti ini, sehingga tidak membawa pakaian ganti,” jelasnya.

“Namun ada pertolongan dari Allah sehingga saya tidak merasa kedinginan,” tambah Dona.

Dona baru bisa mengganti pakaiannya yang basah setelah kembali ke rumah. Usai memberikan pemeriksaan kesehatan kepada pasiennya, sampai ke rumah pada pukul kurang lebih 18.30 WIB.

“Jadi pulang pergi itu mengunakan ojek. Karena waktu yang ditempuh itu memang jauh,” imbuhnya.

Dona diketahui merupakan bidan yang telah bertugas sejak tahun 1999. Lalu, pada 2007, ia berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kini berdinas di Puskesmas Simpang Tonang.

Warga memang sejak dari dulu sangat mempercayai Dona dalam berbagai pemeriksaan kesehatan. Tidak hanya khusus warga di wilayah kerjanya, tapi juga di luar itu. (*/y)

The post Jembatan Putus, Bidan Desa di Pasaman Seberangi Sungai Demi Obati Warga appeared first on Langgam.id.

Ada tiga pasangan calon yang bertarung pada PSU Pilkada Pasaman. Yaitu, pasangan nomor urut 1 Welly Suhery-Parulian, nomor urut 2 Mara Ondak-Desrizal dan nomor urut 3 Sabar AS-Sukardi.

Kandidat calon Bupati dan wakil Bupati Pasaman nomor urut 3 Sabar AS-Sukardi berpotensi meraih kemenangan sebagai peraih suara terbanyak.

Hal itu terlihat dari temuan survei yang dilakukan lembaga Liberte Institute pada 9 sampai 13 April 2025 kemarin di Kabupaten Pasaman dengan tema “Survei preferensi pemilihan yentang pilihan masyarakat dalam PSU Pilkada Kabupaten Pasaman 2025.” Sabar AS-Sukardi mengungguli dua pasangan kandidat lainnya dalam kembali meraih suara rakyat.
 
Direktur Eksekutif Liberte Institute, Indrayadi dalam relis survei pada Senin (14/4/2025) mengungkapkan, bahwa calon nomor urut 3 Sabar AS-Sukardi menggungguli calon nomor urut 1 Welly Suhery-Parulian Dalimunte dan calon nomor urut 2 Mara Ondak-Desrizal.
 
“Hasil temuan kami di lapangan yang hari ini (kemarin) dirilis, Sabar AS-Sukardi mendapatkan dukungan sebanyak 36,9 persen responden. Sedangkan Welly Suhery-Parulian mendapatkan dukungan 35,7 persen. Sedangkan pasangan Mara Ondak-Desrizal terus turun dan sekarang mendapatkan dukungan 20,3 persen ⁠di banding survei awal Maret dan akhir Maret,” ujar Indrayadi yang memastikan Liberte Institute merupakan lembaga survei resmi yang terdaftar di KPU Sumbar.

Indrayadi menambahkan, awalnya posisi Sabar AS-Sukardi berada pada posisi kedua, namun terus bergerak naik jelang waktu pencoblosan. Sekarang Sabar AS-Sukardi unggul dari pasangan lainnya.

“Pergeseran dukungan terjadi dari setiap pasangan calon Bupati-Wakil Bupati dari hasil Pilkada November 2024 yang lalu. Dimana pendukung Mara Ondak telah bergeser ke nomor urut 1 dan 3, namun komposisi terbesar pada nomor urut 3 yang merupakan Bupati incumbent,” bebernya.

Indrayadi memastikan, basis sample atau responden adalah semua Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mengambil 1.200 responden, menjangkau seluruh TPS di jorong dan nagari di Pasaman.

“Liberte institute adalah lembaga survei yang telah memprediksikan kemenangan Welly-Anggit pada pilkada November 2024 yang lalu dengan hasil survei sebanyak 37,5 persen yang dirilis pada 21 November 2024 yang lalu dan hanya selisih 1,4% dengan hasil KPU,” terangnya.

Indrayadi yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Research and Survei (IRES) Jakarta mengatakan, metodologi survei, pewawancara adalah sarjana S1 dan wawancara surveyor dikontrol secara sistematis oleh tim Liberte Institute dengan melakukan cek ulang di lapangan sekitar 30% dari total data responden yang masuk. Tentunya untuk menjamin  akurasi data yang diperlukan.
 
“Teknik wawancara dilakukan dengan tatap muka kepada 1.200 responden dengan margin error ± 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Wilayah survei dilakukan di Kabupaten Pasaman dan populasi survei adalah masyarakat Kabupaten Pasaman. Metode survei dengan melakukan multi stage random sampling. Jadi, dari hasil survei Liberte Institute, Sabar AS-Sukardi unggul di PSU Pasaman,” ujar alumni Pendidikan Lemhannas RI untuk pemuda angkatan VI 2013 ini.
 
Diketahui KPU Kabupaten Pasaman kembali menggelar pemungutan suara pada tanggal 19 April 2025 mendatang. PSU digelar sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) yang  mendiskualifikasi calon wakil bupati Pasaman terpilih, Anggit Kurniawan Nasution yang mendampingi Welly Suheri. (*/yki)

The post Hasil Survei Liberte Institute, Sabar AS-Sukardi Unggul di PSU Pasaman appeared first on Langgam.id.

Sumatera Barat kembali menjadi sorotan nasional karena menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari dua tahun. Setelah PSU Pemilu DPD RI pada 2024, kini giliran Pilkada Kabupaten Pasaman yang harus diulang. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: Apakah PSU ini sekadar cacat teknis administratif, atau mencerminkan cacat hukum yang lebih dalam dalam sistem penyelenggaraan pemilu?

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 02/PHPU.BUP-XXII/2025 menjadi dasar digelarnya PSU Pilkada Pasaman. MK memutuskan mendiskualifikasi Anggit Kurniawan Nasution, calon Wakil Bupati Pasaman nomor urut 01, karena terbukti mengajukan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang bertentangan dengan fakta hukum. Surat itu diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, padahal Anggit pernah dijatuhi hukuman pidana atas kasus penipuan berdasarkan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Kasus serupa sebelumnya terjadi pada Pemilu DPD RI 2024, di mana MK memerintahkan PSU karena tidak diikutsertakannya Irman Gusman sebagai calon. Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 memerintahkan KPU untuk mengulang pemungutan suara di seluruh wilayah Sumatera Barat. Dua peristiwa ini memiliki kesamaan pola: kelalaian KPU dalam proses verifikasi calon yang berujung pada pembatalan hasil pemilu melalui PSU.

Cacat Administrasi yang Berdampak Sistemik

Kejadian ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem verifikasi calon yang dilakukan oleh KPU. Surat-surat hukum yang seharusnya menjadi dasar seleksi, ternyata tidak diverifikasi secara menyeluruh. Ini bukan lagi persoalan teknis biasa, melainkan bentuk kelalaian yang merugikan demokrasi dan publik.

“Ketika dokumen hukum seperti Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana tidak diverifikasi dengan cermat, maka konsekuensinya sangat besar: publik harus kembali memilih, anggaran membengkak, dan kepercayaan terhadap proses pemilu tergerus,” kata seorang pengamat hukum pemilu di Sumbar.

Dampaknya tak hanya berupa gangguan terhadap stabilitas politik lokal, tetapi juga kerugian besar dari sisi anggaran. PSU DPD RI 2024 disebut menghabiskan sekitar Rp260 miliar. Untuk Pilkada Pasaman 2025, KPU menganggarkan Rp15,6 miliar, sementara Bawaslu mengalokasikan Rp7,9 miliar. Ini menunjukkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar akibat ketidakcermatan administratif.

Perlu Reformasi Menyeluruh

Mahkamah Konstitusi telah menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum pemilu. Namun tanggung jawab utama tetap berada di tangan KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas tahapan verifikasi calon. Jika KPU kembali lalai, maka PSU bisa kembali terjadi — dan publik kembali jadi korban.

Perlu ada pembenahan serius, mulai dari pengetatan prosedur verifikasi dokumen hukum hingga pembaruan regulasi tentang pencalonan. Tak kalah penting, rekrutmen komisioner KPU ke depan harus mempertimbangkan profesionalisme, integritas, dan kapasitas teknis.

“Tim Seleksi Komisioner KPU di Sumatera Barat harus lebih ketat dalam menilai kompetensi calon. Jangan sampai masyarakat kembali dirugikan karena ulah penyelenggara yang tidak profesional,” ujar seorang aktivis pemantau pemilu.

PSU yang berulang ini seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Demokrasi tidak cukup hanya diselenggarakan melalui TPS, tapi juga menuntut integritas, akurasi, dan profesionalisme dari para penyelenggara.

Jika tidak ada pembenahan sistemik, maka Sumatera Barat bisa saja kembali menjadi contoh buruk bagaimana demokrasi tercederai oleh kelalaian administratif yang seharusnya bisa dicegah.

The post PSU Berulang di Sumatera Barat: Cacat Teknis atau Cacat Hukum? appeared first on Langgam.id.

Ketua Divisi Teknis KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban, mengungkapkan bahwa jadwal PSU ini telah ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi.
“Ya, setelah kami rapat koordinasi dengan KPU RI, hasilnya pengumuman dijadwalkan hari ini (4–6 Maret 2025) pasca putusan MK,” ujar Ory, Selasa (4/3/2025).

Ory menjelaskan, tahapan pendaftaran calon akan dibuka pada 7 hingga 9 Maret 2025. Setelah dinyatakan diterima, calon akan menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk, bersama tim dokter yang ditetapkan oleh KPU Pasaman.
“Setelah pendaftaran dinyatakan diterima, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan,” jelasnya.

Selain itu, KPU Pasaman akan melakukan verifikasi berkas calon wakil bupati yang diusulkan oleh partai politik pengusul. Proses ini juga mencakup masa perbaikan bagi berkas yang dianggap kurang lengkap.
“Tahapan pencalonan ditutup dengan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta penetapan nomor urut,” terang Ory.

PSU pada 19 April 2025 nanti hanya akan diikuti oleh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan. Mereka adalah pemilih yang sebelumnya telah menggunakan hak suara pada 27 November 2024.

Dengan jadwal yang telah ditetapkan, KPU Sumbar berharap pelaksanaan PSU dapat berjalan lancar dan demokratis sesuai amanat Mahkamah Konstitusi. (*/Yh)

The post KPU Sumbar Tetapkan PSU Pasaman Digelar 19 April 2025 appeared first on Langgam.id.