Media telah berubah menjadi panggung politik yang mengabaikan peran demokratisnya sebagai pengawas kekuasaan. Relasi antara politik dan media yang saling terkait ini menciptakan kompleksitas dalam mediatisasi politik (Stromback, 2008).

Secara akademik, partai politik berperan sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan (Katz & Crotty, 2006). Partai politik memiliki peran strategis dalam sistem politik suatu negara. Pertama, sebagai wadah komunikasi politik, partai politik menyampaikan ideologi, visi, dan misi mereka kepada masyarakat.

Kedua, partai politik berperan sebagai lembaga sosialisasi politik, membantu mengedukasi masyarakat tentang proses politik dan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Ketiga, partai politik berperan dalam rekrutmen politik, yaitu mencari, mengajukan, dan mendukung calon pemimpin politik yang kompeten dan berintegritas.

Keempat, partai politik dapat berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik antara kelompok masyarakat yang memiliki pandangan politik yang berbeda (Budiardjo, 2008). Sebaliknya, media seharusnya berfungsi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang mengawal demokratisasi.

Namun, peran ideal partai politik dan media sering kali terhambat oleh kepentingan segelintir elit penguasa yang disebut oleh Hadiz, Robison, dan Winters sebagai kekuatan oligarki. Di Indonesia, kekuatan oligarki ini menguasai partai politik dan media, menjadi tantangan serius yang mempengaruhi kualitas demokrasi pascareformasi (Tapsell, 2017; Winters, 2011).

Konsekuensinya, partai politik sering menjadi alat hegemoni elit dan media hanya berperan sebagai corong elit yang cenderung mempertontonkan isu-isu dangkal yang tidak relevan dengan kebutuhan rakyat. Hegemoni partai politik semakin meningkat, sementara media mengalami krisis peran.

Di tengah hegemoni partai politik untuk memenuhi kepentingan elit menjelang Pemilu 2024, masyarakat sipil harus menjadi kritis dalam menilai kinerja partai politik dan memilih partai politik dan kader-kadernya yang berintegritas dan berkomitmen serius dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Selanjutnya, masyarakat sipil harus mendorong reformasi partai politik di Indonesia dan mengurangi praktik patronase-klientelisme yang mendorong politik uang (Aspinall dan Berenschot, 2019). Diperlukan ideologisasi dan penguatan akuntabilitas partai politik untuk mendukung demokratisasi dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem dan partai politik di negara ini.

Mendorong partai politik untuk lebih akuntabel, fokus pada isu-isu struktural, dan berorientasi pada generasi berikutnya bukan hanya akan memperkuat demokratisasi, tetapi juga meningkatkan daya tarik dan dukungan dari pemilih, terutama dari kalangan generasi milenial dan Z (Zillenial) yang cenderung apatis terhadap partai politik.

Di tengah krisis peran media menjelang Pemilu 2024, masyarakat sipil harus mendorong media massa untuk menjaga kredibilitas dan independensinya serta berperan strategis sebagai kekuatan demokrasi yang mengutamakan kebenaran, verifikasi, dan kepentingan masyarakat (Kovach dan Rosenstiel, 2014).

Hal ini diperlukan agar media berani menyoroti permasalahan utama dalam demokratisasi kita, seperti kualitas pemikiran elit politik dan lemahnya visi ideologis partai politik dalam mendorong agenda politik yang bersifat struktural dan berorientasi pada keadilan sosial.

Tidak berbeda dengan partai politik dan media massa, media sosial juga terancam kehilangan orientasinya dan menjadi alat buzzer politik yang tunduk pada kepentingan elit dan partai politik. Fenomena propaganda politik oleh buzzer di media sosial dapat merusak demokrasi secara serius (Sastramidjaja dan Wijayanto, 2022).

Era digital membawa pengaruh besar pada cara masyarakat memperoleh informasi politik, terutama melalui media sosial. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat sipil untuk menggunakan media sosial secara bijaksana, memilah informasi yang benar dan terpercaya, serta tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan hegemoni partai politik dan elitnya yang impulsif.

Bahkan, seharusnya media sosial menjadi senjata demokrasi warga negara untuk melancarkan agenda politik yang lebih struktural.

Proses mediatisasi politik menjelang Pemilu 2024 di Indonesia semakin meningkat dan memiliki dampak signifikan terhadap literasi politik masyarakat sipil dan kualitas demokratisasi politik. Partai politik, media massa, dan media sosial dalam kenyataannya menjadi alat hegemoni elit, tetapi ketiganya juga memiliki potensi untuk menjadi alat mencapai demokrasi yang sejati.

Hegemoni elit politik tidak hanya melahirkan berbagai macam distopia politik di tubuh partai politik dan media, tetapi juga mengakibatkan hilangnya politik alternatif yang bersifat kerakyatan, kehilangan gagasan perubahan struktural yang membela kaum mustadh’afin, dan semakin jauhnya keadilan sosial di negeri ini.

Mengembalikan partai politik dan media sebagai kekuatan utama dalam demokrasi dan perubahan akan memerlukan kerja keras dari aliansi masyarakat sipil untuk mengatasi kekuatan oligarki dan secara perlahan mendorong perbaikan di tubuh partai politik dan institusi media. Perbaikan partai politik dan media mencakup penguatan regulasi partai politik dan media untuk mencegah penyimpangan partai politik dan media sebagai alat kepentingan elit politik semata.

Paling tidak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah memberikan landasan untuk penguatan sistem kelembagaan partai politik, demokratisasi internal partai politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan partai politik serta perlunya pendidikan politik.

Demikian pula, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 telah memberikan ruang untuk memperjuangkan reformasi dan demokratisasi media, memproteksi kerja media dan kepentingan masyarakat sipil.

Walhasil, pendidikan politik dapat membantu masyarakat sipil dalam mengenali propaganda licik elit oloigarki dan hegemoni partai politik. Selain itu, literasi media dapat membantu mengidentifikasi berita pesanan elit, buzzer hoaks, dan manipulasi informasi dari tim sukses di era mediatisasi politik saat ini.

Partai politik harus mampu mengartikulasikan kembali visi dan misi struktural-ideologis mereka dengan lebih jelas dan meyakinkan, serta berkolaborasi secara strategis dengan institusi media untuk mendorong demokrasi yang lebih berkualitas. Sejatinya, partai politik bersama kekuatan media dapat menjadi senjata untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan adil di Indonesia.

*Pengamat Media dan Demokrasi, Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

The post Hegemoni Partai Politik dan Krisis Media di Era Mediatisasi Politik appeared first on Langgam.id.

The post Songsong Pemilu 2024, Dosen Ilmu Politik Unand Literasi Kader Partai Buruh appeared first on Langgam.id.

Perlindungan data pribadi, jelasnya, diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Dalam undang-undang tersebut segala hal yang menyangkut data pribadi, harus sepengetahuan dan seizin orang yang punya data.

“Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku pencatut identitas orang lain bisa dijerat delik pemalsuan atau penipuan. Dengan Undang-Undang PDP ini, pelaku pencatutan data pribadi bakal mendapat sanksi lebih berat dan lebih pasti,” kata Nani.

Ancaman penjara bagi pelaku empat hingga lima tahun penjara. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 67 ayat 1-3 UU PDP dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan pemilik data.

Nani menuturkan, undang-undang ini secara spesifik tidak mendefinisikan maksud dari menguntungkan diri sendiri. Tapi, katanya, kalau meilhat konteks perdata, maksud dari menguntungkan diri sedniri itu bisa bersifat materil dan immateril.

“Dalam hal parpol yang menggunakan data seseorang agar lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka itukan bentuk keuntungan bagi parpol,” tutur lulusan doktoral Universita Indonesia itu.

Undang-undang ini juga berbeda dengan pasal penipuan atau pemalsuan di KUHP. Pasal 378 KUHP sebelum diproses oleh penegak hukum, terlebih dahulu aparat atau kepolisian harus mendapat aduan/laporan dari masyarakat.

Sejauh pengamatan ahli hukum pidana Unand ini, ia belum melihat adanya rumusan bahwa UU PDP ini termasuk delik aduan. Sehingga, begitu aparat mendapat laporan peristiwa pencatutan identitas pribadi bisa langsung diproses.

Wakil Dekan bidang akademik dan mahasiswa Fakultas Hukum Unand ini juga menganggap serius kejadian ini. Seperti diketahui, baru-baru ini Sumbar dihebohkan dengan pengakuan warga yang tidak terima namanya dicatut dalam keanggotaan partai politik.

“Sekarang kejadian semacam ini adalah hal serius. Privasi kita sudah terinvasi banyak sekali, sudah disalahgunakan,” kata Nani.

Ia mengingatkan, tidak hanya partai politik atau pengurus parpol yang bisa dijerat. Namun juga, bagi pihak-pihak yang memberi atau membocorkan data pribadi orang lain.

“Disamping parpol dapat secara ilegal, ia mendapat darimananya? Pihak-pihak yang harusnya melindungi itu berarti membocorkan data pribadi orang,” kata Nani dalam keterangannya, Rabu (2/11/2022).

Baca Juga: Heboh Pencatutan Identitas, Asrinaldi: Bentuk Ketidaksiapan Parpol

Hal itu perlu dicermatilebih tegas. KTP atau identitas orang lain wajib dan harus dilindungi oleh pihak yang mengolah atau memiliki data pribadi masyarakat.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Pakar Hukum: Pencatutan Identitas Orang Lain Oleh Parpol Bisa Dipidana appeared first on Langgam.id.

Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan mengatakan, masyarakat bisa secara mandiri mengecek namanya di sistem informasi pemilu berdasarkan nama dan Nomor Induk Kependudukan atau NIK.

“Apabila ada pencatutan, masyarakat bisa melapor baik ke KPU atau Bawaslu,” ujar Riswan kepada langgam.id saat dihubungi via telepon, Selasa (1/11/2022).

Selain proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU di lapangan, kata Riswan, peran serta masyarakat juga menjadi kunci tahapan Pemilu dapat berjalan sukses.

Lalu, pelaporan juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk membela diri, kalau namanya dicatut tanpa sepengetahuan dan persetujuan. “Masyarakat (bisa-red) menandatangani surat pernyataan bahwasannya dia bukan bagian dari suatu partai,” jelasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Pariaman, Doni Kardinal menyebutkan, konsekuensi terhadap pencatutan identitas oleh partai politik akan berimbas terhadap lolos atau tidaknya suatu partai sebagai peserta Pemilu, karena tergantung pemenuhan ambang batas minimal anggota.

Secara umum, kata Doni, ambang batas minimal dihitung sesuai banyaknya jumlah penduduk di suatu kota/kabupaten. Tiap seribu penduduk, akan dihitung sebagai tambahan satu ambang batas minimal anggota.

Sementara Kota Pariaman, memiliki 95.519 penduduk. Jika dibagi per seribu, Pariaman memiliki ambang batas minimal anggota partai politik sebanyak 95 orang. Lalu, dibulatkan ke atas menjadi 96 orang.

“Jika dalam proses verifikasi faktual kedepan ada warga yang menyatakan bukan sebagai anggota parpol tertentu, ada kemungkinan suatu parpol tidak memenuhi syarat, dan tidak bisa menjadi peserta Pemilu,” jelasnya.

Dari pengalaman di lapangan, kata Doni, kebanyakan partai yang mencatut dilakukan itu partai baru. Sedangkan untuk partai lama, biasanya parpol tersebut sudah memiliki konstituen dan kader senior. Sehingga, dari proses verifikasi, kurang dari 5 persen persen kasus yang terjadi di partai lama.

Baca juga: Penjelasan KPU Pariaman Soal Pencatutan Identitas Warga untuk Anggota Parpol

“Hasil pengaduan dan pelaporan yang diterima KPU dan Bawaslu, nantinya akan dilaporkan terlebih dahulu ke KPU Provinsi, sebelum proses pengesahan parpol peserta Pemilu diumumkan KPU RI. Rencananya, KPU RI akan mengumumkan partai yang lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual 14 Desember 2022,” katanya. (Darma Harisa)

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Nama Dicatut Parpol, Warga Pariaman Dipersilakan Lapor KPU dan Bawaslu hingga 4 November 2022 appeared first on Langgam.id.

Menurut Eka, konsolidasi partai menjadikan pemerintah lebih kuat dalam membangun daerah. EKa mengaku bersyukur atas kedewasaan berpolitik di Tanah Datar serta saling membahu bersama pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

“Terima kasih konsolidasi partai yang telah dibangun sehingga upaya mewujudkan Tanah Datar lebih maju dan pembangunan dari segala sektor bisa diwujudkan,” ujar Eka melalui keterangan resminya, Sabtu (10/9/2022).

Lalu, Eka yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Demokrat itu juga minta para kader semakin solid dan bersinergi dengan parpol yang ada, serta mendukung program-program pemerintah daerah demi mewujudkan Tanah Datar yang maju dan sejahtera.

“Kepada legislator yang mewakili rakyat, mari bekerja untuk kepentingan rakyat, hadir di tengah-tengah masyarakat, terus bergerak perjuangkan aspirasi masyarakat,” jelas Eka.

Baca juga: Parpol di Pasbar Dapat Dana Hibah Rp1,63 Miliar dari Pemkab

Kemudian, kepada seluruh pengurus Parpol, Eka minta jangan sampai terseret dengan situasi yang lebih mengedepankan kepentingan sesaat. “Mari bersama membangun demokrasi dengan ketauladanan dan berdasarkan hati nurani, sehingga tujuan pembangunan tercapai,” kata Eka.

—

Dapatkan update berita Sumatra Barat terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Eka Putra Ungkap Peran Partai Politik Membangun Tanah Datar appeared first on Langgam.id.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Pasbar, Risnawanto saat menggelar Sosialisasi Pembinaan Partai Politik di Daerah, Kamis (8/9/2022).

Dikatakan Risnawanto, dana bantuan hibah bagi partai politik di Pasaman Barat senilai Rp 1,63 Miliar. Lalu, Risnawanto berharap, dana bantuan tersebut dapat digunakan dengan sebaik mungkin.

“Penggunaan bantuan hibah yang akan diberikan kepada 12 partai politik yang ada di Kabupaten Pasaman Barat menurut jumlah perolehan suara di masing-masing partai. Artinya sesuai porsinya, yaitu 60 persen untuk pelaksanaan pendidikan partai politik dan 40 persen untuk operasional,” ujar Risnawanto, Kamis (8/9/2022).

Partai politik, kata Risnawanto, memiliki peran yang sangat penting dan maksimal. Negara yang aman, nyaman dan stabil ditentukan juga oleh partai politiknya, baik secara nasional maupun di daerah.

Pemerintah daerah bersama partai politik, lanjut Risnawanto, bekerjasama dalam membuat program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kami pemerintah daerah menaruh harapan kepada 12 parpol ini, bergandengan tangan membuat program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kebersamaan ini adalah penentu stabilitas politik di Kabupaten Pasaman Barat,” ucapnya.

Baca juga: Bupati Pasaman Minta 60 Persen Dana Parpol Dialokasikan untuk Pendidikan Politik

Sementara itu, Kabid Budaya Politik Badan Kesbangpol Pasaman Barat, Rafika Ikhtiari menyebutkan, peserta sosialisasi berjumlah 36 orang yang terdiri dari tiga orang masing-masing pengurus partai politik penerima bantuan hibah tahun 2022.

“Narasumber kegiatan ini yaitu dari Inspektorat, BPKD, dan Badan Kesbangpol Pasbar,” kata Rafika.

—

Dapatkan update berita Sumatra Barat terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Parpol di Pasbar Dapat Dana Hibah Rp1,63 Miliar dari Pemkab appeared first on Langgam.id.

Hal itu diketahui karena nama mereka masuk dalam Sistem Informasi PartaI Politik (SIPOL) untuk pendaftaran dan verifikasi calon peserta pemilu 2024. Mereka diketahui terdaftar sebagai anggota Parpol melalui Sipol setelah dilakukan pengecekan mandiri melalui link https://infopemilu.kpu.go.id/.

Ketua Divisi Teknis KPU Sumbar, Gebril Daulai mengatakan, karena sudah ada rilis dari KPU RI berarti itu sudah cukup bukti. “Karena KPU RI telah merilis di mana saja penyelenggara terdaftar di Sipol, kita masih menunggu instruksi tindak lanjut dari KPU RI,” ujar Gebril lewat keterangan, Jumat (5/8/2022).

Sementara itu, Sekretaris KPU Sumbar, Firman menjelaskan, dari data terakhir yang didapatkan, Kamis (4/8/2022) pukul 23.59 WIB di kabupaten dan kota di Sumbar, terdapat empat orang yang terdaftar di Sipol setelah melakukan pengecekan mandiri melalui link https://infopemilu.kpu.go.id/.

“Empat orang yang terdaftar itu, seorang komisioner KPU dan seorang ASN di Kota Solok, seorang ASN di Agam  dan satu orang lagi PPNPN di Kota Padang,” ujar Firman, Jumat (5/8/2022).

Firman juga menyebutkan, untuk saat ini pihaknya juga meminta sekretaris KPU kabupaten/kota untuk melakukan pengecekan dan melaporkan apakah masih ada ASN dan PPNPN yang terdaftar di Sipol. “Nanti kami akan rekap ulang bagaimana hasil laporan dari KPU kabupaten/kota, selanjutnya kami akan teruskan ke KPU Pusat,” ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Solok, Ilham Eka Putra mengatakan, setelah dilakukan pengecekan mandiri melalui link https://infopemilu.kpu.go.id/ memang diketahui hasilnya terdaftar. “Saya cek melalui link https://infopemilu.kpu.go.id/ memang terdaftar di Sipol.,” ujarnya.

Ditambahkan Ilham, untuk menindaklanjuti temuan itu, saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari KPU RI.

Diketahui, Sipol merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk membantu mendata partai politik dan anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari registrasi parpol, penetapan status penelitian administrasi, penetapan status penelitian keanggotaan, penetapan status penelitian keterwakilan perempuan, dan lainnya.

Baca juga: Cakada Pilih Jalur Independen, Pengamat Sebut Partai Politik Harus Introspeksi Diri

Sementara, Komisioner KPU, beserta ASN ataupun PPNPN merupakan sejumlah pihak yang dilarang atau tidak boleh bergabung dengan partai politik berdasarkan aturan yang berlaku.

—

Dapatkan update berita Sumatra Barat terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Komisioner KPU, ASN hingga PPNPN Terdaftar sebagai Anggota Parpol di Sumbar appeared first on Langgam.id.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (PUSaKO Unand), Feri Amsari, menyebut putusan 55/PUU-XVIII/2020 itu janggal karena berbeda dengan putusan MK sebelumnya yang meyatakan semua partaiu harus melewati verifikasi faktual.

“Janggal jadinya karena MK sebelumnya bilang harus verifikasi faktual semuanya. Tiba-tiba tidak, hanya yang ada di parlemen, yang 9 ini (tidak perlu verifikasi vaktual),” kata Feri saat berbincang dengan langgam.id, Senin (14/6/2021).

Putusan MK itu membuat partai politik yang punya kursi di parlemen hanya perlu mengikuti verifikasi administrasi saja untuk jadi peserta pemilu. Peraturan itu, kata Feri, rawan dimainkan oleh partai politik dengan membuat data yang mengada-ada agar lolos verifikasi administrasi.

“Dampaknya pada sistim partai politik, partai yang harusnya bekerja di daerah tidak menjadi jembatan antara kader dan publik di daerah secara sungguh-sungguh. Sebenarnya kantor (parpol di daerah) itu hanya kamufalse saja, ada tapi tidak ada pengurusnya,” ucapnya.

Apalagi, kata dia, sampling keanggotaan dilakukan oleh partai politik sendiri, bukan oleh penyelenggara pemilu. Kecurangan dalam proses verifikasi itu juga sudah ditemukan dalam pemilu sebelumnya.

Dia menyebut, aturan itu juga akan mempermudah langkah partai yang sudah duduk di parlemen. “Artinya kalau partai di parlemen dipermudah. Lalu yang dipersulit partai yang lain, tentu persaingan tidak berimbang,” ucapnya.

Senada dengan Feri, Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil, mengganggap putusan MK membuat pemilu 2024 tidak seramai pemilu sebelumnya, sebab partai yang belum punya kursi di parlemen harus melewati verifikasi ketat. Ditambah lagi, kondisi partai yang tidak melewati verifikasi faktual belum tentu sama dengan pemilu sebelumnya.

Dengan adanya putusan itu, partai yang sudah ada di parlemen bisa memulai persiapan pemilu lebih awal.

“Itu perlu diuji juga, apakah partai politik itu eksistensi organisasinya secara struktur masih sama dengan lima tahun lalu. Harusnya kan berangkat dari titik yang sama, data realtime, karena situasi pemilu 2024 pasti akan berbeda dengan situasi pemilu 2019 lalu,” kata Fadli.

“Partai politik untuk jadi peserta pemilu itu memang harus dipermudah, tapi yang penting fair. Misalkan tidak diverifikasi semua, atau diturunkan syaratnya,” imbuhnya.

Menurutnya, partai-partai baru yang lolos jadi peserta pemilu 2024 nanti bisa saja lebih kuat dibanding partai lama yang ada di parlemen. Hal itu karena partai baru harus menyiapkan berkas dan kosolidasi untuk lolos verifikasi faktual.

“Secara kerapian organiasi mungkin, dan menggambarkan situasi hari ini,” ucapnya. (*ABW)

The post Partai di Parlemen Tak Perlu Verifikasi Faktual, Pemilu 2024 Tetap Ramai? appeared first on Langgam.id.

Ketiga tokoh itu yakni Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY). Ketiganya menginjakkan kaki di Sumbar dalam 10 hari terakhir.

Sandiaga turun lebih dulu ke Sumbar pada Kamis, 12 November 2020. Dia berkampanye untuk pasangan Nasrul Abit-Indra Catri. Dalam kampanyennya ia mengingatkan kader partai untuk fokus memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung untuk memenangkan Pilkada Serentak 2020, dengan tidak menjelek-jelekan orang lain.

Baca juga: Kampanye di Sumbar, Sandiaga: Memenangkan Pilgub Menjaga Marwah Prabowo 

Menurut Sandiaga, Sumbar memiliki nilai penting bagi Partai Gerindra dan Prabowo Subianto. Itu sebabnya, memenangkan pilkada adalah hal utama.

“Harus dijaga, tidak boleh main-main lagi. Memenangkan Pilkada di Sumbar, khususnya Pilgub bukan hanya menjaga marwah partai, tapi juga menjaga marwah Pak Prabowo,” katanya.

Kedatangan Sandiaga disusul tokoh PAN Zulkifli Hasan sepakan kemudian. Dia menemui kader PAN Sumbar dan meminta anggota partai berlogo matahari itu bekerja keras memenangkan pasangan Mulyadi-Ali Mukhni.

“Untuk itu, pertama untuk paslon gubernur dan wakil gubernur Mulyadi dan Ali Mukhni mari kita dukung dengan bersungguh-sungguh. Sumbar sudah 10 tahun dipimpin partai itu, apa saudara tidak bosan?,” kata Zulkifli disambut tepuk tangan para kader di Padang, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Sindiran Zulkifli Hasan Soal Pilgub Sumbar: Tak Bosan 10 Tahun Dipimpin Partai Itu?

Menurutnya, tidak alasan lagi untuk tidak bergerak baik ada logistik maupun tidak ada logistik. Dia mengaku sering mendengar keluhan soal alasan tersebut dalam menghadapi pilkada.

“Apalagi alasan-alasan yang selama dua bulan terakhir ini saya dengar, saya dengar itu, kedepannya tidak ada lagi itu,” katanya.

AHY tak mau ketinggalan. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu akhirnya tiba di Sumbar untuk mengkampanyekan pasangan Mulyadi-Ali Mukhni.

AHY menyebutkan bahwa Sumatra Barat (Sumbar) masih menjadi barometer politik nasional. Hal ini membuat pemimpin partai nasional datang ke Sumbar untuk memenangkan calonnya pada Pilkada 2020. Padahal jumlah daftar pemilih tetap di Sumbar hanya 3,6 Juta orang. Namun bagi AHY, dalam setiap konteks politik tidak bisa melihat hanya persoalan populasi semata.

“Dibandingkan Kabupaten Bogor daftar pemilih tetap 4,5 juta. Tapi, dalam setiap konteks politik, tidak bisa melihat populasi semata,” kata AHY saat konsolidasi bersama para kadernya di Kota Padang, Minggu (22/11/2020) malam.

Baca juga: AHY Hadir di Padang, Mulyadi Sebut Vitamin Bagi Calon Kepala Daerah Demokrat

Menurut AHY, kemenangan pada Pilkada 2020 di Sumbar akan meningkatkan nilai elektoral partai secara nasional. Termasuk bagi partai politik yang dipimpinnya.

“Ditanya berpengaruh elektabilitas Demokrat? pasti. Sumbar provinsinya di sini, tapi orang Minang ada di mana-mana. Katakanlah di Pulau Jawa konsentrasi terbesar di negeri ini, 120 juta orang tinggal di Pulau Jawa, hampir setiap sudut ada orang Minang, ada restoran Padang,” jelasnya. (*/ABW)

The post Jagoan Partai Turun Gunung untuk Pilgub Sumbar, dari Sandiaga hingga AHY appeared first on Langgam.id.

Diskusi ini dipimpin oleh Vincentius Arnold seorang kooperator di Bandung dan dibuka serta ditutup oleh Suroto, seorang kooperator di Jakarta yang juga dikenal karena pernah menantang debat Menteri Koperasi dan UMKM Indonesia Teten Masduki pada pertengahan tahun ini.

Diskusi tersebut dihadiri oleh hampir 30 orang kooperator di koperasi pekerja/buruh perusahaan, koperasi seni budaya, koperasi mahasiswa, dan sebagainya dari berbagai daerah di Indonesia yang terkumpul melalui undangan di berbagai media sosial daring seperti WhatsApp Group (WAG), Facebook (FB), Instagram (IG), dan sebagainya.

Dalam pengantar diskusi, panitia menyatakan bahwa demokrasi politik adalah persamaan hak politik dan kebebasan setiap orang dalam menentukan pilihan dan ekspresi politiknya. Sementara demokrasi ekonomi dapat dilihat dari persamaan hak untuk turut terlibat secara partisipatif dalam proses ekonomi baik produksi, distribusi, dan konsumsi.

Permasalahannya adalah dalam ranah ekonomi di Indonesia, demokrasi belum dijumpai karena kekuasaan masih tersentral pada pemilik modal besar sebagai penentu kebijakan.

Untuk itu, sudah saatnya para kooperator bangkit untuk memperbesar dan memperluas perjuangannya bukan hanya dengan berkoperasi, namun juga berpartai koperasi di Indonesia.

Menurut Suroto, berpartai koperasi berarti membangun kepemimpinan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat dengan menganut paham koperasi yang mengakui kesetaraan semua orang sebagai saudara dengan menciptakan persamaan, kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial.

Meskipun belum pernah ada sebelumnya di Indonesia, partai koperasi bukan sesuatu yang baru di dunia. Partai koperasi ada di Inggris, Kanada, Filipina, Jepang, dan sebagainya. Sebagian partai koperasi di berbagai negara tersebut masih bertahan dan terus mengalami kemajuan sampai saat ini, namun ada juga yang mengalami kemunduran atau decline dalam teori gerakan sosial.

Salah satu yang mengalami kemunduran adalah Partai Koperasi Nasional di Jepang atau yang disebut sebagai Kokumin Kyōdōtō, didirikan pada 8 Maret 1947, mundur pada 28 April 1950 dengan bergabung bersama yang lainnya untuk membentuk Partai Demokratik Nasional.

Sedangkan partai koperasi yang eksis sampai saat ini misalnya di Inggris dan menyebut diri mereka sebagai bagian dari gerakan koperasi yang berkomitmen untuk membangun masyarakat di mana kekuasaan dan kekayaan dibagi.

Mengandalkan program kerja yang berprinsip demokrasi, kepemilikan publik atas layanan dan utilitas, menangani krisis perumahan melalui perumahan koperasi, klub olahraga yang dimiliki penggemarnya, serikat kredit sebagai alternatif, dan toko milik pelanggan mereka yang memberikan keuntungan kembali kepada masyarakat.

Keberadaan para anggotanya di pemerintahan atau oposisi, selama seabad Partai Koperasi telah menjadi instrumen perjuangan untuk menyuarakan nilai dan prinsip koperasi di mana keputusan diambil, dan hukum dibuat.

Bagi Partai Koperasi di Inggris, prinsip kerja sama tidak berhenti di depan toko. Sebagai mitra kerja, mereka mempercayai bahwa prinsip-prinsip yang ada di balik koperasi yang sukses dengan kontrol demokratis oleh pelanggan dan pekerja, dan bagian yang adil dari kekayaan yang diciptakan bersama, harus diperluas ke ekonomi yang lebih luas dan masyarakat.

Platform kebijakan ini mengacu pada pengalaman para anggotanya, masyarakat yang menjadi pelanggan usaha mereka, dan gerakan mereka yang lebih luas. Partai ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang tanpa diskriminasi untuk memberi masukan di dalam konferensi tahunan mereka.

Belajar dari pengalaman partai koperasi di berbagai negara tersebut, maka para peserta diskusi partai koperasi di Indonesia juga menginginkan bahwa partai ini menjadi sebuah instrumen pembesaran atau perluasan (scaling up) dari kerja-kerja koperasi yang memperjuangkan demokrasi ekonomi selain demokrasi politik.

Dibangun dari kesadaran bahwa praktik berkoperasi di Indonesia selama ini menghadapi tantangan berat khususnya dalam paradigma, regulasi, dan kebijakan perkoperasian yang belum sepenuhnya berpihak. Sehingga dibutuhkan perjuangan politik kongkrit karena ketiga tantangan berat berkoperasi di Indonesia tersebut memang berada di dalam domain politik, termasuk khususnya demokrasi ekonomi yang selalu menjadi jargon perjuangan para kooperator.

Meskipun demikian, para peserta diskusi menyadari bahwa berpartai koperasi sama beratnya dengan berkoperasi itu sendiri di Indonesia.

Selain koperasi itu sendiri masih sering dilihat negatif oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena kegagalannya selama ini dalam penyelenggaran koperasi yang baik dan benar, partai politik pun kurang lebih sama buruknya karena akhirnya dikuasai para kapitalis dan membentuk oligarki di negeri ini.

Bahkan merekapun menyadari bahwa sebagian para kooperator lainnya di Indonesia belum memahami dan tidak mendukung partai koperasi didirikan di Indonesia. Namun setidaknya, keberhasilan mewacanakan atau membangun diskursus dan narasi perlunya berpartai koperasi di Indonesia, menjadi keberanian mereka yang layak dan patut diapresiasi.

Para peserta diskusi partai koperasi di Indonesia akhirnya menyepakati bahwa mereka akan segera menyusun manifesto politik, platform dan program kerja nyata untuk membentuk partai kader yang non-elektoral atau tidak ikut pemilihan umum (pemilu), namun menggunakan strategi dan taktik lainnya untuk memperjuangkan prinisp-prinsip koperasi di Indonesia.

*Dosen HI FISIP Unand dan Ketua KMDM

The post Menggagas Partai Koperasi Indonesia appeared first on Langgam.id.