Setiap Februari, masyarakat Amerika Serikat memperingati Presidents Day sebagai bentuk penghormatan kepada George Washington dan Abraham Lincoln, lengkap dengan upacara kenegaraan dan libur kantor pemerintahan. Di India, Oktober menjadi bulan istimewa karena bertepatan dengan kelahiran Mahatma Gandhi, yang dirayakan melalui kampanye non-kekerasan dan kegiatan sosial sepanjang bulan oktober tersebut.

Lain lagi halnya dengan Afrika Selatan, Juli dikenal sebagai Mandela Month, diisi dengan berbagai aksi pengabdian oleh pemerintah dan masyarakat sipil.Indonesia pun punya Juni sebagai Bulan Bung Karno, bulan kelahiran dan wafat sang Proklamator, sekaligus bulan dimana Bung Karno menyampaikan pidato bersejarah di depan sidang Dokoritsu Junbi Cosakai (BPUPK) yang mengusulkan lima dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.

Praktik mengenang tokoh besar dalam satu bulan khusus tersebut tentu dapat dipahami sebagai bagian tradisi global untuk merawat memori kolektif masing-masing bangsa. Sehingga ini bukan bagian dari upaya pengkultusan individu, melainkan cara masing-masing bangsa mengingat gagasan-gagasan dan cita-cita kebangsaan yang lahir dari pemikiran, perjuangan, serta tindakan tokoh-tokoh dalam sejarah diberbagai negara.

Dalam konteks Indonesia, Bulan Bung Karno merupakan ruang simbolik untuk kembali menelusuri warisan pemikiran Sukarno tentang kemerdekaan, keadilan sosial, persatuan nasional, serta semangat membangun bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Menghidupkan kembali warisan tersebut bukan sekadar tugas negara, tetapi juga panggilan sejarah bagi rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Sumatera Barat yang tak terpisahkan dari perjalanan panjang republik ini.

Pada 1942, ketika Belanda terdesak oleh Jepang, mereka berencana mengasingkan Sukarno ke Australia menggunakan kapal yang disiapkan di Padang. Langkah ini didasari oleh kekhawatiran Belanda bahwa Sukarno akan dimanfaatkan Jepang untuk kepentingan propaganda anti-Belanda.

Mengutip Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, disebutkan bahwa rumah Ema Idham lah yang kemudian digunakan sebagai tempat menginap bagi Sukarno selama di Padang. Bahkan tidak hanya sekedar menginap, rumah Ema Idham itu kemudian dimanfaatkan Sukarno sebagai tempat untuk menghimpun dan mengonsolidasikan kekuatan untuk melawan penjajah di Kota Padang.

Untuk itu, rumah Singgah Bung Karno, telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Walikota Padang dengan nama Rumah Ema Idham. Hal ini tertuang dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor 03 Tahun 1998 Tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya dan Kawasan Bersejarah di Kotamadya Padang.

Lokasinya tidaklah jauh, persis di depan singgasana atau rumah dinas Walikota Padang. Mirisnya, rumah yang dahulu ditempati Sukarno saat pendudukan Jepang kini dihancurkan untuk dijadikan restoran cepat saji asal Jepang.

Perihal pembiaran atas pelanggaran dan pengrusakan cagar budaya tersebut tentu akan penulis bahas lebih lanjut dalam segmen yang berbeda. Karena ini tidak hanya tentang rumah singgah Sukarno, namun keprihatinan terhadap kondisi museum Tan Malaka, tugu PDRI yang kita banggakan, atau bahkan ketika anak cucu kita kelak bertanya dimana museum pahlawan asal Sumatera Barat bernama Syahrir? bernama Rahmah El Yunusiah, bernama Roehana Koeddoes, bernama Imam Bonjol, bernama Muhammad Natsir, dan banyak lainnya.

Kalaupun ada musem Buya Hamka, Bung Hatta, itupun tidak terlepas dari perjuangan panjang keluarga yang dengan ikhlas terus berjuang menjaga warisan bangsa.

Barangkali, kesulitan kita hari ini dalam merawat jejak sejarah tidak hanya soal fisik yang runtuh, tapi juga ingatan yang perlahan memudar. Pengasingan Sukarno ke Padang dan Bukittinggi pada tahun 1942 bukan sekadar peristiwa politik, tetapi menjadi momen penting dalam transformasi intelektual dan spiritual sang Proklamator.

Merujuk pada laporan Jose Hendra untuk Majalah Historia pada Rabu, 1 Juni 2016, yang berjudul Sila Ketuhanan dari Ulama Padang Japang, Syeikh Abbas Abdullah adalah tokoh yang memberi wejangan kepada Sukarno terkait sila pertama Pancasila. Dengan tujuan meminta saran kepada Syekh Abbas Abdullah tentang apa sebaiknya landasan bagi negara Indonesia yang akan didirikan kelak, bila kemerdekaan sungguh benar tercapai.

Syekh Abbas menyarankan negara yang akan didirikan kelak haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tulis Muslim Syam dalam Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat (Islamic Centre Sumatera Barat, 1981). Tentu pertemuan tersebut menjadi salah satu titik penting dalam masa pengasingan Sukarno di Sumatera Barat.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa Sumatera Barat bukan sekadar latar geografis dalam catatan hidup Bung Karno, melainkan ruang perjumpaan antara pemikiran nasionalisme dan keagamaan, antara cita-cita republik dan kearifan lokal.

Jika pada masa itu seorang pemimpin besar seperti Sukarno justru datang untuk belajar dan berdialog dengan ulama Minangkabau, sulit rasanya membayangkan bahwa hubungan tersebut dibangun di atas ketegangan atau saling curiga. Justru dari tanah inilah sebagian nilai luhur bangsa dirumuskan—bukan di ruang kekuasaan, melainkan di serambi pesantren dan ruang musyawarah.

Maka menjadi penting bagi kita hari ini untuk melihat kembali jejak-jejak itu, agar tidak terburu-buru mengadili masa lalu dengan prasangka yang diwariskan seiring waktu. Sebab dalam narasi yang berkembang di sebagian ruang memori masyarakat, peristiwa PRRI kerap dijadikan alasan untuk menjauh dari nama Sukarno.

Padahal sejarah sejatinya tidak sesederhana garis lurus antara penguasa dan kelompok yang tergores oleh suatu peristiwa. Banyak sejarawan memandang PRRI sebagai pergolakan yang kompleks dengan simpul-simpul kepentingan yang jauh lebih luas, dan karenanya tidak bisa dijadikan dasar tunggal untuk menilai watak Sukarno terhadap Minangkabau.

George McTurnan Kahin dalam Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia menyatakan bahwa keputusan mengerahkan kekuatan bersenjata untuk meredam PRRI di bawah Kolonel Achmad Husein sejatinya adalah hasil dari percampuran permainan politik pihak-pihak di sekitar Sukarno. Keputusan memilih opsi penggunaan militer sebagai solusi non-kompromis terhadap PRRI merupakan buah dari tekanan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal A.H. Nasution dan Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja.

Lebih lanjut dikatakan bahwa Sukarno berada di bawah tekanan dari beberapa penasihat terdekatnya dan dari para pemimpin PKI untuk tak mengambil jalan kompromi. Baik PM Djuanda dan KSAD Nasution juga meninggalkan cara-cara untuk rekonsiliasi dan mendesak aksi militer terhadap PRRI, ungkap Kahin, sebagaimana dikutip dalam laporan Randy Wirayudha berjudul Sukarno dan Trauma PRRI di laman Historia.id.

Lebih lanjut, dalam tulisan tersebut juga memuat kesaksian bahwa opsi militer dalam penyelesaian PRRI tidak pernah secara langsung dikeluarkan oleh Sukarno juga datang dari pengusaha asal Minang, Hasjim Ning. Hasjim, yang merupakan keponakan Bung Hatta sekaligus sahabat dekat Bung Karno menuturkan bahwa ia dua kali diutus langsung oleh Sukarno ke Padang untuk menemui Kolonel Ahmad Husein dalam upaya meredam ketegangan secara damai. Ahmad Husein saat itu adalah tokoh utama dalam pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), yang memproklamasikan diri sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat.

Namun kedua misi damai Hasjim itu berakhir tanpa hasil. Menyadari situasi kian genting, sehari sebelum memulai lawatan luar negerinya pada Februari 1958, Bung Karno bahkan menyempatkan diri mampir ke rumah Bung Hatta untuk mendiskusikan jalan keluar.

Menurut Hasjim, dalam pertemuan itu, Hatta menyarankan agar penyelesaian PRRI tidak dilakukan dengan kekerasan, dan Sukarno menyetujuinya.

“Pada hari keberangkatannya, Bung Karno menyampaikan pidato agar sepeninggalnya tidak ada tindakan kekerasan dilakukan, harus diupayakan agar tidak ada pertumpahan darah,” kata Hasjim dalam otobiografinya Pasang Surut Pengusaha Pejuang.

Kisah-kisah seperti ini penting untuk terus diperbincangkan untuk membingkai ulang relasi antara Sumatera Barat dan Sukarno secara lebih utuh. Dalam kerumitan sejarah, jarak emosional tak seharusnya diwariskan sebagai warisan beku antargenerasi. Sebaliknya, yang perlu kita sikapi adalah semangat untuk membaca sejarah secara adil, bahwa dalam banyak hal, Sukarno tetap menaruh kasih dan hormat mendalam kepada ranah Minang.

Hubungan erat Sukarno dan Sumatera Barat tidak hanya bersifat kultural dan emosional, tetapi juga ideologis dan intelektual. Maka bulan Juni sebagai Bulannya ‘urang sumando’ minang ini bukan sekadar agenda kenegaraan, tetapi juga bisa menjadi momen reflektif bagi kita bersama untuk kembali membaca jejak relasi yang pernah hangat, penuh dialog, dan saling membentuk antara Bung Karno dan Minangkabau.

Karena sejarah tak hanya untuk diingat, tapi juga untuk dirawat—agar luka tak jadi sekat, dan kekayaan warisan semangat perjuangan bisa kembali melekat.

Selamat memperingati Bulan Bung Karno. Dari 1 Juni saat Pancasila diperkenalkan, 6 Juni (1901) saat Sang Proklamator dilahirkan, hingga 21 Juni (1970) saat bangsa ini mengantar kepergiannya. Warisan beliau bukan hanya pidato dan buku, tetapi juga semangat untuk berpikir merdeka dan berdiri di atas kaki sendiri.

*Ketua DPD PA GMNI Sumatera Barat

The post Juni, Bung Karno, dan Sumatera Barat: Dari Rumah Singgah ke Fakta Sejarah appeared first on Langgam.id.

Hal tersebut disampaikan Asisten I Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang, Edy Hasymi, saat menerima kunjungan tim penilai pusat dalam rangka penilaian Kampung Pancasila di Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada Senin (18/11/2024).

Menurut Edy, keberadaan Kampung Pancasila di Kelurahan Rawang yang digagas oleh Babinsa Rawang, Serma Iwan AP, telah berhasil menggerakkan berbagai potensi masyarakat di wilayah tersebut.

“Di sini kita melihat terjalinnya sinergi yang baik, baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dan pemerintah,” ujar Edy.

Edy menekankan bahwa yang paling penting dari keberadaan Kampung Pancasila adalah penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Hal ini bertujuan menciptakan suasana yang kondusif, sekaligus berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Dalam kemajemukan masyarakat, Kampung Pancasila berperan sebagai wadah pemersatu. Setiap orang bisa mengambil peran dan turut merasakan manfaat dari pembangunan,” tambahnya.

Edy juga mengungkapkan kebanggaannya atas prestasi Kampung Pancasila Kelurahan Rawang, yang terpilih mewakili Kodam I Bukit Barisan dalam penilaian Kampung Pancasila tingkat nasional.

Tim penilai pusat, Letkol Inf Robi Firdaus, menjelaskan bahwa ada empat kategori yang dinilai dalam lomba Kampung Pancasila, yaitu Ketahanan Pangan, UMKM, Warna Kampung, dan Karang Taruna.

Babinsa Rawang, Serma Iwan AP, menjelaskan bahwa di Kampung Pancasila telah dilakukan berbagai program intervensi, seperti pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Selain itu, terdapat pembinaan generasi muda melalui Program Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba), serta program penurunan angka stunting yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.

“Tahun ini, angka stunting di wilayah Rawang berhasil turun dari 28 kasus menjadi 14 kasus,” pungkasnya. (*/Yh)

The post Pemkot Padang Dorong Pembentukan Kampung Pancasila di Tiap Kecamatan appeared first on Langgam.id.

Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Padang, Elfian Putra Ifadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah agenda rutin untuk memperkuat pemahaman kebangsaan di kalangan pelajar.

“Menghadapi Pilkada, kami merasa penting membekali generasi muda dengan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menjaga kebhinnekaan dan persatuan bangsa,” ujar Elfian.

Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini, seperti meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba yang mulai menyasar kalangan pelajar.

“Data dari Polresta Padang menunjukkan ada pelajar SMP yang terlibat dalam peredaran narkoba. Jika ini dibiarkan, apa yang akan terjadi pada masa depan bangsa kita?” tambahnya prihatin.

Kesbangpol tidak hanya fokus pada sosialisasi wawasan kebangsaan, tetapi juga rutin mengadakan dialog lintas etnis untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat persatuan di kalangan generasi muda.

“Ikutilah kegiatan ini dengan baik, agar kita semua semakin memahami peran penting kita dalam menjaga persatuan dan mewujudkan cita-cita bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika,” pesan Elfian. (*/Yh)

The post Jelang Pilkada 2024, Kesbangpol Padang Gencarkan Pemahaman Pancasila dan Kebhinnekaan appeared first on Langgam.id.

“Saya diundang khusus oleh Pak Nyoman Nuarta untuk memaparkan makna otentik dari Pancasila kepada seluruh tim kerjanya yang terlibat dalam produksi istana negara IKN,” ungkap Furqan AMC.

“Sebagai orang yang sebelumnya juga membangun patung ikonik Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali dan sekarang membangun istana negara IKN dengan ikon Garuda, Pak Nyoman ingin seluruh timnya paham betul makna Pancasila. Sebuah komitmen dan sikap yang harus ditiru oleh berbagai pihak” tambah Furqan.

Dalam pemaparannya, Furqan menjelaskan cara terbaik untuk memahami Pancasila adalah dengan mengenal nilai-nilainya yang disusun oleh para pendiri bangsa sedemikian rupa pada Lambang Negara Garuda Pancasila.

“Lambang Negara Elang Rajawali Garuda Pancasila, atau yang lebih dikenal Garuda Pancasila, adalah rujukan paling representatif dan otoritatif untuk kita memahami Pancasila,” tegas Furqan AMC, yang juga merupakan Sekjen Geostrategy Study Club (GSC) Indonesia ini.

Berikut selengkapnya paparan Furqan bagaimana memahami Pancasila dari Lambang Negara:

Ada tiga komponen utama yang terdapat pada Lambang Negara Garuda Pancasila.

Pertama, figur burung Garuda. Hampir semua kita sudah hafal, 17 helai sayap Garuda, 8 helai ekor Garuda, 19 helai bulu bagian bawah Garuda dan 45 helai bulu bagian leher Garuda adalah perlambang hari kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945.

Kedua, tulisan Bhineka Tunggal Ika pada selembar pita putih yang ada dalam genggaman kaki burung garuda adalah semboyan yang mengajarkan kepada kita bahwa walau kita beraneka ragam, pada hakekatnya Bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan. Sebuah filosofi luar biasa tentang persatuan dan toleransi dalam perbedaan yang diwariskan oleh Mpu Tantular dalam kitabnya Sutasoma 7 abad silam. Keragaman dalam persatuan, dan persatuan dalam keragaman.

Ketiga, yang sering abai dipelajari dan dipahami oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah perisai di dada Garuda yang di dalamnya terdapat simbologi sila-sila Pancasila, yang tersusun dalam konfigurasi yang harmoni dan dinamis. Tanpa perisai tersebut Garuda hanyalah Garuda. Dengan adanya perisai tersebut maka ia menjadi Garuda Pancasila. Pada perisai tersebut tersusun 5 sila dari pancasila.

Sila pertama, “Ketuhanan yang Maha Esa”. Umumnya orang melihat bintang sebagai simbol sila pertama, namun Muhammad Natsir yang mengusulkan lambang sila pertama ini, menyebutnya dengan nur cahaya. Sebuah penggambaran yang lebih akan spritualitas, cahaya ilahi. Cahaya Tuhan ada di mana-mana, meliputi segala sesuatu.

Sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Mayoritas masyarakat kita tak menyadarai bahwa lambang rantai pada sila kedua ini adalah rantai petak lingkar. Diusulkan oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Diadopsi dari kalung rantai yang biasa dipakai oleh Suku Dayak yang menggambarkan regenerasi. Petak melambangkan laki-laki dan lingkar melambangkan perempuan. Jadi dalam konstitusi kita, perempuan dan laki-laki kedudukannya sudah sederajat.

Di banyak bangsa lainnya, kesetaraan gender mungkin baru jadi wacana, tapi pada bangsa Indonesia ia sudah mewujud sebagai nilai dari dasar negara. Karena itu sejak dari pemilu pertama di Indonesia, perempuan sudah punya hak suara. Kontras dengan Amerika Serikat, di mana perempuan baru punya hak suara 70 tahun setelah pemilu pertama mereka selenggarakan.

Sila ketiga, “Persatuan Indonesia”. Umumnya orang menyebut pohon beringin sebagai simbol sila ketiga. Namun yang mengusulkannya Raden Mas Ngabehi Purbatjaraka lebih spesifik menyebutnya pohon Astana. Pohon Astana biasanya ditanam di depan keraton kerajaan di masa lalu, tempat di mana raja dan rakyat berkumpul membicarakan persoalan kehidupan bersama. Maknanya sangat mendalam. Kekuasaan harus menyatu dengan rakyat. Penguasa tidak boleh berjarak dengan rakyat. Penguasa harus hadir di tengah-tengah rakyat, harus mengayomi rakyat.

Sila keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Dilambangkan dengan kepala Banteng. Diusulkan oleh Muhammad Yamin. Simbol kepala Banteng melambangkan tenaga rakyat yang ulet dan tekun. Tenaga rakyat tersebut harus disusun dengan cara musyawarah dengan metode perwakilan. Demokrasi pancasila bukan sekedar one man one vote. Bukan sekedar menang-menangan, bukan sekedar adu banyak. Tidak saling menegasikan. Tapi Demokrasi yang mengedepankan hikmah dan kebijaksanaan. Yang mayoritas melindungi yang minoritas, yang banyak harus merangkul yang sedikit.

Sejak ribuan tahun lalu, masyarakat di Nusantara hidup dalam harmoni dan kebersamaan. Sriwijaya dan Majapahit, dua kerajaan besar di Nusantara tidak dibangun dengan penaklukan (invasi), melainkan hadir sebagai pengayom dalam peradaban bahari bagi ratusan kerajaan lainnya yang ada di Nusantara.

Sila kelima, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Ki Hajar Dewantara mengusulkan agar sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Sebagai lambang kemakmuran dan kesejahteraan. Tujuan bernegara haruslah bermuara pada kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara harus dipenuhi haknya oleh negara, tidak boleh ada satupun golongan/pihak yang terabaikan.

Kelima sila dasar negara kita tersebut disusun dengan harmoni pada perisai yang tergantung pada dada Garuda.

Terdapat dua perisai, yaitu perisai luar yang berwarna merah putih merah putih, di mana tersusun sila dua, tiga, empat dan lima, diikat oleh perisai dalam yang berwarna hitam di mana terdapat sila pertama.

Perisai inilah yang akan menjadi pandu bagi kita bagaimana membaca dan memahami Pancasila.

Perisai luar yang berwarna merah putih merah putih menandakan urutan dan arah membaca sila-sila Pancasila. Sila kedua dengan latar warna merah, sila ketiga dengan latar warna putih, sila keempat dengan latar warna merah, dan sila kelima dengan latar warna putih menunjukkan kepada kita bahwa Pancasila harus dibaca melingkar ke kiri berlawanan arah jarum jam.

Pancasila tidak tersusun hirarkis dan linier tapi dinamis melingkar ke kiri di mana di tengahnya terdapat sila pertama dengan latar hitam pada perisai dalam. Di balik gerak melingkar tersebut terkandung makna yang egaliter, dinamis dan dialektik, jauh dari struktur hirarkis, linier dan positivistik. Karena itu tak ada tempat bagi otoritarianime dalam masyarakat nusantara.

Adapun putaran melingkar ke kiri melawan arah jarum jam melambangkan semangat perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, sekaligus menyadarkan kita akan asal-usul.

Gerak melingkar ini dalam istilah nusantara dikenal sebagai “Gilir balik”, sebuah konsep yang diadopsi dari suku Dayak Melayu. Dalam astronomi kita ketahui semua bintang, planet dan satelit berotasi melingkar pada orbitnya. Dalam peradaban Islam dikenal dengan istilah “Thawaf”.

Dalam susunan lambang negara garuda pancasila, para pendiri Bangsa mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan berbangsa bernegara dalam taman raya internasional, serta dalam kehidupan berdemokrasi mewujudkan keadilan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, semuanya tidak terlepas dari spiritualitas, simpul yang di tengah perisai yang mengikat semua sila, yaitu Ketuhanan yang maha esa. Semua sila tidak boleh terpisah dari sila Ketuhanan. Sila ketuhanan mengikat semua sila. Sila Ketuhanan adalah nafas dari semua sila, jiwa dari semua sila.

Begitu indahnya, tak ada dikotomi antara kebangsaan dan spiritualitas, semua menyatu dalam harmoni. Kehidupan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi menyatu harmoni dengan spiritualitas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketuhanan Yang Maha Esa itupun tidak boleh berhenti hanya semata nilai, tapi harus mewujud dalam tingkah laku, dalam akhlak, dalam budaya.

Hablummninallah dan hablumminannas harus satu paket, Hubungan dengan Tuhan dan Hubungan dengan sesama manusia tak bisa dipisahkan satu sama lain.

Berketuhanan haruslah berkebudayaan. Apa artinya bertuhan kalau hanya saling mencaci, saling menafikkan, saling menegasikan. Apa artinya bertuhan kalau tidak saling mencintai sesama. Apa artinya bertuhan kalau kita tidak saling menyayangi, saling menghargai dan saling mengayomi. Apa artinya bertuhan kalau perilakunya intoleran dan korupsi.

Sekali lagi, “Berketuhanan haruslah Berkebudyaan”, tercermin dalam praktek gotong royong dalam semangat solidaritas.

Terakhir, di tengah-tengah perisai terdapat garis horizontal hitam yang melambangkan Indonesia adalah bangsa yang berada pada orbit khatulistiwa. Dengan kesadaran bahari dan pengetahuan astronomi, masyarakat nusantara mengarungi samudra sejak ribuan tahun lalu. Nusantara adalah masyarakat maritim terbesar di dunia. (*)

The post Furqan AMC Bekali Pemahaman Pancasila Pada Tim Kerja Nyoman Nuarta Sang Perancang Istana Negara IKN appeared first on Langgam.id.

Permintaan itu disampaikan melalui Surat Edaran (SE) dengan nomor: 003/420/KKPol-BKT/IX/2022 tentang Peringatan Hari Kebangkitan Pancasila Tahun 2022.

Dalam SE itu, selain meminta agar warga ikut mendengarkan pidato Nadiem Makarim, Erman Safar juga meminta agar warga mengibarkan bendera setengah tiang.

“Setiap kantor instansi daerah, satuan pendidikan serta seluruh komponen masyarakat Kota Bukittinggi, pada tanggal 30 September 2022 agar mengibarkan bendera setengah tiang,” tertulis dalam SE tersebut, dikutip langgam.id, Kamis (29/9/2022).

Kemudian, dijelaskan, setelah mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 September 2022, warga Kota Bukittinggi diminta untuk mengibarkan bendera satu tiang penuh pada 1 Oktober 2022 mulai pukul 06.00 WIB.

Baca juga: Kata Pemuda Rantau soal Hari Jadi Sumbar yang Belum Banyak Diketahui

Dituliskan juga, bahwa imbauan itu agar dilakukan dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 secara ketat sesuai kemampuan serta kondisi di lingkungan masing-masing.

“Juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulisnya.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Wako Bukittinggi Minta Warganya Dengarkan Pidato Mendikbud di Hari Peringatan Kesaktian Pancasila appeared first on Langgam.id.

Kadis Kominfo Sumbar, Jasman Rizal, menyebut imbauan itu sesuai dengan telegram Kemendagri. Pengibaran bendera itu juga dilakukan di perkantoran.

“Menindaklanjuti telegram dari Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Diskominfo dan Statistik akan berperan aktif untuk mensosialisasikan perihal pengibaran bendera merah putih ini, baik di lingkungan perkantoran pemerintah dan swasta, maupun di perumahan masyarakat,” kata Jasman, Jumat (28/5/2021).

Dia mengatakan, Pemprov Sumbar juga akan melaksanakan upacara peringatan yang dilakukan secara daring. Selain itu, sejumlah kegiatan yang melibatkan melibatkan seluruh instansi pemerintah, swasta dan masyarakat Sumatera Barat juga disiapkan.

Menurut Jasman, upacara dilakukan secara pandemi karena masih dalam kondisi pandemi. Meski begitu, peringatan kali ini diharapkan tetap membawa kekhidmatan dan semangat.

“Memang peringatan kali ini masih cenderung sama dengan peringatan beberapa tahun terakhir, karena situasi pandemi covid-19 yang kita hadapi,” ucapnya. (*ABW)

The post Pemprov Sumbar Imbau Masyarakat Kibarkan Bendera Merah Putih pada 1 Juni appeared first on Langgam.id.

Terlepas apapun latar belakang pembentukannya, kehadiran partai baru Amien tentu saja akan menambah deretan partai-partai Islam yang akan bertaruh menghadapi agenda politik mendatang.

Padahal beberapa waktu sebelumnya, sudah muncul pula beberapa partai atau cikal partai yang notabene juga mewakili aspirasi umat. Selain kehadiran Partai Gelora, yang menjadi semacam “pecahan” PKS, beberapa politisi dan aktivis Islam lainnya juga sudah atau sedang mematangkan kelahiran “Masyumi Reborn” yang mengaku memiliki “tali darah” dengan Masyumi, partai Islam terbesar dekade 1950-an.

Tentu saja sangat tidak mudah bagi partai-partai Islam baru di tengah fragmentasi politik keumatan dewasa ini. Mereka tidak hanya harus bersaing dengan partai-partai Islam yang relatif sudah lebih “mapan”, seperti PPP dan PKS, tetapi juga partai berbasis massa Islam, seperti PKB dan PAN, alih-alih bersaing dengan partai nasionalis yang mendominasi panggung politik Indonesia dewasa ini.

Oleh karena itu dalam batas tertentu mungkin menarik juga menyimak kembali ide aktivis Islam Din Syamsuddin beberapa waktu lalu tentang partai Islam tunggal yang diperlukan sebagai wadah aspirasi umat.

Din mengatakan adanya satu partai Islam yang besar diperlukan dalam proses pengambilan keputusan strategis kenegaraan, baik di legislatif maupun eksekutif.

Gagasan satu partai Islam tentu bisa dianggap sebagai ide yang baik, sekalipun juga tidak mudah. Betapa idealnya seluruh kekuatan dan aspirasi Islam politik di Indonesia mengejewantah dalam satu partai saja.

Begitu pula di sisi lain, aspirasi politik nasionalis dan minoritas non-Islam lainnya bisa pula menyatu dalam satu atau dua partai, sehingga kelak negeri kita hanya punya dua atau tiga partai saja, seperti di banyak negara demokrasi maju lainnya.

Sejarah Partai Islam

Soal satu partai Islam, jika merujuk ke sejarah awal Indonesia, kita memang pernah punya satu partai sebagai wadah aspirasi Islam politik, yakni Masyumi, yang di dalamnya terdapat berbagai unsur politik umat Islam.

Namun sayang umurnya singkat saja, karena menjelang Pemilu 1955, unsur NU, Perti dan lainnya keluar dari Masyumi dan menyatakan berdiri sendiri sebagai partai politik Islam (Noer, 1987).

Melihat latar belakang historis semacam itu, gagasan partai tunggal Islam memang memiliki presedennya sendiri, sekalipun usianya relatif singkat.

Latar belakang agak berbeda terjadi pada partai beraliran nasionalis di mana sejak awal memang tak ada partai tunggal yang mengakomodasi seluruh elemen nasionalis. PNI, Murba, PSI, IPKI, PRN, dan banyak lainnya sejak awal memang sudah berdiri sendiri-sendiri sebagai partai (Feith, 1957).

Banyaknya partai Islam mencerminkan pluralitas aliran politik pada masyarakat Islam Indonesia. Masyumi misalnya dianggap mewakili kelompok Islam modernis; NU mewakili Islam tradisionalis; Perti mewakili Islam tradisional khususnya dengan basis di wilayah luar Jawa; dan beberapa lainnya.

Partai-partai Islam tersebut pernah pula kompak menghadapi kubu nasionalis pada sidang-sidang di Konstituante tahun 1950-an untuk merumuskan (kembali) dasar negara.

Namun ketika sidang-sidang itu kemudian menemui “jalan buntu” dan Presiden Soekarno menyatakan kembali ke UUD 1945, aspirasi Islam politik pun mulai “terpecah”.

Masyumi sebagai partai Islam terbesar malah kemudian dibubarkan karena tokoh-tokohnya dianggap terlibat pemberontakan PRRI (1958-1961). Semasa Demokrasi Terpimpin (1958-1965) eks Masyumi tak bisa berkutik, bahkan sebagian dipenjarakan.

Sementara NU dan Perti justru mengambil jalan “kompromistis” terhadap sistem otoritarian, bahkan ambil bagian dalam pemerintahan “Nasakom”.

Setelah Pemerintahan Soekarno jatuh dan kemudian Orde Baru tampil sebagai penguasa baru, ada usaha merehabilitasi Masyumi, tapi ternyata penguasa militer tak memperkenankannya.

Untuk mengakomodasi aspirasi kelompok modernis, Soeharto dan militer merestui wadah baru bernama Parmusi yang notebene sudah “disterilkan” dari anasir-anasir Masyumi lama, sehingga pada pemilu 1971, pemilu pertama Orde Baru, suara partai Islam modernis ini kalah jauh dari Golkar sebagai partai pemerintah.

Pada 1973, rezim militer Orde Baru malah memaksa semua partai Islam melakukan fusi dalam wadah PPP. Tujuan penguasa sudah tentu bukan untuk menjadikan PPP sebagai wadah otentik aspirasi politik umat atau “rumah bersama umat Islam”, tetapi justru untuk dengan mudah “dikerdilkan” dan dikendalikan demi stabilitas politik untuk mendukung pembangunan ekonomi sebagai basis legitimasi kekuasaannya.

Pada awal 1980-an, pemerintah bahkan memaksa semua partai dan organisasi berasaskan Pancasila yang telah dikukuhkan sebagai Asas Tunggal. PPP pun mengganti asas partainya dari Islam ke Pancasila dan juga lambangnya dari gambar Ka’bah ke bintang. Sejak itu, identitas Islam PPP makin terkikis.

Alhasil pada pemilu-pemilu Orde Baru berikutnya suara partai yang notabene “rumah besar” umat Islam itu makin melorot.

Ketika memasuki era reformasi dan demokrasi multipartai, muncul kembali banyak partai Islam. Ada sejumlah partai baru yang dianggap punya “tali darah” dengan partai Islam lama (dekade 1950-an).

Namun dari sekian partai baru yang punya hubungan “tali darah” dengan partai Islam lama itu, tak satu pun masuk “papan atas”. Termasuk PKB, yang kelahirannya “dibidani” NU dan PAN yang kemunculannya diinisiasi tokoh-tokoh Muhammadiyah, sekalipun kedua partai ini tidak lagi menyatakan dirinya sebagai partai Islam.

PBB yang kelahirannya di awal era reformasi juga diinisasi sebagian eskponen Masyumi lama bahkan sejak tiga pemilu terakhir gagal lolos ke Senayan. Pembubaran Masyumi enam dekade lalu dan proyek “deislamisasi politik” atau “depolitisasi Islam” selama 32 tahun Orde Baru sungguh memukul dan memecah eksistensi politik Islam, khususnya sayap “modernis”, yang pengaruhnya sangat terasa sampai sekarang.

Memang PPP, sebagai sisa proyek politik Islam Orde Baru masih bisa eksis. Namun apakah ke depan partai berlambang Ka,bah ini masih bisa mempertahankan raison d’ etre-nya? Hasil pemilu 2019 lalu justru menunjukkan hasil terburuk PPP sepanjang sejarahnya. Partai ini nyaris gagal ke Senayan.

Selanjutnya PKS sebagai partai yang lahir dari “rahim” reformasi ternyata pamorya juga naik turun. PKS bertahan sebagai partai “papan tengah” saja. Walaupun dianggap memiliki organisasi yang solid dan kader militan, namun dengan kehadiran Partai Gelora menunjukkan partai “dakwah” tersebut juga tidak imun dari perpecahan, sebagai salah satu masalah pelik partai pasca Orde Baru.

Sebab utama lainnya, banyak aktivis Islam yang punya “tali darah” dengan spektrum Islam politik lama justru memilih mendirikan dan bergabung dengan partai non-keagamaan, seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, Hanura, Perindo dan PSI.

Sebagian kecil bahkan ke PDIP. Peran politik mereka tak hanya mencerminkan perubahan orientasi politik umat Islam, tetapi juga menggerus basis-basis pendukung partai Islam.

Fusi Partai

Bagaimana mungkin menyatukan semua partai Islam yang beragam tersebut di tengah perubahan “zeitgeist” (jiwa zaman)? Memang kalau menyimak gejala perpolitikan nasional dewasa ini khususnya dua Pilpres terakhir, kesannya semua elemen Islam politik yang ada bisa saja disatukan.

Apa yang dalam batas tertentu dianggap sebagai rivalitas kubu “Islamis” dan “nasionalis” sebagai perwujudan persaingan “politik identitas” yang kuat dalam Pilpres lalu bisa saja kemudian dianggap sebagai pijakan awal untuk merintis pembentukan kesatuan-kesatuan politik besar.

Namun tentu saja hal itu masih merupakan gejala dini, permukaan dan temporer sekali. Sebab karakter pokok partai-partai dan politisi yang ada, termasuk partai dan politisi Islam, adalah pragmatisme tinimbang idiologi yang “ketat”.

Alih-alih menyatukan semua partai Islam, yang sering dan nampaknya terus berulang justru saling silang kepentingan politik jangka pendek yang berangkat dari realitas makin kaburnya perbedaan platform dan idiologi partai-partai politik yang ada.

*Dosen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

The post Pasang Surut Politik Islam appeared first on Langgam.id.

Walaupun ada upaya-upaya hegemoni makna sebagai wujud “mitologisasi” Pancasila, seperti dilakukan anggota DPR yang mengajukan RUU Haluan Ideologi Pancasila dan kemudian “dikoreksi” dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila beberapa waktu lalu, namun pada saat yang sama muncul arus balik yang menentangnya.

Mereka yang menentang hegemoni pemaknaan Pancasila tidak hanya golongan “Islamis”, yang antara lain mencurigai adanya upaya-upaya “pemerasan” dasar negara di balik manuver elit politik, tetapi juga kaum “rasionalis” yang mengkhawatirkan kembalinya proses mitologisasi ideologi negara hanya untuk kepentingan politik semata sebagaimana pernah dilakukan dua rezim otoritarian dalam sejarah Indonesia: Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan Orde Baru (1966-1998).

 Sejarah Pancasila

Menyimak sejarah, Pancasila yang kita kenal sekarang secara konseptual adalah hasil rumusan lima dasar negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD ini sudah berbeda dengan rumusan-rumusan dasar negara yang mengemuka pada sidang BPUPK 1 Juni 1945 maupun Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Istilah Pancasila sendiri pertama kali dimunculkan dalam sidang BPUPK itu, ketika beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno menyampaikan pidato tentang pokok pikiran dasar negara. Soekarno sendiri tampil di sesi pamungkas, seolah meramu pendapat-pendapat sebelumnya.

Momen itu terjadi pada 1 Juni 1945 yang belakangan diperingati sebagai Hari Lahirnya Pancasila. Namun pidato itu dan pembahasannya belum bersepakat mengenai sila-sila dasar negara.

Barulah 22 Juni 1945 Panitia Sembilan menyepakati isi (rancangan) Pembukaan UUD yang alinea terakhirnya mencantumkan lima dasar negara: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dan Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia.

Ternyata rumusan “tujuh kata” dalam sila pertama itu menimbulkan keberatan di kalangan tokoh komunitas non-Muslim dari kawasan Timur yang notabene “mengancam” tidak bergabung dalam negara Indonesia yang akan dibentuk. Situasinya tentu menjadi rumit.

Pada saat seperti itulah, Bung Hatta membujuk tokoh-tokoh Islam untuk legawa menghilangkan perkataan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya dengan “Ketuhanan yang Maha Esa” saja. Akhirnya, dengan jiwa pengorbanan dan “demi persatuan yang bulat”, tokoh-tokoh Islam yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, dan lainnya bersedia menghilangkan “tujuh kata” itu.

Mereka (dalam bahasa Hatta) menginsyafi bahwa dalam negara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, tiap-tiap peraturan dalam kerangka syariat Islam yang hanya mengenai orang Islam dapat dimajukan sebagai rencana undang-undang ke DPR, yang setelah diterima DPR akan mengikat umat Islam Indonesia (Hatta, 2011: 97).

Pada akhirnya lima butir dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila sebagai norma bernegara yang kita kenal sampai sekarang, sekalipun dalam perjalanan sejarahnya terutama hingga dekade 1950-an muncul lagi dinamika aspirasi yang kembali menggugat penghapusan “tujuh kata” itu.

Pelaksanaan Pancasila

Masalah utama Pancasila kemudian bukan lagi pada normanya, tetapi tafsiran dan pelaksanaannya. Setiap rezim seolah punya tafsiran sendiri sesuai kepentingan kekuasaannya. Pada zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965), negara tak hanya mengakomodir Komunisme (dalam konsepsi Nasakom) yang ajarannya bertentangan dengan Pancasila, tapi kelima sila dasar negara itu malah coba diperas-peras menjadi “Trisila” dan “Ekasila” (Kuntowijoyo, 2002: 201).

Pada masa Orde Baru (1966-1998), penyimpangan Pancasila lebih sistemik lagi. Rezim Soeharto memang penyelamat Pancasila setelah menumpas gerakan makar PKI tahun 1965 dan menjadikannya sebagai partai/ideologi terlarang lewat TAP MPRS No 25 Tahun 1966.

Namun yang berkembang kemudian hegemoni tafsir atas Pancasila yang justru mendiskreditkan kelompok-kelompok kritis sebagai anti-Pancasila. Otoritarianisasi Pancasila ini bahkan kemudian membawa implikasi serius.

Aneka kebijakan penguasa dan implikasinya, seperti maraknya KKN, justru mencerminkan penyimpangan serius terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Pada era reformasi penguasa tak bisa lagi serta merta memonopoli pemaknaan atas Pancasila, tapi tak berarti akar persoalannya benar-benar sudah selesai. Pada tataran abstrak memang seolah tak ada lagi hubungan konfliktual agama dan Pancasila, tapi pada tataran praksis-politik persoalannya menjadi ruwet.

Lagi-lagi dalam konteks ini saling silang kepentingan politik sering mengaburkan kesepakatan politik para pendiri negara kita.

Mungkin saja elit politik pada dewasa ini menganggap bahwa sebuah RUU diperlukan untuk lebih menjamin implementasi nilai-nilai Pancasila, umpamanya di bidang perekonomian, yang selama ini dianggap sudah melenceng jauh dari nilai dasar bernegara kita.

Tapi problemnya ikhtiar “pembumian” nilai-nilai dasar bernegara itu sering ambyar karena diblokir kepentingan-kepentingan sempit yang dilandasi pemikiran-pemikiran “kerdil” yang justru memancing riak-riak dan pertentangan yang menyita energi bangsa.

*Dosen Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

The post Dialektika Pancasila appeared first on Langgam.id.

“Semoga Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” kata Puan. Pernyataan politik, Rabu (2/9), pada momen mengumumkan pasangan calon yang direkomendasikan maju di Pilkada 2020 Sumatra Barat yakni politikus Demokrat Mulyadi dan Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni, telah meletupkan api kecil yang jika ditakar melukai sanubari orang minang.

Api semakin membesar, tatkala Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membumbuinya, dengan mengaku bertanya-tanya mengapa PDIP masih sulit memenangkan Pilkada di Sumbar. Meskipun, kata dia, PDIP sudah mulai memiliki kantor DPC dan DPD di Bumi Minangkabau itu. “Saya pikir kenapa ya, rakyat di Sumbar itu sepertinya belum menyukai PDI Perjuangan,” bilang Megawati, sebagaimana dicuplik dari tempo.co.

Meski segala klarifikasi dilakukan oleh petugas partai PDI Perjuangan, namun luka telah meruyak. Sehingga beragam narasi dari pelbagai sudut pandang pun telah banyak bermunculan untuk obat menyembuhkan luka itu.

Baca Juga: Pengamat: Pernyataan Puan Soal Pancasila Bentuk Kekecewaan Kalah di Sumbar

Banyak cara untuk menyembuhkan luka, salah satunya mengkaji kembali ihwal Pancasila itu sendiri; duri yang melukai itu.

Ditarik ke belakang, masa peralihan dari Belanda ke Jepang tahun 1942, datuk Puan, Sukarno alias Bung Karno, berada di Sumatra Barat selama lima bulan. Kisaran waktunya dari Februari 1942 hingga Juli 1942.

Selama itu pula, Bung Karno memanfaatkan waktu bertandang ke sana ke mari, bertemu dengan rakyat dan tokoh yang dipandang punya pengaruh untuk merajut nasionalisme.

Alkisah, Bung Karno berkunjung ke Perguruan Darul Funun el Abbasiyah (DFA) di Puncakbakuang, Padang Japang, yang didirikan Syekh Abbas Abdullah.

Dalam pertemuan singkat itu, Syeikh Abbas memberi wejangan kepada Bung Karno soal bentuk negara yang ideal jika sudah berdiri sendiri.

“Bung Karno berkunjung ke madrasah Darul Funun, dengan tujuan meminta saran kepada Syeikh Abbas Abdullah tentang apa sebaiknya bagi negara Indonesia yang akan didirikan kelak, bila kemerdekaan benar-benar tercapai. Dalam hal ini Syeikh Abbas menyarankan negara yang akan didirikan kelak haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” tulis Muslim Syam dalam Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat, terbitan Islamic Centre Sumatera Barat tahun 1981.

Syekh Abbas, yang dikenal dengan sebutan Buya (Syeikh) Abbas Padang Japang, menambahkan kalau konsep Ketuhanan diabaikan, revolusi tidak akan membawa hasil yang diharapkan.

Fachrul Rasyid HF, yang turut menulis dalam buku tersebut, mengatakan tidak banyak orang tahu pembicaraan mereka berdua sebelum Buya Abbas mengungkapkannya tiga hari kemudian. “Di hadapan guru dan siswa DFA, usai salat Jumat di Masjid al-Abbasyiah. Syekh Abbas mengatakan kedatangan Bung Karno ke DFA untuk membicarakan konsep dasar-dasar dan penyelenggaraan negara,” ujar Fachrul menirukan kembali cerita yang dia dapat dari keluarga Syekh Abbas dan masyarakat setempat.

“Persisnya, Syekh Abbas menyarankan bahwa negara harus berdasar ketuhanan.”

Darul Funun merupakan madrasah yang cukup berpengaruh berkat kebesaran dua syeikhnya, yakni Syeikh Abbas Padang Japang dan Syekh Mustafa Abdullah.

Baca Juga: Syekh Abbas Abdullah dan Syekh Mustafa: Ulama Bersaudara, Pejuang dari Padang Japang

Kebesaran kedua syekh yang bersaudara ini membuat Sukarno merasa perlu ke Padang Japang, setelah bebas dari pembuangan di Bengkulu. Bukti mesranya hubungan Bung Karno dengan dua ulama tersebut berjejak dalam selembar dokumentasi foto yang diambil Said Son.

Syekh Abbas dan Syekh Mustafa adalah murid ulama Minangkabau terkemuka di Mekah, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Abbas juga kawan dekat Syekh Abdul Karim Amarullah atau Inyiak Rasul. Bersama Abdullah Ahmad dan beberapa ulama lainnya, Syekh Abbas mendirikan nama madrasah yang sama yakni Madrasah Sumatra Thawalib.

Tahun 1930, Syekh Abbas mengubah Sumatra Thawalib di Padang Japang menjadi DFA karena menolak bergabung dengan Persatuan Muslimin Indonesia (Permi). Syekh Abbas sendiri kala itu bukan sekadar ulama melainkan juga panglima jihad Sumatra Tengah. Pasukan jihad ini didirikan DFA sebagai basis perjuangan menghadapi Belanda. Anggotanya adalah Hizbul Wathan dan Laskar Hizbullah.

Sementara sekolah tetap menjadi basis menggapai dan mengisi kemerdekaan.

“Wajar Sukarno menemui Syekh Abbas karena dia bukan saja ulama tapi panglima perang,” tukas Fachrul, wartawan senior di Sumatra Barat, tempo hari.

Bung Karno bertolak dari Padang menuju Jakarta di bulan Juli 1942. Selanjutnya, sebagaimana yang kita ketahui, dia menjadi lakon jelang Indonesia memerdekakan diri pada 17 Agustus 1945. Bung Karno, lalu Bung Hatta yang berasal dari tanah Minang, menjadi duo yang didaulat sebagai proklamator Indonesia.

Kemerdekaan sudah terasa di depan mata. Segala persiapan pun dilakukan, utamanya mengenai ideologi dasar bagi negara Indonesia.

Pada 1 Juni 1945, Sukarno berpidato di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dia mengajukan lima prinsip sebagai dasar negara Indonesia: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan.

Kelak pidato bersejarah itu dijadikan patokan sebagai hari lahir Pancasila.

Konsep Ketuhanan yang ditempatkan pada prinsip kelima oleh Bung Karno akhirnya menjadi sila pertama dengan modifikasi menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumusan Panitia Sembilan.

Menurut Charles Simabura, dosen ilmu tata negara Universitas Andalas, dalam sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, semua anggota memberi usul. Hampir semua menawarkan konsep Ketuhanan.

Menurutnya, konsep Ketuhanan yang diusulkan terutama dari golongan agama lebih kongkret lagi yakni Ketuhanan dan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya.

Dalam konteks ide Ketuhanan yang ditawarkan Bung Karno, datangnya bisa saja pergaulan dengan ulama lain, namun sejarah mencatat, Buya Abbas pernah mengucap untuk Bung Karno.

Pancasila merangkum 5 konsep yang menjadi pilar ideologis bangsa Indonesia. Dari 5 sila, selain Ketuhanan, menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman sila ke-4 juga berasal dari alam minangkabau.

“Bung Karno (Sukarno-red) bahkan mengunjungi langsung dan berdialog dengan berbagai tokoh dari tanah Minangkabau, saat perumusan nilai-nilai dasar negara Pancasila ini. Salah satu butir Pancasila yang berasal dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Minangkabau, terangkum dalam Sila ke-4 yang berbicara tentang musyawarah dan mufakat,” ungkap Alex dalam pernyataan tertulis, Kamis (3/9/2020).

Baca Juga: Penjelasan Ketua DPD PDIP Sumbar Soal Pernyataan Puan Maharani

Alex berharap, masyarakat Sumatra Barat memahami suasana kebathinan rapat internal partai yang digelar secara terbuka itu.

“Ranah Minang adalah bumi Pancasila. Tidak mungkin memisahkan Pancasila dan Minangkabau beserta tokoh-tokohnya terhadap perjalanan bangsa ini,” tegas Alex.

The post Sukarno Beroleh Poin Terpenting Pancasila Kala Bertandang ke Limapuluh Kota appeared first on Langgam.id.

Walaupun disampaikan dalam konteks pemberian dukungan PDIP kepada salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Sumbar 2020, namun pernyataan Puan tersebut terlanjur menjadi “bola panas” yang tentu dapat mempengaruhi pamor dan elektabilitas cagub-cawagubnya sendiri.

Sekalipun sudah diklarifikasi, namun kalau dilihat secara substansial, pernyataan cucu Bung Karno itu memang seolah mewakili persepsi dan pandangan petinggi partai banteng itu terhadap masyarakat Sumbar.

Persepsi itu bisa jadi dibangun atas pembacaan terhadap sejarah, tetapi sangat mungkin didasarkan pada kekecewaan makin anjloknya pamor PDIP, bahkan Jokowi, di ranah Minang dalam dua pemilu terakhir.

PRRI

Kalau suatu pendapat dibangun atas pembacaan terhadap sejarah, tentu orang bisa berdebat. Apakah yang mendasari pandangan bahwa satu kelompok masyarakat bisa dikatakan kurang Pancasilais dan yang lain lebih Pancasilais? Apakah misalnya karena masyarakat Sumbar dulu pernah mendukung pemberontakan PRRI? Apakah pertanyaan sama juga bisa diajukan misalnya untuk daerah-daerah lain yang di masa lalu pernah “berselisih” dengan pemerintahan nasional?

Kalau membaca sejarah tentu tidak bisa sepotong-sepotong. Kontribusi Minang dalam sejarah Republik tentu siapa yang bisa bantah. Sepertiga anggota Panitia Sembilan; satu dari dua proklamator RI; dan bahkan ibu negara pertama (nenek Puan sendiri) adalah putra-putri asal Sumbar atau keturunan Minang.

Belum lagi sumbangan selama Revolusi Fisik dan momen kembali ke negara kesatuan awal 1950-an. Semua itu tinggal dibaca kembali karena sudah termaktub dalam kitab-kitab sejarah resmi maupun laman-laman informasi di dunia maya.

Memang kalau melihat sejarah PRRI yang berpusat di Sumbar akhir 1950-an, kesannya tidak Pancasilais, separatis, pembangkangan dan seterusnya. Namun kalau disimak latar belakangnya, PRRI dan juga Permesta (di Sulawesi Utara) awalnya adalah suatu gerakan koreksi terhadap pelanggaran Pancasila itu sendiri, walaupun pada ujungnya gerakan bercorak politik-militer itu tergelincir dan bahkan sangat mengancam integrasi bangsa sehingga militer pun menumpasnya.

Politik Mutakhir

Namun memang sangat mungkin pandangan “Pancasialistik” di atas didasarkan pada perkembangan sosial politik mutakhir di Sumbar. Hal itu bisa dipahami juga. Termasuk hasil beberapa survei, seperti Maarif Institute tahun 2017 dan Balitbang Kemenang tahun 2018, yang menyimpulkan Sumbar termasuk daerah dengan tingkat toleransi yang mencemaskan.

Masyarakat Sumbar, terutama generasi mudanya, rupanya tidak imun dari potensi terpapar pandangan radikal dan intoleran.

Tidak hanya itu, jangan-jangan pandangan “nasionalistik” itu didasarkan pada rangkaian “gosip” di media sosial yang mengatakan daerah ini adalah salah satu basisnya kelompok-kelompok dengan pandangan politik atau tepatnya religio-politik yang berseberangan dengan golongan pemerintah berkuasa di pusat dalam enam tahun terakhir.

Walaupun perkembangan sosio politik mutakhir tidak bisa diabaikan, bahkan harus menjadi catatan bagi semua elite pemimpin daerah (terutama calon gubernur-wakil gubernur) saat ini, namun siapapun tentu tidak bisa pula menggeneralisir dan membuat kesimpulan yang seolah baku.

Dalam konteks itu, salah satu pertanyaan yang mesti dijawab lebih jauh: sejauh mana penguatan isu politik identitas (bercorak politik keagamaan) mempengaruhi pamor dan elektabilitas partai-partai di sejumlah daerah (termasuk Sumbar) belakangan ini dan bagaimana dampaknya pada peradaban sosial politik kita?

Bagaimanapun, kita tak serta merta bisa menghubungkannya dengan kadar nasionalistik masyarakat suatu daerah dibandingkan daerah lain hanya karena sejumlah pelajar, mahasiswa atau mungkin guru-gurunya memiliki pandangan yang dianggap intoleran.

Apalagi, kalau persepsi siapa lebih Pancasilais semata didasarkan pada hasil perkembangan politik mutakhir yang terpolarisasi, sekalipun diwarnai kontestasi “politik identitas” yang seakan menafikan bangunan negara Pancasila kita.

Apapun, komentar-komentar elit yang tidak bijak di pusat maupun respon reaktif dan impulsif di daerah, termasuk politisi “oposisi” yang berkepentingan dengan Pilkada saat ini, tentu dapat mempertajam polarisasi dan antagonisme dalam masyarakat politik kita.

Kalau hal ini terus menggejala dan dipelihara tentu menjadi kurang sehat bagi pertumbuhan peradaban demokrasi maupun kohesi sosial kebangsaan kita ke depan.

*Dosen Ilmu Sejarah Universitas Andalas

The post Sumbar, Pancasila dan Pilkada appeared first on Langgam.id.