Pengakuan negara atas pengorbanannya masih menggantung, meski jalan-jalan di Padang, Payakumbuh, dan Tanah Datar telah diabadikan dengan namanya. Selain itu, faktor gugur di medan juang mestinya sudah menjadi syarat mutlak untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Chatib Sulaiman.

Chatib Sulaiman gugur di medan juang saat mempertahankan kemerdekaan. Pada masa Agresi Militer Belanda II (1948-1949), ia menjadi garda terdepan dalam meracik sistem pertahanan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bawah Syafruddin Prawiranegara. 

Tanpa ada latar belakang keluarga militer, Chatib menjadi pemimpin laskar rakyat yang beredar di setiap desa, merencanakan perlawanan gerilya, dan menjaga api perjuangan tetap menyala di Sumbar.

Puncaknya pada 15 Januari 1949: saat memimpin rapat strategis di Lurah Kincia, Situjuah Batua, Lima Puluh Kota untuk melancarkan serangan balik ke Belanda yang menduduki Payakumbuh saat itu.

Namun di tengah rapat, para penjajah menyergap. Dalam tragedi itu Chatib gugur usai dadanya ditembus peluru prajurit Belanda.

Simak kisah lengkapnya di teras.id/langgam.id

The post Kisah Chatib Sulaiman yang Belum Jadi Pahlawan Nasional appeared first on Langgam.id.

Dalam upacara penganugerahan di Istana Negara itu, Soeharto mendapat status pahlawan nasional di bidang perjuangan dan politik. “Soeharto menonjol sejak era kemerdekaan sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta. Soeharto memimpin pelucutan senjata Jepang di Kota Baru pada 1945,” begitu narasi pendek yang diucapkan pemandu upacara.

Memang sejak awal masyarakat sudah terbelah menyikapi status kepahlawanan Soeharto. Pihak yang mendukung mengingatkan jasa besar Soeharto semasa menjadi Presiden, khususnya dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Untuk hal ini, kalau didaftar, memang cukup panjang. Mulai proyek SD Inpres, pemberantasan buta huruf, keluarga berencana, pembangunan infrastruktur hingga swasembada pangan.

Namun mereka yang kontra menilai Soeharto tidak layak dijadikan pahlawan nasional. Ia adalah diktator yang tidak hanya telah membungkam demokrasi, tetapi juga terkait dan mesti bertanggungjawab atas banyak kasus pelanggaran HAM dan bahkan kejahatan kemanusiaan, termasuk pembunuhan massal terhadap mereka yang dituduh komunis pasca G30S. Dalam hal ini, Soeharto seringkali dibandingkan dengan beberapa diktator dunia lainnya seperti Idi Amin (Uganda), Pol Pot (Kamboja), dan Josef Stalin (Uni Soviet).

Soeharto juga dianggap terkait dan terlibat dalam kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang bahkan melibatkan keluarganya. Gerakan reformasi yang menuntutnya mundur dari jabatan presiden pada tahun 1998 antara lain karena alasan KKN. Perihal tuduhan sebagai pemimpin kleptokrat, Soeharto disejajarkan dengan pemimpin korup dunia lainnya, seperti Ferdinand Marcos (Filipina), Mobutu Sese Seko (Kongo), Sani Abacha (Nigeria), Slobodan Milosevic (Serbia), dan Bashar Al Assad ( Suriah).

Keputusan Politik

Polemik seputar kepahlawanan Soeharto tentulah mencerminkan dinamika pluralitas pendapat dan pemahaman masyarakat Indonesia tentang peran kesejarahannya, khususnya selama menjadi presiden. Memimpin negara sebesar Indonesia selama 32 tahun dengan “tangan besi” sudah tentu banyak kebijakan dan perilaku kekuasaannya menimbulkan pro dan kontra, tidak hanya pada masanya, tetapi juga periode-periode setelahnya.

Hal serupa sebenarnya juga bisa berlaku untuk tokoh-tokoh besar lainnya. Asumsinya, tokoh dengan kekuasaan yang sangat besar dan apalagi nyaris tanpa kekuatan kontrol-pengimbang, tak hanya memiliki jasa yang besar, tetapi sering juga disertai dosa-dosa yang besar. Sebelumnya dan sampai sekarang, kurang apa silang pendapat dan pemahaman tentang kebijakan dan perilaku kekuasaan Presiden Sukarno khususnya di masa Demokrasi Terpimpin, namun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di era reformasi menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Jasa-jasa Bung Karno, termasuk  sebagai proklamator kemerdekaan, lebih ditonjolkan, sekalipun tidak melupakan kesalahan-kesalahannya.

Bagaimanapun pemberian gelar pahlawan nasional merupakan keputusan politik yang tidak hanya bersifat subyektif dari pemerintah berkuasa, tetapi juga dapat menjadi suatu simbol integrasi nasional (obyektif). Di masa SBY juga, mantan Perdana Manteri Mohammad Natsir dan Ketua PDRI Syafruddin Prawiranegara yang notabene kemudian terlibat “pemberontakan” PRRI dan pada masanya menjadi “musuh“ politik pemerintah (Sukarno), juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Selain itu, mempahlawankan tokoh-tokoh besar yang sebelumnya sudah dilekatkan “baju tebal” juga dapat mencerminkan watak bangsa sendiri yang dalam batas tertentu mungkin tidak mudah dipahami.

Dulu ketika mantan Perdana Menteri Sutan Sjahrir meninggal dalam kondisi sangat miris dengan status tahanan (dipenjara tanpa pengadilan) rezim Demokrasi Terpimpin dan Sukarno langsung memberinya gelar pahlawan nasional, peristiwa “aneh bin ajaib” itu tentu tidak bisa dipahami dengan pendekatan politik “garis lurus.” Mungkin demikian juga kini ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan kehormatan tertinggi secara simultan kepada Soeharto, Marsinah dan juga Gus Dur, suatu cara pandang “hitam putih” tentu juga tidak bisa dipakaikan.

*Israr Iskandar, dosen sejarah FIB Unand

The post Soeharto, Pahlawan Nasional dan Perilaku Kekuasaan appeared first on Langgam.id.

Kendati demikian, anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, M. Fajar Rillah Vesky, yang berasal dari Situjuah Batua: tempat Chatib Sulaiman gugur ditembak mati tentara Belanda pada 15 Januari 1949, tetap yakin dan optimis, Chatib Sulaiman masih berpeluang ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Alasannya, Chatib Sulaiman, sudah dinyatakan Ketua Dewan Gelar dan Tanda Jasa Kehormatan Fadli Zon, memenuhi syarat ditetapkan jadi pahlawan.

“Walau tahun ini, Chatib Sulaiman, baru masuk daftar 40 calon pahlawan yang diajukan Kemensos kepada Dewan Gelar. Tapi kita masih yakin, putra Sumpu, Singkarak, Tanahdatar, yang bertumbuh di Pasa Gadang, Kota Padang, dan memulai debut perjuangan kemerdekaan Indonesia dari Bukittinggi serta Padangpanjang , pada waktunya nanti, bakal ditetapkan jadi pahlawan nasional. Apalagi, Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar sudah menyatakan, 40 nama yang diserahkan Kemensos, semuanya telah memenuhi syarat,” kata Fajar Rillah Vesky.

Fajar Vesky menyebut, sebelum menjabat Ketua Dewan Gelar dan Tanda Jasa Kehormatan, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, telah menunjukkan perhatiannya terhadap perjuangan Chatib Sulaiman. “Ketika bertemu, Desember 2024 lalu di Situjuah Limo Nagari, Pak Fadli Zon, sempat bertanya kepada kami, perihal Chatib Sulaiman, yang belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ini juga beliau singgung saat menyapa keluarga Chatib Sulaiman, yang hadir dalam peresmian Museum Bela Negara pada bulan yang sama di Kototinggi,” ujar Fajar Vesky.

Sebelumnya, Fajar Vesky saat diwawancarai RRI Pro 1 Bukittinggi dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan, Senin pagi (10/11/2025), dengan tegas menyatakan, bahwa pengusulan Chatib Sulaiman sebagai pahlawan nasional, bukanlah pergerakan individu ataupun kelompok tertentu. Bukan pula hanya sekadar aspirasi dari masyarakat Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota. Namun, merupakan perjuangan kolektif, sekaligus harapan bersama dari pemerintah daerah dan berbagai komponen masyarakat Sumatera Barat.

Menurut Fajar, pengajuan Chatib Sulaiman sebagai pahlawan nasional sudah berlangsung sejak 2016 silam. Chatib Sulaiman diusulkan sebagai pahlawan oleh Pemko Padangpanjang, semasa Padangpanjang dipimpin Wali Kota Padang saat ini, Fadly Amran. Usulan Pemko Padangpanjang itu didukung Pemprov Sumbar, semasa dipimpin Profesor Irwan Prayitno. Dan didukung pula kalangan akademisi. Seperti Profesor Gusti Asnan, Profesor Siti Fatimah, Dr Wannofry Samri, Fikruf Hanif Sofyan, dll.

Ketika Buya Mahyeldi Ansharullah menggantikan Profesor Irwan Prayitno, Buya Mahyeldi juga mendukung pengajuan Chatib Sulaiman sebagai pahlawan nasional. Usulan dari Pemko Padangpanjang dan Pemprov Sumbar ini, juga didukung secara resmi oleh Pemkab Limapuluh Kota semasa dipimpin Bupati Irfendi Arbi, Pemko Payakumbuh semasa dipimpin Wali Kota Riza Falepi, dan Pemkab Tanahdatar yang saat itu sudah dipimpin Bupati Eka Putra,

“Beberapa hari lalu, kami juga diskusi dengan anggota TP2GD Sumbar, Pak Hasril Chaniago, yang ikut merekomendasikan nama Chatib Sulaiman, Rahmah Elyunisyyah, dan Syekh Sulaiman Arrasuli, sebagai Pahlawan Nasional kepada TP2GN. Menurut wartawan dan penulis buku ini, ketiga tokoh yang diusulkan dari Sumbar, pada momennya nanti, akan ditetapkan sebagai pahlawan karena sudah memenuhi syarat,” kata Fajar Vesky.

Persoalannya, kata Fajar.Vesky mengutip Hasril Chaniago, “waiting list” atau “daftar tunggu” pahlawan nasional yang memenuhi syarat, kelewat banyak. Tahun ini, jumlah awalnya adah 40 orang. Belakangan, bertambah lagi menjadi 49 orang. Ini tentu akibat tahun 2024 lalu, tak satupun pahlawan nasional yang diumumkan.

“Kalau tahun ini ditetapkan sepuluh pahlawan. Tentu, tahun depan, masih ada 39 nama yang menunggu antrian. Belum lagi, ada usulan baru dari masing-masing provinsi. Ini semua, nantinya bergantung kepada Dewan Gelar dan Tanda Jasa Kehormatan. Serta, bergantung kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam konteks ini, sesuai tema Hari Pahlawan 2025, kita ajak seluruh komponen terus bergerak, melanjutkan perjuangan,” pungkas Fajar Rillah Vesky. (*/Yh)

The post Chatib Sulaiman Tak Kunjung Pahlawan, Harapan Sumbar Kini Tertumpang ke Dewan Gelar appeared first on Langgam.id.

Rahmah El Yunusiyyah dianugerahi gelar Pahlawan Nasonal atas jasa besarnya dalam perjuangan dan pengembangan pendidikan Islam di Sumatra Barat (Sumbar), khususnya bagi kaum perempuan.

Selain Rahmah El Yunusiyyah, pemerintah juga menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada sembilan tokoh lainnya. Yaitu, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari Jawa Timur, Jenderal Besar TNI H M Soeharto dari Jawa Tengah, Marsinah dari Jawa Timur.

Kemudian, Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja dari Jawa Barat, Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dari Jawa Tengah, Sultan Muhammad Salahuddin dari Nusa Tenggara Barat, Syaikhona Muhammad Kholil dari Jawa Timur, Tuan Rondahaim Saragih dari Sumatera Utara, dan Zainal Abidin Syah dari Maluku Utara.

Untuk gelar Pahlawan Nasional bagi Rahmah El Yunusiyyah diterima oleh Fauziah Fauzan El Muhammady selaku ahli waris sekaligus Pimpinan Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang. Fauziah didampingi Ketua Yayasan Rahmah El Yunusiyyah Nadirman Haska.

Dilansir dari laman Facebook Kominfo Padang Panjang, Fauziah menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas penghargaan ini.

“Bunda Rahmah adalah pendiri pesantren puteri pertama di Indonesia, yang berdiri pada 1 November 1923. Murid pertamanya adalah Bunda Rasuna Said yang juga telah lebih dulu dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Dan hari ini, gurunya pun mendapatkan penghargaan yang sama dari Pemerintah Republik Indonesia,” terangnya.

Fauziah mengungkapkan bahwa Bunda Rahmah bukan hanya tokoh pendidikan, tetapi juga pejuang kemerdekaan.

“Beliau turut merintis terbentuknya tentara rakyat di Padang Panjang dan sekitarnya, yang kemudian menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jadi, beliau juga berkontribusi langsung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan,” bebernya.

Fauziah menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, atas penghargaan tersebut.

“Insya Allah, perjuangan dan keteladanan Bunda Rahmah akan terus menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Dari semangat beliau, semoga lahir kembali para pejuang dan pahlawan bangsa dimasa depan,” tutur Fauziah.

Terpisah, Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis menyampaikan rasa bangga atas penghargaan yang diberikan kepada tokoh besar asal Kota Serambi Mekkah tersebut.

“Bunda Rahmah adalah sosok yang mengharumkan nama Padang Panjang, bahkan Indonesia. Beliau membuktikan bahwa perempuan mampu menjadi pelopor perubahan melalui pendidikan,” ucapnya.

Hendri mengatakan bahwa Pemko Padang Panjang akan terus meneladani semangat perjuangan Bunda Rahmah dalam membangun generasi yang berilmu dan berakhlak.

“Kami merasa bangga sekaligus terinspirasi untuk melanjutkan perjuangan beliau melalui pendidikan dan pembangunan karakter generasi muda,” ujarnya. (*/y)

The post Kata Ahli Waris Usai Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Rahmah El Yunusiyyah appeared first on Langgam.id.

Gelar pahlawan nasional ini diberikan sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Masyarakat Sumbar tentunya bangga, Sumbar kembali menambah jumlah pahlawan nasional. Apalagi tahun ini diberikan kepada tokoh perempuan Rahmah El Yunusiyyah,” ujar Kepala Dinas Sosial Sumbar Syaifullah saat dihubungi, Senin 10 November 2025.

Ia menyebutkan, tahun ini ada tiga nama penerima gelar pahlawan yang diusulkan Pemprov Sumbar lolos hingga Presiden Prabowo. Selain Siti Rahma Yuliansyyah, Chatib Sulaiman dan Syekh Sulaiman Arrasuli.

“Harapan kita awalnya semua yang diusulkan dapat, tapi kita tetap bersyukur tahun ini ada satu dari Sumbar yaitu Rahmah El Yunusiyyah,” katanya.

Syaifullah menyebutkan beberapa pertimbangan pemerintah daerah mengusulkan Rahmah El Yunusiyyah sebagai pahlawan. Pertama terlibat dalam perjuangan melawan Belanda, mulai dari sebelum kemerdekaan hingga masa PDRI saat agresi militer.

Kedua, sambung Syaifullah, dedikasi Rahmah El Yunusiyyah dalam pendidikan dengan mendirikan sekolah pertama khusus untuk perempuan yaitu Diniyyah Putri Padang Panjang. 

Ia berharap pemberian gelar pahlawan nasional ini menjadi momentum untuk kembali meneladani sosok Rahmah El Yunusiyyah. Terutama dedikasinya terhadap pendidikan. (fx)

The post Gelar Pahlawan Nasional Rahmah El Yunusiyyah, Pemprov: Sebuah Kebanggaan, Tokoh Perempuan  appeared first on Langgam.id.

Kepatutan Rahma mendapat gelar Pahlawan Nasional sepintas disebutkan oleh protokoler dalam agenda pengumuman Pahlawan Nasional tahun 2025. Rahma dikatakan berasal dari Sumatra Barat. Ia pahlawan bagian perjuangan pendidikan Islam. Rahma juga disebutkan adalah ulama, pendiidk, dan pejuang kemerdekaan, dimana dedikasi paling menonjol mempelopori pendidkan perempuan Islam di Indonesia.

Nah, siapa Rahma dan seperti apa perjuangan serta dedikasi semasa hidup. Langgam.id menurunkan biodata singkat Rahma El Yunusiyah yang ditulis jurnalis cum sejarawan Hasril Chaniago. Naskah ini pun menjadi fragmen Ensiklopedia Tokoh 1001 Orang Minang yang terbit tahun 2023 silam. Berikut biodata lengkap Rahma sebagai ditulis Hasril Chaniago.

Rahmah El Yunusiyah (ejaan lama: Rahmah El Joenoesijjah) adalah pendiri dan pemimpin Madrasah Diniyah Putri Padang Panjang, dijuluki juga “Kartini Pendidikan Islam” dan “Ibu Pendidikan Indonesia”. Warisannya, sekolah putri yang telah berumur hampir satu abad, tetap eksis hingga saat ini dan telah melahirkan banyak alumni yang sukses di berbagai bidang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan Malaysia.

Dilahirkan di Padang Panjang pada tanggal 29 Desember 1900, Rahmah adalah anak bungsu dari lima bersaudara. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Yunus, seorang qadi di Nagari Pandai Sikek, sedangkan ibunya bernama Rafi’ah. Kakeknya Imanuddin adalalah ahli ilmu falak dan seorang pemimpin Tarikat Naqsyabandiyah yang terkenal dan turut berjasa memberantas bid’ah dan khurafat dan tempat-tempat keramat di Minangkabau pada masa itu.

Rahmah dididik dan dibesarkan dalam keluarga Islam yang berpikiran maju pada zamannya. Kakak lelakinya, Zainuddin Labay El Yunusy (1890-1924), adalah seorang ulama muda dan tokoh pendidikan Islam pembaharu yang mendirikan Perguruan Diniyah School Padang Panjang.

Rahmah sudah menjadi anak yatim dalam usia balita karena ditinggal mati ayahnya. Ia diasuh dan dibesarkan oleh ibu serta kakak-kakaknya. Ketika berumur 16 tahun ia dikawinkan dengan H. Baharuddin Latif, seorang ulama berpikiran maju asal Sumpur, Singkarak. Tetapi enam tahun kemudian (1922) pasangan ini bercerai secara baik-baik dan tidak mempunyai anak. Setelah itu Rahmah tidak menikah lagi hingga akhir hayatnya.

Pendidikan formal yang diterima Rahmah hanya sampai kelas III sekolah rakyat di Padang Panjang. Setelah itu ia lebih banyak belajar sendiri dan berguru langsung kepada ulama-ulama terkemuka pada masa itu seperti Syekh Dr. H. Abdul Karim Amarullah (Inyiak DR), S Tuanku Mudo Abdul Hamid Hakim (pimpinan Thawalib Padang Panjang), serta kepada kakaknya sendiri, Zainuddin Labay El Yunusy.

Selain belajar pengetahuan umum dan ilmu agama, Rahmah juga belajar ilmu kebidanan dari salah seorang saudara ibunya. Ia juga belajar ilmu kesehatan dari beberapa orang dokter yang ada pada waktu itu, antara lain dr. Sjofjan Rasjad, dr. Tazar (Kayutanam), dr. A. Saleh (Bukittinggi), dr. Arifin (Payakumbuh), dan dr. Rasjidin serta dr. A. Sani (Padang Panjang).

Rahmah menjalani masa remaja pada zaman penjajahan Belanda. Sebagai bangsa terjajah, masalah utama yang dihadapi adalah pendidikan. Pada masa itu (1920-an), penduduk pribumi yang bisa baca-tulis baru sekitar 5 persen (menurut Sensus tahun 1930, baru 6 persen penduduk pribumi yang bisa membaca dan selebihnya buta huruf). Dalam kondisi seperti itu, manusia terdidik didominasi oleh kaum pria. Sedangkan kaum perempuan dianggap hanya layak bekerja di dapur, mengasuh anak dan melayani suami.

Dalam pandangan Rahmah, kaum wanita harus dimajukan melalui pendidikan agar mereka bisa menjadi ibu yang baik di rumah tangga dan mampu pula menjadi guru pendidik masyarakat di sekolah. Cita-cita kemajuan itu hanya bisa dicapai bila kaum perempuan mendapat kesempatan pendidikan secara luas. Rahmah pun sampai pada satu kesimpulan bahwa perlu ada perguruan khusus untuk anak-anak perempuan. Dia bercita-cita memperbaiki kedudukan kaum wanita melalui pendidikan moderen berdasarkan prinsip agama.

Setelah berkali-kali menyampaikan keinginannya dan berdiskusi dengan kakaknya, akhirnya Zainuddin menyokong keinginan Rahmah untuk mendirikan perguruan yang dicita-citakannya. Maka pada tanggal 1 November 1923 berdirilah Madrasatul Dinijjah lil Banat yang artinya sekolah khusus untuk anak-anak perempuan yang dipimpin oleh Rahmah. Mula bergiatnya perguruan ini tidaklah melaksanakan pendidikan dalam ruang kelas sebagaimana layaknya ruang kelas masa kini. Menempati sebuah surau di Pasar Usang Padang Panjang, murid-muridnya duduk di tikar dan belajar membaca buku-buku berbahasa dan bertulisan Arab.

Setahun kemudian Zainuddin Labay meninggal, sehingga Rahmah pula yang mengambil alih pimpinan Diniyah School yang dikhususkan untuk murid-murid pria saja. Sejak itu, praktis Rahmah menjalankan kedua perguruan tersebut. Kedua sekolah itu dengan cepat dikenal oleh masyarakat dan muridnya terus bertambah. Tetapi baru berjalan tiga tahun, ketika terjadi Gempa Padang Panjkang tahun 1926, gedung kedua sekolah itu rubuh bersama banyak bangunan lainnya di kota itu. Musibah tersebut tidak menyurutkan semangat Rahmah mewujudkan cita-citanya. Dengan segala daya upaya berusaha mendirikan kembali bangunan untuk sekolahnya tanpa mau meminta-minta bantuan kepada orang lain.

Ia berusaha sendiri mencari dana dengan melakukan perjalanan sembari memberikan penerangan tentang cita-cita perguruannya ke luar daerah, di antaranya ke Aceh, Sumatra Utara, bahkan ke Semenanjung Malaysia.

Di Malaysia, sekitar tahun 1933, Rahmah masuk ke istana-istana Sultan di Negeri Sembilan, Penang, Selangor, Pahang dan Kedah. Di sana ia mengajar putri-putri istana. Perjalanan ini sangat mengesankan baginya, karena para sultan yang ditemuinya memberikan bantuan untuk perguruannya di Padang Panjang. Dengan usaha itu ia mendapat biaya untuk membangun kembali Sekolah Diniyah, dan nama perguruannya pun harum ke mana-mana.

Berhasil memajukan sekolah yang didirikan dan dipimpinnya, ternyata Rahmah tidak hanya puas bergerak di bidang pendidikan. Ia juga aktif di bidang pergerakan sosial, keagamaan, dan pergerakan politik yang pada tahun 1930-an tumbuh subur di Padang Panjang. Ia dekat dan turut menyokong pergerakan Permi (Persatuan Muslimin Indonesia) yang berdiri di Padang Panjang pada awal tahun 1930-an. Ia juga dekat dan bahu membahu dengan kalangan Muhammadiyah, serta tokoh wanita lainnya, Rasuna Said yang juga mengajar di perguruannya.

Selain untuk memajukan pendidikan dan kaumnya, Rahmah juga aktif dalam pergerakan menentang praktik-praktik penindasan ataupun pengekangan oleh penjajah Belanda. Gerakan itu ia lakukan antara lain dengan mendirikan Perikatan Guru-guru Poetri Islam di Bukittinggi; Ketua Panitia Penolakan Kawin Bercatat; dan Ketua Penolakan Ordonansi Sekolah Liar di Padang Panjang.

Pada tahun 1933 Rahmah memimpin Rapat Umum Kaum Ibu di Padang Panjang. Hal ini menyebabkan dia didenda pemerintah Belanda 100 gulden karena dituduh membicarakan politik. Dia juga menjadi anggota pengurus Serikat Kaum Ibu Sumatra (GKIS) di Padang Panjkang, organisasi yang berjuang menegakkan harkat kaum wanita dengan menerbitkan majalah bulanan. Ia juga mendirikan Khuttub Khannah (taman bacaan) untuk masyarakat (1935).

Pada tahun 1935 ia mewakili Kaum Ibu Sumatra Tengah ke Kongres Perempuan di Jakarta. Dalam kongres inilah ia bersama Ratna Sari memperjuangkan kaum wanita Indonesia memakai selendang. Dalam kesempatan ini pula ia tinggal agak lama di Jakarta untuk mengembangkan perguruannya dengan mendirikan pendidikan untuk kaum putri di Gang Nangka, Kwitang, kemudian di Kebon Kacang Tanah Abang serta di Jatinegara dan di Jalan Johar (Rawasari sekarang).

Pada zaman Jepang, Rahmah El Yunusiyah mengambil sikap non-kooperatif, tidak bersedia bekerjasama dengan Jepang. Ia tidak mau percaya dengan janji-janji muluk penjajah. Selain menjalankan sekolahnya yang sudah maju, ia terus aktif dalam berbagai organisasi dan gerakan sosial maupun politik. Salah satunya adalah melalui organisasi Anggota Daerah Ibu (ADI) yang bertujuan menentang Jepang menggunakan wanita-wanita Indonesia, khususnya wanita Sumatra Tengah, sebagai penghibur di rumah-rumah bordir untuk melayani tentara Jepang.

ADI juga menuntut pemerintah militer Jepang menutup semua rumah kuning (rumah bordir) karena bertentangan dengan kebudayaan Indonesia dan agama yang dipeluk mayoritas penduduknya. Gerakan ADI dan tuntutannya boleh dikatakan berhasil, dan akhirnya Jepang terpaksa mendatangkan wanita-wanita penghibur dari Korea dan Singapura.

Pada masa itu Rahmah juga menjadi Ketua Haha Nokai (Organisasi Kaum Ibu) di Padang Panjang dan menjadi pengurus organisasi yang sama untuk tingkat Sumatra Tengah. Organisasi ini bertujuan membantu pemuda-pemuda Indonesia yang masuk Giyu Gun agar para pemuda itu dapat dijadikan alat perjuangan bangsa. Menjelang akhir pendudukan Jepang Rahmah juga menjadi anggota peninjau Sumatora Cuo Sangi In (semacam Panitia Persiapan Kemerdekaan di Sumatra) yang dipimpin Mohammad Sjafei. Di samping itu ia juga menjadi anggota Mahkamah Syari’ah Bukittinggi serta anggota Majelis Tinggi Islam Sumatra Tengah.

Aktivitasnya yang beragam ini membuat nama Rahmah dikenal secara luas di kalangan kaum pergerakan sampai ke Pulau Jawa. Sehingga setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengangkat Rahmah sebagai anggota KNIP. Namun panggilan untuk duduk di dalam lembaga tinggi negara itu tak dapat penuhinya karena Rahmah tidak bisa meninggalkan Padang Panjang untuk merawat ibunya yang sedang sakit.

Meskipun demikian, Proklamasi membukakan pintu lebih lebar bagi Rahmah untuk terjun di bidang politik dan perjuangan. Begitu berita Proklamasi ia terima melalui Mohammad Sjafei, Rahmah langsung mengibarkan bendara Merah Putih untuk pertama kalinya di Padang Panjang, yakni di depan gedung Sekolah Diniyah Putri. Tindakannya ini segera diikuti masyarakat Padang Panjang dan Batipuh X Koto.

Setelah itu Rahmah diangkat sebagai anggota KNID Sumatra Tengah dan mempelopori pembentukan Komite Nasional Indonesia Kota Padang Panjang. Bersamaan dengan gerekan serentak secara nasional, Rahmah juga menjadi salah seorang pelopor pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat) kemudian menjadi TKR (Tentera Keamanan Rakyat) di Padang Panjang. TKR Padang Panjang yang dibentuk tanggal 2 Oktober 1945, anggota intinya adalah para perwira Giyu Gun pada zaman Jepang. TKR yang ikut dibentuk Rahmah adalah cikal bakal dari Batalion Merapi, Divisi IX Banteng, yang tersusun rapi dan terkenal reputasinya selama Perang Kemerdekaan, dipimpin oleh Mayor Anas Karim.

Sekolah Diniyah Putri yang dipimpin Rahmah mempunyai andil besar bagi TKR. Sebelum TKR (kemudian jadi TRI dan TNI) mempunyai markas tetap, Rahman bersama para guru dan murid-muridnya mendirikan dapur umum di sekolahnya dan menyediakan makanan tiga kali sehari untuk para tentara pejuang kemerdekaan.

Selama Perang Kemerdekaan, Rahmah ikut berjuang dalam arti fisik walau tidak memanggul senjata. Setelah Kota Padang kembali diduduki Belanda, banyak para pemuda yang mengungsi ke Padang Panjang. Rahmah mengumpulkan mereka dan membentuk pasukan ekstrimis yang tujuannya untuk melakukan penyusupan ke Kota Padang sambil melakukan pengacauan dan mencari senjata.

Setelah Kota Padang Panjang diduduki Belanda pada Agresi II (Desember 1948), Rahmah memindahkan basis gerakannya ke lereng Gunung Singgalang. Tapi sebelum itu ia sudah sempat mengubah Sekolah Diniyah menjadi rumah sakit, dan murid-muridnya disuruh pula atau ikut mengungsi dengannya. Tindakan menjadikan sekolah sebagai rumah sakit itu selain bertujuan sosial juga bertujuan politik. Yaitu agar komplek perguruan ini tidak diduduki tentara Belanda untuk dijadikan benteng ataupun tangsi militer.

Selama Agresi II Militer Belanda Rahmah dan guru-guru perguruan Diniyah serta organisasi Ibu Sumatra Tengah ikut bergerilya bersama para pejuang. Untuk mengobarkan semangat perjuangan ia sering turun ke garis depan mengantarkan bantuan. Ia dianggap sebagai salah satu aktor perjuangan di sekitar Padang Panjang, sehingga ia menjadi inceran Belanda. Pada tanggal 7 Januari 1949 ia ditangkap Belanda di persembunyiannya di lereng Gunung Singgalang, kemudian dibawa ke Padang Panjang dan selanjutnya ditahan di Padang.

Di kota ini dia ditempatkan di rumah seorang pejabat Polisi Belanda dengan penjagaan ketat dan dilarang menerima tamu. Selama dalam tahanan ia tidak pernah diinterogasi atau dibuat proses verbalnya. Tujuan penahanan Rahmah hanya untuk memisahkan dia dari kaum pejhuang karena dianggap besar pengaruhnya.

Rahmah baru dibebaskan sembilan bulan kemudian, yakni bulan September 1949 dan diberikan izin mengikuti Konferensi Pendidikan di Yogyakarta. Ia pergi ke Yogya dengan didampingi kakaknya Hasniah Saleh. Setelah konferensi ia sementara tinggal di Jakarta karena akan mengikuti pula Kongres Kaum Muslimin Indonesia yang juga diadakan di Yogyakarta. Rahmah baru kembali ke Padang Panjang setelah penyerahan kedaulatan akhir tahun 1949.

SDi bidang politik, Rahmah tercatat ikut mendirikan Partai Masyumi di Minangkabau. Setelah penyerahan kedaulatan, di samping membenahi kembali perguruannya, ia terus aktif mengembangkan Masyumi. Pada Pemilu 1955, Rahmah dicalonkan partainya dan terpilih menjadi anggota Parlemen (DPR) mewakili Partai Masyumi Sumatra Tengah (1955-1958).

Di tengah berbagai kegiatan di luar pendidikan, Rahmah tetap dapat memajukan perguruannya. Diniyah makin besar, dan murid-muridnya berdatangan tidak hanya dari berbagai daerah di Indonesia tetapi juga dari Semenanjung Malaysia. Banyak tamatannya yang kemudian terjun menjadi pemimpin masyarakat sehingga nama perguruan tinggi makin harum.

Salah satu alumninya di Malaysia bahkan pernah menjadi Menteri Urusan Am (Menteri Sosial), yakni Puan Hj. Aisyah Gani, dan seorang lagi menjadi Senator mewakili Negara Bagian Penang. Sebagai bentuk apresiasi atas usaha dan perjuangannya, Presiden Sukarno juga pernah mengunjungi Diniyah Putri.

Tapi keharuman nama Rahmah sebagai tokoh pendidikan sampai melampaui batas negaranya. Pada tahun 1955 Perguruan Diniyah Putri mendapat kunjungan Rektor Universitas Al-Azhar dari Kairo, Mesir. Rektor Al-Azhar ternyata amat mengagumi perguruan serta sistem pendidikan yang dikembangkan Rahmah. Perguruan Diniyah Putri inilah yang menginspirasi Universitas Al-Azhar kemudian membuka fakultas khusus untuk wanita yang diberi nama Kuliyyatul Banat. Pada tahun 1956 Universitas Al-Azhar mengundang Rahmah El Yunusiyah berkunjung ke Kairo.

Dalam kunjungan itu oleh Rapat Senat Guru Besar Universitas Al-Azhar ia dianugrahi gelar Syeikhah. Menurut Hamka (majalah Aneka Minang No. 18 Tahun 1/1972), gelar yang diberikan kepada Rahmah ini adalah gelar tertinggi yang belum pernah diberikan kepada seorang wanita.

Penghargaan itu adalah buah dari bakti Rahmah bagi pendidikan, khususnya pendidikan kaumnya. Dan hampir seluruh hidupnya ia berikan untuk mengembangkan dan membesarkan perguruan ini. Pada tanggal 26 Februari 1969, Rahmah menemui Gubernur Sumatra Barat Harun Zain untuk membicarakan usaha memajukan perguruannya khususnya dan pendidikan Sumatra Barat umumnya. Hari itu Harun Zain mengentarkan Rahmah sampai halaman kantornya untuk menaiki mobil yang akan membawanya kembali ke Padang Panjang.

Keesokan harinya, Harun Zain menerima khabar bahwa Syeikah Rahmah El-Yunusiyah meninggal dunia. Rahmah meninggal pada tanggal 27 Februari 1969, dalam usia 68 tahun lewat dua bulan.

Atas jasa-jasanya sebagai pendidik maupun pejuang kemerdekaan, Rahmah El-Yunusiyah sebelumnya sudah meraih penghargaan Bintang Mahaputera Utama. Dan gelar Pahlawan Nasional yang disematkan ke Rahmah hari ini, adalah penyempurnaan penghargaan atas jasa dan dedikasinya untuk nusa dan bangsa. (HC/Yh)

The post Mengenal Rahmah El Yunusiyah, Peraih Gelar Pahlawan Nasional Asal Sumbar yang Ditetapkan Hari Ini appeared first on Langgam.id.

Gelar pahlawan nasional ini diberikan sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Menganugerahkan gelar pahlawan untuk Rahmah El Yunusiyyah pengusulan dari Provinsi Sumatra Barat,” ujar Sekretaris Militer Brigjen TNI Wahyu Yudhayana saat membacakan keputusan presiden.

Dalam putusan tersebut disebutkan Rahmah El Yunusiyyah pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam, ulama pendidik dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kemudian menyerahkan gelar tanda pahlawan kepada ahli waris Rahmah El Yunusiyyah dalam upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025, Istana Negara.

Tahun ini, pemerintah menganugerahi 10 gelar pahlawan. Selain Rahmah El Yunusiyyah, tokoh lainnya itu Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Soeharto, Aktivis buruh Marsinah, Diplomat dan menteri hukum Mochtar Kusumaatmajadja, Mantan komandan RPKAD (Kopassus) Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil, Penguasa Partuanan Raya Tuan Rondahaim Saragih Garingging dan Gubernur Papua pertama Zainal Abidin Syah.

Sebelumnya, ada tiga nama tokoh Sumatra Barat yang masuk dalam 40 daftar calon penerima gelar pahlawan, yaitu Siti Rahma Yuliansyyah, Chatib Sulaiman dan Syekh Sulaiman Arrasuli. (fx)

The post Rahmah El Yunusiyyah Pendiri Diniyah Putri Padang Panjang Raih Gelar Pahlawan appeared first on Langgam.id.

Pertanyaan yang kerap mengemuka di benak penulis setiap menjelang peringatan 10 November ialah apakah pemerintah telah keliru memahami esensi peringatan Hari Pahlawan dengan merasa wajib menganugerahkan gelar pahlawan kepada berbagai tokoh nasional sebagai bentuk peringatan hari bersejarah ini. Bukankah esensi Hari Pahlawan sejatinya tidaklah terletak pada siapa yang diberi gelar, melainkan pada pengakuan terhadap kenyataan sejarah bahwa rakyatlah yang sesungguhnya menginginkan kemerdekaan bangsa ini, rakyatlah yang rela berkorban mempertahankan kedaulatan NKRI. Semangat 10 November tidak (saja) lahir dari dekrit negara, melainkan dari keberanian rakyat yang menolak menyerahkan kemerdekaanya kepada pasukan penjajah. Mereka berjuang bukan demi penghargaan tentunya, melainkan demi kehormatan dan kebebasan yang baru saja dirasakan.

Negara saat ini tampak lebih sibuk menimbang siapa yang layak mendapat gelar daripada menumbuhkan nilai kepahlawanan itu sendiri dalam karya hidup masyarakat sehari-hari. Padahal, semangat kepahlawanan tidak hanya hidup di monumen, nama jalan, atau piagam penghargaan, melainkan di setiap tindakan kecil yang mencerminkan keberanian, kejujuran, dan pengorbanan bagi sesama.

Penulis dalam hal ini memahami bahwa makna kepahlawanan sudah seharusnya menemukan relevansi baru, paling tidak dalam keberanian melawan ketimpangan, menegakkan integritas, serta memperjuangkan keadilan sosial di ruang-ruang kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Hari Pahlawan tidak berhenti sebagai ritual tahunan, melainkan menjadi cermin bagi bangsa untuk menilai sejauh mana semangat perjuangan dalam bingkai nasionalisme itu masih hidup di tengah masyarakat.

Sekadar pengingat, penetapan 10 November sebagai peringatan nasional baru dilakukan empat tahun setelah pertempuran Surabaya usai. Melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari Libur yang ditandatangani Presiden Soekarno, pemerintah secara resmi menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Pahlawan. Penetapan ini bukan hanya bentuk penghormatan kepada para pejuang yang gugur di Surabaya, tetapi juga upaya politik untuk membangun kesadaran nasional tentang arti pengorbanan dalam mempertahankan kemerdekaan. Dengan menjadikan satu peristiwa lokal sebagai simbol perjuangan nasional, negara berupaya menanamkan semangat heroik kepada generasi berikutnya agar mengingat bahwa kemerdekaan tidak pernah diberikan (take for granted), melainkan direbut dengan jiwa keberanian.

Sementara itu, 10 November ditahun 2025 menurut hemat penulis akan menjadi Hari Pahlawan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto telah memicu kontroversi luas. Keputusan ini bukan sekadar pertarungan simbolik tentunya, ini mencerminkan bagaimana negara dan elit politik berupaya menulis ulang narasi kepahlawanan, sekaligus menguji sejauh mana publik mampu mempertahankan kebenaran sejarah.

Jika pada 1945 Surabaya menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme, maka pada 2025 bangsa ini diuji untuk melawan bentuk-bentuk baru penjajahan, entah dalam wujud korupsi, manipulasi sejarah, maupun banalitas moral yang mengaburkan batas antara pahlawan dan pelaku penyalahgunaan kekuasaan.

Penulis dalam hal ini menduga jika tidak banyak masyarakat kita yang tahu bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada September 2024 telah mencabut penyebutan nama Soeharto dari Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, sebuah ketetapan yang pada awalnya justru memerintahkan penegakan hukum terhadap Soeharto dan keluarganya atas dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme selama berkuasa.

Langkah pencabutan itu disebut dilakukan karena Soeharto telah wafat dan dianggap tak lagi bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun keputusan tersebut memunculkan tafsir publik yang keliru, yakni seolah nama Soeharto dihapus karena terbukti bersih, padahal TAP itu sendiri lahir sebagai bagian dari semangat reformasi untuk menuntut pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kekuasaan selama 32 tahun pemerintahannya.

Sementara itu, kini muncul lagi suara-suara yang berupaya memulihkan nama Soeharto dan bahkan mengusulkannya sebagai Pahlawan Nasional. Sebuah ironi yang menampar ingatan kolektif bangsa tentang perjuangan reformasi yang lahir untuk mengakhiri kekuasaan korup dan otoriter. Lebih jauh, wacana ini bukan datang dari ruang kosong. Ia justru menguat di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melalui pernyataan dan dorongan politik yang muncul dari Kementerian Kebudayaan di bawah Fadli Zon.

Upaya ini tentu menimbulkan pertanyaan lanjutan, apakah negara sedang berupaya merekonstruksi narasi sejarah dengan menempatkan figur kontroversial dalam posisi terhormat? Reformasi 1998 menjadi tonggak perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi yang sistematis selama Orde Baru.

Maka, mengusung kembali nama Soeharto sebagai pahlawan bukan hanya bentuk pelupaan sejarah, tetapi juga pengaburan batas antara pelaku dan penyelamat, antara rezim yang dipertanggungjawabkan dan generasi yang berjuang untuk membebaskan diri darinya.

Bagi penulis, menolak Soeharto menjadi Pahlawan Nasional bukanlah sikap kebencian personal, melainkan panggilan moral untuk menjaga ingatan bangsa dari penyelewengan sejarah. Rezim Soeharto meninggalkan luka kolektif yang mendalam, pembantaian massal 1965–1966 yang menewaskan lebih dari 500 ribu jiwa tanpa proses hukum, tragedi Tanjung Priok 1984 dengan ratusan korban sipil, serta pembantaian Talangsari 1989 yang menelan puluhan korban dan menyisakan trauma panjang.

Belum lagi praktik penembakan misterius (Petrus) pada awal 1980-an yang merenggut ribuan nyawa tanpa pertanggungjawaban negara. Di atas semua itu, tiga dasawarsa kekuasaan Rezim Soeharto juga ditandai oleh pembungkaman kebebasan sipil, korupsi yang sistemik, serta ketimpangan ekonomi yang melebar.

Lebih dari sekadar penolakan, sikap ini adalah seruan untuk menagih janji kepada rakyat yang terlupakan, mereka yang kehilangan hidup dan martabat demi tegaknya kebenaran yang hingga kini masih ditunda oleh negara.

Pernyataan Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan bahwa Soeharto “tidak pernah terbukti bersalah” memang benar secara yuridis, tetapi keliru secara moril dan historis. Tidak adanya vonis pengadilan bukan berarti tiadanya kejahatan, melainkan cerminan dari betapa kuatnya kekuasaan politik yang mampu mengatur hukum pada zamannya. Semua peristiwa kelam seperti pembantaian massal 1965–1966, tragedi Tanjung Priok, Talangsari, hingga operasi Petrus, terjadi di bawah rezim yang Soeharto pimpin dan dalam struktur kekuasaan yang sepenuhnya ia kendalikan.

Dalam konsep tanggung jawab negara, seorang kepala pemerintahan tidak harus “menembak sendiri” untuk dianggap bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi dalam masa kekuasaannya. Negara modern mengenal asas command responsibility, tanggung jawab moral dan politik atas tindakan aparat di bawahnya. Maka, yang dipersoalkan bukan hanya soal pembuktian hukum semata, melainkan soal keberanian moral untuk mengakui luka sejarah bangsa.

Hari Pahlawan sejatinya menjadi momentum untuk meneguhkan kembali makna kepahlawanan sebagai keberanian menanggung risiko demi kepentingan rakyat, bukan keberhasilan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Pada 10 November, kita memperingati mereka yang gugur mempertahankan kemerdekaan, bukan mereka yang mengikis makna kemerdekaan dengan penindasan dan korupsi. Karena itu, ketika negara justru membuka ruang bagi glorifikasi figur yang pernah menjadi simbol penyalahgunaan kekuasaan, maka peringatan Hari Pahlawan kehilangan substansinya.

Dalam perspektif politik sejarah, upaya pemulihan nama Soeharto tidak dapat dilepaskan dari anggapan terhadap rekayasa memori yang dilakukan oleh negara. Sejarawan Prancis Pierre Nora (1989) menyebut fenomena ini sebagai lieux de mémoire, yang dalam hal ini tentu dimaknai sebagai tempat negara “menanamkan” makna-makna baru atas masa lalu melalui simbol dan penghormatan resmi.

Sejarawan Asvi Warman Adam dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam beberapa kesempatan diskusi publik perihal ini pernah menegaskan bahwa “ketika negara gagal menempatkan kebenaran sejarah di atas kepentingan politik, maka bangsa itu sedang menyiapkan amnesia kolektif.” Begitu pula menurut Benedict Anderson (1991), bangsa selalu dibayangkan (imagined community), dan cara bangsa mengingat masa lalunya tentu akan turut menentukan arah moral politiknya di masa depan. Karena itu, mengangkat kembali Soeharto dalam bingkai kepahlawanan bukan hanya soal penilaian terhadap masa lalu, melainkan juga pertaruhan terhadap kesadaran sejarah bangsa hari ini.

Presiden Prabowo sejatinya harus menyadari betul bahwa di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, langkah politik yang sarat simbol seperti pemulihan nama Soeharto berpotensi menimbulkan polemik yang tidak perlu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 hanya mencapai 5,03%, sementara tingkat pengangguran terbuka masih berada di kisaran 4,91%. Angka ini menggambarkan masih minimnya lapangan kerja baru di tengah meningkatnya biaya hidup dan ketimpangan ekonomi antarwilayah.

Di sisi lain, situasi global juga tengah bergejolak dengan perlambatan ekonomi Tiongkok dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang dapat berimbas pada harga energi serta stabilitas fiskal nasional. Dalam konteks seperti ini, energi politik semestinya difokuskan pada pemulihan ekonomi rakyat dan penguatan kepercayaan publik, bukan pada romantisasi figur masa lalu yang justru dapat membuka luka kolektif bangsa.

Hari Pahlawan ditahun 2025 ini mesti menjadi momentum reflektif bagi pemerintah untuk menyalakan kembali semangat pengabdian kepada rakyat yang baru saja mengalami puncak akumulasi kekecewaan terhadap berbagai persoalan. Hemat penulis, daripada memaksakan pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional yang justru berpotensi menimbulkan kegaduhan politik, akan jauh lebih bermakna jika pemerintah memusatkan energinya untuk memastikan target 82,9 juta penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar tercapai.

Pemerintah juga akan lebih bermanfaat jika berfokus dalam memperkuat peran Koperasi Merah Putih agar menjadi penggerak ekonomi desa yang nyata, bukan sekadar jargon politik, serta memperluas jangkauan Sekolah Rakyat sebagai langkah konkret menghadirkan keadilan pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

Di tengah kondisi sosial ekonomi yang masih rentan, langkah-langkah tersebut akan jauh lebih merefleksikan semangat kepahlawanan sejati, yakni bekerja untuk rakyat, bukan memuja simbol traumatis masyarakat.

*Ketua DPD PA GMNI Sumbar

The post Hari Pahlawan Dalam Bayang-Bayang Sang Otoritarian (Menolak Soeharto Jadi Pahlawan, Menagih Janji yang Terlupakan) appeared first on Langgam.id.

Chatib Sulaiman dan 39 tokoh bangsa lainnya, diusulkan sebagai calon pahlawan nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (DGTJTK) yang dipimpin Menteri Kebudayaan Fadli Zon. 

“Mewakili masyarakat dan keluarga pejuang Peristiwa Situjuah 15 Januari 1949 mata rantai PDRI Bela Negara, kita sampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial dan TP2GP yang sudah mengusulkan Chatib Sulaiman. Mudah-mudah usulan tersebut diteruskan kepada Bapak Presiden,” kata Fajar Rillah Vesky, Minggu (2/11/2025).

Ia menjelaskan, dua bulan sebelumnya atau pada 11 September 2005, Fajar Rillah Vesky bersama Wakil Ketua DPRD HM Fadhil Abrar,  mendampingi Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang berserta jajaran bertemu Mensos Syaifullah Yusuf di Jakarta untuk tindak lanjut pengusulan Chatib Sulaiman sebagai pahlawan nasional.

Fajar menginformasikan kepada Mensos bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemko Padang Panjang, didukung Pemkab Limapuluh Kota, Pemko Payakumbuh, dan Pemkab Tanah Datar, pernah mengusulkan Chatib Soelaiman sebagai calon  pahlawan nasional. Usulan itu pun sudah diverifikasi oleh Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada 2016. Tapi sampai September 2025, belum ditemukan titik terangnya.

“Mohon petunjuk gus menteri, apakah diusulkan kembali atau bagaimana? Chatib Sulaiman adalah ikon perjuangan kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat.  Kata Buya Hamka, apapun perjuangan sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia di Sumatera Barat, tidak lepas dari nama Chatib Soelaiman. Proklamator RI Bung Hatta pernah berziarah ke makam Chatib Soelaiman. Begitu pula dengan mantan Ketum PBNU KH Aqil Sirajd,” kata Fajar Rillah Vesky.

Ia berharap Kemensos membantu rehabilitasi makam pejuang Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Situjuah, Limapuluh Kota. “Korban gugur terbanyak sepanjang sejarah PDRI yang sudah diakui pemerintah sebagai Hari Bela Negara adalah dalam Peristiwa Situjuah, 15 Januari 1949. Kita berharap, Kemensos membantu rehabilitasi makam 69 pejuang yang gugur dalam tragedi ini, termasuk makam Chatkb Sulaiman,” katanya.

Merespons permintaan ini, sekaligus merespons proposal makam pahlawan Situjuah Batua yang diajukan Bupati Limapuluh Kota, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf meminta Dirjen Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, menelusuri kembali pengajuan Chatib Sulaiman sebagai pahlawan nasional. “Kita bantulah ini,” kata Gus Ipul.

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) RI Fadli Zon mengatakan, seluruh tokoh yang diusulkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menjadi pahlawan nasional telah memenuhi kriteria. “Semua yang diusulkan dari Kementerian Sosial itu secara kriteria sudah memenuhi syarat semua, secara kriteria,” ujar Fadli.

Meski begitu, Fadli Zon menjelaskan bahwa Dewan GTK masih akan melakukan pembahasan lanjutan sebelum menyerahkan sejumlah kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diputuskan. “Jadi kalau soal memenuhi syarat sih, memenuhi syarat. Saya tidak mau mendahului, semuanya itu, nanti ada prosesnya,” ucap Fadli Zon.

Sementara itu,  Presiden RI Prabowo Subianto disebut telah mendapat daftar 40 nama tokoh yang diusulkan menjadi Pahlawan Nasional. Nama-nama tersebut sedang dipelajari Presiden RI.

“Nama pahlawan kami sudah menerima ya secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan,” ujar Mensesneg Prasetyo.

Prasetyo menambahkan, tidak ada batasan untuk memilih tokoh untuk menjadi Pahlawan Nasional. Istana menargetkan keputusan diharapkan sudah ada pada 10 November yang bertepatan dengan Hari Pahlawan. (*)

The post Khatib Sulaiman Masuk Calon Pahlawan Nasional, Anggota DPRD Limapuluh Kota Apresiasi Mensos appeared first on Langgam.id.

Beberapa tokoh yang dinilai telah memenuhi syarat dalam daftar usulan itu adalah Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta Marsinah, aktivis buruh asal Nganjuk, Jawa Timur.

“Usulan ini berisi nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang sudah memenuhi syarat sejak lima, enam, hingga tujuh tahun lalu, dan ada pula yang baru dibahas tahun ini, seperti Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Marsinah,” ujar Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dilansir dari situs resmi Kemensos, Minggu (26/10/2025).

Menurut Gus Ipul, proses pengusulan nama-nama calon pahlawan nasional berawal dari masyarakat dan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Usulan tersebut kemudian disahkan oleh bupati atau wali kota setempat, dilanjutkan oleh gubernur, sebelum akhirnya diteruskan ke Kementerian Sosial.

“Kami melakukan pengkajian mendalam melalui Tim TP2GP. Hasil kajian itu saya serahkan hari ini kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya, pembahasan akan dilakukan secara menyeluruh, dan kita tunggu hasil akhirnya bersama-sama,” jelasnya.

Selain Gus Dur, Soeharto, dan Marsinah, tokoh lain yang diusulkan antara lain Syaikhona Muhammad Kholil (ulama asal Bangkalan, Madura), KH Bisri Syamsuri (mantan Rais Aam PBNU), KH Muhammad Yusuf Hasyim (Tebuireng, Jombang), Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), dan Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin (Jakarta).

Usai menerima berkas usulan, Fadli Zon mengatakan bahwa 40 nama tersebut telah melewati proses panjang berupa kajian, diskusi, hingga seminar. Setelah berkas diterima, Dewan Gelar akan segera menggelar sidang.

“Kami akan bersidang bersama Tim Dewan Gelar, rencananya besok. Hasilnya nanti akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia,” ungkap Fadli.

Tokoh-tokoh Utama dalam Usulan Tahun 2025
Usulan Baru Tahun 2025

KH Muhammad Yusuf Hasyim – Jawa Timur
Demmatande – Sulawesi Barat
KH. Abbas Abdul Jamil – Jawa Barat
Marsinah – Jawa Timur

Usulan Tunda (2010-2024)
Hajjah Rahmah El Yunusiyyah – Sumatera Barat (2011)
Abdoel Moethalib Sangadji – Maluku (2023)
Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin – Jakarta (2010)
Letkol (Anumerta) Charles Choesj Taulu – Sulawesi Utara (2023)
Mr Gele Harun – Lampung (2023)
Letkol Moch Sroedji – Jawa Timur (2019)
Prof Dr Aloei Saboe – Gorontalo (2021)
Letjen TNI (Purn) Bambang Sugeng – Jawa Tengah (2010)
Mahmud Marzuki – Riau (2022)
Letkol TNI (Purn) Teuku Abdul Hamid Azwar – Aceh (2021)
Drs Franciscus Xaverius Seda – Nusa Tenggara Timur (2012)
Andi Makkasau Parenrengi Lawawo – Sulawesi Selatan (2010)
Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara (2020)
Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma – Jawa Barat (2024)
KH Wasyid – Banten (2024)
Mayjen TNI (Purn) dr Roebiono Kertopati – Jawa Tengah (2024)

Usulan Memenuhi Syarat Diajukan Kembali (2011-2023)
Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur (2021)
KH Abdurrahman Wahid – Jawa Timur (2010)
HM Soeharto – Jawa Tengah (2010)
KH Bisri Syansuri – Jawa Timur (2020)
Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat (2012)
Jenderal TNI (Purn) M Jusuf – Sulawesi Selatan (2010)
HB Jassin – Gorontalo (2022)
Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja – Jawa Barat (2022)
M Ali Sastroamidjojo – Jawa Timur (2023)
dr Kariadi – Jawa Tengah (2020)
RM Bambang Soeprapto Dipokoesoemo – Jawa Tengah (2023)
Basoeki Probowinoto – Jawa Tengah (2023)
Raden Soeprapto – Jawa Tengah (2010)
Mochamad Moeffreni Moe’min – Jakarta (2018)
KH Sholeh Iskandar – Jawa Barat (2023)
Syekh Sulaiman Ar-Rasuli – Sumatera Barat (2022)
Zainal Abidin Syah – Maluku Utara (2021)
Prof Dr Gerrit Augustinus Siwabessy – Maluku (2021)
Chatib Sulaiman – Sumatera Barat (2023)
Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri – Sulawesi Tengah (2010)

Penyerahan berkas ini merupakan tindak lanjut dari rapat-rapat yang telah dilakukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) atas usulan dari berbagai provinsi. Tim TP2GP 2025 terdiri dari 12 anggota lintas profesi, di antaranya Prof. Dr. Usep Abdul Matin (Ketua), Dr. Bondan Kanumoyoso (Wakil Ketua), dan Prof. Dr. F.X. Mudji Sutrisno SJ.

Turut hadir dalam penyerahan berkas tersebut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Budaya Giring Ganesha, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, dan Sekjen Kemenbud Bambang Wibawarta. (*/Yh)

The post 40 Nama Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional Tahun 2025, 3 Sosok dari Sumbar appeared first on Langgam.id.