Berdasarkan data pemerintah daerah, sebanyak 13 jiwa meninggal dunia akibat bencana tersebut. Pada tahap penyerahan ini, santunan dan bantuan sembako diberikan kepada 11 orang ahli waris, yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimy, didampingi Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Padang Pariaman, Karan Aur, Sabtu (17/1/2026).

Santunan yang disalurkan berupa uang duka sebesar Rp15 juta per jiwa, serta bantuan sembako dari Kementerian Sosial RI, sebagai bentuk perhatian dan kehadiran negara terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Padang Pariaman, Sekretaris Daerah, jajaran kepala perangkat daerah, para camat, wali nagari, serta para ahli waris korban meninggal dunia.

Dalam sambutannya, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Padang Pariaman yang tertimpa musibah.

“Pemerintah hadir untuk meringankan beban duka masyarakat. Saya menitipkan pesan kepada para ahli waris agar santunan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jika masih ada anak yang bersekolah, sebaiknya uang ini ditabung dan digunakan untuk kebutuhan pendidikan, bukan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif,” ujar Bupati JKA.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Ia menegaskan bahwa pemerintah berupaya hadir dan ikut merasakan duka yang dialami masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum dan almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi kita semua,” ungkapnya.

Wagub juga menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen membantu pemulihan pascabencana, termasuk pembangunan hunian tetap maupun hunian sementara, pemberian Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban yang belum menempati rumah tetap, serta dukungan perabot rumah tangga dan bantuan bulanan dari Kementerian Sosial.

“Bantuan ini tentu tidak dapat menggantikan kehilangan yang dirasakan, namun pemerintah ingin memastikan negara hadir dan terus mendampingi masyarakat yang terdampak,” tambahnya.

Dari Kementerian Sosial RI, melalui Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana, yang diwakili Ketua Pokja Pemulihan dan Penguatan Sosial, Hijrah Manfaluty, disampaikan bahwa penyerahan santunan ini merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam setiap musibah yang dialami masyarakat, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman.

“Kementerian Sosial berkomitmen untuk terus mendukung proses pemulihan sosial bagi korban dan keluarga terdampak bencana,” ujarnya.

Suasana penyerahan bantuan berlangsung haru ketika Wakil Gubernur Sumatera Barat didampingi Bupati Padang Pariaman menyapa langsung beberapa ahli waris dan mendengarkan kisah mereka saat peristiwa bencana terjadi. Momen tersebut menjadi penguat kehadiran pemerintah di tengah duka masyarakat.

Melalui penyerahan santunan ini, diharapkan dapat sedikit meringankan beban para ahli waris serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam penanganan serta pemulihan pascabencana di Kabupaten Padang Pariaman. (*/Yh)

The post Ahli Waris Korban Bencana 2025 di Padang Pariaman Terima Santunan appeared first on Langgam.id.

Dana tersebut, terang JKA, dialokasikan untuk normalisasi lima Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) prioritas. Yaitu, SPAM Salisikan, Lubuk Lonsong Batang Anai, Lubuk Bonta, Batang Gasan, dan Sungai Limau.

“Ini merupakan tahap awal dari total pengembangan 12 SPAM di Kabupaten Padang Pariaman. Kita fokuskan dulu pada wilayah-wilayah yang terdampak paling berat agar layanan air bersih segera pulih,” ucap JKA saat menerima kunjungan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, di Korong Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, Jumat (16/1/2026).

JKA menambahkan, berdasarkan penjelasan Dirjen Cipta Karya, ditargetkan sebelum Lebaran atau pertengahan Ramadan, air bersih sudah dapat mengalir kembali ke masyarakat, khususnya pada kawasan prioritas.

Ia menyebutkan, pekerjaan normalisasi dan penguatan jaringan SPAM tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dengan nilai Rp204 miliar dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero).

Sementara tahap lanjutan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2026 dengan total keseluruhan senilai Rp500 miliar.

Direktur PDAM Padang Pariaman Aznil Mardin menambahkan bwah program ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi sistem jaringan air bersih secara menyeluruh untuk wilayah Padang Pariaman yang terdampak bencana.

“Alhamdulillah, Padang Pariaman mendapatkan 12 paket pekerjaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap awal diperkirakan memakan waktu 6 hingga 8 bulan, dan tahap lanjutan ditargetkan rampung pada tahun 2027,” tuturnya dilansir dari padangpariamankab.go.id.

Ia menjelaskan, terdapat catatan khusus untuk kawasan Lubuk Alung. Di mana air bersih ditargetkan sudah mengalir sebelum Lebaran, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.

Diketahui, kunjungan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana ke Padang Pariaman untuk meninjau langsung dan pemeriksaan progres normalisasi serta penguatan SPAM pascabencana hidrometeorologi yang melanda daerah ini beberapa waktu lalu. (*)

The post Normalisasi SPAM, Padang Pariaman Dapat Kucuran Awal Rp204 Miliar dari Kementerian PU appeared first on Langgam.id.

Lokasi ini menjadi salah satu prioritas percepatan pemulihan pascabencana guna memastikan warga yang terdampak segera menempati hunian yang aman dan layak.

Dilansir dari laman Instagram BNPB pada Kamis (15/1/2026), di lokasi tersebut ditargetkan pembangunan 34 unit huntara.

Terdiri atas huntara tipe couple sebanyak 18 unit (9 barak), huntara tipe barak sebanyak 15 unit serta 1 unit huntara tipe single.

“Seluruh huntara dirancang untuk mendukung kebutuhan dasar pengungsi selama masa transisi pemulihan,” tulis BNPB.

BNPB menyebutkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 24 unit huntara masih dalam tahap pengerjaan rangka dan penyelesaian struktur.

Sementara 10 unit huntara telah mencapai tahap akhir dan hanya menyisakan pemasangan instalansi listrk. .

BNPB menyebutkan bahwa pembangunan huntara ini melibatkan sinergi lintas sektor. Yaitu, BNPB, BPBD Padang Pariaman, Dinas Pekerjaan Umum Padang Pariaman serta Brimob Polda Sumbar.

“Keterlibatan unsur pusat, daerah dan aparat keamanan ini diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan di lapangan,” tulis BNPB lagi. (*/y)

The post BNPB Percepat Pembangunan 34 Huntara di Padang Pariaman appeared first on Langgam.id.

Kepastian tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Aziz (JKA) ketika meninjau langsung lokasi jembatan sekaligus menyerahkan bantuan kepada masyarakat setempat, Rabu (31/12/2025).

JKA menyebutkan bahwa sekitar 20 hari sebelumnya, Pemkab Padang Pariaman telah melakukan peninjauan awal dan mendapati kondisi jembatan yang putus, sehingga sangat menghambat aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, terang JKA, pemerintah daerah segera mengambil langkah percepatan agar pembangunan jembatan dapat segera direalisasikan.

JKA mengatakan, pembangunan Jembatan Rajang Sipinang akan dibiayai melalui dana bantuan dari Pemprov Sumbar serta sejumlah pemerintah daerah lain di Indonesia di luar Padang Pariaman.

“Dana bantuan tersebut telah masuk ke rekening Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan akan dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk membangun kembali jembatan yang rusak,” bebernya.

JKA mengungkapkan bahwa keberadaan jembatan tersebut memiliki peranan yang sangat strategis bagi masyarakat.

“Selain menjadi akses utama bagi sekitar 20 kepala keluarga yang bermukim di kawasan tersebut, jalur ini juga merupakan akses aktif penunjang perekonomian warga, khususnya menuju kebun durian, lahan pertanian, dan kebun sayur-mayur,” tutur JKA.

Ia mengharapkan dukungan serta doa dari seluruh masyarakat agar proses pembangunan Jembatan Rajang Sipinang dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. (*)

The post Jembatan Rajang Sipinang Putus, Bupati Padang Pariaman Pastikan Dibangun Kembali Januari Ini appeared first on Langgam.id.

Audiensi tersebut menjadi momentum penting penguatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan pemerintah pusat, khususnya dalam penanganan infrastruktur permukiman dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak bencana.

Dalam pertemuan itu, Bupati John Kenedy Azis mengungkapkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman menerima bantuan anggaran sebesar Rp133 miliar dari BPBPK Sumatera Barat. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi penanganan darurat dan pengembangan SPAM di sejumlah wilayah terdampak.

“Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama dalam masa transisi pascabencana. Akses air bersih adalah kebutuhan paling mendasar masyarakat, dan Rp133 miliar ini menjadi penopang utama pemulihan layanan tersebut,” ujar Bupati.

Ia menjelaskan, bantuan Rp133 miliar tersebut merupakan bagian dari total Rp277 miliar anggaran yang diajukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui PDAM. Anggaran Rp133 miliar difokuskan sebagai dana tanggap darurat untuk menjawab persoalan mendesak layanan air bersih.

“Anggaran Rp133 miliar ini bukan angka kecil bagi Padang Pariaman. Kami berharap realisasinya tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tegas John Kenedy Azis.

Sementara itu, sisa anggaran sekitar Rp143 miliar direncanakan sebagai dana permanen untuk penguatan infrastruktur SPAM jangka panjang. Anggaran tersebut ditargetkan dapat ditandatangani dan direalisasikan pada akhir 2026 hingga 2027.

Kepala BPBPK Provinsi Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dalam memastikan pemulihan layanan dasar pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran.

“Padang Pariaman menjadi salah satu daerah prioritas karena dampak bencana yang cukup signifikan, khususnya pada sektor infrastruktur air minum dan permukiman,” ujarnya.

Menurut Maria, bantuan Rp133 miliar ini merupakan respon atas kebutuhan paling mendesak masyarakat. “Kami ingin memastikan layanan SPAM dapat kembali berfungsi optimal sehingga aktivitas dan kehidupan masyarakat bisa segera pulih,” katanya.

Bantuan dari BPBPK ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital, terutama pemulihan layanan air bersih yang sempat lumpuh akibat bencana.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan, demi mempercepat pemulihan daerah serta mewujudkan Padang Pariaman yang lebih tangguh dan berkelanjutan. (*/Yh)

The post Padang Pariaman Kantongi Bantuan Rp133 Miliar untuk SPAM Pascabencana appeared first on Langgam.id.

Saat ini pemerintah daerah telah menyiapkan tempat pengungsian sementara untuk korban banjir di Padang Pariaman yaitu di Nagari Kampuang Galapuang Ulakan dan di Nagari Seulayat Ulakan.

“Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan Status Tanggap Darurat selama 14 hari, terhitung mulai 23 November hingga 6 Desember 2025,” ujar Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis.

Ia menjelaskan, bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem melanda Kabupaten Padang Pariaman sejak Sabtu (22/11/2025) hingga Selasa (25/11/2025) pagi. Peristiwa ini dipicu hujan lebat yang menyebabkan meluapnya sejumlah sungai, tanah labil, serta angin kencang.

Berdasarkan data sementara, sebanyak 3.043 rumah terdampak, 9.778 jiwa terdampak, dan 258 jiwa mengungsi. Kerusakan meliputi rumah hanyut, lahan pertanian terendam, jalan dan jembatan rusak, serta fasilitas pendidikan terdampak. Dua warga dilaporkan mengalami luka-luka akibat tertimpa pohon tumbang.

Johh Kenedy mengatakan, pemerintah daerah bersama BPBD, TNI, Polri dan unsur terkait telah melakukan evakuasi, pendirian dapur umum, pos kesehatan, serta penyaluran bantuan. “Hingga saat ini hujan masih berlangsung dan kebutuhan mendesak meliputi alat berat, logistik pangan, selimut, pakaian, dan obat-obatan,” katanya.

BPBD melaporkan 15 nagari di tujuh kecamatan di Kabupaten  Padang Pariaman kembali terendam banjir usai hujan dengan intensitas tinggi yaitu,  Nagari Lubuk Alung, Sikabu Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung, lalu Nagari Kasang, Nagari Katapiang, Nagari Sungai Buluah Barat di Kecamatan Batang Anai. Kemudian Nagari Sintuak, Nagari Toboh Gadang Selatan di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang

Banjir juga menerjang Kecamatan Ulakan Tapakih, tepatnya di Nagari Kampung Galapuang Ulakan, Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan, Nagari Ulakan, Nagari Sulayat Ulakan, Nagari Sandi Ulakan, Nagari Sei Gimba Ulakan, Nagari Tapakih.

Selanjutnya, di Nagari Sicincin, Nagari Lubuak Pandan Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkung. Lalu Nagari Pakandangan Kecamatan Lingkung. Nagari Sunua Tengah, Nagari Padang Bintuangan, Nagari Pauah Kamba Kecamatan Nan Sabaris, serta Nagari Campago Kecamatan V Koto. (fx)

The post Banjir Padang Pariaman, 250 Jiwa Mengungsi appeared first on Langgam.id.

Banjir terjadi karena curah hujan tinggi dan meluapnya aliran Sungai Batang Ulakan sejak Minggu (23/11/2025). Saat ini aktivitas masyarakat masih lumpuh total dan 170 kepala keluarga terdampak.

Suci Ramadhan, Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Kampung Galapung mengatakan, saat ini 250 warga masih bertahan di lokasi pengungsian, termasuk 44 balita dan 92 lansia.

“Mereka sudah bertahan dua malam di tempat pengungsian sejak banjir melanda Minggu siang,” ujarnya.

Kata Suci, satu unit dapur umum telah beroperasi. Namun tenaga juru masak masih terbatas sehingga diperlukan tambahan personel untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan konsumsi.

“Selain konsumsi, para pengungsi juga membutuhkan pakaian layak pakai. Sudah dua hari mereka tidak bisa mengganti pakaian,” ujarnya kepada Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Senin (24/11/2025).

Vasko yang meninjau masyarakat terdampak banjir, mengatakan prioritas pemerintah adalah keselamatan warga. Bantuan harus datang tepat waktu dan pemerintah harus hadir di titik-titik terdampak untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi.

Ia mengingatkan pemerintah kabupaten dan nagari untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan pengungsian, distribusi logistik, serta memastikan layanan kesehatan di lapangan berjalan baik.

“Saya minta kebutuhan kelompok rentan seperti balita dan lansia diprioritaskan. Jangan tunggu laporan menumpuk, langsung eksekusi. Kita harus cepat dan responsif,” ujarnya.

Vasko menyerahkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumbar. Bantuan berupa beras reguler 2 ton, makanan siap saji 100 paket, kasur 60 lembar, tenda gulung 50 lembar, kidsware 40 lembar, selimut 50 lembar, family kit 50 paket dan makanan anak 160 paket

Total nilai bantuan mencapai Rp124.270.000. BPBD Sumbar juga menyalurkan tambahan berupa 100 helai selimut dan 20 paket sembako.

The post Tinjau Banjir di Ulakan Padang Pariaman, Wagub Sumbar Vasko Prioritaskan Keselamatan Warga appeared first on Langgam.id.

Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk segera turun ke lokasi guna melakukan survei teknis. Hasil analisis lapangan akan menjadi dasar penanganan permanen maupun langkah darurat yang diperlukan.

“Bencana ini harus kita respon dengan cepat dan tepat. Saya instruksikan seluruh jajaran agar bergerak malam ini juga. Masyarakat tidak boleh dibiarkan lama berada dalam kondisi terisolasi,” tegas Bupati, dilansir dari Padangpariaman.go.id, Minggu (23/11/2025).

Selain melakukan peninjauan teknis, Bupati juga menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk segera mengkaji penerbitan Surat Keputusan Tanggap Darurat atas bencana yang telah terjadi sejak dua hari sebelumnya. Khusus untuk ruas Padang Baru–Kampung Bonai, Dinas PUPR diminta segera mengajukan Belanja Tidak Terduga (BTT) guna percepatan proses perbaikan. Seluruh prosedur administrasi serta mekanisme pelaksanaan diminta diawasi secara ketat oleh Inspektorat.

Koordinasi penyusunan SK Tanggap Darurat akan dipimpin oleh BPBD Padang Pariaman, dengan memperhatikan prakiraan cuaca terbaru dari BMKG. Bupati menegaskan bahwa langkah penanganan harus mempertimbangkan potensi risiko lanjutan.

 “BPBD segera menyiapkan SK Tanggap Darurat dengan mempertimbangkan prakiraan cuaca dari BMKG. Kita harus antisipatif, bukan hanya reaktif,” katanya.

Pada Sabtu malam, Bupati kembali memberikan instruksi kepada seluruh OPD terkait untuk menyiapkan seluruh dokumen dan administrasi darurat serta melakukan pelaporan cepat kepada Pusdalops BPBD Sumbar dan Pusdalops BNPB.

Sebagai bentuk komitmen penanganan langsung, Bupati bersama Sekretaris Daerah dan sejumlah kepala OPD akan memimpin observasi lapangan pada Minggu, 23 November 2025. Peninjauan ini ditujukan untuk memastikan langkah-langkah strategis dapat segera dieksekusi sehingga jalur penghubung dapat kembali berfungsi dan risiko bencana susulan dapat diminimalisir.

Di sisi lain, BMKG melalui siaran pers bernomor e.B/ME.02.04/039/KPDG/XI/2025 mengingatkan adanya potensi bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Daerah yang masuk kategori rawan meliputi Padang Pariaman, Kota Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Solok, Dharmasraya, Solok Selatan, dan Lima Puluh Kota.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap siaga, mengenali titik rawan bencana, serta meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca yang berpotensi ekstrem. (*/YH)

The post Cuaca Buruk Terjang Padang Pariaman, Jalan Padang Baru – Kampung Bonai Amblas appeared first on Langgam.id.

LBH Padang mencatat 50 lebih perempuan dan anak menjadi korban kekerasan seksual hingga femisida sepanjang 2025. Puncaknya ditandai dengan kasus 16 anak korban kekerasan seksual oleh oknum guru di sekolah dasar islam di di Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman.

“Rentetan kasus yang terus berulang ini merupakan alarm keras yang menegaskan Kabupaten Padang Pariaman berada dalam situasi darurat kekerasan,” ujar staf Bidang Hak Asasi dan Minoritas Rentan LBH Padang, Annisa Hamda.

Ia menambahkan, terduga pelaku dari kasus kekerasan seksual tersebut merupakan orang terdekat berupa ayah kandung, ayah tiri, guru, tetangga dan kerabat lainnya yang memiliki relasi kuasa terhadap korban. 

Menurutnya, situasi ini adalah bentuk indikasi adanya krisis perlindungan dan kegagalan sistemik dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menjamin hak asasi manusia, khususnya hak anak dan perempuan.

“LBH Padang memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak berakar pada persoalan struktural, yakni ketidaksetaraan gender dan penyalahgunaan relasi kuasa” tegasnya. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman sambung Anisa harus melakukan intervensi yang tidak hanya bersifat kuratif atau penanganan setelah kejadian tetapi juga bersifat preventif dan struktural, dimulai dengan memastikan alokasi anggaran dan sumber daya yang memadai untuk layanan komprehensif seperti pendampingan psikologis dan hukum demi menjamin hak pemulihan setiap korban.

LBH juga menyesali  langkah damai dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap 16 anak SD di Padang Pariaman oleh seorang oknum guru. “Alih alih kasus tersebut dilaporkan ke kepolisian, justru diselesaikan secara kekeluargaan (perdamaian) dengan alasan kasus tersebut adalah pelecehan ringan,” ujar Anisa.

Ia menyatakan, langkah damai tersebut merupakan bentuk sikap kepala sekolah dengan cara memanggil orang tua korban, terduga pelaku serta Bhabinkamtibmas Polsek V Koto Kampung Dalam. Dalam pertemuan itu, terduga pelaku mengakui tindakan kekerasan seksual yang berat tersebut hingga berujung pada penyelesaian kasus secara kekeluargaan.

Menurut Anisa, keputusan damai ini menimbulkan kontra karena mengarah ke miskonsepsi hukum dari pihak sekolah serta aparat penegak hukum. Mestinya, kasus kekerasan seksual merupakan delik biasa, pada dasarnya tidak dapat dilakukan perdamaian atau mediasi sebagaimana diatur tegas dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Lebih lanjut Annisa menjelaskan bahwa terduga pelaku merupakan tenaga pendidik yang seharusnya menciptakan lingkungan pendidikan aman dan nyaman justru menjadi sebaliknya yang mengakibatkan anak mengalami ketakutan dan trauma berat.

LBH Padang menilai pilihan damai ini dengan alasan pelecehan ringan merupakan preseden buruk yang melegitimasi impunitas pelaku, sekaligus melanggar hak anak atas keadilan dan pemulihan dan jaminan lingkungan pendidikan yang aman dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. (fx)

The post Belasan Anak Kembali Jadi Korban, LBH Sebut Padang Pariaman Darurat Kekerasan Seksual  appeared first on Langgam.id.

Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dalam memperkuat kemandirian bangsa serta pemerataan ekonomi dari desa.

John Kenedy Azis mengungkapkan bahwa program KNMP bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Namun juga gerakan perubahan pola pikir dan budaya kerja masyarakat pesisir agar lebih mandiri, produktif, dan sejahtera.

“Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah proyek perubahan. Bukan hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun semangat baru bagi masyarakat pesisir agar lebih maju dan mandiri,” ujar Bupati dilansir dari rilis Pemkab Padang Pariaman.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dan terlibat langsung dalam memperjuangkan terwujudnya kampung nelayan ini.

Ia menambahkan, keberhasilan Nagari Katapiang ditetapkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih oleh KKP RI tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor.

Termasuk dukungan Pucuk Adat Nagari Katapiang, B RKY Rajo Sampono yang telah menyerahkan lahan seluas 1,5 hektare untuk pembangunan kawasan tersebut.

Program KNMP dirancang sebagai kegiatan terintegrasi dari hulu ke hilir, meliputi sektor penangkapan ikan, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, kuliner, pariwisata, hingga pengembangan UMKM. Dalam pengelolaannya, KNMP akan bersinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih Nagari Katapiang.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Ibu Cindy Monica Salsabila Setiawan, yang telah berperan aktif memperjuangkan proposal KNMP hingga ditetapkan oleh KKP RI,” terang Bupati.

Ia berharap program serupa dapat dikembangkan di wilayah pesisir lainnya di Padang Pariaman. Seperti di Dibulakan, Sungai Limau, dan Batang Gasan, agar pemerataan kesejahteraan nelayan bisa semakin meluas.

“Saya berkomitmen, kalau bisa semua wilayah pesisir di Padang Pariaman memiliki kampung nelayan,” harap Bupati.

Untuk tahap awal, pembangunan yang tengah dikerjakan mencakup berbagai fasilitas penting seperti pintu gerbang, mushala, saluran dan jalan lingkungan, pos jaga, area parkir, kantor, sentra kuliner, bale nelayan, kios, toilet, sarana pascapanen.

Kemudian, SPBUN, penerangan kawasan, genset, shelter pendaratan ikan, cool box, pabrik es portabel, gudang beku, TPA, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), docking kapal, tangki air, dan tambatan perahu.

Proyek bernilai Rp13,7 miliar ini dilaksanakan oleh PT Indopenta Bumi Permai dengan PT Pilar Artha Nugraha sebagai perencana dan CV Aris Karya Konsultan sebagai pengawas.

Pekerjaan tersebut tertuang dalam Kontrak Nomor B.6064/DJPT.6/PI.420/PPK/IX/2025 tertanggal 19 September 2025, dan merupakan bagian dari program nasional untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memperkuat infrastruktur pesisir yang berkelanjutan di kawasan Padang dan Padang Pariaman. (*)

The post Kampung Nelayan Merah Putih Dibangun di Nagari Katapiang Padang Pariaman appeared first on Langgam.id.