Saya menatapnya, lalu mulai mereka-reka apa yang mestinya disampaikan. Ingatan saya terlempar dua hari kebelakang, sebuah telepon dari Padang mengingatkan, tahun ini Kelompok Mahasiswa Mencintai Alam Fakultas Pertanian Universitas Andalas (KOMMA FP-UA) akan merayakan ulang tahun ke 50, Juli 2026 ini. Ditambah pertanyaan Arung, ini menjadi dua hal yang mungkin kebetulan, tapi menjadi takdir saya untuk merenungkannya lebih dalam.

Juli, mengingatkan saya pada banyak hal. Jauh sebelum KOMMA FP-UA berdiri, masih di bulan Juli pada penggalan ke 22 tahun 1912, seorang naturalis, Sijfert Hendrik Koorders, bersama rekan-rekannya, ilmuwan, ahli botani, dan pemilik perkebunan swasta, serta beberapa tokoh penting di Hindia Belanda, mereka mendirikan Nederlandsch–Indische Vereeniging tot Natuurbescherming (NIVN/Asosiasi Perlindungan Alam Hindia Belanda).

Kooders sendiri menjelang usia 50 tahun kala itu. Apakah ini sebuah kebetulan yang tertunda, atau memang takdir mempertemukan saya dengan pertanyaan Arung, tepat disaat KOMMA FP-UA akan merayakan 50 tahun kelahirannya?

50 tahun pasca pembentukan NIVN, The Silent Spring hadir sebagai bacaan wajib para pencinta lingkungan dan konservasi alam di Dunia. Buku karya Rachel Carson telah merubah cara pandang manusia terhadap lingkungan hidup. Di dalam karyanya, Carson membeberkan bahaya penggunaan bahan kimia Diklorodifeniltrikloroetana (DDT). Pada Perang Dunia II, DDT digunakan oleh tentara dan masyarakat umum untuk membatasi penyebaran penyakit malaria dan riketsia. Riketsia sendiri merupakan kelompok penyakit infeksi bakteri yang ditularkan melalui gigitan serangga.

“Lagi-lagi 50. Ada apa dengan angka ini Rung?” tanya saya. Kali ini, Arung yang menatap, dia justru menunggu jawaban.

Albert Einstein, kata Arung, mempertahankan disertasi doktoralnya di Universitas Zurich pada tahun 1905. 50 tahun kemudian, Einstein meninggal dunia di New Jersey, Amerika Serikat. “Itu juga jaraknya 50 tahun,” tandasnya. Sementara saya masih tercenung memikirkan apa rasanya menjadi 50.

Bagi saya, seseorang yang berusia 50 tahun bukan lagi waktu dimana dia mencari jati diri. 50 tahunan adalah masa dimana dia mestinya sudah berpikir tentang legasi, regenerasi dan relevansi. Dia tentunya sudah sangat mengerti dirinya, mengetahui kekuatan dan kelemahannya, serta memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup.

Seperti Kooders, dia hidup dimana perlindungan alam dan konservasi belum menjadi arus utama. Di masa itu, orang-orang hanya melihat hutan di Hindia Belanda hanya sebagai sumber kayu, lahan Perkebunan dan komoditas ekonomi saja.

Namun Kooders melihatnya berbeda. Baginya, hutan bernilai intrinsik yang bersandar pada kekayaan nilai, diversitas alami serta modal ekologis yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hutan. Hutan tak akan mungkin dihitung hanya dalam kacamata ekonomi, dan hutan bersifat selamanya dimana generasi mendatang dapat turut menikmatinya.

Sementara Carson mewariskan pandangan kritis atas situasi lingkungan yang dinamis. Dia berhadapan dengan dunia yang serba instan, cepat dan moral lingkungan yang tergerus. Carson harus meniti ombak kepercayaan semu dimana orang-orang percaya bahwa teknologi selalu membawa kebaikan, dan pestisida dianggap sebuah kemajuan. Dalam konteks ini, Rachel Carson menyelipkan pesan: kemajuan tanpa etika adalah ancaman masa depan.

Layaknya Kooders dan Carson, KOMMA FP-UA juga telah mengalami beragam dinamika sepanjang 50 tahun berdiri. Lembaga ini telah turut menyumbang orang-orang yang memiliki semangat dan kesadaran seperti Kooders dan Carson.

Banyak orang melihat mereka sebagai tokoh konservasi. Tapi bagi saya, mereka adalah pendidik lintas generasi. Pohon mungkin bisa mati, program dan proyek-proyek konservasi juga bisa berakhir, namun nilai-nilai akan terus hidup.

Pada titik inilah KOMMA FP-UA memainkan perannya sebagai organisasi. Organisasi ini tak hanya bicara soal eksistensi, dan bekerja senyap menitiskan nilai-nilai positif untuk alam dan lingkungan kita.

Maka pertanyaan bagi semua warga KOMMA FP-UA hari ini adalah, warisan seperti apa yang akan ditinggalkan untuk organisasi ini, setidaknya untuk 50 tahun berikutnya?

“50 tahun itu terasa seperti tanggung jawab yang belum selesai, Rung,” ucap saya. Dia menanti lanjutan kalimat saya. Ya, bahwa tanggung jawab manusia di usia 50 sama halnya dengan tanggung jawab organisasi di usia yang sama.

Membangun organisasi yang sudah 50an tahun, mestinya bukan hanya sekedar mengembangkan aktivitas. Di usia ini, organisasi harusnya telah mulai matang dalam sistem pengetahuan, telah menjadi pusat pembelajaran, mewariskan tradisi intelektual, mengembangkan nilai-nilai organisasi, tanpa meninggalkan mekanisme kaderisasi.

“Jangan seperti Einstein Yah, walau dia tak pernah terlibat langsung Manhattan Project. Suratnya kepada Presiden Franklin Roosevelt tahun 1939 telah membuka mata Amerika. Tapi setelah perang, dia menyesal karena dia sendiri tidak pernah mendukung penggunaan senjata atom untuk menghancurkan manusia,” papar Arung.

Saya sependapat dengan Arung. Supaya penyesalan tak datang kemudian, usia 50 mestinya menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai, termasuk integritas, keberpihakan pada masyarakat dan konservasi, keberanian, kecintaan terhadap alam, tanggung jawab antar generasi serta keadilan sosial.

Maka KOMMA FP-UA mestinya telah menjelma menjadi sekolah bagi para pemimpin muda. Para anggota dapat meneruskan semangat Kooders dan Carson, membangun sistem yang terintegrasi antara anggota aktif yang masih mendulang ilmu di kampus dengan anggota kehormatan yang telah selesai masa perkuliahannya.

Tapi kita selalu akan dihadapkan pada satu tantangan, dimana anak muda sudah tak lagi berminat menjadi pecinta alam, bukan? Saya kira itu hanya mitos. Coba lihat berapa banyak organisasi pecinta alam yang mati, lalu bandingkan dengan berapa banyak orang yang berselfi di jalur pendakian gunung, bandingkan dengan anak-anak muda yang masih terus bersuara di media sosial, bandingkan dengan mereka yang masih bersusah-susah menanam pohon. Jumlah mereka banyak sekali.

Karenanya, organisasi seperti KOMMA FP-UA harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi zaman. Kooders dan Carson adalah orang-orang yang merombak zamannya, lalu kenapa kita tidak? Organisasi pecinta alam terlalu asyik dengan rapat-rapat Panjang, struktur yang terlalu mengekang dan birokrasi organisasi yang kaku. Kita tertinggal di abad 20.

Sementara anak muda masa sekarang, tidak. Mereka hidup di abad 21. Mereka lebih antusias dengan gerakan, kerja-kerja komunitas, proyek-proyek singkat, kampanye dan aksi nyata. Mereka bukan orang orang yang anti organisasi, tapi mereka anti terhadap organisasi yang tidak relevan.

“Tepat sekali Yah,” kata Arung.

Usia 50 KOMMA FP-UA tentu masih relevan melakukan transfer pengalaman ketimbang transfer informasi. Calon-calon pemimpin di masa depan tak perlu lagi diberi informasi, mereka sudah punya artificial intelligent, serta berbagai platform digital. Yang mereka butuhkan adalah transfer pengalaman yang mungkin tidak tergantikan semisal pengalaman lapangan, nilai keteladanan, jejaring sosial dan kebijaksanaan.

Kedepan, KOMMA FP-UA tentunya dapat membangun platform digital pengetahuan. Misalnya, sejarah organisasi yang terdokumentasi, arsip-arsip yang sudah disimpan dalam platform digital, video wawancara para senior, serta data base pengalaman setiap anggota.

Kecuali itu, organisasi ini sudah saatnya mendukung program mentoring. Mungkin ide ini terdengar kuno, tapi program inilah yang justru dapat menjawab persoalan transfer nilai-nilai yang tadi saya sebutkan. Dengan demikian, hubungan antar generasi menjadi terkunci. Namun hal ini tentu juga perlu disepakati, para senior yang menjadi mentor tak harus melulu tenggelam dalam nostalgia heroiknya di masa lalu. Karena setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya.

Dukungan proyek-proyek nyata jangka pendek dari beragam organisasi lain sangat membantu KOMMA FP-UA selama ini. Jadi, metode-metode seperti ceramah sudah layak ditinggalkan, diganti dengan aksi-aksi yang lebih banyak melibatkan peran anak-anak muda, atau anggota aktif. Ini akan menjadi ruang inovasi yang menghormati kreativitas anak muda.

“Kalau orang tua terlalu kaku, anak-anak akan pergi. Tapi kalau orang tua memberi ruang eksperimentasi, anak-anak akan bertumbuh,” sela Arung.

Ya, organisasi di usia 50 tahun akan berhadapan dengan bahayanya sendiri. Mereka bukan lagi terancam oleh eksternal, tapi oleh jiwanya sendiri. Mereka akan segera kehilangan relevansi, kehilangan kader, kehilangan idealisme, bahkan kehilangan memori kolektif. Ini akan menjadi ironi yang segera akan kita sesali bersama. Seperti Einstein yang menyesali suratnya itu. Sementara Koorders dan Carson mengajarkan; keberhasilan sejati bukanlah membangun organisasi yang besar, tapi organisasi terus bertumbuh sesuai dengan situasi zamannya.

Jika Kooders hidup hari ini, mungkin dia akan berkata: Bangunlah institusi yang mampu menjaga alam lebih lama daripada umur kalian.

Jika Einstein diizinkan datang pada kita hari ini, mungkin dia akan berkata: Bangunlah pengetahuan yang bermoral yang mampu menjaga umat manusia dari kehancuran.

Jika Carson dapat hadir di hari ulang tahun KOMMA FP-UA 11 Juli nanti, mungkin ia akan berkata: Bangunlah manusia yang mampu mempertahankan kebenaran ketika alam tidak lagi mampu bersuara.

Arung mencoba mencerna diskusi kami yang melebar dalam perjalanan itu. “Ayah sudah lewat 50 tahun ya?” tanya dia sedikit mengejek.

Medan, 2 Juni 2026 _Syafrizaldi Aal Jpang
408/KM/96

The post Intimasi Lintas Generasi: Antara Einstein, Kooders, Carson, Arung dan Saya appeared first on Langgam.id.

Pendidikan di Indonesia memang sering dipandang sebagai jalan utama menuju mobilitas sosial dan kemajuan bangsa, sehingga orang tua rela berkorban agar anaknya menempuh pendidikan hingga SMA, bahkan perguruan tinggi S1, S2, S3, dan meraih gelar guru besar. Namun, realitas sosial menunjukkan paradoks yang menyakitkan: semakin tinggi pendidikan, tidak otomatis semakin kuat karakter, karena korupsi, manipulasi, dan penyimpangan justru banyak dilakukan oleh orang-orang yang telah berpendidikan cukup lama. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa pendidikan panjang yang dijalani tidak berbanding lurus dengan kualitas moral?

Jika kita menelusuri perjalanan pendidikan formal dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi, terlihat jelas bahwa setiap jenjang memiliki kelemahan dalam menanamkan karakter. Di TK, orientasi utama masih pada bermain, pengenalan huruf, angka, dan motorik dasar. Pendidikan karakter tidak jarang hanya berupa hafalan doa atau nyanyian, bukan pembiasaan nyata. Program seperti Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat memang ada, dengan tujuan membiasakan anak bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Namun implementasinya sering hanya berupa simbolik, belum menjadi kebiasaan yang konsisten baik di rumah maupun sekolah. Akibatnya, karakter dasar seperti kejujuran dan empati belum tertanam kuat sejak dini.

Memasuki Sekolah Dasar, orientasi pendidikan bergeser dari bermain ke pencapaian nilai. Budaya ujian sudah mulai mendominasi, sehingga anak-anak belajar bahwa prestasi akademik lebih dihargai daripada sikap jujur. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebenarnya sudah diintegrasikan, dengan menekankan harmonisasi olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga melalui kegiatan literasi, doa bersama, dan pramuka. Namun, fokus tetap pada hafalan dan nilai akademik. Pekerjaan siswa dikerjakan orang tua atas nama ponten. Guru lebih sibuk memastikan siswa lulus ujian daripada membangun integritas. Akibatnya, anak-anak sejak dini belajar bahwa nilai tinggi lebih penting daripada perilaku baik.

Di tingkat SMP, masa pubertas menjadi periode pencarian jati diri. Namun pembiasaan karakter belum diarahkan secara sistematis. Tekanan ujian membuat siswa lebih fokus pada strategi lulus daripada proses belajar. Pertemuan Pagi Ceria — yang berisi senam, menyanyikan Indonesia Raya, dan doa bersama — memang bertujuan menumbuhkan semangat kebersamaan, cinta tanah air, dan disiplin. Tetapi kegiatan ini sering dianggap rutinitas formal, bukan internalisasi nilai. Anak-anak mulai melihat kontradiksi antara ajaran sekolah dan realitas masyarakat. Mereka diajarkan terkait kejujuran di kelas, tetapi menyaksikan praktik manipulasi di lingkungan sekitar.

Fragmentasi nilai ini melahirkan generasi yang bingung, pragmatis, dan oportunis.
SMA menjadi arena persiapan masuk perguruan tinggi. Orientasi utama adalah nilai rapor dan ujian masuk PTN. Pendidikan karakter semakin tersisih. Orientasi utama tetap pada persiapan akademik. Siswa belajar bahwa gelar dan universitas ternama adalah tiket masa depan, bukan integritas. Pendidikan moral hanya berupa mata pelajaran, bukan pembiasaan nyata. Akibatnya, karakter semakin tersisih, orientasi akademik mendominasi, dan siswa semakin pragmatis, menyewa joki untuk menempati dan jurusan PTN ternama yang diidamkan.

Perguruan Tinggi kemudian menjadi puncak dari pendidikan panjang. Namun universitas sering berfungsi sebagai pabrik gelar. Gelar akademik dijadikan simbol status sosial, bukan bukti kualitas karakter. Dosen dan mahasiswa sibuk mengejar publikasi, akreditasi, dan sertifikasi. Pendidikan karakter belum menjadi prioritas. Ada guru besar cerdas secara intelektual tetapi belum banyak menjadi teladan etika. Lulusan perguruan tinggi cenderung cerdas teknis tetapi rapuh moral. Tidak mengherankan jika kasus korupsi banyak melibatkan orang berpendidikan tinggi. Mereka tahu celah hukum, menguasai prosedur, dan memanfaatkan kecerdasan untuk manipulasi.

Dari sisi lain, kelemahan karakter ini tidak bisa dilepaskan dari orientasi masyarakat terhadap pendidikan. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, akses terhadap pekerjaan menjadi tantangan besar. Masyarakat melihat pendidikan sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan pekerjaan dan mobilitas sosial. Akibatnya, capaian kognitif dan keterampilan teknis lebih diutamakan dibanding integritas. Orang tua mendorong anak untuk mengejar nilai tinggi, masuk universitas ternama, dan meraih gelar, karena itulah yang dianggap sebagai tiket menuju pekerjaan. Integritas bergeser menjadi hal sekunder, karena tidak langsung memberi keuntungan ekonomi. Belum ada kesadaran luas bahwa pendidikan adalah human investment — investasi membentuk manusia seutuhnya, bukan sekadar pencetak tenaga kerja. Orientasi masyarakat yang pragmatis ini memperkuat sistem pendidikan yang juga pragmatis, sehingga karakter semakin terpinggirkan.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa sulitnya mencari pekerjaan dan akses ekonomi yang layak justru berpotensi menggerus karakter. Lulusan yang semula dibekali nilai moral di sekolah, ketika berhadapan dengan realitas sulitnya pekerjaan, mulai menggeser orientasi dari integritas ke pragmatisme. Mereka belajar bahwa kejujuran tidak selalu memberi keuntungan, sementara manipulasi bisa membuka peluang. Akibatnya, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai human investment, melainkan sekadar alat untuk bertahan dalam kompetisi ekonomi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa krisis karakter bukan hanya kegagalan sekolah, tetapi juga refleksi dari struktur ekonomi dan sosial. Selama pendidikan hanya dipandang sebagai jalan menuju pekerjaan, bukan sebagai proses membentuk manusia berintegritas, maka hasilnya akan tetap paradoks: semakin panjang pendidikan, semakin besar peluang penyimpangan.

Paradoks pendidikan panjang tetapi karakter rapuh menimbulkan dampak sosial yang serius. Orang berpendidikan tinggi justru mendominasi kasus korupsi. Mereka tahu celah hukum, menguasai prosedur, dan memanfaatkan kecerdasan untuk manipulasi. Masyarakat mulai meragukan fungsi pendidikan sebagai pembentuk karakter. Pendidikan dianggap gagal melahirkan manusia berintegritas. Anak muda melihat pendidikan hanya sebagai jalan mencari pekerjaan, bukan membangun integritas. Generasi pragmatis ini semakin memperkuat siklus lemahnya karakter bangsa.

Untuk mengatasi paradoks ini, diperlukan perbaikan pembiasaan karakter yang serius. Pendidikan karakter harus diintegrasikan sejak TK, bukan sekadar hafalan atau rutinitas. Evaluasi di SD hingga SMA harus berbasis integritas, bukan hanya nilai akademik. Guru dan dosen harus menjadi figur integritas. Tanpa teladan, pendidikan karakter hanya retorika.

Perguruan tinggi harus menjadi pusat moral, bukan sekadar pabrik gelar. Universitas harus mengajarkan etika akademik, tanggung jawab sosial, dan integritas, bukan hanya publikasi dan sertifikasi. Sinergi keluarga, sekolah, dan masyarakat juga sangat penting. Pendidikan karakter tidak bisa hanya dilakukan di sekolah. Keluarga dan masyarakat harus menjadi ruang pembelajaran moral. Tanpa integrasi ini, pendidikan karakter akan terus gagal.

Pendidikan panjang di Indonesia telah menghasilkan banyak sarjana, doktor, dan profesor. Namun, tanpa fondasi karakter yang kuat, gelar hanyalah hiasan. Pendidikan mesti menggeser orientasi dari sekadar pencapaian akademik menuju pembentukan manusia berintegritas. Jika tidak, kita akan terus menyaksikan paradoks: semakin tinggi pendidikan, semakin besar peluang penyimpangan. Pendidikan harus kembali pada hakikatnya: membentuk manusia seutuhnya, bukan sekadar pencetak gelar. Sehingga ada yang mengatakan bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang jujur. (**)

Penulis: (Muhammad Nur, M, Pengawas Madrasah di Sumatra Barat, mengajar di perguruan tinggi dan asesor akreditasi sekolah/madrasah BAN PDM Sumbar)

The post Rapuhnya Karakter: Sebuah Paradoks Pendidikan appeared first on Langgam.id.

Sebagai pembicara publik, dia pasti sadar betul bahwa sebutan barbar akan memantik amarah dan sentimen. Amarah dan sentimen adalah bahan bakar paling murah dan efektif untuk menghidupkan mesin popularitas. Kata ini bisa langsung menghantam otak reptil manusia yang terafiliasi dengan daerah tersebut.
Kebanyakan orang tahu bahwa figur ini gemar menjadikan toleransi sebagai komoditas dagangan. Dalam video klarifikasinya ditampilkan beberapa kejadian viral dengan klaim berdasar fakta dan data.

Fakta dan data yang dipilihnya merupakan bentuk simplifikasi dari kenyataan kompleks yang tidak pernah dia benar-benar pahami. Dia tidak perlu benar-benar paham karena dia sudah punya kesimpulan di kepalanya terhadap setiap provokasi yang dilontarkan. Tentu sambil berharap sedikit keuntungan dari luapan sentimen dan kemarahan yang ada.

Genealogi Barbar

Istilah barbar memiliki genealogis panjang dalam sejarah peradaban. Herodotus seorang sejarawan Yunani Kuno dalam bukunya Histories menggunakan kata “barbaros” untuk menyebut semua bangsa non Yunani yang bicaranya terdengar tidak bermakna. Semua yang bukan Yunani adalah barbaros. Aristoteles dalam Politics juga menyatakan bahwa bangsa barbar secara alami adalah budak karena tidak memiliki kapasitas untuk berpikir rasional. Di sisi lain, dalam bahasa Indonesia KBBI VI memaknai kata barbar dengan arti “tidak beradab”.

Dilihat dari genealogi bahasa ini, kata barbar bukanlah kata yang berkonotasi terlalu baik untuk digunakan sebagai acuan penyebutan ke kelompok tertentu atau daerah tertentu. Melukai dan menyakitkan.

Abu Janda kerap melabeli dan membungkus dirinya sebagai pembela toleransi. Padahal toleransi merupakan sikap aktif untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan karakteristik yang dilekatkan secara sepihak tanpa bukti empiris yang cukup memadai. Jika label barbar yang dilekatkan pada Sumbar dan Jabar lahir dari imajinasi kebencian yang sudah tertanam di kepala, maka secara logis dia sedang melakukan tindakan intoleransi. Semua semakin jelas, toleransi bagi Abu Janda hanya ekspresi untuk menjustifikasi orang lain. Isu toleransi mulai kehabisan stok dan kalau tidak dipantik lagi dia akan miskin.

Abu Janda memang selektif dalam memilah-milah isu. Sepertinya sudah menjadi ciri khas figur ini. Dalam klarifikasinya di instagram, dia menampilkan beberapa video tentang permasalahan di Sumatra Barat, lalu dengan cepat mengklaim sudah terjadi kristenphobia. Kesimpulan yang cepat tanpa pernah tahu kompleksitas persoalan.

Sepertinya, otak kosong Abu Janda hanya berisi analisis kopong yang memang sudah berisi imajinasi permusuhan dan kebencian. Imajinasi permusuhan sudah tertanam sembari melakonkan diri sebagai orang toleran.

Sepengetahuan saya, dia tidak pernah menyinggung Islamophobia yang sedang terjadi secara global. Terjadi secara meluas dan tidak dipungkiri juga terjadi di Indonesia. Syarat utama untuk bicara toleransi adalah kejujuran. Jujur sejak dari pikiran. Mungkin ini bisa dikatakan sebagai confirmation bias, yaitu kecenderungan untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang hanya mengonfirmasi keyakinan yang sudah ada. Jelas Abu Janda sedang tidak mencari kebenaran. Dia hanya mengonfirmasi musuh yang telah ia bangun di dalam rangka benaknya.

Lebih lanjut lagi, Abu Janda mungkin sedang melakukan selective exposure. Dalam selective exposure seseorang hanya memilih narasi yang mendukung pendapatnya dan mengabaikan narasi lain yang tidak mendukung pendapatnya. Bukan karena Abu Janda tidak tahu ada persoalan lain atau bodoh. Bukan. Jika dia mengungkapkan hal itu maka ia akan meruntuhkan panggung moral yang dibangunnya secara susah payah. Dia akan kehilangan dramatisasi heroiknya dan lebih baik diam dalam labirin kebodohan yang dibangunnya sendiri.

Istilah barbar dalam sejarahnya selalu digunakan untuk mengklaim diri sebagai beradab sambil mengatakan orang lain tidak beradab. Ironisnya, tindakan melabeli tanpa data yang komprehensif, menyederhanakan tanpa analisis, dan menghakimi tanpa prosedur ilmiah merupakan ciri paling jelas dari orang yang tidak punya keteraturan pikiran. Ketidakteraturan pikiran oleh bangsa Yunani kuno pun akan disebut kebiadaban. Mungkin kebarbaran pikiran jauh lebih biadab. Mungkin saja dia tidak terlalu cerdas menganalisis dampak dari perkataannya. Sebutan barbarnya mungkin hanya ungkapan kepala kopongnya yang berbasis kebencian.

Ruang Impunitas dan Paradoks Toleransi
Mengapa orang-orang seperti Abu Janda ini terus eksis tanpa interupsi serius? Mungkin disebabkan oleh adanya ruang impunitas yang menganga lebar karena penegakan hukum yang tidak pernah dijalankan dengan baik. Implementasi hukum seringkali timpang. Mungkin ada keyakinan subjektif bahwa pelanggaran seperti ini tidak akan dihukum.

Abu Janda merasa paling hebat bukan karena kualitas argumennya. Dia cukup cerdik memainkan isu sehingga yakin tidak ada konsekuensi hukum yang akan menimpa. Bisa tertawa lepas sembari menyakiti orang lain sambil berselimut kata toleransi, data, dan fakta. Bisa berseloroh tanpa takut digugat. Kita tidak pernah tahu siapa tuannya. Apakah dia bertuan pada kebenaran atau tuan dalam maksud sesungguhnya. Ucapannya ini bukan tidak berdasar. Seringkali orang-orang seperti ini diasuh dan dirawat. Bukankah praktik seperti ini kerap dilazimkan?

Jika toleransi hanya dipaparkan dari tingkah laku Abu Janda, maka toleransi harus dimaknai secara paradoks. Retorika toleransi digunakan untuk bersikap intoleran terhadap orang lain. Inilah bentuk manipulasi logika yang tumbuh subur di negara yang timpang dalam mengimplementasikan hukum. Hukum hanya mainan bagi sebagian orang.
Satu hal yang perlu diingat dan dicamkan, Abu Janda sebenarnya tidak laik untuk direspon secara berlebihan. Otak kopong dan pikiran kosongnya lebih baik dicampakkan saja dan ditimbun dalam-dalam, alih-alih dianalisis secara mendalam. Meresponnya secara berlebihan hanya akan menjadikannya terlihat heroik dan semakin popular. Setiap reaksi dan respon hanya akan digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin popularitasnya yang terus dia usahakan. Memberi perhatian lebih pada pikiran kopong adalah salah satu bentuk kesalahan strategis.

Mengapa berepot-repot membongkar dan menganalisis sesuatu yang dari awal sudah kosong? Biarkan saja sampah itu tergeletak dan terurai sendiri. Bisa juga dipungut dan dipurukkan ke tong sampah. Apakah perlu dipidanakan? Tidak mesti. Pendekatan hukum justru memperlihatkan kelemahan dalam berargumen. Hukum pidana harusnya ultimum remedium, yaitu dijadikan upaya terakhir dalam penyelesaian suatu masalah.

Bukan berarti ujaran-ujaran seperti ini tidak layak diproses. Kalau semua hal seperti ini diproses secara hukum, kita akan ketergantungan berlebihan pada hukum. Ketergantungan berlebihan pada hukum menunjukkan bahwa ruang publik kehilangan kemampuannya untuk memfilter kebodohan secara kultural. Hukum adalah jalan terakhir.

Memidanakan orang seperti Abu Janda hanya akan memberikannya narasi baru sebagai martir kebebasan berekspresi. Sebuah ironi yang akan dieksploitasi dan dinikmatinya. Biarkan saja Abu Janda bicara sampai tenggorokannya kering karena tanpa pendengar. Badut dalam gelaran sirkus hanya untuk ditertawakan. (**)

Penulis: (Aidil Aulya, Dosen Fakultas Syariah UIN IB Padang)

The post Otak Kosong Abu Janda appeared first on Langgam.id.

Dalam konteks Hari Raya Kurban yang akan segera tiba, nilai pengorbanan dan kepedulian sosial seharusnya menginspirasi kepemimpinan sekolah/madrasah untuk rela “berkurban” kenyamanan administratif demi memastikan setiap anak memperoleh hak belajar yang adil, sehingga inklusi tidak lagi menjadi beban tambahan, melainkan wujud nyata semangat keikhlasan dan kebersamaan dalam pendidikan.

Semangat kurban ini sekaligus menegaskan bahwa kesenjangan antara regulasi progresif dan praktik nyata di sekolah/madrasah tidak boleh terus dibiarkan, karena akibatnya siswa inklusi sering kali tidak mendapatkan layanan yang layak, sementara guru merasa terbebani tanpa arahan jelas dari pimpinan. Situasi ini memperlihatkan bahwa inklusi bukan sekadar wacana, melainkan pekerjaan rumah besar yang harus segera dituntaskan agar sekolah/madrasah benar-benar menjadi ruang belajar yang adil, aman, dan mendidik bagi semua anak.

Di banyak sekolah/madrasah berdasarkan pengalaman penilaian akreditasi, praktik inklusi masih sebatas formalitas. Kepala sekolah/madrasah sering kali hanya memastikan bahwa siswa berkebutuhan khusus diterima secara administratif, tanpa menyiapkan strategi pembelajaran yang sesuai. Bahkan, ada yang belum memiliki kebijakan. Akibatnya, guru menghadapi kesulitan besar dalam mengelola kelas yang beragam, sementara siswa inklusi tidak memperoleh dukungan yang memadai.

Contoh yang kerap muncul adalah siswa dengan kebutuhan belajar lambat atau hambatan komunikasi yang ditempatkan di kelas reguler tanpa pendampingan khusus. Guru hanya diminta “menyesuaikan” secara mandiri, padahal mereka tidak memiliki pelatihan atau arahan dari pimpinan sekolah/madrasah. Situasi ini membuat siswa inklusi merasa terpinggirkan, bahkan ada yang memilih menarik diri dari aktivitas kelas.

Selain itu, fasilitas sekolah/madrasah sering tidak ramah bagi siswa inklusi. Ruang kelas belum diadaptasi, aksesibilitas fisik terbatas, dan tidak ada program khusus untuk mendukung kesehatan mental maupun keterampilan sosial mereka. Kepala sekolah/madrasah lebih fokus pada pencapaian administratif seperti akreditasi atau laporan rutin, sehingga aspek inklusi terabaikan.

Kondisi nyata ini menunjukkan bahwa inklusi belum dipahami sebagai budaya sekolah/madrasah, melainkan sekadar kewajiban administratif. Padahal, tanpa kepemimpinan yang visioner dan dukungan sistemik, inklusi akan terus menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai.

Akar Permasalahan

Belum maksimalnya pemahaman kepala sekolah/madrasah terhadap inklusi tidak muncul begitu saja, melainkan berakar dari beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, banyak kepala sekolah/madrasah masih menempatkan inklusi sebatas kewajiban administratif. Fokus mereka lebih pada kelengkapan dokumen akreditasi atau laporan rutin, sementara pemahaman konseptual tentang bagaimana membangun budaya sekolah/madrasah yang ramah bagi semua anak belum menjadi prioritas.

Kedua, pelatihan dan pembinaan yang diterima kepala sekolah/madrasah sering kali lebih menekankan aspek manajerial umum daripada strategi kepemimpinan inklusif. Akibatnya, kepala sekolah/madrasah tidak memiliki bekal memadai untuk mengarahkan guru dalam menghadapi keragaman kemampuan siswa. Guru dibiarkan mencari solusi sendiri, tanpa dukungan sistemik yang jelas.

Ketiga, budaya sekolah/madrasah yang masih tradisional turut memperkuat masalah. Komunikasi antara guru dan siswa sering kali belum berbasis empati, sementara disiplin masih dipahami sebagai hukuman, bukan kesepakatan bersama. Kepala sekolah/madrasah yang tidak memahami inklusi gagal mendorong perubahan budaya ini, sehingga siswa berkebutuhan khusus tetap merasa asing di lingkungan sekolah/madrasah.

Di antara akar permasalahan ini menunjukkan bahwa inklusi tidak akan berjalan hanya dengan regulasi. Tanpa kepemimpinan yang visioner, reflektif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata siswa, inklusi akan terus menjadi jargon yang tidak terwujud dalam praktik sehari-hari.

Dampak terhadap Siswa

Ketidakpahaman kepala sekolah/madrasah mengenai inklusi membawa konsekuensi langsung bagi siswa berkebutuhan khusus. Mereka sering kali merasa tidak diterima sepenuhnya di lingkungan sekolah/madrasah. Tanpa strategi pembelajaran yang sesuai, siswa inklusi cenderung tertinggal dalam pelajaran, kehilangan motivasi, dan mengalami tekanan psikologis karena merasa berbeda dari teman sekelasnya.

Selain itu, lingkungan sekolah/madrasah yang belum ramah inklusi dapat menimbulkan diskriminasi halus. Misalnya, siswa inklusi tidak dilibatkan dalam kegiatan ekstrakurikuler atau dianggap sebagai beban tambahan oleh guru. Situasi ini memperkuat rasa keterasingan dan menurunkan kepercayaan diri mereka.

Dampak lain yang tidak kalah serius adalah hilangnya potensi akademik dan sosial siswa inklusi. Padahal, dengan dukungan yang tepat, mereka mampu berkembang sesuai kapasitas masing-masing. Ketika kepala sekolah/madrasah gagal membangun budaya inklusi, sekolah/madrasah kehilangan kesempatan untuk menjadi ruang belajar yang benar-benar adil dan mendidik bagi semua anak.

Dengan demikian, dampak buruk ini tidak hanya dirasakan oleh siswa inklusi, tetapi juga memengaruhi iklim sekolah/madrasah secara keseluruhan. Lingkungan belajar menjadi kurang sehat, guru merasa terbebani, dan sekolah/madrasah gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan yang inklusif.

Solusi dan Harapan

Mengatasi persoalan inklusi di sekolah/madrasah membutuhkan kepemimpinan kepala sekolah/madrasah yang visioner dan berorientasi pada kebutuhan nyata siswa. Pertama, kepala sekolah/madrasah perlu memperoleh pelatihan khusus tentang manajemen inklusi. Pelatihan ini tidak hanya membahas teori, tetapi juga praktik konkret seperti strategi pembelajaran diferensiasi, komunikasi empatik, serta cara membangun budaya kelas yang ramah bagi semua anak.

Kedua, supervisi madrasah atau sekolah/madrasah harus bergeser dari sekadar kontrol administrasi menuju coaching reflektif. Kepala sekolah/madrasah didorong untuk memfasilitasi guru berbagi pengalaman, mendiskusikan kesulitan, dan mencari solusi bersama. Dengan demikian, guru tidak merasa terbebani sendirian menghadapi keragaman siswa.

Ketiga, sekolah/madrasah perlu menumbuhkan budaya positif. Disiplin harus dipahami sebagai kesepakatan bersama, bukan hukuman. Komunikasi empatik dan penghargaan terhadap usaha siswa akan membangun rasa percaya diri, termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus.

Keempat, kolaborasi dengan orang tua, psikolog, dan komunitas pendidikan menjadi kunci. Kepala sekolah/madrasah harus membuka ruang kerja sama lintas pihak agar dukungan terhadap siswa inklusi lebih komprehensif.

Harapannya, dengan langkah-langkah tersebut, inklusi tidak lagi menjadi jargon atau sekadar kewajiban administratif. Sebaliknya, ia akan menjadi budaya sekolah/madrasah yang hidup, di mana setiap anak merasa diterima, dihargai, dan diberi kesempatan berkembang sesuai potensinya.

Inklusi bukan sekadar jargon kebijakan, melainkan amanat moral dan konstitusional untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa kepala sekolah/madrasah masih menjadikan inklusi sebagai pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Minimnya pemahaman, lemahnya dukungan sistemik, dan budaya sekolah/madrasah yang belum ramah membuat siswa berkebutuhan khusus terus menghadapi hambatan.

Sudah saatnya kepala sekolah/madrasah menempatkan inklusi sebagai prioritas kepemimpinan, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan kepemimpinan yang visioner, reflektif, dan kolaboratif, sekolah/madrasah dapat menjadi ruang belajar yang adil, aman, dan mendidik bagi semua anak. Inklusi harus dipahami sebagai kesempatan membangun generasi yang lebih manusiawi, bukan beban tambahan. Jika kepala sekolah/madrasah berani mengambil langkah ini, maka inklusi tidak lagi menjadi PR, melainkan bagian nyata dari budaya pendidikan kita. (**)

Penulis: (Muhammad Nur, Pengawas Madrasah Kota Padang)

The post Semangat Berkurban dan PR Inklusi Kepala Madrasah appeared first on Langgam.id.

Dalam konteks ini, kearifan lokal Minangkabau menjadi titik masuk penting untuk memahami bagaimana masyarakat bertahan, beradaptasi, dan membangun kembali kehidupan pasca-bencana. Pengurangan risiko bencana di wilayah rawan tidak cukup hanya ditempuh melalui pendekatan teknokratis. Mitigasi dan adaptasi bencana harus dibangun di atas pemahaman spasial, sosial, dan ekologis yang kontekstual, bukan semata transfer teknologi (Hermon, 2019).

Tata kelola risiko berbasis wilayah dan keterlibatan aktor lokal dalam membangun kesiapsiagaan, integrasi dimensi lingkungan dan sosial dalam perencanaan adaptasi, terutama di wilayah dengan kerentanan struktural tinggi menjadi penting (Oktorie et al., 2019; Putra et al., n.d.). Kerangka pemikiran ini menyediakan fondasi konseptual yang kuat untuk membaca peran kearifan lokal sebagai modal adaptif dalam merespon bencana.

Penelitian (May Nessa Yolanda & Fahmi, 2025) menunjukkan bahwa penurunan risiko korban jiwa lintas generasi tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui internalisasi pengetahuan lokal dalam tindakan sosial. Pada level struktural, masyarakat mengembangkan pola permukiman yang menjauhi alur sungai, memanfaatkan rumah gadang berbahan kayu lentur yang adaptif terhadap guncangan, serta membangun jembatan tanpa penyangga tengah untuk mengurangi risiko sumbatan material saat galodo.

Kemudian pada level non-struktural, masyarakat mengenali tando-tando alam—seperti hujan di rimbo, perubahan aliran bangkahan sampik, dan bunyi gamuruah—sebagai sistem peringatan dini berbasis observasi ekologis. Praktik mancari rumah dunsanak serta penyebaran informasi melalui tambo (lapau, masjid, komunikasi lisan) menjadi mekanisme evakuasi dan koordinasi sosial yang efektif. Efektivitas sistem ini tercermin dalam penurunan korban jiwa dari peristiwa galodo 1979 ke 2009 hingga 2024.

Kapasitas adaptasi lokal sering kali lebih responsif karena tertanam dalam pengalaman sehari-hari dan kepercayaan sosial. Dalam perspektif sosiologi lingkungan, kearifan lokal berfungsi sebagai early warning system sosial–ekologis yang tidak bergantung pada infrastruktur mahal, tetapi pada kelekatan pengetahuan dengan praktik hidup.

Namun, keberhasilan ini juga mengungkap paradoks kebijakan. Kearifan lokal terbukti bekerja, tetapi sering kali berada di luar sistem formal. Dalam banyak intervensi pasca-bencana, kebijakan cenderung mengedepankan relokasi massal, rumah standar, dan sistem peringatan berbasis teknologi yang tidak selalu terhubung dengan kanal komunikasi lokal. Akibatnya, modal sosial yang justru menjadi sumber ketahanan dapat melemah.

Tata kelola risiko yang mengabaikan aktor dan institusi lokal berisiko menciptakan maladaptation—upaya adaptasi yang justru menambah kerentanan sosial (Oktorie et al., 2019). kebijakan yang memprioritaskan pemetaan partisipatif, peningkatan kesadaran publik, dan koordinasi kelembagaan berada di urutan teratas. Yang penting, revitalisasi kearifan lokal muncul sebagai elemen strategis, baik dalam mitigasi maupun adaptasi.

Pada sisi adaptasi, perubahan konstruksi rumah agar lebih tahan bencana, pelibatan pemuda sebagai penggerak, serta penerapan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari menjadi prioritas (Asman et al., 2020). Artinya adaptasi merupakan proses sosial–ekologis, bukan sekadar teknis. Lebih lanjut pengetahuan lokal/kearifan lokal dalam pengurangan risiko bencana akan meningkatkan legitimasi kebijakan dan efektivitas respons (Gaillard & Mercer,
2013).

Adaptasi berbasis komunitas yang menghormati pengetahuan lokal lebih berkelanjutan dibanding pendekatan top-down(Kelman, 2017). Kemudian studi (Lavigne et al., 2008) tentang perilaku masyarakat di sekitar gunung api di Indonesia memperlihatkan bahwa kepekaan terhadap tanda alam dan jaringan sosial lokal berperan penting dalam mengurangi korban. Artinya adaptasi efektif memerlukan context-specific solutions yang memadukan pengetahuan lokal dan sains modern.

Dari beberapa kajian literature empiris tampak jelas bahwa problem utama pasca-bencana ekologis di Sumatera Barat bukan kekurangan pengetahuan, melainkan ketimpangan relasi antara pengetahuan lokal dan kebijakan publik. Kearifan lokal kerap diromantisasi sebagai identitas budaya, tetapi belum dilembagakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Akibatnya, kebijakan pasca-bencana cenderung seragam, ahistoris, dan kurang sensitif terhadap struktur sosial.

Strategi pasca-bencana ekologis di Sumatera Barat perlu diarahkan pada penguatan nagari sebagai unit sosial–ekologis. Kearifan lokal perlu diinstitusionalisasikan dalam sistem kebencanaan formal. Tando-tando alam yang telah teruji harus diakui sebagai indikator lokal dalam sistem peringatan dini, lalu diintegrasikan dengan teknologi seperti laporan terhubung ke BPBD. Masjid, lapau, dan perangkat nagari perlu diposisikan sebagai kanal resmi komunikasi darurat (May Nessa Yolanda & Fahmi, 2025).

Kedua, rekonstruksi pasca-bencana harus dipahami sebagai proses sosial– budaya. Rumah dan permukiman adalah ruang sosial yang menopang solidaritas dan akses penghidupan. Relokasi hanya boleh dilakukan dengan mempertimbangkan jaringan kekerabatan dan mata pencaharian, agar tidak merusak modal sosial. Ketiga, regenerasi pengetahuan menjadi kunci, pemuda nagari perlu dilibatkan sebagai penjaga pengetahuan lokal sekaligus penghubung dengan sains dan teknologi.

Dalam perspektif Ilmu Lingkungan, refleksi ini menegaskan bahwa ketahanan ekologis tidak dapat dipisahkan dari ketahanan sosial dan budaya. Lingkungan bukan sekadar entitas fisik, tetapi ruang hidup yang dimaknai dan dikelola melalui nilai kolektif. Ketika kearifan lokal dipadukan dengan pendekatan ilmiah, hasilnya bukan hanya penurunan risiko bencana, tetapi
juga pemulihan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, pasca-bencana ekologis seharusnya dipandang sebagai momentum pembelajaran sosial. Bukan hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi menata ulang relasi manusia – alam – kebijakan. Sumatera Barat memiliki modal sosial dan kultural yang kuat untuk itu. Agenda ke depan adalah merumuskan model kebijakan kebencanaan yang berakar pada kearifan lokal, diuji secara ilmiah, dan diimplementasikan secara institusional agar kearifan lokal tidak sekedar narasi budaya, tapi fondasi ketahanan sosial–ekologis. (***)

Penulis: Muhayatul, S.E., M.Si (Mahasiswa Doktoral Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Padang)

The post Kearifan Lokal sebagai Fondasi Ketahanan Sosial–Ekologis, Refleksi Pascabencana appeared first on Langgam.id.

Waktu itu, Yogyakarta yang menjadi ibu republk, baru tiga hari dibombardir Belanda. Tidak hanya menyerang Jogya nan istimewa, Belanda yang belum mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945,  menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Usai ditangkap, dwitunggal itu dibuang ke Brastagi dan Pulau Bangka. 

Sebelum ditawan Belanda, Soekarno-Hatta seperti ditulis Indonesianis, Audrey Kahin, melalui buku “Perjuangan Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950” terjemahan Profesor Dr Mestika Zed dkk, memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafrudin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera. Tepatnya lagi di Bukittinggi “Kota Perjuangan”.

Dalam mandatnya, Soekarno-Hatta meminta Syafrudin membentuk pemerintahan darurat di Sumatera: pulau yang kini sedang susah karena bencana. Jika mandat itu tak terlaksana, maka kepada Soedarsono, Palar, dan Mr Maramis, diminta membentuk Exile Government di India.

Meski mandat tak pernah sampai ke tangannya, Syafrudin tetap membentuk PDRI. Tiga hari setelah Bukittinggi, turut dibombardir Belanda.

Mantan Ketua PWI Sumbar Kamardi Rais Datuak Panjang Simulie, yang pernah mewawancarai Bung Hatta meyakini, Syafrudin berani membentuk kabinet PDRI, karena sudah dapat sinyal dari Bung Hatta, terkait kondisi yang akan menimpa bangsa. Ini juga disampaikan  wartawan senior, Hasril Chaniago, saat kami menjadi pembicara talkshow “Limapuluh Kota Dalam Sejarah”, 6 November 2025.

Syafruddin Prawiranegara mendeklarasikan PDRI di Nagari Halaban. Buku-buku sejarah mencatat, PDRI dideklarasikan dalam rumah di perkebunan teh Halaban. Namun yang sebenarnya, menurut saksi sejarah bernama Rasawin, adalah di dangau Yaya, Jorong Lambuak, Halaban. Memang, dangau Yaya dan rumah di perkebunan teh, masih satu hamparan. Tapi letaknya cukup berjauhan. 

Rasawin adalah pejuang PDRI, bekas anggota  BPNK Halaban. Saat kami temui bersama mantan Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan, mantan Wali Nagari Halaban, Masrijal Sahid, dan mantan Ketua AJI Padang, Hendra Makmur, Rasawin sudah 89 tahun. Kini, Rasawin telah tiada. Kesaksiannya, waktu PDRI diumumkan, rakyat sulit membedakan Syafruddin dengan pejuang lain. Karena semua memakai baju putih-putih dan berpeci. Berjalan selalu berombongan.

Halaban pada zaman PDRI adalah kawasan yang luas. Tak hanya meliputi Nagari Halaban. Namun membentang hingga ke Nagari Tanjuanggadang, Nagari Labuahgunuang, Nagari Ampalu, dan sekitarnya. Maka tak heran, bila di nagari-nagari tersebut, ditemukan banyak peninggalan PDRI. Namun kurang perhatian dari pemerintah daerah. Seperti, bekas stasiun pemancar radio di Paraklubang atau Tegalrajo, serta uang zaman PDRI di Ampalu dan Labuahgunuang.

Keberadaan PDRI di kawasan Halaban, memang tidak lama. Tapi serupa garam dalam masakan,  sangatlah bermakna. Kabinet PDRI yang dideklarasikan di Halaban, mengisyaratkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada. Ini membuat Belanda yang sedang melancarkan Agresi ke-II menjadi tak senang.  Begitu PDRI dideklarasikan di Halaban, Belanda terus mengendus jejak para pejuangnya. 

Belanda yang tiga hari sebelumnya atau 19 Desember 1948, telah membumihanguskan Bukittinggi lewat jalur udara, juga menyerang lewat jalur darurat. Bahkan, beberapa hari kemudian, pasukan Belanda sudah sampai di Kota Payakumbuh. Sempat terjadi baku tembak dengan pejuang Indonesia di kawasan perbukitan Ngalau. Juga di sekitaran Bukit Sitabuah.

Mengetahui Belanda semakin dekat ke Halaban, Mr Syafrudin Prawiranegara dan Kabinet PDRI memutar strategi perjuangan. Mereka memilih berjuang secara mobile. Tapi sebelum perjuangan dengan sistem berjalan itu dimulai, rombongan PDRI dibagi dalam dua kelompok.

Kelompok pertama, dipimpin Mr Sutan Muhammad Rasyid, Gubernur Sumatera Tengah, bergerak menuju Kototinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Terus kemudian menuju kawasan bernama Puadata, beberapa kilometer menjelang tambang emas Mangani. Sampai PDRI berakhir, rombongan pertama ini tetap bermarkas di Kototinggi.

Sedangkan rombongan kedua, langsung dipimpin Mr Syafrudin Prawiranegara. Awalnya, rombongan kedua bertolak ke Bangkinang, Kampar, Propinsi Riau. Karena situasi tidak aman, Syafrudin dan rombongan berbelok ke Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. 

Dari Teluk Kuantan, rombongan  melanjutkan perjalanan menuju Sungaidareh, Kabupaten Dharmasraya, Sumbar. Sampai di negeri yang pernah menjadi sasaran Ekpedisi Pamalayu oleh Raja Kertanegara tersebut, Syafrudin bertolak ke Nagari Abaisangir, Kabupaten Solok Selatan.

Perjalanan ke Nagari Abaisangir, dilalui Syafrudin Prawiranegara dan para pejuang PDRI dengan penuh kegetiran. Mereka terpaksa melawan arus Sungai Dareh yang deras. Mujur saja masyarakat sukarela menolong. Sumbangsih tak ternilai harganya ini, diberikan masyakarat pada hampir seluruh kampung basis perjuangan PDRI.

Sesampainya di Nagari Abaisangir, Syafrudin Prawiranegara yang memiliki darah keturunan Banten dan Minangkabau, menginap di rumah Sa’diyah, istri dari Angku Palo Buncik, Wali Nagari Abaisangir semasa itu. Kemudian, mereka dijemput oleh masyarakat Nagari Bidaralam. Di Bidar Alam, rombongan menetap sangat lama.

Setelah melewati berbagai dinamika perjuangan. Termasuk peristiwa heroik di Titiandalam, Pandamgadang; disusul Peristiwa Situjuah 15 Januari 1949 yang memakan korban jiwa paling banyak sepanjang sejarah PDRI; dan Peristiwa Koto Tuo Lautan Api. Akhirnya, rombongan pertama PDRI di Kototingggi dan rombongan kedua yang bermarkas di Bidaralam, bertemu di Silantai, Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.

Dari pertemuan itu, disepakati mandat PDRI bakal dikembalikan kepada pemerintah pusat. Pengembalian mandat berlangsung di Kotokociak, Guguak, Limapuluh Kota. Mandat dijemput Mr Mohammad Natsir dan  Leimena. Diserahkan kembali oleh Syafruddin Prawiranegara dkk kepada Presiden Soekarno.

Tiga tahun kemudian, lewat Keppres 123/1951, Syafruddin Prawiranegara diangkat sebagai Presiden De Javasche Bank: Bank Sentral Hindia Belanda, cikal bakal Bank Indonesia. Pada 1958 sampaI 1960, Syafruddin kembali ke Sumatera. Terlibat Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Tapi pada 1961, melalui Keppres 449/1961, Syafrudin dan tokoh PRRI lainnya, dapat abolisi dan amnesti dari Presiden.

Lima puluh tahun setelah amnesti diberikan, tepatnya tahun 2011, Syafrudin Prawiranegara dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional, berdasarkan Keppres 113/2011. Lima tahun sebelumnya pula, atau pada 18 Desember 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menerbitkan Keppres Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Hari Bela Negara.

Dalam Keppres ditegaskan, 19 Desember 1948, merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena tanggal tersebut terbentuk PDRI, dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan NKRI. Sayang, tidak dijelaskan dalam Keppres 28/2006, kenapa pemerintah memilih 19 Desember 1948 sebagai tanggal terbentuknya PDRI. Bukan 22 Desember 1948, saat PDRI dideklarasikan di Halaban.

Sebagian sejarawan dan tokoh berpendapat, pemerintah memilih 19 Desember 1948 sebagai tangggal terbentuk PDRI, karena embrio PDRI sudah ada di Bukittinggi sejak 19 Desember 1948. Sedangkan pengumuman kabinetnya, baru dilakukan 22 Desember 1948 di Halaban. Terlepas dari itu, masyarakat di kawasan Halaban, tak pernah sekalipun mempersoalkan.

Tampaknya, bagi masyarakat Sumbar secara umum, dan khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Limapuluh Kota. Pengakuan pemerintah terhadap perjuangan PDRI, dengan menetapkan 19 Desember sebagai dasar Hari Bela Negara, sudah merupakan anugerah luar biasa. Walaupun Hari Bela Negara, belumlah masuk tanggal merah atau hari libur nasional. 

Kini, anugerah luar biasa itu akan lebih bermakna, bila pemerintah memberi perhatian khusus terhadap seluruh kampung yang dulu menjadi basis utama perjuangan PDRI. Perhatian khusus itu bisa dimulai dari kawasan Halaban yang sampai kini masih terlupakan. Buktinya, jalan utama di Halaban, masih rusak parah. Menanti sambungan perbaikan yang entah kapan. (***)

Penulis M. Fajar Rillah Vesky adalah anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, dari daerah pemilihan Luhak, Lareh Sago Halaban, dan Situjuah Limo Nagari.

The post Halaban, Penyambung Nafas Republik yang Terlupakan appeared first on Langgam.id.

Mematuhi putusan WTO menghadirkan tiga keuntungan strategis bagi UE. Pertama, kepastian hukum untuk pelaku usaha. Produsen dan importir merancang investasi berdasarkan aturan yang stabil. Kepatuhan mengurangi biaya ketidakpastian dan mengembalikan prediktabilitas yang kerap UE suarakan kepada mitra dagang. Kedua, reputasi sebagai “normative power”. Eropa membangun pengaruh melalui standar tinggi dan penghormatan pada hukum internasional. Pengingkaran terhadap putusan akan mudah terbaca sebagai standar ganda. Ketiga, penguatan multilateralisme. Sistem penyelesaian sengketa WTO hanya berfungsi bila anggota menghormati putusan, termasuk saat putusan itu tidak menguntungkan.

Sebagian pihak berargumen bahwa instrumen pertahanan dagang—anti-dumping atau bea imbalan—tetap sah untuk melindungi industri domestik. Pernyataan itu tepat selama perumusannya taat aturan WTO. Ketika panel independen menilai bukti dan menemukan pelanggaran, langkah rasional adalah memperbaiki kebijakan. Upaya memperpanjang proses melalui banding tanpa solusi memicu ketidakpastian, merusak iklim investasi, dan melemahkan posisi UE saat menuntut kepatuhan dari pihak lain.

Bagi Indonesia, putusan ini membuka jendela kesempatan. Ekspor stainless membutuhkan akses yang bersih dari distorsi, disertai kesiapan memenuhi standar teknis dan keberlanjutan yang semakin ketat. Di sisi UE, kepatuhan membawa manfaat nyata di dalam negeri. Kepastian regulasi mendorong daya saing industri yang bertumpu pada efisiensi, inovasi, dan teknologi rendah emisi, bukan proteksi berkepanjangan. Konsumen memperoleh harga lebih wajar, sementara sektor hilir—dari otomotif sampai peralatan rumah tangga—mendapat pasokan bahan baku yang stabil. Rantai pasok yang efisien memperkuat ekonomi Eropa menghadapi persaingan global; menjalankan putusan WTO selaras dengan kepentingan tersebut.

Kekhawatiran terhadap disrupsi industri baja tentu ada. Kebijakan transisi tetap tersedia tanpa melanggar aturan: dukungan yang diizinkan WTO untuk riset, efisiensi energi, atau dekarbonisasi; program peningkatan keterampilan tenaga kerja; serta fasilitasi investasi pada teknologi proses yang lebih bersih. Instrumen sah ini mendorong transformasi struktural tanpa menutup perdagangan secara sewenang-wenang.

UE memiliki kesempatan menunjukkan bahwa rule of law bukan slogan, melainkan kompas kebijakan. Mematuhi putusan, mengoreksi kebijakan, dan menguatkan arsitektur perdagangan global akan menjaga reputasi Eropa sekaligus memberikan kepastian bagi pasar. Indonesia siap menyambut kompetisi yang adil, memperluas pasar, dan mempercepat industrialisasi bernilai tambah. Kemenangan nyata lahir ketika hukum dihormati dan perdagangan bergerak di atas prinsip yang konsisten.

*Penulis: Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE. MA (Dosen dan Guru Besar pada Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas)

The post Ekspor Stainless Indonesia: Apakah UE Akan Taat Putusan WTO? appeared first on Langgam.id.

Dalam konteks akademik, pernyataan tersebut dapat ditafsirkan sebagai simbol ambivalensi kebijakan energi. Di satu sisi, Indonesia membutuhkan infrastruktur pengolahan minyak untuk mengurangi ketergantungan impor. Namun di sisi lain, tidak adanya pembangunan kilang baru menimbulkan spekulasi: apakah keputusan ini didasarkan pada keterbatasan sumber daya, strategi ekonomi tertentu, atau justru kelemahan tata kelola institusional.

Pentingnya Kilang Minyak dalam Sistem Energi Nasional

Kilang minyak merupakan salah satu infrastruktur energi paling vital di sebuah negara. Fungsinya bukan hanya untuk mengolah minyak mentah menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan produk turunannya, tetapi juga sebagai penopang kedaulatan energi. Tanpa kilang yang memadai, sebuah negara akan rentan terhadap fluktuasi harga energi global serta bergantung pada impor BBM.

Indonesia sendiri memiliki beberapa kilang minyak yang sebagian besar dibangun pada era 1970-an hingga 1990-an. Kapasitasnya belakangan ini relatif stagnan, sementara pertumbuhan konsumsi energi meningkat pesat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan industrialisasi. Ketidakseimbangan antara kebutuhan energi domestik dan kapasitas pengolahan minyak inilah yang membuat isu pembangunan kilang baru menjadi sangat strategis.

Apakah Keterbatasan Dana Pembangunan ?

Interpretasi awal yang dapat diajukan adalah bahwa Indonesia tidak membangun kilang minyak baru karena keterbatasan dana. Pembangunan sebuah kilang membutuhkan biaya investasi yang sangat besar. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, terutama ketika negara harus menyeimbangkan berbagai kebutuhan pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, proyek kilang baru mungkin dipandang tidak prioritas.

Selain itu, risiko finansial yang tinggi juga menjadi pertimbangan. Harga minyak global sangat fluktuatif, dan ketidakpastian pasar energi membuat investor enggan menanamkan modal besar dalam proyek jangka panjang. Bagi pemerintah, hal ini menciptakan dilema: apakah lebih bijak menggunakan dana untuk proyek kilang, atau mengalokasikannya pada sektor lain yang lebih cepat menghasilkan dampak ekonomi.

Apakah Fokus pada Optimalisasi Kilang yang Ada ?

Interpretasi berikutnya adalah keputusan untuk tetap berfokus pada kilang minyak yang sudah ada tanpa melakukan ekspansi pembangunan baru. Dengan pendekatan ini, strategi yang ditempuh adalah modernisasi, revitalisasi, dan efisiensi operasional kilang eksisting.

Pilihan ini dapat dianggap realistis, karena meningkatkan kapasitas dan efisiensi kilang lama jauh lebih murah dibanding membangun yang baru. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan adanya peningkatan mutu produk BBM yang dihasilkan tanpa harus mengeluarkan biaya investasi besar. Namun demikian, strategi ini memiliki keterbatasan, karena kilang lama secara teknologi sudah banyak yang usang, sehingga kapasitas peningkatannya terbatas.

Apakah kesulitan mendapatkan Minyak Mentah sebagai bahan baku ?

Interpretasi lain yang dapat diajukan adalah bahwa pembangunan kilang baru terhambat oleh kesulitan mendapatkan pasokan minyak mentah yang memadai. Indonesia sejak awal 2000-an telah berubah dari negara pengekspor minyak menjadi negara net importer. Produksi domestik terus menurun karena lapangan minyak tua mengalami penurunan produksi, sementara eksplorasi baru berjalan lambat.

Dalam kondisi demikian, membangun kilang baru justru menimbulkan pertanyaan: dari mana minyak mentah yang akan diolah? Jika harus mengandalkan impor minyak mentah, maka kilang baru tidak memberikan keuntungan strategis yang signifikan, karena tetap menimbulkan ketergantungan pada pasar global. Selain itu, harga keekonomian antara minyak mentah impor dan harga jual BBM domestik yang dikendalikan pemerintah sering tidak seimbang, sehingga risiko kerugian finansial menjadi besar.

Apakah tetap Pilihan Kebijakan Impor BBM Jadi ?

Interpretasi terakhir adalah bahwa pemerintah secara sadar menetapkan kebijakan untuk mengimpor BBM jadi, sehingga kilang baru tidak perlu dibangun. Dalam kerangka ini, kebijakan energi dipandang pragmatis: lebih murah mengimpor BBM jadi ketimbang menanggung biaya besar membangun kilang dan risiko pasokan minyak mentah.

Pilihan ini memang secara jangka pendek memberikan keuntungan fiskal dan praktis. Namun dalam jangka panjang, kebijakan ini membuat Indonesia semakin bergantung pada negara lain dalam hal pasokan energi. Ketahanan energi nasional menjadi rentan, terutama jika terjadi gejolak harga atau konflik geopolitik yang mengganggu rantai pasok global.

Dampak Tidak Membangun Kilang Baru

Jika skenario tidak membangun kilang baru terus berlanjut, maka Indonesia akan menghadapi beberapa dampak serius. Pertama, defisit neraca perdagangan berpotensi melebar karena impor BBM terus meningkat. Kedua, APBN akan terbebani oleh subsidi energi, terutama ketika harga minyak dunia melonjak. Ketiga, ketahanan energi nasional semakin rapuh, karena pasokan energi sangat bergantung pada faktor eksternal.

Di sisi lain, ketergantungan impor BBM juga dapat menimbulkan kerentanan politik. Negara-negara pemasok dapat menggunakan energi sebagai instrumen diplomasi dan tekanan politik. Situasi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan dalam percaturan global.

Kebutuhan Reformasi Kebijakan Energi

Dalam perspektif kebijakan publik, pernyataan bahwa kilang tidak dibangun bukan karena tidak mampu, tetapi karena faktor “malas” atau ketidakseriusan, menunjukkan adanya masalah tata kelola. Reformasi kebijakan energi menjadi krusial agar keputusan strategis terkait kilang minyak tidak hanya dilihat dari kacamata pragmatis, tetapi juga visi jangka panjang kedaulatan energi.

Reformasi yang dimaksud mencakup perbaikan tata kelola produsen BBM Indonesia sebagai BUMN strategis, peningkatan iklim investasi energi, serta konsistensi regulasi dalam proyek kilang. Tanpa itu, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus ketergantungan energi yang menggerus kemandirian nasional.

Antara Strategi dan Kebutuhan Nasional

Uraian ini menunjukkan bahwa ketiadaan pembangunan kilang minyak baru di Indonesia dapat ditafsirkan dalam berbagai perspektif: keterbatasan dana, fokus pada kilang lama, kesulitan pasokan minyak mentah, dan kebijakan impor BBM jadi. Semua interpretasi ini saling melengkapi dalam memahami kompleksitas kebijakan energi Indonesia.

Keputusan tidak membangun kilang baru bukanlah hal sederhana, melainkan refleksi dari dinamika politik, ekonomi, dan institusional yang menyertainya. Bagi Indonesia, tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan jangka pendek yang pragmatis dengan visi jangka panjang untuk mencapai kedaulatan energi yang berkelanjutan.

*Penulis: Prof. Ir. Yazid Bindar, M.Sc. Ph.D (Dosen dan Guru Besar pada Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung)

The post Interpretasi “Malas-Malas Aja” Bangun Kilang Minyak Baru appeared first on Langgam.id.

Setidaknya ada dua pola argumen yang bisa diamati. Pertama, narasi yang menyentuh sisi emosional dan identitas kultural, misalnya mengutip adagium yang hidup dalam masyarakat Minang “jan kan ka kalah, podo se ndak namuah.” Orang Minang katanya tidak perlu pusing dengan data ekonomi tersebut karena aset yang dimiliki masih bisa membuatnya tegak dengan kokoh.

Kedua, narasi yang menampilkan data statistik lain, yang sekilas memberi kesan keberhasilan di sektor berbeda. Setidaknya, itu yang saya temukan dalam pamflet yang berjudul “80 tahun Provinsi Sumatera Barat.” Data pamflet itu diambil dari BPS dan Dikcapil Sumbar.

Sayangnya, dua pendekatan ini agak terkesan hanya sibuk merapikan bingkai cerita daripada masuk ke inti masalah. Narasi sentimental kultural gagal menjawab soal perlambatan ekonomi, walau agak berhasil menggugah kebanggaan emosional yang bersifat sesaat dan memainkan otak reptil pembaca. Akan tetapi, itu semua tidak lebih dari hiburan retoris.

Narasi statistik hanya mengalihkan sorotan dengan angka-angka lain yang tampak lebih cerah. Alhasil, publik dibawa berputar di lorong-lorong data yang semu dan mengaburkan inti persoalan. Kontra narasi seperti itu, “bak maeto kain saruang” saja. Sia-sia!!! Semakin dijawab semakin lucut ditampar fakta.

Darrel Huff dalam buku How to Lie with Statistik sudah mengingatkan bagaimana angka bisa dipakai untuk menipu. Angka tidak pernah bohong, tetapi orang yang memilih, mengolah, dan menyajikannya bisa dengan mudah membuatnya tampak sesuai keinginan. Strategi komunikasi politik yang jamak dilakukan seperti penggunaan grafik, pemilihan data yang menguntungkan, dan dikemas dengan narasi-narasi utopis. Publik yang awam dengan metodologi statistik pun akhirnya luluh, terpesona oleh tabel dan persentase. Namun, pada titik ini publik harus sadar, bahwa bukan data yang berbahaya, melainkan cara data dipakai untuk menutup kenyataan.

Mark Twain dalam Autobiography of Mark Twainmenyebutkan, “There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.” Statistik bukan sekadar berfungsi sebgai alat penjelas saja, melainkan bisa berubah menjadi tirai-tirai lusuh yang menutupi kenyataan. Perlu dipupuk kewaspadaan bahwa data danangka apapun bisa dipoles, tetapi realita tak bisa ditipu selamanya. Statistik bisa dijadikan tirai untuk menyurukkan kenyataan dan itu penanda bahaya.

Padahal, inti persoalan bukan terletak pada angka dan data yang bisa dipilih seenaknya. Ini soal arah, kepemimpinan, dan keberanian menata prioritas. Pembangunan ekonomi tidak bisa disulap dengan postingan media sosial dan atau filosofi kultural yang diulang-ulang. Pembangunan harus diukur dari kerja nyata yang terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan. Perlu ada kebijakan yang tajam, prioritas yang jelas, dan keberanian untuk bekerja serius di ruang-ruang hening yang tidak disorot kamera.

Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Energi besar tercurah untuk mengelola citra, bukan mengelola tantangan nyata. Bahkan, tak jarang pula ada Aparatur Sipil Negara yang dieksploitasi untuk menjadi buzzergratisan. Diperintahkan untuk membuat postingan keberhasilan dan merapikan narasi pencitraan secara masif, alih-alih fokus pada tugas utamanya. Pemerintah akhirnya lebih mirip seperti jasa biro iklan. Atau lebih bahaya lagi, apakah budaya “asal bapak senang” masih bersemayam di dalam prilaku birokrasi kita?

Kontra narasi yang digulirkan pun sarat paradoks. Di satu sisi, publik diajak percaya bahwa orang Minang tidak pernah kalah, karena masih mampu membeli kendaraan bermotor dan memiliki sertifikat tanah. Di sisi lain, fakta tetap tak terbantahkan bahwa kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi Sumbar berada di papan bawah nasional. Filosofi budaya tidak bisa dijadikan alasan pembenar bagi kinerja yang kusut masai itu. Sampai kapan kita mau terjebak dalam glorifikasi, sementara kenyataan pahit terus menghentak?

Tulisan ini dibuat bukan untuk mendeskripsikan kebencian, melainkan sebagai bentuk kecintaan pada Sumbar dan pemimpinnya. Dengan alasan cinta itulah sepahit apapun nuansa batin harus disampaikan. Apalagi ketika pemerintah sendiri mengusung slogan “Gerak Cepat untuk Sumbar.” Gerak cepat itu seharusnya hadir dalam manajemen kepemimpinan dan berdampak pada pembangunan, keberanian mengubah prioritas, dan ketegasan melawan stagnasi. Gerak cepat itu bukan soal cepat menanggapi caruik saja, tetapi cepat menanggapi kebutuhan rakyat. Tak usah pula meracau dengan setiap kritikan yang datang.

Berhentilah berpura-pura bekerja di depan kamera, lalu panik setiap kali linimasa gaduh dengan “caruik” warganet. Mulailah bekerja serius di ruang-ruang yang sepi sorotan, tapi nyata dampaknya bagi rakyat. Popularitas tidak akan pernah bisa menjawab persoalan nyata. Citra manipulatif hanya menunda kekecewaan. Sekali kekecewaan itu meledak, pencitraan sehebat apapun hanyalah bahan ejekan.

Pada akhirnya, kita tidak butuh pemimpin yang lihai membantah dan beretorika. Publik sudah terlalu sering disuguhi angka dan kata-kata. Mungkin sudahsaatnya menunggu aksi nyata. Jangan biasakan menutupi minimnya prestasi dengan membangun mimpi yang tak akan pernah diwujudkan. Kita tidak butuh kelihaian dalam membantah fakta.

Disclaimer: Penulis bukan ekonom, bukan pula pengamat statistik. Hanya seorang yang ingin melihat daerahnya kembali dikenal karena prestasi nyata, bukan karena narasi kultural atau data yang dipoles sedemikian rupa.

The post Di Balik Prestasi Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.

Berita ini seakan terpinggirkan dari pembicaraan, padahal sudah dirilis sejak bulan Agustus 2025. Kita disibukkan oleh cerita-cerita heroik yang dibangun citra media sosial, tapi lupa bahwa dapur rakyat tetap berasap dengan tungku yang hampir padam.

Memang benar, pertumbuhan ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari kebijakan nasional. Tetapi, seberapa jauh kepala daerah memainkan peran dalam mendesain prioritas pembangunan akan menentukan seberapa sehat denyut nadi ekonomi lokal. Jika ibarat sebuah rumah tangga, maka pemerintah daerah adalah kepala keluarga: apakah uang belanja dipakai untuk membeli bahan pokok, memperbaiki atap bocor, atau malah sibuk membeli hiasan dinding agar rumah tampak indah dari luar?

Alih-alih berbenah dari segala ketertinggalan, Sumbar belakangan lebih sering memilih jalan terakhir. Skala prioritas seakan berubah menjadi postingan-postingan media sosial, bukan daftar kebutuhan mendesak. Gimik-gimik kerja yang berkilau di panggung publik lebih diutamakan daripada program nyata yang dirasakan masyarakat. Mencari prestasi Sumbar hari ini sama sulitnya dengan mencari ketiak ular: entah ada, entah tidak, dan kalau pun ada, tentu tersembunyi jauh dari pandangan.

Jika diketik “prestasi Sumbar 2025” di mesin peramban, sederet penghargaan bermunculan: mulai dari BAZNAS Awards, Provinsi Layak Anak, Penghargaan Kebersihan Data Pendidikan, hingga posisi kedua dalam Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP). Semua ini pantas diapresiasi. Namun, prestasi semacam ini kerap hanya menjadi pajangan saja, tidak berdampak pada perubahan struktural.

Ironisnya, prestasi paling menonjol justru datang dari jagat maya: Wakil Gubernur Sumatra Barat, baru-baru ini dinobatkan sebagai wagub paling popular di Indonesia menurut riset social media analytic2025. Mungkin inilah capaian yang paling membuat hidung Pemprov mengembang. Rupanya, Sumbar harus dipoles di media sosial agar prestasinya sejajar dengan popularitas pejabatnya. Seolah-olah kinerja pemerintahan kini bisa diukur dari jumlah “likes” dan “shares,” bukan dari angka pertumbuhan atau kualitas hidup masyarakat.

Lebih aneh lagi, akhir-akhir ini Pemprov bisa begitu cepat mengurus konten “caruik” di media sosial. Seakan-akan mengelola provinsi bisa selesai dengan menandatangani surat edaran yang muncul setiap kali linimasa ribut. Padahal, membangun daerah bukan perkara meredam komentar warganet. Jika energi besar dihabiskan untuk melawan caruik, jangan heran kalau energi yangtersisa semakin kecil untuk melawan kemiskinan, pengangguran, dan stagnasi ekonomi.

Mengurus daerah tidak cukup dengan berkoar-koar sebagai tokoh yang punya banyak jaringan nasional. Jaringan itu ibarat peta jalan: berguna hanya jika benar-benar dipakai untuk bergerak. Tanpa langkah konkret, jaringan hanya menjadi “palamak ota”, bukan jalan keluar dari stagnasi pembangunan. Masyarakat tidak butuh konten-konten pertemuan dengan tokoh-tokoh nasioanl, mereka butuh bukti nyata di lapangan.

Masalahnya, gejala klasik kian menonjol: menutupi minimnya prestasi nyata dengan sensasi populis. Citra dipoles, realita dikaburkan. Ruang publik sepi dari kritik yang telanjang; pemberitaan lebih sibuk mengemas kinerja pemerintah yang dihasilkan dari rilis resmi humas dibanding laporan investigatif.

Sumatra Barat tampak kehilangan nafas panjang untuk bersaing di arena kebijakan modern.

Padahal, daerah ini punya potensi luar biasa: sumber daya alam, tradisi pendidikan, hingga diaspora yang kuat di tingkat nasional. Namun potensi itu sering terhenti pada seremoni dan penghargaan simbolis, bukan pada desain pembangunan yang konsisten.

Pertanyaannya, apakah kita akan terus puas dengan cerita kejayaan masa lalu, atau berani mengubah arah dengan kebijakan yang benar-benar berdampak? Sumbar tak butuh sekadarkepala daerah “paling popular,” melainkan provinsi yang mampu membuktikan bahwa angka ekonomi bisa lebih cepat bergerak naik daripada jumlah barisan penyuka di media sosial.

Disclaimer: Penulis bukan ekonom, bukan pula pengamat profesional. Hanya seorang warga Sumatra Barat yang rindu melihat daerahnya kembali dikenal karena prestasi nyata, bukan sekadar berita polesan atau sensasi yang lewat di linimasa.

The post Mencari Prestasi Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.