Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan berjalan secara demokratis, mengedepankan asas umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil.

“Ini bukan sekadar bagian dari tahapan Pilkada, melainkan langkah menjaga marwah lembaga dan memastikan terciptanya pemilihan yang bermartabat. Kita ingin melahirkan pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat,” tegas Alni saat memimpin deklarasi tersebut.

Alni juga menggarisbawahi ancaman politisasi SARA serta potensi ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri sebagai faktor yang dapat mengganggu situasi kondusif selama Pilkada.

“Kita semua harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran selama penyelenggaraan Pilkada serentak nasional 2024,” tambahnya.

Deklarasi tersebut diikuti dengan pembacaan oleh dua calon Wakil Gubernur, Vasko Ruseimy dari pasangan Mahyeldi dan Ekos Albar dari pasangan Epyardi Asda.

Usai pembacaan deklarasi, kegiatan dilanjutkan dengan pemukulan gendang tasa dan penandatanganan papan deklarasi sebagai simbol komitmen bersama menjaga pemilihan yang bersih dan berintegritas.

Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Karnalis Kamaruddin, menyampaikan bahwa Bawaslu akan fokus pada pengawasan tahap kampanye dan pungut-hitung dalam Pilkada Sumbar 2024. Pengawasan khusus terhadap netralitas ASN, TNI/Polri, serta potensi politisasi SARA dan penyebaran hoaks menjadi prioritas utama.

“Bawaslu berkomitmen untuk menciptakan Pilkada yang bersih, bermartabat, dan bebas dari hoaks, politisasi SARA, serta memastikan netralitas ASN, TNI, dan Polri,” tutup Karnalis. (*/Yh)

The post Bawaslu Sumbar Gelar Deklarasi Pengawasan Anti Hoaks, Politisasi SARA, dan Netralitas ASN Jelang Pilkada 2024 appeared first on Langgam.id.

“Maraknya dugaan ASN yang secara terang-terangan berpihak dalam pemilu ini, sangat memprihatinkan,” Kata Guspardi saat dihubungi Minggu (21/1/2024).

Menurutnya, potensi kecurangan dalam kontestasi Pemilu 2024 tidak hanya sebatas pada netralitas ASN. Mulai dari penjabat (Pj) kepala daerah sampai kepala desa, berpotensi melakukan kecurangan dengan memobilisasi suara masyarakat agar memenangkan calon tertentu.

Politisi PAN yang kembali maju sebagai Caleg DPR RI dapil Sumatera Barat 2 nomor urut 2 itu berharap, seluruh perangkat dalam tatanan pemerintah, baik ASN, TNI, Polri dan lainnya, mesti berkomitmen menjaga reputasi serta integritas untuk tidak berpihak dalam pemilu.

Keberpihakan pada salah satu calon akan merusak integritas mereka dan berpotensi sebagai pemicu terciptanya kegaduhan pada Pemilu 2024.

Kata dia, Bawaslu sebagai badan yang mengawasi pemilu, agar lebih jeli menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu dan harus berani mengingatkan serta memproses setiap pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terbukti ada pelanggaran, Bawaslu mesti memberikan tindakan tegas tanpa tebang pilih.

“Ingat, Bawaslu itu dijadikan barometer oleh masyarakat dalam penegakan hukum terkait berbagai pelanggaran pemilu,” ujarnya.

Tak hanya Bawaslu, KASN juga harus mengambil peranan dalam menyikapi dugaan ketidaknetralan ASN. Begitu juga peranan berbagai lapisan masyarakat untuk mengawal penegakan aturan juga sangat diperlukan.

Sebelumnya, diberitakan banyaknya laporan soal tidak netralnya ASN di Pilpres 2024 semakin santer terdengar. Di lain sisi, potensi mobilitas suara oleh para penjabat penyelenggara desa juga patut diwaspadai.

Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) per 10 Januari 2024, sudah ada 61 temuan terkait pelanggaran netralitas ASN. Dari jumlah itu, sebanyak 38 diputus melanggar dan sudah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

The post Guspardi Gaus Soroti Maraknya Pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Mesti Tegas appeared first on Langgam.id.

Ikrar tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Humas Sumbar sebagai ASN untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2020.

Kepala Biro Humas Setda Provinsi Sumbar Hefdi, memimpin langsung apel ikrar bersama Netralitas seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Biro Humas, di Kantor Humas, Senin (26/10/2020).

Dalam apel tersebut Hefdi membacakan Ikrar Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020 dan diikuti seluruh ASN lingkungan kerja Biro Humas Setda Sumbar, yang bertujuan untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan pilkada serentak.

“Saya tegaskan, agar ASN tidak ada yang terlibat langsung dalam politik praktis pada pelaksanaan Pilkada tahun ini. ASN diimbau tetap bersikap netral dengan tidak memihak salah satu pasangan calon,” katanya.

ASN harus netral dan menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat sehingga tidak memihak kepada pasangan calon.

“Saya berharap ASN Humas Sumbar tidak ada yang terjerat masalah hukum di Pilkada. Jika ternyata ada yang melanggar, akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Selanjutnya Hefdi minta bagi ASN menggunakan media sosial secara bijak tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. ASN berkomitmen untuk menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Menurutnya ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat, pemersatu dan kesatuan NKRI, yang akan mewujudkan Netralitas ASN yang bermartabat dan profesional dalam bertugas.

“Dengan demikian sebagai ASN dapat menjadi sosok yang profesional, jujur, bermoral, bertanggungjawab, setia dan netral. ASN sebagai pelayan masyarakat sudah seharusnya bekerja dengan sebaik-baiknya dalam melayani masyarakat dan dalam Pilkada harus netral,” ujarnya. (Rahmadi/ABW)

The post Jelang Pilgub 2020, ASN Humas Sumbar Gelar Ikrar Netralitas appeared first on Langgam.id.

Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen mengatakan 25 ASN itu telah ditindaklanjuti dugaan pelanggarannya. Hasil rekomendasi juga telah diberikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Kita mencatat yang sudah diteruskan ke KASN di tahapan kampanye ini sudah 25 orang ASN yang melanggar netralitas,” katanya.

Pelanggaran 25 ASN tersebut terjadi selama masa kampanye yang dimulai sejak 26 September lalu. Sementara sebelumnya, sejak gelaran Pilkada 2020 dimulai juga telah ada 25 ASN melanggar netralitas. Jadi total ASN yang melanggar netralitas sampai saat ini ada 50 orang.

“Kalau yang sebelumnya ada yang mendeklarasikan diri sebagai calon, mendaftarkan diri ke partai,” katanya.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para ASN itu seperti melakukan pendekatan ke partai politik, mendeklarasikan diri sebagai kepala daerah dengan spanduk, menghadiri deklarasi calon hingga memberikan bentuk dukungan pada sosial media maupun media massa.

25 ASN yang melanggar saat masa kampanye sampai saat ini belum dijatuhi hukuman disiplin oleh KASN karena masih berproses. Sementara yang sebelum masa kampanye sebagian besar sudah mendapatkan sanksi disiplin.

“Mereka yang sebelumnya sebagian besar diberikan sanksi tingkat sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala dan penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun,” ujarnya.

Pihaknya mengimbau agar ASN tidak masuk ke ranah aktivitas politik. Pasalnya, hal itu melanggar netralitas ASN sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Ke depannya diharapkan tidak ada lagi pelanggaran netralitas ASN.

“Kami mengimbau ASN sesuai ketentuan undang-undang agar selalu netral selama pilkada, karena kalau tidak netral maka kami akan proses, tindaklanjuti, dan rekomendasikan ke KASN, yang kami rekomendasikan sudah dapat sanksi,” katanya.

Selain ASN, ia juga mengingatkan hal yang sama kepada TNI dan Polri agar berlaku netral selama Pilkada. Namun, pihaknya sampai saat ini belum menemukan adanya pelanggaran netralitas oleh TNI dan Polri. (Rahmadi/ABW)

The post 25 ASN Langgar Netralitas Selama Masa Kampanye Pilkada Sumbar 2020 appeared first on Langgam.id.

Ketua Dewan Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sumatra Barat, Ali Asmar menyebutkan, seluruh ASN jangan sampai terlibat politik praktis. “Terkait netralitas, absolut dan mutlak dilakukan setiap anggota Korpri. Tidak ada boleh memihak kepada calon atau paslon dalam pemilihan kepala daerah nanti,” ujarnya melalui rilis yang diterima Langgam.id, Jumat (18/10/2019).

Dikatakannya, ada beberapa indikator yang harus dipatuhi seluruh ASN, seperti dilarang melakukan kampanye/deklarasi politik, baik itu secara terbuka atau lewat media sosial.

“Terkait hak politik, tetap ada, ASN tetap bisa memilih dan menyalurkan suara dalam pemilihan kepala daerah nanti,” jelasnya.

Selain itu, Nurhasni, Asisten Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi Komisi Aparatur Sipil Negara mengatakan, selain netra, ASN juga harus profesional. Untuk itu, setiap aparatur negara wajib taat pada peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai terlibat kasus pelanggaran tentang netralitas, karena risikonya bisa diberhentikan,” ujarnya.

Dia mencontohkan, kejadian paling banyak (terkait netralitas ASN), terjadi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, mencapai 200 kasus. Sedangkan di Sumbar, katanya baru tujuh kasus yang terungkap. (*/ZE)

The post Hadapi Pilkada 2020, ASN di Sumbar Diminta Netral appeared first on Langgam.id.