Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, mengatakan kondisi cuaca yang disertai angin kencang berpotensi membahayakan aktivitas pelayaran, terutama bagi nelayan dan pemilik kapal berukuran kecil.

“Kami mengimbau kepada nelayan untuk tidak melaut ketika gelombang tinggi,” kata Hendri, Senin  (22/6/2026).

Berdasarkan peringatan dini BMKG Maritim Teluk Bayur, gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sejumlah perairan Sumbar.

Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi perairan Kota Padang hingga Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, Pesisir Selatan hingga Kepulauan Mentawai.

Menurut Hendri, kondisi tersebut juga berisiko terhadap kapal tongkang dan perahu nelayan yang beraktivitas di laut.

“Kondisi demikian akan berisiko bagi pemilik perahu dan kapal tongkang,” ujarnya.

Selain gelombang tinggi, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Padang sejak Minggu (21/6/2026) siang hingga malam, juga memicu sejumlah kejadian bencana.

Beberapa pohon tumbang dilaporkan terjadi di Kecamatan Padang Selatan dan kawasan Sungai Pisang.

“Kami meminta masyarakat yang hendak melakukan perjalanan hendak wasapada dan tetap berhati hati,” imbuhnya. (WAN) 

The post BPBD Padang Imbau Nelayan Tidak Melaut Selama Dua Hari ke Depan, Waspada Gelombang Tinggi  appeared first on Langgam.id.

Berdasarkan informasi yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Mentawai, Arbian berangkat sekitar pukul 15.00 WIB dari Dusun Sua menuju Dermaga Muara Siberut. Seperti hari-hari biasanya, ia membawa hasil tangkapan ikan untuk dijual.

Namun, hingga hari berganti dan memasuki akhir pekan, Arbian tak kunjung pulang. Keluarga yang mulai khawatir kemudian meminta bantuan masyarakat setempat untuk melakukan pencarian di sepanjang jalur yang biasa dilalui korban.

Pencarian awal dilakukan secara mandiri oleh warga di perairan sekitar Pulau Bugei. Dalam penyisiran tersebut, warga menemukan sampan dan kotak ikan milik korban mengapung di laut. Temuan itu menguatkan dugaan bahwa sesuatu telah terjadi di tengah perjalanan Arbian.

Meski sampan berhasil ditemukan, keberadaan Arbian masih menjadi misteri. Warga terus melakukan pencarian, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

Laporan mengenai hilangnya nelayan tersebut kemudian disampaikan kepada Unit Siaga SAR (USS) Siberut pada Minggu (21/6/2026) sekitar pukul 11.30 WIB oleh seorang warga bernama Lemarius.

Mendapat laporan itu, petugas SAR langsung bergerak. Hanya berselang 20 menit, tepat pukul 11.50 WIB, tim Rescue USS Siberut diberangkatkan menuju lokasi yang diperkirakan menjadi titik terakhir keberadaan korban atau Last Known Position (LKP) di perairan Pulau Bugei.

Sebanyak lima personel SAR dikerahkan menggunakan Rigid Inflatable Boat (RIB) 03 Mentawai. Tim bergerak menuju koordinat 1°29’47” LS dan 99°11’16” BT yang berjarak sekitar 28 mil laut dari Pelabuhan Muara Siberut untuk melakukan penyisiran intensif.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai, Benteng Hilton Telaumbanua, mengatakan pihaknya langsung mengaktifkan operasi pencarian setelah menerima laporan dari masyarakat.

“Setelah menerima laporan dari masyarakat terkait hilangnya satu orang nelayan atas nama Bapak Arbian di perairan Pulau Bugei, kami langsung menginstruksikan tim Rescue dari Unit Siaga SAR Siberut untuk bergerak cepat,” kata Benteng.

Hingga Minggu sore, operasi pencarian masih berlangsung dengan melibatkan unsur SAR dan masyarakat setempat. Petugas terus menyisir area perairan sekitar Pulau Bugei guna menemukan Arbian yang hingga kini masih berstatus dalam pencarian. (WAN) 

The post Kronologi Nelayan Tiga Hari Tak Pulang Saat Antar Hasil Tangkapan ke Muara Siberut appeared first on Langgam.id.

Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dalam memperkuat kemandirian bangsa serta pemerataan ekonomi dari desa.

John Kenedy Azis mengungkapkan bahwa program KNMP bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Namun juga gerakan perubahan pola pikir dan budaya kerja masyarakat pesisir agar lebih mandiri, produktif, dan sejahtera.

“Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah proyek perubahan. Bukan hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun semangat baru bagi masyarakat pesisir agar lebih maju dan mandiri,” ujar Bupati dilansir dari rilis Pemkab Padang Pariaman.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dan terlibat langsung dalam memperjuangkan terwujudnya kampung nelayan ini.

Ia menambahkan, keberhasilan Nagari Katapiang ditetapkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih oleh KKP RI tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor.

Termasuk dukungan Pucuk Adat Nagari Katapiang, B RKY Rajo Sampono yang telah menyerahkan lahan seluas 1,5 hektare untuk pembangunan kawasan tersebut.

Program KNMP dirancang sebagai kegiatan terintegrasi dari hulu ke hilir, meliputi sektor penangkapan ikan, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, kuliner, pariwisata, hingga pengembangan UMKM. Dalam pengelolaannya, KNMP akan bersinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih Nagari Katapiang.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Ibu Cindy Monica Salsabila Setiawan, yang telah berperan aktif memperjuangkan proposal KNMP hingga ditetapkan oleh KKP RI,” terang Bupati.

Ia berharap program serupa dapat dikembangkan di wilayah pesisir lainnya di Padang Pariaman. Seperti di Dibulakan, Sungai Limau, dan Batang Gasan, agar pemerataan kesejahteraan nelayan bisa semakin meluas.

“Saya berkomitmen, kalau bisa semua wilayah pesisir di Padang Pariaman memiliki kampung nelayan,” harap Bupati.

Untuk tahap awal, pembangunan yang tengah dikerjakan mencakup berbagai fasilitas penting seperti pintu gerbang, mushala, saluran dan jalan lingkungan, pos jaga, area parkir, kantor, sentra kuliner, bale nelayan, kios, toilet, sarana pascapanen.

Kemudian, SPBUN, penerangan kawasan, genset, shelter pendaratan ikan, cool box, pabrik es portabel, gudang beku, TPA, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), docking kapal, tangki air, dan tambatan perahu.

Proyek bernilai Rp13,7 miliar ini dilaksanakan oleh PT Indopenta Bumi Permai dengan PT Pilar Artha Nugraha sebagai perencana dan CV Aris Karya Konsultan sebagai pengawas.

Pekerjaan tersebut tertuang dalam Kontrak Nomor B.6064/DJPT.6/PI.420/PPK/IX/2025 tertanggal 19 September 2025, dan merupakan bagian dari program nasional untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memperkuat infrastruktur pesisir yang berkelanjutan di kawasan Padang dan Padang Pariaman. (*)

The post Kampung Nelayan Merah Putih Dibangun di Nagari Katapiang Padang Pariaman appeared first on Langgam.id.

“Atas nama Pemerintah Kota Padang, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Selama ini bapak-ibu semua telah menjadi penopang ketahanan ekonomi kita, khususnya melalui sektor pertanian dan perikanan,” ujar Maigus Nasir, dilansir dari Diskominfo Kota Padang, Minggu (31/8/2025).

Dalam kesempatan itu, Maigus menekankan pentingnya kolaborasi. Ia mengingatkan bahwa pola pembangunan daerah akan berubah mulai 2026 mendatang.
“APBD akan dipotong 25 persen karena sebagian besar proyek ditarik ke pusat. Artinya, kita tidak bisa lagi bergantung pada dana pemerintah. Kita harus kreatif, berinovasi, dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Tidak bisa jalan sendiri, tapi harus bersama-sama,” tegasnya.

Wawako juga memberi semangat khusus kepada petani dan nelayan milenial. Ia mencontohkan seorang pemuda yang sukses membudidayakan kepiting lunak hingga menjadi inspirasi bagi daerah lain.
“Anak-anak muda ini harus jadi motor perubahan. Dengan semangat, kreativitas, dan inovasi, mereka bisa membawa pertanian dan perikanan Padang ke level yang lebih maju. Cita-cita Wali Kota Fadly Amran hanya dua: menjadikan Padang sebagai kota wisata dan pendidikan. Pertanian dan perikanan bisa jadi penopang utama mewujudkan itu,” tutur Maigus yang akrab disapa Buya Maigus.

Ia menambahkan, peran petani dan nelayan sangat vital, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden.

Sementara itu, Ketua KTNA Kota Padang, Zainal Rajo Lelo, menyambut baik pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus penyampaian aspirasi.
“Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu langsung dengan Wakil Wali Kota dan dinas terkait. Ini kesempatan emas bagi petani dan nelayan untuk menyuarakan kebutuhan serta harapan mereka,” ujarnya.

Senada, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani, menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui perbaikan lahan dan pemanfaatan teknologi.
“Sesuai program pemerintah, kita berkomitmen pada swasembada pangan. Padang masih punya lahan sawah yang luas, dan kita berharap produksi padi, jagung, dan kedelai terus meningkat dari tahun ke tahun,” jelasnya.

Yoice juga menekankan bahwa petani dan nelayan tidak boleh stagnan. “Mereka harus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, agar bisa ikut mendorong kejayaan Kota Padang di masa depan,” pungkasnya. (*/Yh)

The post Petani dan Nelayan Jadi Penopang Ekonomi Padang, Wawako Ajak Generasi Muda Jadi Motor Inovasi appeared first on Langgam.id.

“Kendati belum dihitung secara pasti, namun diperkirakan terjadi penurunan hasil tangkap nelayan sekitar 30 – 40 persen,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Padang, Alfiadi, dicuplik dari Infopublik Padang, Minggu (16/2/2025).

Menurutnya, penyebab utama penurunan ini adalah ketidakmampuan kapal nelayan tradisional menjangkau daerah tangkap yang lebih jauh dari bibir pantai.

Sebagian besar kapal nelayan di Kota Padang masih berjenis tradisional. Kapal ini hanya mampu beroperasi hingga jarak 6-7 kilometer dari bibir pantai atau di sekitar pulau-pulau terluar.

Namun, akibat pencemaran laut dan suhu panas yang meningkat, ikan-ikan kini menjauh ke tengah laut.

“Dengan kondisi ini, nelayan yang hanya menggunakan kapal tradisional sangat kesulitan menangkap ikan,” tambah Alfiadi.

Kondisi ini semakin diperparah oleh cuaca ekstrem selama beberapa bulan terakhir.

“Angin kencang yang berlangsung selama tiga bulan membuat banyak nelayan tidak bisa melaut. Akibatnya, stok ikan berkurang drastis,” jelasnya.

Dampak penurunan produksi ikan tidak hanya dirasakan oleh nelayan, tetapi juga oleh masyarakat Kota Padang yang kini harus mengandalkan pasokan ikan dari daerah tetangga seperti Sibolga.

Dengan stok yang terbatas, harga ikan di pasaran pun mulai mengalami kenaikan.

Sebagai solusi, Pemerintah Kota Padang melalui dana aspirasi anggota DPRD masih memberikan bantuan alat tangkap bagi nelayan.

Namun, menurut Alfiadi, bantuan ini belum cukup untuk mengatasi permasalahan utama.

“Yang sebenarnya dibutuhkan nelayan saat ini adalah kapal modern yang bisa menjangkau laut lebih dalam, bukan hanya alat tangkap saja,” tegasnya.

Tanpa peningkatan fasilitas dan teknologi, produksi perikanan Kota Padang dikhawatirkan akan terus merosot dan semakin berdampak pada kesejahteraan nelayan.

“Penurunan hasil tangkap ikan tentu sangat berdampak terhadap perekonomian nelayan,” tutup Alfiadi. (*/YH)

The post Hasil Tangkap Ikan di Padang Turun 40 Persen appeared first on Langgam.id.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Reti Wafda, menjelaskan program ini mencakup nelayan laut dan danau, mengingat tingginya risiko kecelakaan dalam profesi ini. “Risiko yang dijamin meliputi kecelakaan kerja dan kematian, sehingga nelayan dapat bekerja dengan tenang. Jika terjadi musibah, keluarga mendapat keringanan dari jaminan asuransi,” ujarnya saat sosialisasi kepada 300 nelayan di Padang Pariaman, Kamis (14/11/2024).

Reti menambahkan, program yang berlangsung sejak 2023 ini telah mencakup 7.109 nelayan dari total 45.000 nelayan di Sumbar. Pada tahun 2024, Pemprov memfokuskan bantuan iuran kepada nelayan di delapan kabupaten/kota, termasuk Pasaman Barat (1.242 orang), Pesisir Selatan (892 orang), dan Padang Pariaman (300 orang). Iuran sebesar Rp 16.800 per bulan dibayarkan Pemprov Sumbar selama satu tahun pertama melalui APBD, kemudian dilanjutkan oleh nelayan sendiri.

“Pada 2024, Pemprov Sumbar mengalokasikan Rp 453.600.000 untuk mendukung program ini. Kami harap setelah satu tahun, nelayan dapat melanjutkan iuran secara mandiri,” tambah Reti.

Program ini merupakan implementasi dari Perda Sumbar Nomor 4 Tahun 2021, yang sejalan dengan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Dengan asuransi ini, Pemprov Sumbar berharap dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan melindungi mereka dari risiko musibah.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Padang, Muhammad Syahrul, menyampaikan bahwa dengan iuran Rp 16.800 per bulan, nelayan berhak atas santunan biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja, serta santunan sebesar Rp 42 juta untuk ahli waris jika terjadi kematian. “Langkah ini sangat melindungi nelayan, terlebih iuran tahun pertama ditanggung Pemprov Sumbar, yang patut diapresiasi,” ujar Syahrul.

Ia juga menambahkan bahwa nelayan tidak perlu khawatir jika menunggak pembayaran, karena BPJS Ketenagakerjaan tidak menerapkan skema utang. Namun, apabila terjadi kecelakaan saat iuran tidak aktif, santunan tidak bisa dibayarkan.

“Jadikan asuransi ini sebagai kebutuhan, bukan hanya kewajiban. Manfaatnya sangat terasa ketika terjadi kecelakaan,” imbuh Syahrul.

Sepanjang 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah mengeluarkan santunan kecelakaan kerja kepada dua nelayan di Pesisir Selatan dan Agam, serta tujuh santunan kematian di beberapa kabupaten/kota di Sumbar, dengan total nilai Rp 294 juta. (*/Yh)

The post Pemprov Sumbar Asuransikan 7.000 Nelayan appeared first on Langgam.id.

Korban diketahui bernama Yori Pradana (20 tahun), hilang sejak dua hari yang lalu.

Kepala Basarnas Padang, Abdul Malik mengatakan, korban dinyatakan hilang setelah terjatuh dari kapalnya.

“Tim SAR Gabungan telah melakukan pencarian di sekitar LKP dengan luas area pencarian ±42 NM,” kata Abdul, Kamis (28/3/2024).

Namun, lanjut Abdul, proses pencarian terhadap korban masih belum membuahkan hasil. Pencarian hari kedua telah ditutup dan akan dilanjutkan besok.

“Telah dilaksanakan sesuai rencana operasi SAR hari kedua dengan hasil nihil. Operasi SAR dihentikan dan dilanjutkan besok pagi,” ungkapnya.

Dalam laporan Pusdalops-PB BPBD Kota Padang disebutkan bahwa waktu kejadian nelayan hilang ini yaitu pada Rabu (27/3/2024) pukul 19.30 WIB di Tepian Pulau Pindalang.

Kronologi kejadian yaitu korban di tengah laut melakukan rentang tali dan diperkirakan korban tidak kuat dalam merentang tali sehingga korban hilang dalam pantauan rekan-rekan sekitar pukul 16.00 WIB.

Rekan-rekan korban sempat melakukan pencarian terhadap korban. Mengingat korban belum ditemukan, rekan korban mengontak nelayan atau masyarakat yang berada di Purus. (yki)

The post Pencarian Hari ke-2 Hilangnya 1 Nelayan di Padang Masih Nihil appeared first on Langgam.id.

Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Youth Center Kota Padang, Kamis (8/3/2024) lalu. Di kesempatan itu diserahkan alat tangkap ikan kepada nelayan secara simbolis.

Alfiadi mengungkapkan, kegiatan Bulan Cinta Laut yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sangat sejalan dengan arahan Wali Kota Padang yang terus berupaya menjaga agar sungai dan laut bebas dari sampah.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan juga nelayan mendapatkan hasil tangkap yang memuaskan, bersih tanpa sampah.

“Pada tahun 2024 ini bantuan yang diberikan untuk penyediaan sarana usaha perikanan tangkap berupa sarana alat penangkap ikan sebanyak 176 unit yaitu jaring payang dan jaring monofilamen, 17 unit mesin tempel, 1 unit kapal pancing, 13 unit lampu sorot LED 150 watt,” ujar Alfiadi dikutip dari laman Facebook Diskominfo Padang pada Sabtu (9/3/2024).

Alfiadi juga menambahkan bahwa Pemko Padang juga menerima bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar berupa Fishbox 100 liter untuk nelayan Kota Padang.

Ia mengungkapkan, bahwa dengan bantuan ini nelayan Kota Padang bisa meningkatkan hasil tangkapannya dan memperoleh hasil yang diharapkan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

“Untuk itu kami berupaya menjalin komunikasi dengan Pemprov Sumbar dan pusat untuk mengalokasikan anggaran untuk nelayan. Semoga ke depannya nelayan dapat meningkatkan taraf hidupnya,” beber Alfiadi. (*/yki)

The post Nelayan di Padang Terima Bantuan Sarana Alat Penangkap Ikan appeared first on Langgam.id.

Ia mengatakan dengan terbitnya surat persetujuan tersebut, maka pemilik kapal yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dapat membangun atau memodifikasi Kapal Perikanannya secara legal.

Kadis DKP Sumbar menyebut Gubernur Mahyeldi Ansharullah juga telah menugaskan pihaknya untuk segera menuntaskan perizinan kapal di Sumbar.

Menurutnya, harapan tersebut sangat memungkinkan, karena sebelumnya gubernur telah bersurat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melalui Ditjen Perikanan Tangkap dan Budidaya terkait dengan permasalahan tersebut.

Tujuannya agar permasalahan tersebut bisa segera tuntas dalam waktu dekat, sehingga pada akhir 2023 nanti, semua kapal di Sumbar sudah terdata dan sudah mempunyai izin. Reti mengaku bersyukur, karena surat gubernur tersebut mendapat respon positif dari KKP.

“Sesuai Intruksi Bapak Gubernur. Secara bertahap masalah pendataan 10.000 kapal dan perahu di Sumbar serta perizinan 600 kapal akan kita tuntaskan selambat-lambatnya Desember Tahun ini,” katanya, dikutip dari siaran resmi, Jumat (29/9/2023).

Menurut Reti, respon positif tersebut dituangkan KKP melalui Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dimana PPKP dan Buku Kapal Perikanan yang mengatakan secara prinsip perizinannya dapat diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

“Sebagai solusi untuk mempercepat penerbitan izin kapal perikanan, DKP Provinsi Sumbar akan melaksanakan Gerai Bersama KSOP dan PTSP di beberapa Kab/kota, dengan langkah ini diharapkan permasalahan terkait hal perizinan dapat segera tuntas,” ungkap Reti.

Berdasarkan data DKP Sumbar, fakta saat ini, baru 50% lebih dari total 600 unit kapal yang telah mengurus PPKP. Menurut pengakuan para nelayan yang belum mengurus izin penyebab belum dilakukannya pengurusan karena kendala administrasi yang belum lengkap dan rumitnya prosedur perizinan ke kementerian.

Dengan terbitnya Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera melakukan pengurusan izin PPKP. Sehingga target yang diberikan Gubernur kepada DKP Sumbar, agar seluruh kapal di daerahnya pada akhir 2023 telah memiliki izin, dapat tercapai.

“Saat ini untuk perizinan PKPP sudah bisa diterbitkan Provinsi, tidak mesti ke pusat lagi. semoga ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera melengkapi perizinan kapal perikanannya,” pungkas Reti. (*/Fs)

The post Pemprov Sumbar Targetkan Seluruh Kapal Perikanan Miliki Izin PKPP Sampai Akhir 2023 appeared first on Langgam.id.

Berita Pessel – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Seorang nelayan yang hilang di Pessel masih belum ditemukan hingga hari keempat pencarian.

Langgam.id – Seorang nelayan atas nama Zulhendri (38) dilaporkan hilang di Gabuo Dingin antara Pulau Sinyamuk dan Puulau Penyu sejak Kamis (7/4/2022).

Hingga hari keempat pencarian, Minggu (10/4/2022), korban masih belum ditemukan.

Kepala Satuan (Kasat) Polairud, IPTU Rosa Harisman mengatakan, bahwa korban dilaporkan hilang sejak 7 April 2022, dan pihaknya langusng terjun ke lapangan untuk pencarian.

Korban yang hilang itu, kata Harisman, atas nama Zulhendri (38), berprofesi sebagai nelayan, yang merupakan warga Seberang Sawah Setara Naggalo.

Kronologi hilangnya korban, sebut Harisman, 6 April 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, korban dan rekannya pergi melaut untuk menjaring ikan dengan menggunakan dua perahu.

Lalu, sampai di perairan Gabuo Dingin antara Pulau Sinyamuk dengan Pulau Penyu, korban dan rekanya berpisah untuk memasang jaring masing-masing.

“Sekira pukul 23:15 WIB datang badai secara tiba-tiba,” ujar Harisman melalui keterangan tertulisnya, Minggu (10/4/2022).

Kemduain, kata Harisman, sekira pukul 23.30 WIB, rekan korban sudah mencoba untuk menghubungi korban melalui ponsel.

“Tak ada jawaban dari korban, hingga pukul 01.00 WIB, setelah badai reda, rekan korban mendatangi perahu korban, namun korban tidak ada di perahu,” jelasnya.

Setelah itu, sebut Harisman, rekan korban mengabari rekan-rekan nelayan lainnya, bahwa Zulhendri hilang.

“Pukul 06.30 WIB, para nelayan lainnya datang untuk membantu mencari korban. Namun tak ditemukan. Hingga pukul 09.00 WIB, perahu korban dibawa ke Carocok Tarusan dan melaporkan kejadian itu ek Pos BPBD Carocok dan Pos Polairud Tarusan,” ucapnya.

Hingga pencarian hari keempat sejak korban dinyatakan hilang, kata Harisman, korban juga masih belum ditemukan.

Baca juga: Kerahkan Helikopter, 11 Nelayan Pessel yang Hilang Belum Ditemukan

“Pencarian akan dilanjutkan besok (Senin, 11/4/2022) di seputaran perairan Gabua Dingin, dan persponel akan ditambah,” katanya.

—

Dapatkan update berita Pessel – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Hilang Sejak 7 April 2022, Seorang Nelayan di Pessel Masih Belum Ditemukan appeared first on Langgam.id.