Ketua Panitia Pelaksana Musprov VII Kadin Sumbar Nashirman Can membenarkan penundaan pelaksanaan Musprov itu. Dan ditunda selama dua bulan, tepatnya pada 23 September 2022.

“Iya betul ditunda selama dua bulan,” katanya kepada Langgam, Sabtu (23/7/2022).

Wakil Ketua Umum Kadin Sumbar bidang Organisasi itu enggan membeberkan penyebab penundaan Musprov tersebut. Namun, ia menyebutkan membuka peluang lebih luas kepada anggota Kadin untuk ikut serta dalam Musprov.

“Dengan (penundaan) begitu, kita buka lagi pendaftaran calon ketua umum,” katanya.

Sebelumnya, dua nama sudah mencalonkan diri untuk maju dalam pemilihan Ketum Kadin Sumbar periode 2022-2027. Dua nama itu adalah Ketum incumbent Ramal Saleh dan Wakil Ketua Umum Kadin Sumbar bidang Energi Kelistrikan Muhammad Djonedi.

Dengan penundaan itu, maka panitia membuka kesempatan kepada anggota Kadin lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam Musprov serta pemilihan Ketum Kadin Sumbar periode 2022-2027.

Adapun, Kadin Indonesia menunda pelaksaan Musprov Kadin Sumbar selama dua bulan dan memberikan rekomendasi kepada pengurus dan panitia untuk meningkatkan konsolidasi dengan seluruh elemen di Kadin Sumbar guna melancarkan pelaksanaan Musprov.

Surat yang ditandatangani Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Organisasi Eka Sastra memberikan rekomendasi, antara lain, pertama, rerekomendasikan kepada Panitia Penyelenggara Muprov VII Kadin Sumbar untuk kembali membuka pendaftaran calon Ketua Umum, sehingga dapat memberikan ruang kembali bagi para anggota Kadin untuk mendaftar dalam pencalonan Ketua Umum Kadin Sumbar.

Kedua, merekomendasikan kepada Panitia Penyelenggara Muprov VII Kadin Sumbar untuk kembali membuka pendaftaran Peserta/Peninjau Muprov Kadin Sumbar, hal ini mengingat Asosiasi ALB Kadin Sumbar yang mendaftar sebagai Peserta/Peninjau baru 1 Asosiasi/Himpunan ALB, sedangkan berdasarkan database di Kadin Indonesia per tanggal 7 Juli 2022 jumlah Asosiasi/Himpunan di Kadin Sumbar ada sebanyak 4 Asosiasi/Himpunan yang sudah terdaftar menjadi ALB Kadin Sumbar.

Terakhir, dalam rangka pendampingan persiapan pelaksanaan Muprov VII Kadin Sumbar, Dewan Pengurus Kadin Indonesia menugaskan Eka Sastra (Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi), Teuku Zulham (Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera) dan Insanul Kamil (Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan infrastrukrur) untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi penyelenggaraan Muprov VII Kadin Sumbar.

—

Dapatkan update berita Sumatra Barat terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Diikuti 2 Calon, Musprov Kadin Sumbar Hari Ini Batal appeared first on Langgam.id.

Dalam rapat ketua dewan membahas pelanggaran AD/ART pada Musprov VIII Kadin Sumbar yang rencananya digelar di Bukittinggi, pada 23 Juli 2022, memutuskan menolak hadir dalam Musprov tersebut.

Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Penasihat Kadin Sumbar Basril Djabar, dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan S Budi Syukur dan Ketua Dewan Kehormatan Leonardy Harmainy.

Selain itu, rapat juga dihadiri sejumlah Tim Penyelamat Kadin Sumbar antara lain Aim Zein, Rinaldo, Sam Salam, Asnawi Bahar, Bachter Bachtiar dan Awaluddin. Dari unsur Anggota Luar Biasa dihadiri oleh Yusran Maulana dari PHRI.

Rapat yang berlangsung selama 2,5 jam pada Rabu (20/7/2022) malam hingga pukul 00.10 WIB Kamis (21/7/2022) sepakat bulat untuk menolak pelaksanaan Musprov VIII Kadin Sumbar, dengan alasan banyaknya pelanggaran AD/ART dan PO Kadin yang dilakukan dewan pengurus.

“Jadi setelah membahas, mempelajari dan menilai secara objektif tentang pelanggaran pelanggaran yang dilakukan Pengurus bersama SC dan OC pada Musprov VIII Kadin Sumbar yang akan dilaksanakan 23 Juli 2022 di Hotel Pusako Bukittinggi, maka dengan ini kami tolak dan kami sepakat tidak akan menghadirinya,” kata Ketua Dewan Penasihat Kadin Sumbar Basril Djabar, Kamis (21/7/2022).

Menurut Basril, keputusan menolak dan tidak menghadiri Musprov tersebut didasari oleh keinginan dan harapan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan Pengurus Kadin Sumbar bersama SC dan OC yang telah dibentuk untuk melaksanakan Musprov VIII Kadin Sumbar.

“Jika kami hadir berarti kami ikut melegalkan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan pada Musprov Kadin Sumbar. Kami tidak mau, sebab kami adalah orang -orang yang taat pada UU dan AD/ART Kadin,” tegas Basril.

Selain tidak menghadiri Musprov, Dewan Pertimbangan Kadin Sumbar bersama Tim Penyelamatan Kadin (TPK) juga akan melaporkan Ketua Umum Kadin Sumbar Ramal Saleh dan Ketua Umum Kadin Indonesia ke Pengadilan, karena dinilai telah melanggar UU No 1 tahun 1987, AD/ART dan PO Kadin.

Tim Penyelamatan Kadin bersama Dewan dewan Kadin Sumbar juga melaporkan Ramal Saleh bersama Ketua SC dan OC Musprop VIII Kadin Sumbar kepada Polres Bukittinggi dengan tuduhan melakukan rapat gelap dan meminta polisi tidak memberikan izin pelaksanaan Musprov.

Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin yang terdiri dari asosiasi dan himpunan juga diminta Para Ketua Dewan ini untuk tidak menghadiri Musprov karena hanya akan dimanipulasi dan dimanfaatkan kehadirannya untuk kepentingan satu calon tertentu saja dan setelah itu akan dicuekin saja seperti terjadi sebelumnya.

Rapat juga menginisiasi gerakan untuk menyelematkan Kadin Sumbar dari kepentingan kelompok tertentu.

Gerakan ini akan dijalankan oleh satu tim bernama Tim Penyematan Kadin (TPK) yang akan mendapatkan mandat dari Ketua Dewan Kehormatan, Penasihat dan Pertimbangan Kadin Sumbar.

Rencananya minggu ini petisi ini akan dibahas dengan para ALB dan Kadin kabupaten Kota, mengingat permasalahan yang menimpa Kadin Sumbar sudah sangat serius dan harus diselesaikan secara bersama sama dengan kepala dingin.

“Kami menginginkan masalah pelanggaran AD ART Kadin di Musprop ini dibahas serius. Sebab hal ini akan menjadi preseden bagi Kadin daerah lain. Jika itu terjadi, maka Kadin akan terbelah berkeping keping dan kemudian ditinggalkan oleh asosiasi,” kata Basril menyampaikan kekuatirannya.

TPK nantinya akan dipimpin oleh salah satu dari asosiasi atau mantan Dewan Pengurus Kadin Sumbar yang masih memiliki KTA aktif. Tim ini nantinya juga akan melakukan konsolidasi dengan Kadin propinsi tetangga untuk melihat dan membuktikan pelanggaran AD ART yang dilakukan oleh Ketua bersama SC dan OC Musprop VIII Kadin Sumbar.

Basril juga menambahkan jika kemudian hasil pertemuan dan konsolidasi TPK benar benar membuktikan pelanggaran AD/ART Kadin secara berjemaah dengan Kadin Indonesia, maka TPK juga akan membahas masalah ini dengan jajaran Dewan dewan di Kadin Indonesia dan ALB tingkat nasional.

“Kami tidak menginginkan sejarah kelam Kadin ini terjadi pada saat kepemimpinan Arsyad Rasyid sebagai Ketua Umum, dan juga tidak menginginkan Kadin berubah menjadi diktator yang tidak bisa dikoreksi. Itu yang menjadi TPK ini,” timpal Basri lagi.

Basril juga berharap dukungan dari para Dewan Penasihat, Pertimbangan dan Kehormatan Kadin propinsi di seluruh Indonesia untuk penyelamatan citra dan marwah Kadin Indonesia dari tangan tangan kotor yang hanya memanfaatkan Kadin untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Sumbar Ramal Saleh memastikan pelaksanaan Musprov sudah sesuai mekanisme yang ada, dan sudah melalui verifikasi oleh tim dari Kadin Indonesia.

—

Dapatkan update berita Sumatra Barat terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Dinilai Cacat Hukum, 3 Ketua Dewan Kadin Sumbar Tolak Hadiri Musprov di Bukittinggi appeared first on Langgam.id.

“Hasil Rapat Pimpinan Dewan Kadinda Sumbar ini mememutuskan pembatalan atau penundaan pelaksanaan Musprov sampai terpenuhinya persyaratan formal dalam penyelenggaraan Musprop,” kata Ketua Dewan Penasihat Kadin Sumbar Basril Djabar dalam keterangan resmi, Minggu (17/7/2022).

Rapat yang diprakarsai Ketua Dewan Kehormatan Kadin Sumbar Leonardy Harmainy dan diikuti oleh Ketua Dewan Pertimbangan S Budi Syukur Ketua Dewan Penasihat Basril Djabar dan Ketua Umum Kadin Sumbar Ramal Saleh.

Rapat diselenggarakan karena unsur Pimpinan Dewan di Kadin Sumbar menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Dewan Pengurus dan Panitia Penyelenggara Musprov, sehingga dikuatirkan nantinya akan memicu perpecahan di arena Musprov.

Di antara pelanggaran yang diduga dilakukan Dewan Pengurus dan Panitia Musprov adalah, pertama, unsur Pimpinan Dewan lain selain Ketua Umum Kadin Sumbar sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan Musprov.

Nama nama para Pimpinan Dewan, seperti Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Wanhat memang dimasukan di dalam struktur Kepanitiaan Musprov, tetapi sama sekali tidak pernah diajak rapat untuk membahas agenda Musprov tersebut.

Padahal, masing masing Dewan, khususnya Dewan Pertimbangan memiliki peran dalam melakukan konvensi atau penjaringan calon Ketua Umum dan calon pengurus yang akan dimasukan di dalam komposisi kepengurusan baru.

Kedua, Ketua Umum Kadin dan Panitia Musprov juga tidak melibatkan pimpinan dewan lain dalam menetapkan jadwal dan persyaratan calon ketua umum Kadin Sumbar mendatang. Padahal, ada persyaratan yang tidak diatur dalam ketentuan persyaratan calon ketum yang diberlakukan secara sepihak yakni uang pendaftaran sebesar Rp300 juta.

“Dan yang lebih menyakitkan lagi, panitia membuat batasan waktu pencalonan sangat limited. Hari kamis diumumkan, Sabtu (16/7) sudah ditutup. Ini cara cara apa ini,” ketus Basril Djabar.

Berkaitan dengan ‘tumpang tindih tabrakan aturan’ itu, Basril Djabar meminta agar Musprov dibatalkan saja dan meminta Kadin Indonesia menunjuk karateker untuk mempersiapkan musprov selanjutnya.

Basril melihat proses yang berjalan saat ini seperti sengaja dibuat untuk meloloskan Ketum incumbent menuju periode selanjutnya. Namun Basril menyesalkan cara cara dilakukan telah menabrak aturan dan estetika dalam berorganisasi.

“Bagi saya pribadi kalau ada yang berminat jadi Ketua Kadin silahkanlah, tapi jangan tabrak aturan main dan menutup peluang orang lain untuk maju,” katanya.

Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sumbar S Budi Syukur meminta Musprov Kadin Sumbar ditunda dulu, untuk mengulang kembali prosesnya sesuai dengan aturan yang benar.

Secara organisasi, sebut Budi, Musprov adalah forum tertinggi Pimpinan Kadin di tingkat propinsi, dimana masing masing pimpinan dewan berperan sesuai fungsinya masing masing dan saling bekerjasama menjalan tupoksinya di forum Musprov.

“Kami dari Dewan Pertimbangan berperan dalam melakukan konvensi untuk penjaringan calon ketua umum dan calon pengurus lainnya melalui Anggota Luar Biasa (ALB) yang ada. Itu konstitusi Kadin yang menyebutkan,” tegas Budi.

Tetapi dalam praktiknya, Budi mengaku dirinya dan jajaran tidak pernah sama sekali dilibatkan oleh Ketua Umum Kadin dan Panitia Musprov Kadin Sumbar membahas tata tertib dan agenda Musprov lainnya.

“Nama saya memang ada dimasukan dalam struktur kepanitiaan tetapi sama sekali tidak pernah diajak rapat. Jadi kesannya, Ketum dan Panitia ingin berjalan sendiri. Lalu untuk apa dibentuk lembaga Dewan Pertimbangan ini,” ujarnya.

Untuk itu, Budi berharap Kadin Indonesia untuk melakukan verifikasi ulang dan melakukan chek and balance terhadap lembaga dewan lain dalam pemenuhan persyaratan Musprov.

“Saya bersedia memberikan penjelasan terhadap bentuk bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam Musprov Kadin Sumbar supaya berjalan tertib organisasi dan tidak menimbulkan citra buruk terhadap nama besar Kadin Indonesia yang dipimpin pak Arsyad Rasyid saat ini,” papar Budi.

Ketua Umum Kadin Sumbar Ramal Saleh memastikan bahwa proses Musprov sudah sesuai dengan AD/ART Kadin.

“Kami sudah diverifikasi oleh satu tim asistensi dari Kadin Indonesia dan kami taat atas asasmen yang diberikan Kadin Indonesia dalam pelaksanaan Musprov ini,” tegas Ramal.

—

Dapatkan update berita Sumatra Barat terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Tabrak Banyak Aturan, Musprov Kadin Sumbar Diminta Dibatalkan appeared first on Langgam.id.