Sikap itu muncul setelah Musyawarah Pimpinan (Musypim) PWM Sumbar menetapkan pengajuan diri sebagai tuan rumah Muktamar, sebagai salah satu keputusan strategis.

Bagi Ilham, keputusan tersebut bukan sekadar pencalonan, melainkan bagian dari kerja besar menunjukkan kapasitas Muhammadiyah di panggung nasional.

Ilham Pratama bukan figur baru di persyarikatan. Ia telah tiga periode berada di jajaran PP Pemuda Muhammadiyah. Selain itu, ia juga dikenal sebagai putra asli Minang yang berasal dari Kota Solok, sehingga kedekatan emosional dengan Sumbar menjadi nilai tersendiri baginya.

“Mendukung Sumbar mengajukan diri sebagai tuan rumah muktamar 2032. Langkah strategis yang ditempuh oleh PWM di bawah pimpinan kanda Bakhtiar akan bisa membuat soliditas dan kebesaran Muhammadiyah di Ranah Minang dilihat di kancah nasional,” kata Ilham, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, keputusan tersebut sekaligus memperlihatkan hasil konsolidasi organisasi yang selama ini dijalankan oleh kepemimpinan PWM Sumbar.

“Sekaligus sebagai pembuktian, bahwa sosok kanda Bakhtiar sebagai ketua PWM telah melakukan konsolidasi yang baik selama ini di Sumbar,” ujarnya.

Di sisi lain, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Sumbar juga mendorong Ilham Pratama untuk ikut mengawal langkah strategis tersebut. Ia diharapkan terlibat dalam tim yang memperjuangkan agar Muktamar 2032 benar-benar digelar di Ranah Minang.

Sebagaimana diketahui, Musypim PWM Sumbar yang digelar di Balairung Lansek Manih, Kabupaten Sijunjung, resmi berakhir pada Ahad (8/2/2026). Forum permusyawaratan tertinggi di bawah Musywil itu menghasilkan tujuh keputusan penting.

Salah satu keputusan utama adalah kesepakatan mengajukan Sumatera Barat sebagai tuan rumah Muktamar Muhammadiyah ke-50. Untuk memuluskan rencana tersebut, dibentuk tim khusus bernama “TIM 9” yang akan menyusun strategi pemenangan, menyiapkan proposal, serta melakukan lobi.

Musypim juga menyepakati pengusulan Ketua PWM Sumbar, Dr. Bakhtiar, agar masuk dalam jajaran 13 Formatur Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada muktamar mendatang.

Selain agenda muktamar, forum menetapkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tanah Datar sebagai tuan rumah Musywil ke-43 pada Maret 2028. Komposisi Panitia Pemilihan pun telah disahkan, dengan Nasrul A sebagai ketua dan Romi Putra sebagai wakil ketua. Ari Prima dipercaya menjadi sekretaris, didampingi Refaldi sebagai wakil sekretaris, serta Hansastri, Yantri Maputra, dan Zulfahmi sebagai anggota.

Perhatian terhadap wilayah 3T juga mengemuka. Musypim mencetuskan Gerakan Infak/Sadaqah Program Ramadan yang difokuskan untuk dakwah di Kepulauan Mentawai, dengan target minimal Rp 2 juta per PDM.

Sementara di sektor pendidikan, muncul dorongan pembentukan tim khusus yang mengatur perioderisasi jabatan kepala sekolah dan madrasah guna menjaga profesionalisme serta peningkatan mutu amal usaha. (**)

The post Dukung Ranah Minang Tuan Rumah Muktamar 2032, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Ilham: Menguatkan Soliditas Nasional! appeared first on Langgam.id.

Dari forum tertinggi tingkat wilayah, Ketua PWM Sumbar, Dr. Bakhtiar, didorong masuk dalam jajaran Formatur PP Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke-49 mendatang.

Dalam persidangan Musypim PWM Sumbar, aspirasi tersebut muncul sebagai suara bersama dari unsur pimpinan wilayah hingga daerah. Dukungan kepada Bakhtiar menguat dan forum Musypim PWM Sumbar menyepakatinya tanpa perdebatan.

Sekretaris PWM Sumbar, Apris, menegaskan bahwa dorongan tersebut lahir dari arus bawah. Menurutnya, kader di berbagai tingkatan menginginkan hadirnya figur Ranah Minang dalam struktur pimpinan pusat.

“Gayung bersambut, aspirasi tersebut langsung mendapat respons positif. Seluruh anggota Musypim yang terdiri dari unsur Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah se-Sumatera Barat menyepakati usulan tersebut secara aklamasi tanpa perdebatan,” ujar Apris, Selasa (10/2/2026).

Ia menjelaskan, pengusulan Bakhtiar bukan tanpa alasan. Muhammadiyah Sumbar disebut memiliki jejak panjang dalam menghadirkan tokoh di level nasional, sehingga momentum Muktamar dinilai penting untuk kembali menguatkan tradisi tersebut.

Apris menilai, dari sisi pengalaman organisasi, Bakhtiar mempunyai rekam jejak yang memadai. Kepemimpinan berkelanjutan di tingkat wilayah menjadi salah satu modal yang diperhitungkan oleh peserta forum.

“Beliau memiliki pengalaman yang mumpuni. Di tingkat wilayah (PWM), beliau telah menjadi pimpinan selama dua periode, dan sekarang sedang menjabat di periode ketiganya sebagai Ketua PWM Sumbar,” jelasnya.

Selain itu, integritas dan kemampuan manajerial dalam mengelola organisasi menjadi bagian dari pertimbangan munculnya dukungan. Forum berharap kehadiran wakil dari wilayah dapat membawa dinamika akar rumput dalam perumusan kebijakan di pusat.

Apris turut menyinggung kebutuhan komposisi kepemimpinan yang memberi ruang lebih besar bagi daerah. Hal itu dianggap penting agar hubungan pusat dan wilayah berjalan seiring.

“Kami berharap, idealnya 50 persen dari unsur Pimpinan di PP Muhammadiyah itu berasal dari unsur wilayah dan daerah. Dengan munculnya pimpinan dari basis wilayah, PP Muhammadiyah akan lebih responsif dalam mengakomodasi dinamika dan persoalan riil di akar rumput,” tegas Apris.

Selain itu, ada enam keputusan strategis lain yang akan menjadi kompas pergerakan persyarikatan Muhammadiyah yang juga disepakati di Ranah Minang untuk beberapa tahun ke depan.

Muhammadiyah Sumbar akan mengajukan diri sebagai tuan rumah Muktamar Muhammadiyah ke-50. Untuk memuluskan rencana besar ini, forum menyepakati pembentukan tim khusus yang diberi nama “TIM 9”. Tim ini nantinya akan bertugas menyusun strategi pemenangan, proposal, dan lobi untuk membawa perhelatan akbar satu abad tersebut ke Sumbar.

​Untuk agenda internal, Musypim menetapkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Tanah Datar sebagai tuan rumah Musyawarah Wilayah (Musywil) ke-43 Muhammadiyah Sumatera Barat.

Berbeda dengan spekulasi sebelumnya, forum secara spesifik menyepakati waktu pelaksanaan Musywil ke-43 ini akan digelar pada bulan Maret 2028.

​Seiring dengan penetapan waktu dan tempat Musywil, forum juga telah mengesahkan komposisi Panitia Pemilihan (Panlih) yang akan bertugas menjaring calon pimpinan wilayah periode berikutnya. Berdasarkan hasil kesepakatan, amanah sebagai Ketua Panlih diberikan kepada Nasrul A, didampingi oleh Romi Putra sebagai Wakil Ketua.

​Untuk posisi kesekretariatan, Ari Prima ditunjuk sebagai Sekretaris, dibantu oleh Refaldi sebagai Wakil Sekretaris. Guna memperkuat kinerja tim seleksi, forum juga menetapkan tiga tokoh sebagai anggota Panlih, yakni Hansastri, Yantri Maputra, dan Zulfahmi.
​
​Di sisi lain, perhatian terhadap daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) tetap menjadi prioritas utama. Musypim mencetuskan “Gerakan Infak/Sadaqah Program Ramadan” yang dikhususkan untuk dakwah di Kepulauan Mentawai.

Sebagai wujud komitmen nyata, ditetapkan target minimal Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) untuk mendukung program ini.

​Terakhir, di sektor pendidikan, forum menyoroti pentingnya regenerasi dan profesionalisme manajemen sekolah. Disepakati adanya usulan pembuatan tim khusus yang akan menangani Perioderisasi Jabatan Kepala Sekolah dan Madrasah di lingkungan Muhammadiyah Sumbar. (**)

The post Musypim PWM Sumbar Dorong Bakhtiar Jadi Formatur PP, Bidik Muktamar Muhammadiyah di Ranah Minang appeared first on Langgam.id.

Momen peluncuran buku Fikrul yang juga mantan reporter Rakyat Merdeka ini bertepatan dengan 1 Abad Muhammadiyah Sumatra Barat, yang awalnya dirintis di Maninjau pada 14 November 1925. Guru Besar Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Prof Dr.Phil. Gusti Asnan dan Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Imam Bonjol Padang Dr. Zaim Rais, MA menjadi pembedah buku tersebut.

Fort de Kock Catatan Suksesnya Kongres XIX Muhammadiyah menjadi topik utama dari buku, yang ditulis Fikrul “Kongres yang banyak diramalkan akan berujung gagal, malah sukses di masa badai Malaise. Kongres ke-19 yang diduga berujung gagal karena dilaksanakan di luar Pulau Jawa, malah menjadi catatan emas dalam pelaksanaan pertama iven akbar pertama di Sumatra Barat” – demikian kisah Fikrul Hanif dalam pemaparannya.

Kisah sukses dari Kongres yang dilaksanakan pada 14-21 Maret 1930 itu dalam ilmu sejarah, menurut Gusti Asnan merupakan contoh yang terbaik dari rekonstruksi sejarah yang disebut L’Evenenment historie. “Ini adalah contoh terbaik untuk L’Evenement historie dari sejarah Muhammadiyah secara umum dan L’Evenement historie untuk sejarah lokal Minangkabau  secara khusus. Saya mengapresiasi model penulisan L’Evenenment historie yang dilakukan oleh Fikhrul Hanif ini.” – demikian ungkap Gusti Asnan dalam artikelnya berjudul “Penulisan Sejarah Kongres Muhammadiyah XIX Di Bukittinggi,  Sebuah Model L’evenement Historie”.

Buku setebal 220 halaman menurut Guru Besar Sejarah Unand itu, tidak hanya rekonstruksi jalannya Kongres XIX Muhammadiyah, tetapi juga menarasikan berbagai iven lain yang terjadi di sekitar kongres, iven-iven yang berhubungan secara langsung atau tidak dengan peristiwa, serta menghadirkan berbagai penafsiran terhadap berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya dari penyenggaraan iven akbar itu.

Zaim Rais juga mengapreseasi buku yang ditulis oleh Fikrul. “Banyak hal yang tidak saya ketahui, akhirnya ditemukan dalam buku ini. Misalnya hadirnya Nyai Ahmad Dahlan di Bukittinggi. Beragam isu yang diangkat oleh ibu-ibu Aisyiyah seperti persoalan poligami. Ini menarik untuk dibaca!” kata ahli pemikiran Islam dari UIN Imam Bonjol tersebut.

Zaim juga mengakui, bahwa gerak cepat yang dilakukan tokoh Muhammadiyah di masa lalu adalah hal yang luar biasa.  “Bagi saya sulit untuk menandingi gerakan mereka. Hanya dalam hitungan bulan, setelah setengah dipaksa oleh Kiyai Fachrodin, Muhammadiyah Minangkabau yang baru berusia lima tahun, sudah mampu menyukseskan di masa depresi ekonomi” lanjut Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatra Barat itu.

Buku karya Fikrul Hanif Sufyan ini mengajak pembaca untuk menengok kembali Kongres XIX Muhammadiyah (1930)—kongres pertama di luar Jawa—yang berhasil digelar di Fort de Kock di tengah krisis ekonomi global. Sebuah kisah tentang keteguhan gerakan, solidaritas lintas kelompok, dan daya hidup organisasi di masa sulit.

Festival akhir tahun yang didapuk oleh Toko Buku Steva dan UGM Press Yogyakarta, juga dimeriahkan oleh The Qori Coustic,  Dimension Photography, serta Siteba Berpuisi itu dihadiri oleh akademisi dari Unand, UNP, UIN Imam Bonjol Padang, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, dan para pecinta sejarah.

“Terima kasih untuk Steva dan UGM Press yang telah menginisasi sehingga launching dan bedah buku ini terselenggara dengan meriah. Tidak lupa untuk para pecinta sejarah yang turut hadir dan berbagi banyak makna untuk iven di akhir tahun tersebut” kata penulis buku dalam keterangan tertulisnya kepada Langgam.id.

Sebelum peluncuran tersebut, membahas buku yang sama, Firul Hanif Sufyan sebelumnya sempat tampil dalam podcast “Catatan Masa Silam” Langgam TV. (*/SS)

The post Tutup 2025, Fikrul Hanif Sufyan Luncurkan “Fort de Kock dan Depresi Ekonomi” appeared first on Langgam.id.

Maka, alam pun “mengamuk” dan memperlihatkan kuasanya di mana-mana. Barangkali bukan karena benci pada penghuninya, melainkan karena telah terlalu lama “diperkosa” dan dikhianati oleh tangan-tangan serakah yang bersembunyi di balik jargon eksplorasi dan hilirisasi.

Banjir bandang dan longsor yang baru saja melanda sebagian besar wilayah bukanlah air bah biasa. Secara kasat mata, semuanya tampak jelas. Ini bukan sekadar lumpur tanah bercampur batu atau ranting kering, melainkan gelondongan kayu dan “tunggue-tunggue” (tunggul kayu) besar. Potongan batang pohon dan tunggul itu melesat dengan kecepatan tinggi, menghantam rumah-rumah penduduk, meruntuhkan dinding harapan, dan meninggalkan tangis pilu.

Potongan kayu itu mustahil dihasilkan oleh hujan yang “memotongnya” dengan rapi. Begitu pula tunggue besar yang tercerabut begitu saja. Pasti sudah lama penebangan itu terjadi sehingga akar tunggang dan serabutnya tak lagi punya daya cengkeram.

Secara forensik lingkungan, kehadiran kayu-kayu besar dengan potongan rapi serta tunggul yang tercerabut itu adalah corpus delicti, bukti kejahatan yang telanjang. Kayu-kayu itu bukan tumbang karena angin puting beliung.

Begitu pula tunggul itu tak akan tercerabut mudah jika akar-akarnya masih hidup. Semuanya adalah korban pembabatan hutan yang sistematis. Belum lagi lubang-lubang besar yang menganga dengan kedalaman fantastis. Pengerukan dan terowongan menjelma eksploitasi masif yang dibiarkan tanpa batas.

Ketika hutan di hulu digunduli dan tanah dipenuhi lubang-lubang yang merenggut daya cengkeramnya, fungsi akar untuk mengintersepsi air pun hilang. Hutan yang sejatinya berperan sebagai spons raksasa kehilangan kemampuannya. Secara hidrologis, koefisien run-off melonjak drastis. Air hujan tak lagi meresap ke dalam akuifer, melainkan langsung menggelontor ke sungai sambil membawa material destruktif. Semua itu berubah menjadi “luncuran kiamat”. Nyawa dan raga hilang diseret penderitaan. Ekonomi porak-poranda. Usaha musnah sekejap mata. Nagari dan perkampungan luluh-lantak menjadi puing-puing kehilangan.

Ini adalah hukum fisika yang tak bisa didustai, dan bukan pula takdir. Namun, hukum alam ini sering diingkari; mata ditutup, telinga dibungkam. Kebijakan dan keputusan otoritas kerap mengikuti arah para dalang eksploitasi. Akibatnya, keseimbangan alam pun rusak. Gelondongan dan tunggul kayu kini tampak gamblang di berbagai titik pusat air. Danau, laut, dan sungai-sungai yang dilalui banjir bandang dan longsor menjadi saksi “amukan alam”. Di mana-mana, kayu dan tunggul berserakan tanpa sanggahan.

Teologi Ekologis: Peringatan Tuhan yang Didustai

Jauh sebelum ilmu lingkungan modern muncul, Al-Qur’an telah memberi peringatan keras tentang hubungan kausalitas antara perilaku manusia dan kerusakan alam. Allah swt dalam QS. Ar-Rum: 41 mengingatkan agar manusia mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, tanpa merusak atau mengeksploitasi secara berlebihan. Bencana yang disebutkan secara tegas ini adalah bencana antropogenik—bencana buatan manusia.

Menyalahkan curah hujan yang tinggi atau debit air berlebih hanyalah pelarian dari tanggung jawab. Hujan adalah rahmat. Ketidakmampuan tanah menampung rahmat itulah yang berubah menjadi “laknat” akibat ulah kita. Dosa pembiaran dan “perselingkuhan” regulasi menjadi salah satu akar masalah yang harus ditinjau ulang. Bencana ini tidak terjadi dalam ruang hampa; ia adalah akumulasi pembiaran (omission) dan mungkin juga dukungan diam-diam terhadap aktivitas destruktif.

Praktik pembalakan dan pertambangan menjamur bak cendawan di musim hujan, mustahil tak tercium oleh para pemegang otoritas. Ketika alat berat meraung di hutan lindung, ketika jalan di tengah hutan sudah “pasa” dilalui ekskavator, dan ketika sungai mengeruh pekat akibat sedimentasi tambang, para pemegang otoritas tetap bersikap acuh. Suara lantang pemerhati dan aktivis lingkungan tak digubris. Apalagi ditindaklanjuti. Antar lembaga pun saling lempar bola dan kabur dari tanggung jawab.

Kini, ekosistem sungai nyaris sekarat. Sedimentasi akibat pertambangan telah mendangkalkan dasar sungai. Kapasitas sungai menampung debit air menurun drastis. Ditambah hilangnya tutupan hutan di hulu, banjir bandang menjadi keniscayaan matematika — bukan nasib buruk, apalagi takdir. Jika pemerintah terus menutup mata, atau terus “bermain mata” dengan para perusak lingkungan demi setoran retribusi atau kepentingan oligarki sesaat, maka pemerintah sebenarnya sedang menggali kuburan massal bagi rakyatnya sendiri.

Pertobatan Ekologis

Rumah-rumah yang hancur dihantam gelondongan kayu dan tunggul adalah monumen kegagalan kita menjaga amanah bumi. Kayu-kayu itu seharusnya menjadi “paku bumi” yang menahan tanah, bukan peluru kendali yang menghancurkan peradaban. Kondisi ini menuntut kesadaran bersama, terutama dari pemegang otoritas negara. Diharapkan tidak lagi ada aktivitas pertambangan dan penebangan, baik yang dilakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang meluluhlantakkan bentang alam. Evaluasi ulang semua izin tambang (AMDAL). Hentikan retorika “pembangunan ekonomi” jika bayarnya adalah nyawa dan masa depan rakyat.

Kampung dan negeri yang dibanggakan selama ini hilang ditelan lumpur, luluh lantak tanpa menyisakan banyak harapan. Sawah dan ladang berubah gersang, tak lagi mampu ditanami. Anak negeri kehilangan arah, kehilangan masa depan. Semoga bencana ini menjadi teguran yang kuat, agar Allah tidak mencabut berkah-Nya secara total dari negeri ini. Tentu saja dengan menghentikan keserakahan dan pengingkaran terhadap hukum kauniyah. (*)

Penulis adalah Dr. Bakhtiar, M.Ag (Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat)

The post Alam Tak Bisa Didustai, Bencana Tak Sekadar Takdir appeared first on Langgam.id.

Di pasar-pasar tradisional, di sawah, di bengkel pinggir jalan, perputaran uang berjalan lambat dan belum terasa meningkat. Kondisi ini terjadi di Sumatera Barat. Bahkan, data dari ulasan media Bisnis Indonesia Sumatra mengungkap fakta bahwa banyak tenaga kerja formal yang beralih menjadi petani atau pedagang kecil karena sektor itu dianggap lebih “aman” dari guncangan harga.

Pertanian dan perdagangan mikro tetap menjadi “tulang punggung” ekonomi daerah, namun masih kesulitan permodalan. Kita sadar, di tengah geliat UMKM dan maraknya program digitalisasi, ekonomi masyarakat “akar rumput” belum punya wadah yang kokoh untuk tumbuh bersama.

Padahal, kalau mengingat sejarah, perekonomian bangsa ini justru lahir dari semangat kebersamaan. Dari sistem yang berpihak pada rakyat kecil. Koperasi misalnya, wadah yang hadir bukan sekadar sebagai lembaga ekonomi, namun ideologi gotong royong yang diwujudkan dalam bentuk ekonomi kerakyatan. Koperasi lahir dari keyakinan bahwa kesejahteraan tidak boleh dimonopoli segelintir orang.

Sayangnya, dalam satu dakade terakhir, koperasi di Indonesia, termasuk di Ranah Minang, lama terjebak dalam kondisi “mati suri”. Menurut data Dinas Koperasi dan UKM tahu 2024, dari 4.220 koperasi di Sumbar, hanya 56 persen yang masih aktif. Banyak yang vakum karena berbagai alasan. Mulai dari manajemen lemah, tak punya pasar, atau sekadar dijadikan alat proposal bantuan.

Padahal, kalkulasi sederhananya, satu koperasi saja bisa memberdayakan minimal lima orang pengurus dan menyerap puluhan tenaga kerja. Jika 1.000 koperasi saja berjalan efektif, bisa lahir ratusan lapangan kerja baru setiap bulan. Sayangnya, koperasi sering hanya jadi papan nama, bukan sebagai mesin ekonomi.

Kita sering lupa. Koperasi bukan milik pemerintah, tapi milik rakyat yang mau bergerak bersama. Kini, Presiden Prabowo Subianto mencoba menghidupkan kembali semangat itu. Dalam dokumen visi nasional Asta Cita, salah satu pilar utama pembangunan ekonomi adalah menggerakkan ekonomi dari bawah melalui Koperasi Merah Putih (KMP).

Program KMP bukan basa-basi. Pada pertengahan 2025, pemerintah mulai membentuk 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Setiap koperasi didesain untuk memperpendek rantai distribusi, memperkuat akses pangan, dan memutus ketergantungan masyarakat dari pinjaman online atau tengkulak.

Di Sumatera Barat, sedikitnya 1.265 koperasi akan aktif dalam waktu dekat. Koperasi tersebut lahir dari gabungan koperasi lama yang direvitalisasi dan koperasi baru yang dibentuk lewat program KMP. Pemerintah bahkan menyiapkan platform modal hingga Rp 3 miliar per koperasi. Bayangkan, jika seribu koperasi ini hidup, akan ada miliaran rupiah uang beredar di pelosok nagari-nagari di Sumbar.

Gagasan ini bukan hal baru. Dalam bukunya Paradoks Indonesia, Prabowo menulis bahwa bangsa ini kaya sumber daya, tapi banyak rakyatnya miskin karena ekonomi hanya tumbuh di atas dan tidak di akar. Maka, koperasi menjadi jembatan untuk pemerataan ekonomi yang tumbuh dari bawah, bukan menetes dari atas.

Warisan Bung Hatta dari Tanah Minang

Bagi orang Minang, koperasi bukan barang asing. Bapak Koperasi Indonesia itu orang kita sendiri, yakni Mohammad Hatta alias Bung Hatta. Dia percaya, koperasi adalah perwujudan paling murni dari sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahkan, di Kongres Koperasi 1953 di Bandung, Bung Hatta menegaskan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berlandaskan tolong-menolong atau gotongroyong.

Pernyataan itu bukan teori. Itu adalah peringatan abadi. Bung Hatta tahu, jika rakyat tidak punya wadah untuk bekerja sama, maka ekonomi akan dikuasai segelintir orang, dan kemerdekaan ekonomi hanya akn menjadi mitos. Tak berlebihan bila kita berkata: seharusnya kebangkitan koperasi nasional dimulai dari Sumatera Barat. Dari tanah kelahiran Bung Hatta sendiri.

Data menunjukkan, peluang itu terbuka lebar. Kini tinggal bagaimana 1.265 koperasi baru yang akan dihidupkan bisa meniru semangat yang sama. Kuncinya ada pada sumber daya manusianya.

Bagi saya, pengurus dan pendamping koperasi harus punya tiga jiwa. Pertama, jiwa organisasi. Bagaimana mereka bisa tertib dalan administrasi dan tentunya akuntabel.

Kedua, harus punya jiwa sosial. Mereka harus peka terhadap kesejahteraan anggota. Ketiga, wajib punya jiwa entrepreneur karena mereka akan dituntut inovatif hingga berani mengambil peluang. Pada akhirnya, koperasi tanpa tiga jiwa tersebut bagaikan kapal tanpa nakhoda.

Muhammadiyah dan Koperasi Umat

Sebagai bagian dari Muhammadiyah, saya percaya bahwa kebangkitan koperasi juga harus disertai kebangkitan moral dan etika ekonomi. Di tubuh Persyarikatan, sudah ada Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), jaringan koperasi syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.

BTM bukan hanya lembaga simpan pinjam, tapi wadah pembelajaran ekonomi berbasis syariah dan solidaritas. Sudah banyak contoh yang membuktikan bahwa koperasi bisa tumbuh sehat tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.

Kita tidak sedang mulai dari nol. Kita hanya sedang menyalakan kembali api yang sempat padam. Api yang dulu dinyalakan Bung Hatta, kini diteruskan Presiden Prabowo lewat Asta Cita. Penjaganya tentu semua kita yang berada di daerah.

Sumbar punya semua modal. Budaya gotong royong, basis ekonomi mikro yang kuat, dan sejarah panjang koperasi. Sekarang tinggal kemauan untuk menjadikannya kenyataan.

Jika koperasi hidup di setiap nagari, ekonomi rakyat akan tumbuh dari akar. Jika ekonomi rakyat tumbuh dari akar, maka Indonesia akan kuat sampai ke pucuk. Dan saat itulah, cita Prabowo menyatu di satu titik: kesejahteraan rakyat yang tumbuh dari bawah, oleh rakyat, untuk rakyat. (***)

Gun Sugianto – Ketua Majelis Ekonomi PW Muhammadiyah Sumatera Barat

The post Menghidupkan Koperasi, Membangun Ekonomi Ranah Minang dari Akar Rumput appeared first on Langgam.id.

Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumbar, Ade Herdiwansyah mengharapkan agar aparat kepolisian dapat mengusut peristiwa ini secara terbuka dan adil. Sehingga keluarga korban memperoleh kejelasan dan hak-haknya.

“Musibah ini hendaknya menjadi pelajaran berharga. Kami percaya aparat keamanan mampu mengedepankan cara-cara persuasif, dialog, dan pendekatan yang menyejukkan dalam mengawal aspirasi masyarakat,” sebut Ade dalam keterangan tertulis, Jumat (29/8/2025).

SeIain itu, ia juga mengingatkan agar seluruh pihak menahan diri dan menghentikan semua bentuk tindak kekerasan yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Mari duduk bersama mencari solusi atas problem bangsa dengan dialog dan musyawarah dengan hati yang tenang,” harap Ade.

Ia mengimbau para elit politik, pejabat negara, anggota DPR dan para pengambil kebijakan lainnya, agar lebih sensitif menampung aspirasi masyarakat dengan perilaku yang santun, kesederhanaan, dan kepedulian yang tinggi kepada masyarakat.

“Jangan melukai hati rakyat. Masyarakat butuh keteladanan para pemimpinnya, terutama para wakil rakyat yang telah diberikan mandat oleh rakyat,”ujarnya.

Ade menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen untuk mendengar aspirasi rakyat dan berpihak pada kepentingan masyarakat kecil.

“Bangsa ini sedang menghadapi tantangan yang besar. Dengan persatuan, kearifan, dan kepemimpinan yang berkeadilan, insya Allah Indonesia dapat melangkah maju dengan lebih kokoh,” ungkap Ade. (*)

The post Pemuda Muhammadiyah Sumbar: Hentikan Tindak Kekerasan, Elite Politik dan Pejabat Jangan Lukai Hati Rakyat appeared first on Langgam.id.

Arisal Aziz dan Muhayatul menerima Surat Keputusan (SK) DPW PAN Sumbar di rumah DPP PAN Kamis (7/8/2025). SK diserahkan langsung Sekjen PAN Eko Patrio.

“Kami kembali diamanahkan untuk menjadi Sekretaris PAN Sumbar. SK sudah kami terima kemaren,” ujarnya, Jumat (8/8/2025).

Menarik disimak adalah perjalanan politik Muhayatul. Dia bukan tokoh muda instan yang tiba-tiba jadi orang nomor dua di PAN Sumbar. Bahkan, sudah untuk kali kedua Muhayatul menduduki kursi Sekretaris DPW PAN Sumbar tersebut.

Sosok kelahiran Pesisir Selatan, 25 September 1984 ini telah lama menanamkan akarnya dalam dunia pergerakan dan pelayanan publik. Jauh sebelum berlabuh di PAN, Muhayatul telah membuktikan konsistensinya sebagai kader yang tumbuh dari bawah.

Jiwa kepemimpinannya mulai terbentuk sejak duduk di bangku sekolah, ketika ia menjabat Ketua OSIS. Benih aktivisme itu tumbuh subur saat ia aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) semasa kuliah di IAIN Imam Bonjol Padang.

Muhayatul pernah jadi Ketua IMM Cabang Padang, pemimpin BEM, hingga memegang peran strategis di berbagai organisasi kepemudaan dan keagamaan wilayah Sumbar. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumbar periode 2014-2019.

Pengabdiannya terus berlanjut dalam ruang sosial, politik, dan pendidikan. Selain menjadi Anggota DPRD Sumbar dua periode berturut-turut (2019–2024 dan 2024–2029), Muhayatul juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2, Ketua Fraksi PAN periode 2019-2024 dan 2024-2029.

Selain politik, latar belakang pendidikannya juga mentereng dan semangat belajar Muhayatul tak pernah padam. Dari SMKN 5 Padang hingga menyelesaikan S2 di Universitas Bung Hatta (UBH) Padang. Kini, Muhayatul tengah menempuh studi doktoral di bidang Ilmu Lingkungan di Universitas Negeri Padang (UNP).

Semua itu dijalaninya sembari terus bergerak. Di persyarikatan Muhammadiyah, Muhayatul kini memimpin Hizbul Wathan Sumbar yang merupakan gerakan kepanduan di Muhammadiyah. Dia juga membina organisasi olahraga dan kepemudaan, serta menjadi pengusaha bengkel mobil yang mandiri.

Dalam sepak terjangnya, Muhayatul juga dikenal sebagai figur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput. Dia pernah menjadi penyuluh agama, pendamping PKH Kementerian Sosial, hingga menjadi manajer lembaga keuangan mikro dan lembaga zakat.

Muhayatul bersyukur bisa terus menapaki satu persatu anak tangga kesuksesan. Dia berharap apa yang dilakukannya hari ini menjadi amal dan juga kebaikan bagi orang banyak.

“Jabatan ini adalah amanah besar. Saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada semua pihak, keluarga, sahabat, dan masyarakat yang mendoakan dan memberi semangat. Tanpa mereka, saya tak sampai ke titik ini,” katanya.

Muhayatul juga menekankan pentingnya ketangguhan dan semangat untuk terus melangkah dalam segala keterbatasan.

“Saya meyakini bahwa tak ada keberhasilan yang datang tanpa perjuangan. Saya tumbuh dari bawah, dan saya tahu betul rasanya jatuh bangun. Tapi saya selalu belajar untuk tidak menyerah, karena perjuangan belum selesai,” ujarnya.

The post Profil Muhayatul, Tokoh Muda Muhammadiyah yang Kembali Jadi Sekretaris PAN Sumbar appeared first on Langgam.id.

Produk ini merupakan hasil inisiatif LPUMKM PP Muhammadiyah dalam rangka memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mengokohkan kemandirian ekonomi umat melalui inovasi teknologi.

Produk bertajuk ITMU ini meliputi laptop, All in One PC, desktop, workstation, Interactive Flat Panel, hingga aksesori komputer. Semuanya merupakan produk lokal yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pasar Indonesia dan sekaligus memperluas kontribusi Muhammadiyah dalam ekosistem teknologi nasional.

“Peluncuran produk ini merupakan langkah nyata Muhammadiyah untuk menghadirkan teknologi berkualitas global dari tangan sendiri,” ujar Ketua LPUMKM PP Muhammadiyah, Toni Firmansyah, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/6/2025).

Ia menegaskan, produk ITMU Muhammadiyah ini sudah melalui proses panjang dan siap bersaing secara sehat di pasar teknologi tanah air.

Rektor UMJ Ma’mun Murod mengapresiasi peluncuran ini dan menekankan pentingnya peran kampus Muhammadiyah dalam mendukung inisiatif ekonomi umat.

“Kita harus mulai menumbuhkan kesadaran untuk membeli dan menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh Muhammadiyah sendiri,” katanya.

Menariknya, ITMU kini telah memiliki 110 service point yang tersebar di seluruh Indonesia, menandai keseriusan Muhammadiyah dalam membangun sistem layanan purna jual yang handal.

Hal ini sekaligus memperkuat posisi ITMU sebagai salah satu produk unggulan yang siap menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan, peluncuran produk ini adalah bentuk nyata gerakan ekonomi Muhammadiyah.

“ITMU hadir sebagai brand yang menawarkan produk-produk seperti laptop, PC, dan smartphone. Ini menjadi bagian dari upaya Muhammadiyah untuk mandiri secara ekonomi,” ujarnya.

Komisaris Utama PT Sinar Fajar Berkarya Nini Maryon Chatib, juga optimis terhadap potensi pengembangan lini usaha lainnya. Ia meyakini produk-produk Muhammadiyah akan terus berinovasi dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, tokoh pengusaha Muhammadiyah, Sutrisno Bachir pun menekankan pentingnya membangun jaringan kerja sama dengan pelaku usaha dan mengubah pola pikir menjadi lebih progresif.

“Yang bisa menggerakkan perubahan di Indonesia ke depan harus dimotori oleh Muhammadiyah,” katanya.

The post Muhammadiyah Luncurkan Laptop-Komputer ITMU, Siap Bersaing di Pasar Nasional appeared first on Langgam.id.

Lembaga Pengembang UMKM PP Muhammadiyah menilai kebijakan ini bukan hanya mengganggu stabilitas perdagangan luar negeri. Lebih dari itu, juga bisa berdampak besar terhadap kondisi ekonomi domestik.

Menurut Ketua Lembaga Pengembang UMKM PP Muhammadiyah Tony Firmansyah, kebijakan tarif tinggi dari pemerintahan Trump itu berdampak langsung pada beberapa sektor unggulan ekspor Indonesia. Seperti tekstil, alas kaki, furniture Indonesia, karet, hingga produk perikanan ekspor menjadi rentan terguncang akibat penurunan daya saing di pasar Amerika Serikat.

“Kebijakan tarif Trump ini menciptakan tekanan berat bagi industri kecil dan menengah yang selama ini sudah berjuang untuk memperluas pasar ekspor,” ujar Tony dalam keterangan persnya, Kamis (17/5/2025).

Putra Minang itu menegaskan bawha dampak langsung dari kebijakan Trump antara lain adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Kemudian, peningkatan potensi PHK massal, serta penurunan penerimaan pajak negara.

“Situasi ini juga dapat menciptakan over supply akibat penumpukan barang di banyak negara yang kesulitan menembus pasar AS,” katanya.

Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi pelaku UMKM Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki kekuatan finansial dan teknologi produksi mumpuni untuk bersaing di tengah pasar global yang semakin kompetitif.

“Ketidaksiapan menghadapi gelombang barang impor juga bisa menjadi ancaman bagi stabilitas harga dan ketahanan ekonomi mikro nasional,” katanya.

Menurut Tony, penumpukan barang impor yang masuk ke pasar dalam negeri turut melemahkan posisi industri lokal. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya perlindungan dari sisi regulasi dan kebijakan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.

Dalam situasi seperti ini, Lembaga Pengembang UMKM PP Muhammadiyah memberikan beberapa rekomendasi penting. Pertama, UMKM diminta untuk meningkatkan daya saing dengan memperkuat kemampuan membaca tren pasar global.

Kedua, pelaku usaha harus mulai fokus pada pengembangan produk berbasis inovasi digital UMKM. Ketiga, pelaku UMKM disarankan untuk bergabung dengan ekosistem organisasi bisnis yang dapat mendukung pertumbuhan mereka secara berkelanjutan.

“UMKM harus berpacu berinovasi, bergabung dengan organisasi yang kapable di bidang ekonomi bisnis agar dapat bersaing menyongsong masa depan ekonomi yang kuat dan mengakar,” terangnya.

Di sisi lain, Muhammadiyah juga meminta pemerintah untuk turun tangan secara serius. Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain adalah memberikan insentif untuk UMKM ekspor, memperkuat regulasi yang pro-UMKM, serta memberikan perhatian lebih kepada sektor produksi dan distribusi industri kecil.

Menurut Muhammadiyah, ketiga kementerian, yakni Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian, perlu bersinergi dalam merumuskan kebijakan jangka pendek dan panjang guna melindungi pelaku usaha kecil dari dampak perang dagang global.

“Dibutuhkan kebijakan konkret dan terukur agar sektor UMKM Indonesia tetap bisa bertahan dan berkembang,” katanya. (**)

The post Polemik Tarif Impor 32 Persen Donald Trump, Muhammadiyah Minta UMKM Indonesia Genjot Inovasi Digital appeared first on Langgam.id.

Dilansir dari muhammadiyah.or.id, bahwa dengan metode ini, awal bulan ditetapkan jika hilal sudah wujud. Yaitu setelah terjadi ijtimak sebelum matahari terbenam, bulan terbenam setelah matahari, dan piringan atas bulan berada di atas ufuk saat matahari terbenam. Jika salah satu dari kriteria ini tidak terpenuhi, maka bulan digenapkan menjadi 30 hari.

Dalam menentukan 1 Syawal 1446 H, data astronomis menunjukkan bahwa pada Sabtu Kliwon, 29 Ramadan 1446 H atau 29 Maret 2025 M, ijtimak terjadi pada pukul 17:59:51 WIB.

Namun, saat matahari terbenam di Yogyakarta (07° 48′ LS dan 110° 21′ BT), tinggi bulan masih berada di -01° 59′ 04², yang berarti hilal belum wujud.

Di seluruh wilayah Indonesia, bulan juga masih berada di bawah ufuk, sehingga tidak memenuhi kriteria wujudul hilal. Oleh karena itu, umur bulan Ramadan 1446 H disempurnakan menjadi 30 hari, dan 1 Syawal 1446 H pun jatuh pada Senin Pahing, 31 Maret 2025.

Keputusan ini sekaligus menjadi penanda berakhirnya penggunaan hisab hakiki wujudul hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah oleh Muhammadiyah. Mulai tahun 1447 H, Muhammadiyah akan beralih ke Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Dalam sistem KHGT, bumi dianggap sebagai satu kesatuan matlak global sehingga seluruh dunia akan menetapkan awal bulan Hijriah pada hari yang sama. Perubahan ini diharapkan membawa kesatuan umat Islam dalam aspek waktu dan ibadah, menjawab tantangan modernitas, serta memperkuat integrasi umat di tingkat global. (*/yki)

The post Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 1446 H pada 31 Maret 2025 appeared first on Langgam.id.