Natsir menolak faham kebangsaan sekuler yang berintikan fanatisme bangsa sempit, tetapi ia menerima apa yang dinamakannya sebagai kebangsaan Muslimin yang berintikan cinta bangsa, semangat persatuan, persaudaraan Islam, kesadaran membela muruah dan cita-cita menegakkan Islam.

Pada  masa ini M. Natsir menulis berbagai artikel dengan nama samaran A. Muchlis dalam beberapa media seperti Panji Islam dan Al-Manar. Kebanyakan artikel dan tulisannya merupakan tangkisan terhadap serangan dan hujatan Sukarno dan orang yang sealiran dengannya.

Di antara tulisan-tulisan Natsir itu berjudul : (1) Cinta Agama dan Tanah Air; (2) Ikhwanusshafa (Mei 1939); (3)Rasionalisme dalam Islam (Juni1939); (4) Islam dan Akal Merdeka (1940); (5) Persatuan Agama dengan Negara.

Agama ke Samping

Selanjutnya sebagai reaksi terhadap pidato Bung Karno yang memberi advis supaya meletakkan agama ke samping dalam pergerakan kebangsaan Indonesia, Natsir mengajukan beberapa pokok pemikiran antara lain :

1. Islam bukan semata-mata agama yang mengatur ibadah kepada Allah saja, tetapi meliputi tata cara hidup di atas dunia ini sebagai orang-perorangan, bermasyarakat dan bernegara.

2. Islam menentang penjajahan manusia atas manusia, oleh karena itu umat Islam wajib berjuang untuk kemerdekaannya.

3. Islam memberi dasar-dasar tertentu untuk satu negara yang merdeka dan itulah ideologinya.

4. Umat Islam wajib mengatur negara yang merdeka itu atas dasar-dasar bernegara yang ditetapkan oleh Islam.

5. Tujuan ini tidak akan tercapai oleh umat Islam apabila mereka turut berjuang mencapai kemerdekaan dalam partai kebangsaan semata, apalagi yang sudah bersifat membenci Islam.

6. Oleh karena itu umat Islam harus masuk dan mempekuat perjuangan mencapai kemerdekaan yang berdasarkan cita-cita Islam dari semula. ( MN Nahrawi, 1979: 46 ).

Mulai dari saat itulah Natsir mencanangkan ideologi Islam, nasionalisme Islam dan fundamentalisme Islam serta mengemukakan garis pemisah antara perjuangan kemerdekaan yang berdasarkan kebangsaan oleh Soekarno dan pendukungnya dengan perjuangan kememerkaan dengan cita-cita Islam.

Keadaan itu niscaya menjadi renungan Natsir. Berjuang hanya dengan pena dan kata-kata nampaknya tidak cukup. Oleh karena itu Natsir meningkatkan perjuanganya terjun langsung ke dunia politik praktis.

Inilah wujud jalur ketiga Natsir dalam memperjuangkan Islam pada masa ini masuk organisasi sosial dan politik. Ia bergabung dengan Jong Islamieten Bond Bandung dan menjadi ketua 1928-1932. Lalu bersama-sama temannya di Pembela Islam masuk ke PSII dan menyokong partai tersebut yang pada waktu itu di bawah pimpinan Haji Agus Salim dan HOS Cokroaminoto, selanjutnya beliau masuk ke Partai Islam Indonesia (PII) pada 1939.

Polemik Soekarno Natsir akhir 1920-an dan awal 1930-an berlanjut kepada masa berikutnya. Pada sekitar 1940 muncul tulisan Sukarno dalam lima judul dalam majalah Panji Islam yang intinya adalah:

1. Umat Islam harus mengembangkan ijtihad dan menggunakan rasio yang mengarah kepada sekularisasi dan bila perlu melebur diri dalam kebudayaan Barat atas nama modernisasi seperti yang dilakukan oleh gerakan Turki Muda di bawah pimpinan Kemal Pasya atau Kemal Attaturk.
2. Agama harus dipisahkan dari negara dan menyerahkan agama ke tangan rakyat kembali lepas dari urusan negara, supaya agama dapat menjadi subur.
3. Dalam negara demokrasi, meskipun agama dipisahkan dari negara, asal sebagian anggota-anggota Parlemen berpolitik agama maka putusan-putusan Parlemen akan berisi fatwa-fatwa agama pula.

Sebagai reaksi terhadap tulisan Sukarno tadi, Natsir mengemukakan konsepsi negara yang berdasarkan Islam yang nantinya dapat menjamin kebahagiaan umatnya di dunia dan akhirat. Konsepsi itu sebagai berikut :

“Untuk memperbaiki negara harus dimasukkan ke dalamnya dasar-dasar hak dan kewajiban antara yang memerintah dan yang diperintah. Harus dimasukkan ke dalamnya dasar-dasar dan hukum muamalah antara manusia dengan Allah yang berupa peribadatan untuk dapat menghindarkan perbuatan rendah dan mungkar.“

“Perlu ditanamkan di dalamnya budi pekerti yang luhur untuk mencapai keselamatan dan kemajuan (progress). Perlu ditanamkan falsafah yang luhur dan suci, satu ideologi yang menghidupkan semangat untuk giat berjuang mencapai kejayaan dunia dan kemenangan akhirat. Kesemuanya telah terkandung dalam satu susunan, suatu sistim, satu kultur, satu ajaran, satu ideologi yang bernama Islam.”(Ibid: 49).

Kepentingan Nasional

Dari kancah pertarungan pemikiraan, ideologi dan aliran-aliran pada masa pra kemerdekaan, sampai pasca kemerdekaan perbedaan itu secara halus tetap ada. Tetapi hilang oleh kepentingan nasional dan bangsa Indonesia yang lebih besar.

Tergetar dampaknya ada pada  Natsir dan kalangan pengikutnya. Bahkan menimbulkan trauma pada tahun 1950-an dan  sepanjang tahun 1960-an. Kejatuhan Presiden Sukarno tahun 1966 dan wafatnya Proklamator ini pada tahun 1970, seakan munutup polemik dua aliran besar pemikiran kebangsaan Indonesia antara Muslim Nasionalis dan Nasionalis Muslim.

Selintas nampak Natsir dan Sukarno dalam corak pemikiran berbeda, tetapi keduanya berada dalam satu garis perjuangan menuju, mempertahankan dan mengisi Indonesia Merdeka dengan cita-cita masyarakat adil dan makmur di bawah berkah Tuhan Yang Maha Esa, Allah swt.

Walaupun sepanjang masa Orde Baru 1966-1998 di bawah Suharto Natsir tetap terpinggirkan secara nasional karena kritis  terhadap apa yang mereka anggap penyimpangan konstitusional akan tetapi Natsir tetap menjalankan politik kultural dari tahun 1967 sampai akhir hayatnya 1993.

 
Loyalitas dan kesetiaan kepada NKRI yang diperjuangkan Natsir dan diterima Sukarno mosi integral Negra Serikat-Federal menjadi Negara Kesatuan, tahun 1950 tetap tak pernah goyah.

Meski terganggu sedikit pada dekade tengah 1970-an dan awal 1980-an akan tetapi pasca reformasi Natsir berdasarkan  pemikiran dan perjuangan di nasional, regional dan internasional dihargai Pemerintah dengan dideklarasikan dan dianugrahkan gelar Pahlawan Nasional Dr. Mohammad Natsir pada 10 November 2008. (*)

Shofwan Karim adalah Dosen PPs UM Sumbar dan mantan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar.

The post Bung Karno dan M Natsir Berbeda Corak Pemikiran, Satu Tujuan untuk Indonesia appeared first on Langgam.id.

Hal itu disampaikannya di hadapan sejumlah aparatur diantaranya para pejabat dan camat di lingkup Pemerintah Kota Padang. Mereka mendengarkan pemaparan tentang kebangsaan di Gedung Serba Guna Balai Kota Padang, Jumat (3/1/2020).

Hidayat mengatakan, berbicara dalam menjaga NKRI, menurutnya Sumatra Barat adalah bagian dari peran yang sudah sangat bersejarah. Sehinggga ia mengimbau kepada generasi saat ini dan masa mendatang harus mengambil keteladanan yang luar biasa dari tokoh-tokoh dari Ranah Minang pada masanya.

“Dalam sejarah ada dua tokoh utama Minang yang berperan sentral di masanya yaitu Mohammad Hatta dan Mohammad Natsir,” katanya, dalam rilis Pemko Padang, Jumat (3/1/2019)

Dijelaskannya, dari sejarah Indonesia Mohammad Hatta sang proklamator Kemerdekaan RI telah tercatat berperan besar dalam menjaga NKRI. Saat Indonesia diproklamasikan ada yang tidak setuju dengan dasar negara. Supaya tidak pecah karena adanya tuntutan dari Indonesia bagian timur kala itu, maka ia langsung mengkomunikasikan pada tokoh-tokoh umat Islam dan pendiri bangsa sehingga dengan cepat dan sigap mengamankan keutuhan bangsa.

“Sehingga selamatlah Pancasila dan NKRI kita” ujarnya

Kemudian, untuk Mohammad Natsir yaitu berperan pasca kemerdekaan RI sewaktu NKRI hanya diakui penjajah Belanda sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun dengan kenegarawanannya melupakan latar belakang politik, agama dan apapun. Dia langsung bertindak dan menyampaikan pidatonya tahun 1950 yang disebut Mosi Integral guna menyatukan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Apa yang dilakukannya itu diterima baik oleh Mohammad Hatta selaku Perdana Menteri RIS kala itu serta tokoh Minang lainnya. Dan kembalilah Indonesia menjadi NKRI dan tidak lagi menjadi RIS,” ujarnya

Jadi menurutnya, sejarah adalah pengulangan sehingga dari Ranah Minang ini atau pun tokoh-tokoh Minang tetap bisa melakukan peran yang bersejarah untuk dalam mengokohkan NKRI ini.

Dia mengatakan, saat ini banyak warga negara yang khawatir perubahan UUD, akibat daripada politik pembelahan, identitas dan lain sebagainya.

“Maka tokoh-tokoh Minang saat ini diharapkan bisa memberikan kelanjutan peran itu. Sambil juga saya kritisi bahwa, apabila kalau kita ingin tetap dalam konteks NKRI, janganlah bangsa ini dipecah belah,” ujarnya.

Ia mencontohkan seperti membiarkan tindakan sparatis serta tindakan atau perpecahan melalui penyebaran isu radikalisme terhadap suatu agama yang sangat mengkhawatirkan. Sementara beragam hal yang justru dapat memecah belah atau pun menghancurkan bangsa malah seperti mendapat dukungan.

“Padahal saya ingin tegaskan bahwa dalam kerangka untuk mengokohkan NKRI ini, mestinya janganlah kita ada yang membuat tindakan yang memecah belah persatuan dan kesatuan,” ujarnya. (*/Rahmadi)

The post Cerita Wakil Ketua MPR Soal Peran Bung Hatta dan Natsir Jaga Kesatuan appeared first on Langgam.id.

“…Berhubungan dengan ini, saya ingin memajukan satu mosi kepada pemerintah yang bunyinya demikian:

Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia Serikat dalam rapatnya tanggal 3 April 1950 menimbang sangat perlunya penyelesaian yang integral dan pragmatis terhadap akibat-akibat perkembangan politik yang sangat cepat jalannya pada waktu akhir-akhir ini.

Memperhatikan: Suara-suara rakyat dari berbagai daerah, dan mosi-mosi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai saluran dari suara-suara rakyat itu, untuk melebur daerah-daerah buatan Belanda dan menggabungkannya ke dalam Republik Indonesia…”

Pidato mosi integral itu dikutip Yusril Ihza Mahendra dalam tulisannya, ‘Menyelamatkan NKRI; Berkaca pada Peran Sjafruddin Prawiranegara dan Mohammad Natsir’ yang termuat dalam Buku ‘100 Tahun Mohammad Natsir: Berdamai dengan Sejarah’ (2008).

Mosi integral Natsir itu langsung diterima di hari yang sama, 3 April 1950 menjadi keputusan parlemen RIS dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah. Peristiwa itu tepat 69 tahun yang lalu dari hari ini, Rabu (3/4/2019).

Mohammad Mahfud MD dalam buku yang sama menyebutkan, selain oleh Natsir mosi tersebut juga ditandatangani beberapa ketua fraksi di parlemen. Mereka adalah Soebadio Sastrasatomo, Hamid Algadri, Sakirman, K. Werdojo, AM Tambunan, Ngadiman Hardjosubroto B, Sahetapy Engel, Tjokronegoro, Moch. Tauchid dan Sirajuddin Abbas.

“Namun mosi ini lebih dikenal sebagai Mosi Integral Natsir tanpa pernah ada yang mempersoalkannya. Karena memang dimotori dan dikonsep oleh Natsir untuk kemudian dimintakan dukungan kepada fraksi-fraksi lain,” tulis mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mosi integral Natsir hadir senada dengan semangat kebatinan yang dirasakan mayoritas Bangsa Indonesia pasca Konferensi Meja Bundar (KMB). KMB memang berbuah pengakuan kedaulatan atas Indonesia dan mengharuskan tentara Belanda keluar dari wilayah RI. Namun, bentuk negara menjadi serikat. Berbeda dengan yang dirancang dalam UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945.

RIS membuat wilayah Nusantara terbagi jadi tujuh negara bagian dan sembilan daerah otonom. Republik Indonesia hanya tinggal Yogyakarta dan Sumatra (kecuali Sumatra Timur dan Sumatra Selatan) dan menjadi negara bagian dari RIS.

Deliar Noer dalam Buku ‘Partai Islam di Pentas Nasional (1945-1965)’ menyebutkan, mayoritas bangsa Indonesia ketika itu menilai, bentuk federal adalah cermin keinginan Belanda. Hal itu ditambah kekisruhan di berbagai negara bagian tidak memberi gairah untuk mempertahankan bentuk negara serikat.

Deliar mencontohkan, percobaan kup oleh Kapten Westerling di Bandung dan Jakarta pada minggu terakhir Januari 1950. Kemudian pemberontakan Kolonel Andi Aziz dari bekas tentara Hindia Belanda KNIL di Makassar pada bulan April tahun itu juga,

“Sebaliknya, banyak orang mencari sebab kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara pada bentuk negara serikat itu. Perasaan seperti ini tercermin dalam sidang-sidang badan perwakilan rakyat, baik di pusat maupun di daerah,” tulisnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Negara Sumatera Selatan memulai gerakan pembubaran negaranya tanggal 10 Februari 1950. Pada 7 Maret giliran Negara Pasundan membubarkan diri dengan bergabung ke Republik Indonesia (Yogyakarta). Lalu, disusul lagi oleh Negara Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura.

“Proses pembubaran diri negara-negara bagian itu cepat sekali berjalan, sehingga pada akhir Maret 1950 hanya empat negara yang tertinggal: Republik Indonesia, Kalimantan Barat, Sumatera Timur, dan Indonesia Timur,” tulis Deliar Noer.

Mosi Integral Natsir hadir dalam suasana seperti itu. Namun bukan berarti jalan mudah. “Dua setengah bulan saya melaukan lobi, terutama dengan negara-negara bagian di luar Jawa,” kata Natsir sebagaimana ditulis M. Dzulfikriddin, dalam Buku ‘M. Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia’.

Di Parlemen, tulis Dzulfikriddin, Natsir juga harus melobi lintas fraksi. Sejak dari para pimpinan partai berbasis Islam, seperti Siradjuddin Abbas (Perti) dan Amelz (PSII), sampai I.J. Kasimo (Partai Katolik), A.M. Tambunan (Partai Kristen) dan Sukirman (PKI).

Hasilnya, semua berdiri di belakang mosi Natsir. Mahfud MD menyebutkan, ada dua hal yang menjadi konsen Natsir dalam mosi tersebut.

Pertama, kritik keras terhadap pemerintah yang bersikap defensif dan sepertinya membiarkan rakyat mencari penyelesaian sendiri atas masalah-masalah yang dihadapi tanpa bimbingan pemerintah. “Kedua, perlunya penyelesaian integral masalah-masala serius yang sedang menimpa bangsa Indonesia pada saat itu.”

Menurut Mahfud, sebenarnya dalam mosi tidak ada dorongan eksplisit untuk membentuk negara kesatuan. Meski begitu, tidak pula dapat dibantah bahwa mosi integral itu kemudian menjadi titik tolak untuk segera kembali ke negara kesatuan. “Semangat implisit di dalam mosi memang kembali ke negara kesatuan,” ujarnya.

Dan, tindak lanjut pemerintah sesudah mosi, memang menggunakan mosi tersebut untuk kembali ke negara kesatuan.

Perdana Menteri Mohammad Hatta membaca dengan baik semangat mosi. Bak pepatah Minang, “alun takilek, alah takalam” (cepat dan cermat membaca situasi), langkah-langkah pemerintahan RIS di bawah Perdana Menteri Mohammad Hatta menerjemahkan dengan baik mosi Natsir.

Pemerintah kemudian menindaklanjuti dengan membentuk komite persiapan yang melibatkan wakil-wakil semua negara bagian. Pembicaraan antara Pemerintah RiS di bawah Perdana Menteri Mohammad Hatta dan Pemerintah Republik Indonesia di bawah Presiden Mr. Assaat tanggal 19 Mei 1950 menghasilkan piagam.

Salah satu isi piagam, sebagaimana dikutip Mahfud, dalam waktu yang singkat akan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diproklamasikan.

Hasil finalnya, Presiden Sukarno menyampaikan Naskah Piagam Pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sidang gabungan DPR dan Senat RIS pada 15 Agustus 1950.

Yang diperjuangkan Natsir, menurut Mahfud, lebih dari sekedar soal negara kesatuan atau federal. Tetapi lebih besar dari itu, yaitu, persatuan, untuk menyelamatkan Republik . (HM)

The post Memperingati Mosi Integral Natsir appeared first on Langgam.id.