Bahkan, mobil dinas merek Toyota Camry warna hitam itu juga dikendarai oleh teman istri Doni. Mereka merekam suasana perjalanan sambil bercanda, melintasi jalan nasional hingga memasuki ruas Tol Padang–Sicincin.

Lalu, siapa sebenarnya Doni? Berikut profil singkatnya yang dirangkum Langgam.id dari berbagi sumber.  

Doni cukup berpengalaman di legislatif. Ia telah duduk jadi wakil rakyat sejak periode 2019-2024. Selanjutnya, ia berhasil menjabat kembali dengan posisi sebagai Ketua DPRD Limapuluh Kota untuk periode 2024–2029. 

Doni merupakan anak mantan Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin. Karir politik pria kelahiran Payakumbuh ini cukup bagus, kini ia menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Limapuluh Kota.  

Sebelum memiliki riwayat karir yang matang di dunia legislatif, Doni pernah menjabat sebagai Direktur di CV Andesbar (2008–2017). Untuk organisasi daerah, ia pernah jabat Ketua Karang Taruna dan Kormi Kabupaten Limapuluh Kota. 

Kemudian, ia maju sebagai calon legislatif pada Pileg 2024 untuk dapil lima yang meliputi Kecamatan Gunung Omeh, Bukit Barisan dan Suliki. Doni berhasil meraup 4.249 suara sah ketika itu.  

Terkait mobil dinasnya dipakai istri, Doni telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik, khususnya masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Ia menyebutkan, kejadian itu berlangsung pada Sabtu (23/5/2026). 

“Saya meminta maaf kepada publik, khususnya masyarakat Lima Puluh Kota atas kelalaian saya,” kata Doni dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026). 

Ia menjelaskan, mobil dinas terpaksa dipakai istrinya lantaran sopir pribadi sedang pulang kampung karena sakit. Sehingga si sopir tidak bisa masuk kerja pada hari itu.  

“Di saat bersamaan, saya juga sedang di luar kota untuk keperluan dinas, dan istri saya ada keperluan ke kampus untuk urusannya. Rencananya, saya akan sama-sana untuk pulang dijemput dari luar kota sama istri saya,” jelasnya.  

Doni menegaskan, istri dan teman-temannya tidak ada maksud untuk melukai hati masyarakat. Tindakan itu murni karena ketidaktahuan dalam memanfaatkan fasilitas negara.  

“Sekali lagi, atas kondisi dan kelalaian, secara pribadi dan keluarga saya mohon maaf.  Kejadian ini di luar dugaan kami dan semoga ke depan kami dapat lebih menjaga dan pergunakan fasilitas negara dengan sebaik-baiknya,” tuturnya. (WAN) 

The post Profil Doni Ikhlas, Ketua DPRD Limapuluh Kota yang Mobil Dinasnya Dipakai Istri ke Kampus appeared first on Langgam.id.

Dalam video yang beredar, terlihat mobil dinas berwarna hitam merek Toyota Camry melaju melintasi jalan nasional hingga memasuki ruas Tol Padang–Sicincin. Di dalam kendaraan, tampak istri Doni bersama tiga orang temannya yang merekam suasana perjalanan sambil bercanda.

Salah satu potongan video bahkan menunjukkan mobil sempat dikendarai oleh teman dari istri Doni. Mereka terlihat menikmati perjalanan sambil mengabadikan momen di dalam mobil dinas tersebut.

“Kita mau pergi kuliah sama ibuk. Kita kuliah ya, buk. Nah ini ada driver pribadinya, sopir kedua,” ucap perekam video sambil menyorot rekannya yang sedang mengemudi.

Menanggapi polemik itu, Doni Ikhlas menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, khususnya warga Kabupaten Limapuluh Kota. Ia mengaku lalai dan menyesalkan kejadian yang terjadi pada Sabtu (23/5/2026) tersebut.

“Saya meminta maaf kepada publik, khususnya masyarakat Limapuluh Kota atas kelalaian saya,” kata Doni dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).

Ia menjelaskan, mobil dinas digunakan istrinya karena sopir pribadi mereka sedang pulang kampung akibat sakit sehingga tidak dapat bekerja pada hari itu. Di saat yang sama, Doni juga tengah berada di luar kota untuk urusan dinas.

Menurutnya, sang istri memiliki keperluan ke kampus dan rencananya sekaligus menjemput dirinya sepulang dari perjalanan dinas. Ia menegaskan tidak ada niat dari pihak keluarga untuk menyalahgunakan fasilitas negara ataupun menyinggung perasaan masyarakat.

Doni menambahkan, kejadian ini murni karena kurangnya pemahaman dalam penggunaan kendaraan dinas. Ia berjanji akan lebih berhati-hati dan bijak dalam memanfaatkan fasilitas negara ke depannya.

“Sekali lagi, secara pribadi dan keluarga saya mohon maaf. Kejadian ini di luar dugaan kami dan semoga ke depan kami dapat lebih menjaga serta mempergunakan fasilitas negara dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Di tengah sorotan, tokoh masyarakat Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, menilai persoalan tidak perlu diperbesar setelah adanya permintaan maaf dari Doni. Menurutnya, kasus itu lebih disebabkan oleh persoalan etika dan ketidaktahuan.

“Saya kira tidak perlu persoalan ini diperbesar lagi. Doni sudah menjelaskan sopirnya sedang sakit dan tidak bisa menyetir. Setelah dicermati, ini memang persoalan etik dan pemahaman saja,” kata Ferizal yang juga mantan Wakil Bupati Lima Puluh Kota periode 2016–2021. (WAN)

The post Heboh Mobil Dinas Dipakai Istri ke Kampus, Ketua DPRD Limapuluh Kota Minta Maaf appeared first on Langgam.id.

Dalam kesempatan itu, sejumlah isu yang menjadi perhatian publik dibahas secara terbuka, salah satunya terkait dengan pengadaan kendaraan dinas.

Menanggapi polemik pengadaan kendaraan dinas, Sekda Agam, Muhammad Lutfi menegaskan bahwa berdasarkan tanggapan salah seorang anggota DPRD Agam, yang dipersoalkan bukanlah proses pengadaannya, melainkan momen pengadaan tersebut.

Ia menekankan bahwa isu ini sama sekali tidak berkaitan dengan kondisi bencana alam yang terjadi di Kabupaten Agam.

“Pengadaan kendaraan dinas ini diajukan dan disetujui sebelum terjadinya bencana alam di Kabupaten Agam, di tahun 2025. Prosesnya pun telah sesuai dengan prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pada tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Agam tidak mengajukan pengadaan kendaraan dinas, baik untuk bupati, wakil bupati, maupun istri bupati dan wakil bupati

Menurutnya, isu yang menyebutkan adanya pengadaan mobil dinas untuk istri kepala daerah tersebut tidak benar.

“Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pengadaan kendaraan, yang tercantum hanya dua unit kendaraan jenis SUV sub mini bus. Penetapan pemakaian kendaraan tersebut nantinya akan disesuaikan dengan peruntukannya berdasarkan kebutuhan,” tegas Sekda.

Lebih lanjut dijelaskan, sebagian besar kendaraan operasional milik Pemerintah Kabupaten Agam saat ini memang sudah layak untuk dilakukan peremajaan, mengingat ada kendaraan yang usianya telah lebih dari 20 tahun.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi terkini, khususnya Kabupaten Agam yang tengah dilanda bencana alam, rencana pengadaan kendaraan dinas tersebut akan dikaji ulang.

“Tidak mungkin kita membeli kendaraan dinas sementara kebutuhan untuk pemulihan pascabencana harus menjadi prioritas utama. Kepentingan masyarakat tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah, ”jelasnya. (*/Yh)

The post Respons Pemkab Agam Soal Pengadaan Mobil Dinas appeared first on Langgam.id.

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Fitriati mengatakan mobil dinas hanya boleh digunakan untuk keperluan dinas saja. Aturan ini juga mengikuti arahan presiden bahwa ASN dilarang menggunakan mobil dinas untuk keperluan pulang kampung.

“Sudah ada imbauan dan juga arahan sehingga harusnya kita semua mematuhinya, bagaimana pun juga yang namanya mobil dinas tentu digunakan untuk keperluan dinas saja,” katanya, Sabtu (30/4/2022).

Menurut dia, aturan terkait larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kendaraan Dinas yang secara konsisten dilaksanakan setiap tahun.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan terkait penggunaan kendaraan atau mobil dinas oleh ASN ini, maka seharusnya seluruh ASN mengindahkan imbauan tersebut.

Selain itu, terdapat juga dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

“Akan ada sanksinya bagi setiap oknum yang melanggar dan tidak mengindahkan aturan tersebut,” katanya.

Dia juga meminta agar para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat serta pegawai, tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya yang tidak terkait dengan keperluan dinas. (Rahmadi/SS)

The post Pemko Padang Larang ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Ada Sanksi bagi Pelanggar appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Pemerintah memberikan izin ASN untuk mudik lebaran tahun ini. Namun, ASN dilarang mudik menggunakan mobil dinas.

Langgam.id – Pemerintah memberikan izin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik pada lebaran tahun ini. Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melarang ASN mudik menggunakan mobil dinas.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 13/2022 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

SE tersebut ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada 13 April 2022.

Dalam SE itu disebutkan para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat serta pegawai, tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan dinas.

Kemudian, dalam SE juga tertulis para PPK dapat memberikan cuti tahunan kepada ASN di instansinya pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

Akan tetapi, cuti tahunan diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas serta jumlah pegawai di masing-masing instansi.

Pemberian cuti tahunan dilakukan secara akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17/2020.

Dan Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Selain itu, para ASN yang akan melaksanakan mudik maupun bepergian ke luar negeri untuk memperhatikan status risiko persebaran  covid-19 di wilayah tujuan.

Selanjutnya, memperhatikan peraturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

“Pegawai ASN agar selalu memperhatikan dan mematuhi kriteria persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19, serta Kementerian Perhubungan, serta protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Serta penggunaan platform PeduliLindungi,” tulis dalam SE itu dilansir dari situs Kemenpan RB, Jumat (15/4/2022).

Baca juga: Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Baru Mudik Lebaran 2022, Lebih Ketat dan Terperinci

Dalam SE tersebut juga disebutkan, agar PPK dapat menetapkan pengaturan teknis serta langkah-langkah yang diperlukan bagi instansi masing-masing. Serta, memberikan hukuman disiplin kepada ASN yang melanggar.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post ASN Dilarang Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran appeared first on Langgam.id.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, sejak dilantik tahun 2019, salah satu hak pimpinan itu mendapatkan mobnas, dan pengadaan mobnas itu sudah juga diatur dalam peraturan protokoler.

Harusnya, kata Supardi, Sekretaris Dewan wajib anggarkan pengadaan mobnas tahun 2019 untuk pimpinan DPRD, apalagi para pimpinan DPRD Sumbar tak memiliki tunjangan transportasi seperti para anggota.

“Lantaran saat kami dilantik sudah ada mobil dinas periode yang lalu, tentu itu kita manfaatkan, kita maksimalkan mobil itu meski tahun lama,” ujar Supardi, Kamis (10/3/2022).

Dijelaskan Supardi, karena sudah ada mobnas lama, tahun 2019 pimpinan DPRD Sumbar tidak jadi mendapatkan mobnas baru. Kemudian, tahun 2020, Sekretaris Dewan kembali menganggarkan pengadaan mobnas pimpinan, namun batal lagi karena seluruh APBD direfocusing untuk penanganan Covid-19, termasuk untuk anggaran tahun 2021.

“Karena masih dalam penanganan Covid-19, akibatnya pengadaan mobil dinas kembali dibatalkan. Pimpinan DPRD kala itu sepakat untuk tidak menggunakan mobil baru,” jelas Supardi.

Tahun ini (2022), lanjut Supardi, pengadaan mobnas baru untuk pimpinan DPRD Sumbar kembali dianggarkan, karena pandemi Covid-19 sudah melandai dan APBD tidak lagi direfocusing. Sehingga, anggaran pengadaan mobnas baru itu disepakati.

“Alhamdulillah Covid-19 sudah melandai, APBD tidak lagi direfocusing, artinya  secara kesanggupan daerah, kita bisa melakukan itu, beda dengan tahun 2021,” jelasnya.

Jika ada mobnas pimpinan yang tidak layak lagi, lanjut Supardi, silakan ditukar dengan kendaraan yang baru. Sebab, mobil lama itu diadakan pada tahun 2017 dan sudah mengalami sejumlah kerusakan. Bahkan, ada kendaraan yang sudah bekas tabrakan.

“Ada juga pimpinan yang tidak pakai mobil dinas karena mobilnya sering rusak. Tentu butuh mobil yang baru untuk menunjang kerja,” sebutnya.

Apalagi, kata Supardi, selama ini mobnas juga digunakan dengan mobilitas yang tinggi, seperti kunjungan ke daerah, ikut iring-iringan PJR, dan kemampuan kendaraan sendiri juga terbatas.

“Kendaraan berjalan tentu juga punya SOP dalam operasionalnya. Itu yang membuat teman-teman menjadi tidak nyaman, karena bagaimana pun, spesifikasi kendaraan ini ada batasnya,” katannya.

Anggaran pengadaan monas baru tersebut, yaitu untuk Ketua DPRD Sumbar Supardi dari Partai Gerindra, Wakil Ketua Irsyad Syafar dari PKS), Wakil Ketua Suwirpen Suib dari Demokrat dan Wakil Ketua Indra Dt Rajo Lelo dari PAN.

Baca juga: Anggota DPRD Kritik Pengadaan Mobil Dinas Baru Gubernur dan Wagub Sumbar

Namun, Supardi mengaku, bahwa ia tak ingin membeli mobnas baru, karena ia merasa mobnasnya saat ini masih layak pakai.

—
Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Pengadaan Mobnas Baru Pimpinan DPRD Sumbar Dianggarkan Rp3,5 Miliar appeared first on Langgam.id.

Sebelumnya, parodi yang sama dilakoni oleh Uda Wagub Audy, lawan mainnya Praz Teguh, lakon SUCI Kompas TV. Mobil dinas Wagub, Avanza BA 2, dikira travel. Inti ceritanya sama. Mobil dinas disangka travel.

Dari sisi konten, tentu kreatif. Saya termasuk penikmat lawak minang semacam itu. Sebut saja pacah paruik Praz Teguh, saya ikut subscribe. Semua vidio di channel YouTube Garundang yang dimainkan Mak Ipin dan kawan kawan telah saya tonton.

Pecahan Garundang juga, Kaleke Creator. Pecahan Kaleke, De Nico Creator juga tak ketinggalan. Saya tonton. Imaih Youtuber Minang tinggal di Pekanbaru, juga saya tonton.

Saya sendiri bikin Channel YouTube, bernuansa minang. Namanya Nagari Channel. Ada beberapa film pendek yang kami garap, ada parodi juga. Parewa Kototuo, Pandeka Kototuo, Jenderal Kototuo, itu diantara judul film pendek itu. Kalau tak percaya carilah di YouTube. Jangan lupa subscribe.

Kembali ke parodi Mobnas Gubernur, agak janggal saya menonton. Apa pesan yang hendak disampaikan? Adakah Gubernur dan Wagub menyesal menyerahkan Mobnas baru itu ke Satgas Covid? Adakah beliau berdua, hendak kembali memakai Mobnas itu, yang jelas-jelas peruntukan pembelian untuk kepala daerah.

Atau, ini hanya sekedar konten, parintang-rintang hari, menghibur di kala penat dan waktu lapang.

Gubernur dan Wagub beli Mobnas baru. Pembelian itu di tengah pandemi, pembelian itu dianggap kurang etis, karena rakyat lagi susah karena Covid-19, pada saat sama Labor FK UNAND minta sumbangan publik untuk operasional.

Tekanan publik begitu tinggi, Gubernur dan Wagub tak tahan. Tak bertahan pada argumen bahwa mobil memang dibutuhkan. Sesuai aturan, tak korupsi. Memang saat itu jawaban Gubernur kurang memuaskan. Komunikasi publik Pemprov saat itu lagi kacau.

Bagi saya, problem pembelian Mobnas, termasuk rehab rumah dinas Ketua DPRD, beli baju dinas hampir 1 miliar. Itu adalah problem kepantasan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tak harus melulu soal hukum. Kepantasan dan kepatutan juga perlu di junjung oleh pejabat publik.

Jika itu dilanggar. Maka meminta maaf, itu salah satu cara yang sudah benar. Tentu saja, dengan harapan esok esok, jangan diulangi lagi. Buya telah minta maaf. Mobnas pun diserahkan ke Satgas Covid-19. Ibarat orang bersilat. Buya pandai jatuh. Di situ saya salut.

Tensi mereda. Saya sendiri sudah lupa, mungkin juga sebagian yang lain, sudah lupa. Publik pun nampaknya telah memaafkan. Tapi teringat lagi masalah itu, gara gara parodi itu.

Pendapat saya pribadi, kalau Buya dan Uda Audy mau, pakai sajalah Mobnas itu lagi. Terlanjur dibeli, tak ada solusi berbalik. Dijual lagi juga tak mungkin. Mobnas itu sekarang telah jadi mobil seken. Dipakai oleh pejabat lain, juga belum tentu benar, karena tak sesuai peruntukan dan level jabatan.

Pernah, bakatuntang pembahasan itu dalam grup terkeren di Sumbar ini. Saya tanyakan solusi. Mobnas serahkan ke admin WA, itu jawaban jenaka yang saya dapat. Saya tak suka, kritikan tanpa solusi. Jadi, gunakan saja untuk keperluan rakyat, sesuai peruntukan.

Mana tau, memang itu yang diangan Buya dan Wagub dengan parodinya itu. Tapi, kalau publik bertanya, jawab lurus-lurus. Jangan berbelok-belok. Sudahi polemik. Jangan main gimik. Cakak sudah silek takana, jangan. Pedih mata saya melihat Innova BA1, dan Avanza BA2 itu.

Buya atau Wagub, tetap harus main lawak minang, dengan tema dan duet dengan Youtuber yang lain, ini juga bagian mendukung industri kreatif di ranah Minang.

Dah, itu saja.

The post Parodi Oto Gubernur appeared first on Langgam.id.

Mercedes-Benz GLS 400 dengan plat BA 2 itu tampak diparkir di depan Kantor Gubernur Sumbar Jumat (20/8/2021).

Sebelumnya, Audy menggunakan Hyundai Palisade dan telah menyerahkan mobil dinas tersebut ke Satgas Covid-19 usai dikritik sejumlah pihak.

Kabiro Umum Pemprov Sumbar Rosail Akhyari mengatakan, dirinya tidak tahu pasti, apakah Mercedes-Benz yang dipakai wagub tersebut milik pribadi atau tidak, yang jelas mobil itu bukan aset milik Pemprov Sumbar.

“Bisa jadi itu mobil milik pribadi pak wagub seperti yang telah disampaikan beliau kemarin. Kita sendiri tidak punya aset mobil itu,” katanya, Jumat (20/8/2021).

Dia mengatakan mobil yang menjadi aset Pemprov Sumbar adalah Hyundai Palisade yang telah diserahkan ke Satgas Covid-19.

Sesuai aturan mendagri terang Rosail, kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapatkan dua mobil yaitu satu sedan dan satu jenis jeep.

Baca juga: Ikuti Mahyeldi, Audy Serahkan Mobil Dinas Baru untuk Penanganan Covid-19

Hyundai Palisade merupakan kendaraan jenis jeep. Sementara satu lagi adalah sedan yang digunakan untuk perjalanan dalam kota.

“Kalau Hyundai Palisade itu jenis jeep yang diserahkan oleh pak wagub kemarin. Satu lagi jenis sedan mereknya Honda,” katanya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Wagub Sumbar Audy Joinaldy menyerahkan mobil dinas Hyundai Palisade miliknya ke Satgas Covid-19 Sumbar.

Tindakan ini mengikuti jejak Gubernur Sumbar Mahyeldi yang telah lebih dulu menyerahkan mobil dinas Mitsubishi Pajero ke Satgas Covid-19 Sumbar.

Audy menyerahkan mobil dinas baru Hyundai Palisade tersebut kepada Plh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Mulyadi, Kamis (19/8/2021).

Audy menyebutkan, setelah penyerahan mobil, dirinya akan menggunakan mobil pribadi untuk bertugas sebagai wakil gubernur.

“Ke depannya pakai mobil pribadi, ada Alphard, Fortuner, mobil pribadi saya di sini ada dua, di Jakarta ada belasan,” tuturnya.

The post Usai Serahkan Mobil Dinas, Wagub Sumbar Pakai Mercedez-Benz appeared first on Langgam.id.

Selain meminta maaf, Mahyeldi menyerahkan mobil dinas baru Mitsubishi Pajero tersebut untuk penanganan covid-19 di Sumbar. Sementara dirinya akan menggunakan mobil pribadi sebagai mobil dinas dalam menjalankan tugas sebagai gubernur.

Mahyeldi menyerahkan langsung mobil dinas kepada Plh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar Mulyadi sebagai tanda diserahkannya mobil untuk penanganan covid-19 di Istana Gubernur Sumbar, Kamis (19/8/2021).

“Saya atas nama pribadi dan pemerintah terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua, karena telah menjadi keresahan dan menimbulkan pembicaraan publik,” katanya.

Dia melanjutkan, bahwa mobil baru dirinya dan wakil gubernur sudah melewati sesuai prosedur yang ada. Pembelian mobil baru juga karena mobil lama yang telah mengalami kerusakan sehingga menghambat mobilitasnya dalam menjalankan tugas.

Baca juga: Gubernur Sumbar Jelaskan Alasan Beli Mobil Dinas Baru

Mobil dinas yang baru ini menurutnya, sudah dipakai sejak sekitar satu bulan terakhir. Kemudian juga digunakan untuk kegiatan daerah seperti dalam rangka koordinasi penanganan covid-19. Apalagi empat daerah di Sumbar sempat menerapkan PPKM level 4.

Dirinya juga menjadikan mobil dinas tersebut untuk penanganan covid-19 oleh Satgas Covid-19. Sementara mobil dinas lama akan dilelang dan hasilnya akan dijadikan dana untuk penanganan covid-19.

Sementara itu Plh Ketua BPBD Sumbar Mulyadi mengatakan, pihaknya menerima mobil dinas gubernur karena menjadi lembaga yang berfungsi untuk koordinasi komando dan penanggulangan bencana Covid-19.

“Kami akan maksimalkan untuk hal fungsi dan kegunaan mobil yang telah diserahkan kepada kami untuk menjadi mobil operasional daripada semua kepanitiaan yang ada di gugus tugas,” katanya.

Menurutnya, gugus tugas banyak tugas seperti koordinasi, baik sesama intansi atau kepada masyarakat sampai ke pelosok daerah. Mobil ini digunakan selama penanganan covid-19.

The post Buntut Dikritik Soal Mobil Dinas Baru, Gubernur Sumbar Minta Maaf appeared first on Langgam.id.

Audy Joinaldy mengatakan, mobil dinasnya saat ini sudah dipakai sejak sekitar dua bulan atau tiga bulan yang lalu.

Sementara sebelum itu terang Audy, ia menggunakan mobil pribadi miliknya sebagai mobil dinas dan malah tidak ada yang mempermasalahkan.

“Pas saya pakai mobil pribadi tidak ada yang menyorot? Udah lama mobil itu, pas saya pakai mobil pribadi dan tinggal di rumah pribadi tidak ada yang nanya?” katanya di Istana Gubernur Sumbar, Selasa (17/8/2021).

Baca juga: Anggota DPRD Kritik Pengadaan Mobil Dinas Baru Gubernur dan Wagub Sumbar

Dia mengatakan mobil dinas sebelumnya adalah Toyota Fortuner, namun sudah lima tahun dipakai dan juga pernah mengalami kecelakaan. Mobil lama itu dinilai kurang mendukung untuk mobilitas dirinya dalam bertugas.

Sehingga sejak dilantik ungkap Audy, dirinya pakai mobil pribadi sampai dibelikannya mobil dinas baru. Bahkan dia juga masih tinggal di rumah pribadi saat ini.

“Mobil yang lama Fortuner kadang masih dipakai. Kan lihat sendiri, saya ke sana saya ke sini,” katanya.

Sementara saat ini, ia menggunakan mobil Hyundai Palisade sebagai mobil dinas. Mobil itu pilihan dirinya sendiri dan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang ditetapkan.

Mobil itu sebut Audy, dibeli karena sudah dianggarkan pada tahun 2020 lalu oleh gubernur sebelumnya dan mobil yang dibeli harganya di bawah anggaran yang ditetapkan. Namun ia tidak tahu berapa harga tepatnya.

“Mobilnya pilihan sendiri, sudah ada anggarannya, jadi kita beli di bawah anggaran, sehingga masih ada yang bisa disaving,” katanya.

Baca juga: Pengadaan Mobil Dinas Dikritik, Mahyeldi: Yang Lama Tidak Fix, Remnya Blong

Terkait adanya kritikan karena waktu membeli mobil baru tidak tepat saat pandemi covid-19, ia menilai tidak masalah. Setiap orang boleh saja berpendapat.

Diketahui sebelumnya, Anggota DPRD Sumbar Nofrizon mengkritik pengadaan mobil dinas baru oleh gubernur dan wakil gubernur Sumbar.

Menurut Nofrizon, tidak tepat pengadaan mobil dinas baru di tengah situasi pandemi covid-19. Selain itu, pengadaan mobil dinas baru juga dinilai bukan kebutuhan yang mendesak.

Diketahui saat ini, Gubernur Mahyeldi memakai mobil dinas baru merek Mitsubishi Pajero. Sementara Wagub Audy memakai Hyundai Palisade.

The post Dikritik Soal Mobil Dinas Baru, Wagub Sumbar: Pas Saya Pakai Mobil Pribadi Tak Ada yang Sorot? appeared first on Langgam.id.