Darma berjanji akan terus mengoptimalkan pengawasan harga jual Minyakita di Sumbar bersama instansi terkait. Ia mengklaim sudah melakukan pengecekan di beberapa daerah.

“Kami juga mengharapkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi tambahan. Jika ditemukan harga di atas HET, kemungkinan hal tersebut bersifat situasional, namun secara umum kondisi distribusi masih terkendali,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Darma menegaskan Perum Bulog Sumbar terus memastikan kehadiran Minyakita di 19 kabupaten dan kota secara merata sesuai HET.

Berdasarkan data kementerian melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), status distribusi Minyakita di saat ini berada pada kategori aman atau zona “hijau”.

“Untuk wilayah Sumbar berdasarkan laporan kementerian di pasar SP2KP, posisi kita saat ini berada di kategori hijau,” ungkapnya.

Guna menjaga stabilitas pasokan, Perum Bulog Sumbar berkomitmen untuk melakukan penyaluran secara berkala ke pasar-pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Kata Darma, langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi serta mendukung program pemerintah dalam penyediaan pangan terjangkau.

Berdasarkan data lapangan, Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu daerah yang masih mencatat harga jual di atas ketentuan.

Laporan dari Dinas Perdagangan setempat pada Rabu (6/5/2026) menunjukkan harga MinyaKita di wilayah tersebut menyentuh angka Rp17.000 per liter.

Harga tersebut diketahui telah melampaui batas HET sebesar Rp15.700 per liter yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024. Bulog terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menekan disparitas harga ini agar kembali sesuai dengan regulasi yang berlaku. (KSR)

The post Perum Bulog Sumbar Akui Harga Minyakita Masih Tembus HET, Distribusi Diklaim Aman appeared first on Langgam.id.

“Cabai keriting terpantau turun hari ini, baik lokal maupun dari luar daerah,” ujar Staf Bidang Bahan Pokok dan Barang Penting Dinas Perdagangan Kota Padang, Vivi dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Ia mengungkapkan, harga cabai keriting lokal berada di kisaran Rp32.000 hingga Rp36.000 per kilogram. Harga ini menurun jika dibandingkan periode sebelumnya yang sempat menyentuh angka Rp32.000 sampai Rp38.000 per kilogram.

“Penurunan serupa terjadi pada komoditas cabai keriting dari luar daerah,” kata dia.

Harga cabai keriting luar daerah sebelumnya dipatok pada rentang Rp38.000 hingga Rp48.000 per kilogram, kini melandai ke kisaran Rp38.000 hingga Rp45.000 per kilogram.

Berbeda dengan cabai keriting, kelompok cabai rawit cenderung menunjukkan stabilitas harga. Cabai rawit merah saat ini dijual pada kisaran Rp48.000 hingga Rp55.000 per kilogram.

Sementara itu, cabai rawit hijau masih bertahan di angka Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram, dan cabai keriting hijau tetap dipasarkan seharga Rp22.000 hingga Rp25.000 per kilogram.

“Cabai rawit dan keriting hijau masih di harga sebelumnya, belum ada fluktuasi,” tambahnya.

Stabilitas Bawang Merah dan Minyakita

Selain komoditas cabai, harga bawang merah di pasar tradisional Kota Padang juga dilaporkan tidak mengalami perubahan signifikan.

Bawang merah kualitas super dibanderol Rp44.000 hingga Rp46.000 per kilogram, bawang merah biasa Rp34.000 hingga Rp36.000 per kilogram, sedangkan bawang merah peking dijual antara Rp18.000 hingga Rp24.000 per kilogram.

Di tengah isu kelangkaan yang sempat beredar di masyarakat, harga minyak goreng kemasan rakyat merek Minyakita terpantau tetap stabil. Hingga saat ini, Minyakita masih dijual sesuai harga acuan yakni Rp15.700 per liter.

Vivi menegaskan Dinas Perdagangan Kota Padang terus melakukan pemantauan ketat guna memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di lapangan.

“Minyakita masih stabil, belum ada perubahan harga dan terus dalam pengawasan,” tuturnya. (KSR)

The post Harga Komoditas di Padang: Cabai Keriting Turun, Minyakita Terpantau Stabil di Tengah Isu Kelangkaan appeared first on Langgam.id.

Putusan itu dikeluarkan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Putusan tercatat dalam perkara nomor 15/KPPU-I/2022, pada Jumat, 26 Mei 2023.

Salah satu perusahaan yang terbukti melanggar pasal 19 huruf C Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tersebut adalah produsen minyak goreng yang berlokasi di Padang, Sumatra Barat. Yaitu PT Incasi Raya.

Sedangkan enam perusahaan lainnya ialah PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Salim Ivomas Pratama Tbk, PT Budi Nabati Perkasa, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Sinar Alam Permai.

“Menyatakan terlapor I, terlapor II, terlapor V, terlapor XVIII, terlapor XX, terlapor XXIII dan terlapor XXIV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 19 huruf C Undang-undang nomor 5 Tahun 1999,” bunyi poin ke 3 putusan KPPU seperti dikutip dari Tempo.co pada Sabtu (27/5/2023).

Dalam putusan KPPU itu disebuatkan bahwa tujuh perusahaan yang melanggar pasal 19 huruf C UU Nomor 5 tahun 1999 dikenai denda. Besaran denda setiap perusahaan berbeda-beda.

“Disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 4258q2 (pendapatan denda pelanggaran bidang persaingan usaha),” bunyi diktum putusan keempat.

PT Asianagro Agungjaya membayar denda sejumlah Rp1 miliar. PT Batara Elok Semesta Terpadu membayar denda sebesar Rp15, 246 miliar. PT Incasi Raya membayar denda sebesar Rp1 miliar. PT Salim Ivomas Pratama, Tbk membayar denda sebesar Rp40,887 miliar.

Selanjutnya, PT Budi Nabati Perkasa membayar denda sebesar Rp1,764 miliar. PT Multimas Nabati Asahan didenda Rp8,018 miliar. Sedangkan PT Sinar Alam Permai didenda Rp3,365 miliar.

Dalam putusan itu juga disebutkan bahwa pembayaran denda oleh tujuh perusahaan ini dilakukan paling lama 30 hari sejak putusan ini berkaitan hukum tetap. Juga disebut perusahaan yang bersalah ini mesti membawa salinan bukti pembayaran ke KPPU.

Diketahui, KPPU mulai melakukan penyelidikan atas kasus dugaan kartel minyak goreng sejak 30 Maret 2022. Penyelidikan bermula dari laporan masyarakat sewaktu harga minyak goreng melejit. Perkara itu lalu terdaftar dengan nomor register 03-16/DH/KPPU.LID.I/III/2022

Berdasarkan hasil penyelidikan, KPPU mencatat bahwa ada 27 terlapor dalam yang diduga melanggar dua pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu Pasal 5 tentang penetapan harga dan pasal 19 huruf c tentang pembatasan peredaran atau penjualan barang/jasa. (*/yki)

The post 7 Perusahaan Didenda Karena Terbukti Monopoli Migor, Salah Satunya PT Incasi Raya appeared first on Langgam.id.

“Sebagai anggota Komisi VI, mitra kerja Menteri Perdagangan, saya meminta Pak Zulkifli Hasan tegas membongkar data pengendali terigu, kedelai, dan minyak goreng. Jangan ditutup-tutupi, Pak. Ini penting karena tiga bahan pokok tersebut menyangkut hajat hidup 270 juta rakyat Indonesia,” kata Andre Rosiade kepada wartawan, Rabu (2/11/2022).

Andre Rosiade mengatakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus belajar dari pengalaman pahit lantaran gagal mengendalikan harga minyak goreng. Andre meminta Zulhas tidak menutupi data oknum pengendali pangan tersebut.

“Kita harus belajar dari persoalan minyak goreng yang beberapa waktu lalu menjadi isu sensitif bagi masyarakat. Kita melihat bagaimana oligarki melawan kebijakan pemerintah terkait minyak goreng. Saya mendengar Bapak mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk mengendalikan harga bahan pangan, makanya Bapak harus tegas,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat (Sumbar) ini.

Pernyataan Zulhas yang dimaksud Andre Rosiade adalah dalam forum akademik di Universitas Muhammadiyah Magelang. Zulhas menyebut kedelai, terigu, dan minyak goreng di Indonesia dikendalikan oleh segelintir orang. Andre mengatakan pernyataan Zulhas semakin memperkuat dugaan publik terkait keberadaan kartel di balik meroketnya harga bahan pangan.

Sebelumnya Zulhas menyebut kedelai dan terigu di Indonesia dikendalikan oleh masing-masing satu orang. Sementara, minyak goreng dikendalikan oleh 7 orang.

Hal itu disampaikan Zulhas ketika bicara soal pengendalian harga beras. Maka itu, Zulhas mengatakan akan membongkar masalah tersebut. Zulhas tak mengungkap siapa saja orang-orang yang mengendalikan komoditas itu.

Baca Juga: KPPU Minta Kemendag Lakukan Penyesuaian Harga Minyak Goreng

“Bapak/ibu tahu, yang ngendaliin kedelai di Indonesia ini 270 juta orang, 1 orang yang kendalikan makan terigu, makan roti di Republik Indonesia ini 1 orang, yang kendalikan minyak goreng di Republik ini 7 orang. Nah ini mulai kita bongkar agar memperluas ownership. Masa rakyat 270 juta diatur 1-2 orang. Kita benahi pelan-pelan,” kata Zulhas di Kuliah Umum Tematik Waralaba Lokal ‘Go Global’ di Universitas Muhammadiyah Magelang, Selasa (1/11/2022).

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Andre Rosiade Minta Mendag Bongkar Data Pengendali Terigu-Minyak Goreng appeared first on Langgam.id.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi serta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

“Kami tentunya mendapatkan tugas untuk membantu memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan baik. Utamanya terkait dengan verifikasi kewajiban dari produsen untuk pastikan produksi minyak goreng curah khususnya, betul-betul berada di pasar. Sehingga persetujuan ekspor dapat diberikan,” ujar Sigit, Jumat (10/6/2022).

Dijelaskan Sigit, setiap hari pihaknya mengawasi kurang lebih 17 ribu pasar tradisional. Hasilnya, sebanyak 10 ribu pasar secara rutin mendapatkan distribusi minyak goreng curah.

“Ada yang setiap hari barang sudah dikirim, ada yang seminggu tiga kali, ada seminggu dua kali dan kurang lebih 7.000 seminggu satu kali. Tentunya ini yang kita minta untuk terus ditingkatkan, sehingga ketersediaan minyak goreng curah betul-betul ada di pasar,” ucapnya.

Selain itu, kata Sigit, polisi juga mengikuti perkembangan harga buah tandan segar. Jika tangki terserap untuk bisa direalisasikan baik dalam bentuk minyak curah maupun ekspor, harapannya buah tandan segar yang dibeli oleh produsen dapat meningkat untuk diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO).

“Saat ini harga-harga (buah tandan) kita perhatikan rata-rata di angka 2.000–2.100 sampai 2.500. Di 51 wilayah sudah diangka 2.550. Harapan kita, semua petani bisa mendapatkan harga antara 2.500 sampai dengan 3.000,” paparnya.

Sigit berharap, semua pihak mulai dari petani hingga produsen mendapat keuntungan yang sama. Serta tak ada lagi permainan atau spekulan yang bermain dengan ketersediaan minyak goreng, khususnya jenis curah.

“Harapan kita petani sejahtera, minyak goreng curah tersedia di pasar dan produsen melalui proses verifikasi pengawasan dari semua pihak terkait bisa melaksanakan ekspor, semua kewajibannya sudah dilaksanakan,” jelasnya.

“Jadi tidak ada lagi permainan terkait dengan angka-angka fiktif yang tentunya saat ini kita sudah kita awasi. Dengan langkah-langkah ini, kita harapkan semua bisa berjalan dengan baik,” imbuh Sigit.

Sigit juga menegaskan, bahwa ia tidak akan segan menindak siapapun yang melakukan penyimpangan terkait minyak goreng. Ia pun mencontohkan dengan menindak tegas spekulan yang melakukan repacking dan menjual dengan harga lebih tinggi.

“Kemarin kita sudah peringatkan re-packing, sudah kita proses, jika terus dilanjutkan, kita akan proses tegas. Saya kira prosesnya seperti itu, kita ingatkan, lalu ada yang kita proses tegas. Saya minta semua patuhi apa yang menjadi komitmen kita bersama,” paparnya.

Baca juga: Andre Rosiade Usulkan 3 Pengecer Migor Curah di Tiap Pasar Tradisional

Menurut Sigit, yang paling penting, minyak curah di pasar masyarakat tidak kesulitan serta kekurangan. Produsen bisa ekspor setelah kewajibannya dipenuhi. Tidak ada distribusi disimpangkan. “Kalau ada seperti ini, dipastikan kita tindak tegas,” katanya.

The post Polisi Awasi 17 Ribu Pasar Tradisional Setiap Hari untuk Pastikan Ketersediaan Migor Curah appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Soal Minyak Goreng, Andre Rosiade: Menteri Perdagangan Kembali Dipanggil.

Langgam.id – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memastikan ada oknum oligarki yang sengaja melawan kebijakan pemerintah terkait melonjaknya harga minyak goreng. Membahas persoalan itu, Komisi VI DPR RI berencana memanggil kembali Menteri Perdagangan (Mendag).

Andre mengakui persoalan melonjaknya harga minyak goreng belum bisa diselesaikan secara tuntas. Padahal, pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan mulai dari penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), mekanisme pasar, hingga larangan ekspor minyak goreng.

Kebijakan larangan ekspor menunjukkan Presiden Jokowi sudah gerah dengan upaya yang sudah dilakukan.
Menurutnya, ada oknum yang sengaja melawan kebijakan pemerintah terkait melonjaknya harga minyak goreng.

Legislator Fraksi Partai Gerindra ini mencontohkan saat Jokowi mengumumkan larangan ekspor langsung membuat harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit anjlok. Padahal, ekspor CPO masih sempat berjalan.

“Bahwa sudah terjadi perlawanan terhadap keputusan pemerintah, itu baru rencana (larangan ekspor) perlawanan sudah dimulai. Gendang perang sudah dimulai disaat ekspor masih berjalan secara normal,” kata Andre saat Dialektika Demokrasi dengan tema Bagaimana Sikap DPR Menghadapi Mafia Migor di Media Centre DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Andre mengingat lagi saat ada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) di 1 Februari 2022 langsung membuat minyak goreng saat itu langkah.

Namun, saat ada Menteri Perdagangan sidak maka tiba-tiba minyak goreng melimpah. Ketika Menteri Perdagangan selesai sidak tiba-tiba minyak goreng langka lagi. Artinya, ada oknum yang sengaja melawan pemerintah.

“Jadi apa intinya, yang ingin saya gambarkan bahwa dugaan perlawanan oligarki pemerintah itu terlihat jelas. Oligarki-oligarki itu melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, itu sangat jelas,” ujar Andre.

Meski begitu, Andre menganggap pemerintah masih gagal dalam memenuhi harapan rakyat terkait persoalan minyak goreng.  Karena itu, dia berharap pemerintah tidak boleh kalah dengan oknum atau mafia dalam memberantas minyak goreng.

“Kami di Komisi VI akan memanggil Mendag Selasa siang. Akan kita kejar kuliti apa yang dilakukan pemerintah agar HET ini bisa terjadi,” ujarnya.

Andre juga berpendapat, persoalan mafia minyak goreng ini sulit untuk di-pansus-kan. Karena keputusan pansus di DPR tergantung pada masing-masing fraksi.

“Tapi memang menurut saya ini bisa kita selesaikan tanpa Pansus. Kalau pemerintah berani dan bernyali,” ujarnya.

Dia juga menegaskan, permasalahannnya bukan di Presiden. Tapi menteri-menterinya kurang bernyali.

“Jadi kita harap bisa diselesaikan. Jadi permasalahannya menteri-menterinya belum kongkret, belum sampai di bawah,” tegas Andre yang sempat menggebrak meja karena geram dengan kinerja para pembantu preisden itu.

Lebih lanjut, Andre menyambut baik saat Kejagung menetapkan Lin Che Wei yang menjadi tersangka baru di kasus ekspor CPO. Ida meminta Kejagung terus menelusuri kasus tersebut.

“Ini tidak mungkin manajernya berani menngambil keputusan, harusnya harapan kita, dengan penangkapan LCW (Lin Che Wei ) ini menjadi pintu masuk, karena kita tahu yang bersangkutan adalah konsultan,” ujar Andre.

Pertanyaannya, lanjut Andre, siapa yang mengutus LCW sampai ke Kemendag, siapa yang memodali dia.

“Ini harus ditelusuri dan harapan kita bukan hanya manager, senior manager tetapi kalau memang ada bukti tidak ada salahnya dan saya rasa seluruh rakyat Indonesia mendukung Jaksa Agung untuk dugaan tersangka terhadap korporasi terhadap oligarki dan bukan hanya korporasinya saja,” tambahnya.

Andre mengatakan, kalau perlu top menejemen bahkan pemiliknya yang mungkin ada di luar negeri bisa ditelusuri. Sebab, hal itu untuk kepentingan rakyat.

Baca juga: Andre Rosiade Bagikan Nasi Kotak di Masjid Jamia’tul Huda Ketaping

“Karena ini demi kepentingan rakyat bukan hanya ekonomi Indonesia yang terpukul, bukan hanya ekonomi Indonesia yang dirugikan tetapi seluruh rakyat Indonesia yang dirugikan, itu harapan kita di DPR terhadap langkah Bapak Jaksa Agung,” tutur Andre.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Soal Minyak Goreng, Andre Rosiade: Menteri Perdagangan Kembali Dipanggil appeared first on Langgam.id.

“Kami Fraksi Gerindra sudah mengusulkan ke pimpinan Komisi VI dan dan pimpinan Komisi VI sudah mengkomunikasikannya. Ini lagi dikomunikasikan pimpinan DPR dan Komisi VI karena banyak anggota Komisi VI yang sudah di dapil (daerah pemilihan),” ujar Andre, Selasa (26/4/2022).

Rencana rapat DPR dengan Mendag itu, kata Andre, terkait kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor bahan baku minyak goreng. Untuk diketahui, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menjadi tersangka bersama tiga orang dari swasta.

Andre Rosiade menyebutkan, sejumlah pimpinan Komisi VI DPR saat ini berada di luar kota, termasuk anggota-anggota yang sedang di dapil. Jadwal rapat dengan Mendag pun sampai saat ini masih dikomunikasikan.

Dikatakan Andre, Fraksi Partai Gerindra telah mengusulkan pemanggilan Mendag dalam rapat ke pimpinan Komisi VI DPR. Dia menyebut rapat bisa digelar setelah komunikasi mengenai adanya reses antara pimpinan DPR dan pimpinan Komisi VI sudah rampung.

“Yang jelas kalau kami Gerindra sudah mengusulkan agar raker (rapat kerja) itu diadakan. Lagi komunikasi antara pimpinan Komisi VI dan pimpinan DPR karena ini masa reses, menjelang Lebaran 2022 banyak yang berbagi sembako ke konstituen,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Mendag Lutfi mengaku terkejut dan prihatin atas terjeratnya Dirjen Daglu Wisnu di kasus CPO. Mendag mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

“Menanggapi terjeratnya salah satu pejabat @kemendag, saya terkejut dan prihatin. Saya sampaikan pada internal Kementerian Perdagangan dan masyarakat terkait perkembangan terakhir,” katanya dalam Instagram resmi @mendaglutfi, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: Sambut Baik Peluncuran Defend ID, Andre Rosiade Puji Kinerja Prabowo-Erick

“Kami mendukung proses peradilan dan penegakan hukum yang sedang berjalan. Kami akan selalu kooperatif dan suportif dalam membantu tugas para penegak hukum,” katanya. (Advetorial)

The post Andre Rosiade: Fraksi Gerindra Tetap Dukung Pemanggilan Mendag Soal Migor appeared first on Langgam.id.

Berita terbaru dan terkini hari ini: Pemerintah Indonesia bakal melarang ekspor bahan baku minyak goreng mulai 28 April 2022.

Langgam.id – Pemerintah Indonesia bakal menerapkan kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng mulai Kamis (28/4/2022). Adanya larangan itu sebagai upaya menjaga ketersediaan di dalam negeri.

Presiden Indonesia, Joko Widodo mengatakan, jika sudah dilarang, semoga ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah serta harga bisa terjangkau.

“Melarang ekspor bahan baku minyak goreng mulai 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian,” ujar Jokowi dalam keterangan pers secara virtual, Jumat (22/4/2022).

Keputusan pelarangan bahan baku minyak goreng itu, kata Jokowi, sudah dikaji secara mendalam, khusus berkaitan dengan pemenuhan minyak goreng di dalam negeri, yang dihadiri oleh sejumlah instansi pemerintah terkait.

“Saya memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng,” ungkapnya.

Jokowi menegaskan, bahwa ia secara langsung akan mengawasi implementasi kebijakan pelarangan ekspor bahan baku di lapangan, agar kebijakan itu sepenuhnya dilaksanakan seluruh pemangku kepentingan.

Lalu, Jokowi juga akan secara langsung mengevaluasi kebijakan yang diterapkan, demi memastikan kebijakan pelarangan ekspor dapat membuat harga minyak goreng di pasaran terjangkau.

Baca juga: Produksi 350 Ton Minyak Goreng Per Hari, PT Incasi Raya: 85 Persen untuk Sumbar

“Saya akan terus pantau dan awasi pelaksanaan kebijakan ini, demi tersedianya minyak goreng di dalam negeri, serta stok melimpah,” katanya.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Dilarang Mulai 28 April 2022 appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Andre Rosiade mengusulkan agar Mendag Muhammad Lutfi dipanggil untuk rapat kerja DPR.

Langgam.id – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengusulkan agar Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dipanggil untuk rapat kerja DPR.

Hal ini terkait ditetapkannya sebagai tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) yang terlibat dalam kasus ekspor minyak goreng.

“Saya usulkan ke pimpinan Komisi VI DPR agar meminta izin pimpinan DPR agar kita bisa melakukan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan untuk meminta klarifikasi dan keterangan mengenai kondisi ditetapkan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri,” ujar Andre.

Keterangan yang diminta kepada Mendag terang Andre, terkait apa yang terjadi. Serta, kenapa bisa Dirjen Daglu Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana ditetapkan sebagai tersangka, ada apa dengan Kemendag.

Andre kaget atas terlibatnya Dirjen Daglu Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana dalam kasus ekspor minyak.

Andre memang sempat heran dengan polemik minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Andre mengaku pihaknya memang sejak awal sudah mengendus ada yang aneh dengan polemik minyak goreng beberapa bulan terakhir ini.

Ia heran lantaran minyak goreng menjadi langka padahal produksi minyak goreng nasional Indonesia surplus hingga 11 miliar liter per tahun.

“Kan sudah kita bilang dari awal, bahwa kebutuhan minyak goreng nasional setahu hanya 5,7 miliar liter, produksi kita 16 miliar liter, berarti kita surplus minyak goreng 10-11 miliar liter minyak goreng. Pertanyaannya, kenapa minyak goreng nggak ditemukan?” ungkapnya.

Apalagi terang Andre, Indonesia merupakan produsen terbesar CPO dunia, 49 juta ton.

“Kan lucu. Kayak tikus mati di lumbung padi, itu yang terjadi di kita sekarang,” ujar Andre ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.

Diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan penetapan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka.

Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor (MPT); Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup, Stanley MA (SMA), dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Togare Sitanggang (PT).

Baca juga: Soal Mafia Minyak Goreng, Andre Rosiade: Kemendag Jangan Takut

Burhanuddin menyebut perbuatan para tersangka diduga menyebabkan kerugian perekonomian negara. Namun dia belum menjelaskan berapa total kerugian itu. (*)

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Soal Kasus Migor, Andre Rosiade Minta Komisi VI DPR Panggil Mendag appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: PT Incasi Raya memproduksi minyak goreng 350 ton per hari. 85 persen dari produksi tersebut untuk Sumbar.

Langgam.id – DPRD Sumbar meminta perusahaan yang memproduksi minyak goreng meningkatkan distribusinya untuk wilayah Sumbar. Hal itu dilakukan untuk mengatasi naiknya harga di tengah masyarakat.

Ketua DPRD Sumbar Supardi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) menambah stok minyak goreng untuk diedarkan di tengah masyarakat lewat perusahaan yang ada di Sumbar.

Sumbar merupakan salah satu sarangnya produsen minyak goreng karena banyak perusahaan besar yang memproduksi minyak goreng. Logikanya tidak akan mungkin terjadi kelangkaan dengan kondisi seperti itu.

“Tapi kenyataanya kita mengalami kelangkaan, artinya pemerintah tidak pernah merespon ini,” katanya saat rapat dengar pendapat bersama Disperindag Sumbar di Gedung DPRD Sumbar, Selasa (12/4/2022).

Dia mencontohkan salah satu perusahaan di Sumbar yaitu PT Incasi Raya. Perusahaan itu memproduksi sekitar 600 ribu liter minyak perhari, namun yang diberikan ke Sumbar sekitar 250 ribu liter. Jumlah itu kurang dari 50 persen dari produksinya.

Seharusnya, sebanyak 80 persen minyak goreng yang ada di Sumbar harus konsentrasi ke Sumbar bukan keluar daerah. Namun karena tidak adanya ketegasan Pemerintah Provinsi atau dinas terkait makanya pengusaha ramai menjual keluar daerah.

“Pemerintah harus hadir ketika masyarakat mengalami kesulitan, jangan cuman bicara doang di luar, harus hadir pada kondisi ini,” ujarnya.

Supardi juga berencana akan mengundang rapat sejumlah perusahaan tersebut untuk menyelesaikan masalah minyak goreng ini.

Menurut dia perusahaan di Sumbar wajib mengutamakan distribusi ke Sumbar terlebih dahulu sebelum dikirim ke daerah lain.

“Agar kita tahu juga perkembangannya seperti apa,” katanya.

Menanggapi hal itu, Marketing PT Incasi Raya Lim May Chen mengatakan, data yang disampaikan Ketua DPRD bahwa Incasi Raya memproduksi 600 ribu liter perhari itu salah.

“Produksi 600 ribu liter itu bukan per hari, tapi itu stok yang ada ketika beberapa waktu lalu saat pabrik dikunjungi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, jumlah minyak goreng yang keluar hariannya yaitu 350 ton perhari. Produksinya tidak menentu tergantung jumlah CPO atau bahan mentah yang masuk ke pabrik.

Sebagian besar jumlah produksi tersebut terangnya, didistribusikan untuk wilayah Sumbar.

“Produksi kita sebanyak 85 persen untuk Sumatra Barat, atau sekitar 300 ton bahkan lebih. Kemudian15 persen ke area Pekanbaru dan Jambi, distributor minyak kita begitu dari dulu dulunya,” katanya, Rabu (13/4/2022).

Selain itu, soal Harga Eceran Tertinggi (HET) PT Incasi Raya sudah memberikan tingkatan harga jual yang jelas ke pedagang.

Dari pabrik ke distributor pertama Rp13.389 dan dari distributor 2 ke pedagang selanjutnya antara Rp13.650- Rp13.850.

Lalu ke tingkat pengecer Rp14.400-Rp14.800. Sehingga di tingkat konsumen akhir dicapai HET Rp15.500 per kilogram.

Pihaknya juga sudah sepakat untuk membuat spanduk harga HET yang akan ditempel di toko-toko penjual minyak goreng.

Spanduk tersebut ungkapnya, dilengkapi nomor telepon satgas untuk masyarakat mengadukan toko yang nakal, yang masih menjual di atas harga HET. Sehingga toko atau pedagang yg masih nakal akan ditindak dan diberi sanksi.

Sementara itu, dari perusahaan BUMN PT RNI dan PT PPI menurut dia mendapat harga pabrik Rp13.000/kg. Kemudiqn mereka menjual ke pedagang mulai Rp14.389 sampai Rp15.200.

Hal ini menurutnya yang membuat harga HET sulit tercapai karena harga dari BUMN sendiri sudah mengambil tingkat keuntungan yang cukup tinggi, sedangkan HET dari pemerintah Rp15.500.

“Kita dari Incasi cukup lengkap membuat pakta integritas ke pedagang agar harga HET tetap terjaga. Juga laporan tiap pedagang menjual kemana saja,” katanya.

Baca juga: DPRD Minta Pemprov Tambah Stok Minyak Goreng Lewat Perusahaan yang Ada di Sumbar

Pihaknya juga terus membuat laporan ke pihak Polda Sumbar, Diskrimsus, Polres, Disperindag Provinsi Sumbar juga diemail lagi ke Disperindag Kota Padang.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Produksi 350 Ton Minyak Goreng Per Hari, PT Incasi Raya: 85 Persen untuk Sumbar appeared first on Langgam.id.