Usulan itu disampaikan Gubernur Mahyeldi kepada anggota KPI Pusat, Amin Shabana, saat pelantikan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar periode 2026–2029 di Auditorium Gubernuran, Padang, Senin (16/3/2026).

Mahyeldi menilai perkembangan teknologi digital membuat arus informasi semakin cepat dan luas, sehingga regulasi pengawasan penyiaran perlu terus menyesuaikan diri dengan dinamika zaman agar kualitas informasi di ruang publik tetap terjaga.

“Pengawasan penyiaran ke depan tidak hanya pada televisi dan radio. Perlu dipertimbangkan juga bagaimana konten di media sosial dapat turut diperhatikan dalam kerangka penguatan regulasi,” ujarnya.

Ia mengatakan, kewenangan KPI dan KPID masih terbatas pada pengawasan siaran televisi dan radio, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Karena itu, penyesuaian regulasi dinilai penting agar sistem pengawasan dapat menjawab perkembangan ekosistem media saat ini.

Mahyeldi menegaskan Pemprov Sumbar siap memberikan dukungan terhadap penguatan fungsi pengawasan penyiaran tersebut. Termasuk penerbitan Pergub ika diperlukan sebagai dasar hukum pendukung di tingkat daerah.

Menurutnya, penguatan pengawasan penyiaran juga penting untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari konten yang tidak layak sekaligus meningkatkan kualitas informasi yang beredar di ruang publik.

Sebelumnya Gubernur Mahyeldi melantik tujuh anggota KPID Sumatera Barat periode 2026–2029, yaitu Nofal Wiska, Jimmy Syah Putra Ginting, Yusrin Trinanda, Riki Chandra, Jonnedi, Yogi Afriadi, dan Oldsan Bayu Pradipta. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 555-51-2026.

The post Gubernur Sumbar Mahyeldi Dorong KPI Awasi Konten Media Sosial appeared first on Langgam.id.

Beritanya tentang Mahyeldi, atau daripada saya kena marah mending saya pakai saja gelar Buya, karena orang banyak memakaikan gelar itu padanya, Buya Mahyeldi Gubernur Sumatra Barat, dan tentu saja pasangannya yang selalu jadi bumbu viral, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy yang lebih dikenal di dunia maya sebagai “Wagub paling populer se-Indonesia.”

Isi beritanya sederhana, tapi punya daya ledak tersendiri dalam ruang publik yang sudah jenuh dengan retorika moral dan simbol religius.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2025. Angka untuk Sumatra Barat: 3,94 persen, menempatkannya di urutan ke-31 dari 38 provinsi. Artinya, Sumbar hanya lebih baik dari segelintir daerah, sementara tetangga dekat seperti Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Riau melesat di atas 4,5 persen.

Nah, di titik inilah muncul sebuah komentar dari netizen bernama Arisman Trisno, yang menjadi bahan renungan sekaligus tawa saya. Ia menulis dengan:

“Yang penting pak gubernur kami rajin kamasajik dan pak Wagub kami nomor satu ngonten se Indonesia kategori pejabat, itu sebuah prestasi yang sangat kami banggakan sebagai orang Sumatera Barat. Masalah ekonomi, pengangguran dan kemiskinan nanti biar dibicarakan dalam ceramah-ceramah dan bahan ngonten berikut-berikutnya.”

Sarkasme ini menampar halus, bahkan mungkin lebih dalam dari sekadar kritik biasa. Perkataan yang sangat sadar dituliskan oleh Trisno itu bukan sekadar komentar spontan, tapi bisa saja kita anggap dari representasi yang bermuara pada kekecewaan ia barangkali atau sebagian masyarakat terhadap simbolisme dalam politik lokal.

Mari kita bedah dengan pendekatan ringan tapi ilmiah, supaya tidak hanya berhenti di tawa.

Dalam kacamata sosiologi politik, apa yang dilakukan Arisman adalah bentuk resistensi simbolik, pasti. Ia tidak menolak figur Mahyeldi atau Vasko secara personal, tapi mengkritik politik performatif yakni kecenderungan pejabat publik untuk menampilkan kesalehan dan keaktifan media sebagai simbol keberhasilan kepemimpinan.

Dalam literatur budaya, ini disebut politik representasi, di mana penampilan dan pencitraan menjadi substansi baru dari kekuasaan. Aduh, saya pribadi jadi teringat sebuah peristiwa: bahwa dahulu salah satu proses kampanye di Lima Puluh Kota ada yang memberikan jilbab ke ibu-ibu dan si pemberi berkata ”kalau Indak ibu pilih si anu, badoso lah,” ibu-ibu itu pun mengangguk saja dan menerimanya. Mungkin ada yang bertanya maksud saya apa? Tidak ada maksud kok, hanya ingat saja bahwa begitu kuatnya narasi agama sebagai alat kemenangan politik di negeri yang teramat Madani sejak dalam pikiran ini.

Balik ke topik, bahwa sampai hari ini Mahyeldi dikenal religius, dengan citra “Buya” yang melekat kuat. Sementara Vasko, sang wakil gubernur, punya persona dekat dengan anak muda dan ranah digital serta enerjik, dan sangat sadar kamera. Di tahap ini, Sumatra Barat memiliki kombinasi unik sebenarnya: seorang pemimpin spiritual dan seorang influencer pemerintahan. Secara teoretis, pasangan ini ideal untuk menjembatani politik lama dan politik baru. Namun, data BPS menunjukkan hal sebaliknya: pertumbuhan ekonomi stagnan, angka kemiskinan sulit ditekan, dan daya saing Sumbar kian tertinggal.

Komentar Trisno dengan sarkasnya menelanjangi paradoks itu. Ia menyinggung “rajin kamasajik” kalau saya coba menyelami pikiran kawan itu, dia sebenarnya bukan karena membenci religiusitas, tapi karena aktivitas keagamaan dijadikan komoditas politik moral, semacam performa rutin yang tidak otomatis berbanding lurus dengan kebijakan konkret.

Kalau kita tarik ke kajian komunikasi politik kontemporer, hal ini disebut dengan simbolic governance: kekuasaan yang dikelola melalui tanda, ritual, dan narasi kesalehan, bukan melalui hasil terukur.

Lalu datanglah “pak Wagub kami nomor satu ngonten se Indonesia kategori pejabat” Kalimat Trisno ini kalau dibaca jelas terdengar mengundang tawa, tapi menyimpan analisis serius. Aktivitas Vasko yang produktif di media sosial sejatinya bagian dari strategi mediatization of politics, yaitu kecenderungan politik untuk hidup dalam ruang digital, di mana citra dan engagement lebih penting daripada indikator kinerja. Tapi, seperti yang pernah diingatkan Pierre Bourdieu, modal simbolik tanpa modal ekonomi dan sosial hanyalah kapital yang menggantung di udara. Ia indah, tapi tidak memberi makan rakyat.

Fenomena ini menggambarkan bagaimana Tuah Politik Minangkabau Modern mengalami pergeseran nilai, ini pandangan saya silahkan setuju silahkan pula tidak. Dulu, kepemimpinan dihormati karena “kato bijak dan tangan berisi,” kini cukup dengan “feed Instagram yang bersih dan caption religius.” oiya, saya lupa: dan beberapa anak muda influencer pendukung, dah cukup itu saja.

Dalam ruang digital yang serba cepat hari ini, kesalehan dan profesionalisme dijadikan konten; bahkan kemiskinan-kemiskinan struktural bisa kita jadikan di materi khotbah-khotbah selanjutnya.

Namun yang paling menggelitik adalah bagaimana masyarakat menanggapi ini. Kolom komentar di postingan itu tidak hanya berisi kritik, tapi juga pembelaan militan. Seperti dari akun Doni Bentrock yang mengatakan, ”Lihat saja 3 tahun ke depan, Sumatera Barat Sejahtera di bawah pimpinan beliau berdua. Contohnya sekarang, pejabat-pejabat Pusat silih berganti datang ke Sumbar. Gerindra Jaya, Sumbar Sejahtera!.”

Selanjutnya, dalam pandangan ilmuwan sosial seperti Max Weber, agama seharusnya melahirkan etika kerja, bukan sekadar ritualisme simbolik. Weber menyebutnya “Protestant Work Ethic”, tapi jika diterjemahkan ke konteks lokal, mestinya kita punya “Etika Kerja Minang” kesalehan yang melahirkan produktivitas, bukan sekadar slogan.

Dalam kasus Sumatera Barat hari ini, kesalehan tampak dominan di ruang publik, tapi belum berhasil menggerakkan mesin ekonomi daerah. Angka pertumbuhan 3,94 persen seakan jadi bukti empiris bahwa spiritualitas tanpa strategi ekonomi hanyalah kesalehan yang statis.

Arisman Trisno dengan kalimatnya yang jenaka sebenarnya mengungkapkan sebuah realitas sosial juga kepada kita: politik simbolik di Sumbar tengah mengalami saturasi. Masyarakat sudah mulai lelah dengan retorika moral, tapi belum menemukan bentuk baru dari politik rasional, tapi banyak juga kok yang suka dengan konten-konten tersebut.

Komentar-komentar itu bisa membuat kita tertawa ketika membacanya, tapi di balik tawa itu ada peringatan serius juga. Ketika pejabat publik terlalu sibuk tampil saleh dan viral, ruang rasional untuk membahas kemiskinan dan pengangguran menjadi sempit. Ketika “konten” menggantikan “konsep,” dan “ceramah” menggantikan “rencana pembangunan,” maka yang tersisa hanyalah citra. Tapi dengan catatan: bagi yang sadar.

Namun, barangkali ini memang cermin zaman. Politik hari ini di tanah tempat lahirnya anak Rangkayo Sinah bernama Ibrahim Dt. Tan Malaka itu bukan lagi soal gagasan, tapi soal branding eksistensial. Gubernur bukan hanya kepala daerah, tapi juga figur publik yang harus tampil saleh sejak dalam pikiran. Wagub bukan sekadar wakil rakyat, tapi juga seleb media sosial. Dan rakyat? Menjadi audiens yang menilai bukan dari hasil kerja, tapi juga mungkin dari frekuensi tayangan. Dengan catatan juga: bagi masyarakat yang sadar.

Mungkin Trisno sendiri tak bermaksud sefilosofis itu, dan tak juga pernah membayangkan komentarnya bakal di sukai banyak orang dan direspon oleh berbagai pengguna Facebook hari itu. Dan sepertinya, ia hanya menulis dengan spontan, menumpahkan kejengkelan di ruang maya. Tapi seperti banyak hal lain di dunia sarkas, kebenaran paling pahit sering kali bersembunyi di balik tawa paling keras. Dan dari tawa itu, kita bisa belajar bahwa Sumatra Barat butuh lebih dari sekadar rajin kamasajik dan produktif ngonten ia butuh kepemimpinan yang bekerja, bukan hanya tampil dan insight jutaan begitu juga likes yang ribuan. (*)

Penulis: Habibur Rahman (Alumnus Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi). Aktif sebagai pegiat media sosial dengan konten memori kolektif ketokohan Tan Malaka.

The post Antara Mimbar, Kamera, dan Statistik: Narasi Kepemimpinan Zaman Klik appeared first on Langgam.id.

“Jangan asal berbicara di media sosial. Jaga diri, jaga mulut, jaga sikap. Tahu tempat, jangan asal berbicara. Jangan asal pasang status (di media sosial),” ujar Willy di hadapan ratusan kader Partai NasDem di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Minggu (5/10/2025). 

Sebelumnya, kader Partai NasDem Sumbar Cindy Monica, disorot karena membagikan momen memetik buah di luar negeri, saat terjadi demonstrasi yang menyoroti tunjangan anggota DPR RI. Aksi unjuk rasa di beberapa daerah tersebut berakhir ricuh .

Cindy yang ketika itu anggota Komisi IV DPR RI tersebut, mengunggah foto kunjungan kerjanya ke luar negeri di akun Instagram pribadinya. Postingan stori Cindy itu menjadi sorotan mulai dari netizen hingga YouTuber Jerome Pollin.

Willy tak menampik unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 yang berakhir ricuh tersebut, banyak menyasar DPR RI, DPRD hingga Polri. 

Maka itu, Willy meminta para kader untuk tidak banyak bicara hingga menyakiti hati rakyat. Sebab, menurutnya, seribu perkataan belum tentu mengubah sesuatu. 

“Tapi satu tindakan (salah) akan berdampak luas. Ingat, Cindy Monica banyak program. Seribu kebaikan akan hilang dengan satu kesalahan. Cindy berbuat seribu kebaikan, orang tidak akan ingat. Yang diingat dia posting foto,” ucap Willy.  

“Pemimpin sejatinya adalah orang-orang yang terlahir untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dijadikan sederhana. Itu baru pemimpin,” ujar.

The post NasDem Minta Kader di Sumbar Bijak Bermedsos, Sindir Cindy Monica?  appeared first on Langgam.id.

Dewasa ini, politik tidak lagi hanya hidup di ruang sidang DPR dengan segala drama pengesahan UU-nya, melainkan juga berseliweran di layar ponsel kita. Instagram, yang tadinya cuma tempat pamer outfit, makanan, atau liburan, sekarang jadi arena baru untuk menggubah ulang narasi politik. Menariknya, publik tidak menciptakan isu baru. Mereka hanya mencomot, mengutip, lalu mengemas ulang pernyataan-pernyataan DPR. Bedanya, di tangan warganet, kalimat resmi DPR yang biasanya berbungkus jargon formal tiba-tiba berubah jadi meme, parodi, atau bahkan sindiran visual yang lebih pedas daripada rapat paripurna.

Dengan 90 juta lebih pengguna Instagram di Indonesia (data NapoleonCat 2025), wajar kalau platform ini jadi “medan tempur” narasi politik. Anggota DPR boleh saja berusaha membangun citra positif lewat unggahan manis, lengkap dengan jargon kesejahteraan rakyat. Tapi sekali publik mencium aroma kontroversi, narasi itu bisa hancur seketika lewat meme yang viral. Singkatnya, DPR ngomong satu kalimat, publik bisa bikin seribu tafsir dan biasanya hasil tafsir itu tidak seindah yang DPR bayangkan.

Fenomena ini memperlihatkan pola yang konsisten, setiap kali DPR merilis pernyataan, publik tidak membiarkannya berdiam dalam ruang formal. Narasi itu segera direproduksi ulang dalam bentuk meme, infografis, atau komentar satir. Kasus Perppu Cipta Kerja pada 2023 adalah contoh paling jelas. DPR menekankan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menciptakan lapangan kerja. Namun, publik di Instagram menampilkan foto-foto buruh yang berdemonstrasi, menegaskan ketimpangan antara klaim politik dan realitas sosial. Data dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menunjukkan sepanjang 2023 terjadi lebih dari 50 aksi protes buruh terkait aturan ini. Fakta di lapangan langsung menjadi bahan bakar bagi publik untuk menyusun ulang narasi DPR dalam bentuk yang lebih tajam, lebih kontras, dan tentu lebih menggigit.

Publik tidak sedang menciptakan isu baru. Mereka justru setia pada sumber resmi mengambil kata-kata DPR, menempelkannya pada visual yang nyata, lalu menyerahkan kembali pada ruang publik. Inilah yang membuat rekonstruksi di Instagram terasa otentik sekaligus menohok. Setiap meme adalah catatan kecil bahwa narasi DPR tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berkelindan dengan pengalaman sosial masyarakat.

Survei APJII (2024) mencatat bahwa isu politik merupakan 24,7 persen dari total hoaks yang beredar di media sosial. Fakta ini mengindikasikan betapa besarnya perhatian publik terhadap narasi politik. Namun menariknya, dalam banyak kasus yang melibatkan DPR, publik tidak sekadar menyebarkan isu palsu. Mereka mengutip langsung pernyataan resmi dan mengemas ulang dengan bahasa visual. Dengan demikian, publik hadir bukan sebagai pencipta “hoaks”, tetapi sebagai pengolah narasi yang sebenarnya berasal dari DPR itu sendiri.

Penelitian seperti Meme Politik dalam Ruang Wacana Komunikasi Politik di Indonesia (Prabawangi & Fatanti, 2022) menegaskan bahwa meme politik adalah medium kritik, bukan sekadar hiburan. Meme memungkinkan publik menyampaikan kemarahan, kekecewaan, dan refleksi sosial dengan cara visual yang ringan namun menyentuh. Hal serupa terlihat dalam studi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dalam Meme (N. Kurniasih, 2017) menunjukkan bahwa meme yang beredar sebelum Pilkada dipakai masyarakat untuk merepresentasikan ulang narasi politik, termasuk kritik terhadap kandidat dan kecemasan sosial. Jadi, publik bukan main-main, mereka menjalankan fungsi kritik politik dengan kreativitas visual, bukan sekadar hiburan semata.

Sejak era reformasi, DPR selalu berusaha menjaga citra melalui media massa arus utama. Namun, di era digital, narasi mereka tidak bisa lagi dimonopoli. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sebanyak 529 anggota legislatif, baik di tingkat DPR maupun DPRD, terlibat dalam kasus korupsi sepanjang tahun 2011 sampai dengan 2023.  Fakta ini memperburuk citra lembaga legislatif, dan ketika DPR berbicara soal “komitmen antikorupsi”, publik langsung menabrakkannya dengan realitas sejarah. Meme pun lahir, memperlihatkan betapa narasi resmi hanya menjadi bahan mentah untuk sindiran.

Inilah dinamika baru komunikasi politik bukan lagi top-down, melainkan interaktif dan partisipatif. DPR bisa saja berusaha merawat citra, tetapi publik memiliki alat yang lebih cepat, lebih kreatif, dan lebih dipercaya. Instagram, dengan karakter visual dan kecepatannya, menjadi ruang di mana narasi resmi segera berhadapan dengan tafsir kritis masyarakat.

Pertanyaannya sekarang, apakah DPR harus terus-menerus jadi bahan satir? Tidak selalu. Ada solusi, meski terdengar sederhana tapi sering diabaikan. Transparansi dan komunikasi yang jujur. Mereka perlu sadar bahwa tidak lagi bisa bersembunyi di balik kata-kata indah. Kalau memang ada kebijakan yang tidak populer, jelaskan apa adanya. Data BPS, survei publik, hingga riset independen bisa dipakai sebagai bahan penjelasan.

Rekonstruksi narasi politik DPR di Instagram memperlihatkan satu hal mendasar ketika tidak ada lagi kata-kata politik yang bisa berjalan tunggal. Setiap kalimat akan ditafsirkan ulang, diolah, dan dipantulkan kembali oleh publik. Meme, gambar, hingga komentar bukan sekadar hiburan, melainkan instrumen komunikasi politik yang membentuk persepsi kolektif.

Dari sini, jelas bahwa DPR boleh saja punya panggung megah di Senayan. Tapi di Instagram, panggungnya milik publik. Narasi yang ingin mereka jaga rapat-rapat bisa runtuh secepat “klik share”. Meme memang terlihat receh, tapi ia menyimpan kekuatan yang menjadi cermin memantulkan wajah asli politik, bukan versi polesan. Jika DPR ingin narasinya bertahan lebih lama dari satu siklus viral, mereka harus memahami bahasa digital. Transparansi, penggunaan data nyata, dan komunikasi yang lugas perlu diutamakan. Membanjiri publik dengan jargon atau retorika kosong hanya akan mempercepat proses rekonstruksi satir. Sementara itu, publik akan tetap memegang peran sebagai editor paling kritis, sekaligus pengingat bahwa politik bukan monopoli elite, melainkan ruang partisipasi bersama.

Dengan demikian, fenomena rekonstruksi ini bukan sekadar tren digital, melainkan sinyal kuat ketika rakyat tidak lagi diam. Mereka menulis ulang politik dengan cara mereka sendiri, dan sejauh ini, suara itu jauh lebih menggema daripada pernyataan resmi DPR. Inilah yang saya sebut sebagai penyakit baru DPR bukan virus, bukan bakteri, melainkan serangan publik lewat meme, gambar, dan satir di Instagram. Sebuah “penyakit” yang tidak bisa diobati dengan konferensi pers atau pernyataan manis, karena sumbernya adalah suara rakyat yang menemukan medium kreatifnya. (*)

Penulis: Yuwanda Efrianti, Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Imam Bonjol, Padang

The post Jargon Politik DPR vs Meme di Medsos appeared first on Langgam.id.

“Banyak orang ingin mengingatkan, tapi dibalas dengan komentar seperti ‘urus saja dirimu’. Akhirnya tidak ada yang benar-benar berani bersuara,” kata Uda Rio saat dihubungi Senin (15/9/2025).

Rio mengaku mengumpulkan sejumlah kawan yang memiliki keresahan serupa beberapa bulan lalu. Awalnya hanya berupa diskusi di balik layar. Namun ketika ajakan itu dibawa ke media sosial, gerakan tersebut viral dan mendapat dukungan luas.

“Semua bergerak secara organik. Banyak orang ikut speak up tanpa disuruh,” ujarnya.

Gerakan ini juga menuai kritik. Beberapa pihak menuding Uda Rio sekadar mencari sensasi, menjadi alat pengalihan isu, hingga dekat dengan pemerintah. Namun, ia tak ambil pusing.

“Yang penting berdampak. Banyak orang akhirnya sadar, bahkan meminta maaf dan berjanji tidak lagi membuat konten negatif,” ungkapnya.

Menurutnya, media sosial harus menjadi ruang yang sehat bagi generasi muda. Dan masyarakat Minangkabau memiliki tanggung jawab menjaga anak kemenakan agar tidak terbiasa dengan kata-kata kotor.

“Kalau kita biarkan, sama saja membiarkan nilai adab dan budaya kita hilang,” ujarnya.

Uda Rio berharap gerakan ini dapat mendorong kesadaran lebih luas, termasuk dari pihak pemerintah dan platform digital, untuk menindak konten-konten meresahkan.

“Kalau dibiarkan, yang rugi generasi kita sendiri,” tutur Uda Rio. (y)

The post Influencer Uda Rio Inisiasi Gerakan Lawan Konten “Caruik” di Medsos appeared first on Langgam.id.

Mari kita tarik napas dulu. Kasus ini bermula dari eskalasi politik yang memicu gelombang ekspresi di ruang digital. Publik marah, kecewa, dan dengan penuh kreativitas mengutuk kebijakan gaji fantastis anggota DPR (tunjangan rumah) dan juga diperparah oleh statement-statement semrawut dari para dewan. Di sisi lain, masyarakat yang bahkan untuk mencari kerja layak saja sudah megap-megap, hanya bisa mengelus dada. Ketika kritik mengalir deras di media sosial, jawaban pemerintah bukannya membuka ruang dialog, tapi justru menutup kran informasi. Alasannya klasik: menjaga stabilitas. Padahal kalau dipikir, stabilitas macam apa yang terjaga dengan cara membungkam suara rakyat?

Kita tahu, moderasi konten sejatinya adalah tugas platform. TikTok, Meta, dan kawan-kawan sudah punya community guideline. Mereka punya algoritma, punya sistem aduan, dan punya tim moderator. Itu disebut self-regulation. Tetapi begitu negara masuk dan mulai memberi tekanan, bahkan ancaman sanksi hingga pencabutan izin, itu bukan lagi moderasi, itu state intervention. Lebih tepatnya, sensor.

Dan yang membuat tendensi itu menebal, ketika sensor ini terjadi di tengah momen politik genting. TikTok Indonesia misalnya, tiba-tiba “sukarela” membekukan fitur live streaming. Ucapan Menkomdigi seperti ini: “Kami pun melihat pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok. Bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penurunan fitur live, dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama,” kata Meutya Hafid (31/8/2025) dikutip dari tempo.co 2 September 2025 lalu.

Tentu publik paham betul, sukarela di sini artinya “kami disuruh negara, tapi mari kita pura-pura rela”. Padahal, live streaming justru jadi kanal penting jurnalisme warga, justru malah ditakuti karena begitu terang. Saat media mainstream enggan menayangkan adegan represif aparat, justru warga dengan ponsel di tanganlah yang mengabadikan sejarah. Tapi sayang, pemerintah seperti alergi dengan dokumentasi rakyat.

Kalau pakai bahasa akademis, apa yang dilakukan ini masuk kategori otoritarianisme digital. Negara menjadikan teknologi sebagai instrumen kontrol. Dan lebih parah, mereka mengarahkan narasi publik: mana yang boleh beredar, mana yang harus hilang, mana yang katanya provokatif. Tapi provokatif itu siapa yang menilai? Negara. Jadi, kritik yang menyinggung elite politik gampang sekali dicap sebagai hasutan.

Contoh lain berikutnya, KPI, meski kemudian hari, Puji Hartoyo dengan tegas membantah lembaga KPID DKI Jakarta tidak pernah mengeluarkan edaran seperti yang sudah viral tersebut. Meski begitu, patut kita ketahui bahwa di dalam surat edaran tersebut tertuang agar stasiun TV tidak menayangkan demonstrasi dengan “kekerasan berlebihan”. Memang, terdengar sopan, padahal intinya: jangan kasih panggung buat rakyat yang marah. Bahasa lembut semacam ini disebut indirect censorship. Efeknya lebih dalam, karena memicu self-censorship. Media takut, jurnalis was-was, akhirnya semua memilih aman. Lalu publik? Dibiarkan buta informasi.

Berikutnya, pemerintah masih sempat berdalih ini demi “keamanan nasional”. Tapi mari jujur: kalau benar demi keamanan, seharusnya langkah yang ditempuh adalah transparansi algoritma, verifikasi konten, atau edukasi literasi digital. Itu cara modern dan elegan. Bukan dengan membekukan fitur live TikTok atau memblokir 592 akun seenaknya, meski sekarang live itu sudah bisa kembali. Itu sama saja dengan menutup mulut orang karena takut mendengar kebenaran yang tidak enak.

Apalagi, pejabat kita dengan bangganya menyebut sudah memanggil TikTok Asia Pacific, Meta. Wamenkomdigi, Angga Raka Prabowo berujar beberapa waktu lalu: ”Iya, saya pribadi sama Pak Dirjen juga saya hubungi. Yang pertama saya sudah hubungi Head Tik Tok Asia Pacific. Saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini,” tutur Angga, Rabu (27/8/2025) dikutip dari aktual.com.

Seolah-olah negara ini pusat dunia digital. Padahal yang ada, kita terlihat seperti bapak kos rese yang marah-marah karena penghuni kontrakan terlalu ribut. Pertanyaannya: apakah benar semua masalah bisa selesai hanya dengan memanggil perwakilan kantor platform? Atau justru ini refleksi bahwa pemerintah gagal mengelola narasi politik, lalu mencari kambing hitam pada teknologi?

Mereka harusnya sadar dan mengetahui betul, bahwa fenomena ini bisa dibaca sebagai bentuk reaktivitas politik. Pemerintah baru sibuk melakukan sensor ketika ada konten yang membuat gaduh. Padahal, kalau serius, sejak awal bisa saja membuat kebijakan transparan terkait penyebaran hoaks. Tapi karena targetnya bukan hoaks, melainkan kritik politik, maka sensor jadi jalan pintas.

Efeknya sudah jelas: kredibilitas negara menurun. Rakyat jadi makin sinis, media semakin ragu, dan ruang publik digital makin terasa seperti rumah dengan CCTV di tiap sudut. Semua orang masih bisa bicara, tapi dengan rasa was-was.

Pada akhirnya, pertanyaan sederhana muncul: apa pemerintah begitu takut dengan rakyatnya sendiri? Mengapa ekspresi publik harus dianggap ancaman, padahal ia justru cermin sehatnya demokrasi? Sensor demi sensor hanya akan memperkeruh suasana, memperbesar ketidakpercayaan, dan mengabadikan stigma bahwa negara ini tak pernah benar-benar nyaman dengan kebebasan.

Kalau pemerintah masih ingin dipercaya, solusinya sederhana: hentikan paranoia digital. Biarkan publik bersuara, buka ruang dialog, dan fokus pada substansi masalah: kebijakan yang timpang, gaji/tunjangan DPR yang fantastis, serta keadilan sosial yang terus tergerus. Segala bentuk sensor hanyalah jalan pintas yang buruk, karena suara rakyat tidak pernah bisa dibungkam, ia hanya pindah medium, dari jalanan ke layar, dari layar ke bisik-bisik, dan pada akhirnya akan meledak lebih keras. (*)

Penulis: Habibur Rahman (Alumnus Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi). Aktif sebagai pegiat media sosial dengan konten memori kolektif ketokohan Tan Malaka.

The post Sensor dengan Dalih Moderasi: Ketika Negara Takut dengan Warganya Sendiri appeared first on Langgam.id.

Di era digital sekarang, semua orang mudah mendapatkan semua informasi yang mereka inginkan, terutama di media sosial. Media sosial merupakan tempat berinteraksi timbal balik antar individu yang terjadi secara daring, tanpa dibatasi waktu dan tempat.  Dalam media sosial sendiri tidak jarang ditemui banyak informasi seperti konten berita, tulisan edukatif, gosip atau konten-konten yang bersifat menghibur. Keberagaman informasi tersebut memberikan kemudahan, tetapi juga menjadi tantangan, yaitu kesulitan untuk menyaring mana informasi yang dapat dipercaya dan mana yang termasuk informasi palsu atau hoaks.

Tidak jarang dalam bermedia sosial kita pernah membaca atau mendengar kata FOMO. Istilah ini merupakan kepanjangan dari Fear of Missing Out yang berarti perasaan takut ketinggalan atas sesuatu. Istilah FOMO pertama kali diciptakan pada tahun 2004, ketika penulis patrick J.McGinnis menerbitkan sebuah op-ed di the harbus, majalah Harvard Business School, berjudul McGinnis Two FO’s: Social Theory di HBS, Menurutnya, FOMO merupakan kondisi seseorang yang merasa takut dan gelisah saat ketinggalan berita baru atau tren di dunia maya (McGinnis,2004, dikutip dari akbar dkk, 2018). Secara sederhana, FOMO itu berarti kecenderungan untuk ikut terlibat terhadap tren-tren yang sedang viral, sehingga melupakan proses menyaring dan mencari kebenaran dalam sebuah informasi.

FOMO dapat berdampak negatif, terutama jika informasi yang disebarkan merupakan informasi yang palsu atau hoaks. Komdigi melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 1.923 konten hoaks yang teridentifikasi, sebuah fenomena yang cukup memperhatinkan. Konten hoaks bukan hanya menyesatkan masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan kepanikan dan perpecahan. Penyebab utamanya adalah kecenderungan manusia yang turut menyebarkan sebuah informasi demi mendapatkan popularitas dan pengakuan tanpa melakukan verifikasi kebenaran dari informasi yang disampaikan. Keinginan untuk tampil secara up to date ini lah yang menyebabkan mudahnya kita terjebak dalam disinformasi.

Misalnya, terjadi peredaran sebuah video yan menyebutkan salju turun di indonesia pada tahun 2026, padahal hal itu adalah sebuah video Ai. Turunnya salju itu sangat mustahil terjadi karena indonesia sendiri dilalui oleh garis khatulistiwa. Selain itu, juga terdapat foto-foto yang tampak menyakinkan mengenai pertambangan nikel  di Raja Ampat, padahal foto tersebut merupaan rekayasa AI dan lokasi pertambangan itu jauh dari spot wisata Raja Ampat yang sesungguhnya. Konten-konten inilah yang turut membuka peluang adanya disinformasi lebih luas sehingga dapat mengiring opini dan menimbulkan kesalahpahaman bagi masyarakat.

Bagaimana agar kita bisa terhindar dari fomo dan mampu lebih bijak menyaring informasi? Jawabannya dengan berliterasi. Apa itu literasi? Secara singkatnya literasi itu adalah kemampuan membaca dan menulis, tapi apakah hanya sebatas membaca dan menulis saja? Tentu tidak. Jika di telusuri lebih luas literasi itu tidak terbatas pada kemampuan membaca dan menulis saja tapi juga melibatkan proses memahami, menganalis, dan menggunakan informasi yang di terima untuk membuat keputusan yang lebih matang. UNESCO (dalam Naufal,2021) menyatakan literasi merupakan kemampuan dalam mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi, menghitung dan menggunakan bahan cetak serta tulisan dalam kaitannya dengan berbagai pencapaian  tujuan dalam mengembangkan pengetahuan serta potensi mereka, dan untuk berpartispasi secara penuh dalam komunitas mereka serta masyarakat.

Selain itu, Komdigi menyatakan indeks literasi digital masyarakat indonesia 2022  mengalami kenaikkan yaitu mencapai  3.54 dari skala 1-5, lebih unggul dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya di angka 3.46. Peningkatan indeks tersebut merupakan sebuah pertanda yang cukup positif meskipun proses untuk mencapai masyarakat yang benar-benar mampu berliterasi digital masih membutuhkan upaya lebih lanjut.

Salah satu upaya yang dapat diterapkan adalah dengan menyelengarakan kampanye literasi digital yang mana melibatkan peran pemerintah, media, dan masyarakat  luas. Dengan meningkatkan kemampuan berliterasi digital, masyarakat di harapkan lebih bijak, cerdas dan lebih mampu dalam menyaring informasi, sehingga dapat terhindar dari FOMO dan disinformasi yang tengah melanda era digital saat ini. Langkah ini juga sangat penting untuk menjaga kualitas ruang publik, menjaga proses demokrasi, dan memastikan bahwa informasi yang di terima dan di sebarkan memang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan demikian, masyarakat dapat membuat keputuasan yang lebih matang, mampu berpikir kritis dan tidak mudah terombang-ambing dalam arus informasi yang menyesatkan. (*)

The post Antara FOMO dan Disinformasi: Menguatkan Literasi Digital Masyarakat appeared first on Langgam.id.

Generasi Z atau Gen Z merupakan mereka yang lahir di rentang tahun 1997 hingga 2012, tumbuh diiringi dengan kemajuan digital yang sangat dinamis. Generasi Z tidak hanya memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi saja, melainkan menjadi tempat untuk mengekspresikan diri, membentuk citra atau identitas diri dan menciptakan hubungan sosial dengan publik luas dari mana saja.

Identitas sosial yang dimaksud merujuk pada cara seseorang melihat dan memahami dirinya dalam kaitan dengan kelompok sosial tertentu seperti komunitas teman sepantaran, budaya, nilai, hingga minat dan bakat. Di era digital ini proses memiliki tanggung jawab baru, yaitu mengarahkan bagaimana mereka mau memperlihatkan dan membentuk identitas diri mereka ke dalam bagian yang mana.

Menurut Traubhaar dan teman-teman dalam Media Now: Understanding Media, Culture and technology (2012), media tidak hanya digunakan dan berfungsi untuk menyampaikan pesan dan informasi, melainkan juga untuk membentuk perspektif, pandangan, dan pola pikir masyarakat terhadap dunia dan dirinya sendiri. Media sosial sangat berperan penting dalam menciptakan identitas diri di dunia maya ini.

Penampilan identitas atau citra diri saat sekarang ini oleh Generasi Z dilakukan secara daring. Penampilan identitas diri ini beragam, seperti memperlihatkan gaya hidup, kepribadian, nilai, dan tren global. Penampilan identitas diri ini berupa dalam bentuk unggahan foto, video, atau caption. Bahkan, terdapat banyak orang yang sampai menggunakan strategi personal branding untuk mengatur kesan seperti apa yang akan diperlihatkan ke publik. Pernyataan sebelumnya sesuai dengan pandangan Erving Goffman dalam The Presentation of Self In Everyday Life (1959), menyatakan bahwa setiap individu akan menampilkan “diri” yang berbeda dengan kehidupan nyata atau panggung. Kini, panggung itulah yang memungkinkan kita untuk mengontrol lebih besar terhadap narasi “diri”.

Namun, pada kenyataanya sesuatu hal bukan hanya mendatangkan manfaat saja, melainkan juga mendatangkan tantangan bagi generasi Z sendiri. Media sosial yang memiliki algoritma sebagai bentuk dari tekanan sosial dan ekspektasi publik dapat membuat Gen Z merasa harus selalu menampilkan identitas diri yang “sempurna”. Kehidupan seperti ini nantinya secara sadar atau tidak akan menciptakan jarak yang jauh antara identitas digital dengan identitas asli mereka di realitasnya. Sudah banyak penelitian yang ada ikut menjelaskan dampak dari kesenjangan identitas digital dengan realitas akan berpengaruh pada kesehatan mental, seperti kecemasan sosial dan ketidakpuasan diri.

Walaupun begitu komunikasi digital juga bermanfaat untuk membuka ruang bagi pembentukan identitas kolektif yang lebih luas lagi. Gen Z akan membentuk komunitas virtual sesuai dengan minat, nilai, tren, atau isu sosial yang mereka minati. Nantinya setelah pembentukan komunitas mereka akan terlibat dalam kampanye digital, aktivisme, dan solidaritas daring yang menggambarkan kepedulian terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, dan kesehatan mental.

Dapat diberi contoh dalam konteks lokal, Gen Z juga akan cenderung untuk mengangkat kembali budaya-budaya lokal dengan menggunakan bantuan media digital. Misalnya saja, banyak sekali anak muda di Sumatera Barat yang menggunakan TikTok, Instagram, X, dan Youtube untuk mempopulerkan budaya minang, mulai dari kuliner seperti rendang, fashion seperti suntiang pengantin, adat minang, hingga bahasa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa media digital dapat menjadi alat yang tepat untuk memperkuat fondasi identitas lokal sekaligus tetap mengikuti arus perkembangan yang ada.

Peran komunikasi digital dalam kehidupan sosial Generasi Z tidak bisa dianggap sepele. Komunikasi digital akan menjadi wadah bagi generasi Z untuk mengadopsi nilai, tren, budaya global sesuai dengan apa yang mereka minati, dan nantinya akan terlihat dari bagaimana mereka membuat atau menampilkan identitas diri mereka di dunia sosial. Dengan tantangan dan peluang yang ada itulah nantinya bagi semua pihak mulai dari orang tua, pendidik, pembuat kebijakan atau pemerintah, hingga media untuk diharuskan paham akan dinamika yang sangat dinamis ini. Literasi digital menjadi kunci agar Generasi Z mampu menciptakan identitas diri yang sehat, produktif, dan tidak terdapat kesenjangan antara identitas diri di media digital dengan dunia nyata.

Angeli Syahputri, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Andalas

The post Peran Komunikasi Digital dalam Identitas Sosial Generasi Z appeared first on Langgam.id.

Langkah ini untuk menindaklanjuti arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Agung berkomitmen untuk lebih dekat dengan masyarakat dan mewujudkan situasi kamtibmas di Kabupaten Solok yang kondusif.

Mantan Kabag Bin Ops Ditlantas Polda Sumbar ini pun memiliki tagline: “Kapolres Solok Badunsak” bersama dukung Solok aman dan kondusif. Tagline ini implementasi slogan kepolisian yakni “Polri untuk Masyarakat”. 

Agar Polri lebih dekat dengan masyarakat itu, Agung membuka layanan pengaduan melalui media sosial miliknya. Segala macam pengaduan, terutama yang menggangu kondusifitas kamtibnas, layanan ini dapat dimanfaatkan masyarakat. 

“Pengaduan yang berhubungan dengan kriminalitas, atau pun gangguan terhadap ketertiban umum. Masyarakat dapat manfaat layanan ini,” ujar Agung kepada langgam.id, Selasa (22/4/2025). 

Agung menjelaskan akun media sosial miliknya yang bisa dimanfaatkan untuk layanan pengaduan mulai dari Instagram, TikTok hingga Facebook. Nama akun-akun resmi media sosialnya yakni Kapolres Solok. 

“Layanan pengaduan media sosial lapor pak kapolres ini siap memberikan pelayanan kepada masyarakat 1×24 jam,” ungkapnya. 

Selain layangan pengaduan media sosial, lanjut Agung, masyarakat juga bisa memanfaatkan call center Polri ke nomor 110 (bebas pulsa). 

“Ini bentuk komitmen saya melayani penuh masyarakat Kabupaten Solok,” kata Agung lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2006 tersebut.

The post Usung Tagline ‘Kapolres Solok Badunsak’, AKBP Agung Buka Aduan Lewat Medsos  appeared first on Langgam.id.

Salah satu contoh platform yang paling sering diasosiasikan dengan slacktivism adalah Change.org, sebuah situs petisi online yang memungkinkan siapa pun untuk menggalang dukungan terhadap berbagai isu sosial, politik, dan lingkungan. Penandatangan petisi di Change.org adalah contoh nyata dari bagaimana orang merasa telah berbuat sesuatu untuk mendukung suatu isu hanya dengan memberikan tanda tangan digital, meski tanpa kontribusi lebih lanjut. Change.org telah menjadi platform populer bagi mereka yang ingin menyuarakan dukungan terhadap berbagai isu, dari hak-hak asasi manusia hingga perlindungan lingkungan. Banyak orang yang terlibat dalam Change.org merasa telah melakukan sesuatu yang signifikan hanya dengan menandatangani petisi, meskipun tindakan ini mungkin tidak berdampak langsung pada penyelesaian masalah.

Slacktivism membuat seseorang merasa telah berbuat banyak melalui partisipasi digital. Dalam petisi online di Change.org, penandatangan adalah orang-orang yang merasa peduli terhadap suatu permasalahan atau isu tertentu dan kemudian merasa telah membantu dan berbuat sesuatu setelah menandatangani petisi tersebut. Namun, sering kali, partisipasi ini berhenti di situ, tanpa dilanjutkan dengan aksi nyata lainnya seperti advokasi publik atau tindakan nyata untuk mendorong perubahan kebijakan.

Banyak anak muda saat ini cenderung tidak mengikuti isu-isu publik dan lebih memilih untuk mengonsumsi informasi yang bersifat hiburan. Ketertarikan mereka yang lebih tinggi terhadap konten hiburan ini seringkali mengalihkan perhatian dari masalah sosial yang lebih serius, sehingga mengurangi partisipasi mereka dalam aktivisme digital. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa penandatangan petisi online tetap memiliki dampak, walaupun mungkin tidak secara langsung. Penelitian menunjukkan bahwa tandatangan petisi online ini bisa membangkitkan kesadaran publik dan memberikan tekanan politik pada pembuat kebijakan, terutama ketika petisi tersebut berhasil menarik perhatian media atau memperoleh dukungan dalam jumlah besar.

Salah satu contoh terbaru yang sangat relevan adalah kasus Afif Maulana pada tahun 2023. Afif Maulana adalah seorang pemuda yang menjadi korban dalam kasus tawuran di Kota Padang. Setelah terjadinya insiden yang merenggut nyawanya, muncul petisi di Change.org yang menuntut keadilan untuk Afif. Petisi ini dengan cepat memperoleh ribuan tanda tangan, menarik perhatian media lokal dan menekan pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut.

Kasus ini menunjukkan bagaimana petisi online dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong perubahan. Setelah petisi ini menjadi viral, berbagai kelompok masyarakat ikut menyuarakan keprihatinan mereka di media sosial dan media massa. Hasilnya, pihak kepolisian melakukan investigasi yang lebih mendalam dan mengungkapkan komitmen untuk mencegah tawuran serupa di masa depan. Kasus Afif Maulana menegaskan bahwa slacktivism, meski sering dikritik, tetap memiliki potensi untuk membawa dampak nyata, terutama ketika didukung oleh perhatian media dan partisipasi publik yang masif.

Kedua contoh di atas menunjukkan bagaimana Change.org mampu memobilisasi massa untuk berpartisipasi dalam bentuk dukungan digital. Namun, pada kenyataannya, aksi lanjutan atau tindak nyata dari pihak-pihak yang berwenang sering kali tetap diperlukan untuk menghasilkan perubahan yang substansial.

Slacktivism sering dikritik karena dinilai hanya menawarkan bentuk dukungan yang dangkal. Namun, meskipun partisipasi ini tampak minim usaha, beberapa petisi di Change.org telah berhasil membawa perubahan, meskipun tidak selalu secara instan atau dalam skala besar. Contohnya adalah beberapa petisi yang telah memaksa perusahaan atau instansi pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan mereka setelah adanya tekanan dari publik.

Dalam beberapa kasus, Change.org berperan penting dalam mengangkat isu-isu yang selama ini terabaikan. Petisi yang mendapatkan banyak dukungan sering kali menjadi perhatian media dan dapat mempengaruhi opini publik. Petisi-petisi ini mampu mendorong diskusi lebih luas di masyarakat, meskipun perubahan kebijakan yang diharapkan mungkin membutuhkan waktu dan aksi lanjutan dari masyarakat sipil. Kritik utama terhadap slacktivism adalah bahwa bentuk aktivisme ini sering kali menghilangkan kebutuhan untuk terlibat lebih jauh dalam aksi nyata. Orang merasa sudah cukup membantu hanya dengan menandatangani petisi atau membagikan tautan di media sosial, tanpa merasa perlu untuk melakukan lebih banyak lagi.

Namun, slacktivism tidak selalu harus dipandang negatif. Petisi di Change.org bisa menjadi langkah awal bagi seseorang untuk mulai peduli terhadap suatu isu. Menurut sebuah studi oleh Pew Research Center (2021), sekitar 50% pengguna media sosial yang menandatangani petisi online melaporkan bahwa mereka merasa lebih terlibat dalam isu-isu sosial setelah melakukan tindakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa partisipasi digital dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong individu untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Kesadaran yang ditumbuhkan melalui partisipasi digital ini dapat menjadi titik awal bagi mereka untuk mengambil tindakan lebih lanjut, seperti bergabung dengan gerakan advokasi atau berpartisipasi dalam kampanye nyata.

Media sosial sering digunakan untuk mendukung berbagai bentuk keterlibatan, baik online maupun offline, sebagai bagian dari “repertoar keterlibatan” yang saling terhubung. Dengan kata lain, media sosial berfungsi untuk membagikan informasi mengenai aksi dan kampanye offline, sehingga platform digital ini menjadi alat yang efektif dalam memfasilitasi aksi nyata. Oleh karena itu, aksi online di platform seperti Change.org tidak seharusnya berdiri sendiri; aksi tersebut harus diikuti dengan tindakan nyata di dunia offline untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada. Kombinasi antara aksi online dan offline dapat menciptakan perubahan yang lebih efektif dan meningkatkan peluang untuk mendorong kebijakan serta perubahan sosial yang diinginkan. (*)

Yayuk Lestari, S.Sos, MA, merupakan Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas

The post Slacktivism: Aktivisme Digital yang Berhenti di Layar appeared first on Langgam.id.