Koordinator BEMSI Sumbar Kahfi Harahap menilai sejumlah pengadaan yang direncanakan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menimbulkan pertanyaan mengenai sensitivitas pemerintah terhadap kondisi masyarakat saat ini.

Baca: Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Baca : Anggaran Miliaran Rupiah Memoles Rumah Dinas Pejabat Sumbar

Menurut Kahfi, besarnya nilai anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah kegiatan renovasi dan pemeliharaan fasilitas pemerintahan terlihat kontras dengan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat di lapangan.

“Anggaran tersebut merupakan anggaran yang begitu fantastis. Sementara masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu muncul pertanyaan mengapa anggaran tersebut justru digunakan untuk renovasi yang menurut kami belum tentu menjadi kebutuhan paling mendesak,” kata Kahfi, Rabu (10/6/2026)

Baca : Renovasi Rumah Dinas Vasko, Rp100 Juta untuk Kolam Ikan dan Gazebo
Baca : Pemprov Anggarkan Rp400 Juta Lebih untuk Renovasi Rumah Dinas Gubernur

Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih cermat dalam menentukan skala prioritas penggunaan APBD. Menurut dia, masih banyak sektor yang membutuhkan perhatian lebih besar dibandingkan pengeluaran yang berkaitan dengan fasilitas pemerintahan.

Kahfi mencontohkan proses pemulihan pascabencana yang hingga kini masih berlangsung di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Selain itu, sektor pendidikan juga dinilai masih menyimpan berbagai persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Baca : Pemprov Gelontorkan Anggaran Rp3,7 M untuk Jasa Keamanan Kantor Gubernur

“Kenapa anggaran itu tidak direalisasikan untuk kebutuhan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat? Misalnya membantu percepatan pemulihan daerah yang terdampak bencana atau memperkuat sektor pendidikan. Kita masih melihat ada daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah,” ujarnya.

Menurut Kahfi, perhatian pemerintah terhadap pendidikan tidak boleh hanya terfokus pada jenjang yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Meskipun secara administratif SMA dan sederajat berada di bawah kewenangan provinsi, pemerintah daerah tetap perlu menunjukkan keberpihakan terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Baca: Pengadaan Barang Mentereng di Rumah Dinas Gubernur Mahyeldi, dari Macbook Pro – Mesin Kopi
Baca: Anggaran Renovasi Rumah Dinas Sekda Sumbar Capai Rp800 Juta Lebih

“Kita masih melihat sekolah-sekolah di daerah yang tertinggal menghadapi berbagai keterbatasan. Karena itu publik tentu bertanya mengapa anggaran yang besar tidak lebih diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” katanya.

Kahfi juga mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang sedang didorong pemerintah pusat. Menurut dia, semangat efisiensi seharusnya tercermin dalam penentuan prioritas belanja daerah.

“Selama ini pemerintah berbicara mengenai efisiensi anggaran. Banyak program dan kegiatan yang dikurangi dengan alasan efisiensi. Tetapi ketika muncul anggaran renovasi dan pemeliharaan dengan nilai yang besar, masyarakat tentu mempertanyakan konsistensinya,” ujar Kahfi.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Dalam situasi seperti sekarang, masyarakat berharap anggaran lebih banyak diarahkan pada program-program yang pro terhadap kepentingan masyarakat, bukan pada hal-hal yang menimbulkan kesan lebih berorientasi pada fasilitas pemerintahan,” katanya.

Kahfi juga menyoroti kondisi pemulihan pascabencana yang menurutnya masih belum sepenuhnya tuntas. Ia mengatakan masih banyak masyarakat yang menunggu penyelesaian berbagai persoalan akibat bencana yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat masyarakat semakin sensitif terhadap berbagai pengeluaran pemerintah yang dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan mendesak warga.

“Karena itu pemerintah perlu menunjukkan kepada publik bahwa prioritas utama mereka tetap berada pada kebutuhan masyarakat. Di tengah kondisi seperti sekarang, kecepatan pemulihan pascabencana dan peningkatan pelayanan publik seharusnya menjadi perhatian utama,” jelas Kahfi. 

Pemerintah provinsi menyiapkan anggaran Rp470 juta untuk perbaikan dan renovasi di rumah dinas Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi. Rinciannya pengecatan rumah dinas gubernur senilai Rp200 juta, perbaikan drainase di belakang rumah dinas Rp170 juta dan pemeliharaan rumah dinas gubernur Rp200 juta.

Sementara itu, di rumah dinas Wakil Gubernur Vasko pemprov mengajukan anggaran renovasi pagar belakang rumah temu senilai Rp165 juta, pemeliharaan rumah temu Rp105 juta, pemeliharaan rumah dinas wakil gubernur Rp137 juta, pemeliharaan taman rumah dinas wakil gubernur Rp80 juta. Serta renovasi ruang kerja wakil gubernur Rp169 juta.

The post BEMSI Sumbar Soroti Anggaran Renovasi Rumah Dinas Mahyeldi-Vasko appeared first on Langgam.id.

Demikian ditulis sejarawan Indonesia, mendiang Profesor Mestika Zed, ketika beliau dengan rendah hati, memberi “kata pengantar” untuk buku saya berjudul “Tambiluak, Tentang PDRI dan Peristiwa Situjuah“. Buku ini dicetak Citra Budaya Indonesia tahun 2008 (ISBN 9789793458175), dan digitalisasi Unversitas Michigan, Amerika Serikat, sejak 13 Juli 2010.

Hampir dua dasawarsa berlalu, pernyataan Profesor Mestika Zed, masih relevan. Memang tidak  banyak politisi di negeri ini yang menaruh minat terhadap sejarah. Khusus di Sumatera Barat, sejak tahun 2000-an ke atas, politisi  yang menaruh minat terhadap sejarah dapat dibilang jari. Selain Fadli Zon yang kini menteri, ada nama  Gamawan Fauzi, Irman Gusman, sejumlah kepala daerah/wakil kepala daerah, dan beberapa pimpinan/anggota DPRD, baik yang sudah mantan, maupun yang masih aktif.

Namun, pekan lalu, saat menghadiri peresmian SMP Islam Darul Hakim yang didirikan Hakim Agung Dr Irfan Fachrudin di Jorong Bumbuang, Situjuah Batua, Limapuluh Kota, saya cukup terkejut, sekaligus angkat topi. Ternyata, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, menaruh minat tinggi terhadap sejarah. Saya tahu, Mahyeldi adalah Ketua Forum Bela Negara dan Ketua DHD 45. Namun, saya mengira, perhatian Buya untuk sejarah, cuma tercurah buat sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama PDRI semata.

Bahkan, harus jujur saya katakan, ekspektasi saya lebih rendah. Saya kira, jabatan Ketua Forum Bela Negara dan Ketua DHD 45 Sumatera Barat yang diemban Mahyeldi, lebih karena faktor beliau gubernur dua periode. Rupanya, perkiraan saya meleset. Mahyeldi, meminjam pernyataan Profesor Mestika Zed dalam “kata pengantar” buku saya, sudah meniru jejak langkah para politisi dari generasi “the founding fathers” yang memiliki apresiasi sejarah amat intens.

Walau dalam pidatonya, Mahyeldi belum sepenuhnya menjadikan sejarah sebagai rujukan dan sekaligus “amuninsi” untuk mengkritisi realitas yang sedang berlangsung. Namun, saat berpidato dalam peresmian SMP Islam Darul Hakim, Mahyeldi boleh dibilang gubernur pembaca sejarah dan menguasai sejarah. Awalnya, Mahyeldi bercerita soal menhir Maek, saksi sejarah peradaban tua dunia yang terhampar di Bukit Barisan, Limapuluh Kota. 

Tak hanya menhir Maek, Mahyeldi juga menyebut soal Gua Lida Ajer di Nagari Tungkar, Kecamatan Situjuah Limo Nagari.  Oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon kepada saya pernah disampaikan, bahwa Goa Lida Ajer dan fosil gigi manusia purba yang ditemukan Eugene Dubois di gua tersebut, merupakan salah satu bukti Indonesia poros peradaban dunia. Apalagi, sampai hari ini, belum ada ahli membantah, fosil gigi di Lida Ajer adalah fosil gigi manusia purba tertua di Asean,  bahkan di Asia Pasifik.

Kemudian, Mahyeldi menyinggung situs menhir di Kabupaten Tanan Datar. Buya Mahyeldi mengaku tertarik dengan bukti-bukti pra-sejarah tersebut karena menjadi pembicaraan perantau Minang di Malaysia, terutama Tan Sri  Rais Yatim atau lebih tepatnya Tan Sri Dato’ Seri Utama Rais bin Yatim. Karena itu, menurut Mahyeldi, pada Oktober 2026 nanti, akan ada ahli sejarah dari Australia, yang melihat segala sesuatu dari menhir, terutama menhir Maek.

Mahyeldi juga menyebut, sudah banyak tulisan tentang kekayaan sejarah yang dimiliki Sumbar. Ini menunjukkan masyarakat  Sumbar sudah berbudaya sejak ribuan tahun lalu. Apalagi, kata Mahyeldi, ada satu dokumen dalam taurat berbicara tentang ophir. “Ophir itu emas. Ada yang menyatakan, emas Sulaiman itu dari ophir. Kata Tengku Zulkarnain, ophir diperkirakan di dua tempat. Salah satunya, ophir di Pasaman, Kecamatan Gunung Beremas,” ujar Buya.

Saya pikir, Mahyeldi berbicara sejarah hanya sampai di sini saja. Ternyata, tidak. Gubernur bekas garin masjid ini, menukilkan pula sejarah beberapa personel ternama di Asia Tenggara yang berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat. ” Bahkan, Raja di Negeri Sembilan, didatangkan dari Minangkabau. Limapuluh Kota. Siapa yang menciptakan lagu Singapura? Siapa yang menciptakan ibukota Filipina, Manila? Itu orang Minangkabau,” tukuknya.

Tidak lupa pula, Mahyeldi bercerita  hebatnya Ibrahim Datuk Tan Malaka, satu-satunya pahlawan nasional dari Limapuluh Kota, Bapak Republik Indonesia yang punya 23 nama. Berpindah dari satu negara ke  negara lain. “Kalau bukan karena kecerdasan, kepintaran, dan jaringan, itu tak akan bisa dilakukan. Satu-satunya warga asal Sumbar, asal Limapuluh Kota, memimpin di Asia Tenggara adalah Tan Malaka,” ujar Mahyeldi.

Pada bagian lain pidatonya, Mahyeldi  menceritakan pahlawan nasional Rahma El-Yunusiyah dan Diniyah Puteri-nya yang menginspirasi sampai ke Kairo, Mesir.  Yang kisah hidupnya ditulis wartawan senior Khairul Jasmi dengan sangat ciamik. Diceritakan pula oleh Buya Mahyeldi tentang Bagindo Dahlan Abdullah, dari guru di Pariaman, jadi Duta Besar di Iran. Kemudian, Buya Mahyeldi menyebut, dibalik kehebatan Pancasila dan pembukaan UUD 1945, ada peran besar tokoh-tokoh asal Sumbar.

Walau menurut Mahyeldi, penduduk sumbar hanya 2,3 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Tapi persentase pejuang dan pahlawan bangsa dari Sumbar, lebih banyak dari provinsi lain. “Empat orang pendiri bangsa ini, tiga dari sumbar. Satu dari dua  proklamator banga berasal, dari Sumbar. PDRi yang ada di Sumbar, perjalanannya dari Bukittinggi dan Limapuluh Kota sampai ke Solok Selatan, penyambung nyawa NKRI. Tak ada PDRI. Tak ada Indonesia,” kata Mahyeldi.

Buya menyebut, kiprah tokoh Minang di pentas sejarah, banyak ditulis wartawan senior Hasril Chaniago. Dengan menyimak beberapa kiprah personel asal Minangkabau dan tokoh bangsa asal Sumatera Barat, Mahyeldi meyakini, kemajuan peradaban sangat menentukan sebuah bangsa. Makanya, menurut Mahyeldi, tidaklah mengherankan, peradaban Minangkabau yang unggul itu, telah mengirimkan orang-orang terbaik yang punya wawasan kebangsaan, kebumiaan, keindonesiaan dan internasional.

Tapi yang menarik, seperti halnya Profesor Mestika Zed dan banyak akademisi di negeri ini, Buya Mahyeldi yakin, tak ada pemberontakan dari Sumbar. Tapi, diakui Mahyeldi, tokoh-tokoh berdarah Sumbar, memang  kritis. Belakangan, ada Feri Amsari, Ferry Irwandi, Dino Pati Djalal,  dan Djohermansyah Djohan yang berpengalaman di pemerintahan. Mereka memberi masukan. Karena yang mendirikan bangsa ini mayoritas orang Minang, maka Sumbar tentu harus tetap berikan yang terbaik untuk NKRI. 

“Walaupun bagaimana suhunya dari pusat sana. Saya merasakan, bagaimana suhunya itu. Kadang turun, kadang tinggi. Kini agak tinggi. Sebelumnya dingin bana. Tapi, bagaimana pun kondisinya, kita Sumbar tetap berikan kontribusi terbaik untuk bangsa ini. Karena kita pejuang, pendiri, proklamator, dan penyelamat republik ini. Di dalam generasi kita, mengalir darah pejuang, pendiri bangsa, dan mengalir darah penyelamat bangsa,” ulas Mahyeldi.

Tentu saja, tidak semua pidato Mahyeldi Ansharullah, saya kutip untuk tulisan ini. Tapi pendek kata, saya yang bukan pemilih Buya Mahyeldi di periode keduanya, melihat, Gubernur Sumbar berjanggut lebat serupa diplomat jenaka Inyiak Agus Salim ini, sungguh-sungguh menaruh perhatian terhadap sejarah. Meski tidak terdidik di bidang sejarah, tapi sebagai bagian kecil dari masyarakat sejarah Sumatera Barat, saya sungguh angkat topi untuk hal ini.

Tentu saja, sejarah-sejarah masa lalu itu tidak untuk “diberhalakan”. Tapi ketika Gubernur Mahyeldi membaca dan meraba sejarah, besar sekali harapan, program dan kegiatan strategis Pemprov Sumbar ke depan, berpihak pada kebudayaan. Tentu saja, sejarah masa lalu,  tidak sekedar untuk. “didongengkan”. Tapi mesti dijadikan pelajaran dan pengalaman. Sehingga dengan mempelajari sejarah, perjuangan ke depan, tidak kehilangan elan vitalnya. Karena historia vitae magistra: sejarah adalah guru! (***)

M. Fajar Rillah Vesky dikenal sabagai penulis yang kini menjabat Anggota  DPRD Limapuluh Kota

The post Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Pembaca Sejarah appeared first on Langgam.id.

Pohon Andalas memiliki makna khusus bagi masyarakat Minangkabau. Selain bernilai ekologis, pohon yang menjadi identitas Sumbar sekaligus simbol Unand itu juga menyimpan nilai historis dan filosofis yang kuat.

Kegiatan penanaman pohon tersebut turut dihadiri Rektor Unand Efa Yonnedi, Komisaris Utama PT Hutama Karya Denny Abdi, serta Direktur Human Capital dan Legal PT Hutama Karya Muhammad Fauzan.

Di sela kegiatan, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menegaskan bahwa penanaman pohon tidak boleh dimaknai sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan masa depan generasi mendatang.

“Hari ini kita bersama Ibu Biantiningsih Djiwandono dan Ibu Maryani Djojohadikusumo menanam pohon Andalas. Menanam pohon Andalas berarti menanam harapan, menjaga warisan, merawat alam, dan mewariskan kehidupan bagi generasi yang akan datang,” ujar Mahyeldi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, Pohon Andalas merupakan simbol keterhubungan antara manusia, alam, dan ilmu pengetahuan. Karena itu, keberadaannya perlu terus dijaga sebagai bagian dari identitas daerah sekaligus sarana edukasi lingkungan.

Mahyeldi juga mengapresiasi Unand yang dinilai konsisten mempertahankan kawasan hijau kampus sebagai ruang ekologis yang bermanfaat bagi lingkungan serta menjadi laboratorium pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat.

“Kawasan hijau yang dimiliki Universitas Andalas merupakan aset yang sangat berharga. Kita berharap kawasan ini terus dijaga dan dikembangkan sebagai percontohan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan gerakan penghijauan tidak ditentukan oleh jumlah bibit yang ditanam, melainkan komitmen dalam merawat pohon hingga tumbuh dan memberikan manfaat nyata.

“Saya minta pohon yang ditanam tidak hanya ditanam, tetapi juga dirawat dengan baik. Jangan sampai berhenti pada kegiatan simbolis semata. Yang lebih penting adalah bagaimana pohon itu tumbuh dan memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mahyeldi menekankan bahwa upaya menjaga lingkungan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat. Menurutnya, kesadaran kolektif menjadi kunci menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.

Ia menilai peringatan Dies Natalis ke-70 Unand menjadi pengingat bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menjaga lingkungan hidup sebagai warisan bagi generasi mendatang. (ICA)

The post Tanam Pohon Andalas di Kampus Unand Bareng Kakak Presiden Prabowo, Mahyeldi: Menjaga Warisan dan Merawat Alam! appeared first on Langgam.id.

Dalam laporan yang disampaikan, Walhi Sumbar mengadukan Gubernur Mahyeldi, dinas terkait, hingga Bupati Padang Pariaman John Kenedy Aziz terkait terbitnya izin tambang tersebut. 

Direktur Walhi Sumbar, Tommy Adam mengatakan, Nagari Kasang secara historis merupakan kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana banjir. 

Sementara, menurutnya, lokasi tambang yang mendapat izin berada di lereng curam kawasan hulu perbukitan Nagari Kasang.

“Kasang merupakan daerah langganan banjir. Lokasi tambang yang diizinkan berada di lereng curam di kawasan hulu perbukitan Nagari Kasang,” ujar Tommy, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, izin operasi produksi tambang tersebut diterbitkan sekitar satu bulan setelah bencana ekologis melanda Sumbar pada akhir 2025. Nagari Kasang disebut menjadi salah satu wilayah yang terdampak dalam peristiwa tersebut.

Walhi Sumbar menilai penerbitan izin tambang di kawasan rawan bencana berpotensi memperparah ancaman banjir bagi masyarakat sekitar. 

Kawasan hilir Nagari Kasang yang sebelumnya sempat terendam banjir setinggi sekitar 50 sentimeter disebut berada tepat di bawah lokasi pengambilan batuan andesit.

“Kalau daerah hulu dibuka untuk tambang, maka beberapa korong di Nagari Kasang dipastikan akan mengalami banjir yang lebih parah,” katanya.

Selain menyoroti aspek kebencanaan, Walhi Sumbar juga menemukan dugaan kejanggalan dalam dokumen lingkungan hidup milik perusahaan tambang PT Dayan Bumi, khususnya pada dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Tommy menjelaskan, penyusunan peta bahaya dalam dokumen tersebut diduga tidak memenuhi kaidah perpetaan sebagaimana disyaratkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). 

Peta bahaya yang digunakan disebut bersumber dari data InaRISK dengan skala 1:1.000.000, namun diaplikasikan pada peta berskala 1:15.000.

Menurutnya, penggunaan skala tersebut tidak memungkinkan untuk menggambarkan kondisi detail bahaya dan risiko bencana di kawasan Nagari Kasang.

“Akibatnya, analisis risiko bencana dalam dokumen UKL-UPL tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya di lapangan,” ujarnya.

Walhi Sumbar juga menilai proses penyusunan dokumen lingkungan hidup tersebut tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Sosialisasi disebut hanya dilakukan di kedai-kedai tanpa mekanisme konsultasi yang memadai kepada masyarakat terdampak.

Selain itu, jalur lalu lintas angkutan tambang dan alat berat dinilai tidak dijelaskan secara rinci dalam dokumen lingkungan. Jalan yang digunakan disebut merupakan jalan perkebunan yang kini ditolak dan dipasangi portal oleh masyarakat setempat.

Tommy menyebutkan, masyarakat telah beberapa kali menyampaikan penolakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk melalui surat tertanggal 26 Januari 2026. Namun hingga kini, kata dia, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah.

“Atas dasar itu, Walhi Sumbar bersama masyarakat sipil mendampingi warga Nagari Kasang melaporkan dugaan maladministrasi tersebut ke Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat,” ungkapnya.

Selain ke Ombudsman, laporan dan aspirasi penolakan juga telah disampaikan kepada Dinas ESDM Sumbar, DPRD Kabupaten Padang Pariaman, hingga pemerintah kabupaten. Meski demikian, menurut Walhi, hingga saat ini belum ada kejelasan tindak lanjut dari pihak terkait.

Di sisi lain, masyarakat masih berupaya mempertahankan penolakan terhadap aktivitas tambang dengan menutup akses menuju lokasi. Namun, Walhi menyayangkan adanya upaya pembongkaran portal yang disebut melibatkan warga setempat sehingga memicu gesekan antarwarga.

“Kami menyayangkan adanya upaya membenturkan masyarakat dengan masyarakat lainnya. Karena itu langkah hukum ditempuh agar persoalan ini diselesaikan sesuai aturan,” katanya. (WAN) 

The post Gubernur hingga Bupati Padang Pariaman Diadukan ke Ombudsman, Buntut Izin Tambang Andesit di Kasang  appeared first on Langgam.id.

Suasana haru dan khidmat mengiringi prosesi pelepasan yang turut dihadiri Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumbar, M. Rifki, Rektor UIN Imam Bonjol Padang, serta perwakilan instansi terkait lainnya.

Mahyeldi mengapresiasi kesiapan jajaran Kanwil Kemenhaj Sumbar dalam menyelenggarakan ibadah haji tahun ini. Ia menilai seluruh proses telah dipersiapkan dengan baik, sehingga berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kemenhaj yang telah mempersiapkan seluruh proses dengan baik sehingga berjalan sesuai jadwal,” ujarnya.

Jemaah kloter pertama yang berasal dari Kota Padang telah masuk ke Asrama Haji Tabing dan dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada Jumat (24/4/2026) pukul 01.05 WIB melalui Bandara Internasional Minangkabau. Keberangkatan ini menjadi awal dari proses pemberangkatan jemaah lainnya yang akan dilakukan secara bertahap.

Mahyeldi menegaskan pentingnya pelayanan yang mengedepankan kelompok rentan, terutama jemaah lanjut usia dan perempuan.

Ia meminta seluruh petugas memberikan perhatian khusus kepada jemaah yang membutuhkan pendampingan selama menjalankan ibadah.

“Layanan ramah lansia dan ramah perempuan harus menjadi perhatian utama petugas. Jemaah kita ada yang berusia hingga 85 tahun dan tentu membutuhkan pendampingan,” katanya.

Menurutnya, kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran ibadah haji. Pelayanan yang baik dinilai akan memberikan kenyamanan bagi jemaah selama berada di Tanah Suci.

“Kita berharap petugas memberikan pelayanan terbaik sehingga jemaah dapat beribadah dengan nyaman,” ujarnya.

Selain itu, Mahyeldi juga mengingatkan jemaah untuk menjaga disiplin, kekompakan, dan kebersamaan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Ia menilai sikap saling menjaga antarjemaah menjadi kunci dalam menciptakan suasana yang kondusif.

“Jemaah harus tetap disiplin, kompak, dan saling menjaga. Ini menjadi kunci kelancaran ibadah haji,” katanya.

Pemprov Sumbar juga mencatat adanya berbagai inovasi dalam pelayanan haji tahun ini. Salah satunya adalah penyediaan kanal komunikasi dan pengaduan yang dapat dimanfaatkan jemaah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan maupun kendala selama perjalanan.

“Ini menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Mahyeldi mendoakan seluruh jemaah agar dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat.

“Semoga jemaah menjadi haji yang mabrur dan kembali dengan selamat,” tuturnya.

Pelepasan kloter perdana ini menandai dimulainya operasional penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Padang tahun 2026. Komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan terus diperkuat, terutama bagi jemaah lansia, perempuan, dan mereka yang membutuhkan perhatian khusus, guna memastikan seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan dengan aman dan nyaman. (ICA)

The post Gubernur Sumbar Lepas Kloter Perdana Haji, Layanan Lansia dan Perempuan Jadi Prioritas appeared first on Langgam.id.

Diskusi tersebut muncul saat kunjungan Gubernur Sumbar di redaksi Langgam.id pada Selasa (31/3/2026). Pemicu awalnya adalah mural para Presiden Indonesia di salah satu dinding redaksi Langgam. “Ini wajah-wajah presiden ya? Ini cukup lengkap ya. Ada pak Syafruddin Prawiranegara, ada pak Assaat,” ujar Mahyeldi.

Mural tersebut menampilkan adegan para presiden Indonesia tengah nimbrung di sebuah meja kopi. Mulai dari Presiden Soekarno, Soeharto, Bj Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati yang duduk berjejer. Kemudian juga Mural Syafruddin Prawiranegara presiden saat masa PDRI, lalu Assaat yang merupakan Presiden Republik Indonesia pada masa Republik Indonesia Serikat yang berdiri melingkari meja bersama Presiden VI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden VII Joko Widodo.

“Kalau Pak Prabowo belum ada, karena mural ini dibuat pada 2021,” ujar CEO Langgam.id Andri El Faruqi menyahuti pimbicaraan Mahyeldi.

Dari mural tersebut diskusi melebar sampai ke kekayaan sejarah masa perjuangan di Sumatra Barat yang perlu dikemas menjadi sebuah destinasi histori sebagai daya tarik bagi pariwisata daerah. Andri memisalkan iven peringatan 75 Tahun PDRI pada Januari 2024 lalu yang dihelat oleh Langgam.id mendapat antusias cukup banyak, terutama pada generasi Z.

Pada iven tersebut, 30 orang gen z terpilih dan diikuti sejumlah influencer serta wartawan disebar untuk napak tilas ke tiga lokasi penting selama PDRI, yaitu di Koto Tinggi Kabupaten Limapuluh Kota, Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung, dan ke Bidar Alam di Solok Selatan.

“Dari iven ini tampak antusias terkait wisata sejarah ini cukup menjanjikan. Bahkan yang mendaftar saat itu hampir 300 orang. Ini sangat potensial untuk dikembangkan jika dikemas dengan konsep yang menarik,” katanya.

Menurut Andri, hampir seluruh kabupaten/kota memiliki peristiwa penting selama masa perjuangan dengan berbagai tokoh-tokoh pejuang yang lahir di sana. 

Citra Tanah Kelahiran Para Pejuang

Kekayaan sejarah ini harus menjadi modal besar bagi Sumatra Barat untuk mencitrakan diri sebagai daerahnya para pejuang, mengingat banyaknya para pejuang yang lahir di Sumatra Barat.

“Bahkan ada satu desa yaitu Kota Gadang Kabupaten Agam yang menjadi asal dari tiga pejuang nasional, yaitu Haji Agus Salim, Sutan Sjahrir serta Roehana Kudus. Ini mungkin satu-satunya desa yang memiliki tiga pejuang,” ujar Penasehat Redaksi Langgam.id Hendra Makmur.

Menurutnya, Sumbar harus mulai membangun branding sebagai tanahnya para pejuang dengan memasivkan narasi tersebut. Bahkan, jika perlu dengan membuat tagline selamat datang di ranah kelahiran para pejuang di Bandara Internasional Minangkabau. 

“Ini harus digaungkan untuk mendapatkan persepsi publik bahwa Sumbar adalah tanah kelahiran para pejuang. Pemerintah daerah punya andil besar untuk itu,” katanya.

Diskusi tersebut ditanggapi Gubernur Sumbar Mahyeldi dengan menyiapkan konsep yang tepat untuk mengemas potensi Sumbar sebagai destinasi wisata histori. Seperti dengan menyiapkan paket-paket wisata yang dapat menarik wisatawan ke Sumbar.

Ia memisalkan jika peringatan Hari Bela Negara pada 19 Desember yang berdekatan dengan peringatan peristiwa Situjuah setiap tanggal 14 Januari dapat dikemas dalam satu iven yang berkesinambungan. Dua peristiwa ini yang sangat berperan besar pada masa PDRI 1948.

“Selain sebagai tujuan wisata, konsep ini juga sebagai narasi untuk mewariskan sejarah penting pada masa perjuangan kepada generasi muda,” katanya.

The post Dari Mural Redaksi hingga Suguhan Destinasi Histori Sumbar appeared first on Langgam.id.

Sebagai penggantinya, Ketua Bidang Pemenang Pemilu DPP PSI, Raihan Ariatama ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sementara.

Raihan mengungkapkan, Taufiqur menyatakan mundur dua minggu jelang dimulainya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI yang berlangsung pada Sabtu (311/2026).

“Iya benar, beberapa waktu lalu menyatakan mundur,” kara Raihan, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Raihan, ada suatu alasan pribadi sehingga Taufiqur menyatakan mundur dari Ketua DWP PSI.

“Ada suatu alasan, suatu personal yang tidak bisa diungkap. Tapi keputusannya kita hormati,” kata mantan Ketum PB HMI itu.

“Untuk Plt Ketua DPW PSI Sumbar sekarang saya, dari pada terjadi kekosongan, sampai nanti diumumkan yang baru,” sambung Raihan lagi.

Raihan Ariatama adalah seorang aktivis yang berasal dari Bukittinggi. Dia terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2021–2023 dalam Kongres ke-XXXI HMI di Surabaya. 

Setelah masa jabatannya di HMI berakhir, Raihan terjun ke dunia politik praktis dengan bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kini dia juga menjabat Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI periode 2025–2030.

The post Anak Gubernur Mahyeldi Tinggalkan Kursi Ketua PSI Sumbar, Penggantinya Eks Ketum PB HMI appeared first on Langgam.id.

Jajaran Bapenda Sumbar langsung turun ke lapangan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Jumat (12/12/2025).

Langkah Bapenda Sumbar ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Mahyeldi dan Wagub Vasco yang mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aktif terlibat dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat.

Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, memimpin langsung penyaluran bantuan sebagai bentuk respons cepat terhadap kebutuhan warga terdampak. Bantuan itu berupa sembako dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan masyarakat terdampak bencana.

“Kita dari Bapenda Sumbae ikut membantu menyalurkan bantuan sebanyak 5 kendaraan, berisi Kebutuhan pokok seperti beras, air minum, mie instan serta pakaian dan perlengkapan bayi” kata Syefdinon, didampingi Kasubag TU UPTD PPD di Padang, Defrizal, serta Kasi Penagihan UPTD PPD di Padang, Herry Pratama.

Syefdinon juga menegaskan kesiapan pihaknya untuk kembali menyalurkan bantuan apabila masih terdapat kebutuhan di lapangan.

“Kalau ada kekurangan silahkan di infokan kembali, kami siap untuk menyalurkan lagi.” katanya kepada Camat Junjung Sirih, Neni Amelia dan Plt Wali Nagari Paninggahan, Candra Hermiyas, dan tokoh masyarakat yang menerima bantuan tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menginstruksikan seluruh OPD agar berpartisipasi aktif dalam pendistribusian bantuan ke daerah terdampak bencana.

Menurutnya, memasuki hari ke-17 pascabencana, bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan sehingga diperlukan penguatan distribusi agar tidak menumpuk.

“Bantuan tidak boleh menumpuk, setiap yang masuk harus didistribusikan segera. Seluruh OPD harus ikut membantu pendistribusiannya,” tegas Mahyeldi.

Mahyeldi menjelaskan, sebelumnya distribusi bantuan hanya ditangani OPD teknis seperti Dinas Sosial dan BPBD. Dengan meningkatnya volume bantuan, pola tersebut dinilai tidak lagi relevan.

“Tidak mungkin semuanya kita bebankan kepada Dinsos dan BPBD, mereka juga punya keterbatasan. Itulah alasan kenapa polanya sekarang kita rubah,” ungkap Mahyeldi.

Selain distribusi bantuan, Gubernur Sumbar juga menyoroti pentingnya percepatan validasi data korban di Posko Terpadu Penanggulangan Darurat Bencana Alam Sumbar. Data yang akurat dan lengkap dibutuhkan sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Proses rekapitulasi data terus kita pantau secara berkala. Agar akurasi dan validasinya terjaga,”kata Mahyeldi.

Berdasarkan data sementara hingga Jumat (12/12/2025), tercatat 241 orang meninggal dunia, 93 orang hilang, dan 382 orang luka-luka. Total masyarakat terdampak mencapai 296.307 jiwa.

Kerusakan meliputi 5.421 rumah rusak ringan, 1.132 rusak sedang, dan 1.539 rusak berat, serta terdampaknya lahan pertanian dan perkebunan warga. Melalui gerak cepat Bapenda Sumbar, instruksi Gubernur Sumbar dalam penyaluran bantuan diharapkan semakin optimal dan merata. (**)

The post Gerak Cepat Bapenda Sumbar Jalankan Instruksi Gubernur, Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Solok appeared first on Langgam.id.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi saat menerima kunjungan Prof. Salman dari ITB dalam pertemuan terkait pengabdian masyarakat kampus tersebut di Istana Gubernuran, Jumat (7/11).

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi menegaskan bahwa guru memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam membentuk karakter dan masa depan bangsa.

“Kita menyambut baik program dari ITB ini. Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen mengutamakan pendidikan dan terus mendukung peningkatan kompetensi serta kesejahteraan guru,” ujar Mahyeldi.

Ia berharap, melalui program kolaboratif ini, para guru dapat meningkatkan kualifikasi akademik hingga jenjang pascasarjana (S2), memperluas wawasan, dan membawa semangat baru bagi kemajuan pendidikan di Sumbar.

“Inilah yang kami harapkan. Semua guru, terutama di Kepulauan Mentawai, harus mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang,” tambahnya.

Mahyeldi menekankan bahwa peningkatan kualitas guru adalah kunci utama untuk mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi pendidik di tengah perkembangan era digital.

“Peningkatan SDM tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga gurunya. Saya minta guru-guru di Mentawai benar-benar memanfaatkan kesempatan ini,” pintanya.

“Insyaallah Pemprov siap mendukung upaya peningkatan kompetensi ini. Guru yang berkualitas akan menjadi teladan dan motor perubahan bagi generasi muda,” tutup Mahyeldi.

Sementara itu, Prof. Salman dari ITB menjelaskan bahwa pihaknya memberikan kesempatan bagi guru Matematika, Kimia, dan Fisika di Sumbar untuk melanjutkan studi pascasarjana di ITB. Selain itu, ITB juga akan mengadakan lokakarya peningkatan kompetensi mengajar untuk guru-guru tingkat SMA, SMK, dan SLB.

“Ini pertama kalinya kami adakan di Sumbar, khusus untuk guru bidang sains. Sesuai motto kami, Belajar matematika dengan logika dan cinta, kami ingin guru bisa mengajar dengan pendekatan yang inspiratif,” ujar Salman.

Rencananya, kegiatan tahap awal akan digelar Senin besokdi Tuapejat, Kepulauan Mentawai, dengan melibatkan sekitar 20 guru Matematika, Kimia, dan Fisika dari berbagai sekolah menengah. (*/Yh)

The post ITB Tingkatkan Kompetensi Guru di Mentawai appeared first on Langgam.id.

Mahyeldi tidak berkomentar lebih lanjut saat ditanya terkait Taufiqur Rahman pindah ke PSI. “Itu urusan dia,” ujar Mahyeldi singkat, Rabu (22/10/2025).

Ia juga tidak menjawab saat ditanya, apakah Taufiqur Rahman telah meminta izin terkait langkah politik pindah partai ke PSI.

Taufiq sempat mengikuti jejak ayahnya di PKS dan maju dalam Pemilihan Legislatif 2024 untuk DPRD Sumbar. Namun dalam kontestasi tersebut ia belum berhasil meraih cukup suara.

PSI menunjuk Taufiqur Rahman sebagai Plt Ketua DPW PSI Sumbar pada Rabu 15 Oktober 2025 dalam konsolidasi DPP PSI di Jakarta. Pada hari yang sama, Taufiqur Rahman juga mengunggah sebuah foto bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Mantan Ketua DPW PSI Sumbar Sukma Trianda Putra juga membenarkan penunjukan Taufiqur Rahman sebagai Ketua DPW Sumbar. “Iya benar, sekarang tinggal menunggu SK,” ujar Sukma saat dihubungi, Kamis (16/10/2025). 

Sekretaris DPW PKS Sumbar Nosa Eka Nanda mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar banyak terkait penunjukan Taufiqur Rahmat sebagai anggota PSI bahkan menjadi Ketua DPW Sumbar. “Saat ini kami masih menunggu informasi resmi dari Taufiq terkait gabung dengan PSI,” ujar Nosa, Kamis (16/10/2025).

Ia mengatakan DPW saat ini masih menelusuri keanggotaan Taufiqur Rahman sebagai kader PKS. Pihaknya masih menunggu informasi resmi untuk menentukan sikap atas status keanggotaan Taufiqur Rahman.

Nosa menjelaskan, jika Taufiqur Rahman terkonfirmasi sebagai anggota PSI maka secara otomatis akan resmi keluar dari keanggotaan partai PKS.

Nosa menambahkan, DPW PKS sudah mencoba komunikasi dengan Taufiq, namun belum ada jawaban. “Status Taufiq masih punya KTA. Sekarang kita sedang kroscek apakah yang bersangkutan sudah mengundurkan diri atau tidak,” ujarnya. (fx)

The post Anaknya Gabung PSI, Mahyeldi: Itu Urusan Dia  appeared first on Langgam.id.