Kegiatannya itu diposting di akun Instagram terverifikasinya yaitu @vasco_ruseimy dan @udavasco. Vasco tampak mengenakan pakaian dinas harian berwarna coklat yang biasa digunakan ASN.

Postingan berjudul Apel Pagi Perdana itu sudah ditontong 53 ribuan, 4.146 yang suka dan 133 komentar hingga Selasa (25/2/2025) pukul 10.10 WIB.

Salah seorang yang ikut berkomentar adalah Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Ariotedjo lewat akunnya @ditoariotedjo. Politisi Partai Golkar itu mengaku bangga dengan Vasco.

“Ajibbbbbbbbbbb bangga gw,” tulis Dito.

“Siap Pak Menpora,” balas Vasco. 

Vasco resmi yang baru dilantik Presiden Prabowo sebagai Wakil Gubernur Sumbar, mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama membangun Sumbar. 

“Mari kita ciptakan sinergitas yang positif untuk masyarakat Sumbar,” ujarnya saat apel pagi.

Ia juga mengimbau ASN untuk memberikan masukan atau kritikan terhadap dirinya dan Mahyeldi, untuk kemajuan Sumbar.

“Mohon bapak ibu jangan segan-segan menegur kami. Jangan segan untuk mengkritik kami, seandainya ada hal-hal yang kurang tepat,” ujarnya.

The post Wagub Sumbar Vasco Ruseimy Pimpin Apel Pagi Perdana, Menpora Dito: Bangga Gue appeared first on Langgam.id.

Sementara itu, pada hari yang sama, Society of Indonesia Environtmental Journalists (SIEJ) Simpul Sumbar dan Walhi Sumbar menggelar konferensi pers yang menyatakan pimpinan baru ini punya pekerjaan rumah (PR) besar soal pengelolaan sumber daya alamnya.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumbar, Wengki Putranto menyampaikan beberapa poin terkait pekerjaan rumah ini. Ia menyoroti bagaimana Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumbar yang masuk kategori infrastruktur dan dampaknya pada kerusakan lingkungan. 

PR pertama gubernur baru Sumbar, terang Wengki, yaitu kebijakan pembangunan Sumbar berbasis pada keadilan sosial ekologis dan penghormatan pada masyarakat adat.

Ia mengungkapkan bahwa lebih dari setengah wilayah Sumbar adalah hutan. Jumlahnya sekitar 2.286.883 ha atau setara 54 persen.

“Sehingga, hanya 250 nagari (desa) di Sumatra Barat yang berada di luar kawasan hutan (18,03%), selebihnya sekitar 950 nagari berada didalam dan sekitar kawasan hutan (81,97%),” ujar Wengki dalam keterangan tertulisya.

Ia menyinggung pemerintah yang terus mengusahakan perhutanan sosial yang menghilangkan identitas kepemilikan adat masyarakat. Perhutanan sosial diketahui diberikan pengelolaan izinnya ke masyarakat hanya 35 tahun, dapat diperpanjang atau dikembalikan ke negara.

“Meskipun perhutanan sosial menjadi kebijakan strategis di Provinsi Sumatera Barat, tetapi hutan adat yang diakui hanya pada angka 0,30% dari luas Hutan Sumatra Barat. Kebijakan ini, menjadi alat “eksklusi” masyarakat dari tanah airnya, termasuk secara sistematis menjadi alat “etnosida” bagi masyarakat hukum adat dan komunitas lokal,” bebernya.

Wengki menyebut ini mal-praktik kebijakan dan ini menjadi akar dari beragam konflik.

“Ini PR pertama gubernur baru, memulihkan hak-hak masyarakat adat atas hutan. Lima tahun kedepan, tidak ada lagi izin baru perhutanan sosial di Sumatra Barat, kecuali hutan adat,” ucapnya.

Kedua, kata Wengki, Gubernur Sumbar mesti berani mengkoreksi kebijakan infrasruktur dan energi, terutama yang berbasis PSN (Proyek Strategis Nasional).

“Sebagaimana kita ketahui, PSN Jalan tol proses pengadaan tanahnya menjadi wadah korupsi, proses pembangunannya melahirkan bencana sosial-ekologis. Material dari tambang ilegal yang digunakan untuk pembangunan jalan tol (Padang – Sincincin), telah menghancurkan lingkungan dan memporak-porandakan pemukiman masyarakat,” ujarnya.

“Pada Seksi Pangkalan – Payakumbuh (khusus di Limapuluh Kota), trase jalan tol yang direkomendasikan justru menjadi alat penghancur kawasan inti masyarakat adat (rumah gadang dan seterusnya),” sebutnya.

Wengki juga menyinggung bagaimana proses pembangunan jalan tol Padang-Sicincin juga diduga menggunakan material dari galian c ilegal. Dia mengatakan masyarakat terdampak dari hilangnya ruang sawah, rumah hingga sekolah yang hancur.

Ketiga, kata Wengki, melakukan koreksi kebijakan perhutanan sosial yang memulihkan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat (hutan). Moratorium izin perhutanan sosial kecuali hutan adat.

Keempat, penerapan secara konsisten prinsip FPIC dalam setiap kebijakan pembangunan. Kelima, menerapkan kebijakan energi yang berkeadilan dan transparan.

Wengki  mencontohkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Singkarak yang sudah direkomendasikan gubernur ke pemerintah pusat. Menurut Wengki kondisi tersebut memicu kegaduhan di tingkat tapak.

“Masyarakat adat salingka Danau Singkarak, tiba-tiba dikejutkan, karena Gubernur Sumatra Barat memberikan dukungan terhadap PT Indo Acwa Tenaga Singkarak untuk membangun PSN PLTS Singkarak 50 MW. Sementara, gubernur belum melakukan dialog dengan masyarakat salingka danau singkarak. Prinsip FPIC tidak berjalan sama sekali,” ujarnya.

“PSN PLTS Singkarak memicu traumatik baru bagi masyarakat. Selain karena korban PLTA Singkarak di masa lalu, beban singkarak hari ini cukup berat. Termasuk kategori danau sangat kritis di Indonesia,” sambungnya.

Wengki mengatakan sebelum PLTS Singkarak, dengan pola yang sama, gubernur secara aktif juga mendorong PSN untuk Air Bangis yang menyebabkan protes besar beberapa waktu lalu. 

“Air Bangis ditujukan untuk industri refinery dan petrochemical serta sarana pendukung bagi PT Abaco Pasifik Indonesia pada lahan seluas ± 30.000. Prinsip FPIC juga tidak berjalan di sini. Tidak kurang, 20.000 jiwa terdampak akibat proyek ini. Jika proyek dilanjutkan, maka sekitar 20.000 ha hutan akan dikonversi menjadi kawasan industri. Menjadi ironi, masyarakat adat dan komunitas lokal di eksklusi dan masuk penjara atas nama hutan, namun hutan di eksklusi atas nama investasi,” terangnya.

Keenam, kata Wengki, PR Gubernur Sumbar yang baru yaitu pemulihan kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Sebagaimana kita ketahui, wilayah pesisir kita telah terdegradasi akibat perluasan tambak udang (legal dan ilegal), sebagian besar hutan mangrove dikonversi untuk tambak udang, termasuk untuk kebun sawit,” tuturnya. 

Ia mengatakan bahwa dalam data resmi DLH Sumbar disebut, baku mutu air laut dan sungai di Padang Pariaman, bahkan telah terlampaui akibat limbah tambak udang. Beberapa waktu lalu, kolam bekas tambak udang, telah menjadi alat pembunuh anak kecil sekitar lokasi tambak.

“Tak kalah serius, cemaran sampah plastik di laut dan pesisir, menjadi urgent untuk segera diatasi. Selain mencemari lingkungan dan merugikan nelayan, juga merusak dunia pariwisata Sumbar,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Wengki, pembuatan peta jalan pemulihan hak ulayat untuk mengurai konflik yang menumpuk di Agam, Pasaman Barat hingga Darmasraya terkait perizinan perusahaan sawit. 

“Situasi saat ini HGU-HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan monokultur sebagian sudah dan akan berakhir, kita tahu bahwa lokasi yang ini dibebani perkebunan seluruhnya tanah ulayat, dan itu pada zaman orde baru di akhir tahun 80-an sampai 2000-an investasi besar. Sejak mereka hadir justru menghadirkan konflik, sebagian besar dari skema investasi akan berakhir hgu,” katanya. 

Ia berharap adanya peta jalan ini dapat mengurai konflik yang sudah terjadi bertahun-tahun di  Damasraya, Agam, Solok Selatan, Pasaman dan Pasaman Barat hingga Mentawai.

PR selanjutnya yaitu menyelesaikan akar bencana ekologis. Tiap tahun, terang Wengki, bencana banjir dan longsor (bencana ekologis) selalu terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Sumbar.

“Akumulasi krisis ekologis, akibat ketidakadilan dan salahnya sistem pengurusan alam, telah menghancurkan pranata kehidupan masyarakat,” ujar.

Menurut Wengki, akar bencana tersebut pertama, investasi dan pembangunan tidak berbasis pada aspek mitigasi bencana. Seperti tambang galian C Kawasan Air Dingin, Solok. Lokasi tambang berada pada kawasan sesar semangko, yang legal juga tidak patuh pada ketentuan lingkungan. Contoh berikutnya, pembangunan pada kawasan lembah anai.

“Untuk urusan ini, perlu satu upaya konkret audit lingkungan hidup secara utuh dan menyeluruh,” katanya.

Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Rifai turut menambahkan daftar pekerjaan rumah untuk Gubernur Sumbar. Ia mengatakan jika pemerintah menambah perizinan kehutanan maka pemerintah menambah jumlah konflik itu sendiri.

Selain itu, ia mengatakan jika Mahyeldi dan Vasko tidak ingin menambah konflik masyarakat, maka jangan ditambah lagi perizinan perusahaan kayu di Sumbar.

Selanjutnya, ia mengungkapkan Gubernur Sumbar jangan sampai menjadi perwakilan kepentingan Jakarta. Sebab menurutnya Gubernur Sumbar dipilih untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan lingkungan dan masyarakat Sumatra Barat. 

Jaka HB selaku koordinator SIEJ Simpul Sumbar mengatakan kerja-kerja jurnalis mengawasi kebijakan-kebijakan lingkungan semakin kompleks. Sebab beberapa waktu lalu presiden mengucapkan pernyataan mendukung sawit dan jangan takut deforestasi. “Hal tersebut harus jadi alarm untuk kita semua,” katanya.

Beberapa hasil liputan anggota SIEJ terkait lingkungan hidup dari pesisir, hutan, konflik agraria hingga soal isu energi menjadi masalah yang sudah ada di depan mata.

“Pada tahun 2016 sampai 2011 ada 15 ribu hektare hutan per tahun hilang di Sumatra Barat, setengah dari garis pantai Sumatra Barat mengalami abrasi, dan seperti yang disampaikan Walhi mangrove di Sumbar juga tergolong kritis,” ujarnya.

Berikut 10 PR untuk Gubernur Sumbar yang baru:

1. Kebijakan pembangunan Sumbar berbasis pada keadilan sosial ekologis dan penghormatan pada masyarakat adat.

2. Gubernur Sumatra Barat mesti berani mengkoreksi kebijakan Infrasruktur dan Energi, terutama yang berbasis PSN.  

3. Melakukan koreksi kebijakan perhutanan sosial yang memulihkan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat (hutan). Moratorium izin perhutanan sosial kecuali hutan adat.

4. Penerapan secara konsisten prinsip FPIC (Free Prior Informed Consent) dalam setiap kebijakan pembangunan. FPIC adalah proses untuk memastikan masyarakat adat dan lokal dapat menjalankan hak-hak fundamental mereka.FPIC juga dikenal dengan sebutan PADIATAPA (Persetujuan Diawal Tanpa Paksaan).

5. Menerapkan kebijakan energi yang berkeadilan dan transparan.

6. Pemulihan kerusakan dan pencemaran wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

7. Menyusun peta jalan pemulihan tanah ulayat sepert eks HGU dan kehutanan, sebagai implementasi dari perda tanah ulayat. 

8. Mengeluarkan izin perkebunan, tambang hingga kehutanan akan memperluas konflik. Jika tidak ingin menambah konflik jangan tambah perisinan di hutan.

9. Bawa kepentingan masyarakat Sumbar, jangan bawa kepentingan pusat ke Sumatra Barat.

10. Penyelesaikan akar bencana ekologis yang berasal dari investasi dan aktivitas ekonomi manusia. (*/yki)

The post Ditetapkan Jadi Gubernur dan Wagub Sumbar, Ini 10 PR Mahyeldi-Vasko Soal Lingkungan appeared first on Langgam.id.

Penetapan itu dilakukan karena tidak ada sengketa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar di Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota KPU Sumbar Divisi Teknis, Ory Sativa Syakban mengatakan penetapan pasangan tersebut sesuai dengan surat keputusan KPU RI Nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025 perihal penetapan Paslon Terpilih Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2024.

Ory Sativa juga menjelaskan hal itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a PKPU 18/2024 tentang rekapitulasi hasil dan penetapan hasil pemilihan.

Penetapan paslon terpilih dilakukan dengan ketentuan apabila tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, dilaksanakan paling lama 3 hari.

Hal itu dilakukan setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota melalui KPU, memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.

“Seperti yang kita ketahui, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar tahun 2024 dipastikan tidak ada gugatan perselisihan hasil pemilihan ke MK,” ujar Ory Sativa melalui keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).

Ovy Sativa kemudian menjelaskan bahwa setelah penetapan paslon terpilih dilakukan, KPU Sumbar akan menyampaikan surat usulan pengesahan dan pengangkatan paslon gubernur dan wakil gubernur Sumbar terpilih kepada pimpinan DPRD Sumbar agar diproses sesuai ketentuan pasal 160 ayat (1) UU Pilkada.

“Aturan tersebut membuat bahwa pengesahan pengangkatan paslon terpilih gubernur dan wakil gubernur Sumbar dilakukan berdasarkan penetapan paslon terpilih oleh KPU Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri,” bebernya.

Sebelumnya, pasangan nomor urut 1, Mahyeldi-Vasco berhasil menang pada Pilkada 2024 dengan meraup 1.757.612 suara sah. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2, Epyardi Asda-Ekos Albar, memperoleh 521.448 suara sah. (Iqbal/yki)

The post Besok, Mahyeldi-Vasko Bakal Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wagub Terpilih Sumbar appeared first on Langgam.id.

Secara keseluruhan, Mahyeldi-Vasko meraih sebanyak 1.757.612 suara sah. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2, Epyardi Asda-Ekos Albar hanya memperoleh 521.448 suara.

“Menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil ini kami tandatangani, meski tanpa kehadiran saksi dari Pasangan Calon nomor urut 2, yang sejak hari pertama rekapitulasi memang tidak hadir,” ujar Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, Minggu (8/12/2024).

Surya menekankan bahwa seluruh proses telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku dalam penyelenggaraan Pilkada.

“Kami memastikan proses ini berlangsung transparan dan akuntabel. Semua tahapan telah diawasi oleh Bawaslu dan pihak-pihak terkait lainnya,” ungkapnya.

Ketidakhadiran saksi Paslon nomor urut 2 tidak memengaruhi legitimasi hasil pemilu. Surya menjelaskan, bahwa undangan telah disampaikan secara resmi, namun keputusan untuk tidak hadir sepenuhnya menjadi hak dari masing-masing pihak.

Berikut hasil rekap suara Pilgub 2024 di 19 kabupaten dan kota di Sumbar

1. Kabupaten Pesisir Selatan

Mahyeldi-Vasko: 150.665 suara.
Epyardi-Ekos: 68.671 suara

2. Kabupaten Solok

Mahyeldi-Vasko: 122.450 suara.
Epyardi-Ekos: 41.982 suara

3. Kabupaten Sijunjung

Mahyeldi-Vasko: 75.192 suara.
Epyardi-Ekos: 29.348 suara

4. Kabupaten Tanah Datar

Mahyeldi-Vasko: 122.214 suara.
Epyardi-Ekos: 39.594 suara

5. Kabupaten Padang Pariaman

Mahyeldi-Vasko: 114.924 suara.
Epyardi-Ekos: 41.046 suara

6. Kabupaten Agam

Mahyeldi-Vasko: 153.704 suara.
Epyardi-Ekos: 32.065 suara

7. Kabupaten Lima Puluh Kota

Mahyeldi-Vasko: 118.329 suara.
Epyardi-Ekos: 34.408 suara

8. Kabupaten Pasaman

Mahyeldi-Vasko: 104.502 suara.
Epyardi-Ekos: 37.275 suara

9. Kabupaten Kepulauan Mentawai

Mahyeldi-Vasko: 29.258 suara.
Epyardi-Ekos: 14.363 suara

10. Kabupaten Dharmasraya

Mahyeldi-Vasko: 68.268 suara.
Epyardi-Ekos: 25.093 suara

11. Kabupaten Solok Selatan

Mahyeldi-Vasko: 63.300 suara.
Epyardi-Ekos: 18.657 suara

12. Kabupaten Pasaman Barat

Mahyeldi-Vasko: 135.686 suara.
Epyardi-Ekos: 44.867suara

13. Kota Padang

Mahyeldi-Vasko: 266.781 suara.
Epyardi-Ekos: 51.599 suara

14. Kota Solok

Mahyeldi-Vasko: 30.689 suara.
Epyardi-Ekos: 6.848 suara

15. Kota Sawahlunto

Mahyeldi-Vasko: 32.783 suara.
Epyardi-Ekos: 5.784 suara

16. Kota Padang Panjang

Mahyeldi-Vasko: 24.556 suara.
Epyardi-Ekos: 4.420 suara

17. Kota Bukittinggi

Mahyeldi-Vasko: 54.074 suara.
Epyardi-Ekos: 6.370 suara

18. Kota Payakumbuh

Mahyeldi-Vasko: 49.130 suara.
Epyardi-Ekos: 11.124 suara

19. Kota Pariaman

Mahyeldi-Vasko: 41.107 suara.
Epyardi-Ekos: 7.844 suara (*/Yh)

The post Hasil Rekap KPU Sumbar: Mahyeldi-Vasko Unggul di Seluruh Kabupaten/Kota appeared first on Langgam.id.

Moderator menanyakan strategi pasangan calon untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba dan melindungi masyarakat dari kejahatan digital serta berkembangnya LGBT.

Mahyeldi menjawab bahwa peningkatan kualitas pendidikan di keluarga menjadi benteng pertama. “Kita perlu memantapkan keluarga yang harmonis dalam program ketahanan keluarga 2025-2030,” ujarnya. Ia menambahkan pentingnya memperkuat kelembagaan di nagari atau desa. “Kerapatan Adat Nagari, Bundo Kanduang, dan Alim Ulama Nagari harus diberdayakan untuk mengawasi dan menjaga masyarakat,” katanya.

Vasco Ruseimy menambahkan bahwa kejahatan digital dan penyalahgunaan narkoba mengancam ketahanan sosial. “Kami akan memberikan perhatian lebih melalui program Gerak Cepat Sumbar Harmonis,” ujarnya. Program ini fokus pada pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat seperti narkoba, tawuran, dan kejahatan digital.

Menanggapi hal tersebut, Epyardi Asda mengklaim bahwa Sumatra Barat berada di peringkat ketiga nasional terkait LGBT. “Sumbar LGBT nomor tiga di Indonesia. Nenek-nenek berjudi, tawuran di mana-mana. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk membina generasi muda saat ini?” tanyanya kepada Mahyeldi.

Ekos Albar menambahkan bahwa kasus narkoba di Sumatra Barat berada di peringkat keenam nasional. “Ini data terakhir dari BNN Sumbar. Keluhan mereka, dukungan dari pemerintah provinsi tidak maksimal,” ujarnya.

Vasco Ruseimy menanggapi pernyataan Epyardi dengan meminta data yang valid. “Sebagai calon pemimpin, jangan ikut menyebarkan berita hoaks kepada masyarakat Sumatra Barat. Data LGBT itu dari mana? Kok bisa tiba-tiba nomor tiga?” tanyanya.

Mahyeldi menambahkan bahwa Kabupaten Solok, yang pernah dipimpin Epyardi, termasuk daerah dengan angka peredaran narkoba yang cukup tinggi. “Ini menjadi pembahasan kita dengan BNN dan lembaga lainnya. Koordinasi antara provinsi dan Kabupaten Solok memang agak lemah,” ujarnya.

Cek Fakta: Benarkah Sumbar Peringkat Ketiga Nasional Terkait LGBT?

Pernyataan Epyardi Asda bahwa Sumatra Barat berada di peringkat ketiga nasional terkait LGBT perlu ditelusuri lebih lanjut. Berdasarkan data yang tersedia, belum ada laporan resmi yang menyatakan Sumatra Barat berada di peringkat ketiga nasional dalam hal jumlah LGBT.

Menurut data Kementerian Kesehatan yang dirilis beberapa waktu lalu, Sumatra Barat berada di posisi kelima dengan jumlah LGBT terbanyak, dengan estimasi sekitar 18 ribu orang. Data ini dikutip oleh Ketua DPRD Sumatra Barat, Supardi, dalam sebuah acara di Bukittinggi pada Mei 2024.

Sementara itu, dr. Armen Ahmad, Konsultan Penyakit Tropik dan Infeksi RSUP M. Djamil Padang, menyatakan bahwa kasus HIV di Sumatra Barat meningkat, dengan sebagian besar penularan melalui hubungan sesama jenis. “Pada 2022, dari 350 kasus HIV di Sumbar, 266 di antaranya terjadi karena hubungan sesama jenis,” ujarnya pada Agustus 2024.

Namun, penting untuk dicatat bahwa data terkait jumlah LGBT seringkali sulit diverifikasi dan bersifat estimasi. Tidak ada berdasarkan penelusuran Langgam.id data resmi yang menyebutkan Sumatra Barat berada di peringkat ketiga nasional terkait LGBT.

Kasus Narkoba di Sumatra Barat

Pernyataan Ekos Albar bahwa Sumatra Barat berada di peringkat keenam nasional terkait kasus narkoba juga perlu ditinjau. Berdasarkan data Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat, kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Pada 2022, Polda Sumbar mengungkap 1.151 kasus penyalahgunaan narkoba dan menangkap 1.518 tersangka. Pada 2021, jumlah kasus yang diungkap adalah 1.044 dengan 1.444 tersangka. Meski terjadi peningkatan, belum ada data resmi yang menempatkan Sumatra Barat di peringkat keenam nasional terkait kasus narkoba.

Kesimpulan

Pernyataan Epyardi Asda bahwa Sumatra Barat menempati peringkat ketiga nasional terkait LGBT tidak didukung data resmi. Informasi yang ada menunjukkan Sumatra Barat berada di posisi kelima berdasarkan estimasi Kementerian Kesehatan.

Demikian pula, klaim Ekos Albar tentang peringkat keenam nasional kasus narkoba di Sumatra Barat belum dapat diverifikasi dengan data resmi yang ada.

Masyarakat diharapkan untuk bijak dalam menyikapi informasi dan menunggu data resmi dari instansi berwenang. Penting bagi para calon pemimpin untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (*/Yh)

Sumber:
https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/1981
https://jurnalsumbar.com/2024/08/sumbar-darurat-lgbt-pemprov-dinilai-gagal-bentengi-moral-masyarakat/

The post Debat Pilgub Sumbar: Apa Benar LGBT di Sumbar Peringkat Ketiga Nasional? appeared first on Langgam.id.

Moderator menyampaikan bahwa hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting di Sumatra Barat sebesar 23,3 persen, lebih tinggi dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20 persen. “Apa program konkret pasangan calon dalam mengurangi angka stunting sesuai target yang ditetapkan dalam RPJPD Sumatra Barat 2025-2045 sebesar 13,5 persen?” tanya moderator.

Mahyeldi menjawab bahwa perlu memperkuat sumber daya manusia di tingkat paling bawah, terutama di puskesmas, untuk melakukan pengawasan dan pengukuran. “Kita perlu membenahi masalah gizi masyarakat melalui program seperti pemberian makanan tambahan dan program makan siang gratis,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan ketersediaan air bersih. “Jika air bersih tidak memadai, program gizi yang baik tidak akan tercapai,” tambahnya.

Mahyeldi menyebut bahwa Kabupaten Solok, yang pernah dipimpin oleh Epyardi Asda, memiliki masalah dalam penyediaan air bersih dan angka stunting yang tinggi dibandingkan daerah lain di Sumatra Barat. Vasco Ruseimy menambahkan bahwa upaya tersebut masuk dalam program unggulan mereka, “Gerak Cepat Sumbar Unggul”, yang fokus pada penurunan stunting dan peningkatan layanan kesehatan.

Menanggapi hal itu, Epyardi Asda membantah pernyataan Mahyeldi. “Terima kasih atas jawabannya, Pak Mahyeldi, yang penuh spekulasi. Mungkin Bapak tidak melihat data. Sebelum saya menjabat, angka stunting di Kabupaten Solok 41,7 persen. Sekarang turun menjadi di bawah 18 persen,” tegasnya. Ia menyebut dirinya dianugerahi oleh Menko PMK sebagai “Orang Tua Terhebat se-Indonesia” dalam penurunan stunting.

Ekos Albar menambahkan bahwa saat menjabat sebagai Wakil Wali Kota Padang, ia berhasil menurunkan angka stunting dan mendapatkan penghargaan serta insentif dari pusat senilai Rp7,5 miliar yang diserahkan oleh BKKBN Provinsi.

Mahyeldi menegaskan bahwa data yang ia sampaikan berdasarkan fakta. “Kita tidak meraba-raba. Data angka stunting dari masing-masing kabupaten dan kota di Sumatra Barat ada di tangan kita,” ujarnya. Ia mengakui penurunan stunting di Kabupaten Solok cukup baik, tetapi angkanya masih tinggi dibandingkan daerah lain. “Ini menjadi catatan bagi kita untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota,” katanya.

Cek Fakta: Benarkah Angka Stunting di Kabupaten Solok Turun Signifikan?

Berdasarkan data yang tersedia, angka prevalensi stunting di Kabupaten Solok pada tahun 2023 mencapai 12,11 persen, menurut aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Angka ini melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok 2021-2026.

Kepala Bapelitbang Kabupaten Solok, Desmalia Ramadanur, mengatakan bahwa berdasarkan survei Kementerian Kesehatan dari 2021 hingga 2023, Kabupaten Solok berhasil mengurangi angka stunting sebanyak 14,7 persen. “Penurunan ini menunjukkan kinerja positif Pemerintah Kabupaten Solok dalam upaya percepatan penurunan stunting,” ujarnya di Padang, Rabu (05/06/2024).

Sebelumnya, angka stunting di Kabupaten Solok berada pada 41,7 persen. Penurunan hingga 12,11 persen menunjukkan kemajuan signifikan dan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah dalam Rapat Evaluasi Tim Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sumatra Barat di Kota Padang, Kamis (20/06/2024), menyebut bahwa prevalensi stunting di Sumatra Barat berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023 turun ke angka 23,6 persen, setelah sebelumnya mencapai 25,2 persen pada tahun 2022.

Mahyeldi menegaskan perlunya strategi baru yang lebih tepat sasaran untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024. “Masalah stunting adalah masalah keluarga. Kita harus menghadirkan keluarga yang sejahtera. Masa depan anak-anak bergantung pada upaya kita hari ini,” katanya.

Kesimpulan

Pernyataan Epyardi Asda bahwa angka stunting di Kabupaten Solok telah turun signifikan dari 41,7 persen menjadi 12,11 persen adalah benar, berdasarkan data dari e-PPGBM dan pernyataan Kepala Bapelitbang Kabupaten Solok. Penurunan ini menunjukkan kinerja positif dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah tersebut.

Sementara itu, Mahyeldi mengakui bahwa penurunan stunting di Kabupaten Solok cukup baik, namun menekankan bahwa angkanya masih tinggi dibandingkan beberapa daerah lain di Sumatra Barat. Ia mengajak semua pihak untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota guna mencapai target penurunan stunting sesuai RPJPD Sumatra Barat 2025-2045 sebesar 13,5 persen.

Sumber:

• Rapat Evaluasi Penurunan Stunting Sumbar, Gubernur Mahyeldi Sebut Perlu Strategi Baru yang Lebih Tepat.
• Prevalensi Stunting di Kabupaten Solok pada 2023 Capai 12,11 Persen.

The post Epyardi dan Mahyeldi Debat Soal Angka Stunting di Kabupaten Solok, Bagaimana Faktanya? appeared first on Langgam.id.

Penetapan nomor urut tersebut diumumkan dalam Rapat Pleno Terbuka yang digelar oleh KPU Sumbar di Hotel Pangeran Beach, Padang, Senin (23/9/2024).

Mahyeldi-Vasko akan bertarung melawan pasangan nomor urut 02, Epyardi Asda dan Ekos Albar, dalam kontestasi politik ini. Dalam sambutannya, pasangan ini berharap Pilkada Sumbar 2024 ini bisa berlangsung tanpa dendam.

Dalam pidatonya, Mahyeldi, yang merupakan calon gubernur nomor urut 01, menekankan pentingnya menjaga suasana Pilkada yang damai. Ia menyebut bahwa Pilkada seharusnya menjadi ajang “badunsanak” (persaudaraan).

“Kalau tidak ada Pak Epy, tak ada acara kita pada hari ini. Di kubu sebelah sana (Epyardi-Ekos) banyak juga yang saya kenal. Jadi, sebenarnya agenda Pilkada ini adalah agenda ‘badunsanak’,” ujar Mahyeldi.

Ia juga menyampaikan rasa syukur atas nomor urut yang diperolehnya. “Alhamdulillah, kami bisa memperoleh nomor 01. Karena sepengetahuan kami, yang juara itu yang nomor satu, tidak ada duanya. Mari sama-sama kita sukseskan Pilkada Sumatra Barat kali ini, dan kita laksanakan dengan aman, sukses, serta riang gembira,” katanya.

Baca juga: Pilgub Sumbar 2024: Dapatkan Nomor Urut 01, Mahyeldi-Vasko Tawarkan Visi Sumbar Madani, Maju, dan Berkeadilan

Vasko Ruseimy, calon wakil gubernur yang mendampingi Mahyeldi, turut memberikan pernyataan senada. Ia mengapresiasi nomor urut yang didapatkan, sembari berharap Pilkada kali ini berjalan damai tanpa ada konflik.

“Mudahan-mudahan Pilkada kali ini bisa dimeriahkan oleh seluruh masyarakat Sumatra Barat, berjalan damai, dan tanpa hal-hal yang tidak diinginkan. Saya berharap, siapapun yang terpilih, bisa membangun Sumatra Barat bersama ke depannya,” ujar Vasko, Senin (23/9/2024).

Pasangan Mahyeldi-Vasko diusung oleh lima partai politik, yakni PKS, Gerindra, Demokrat, Perindo, dan PBB. Mereka membawa visi untuk mewujudkan Sumatra Barat yang “Madani, Maju, dan Berkeadilan”. (Haris/yki)

The post Mahyeldi-Vasko Harap Pilkada Sumbar 2024 Berlangsung Tanpa Dendam appeared first on Langgam.id.

Nomor urut tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka yang digelar oleh Komisi Pemilihan (KPU) Sumatera Barat di Hotel Pangeran Beach, Padang, pada Senin (23/9/2024).

Mahyeldi-Vasko akan bersaing dengan pasangan calon Epyardi Asda dan Ekos Albar dalam pertarungan politik ini.

Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, menegaskan bahwa kedua pasangan calon tersebut telah ditetapkan pada Minggu, 22 September 2024, dan kini sudah resmi mendapatkan nomor urut masing-masing.

“Setelah penetapan nomor urut, agenda berikutnya adalah deklarasi kampanye damai yang akan diselenggarakan besok, Selasa (24/9/2024), di lapangan Mapolda Sumbar, bekerja sama dengan Polda Sumbar,” ujar Surya.

Surya juga mengingatkan bahwa pasangan calon gubernur harus mengambil cuti di luar tanggungan negara dan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye. Cuti tersebut dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan juga dilaporkan ke KPU Sumbar.

Setelah tahapan pengundian nomor urut dan deklarasi kampanye damai, proses kampanye akan dimulai pada tanggal 25 September 2024.

Pasangan Mahyeldi Ansharullah dan Vasko Ruseimy diusung oleh lima partai politik, yakni PKS, Gerindra, Demokrat, Perindo, dan PBB. Pasangan ini mengusung visi untuk mewujudkan Sumatera Barat yang “Madani, Maju, dan Berkeadilan.”

Untuk mencapai visi tersebut, Mahyeldi-Vasko memiliki delapan misi yang menjadi fokus pembangunan mereka:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global (cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan inovatif).
2. Meningkatkan perekonomian melalui sektor pertanian dan hilirisasi nya serta pengelolaan sumbar daya alam berbasis green economy dan blue economy.
3. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
4. Melaksanakan akselerasi pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, berwawasan lingkungan, serta meningkatkan ketahanan dan tanggap bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah ‘Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’.
6. Meningkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan provinsi dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, serta berkualitas (good government dan clean government).
8. Memperkuat pemberdayaan nagari/desa, perempuan, generasi muda (milenial, Gen Z) dan penyandang disabilitas.

Di sisi lain, pasangan Epyardi Asda dan Ekos Albar didukung oleh tujuh partai politik, yaitu PDIP, PAN, Golkar, Nasdem, Gelora, Buruh, dan Garuda.

Pertarungan Pilkada Sumbar 2024 diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua pasangan membawa dukungan dari partai-partai besar dan memiliki visi misi yang berbeda dalam memajukan Sumatera Barat. (*/Fs)

The post Pilgub Sumbar 2024: Dapatkan Nomor Urut 01, Mahyeldi-Vasko Tawarkan Visi Sumbar Madani, Maju, dan Berkeadilan appeared first on Langgam.id.

Kedua artikel yang banyak dibaca orang itu membahas Jalan Layang Kelok 9 (Kelok 9) yang retak-retak di beberapa titik. Membahayakan masyarakat pengendara yang melewatinya.

Kenapa retak? Kendaraan yang berhenti di atas jalan layang eksotis itu adalah penyebab utamanya. Di manapun, jalan layang tidak didisain sebagai tempat berhenti. Semua kendaraan harus tetap melaju di atasnya.

Kelok 9 memang agak lain. Banyak kendaraan yang berhenti di atasnya, pengendara berikut penumpangnya minum kopi atau teh, makan jagung bakar, mie rebus, mie goreng, nasi goreng, atau berhenti untuk sekadar berfoto-foto. Serupa rest area pula jalan layang terindah di Indonesia itu.

Gubernur Mahyeldi menanggapi tulisan saya yang pertama. Keluar di beberapa media online. Salah satunya di Suaraindo.id. Judulnya “Mahyeldi Tegaskan Flyover Kelok Sembilan Harus Dikembalikan Kepada Fungsi Sesungguhnya” yang terbit tanggal 7 April 2023.

Mengikuti pendapat Gubernur Mahyeldi, fungsi jalan layang sesungguhnya adalah untuk membantu lancarnya arus lalu lintas, mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan efisiensi. Bukan untuk nongkrong dan berfoto-foto serupa di Kelok 9 sekarang.

Dulu, sebelum jalan layang ada, Kelok 9 adalah lokasi menantang dan mendebarkan dada. Kelok 9 lama mengocok-ngocok perut setiap penumpang kendaraan yang lewat. Kecelakaan juga sering terjadi karena banyak kendaraan bermuatan berat tidak kuat mendaki Kelok 9.

Masa itu, perjalanan dari Padang ke Pekanbaru dan sebaliknya sangat tidak efisien dari sisi waktu dan biaya. Keadaannya serupa Sitinjau Lauik dan Kelok 44 sekarang.

Beberapa waktu setelah diresmikan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, pada Oktober 2013, fungsi Kelok 9 bertambah. Di atas Jalan Layang Kelok 9, para pedagangkecil dibiarkan menjamur menawarkan aneka makanan dan minuman. Pondok-pondok ditutupi terpal plastik berwarna-warni dibiarkan berdiri. Mulanya 1, 2, 3 dan terus bertambah, sampai jumlahnya lebih dari 100.

Sekarang, apa kabar Kelok 9? Sudahkah Kelok 9 kembali kepada fungsi sesungguhnya, seperti yang disampaikan Gubernur Mahyeldi?

Saya mencari-cari informasi tentang itu di internet. Saya temukan berita terkait di beberapa media online tertanggal 16 Januari 2024. Beritanya tentang feasibility study (FS) terkait relokasi pedagang. Menurut berita itu, ini bukan FS yang pertama. Dari dulu, FS ke FS saja. Wajah Kelok 9 tetap begitu-begitu juga.

Saya juga bertanya kepada seorang kawan yang Sabtu 14/9/2024 kemarin baru saja lewat Kelok 9. Katanya, keadaan masih seperti yang dulu: kendaraan masih bebas berhenti, dan pedagang mungkin semakin banyak jumlahnya.

Kelok 9 adalah salah satu deskripsi tentang fakta tata kelola pemerintahan kita. Pemerintah medioker, itu kira-kira julukan yang cocok untuk pemerintah sekarang. Pemerintah tidak cakap mengamankan fasilitas umum dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti yang terjadi di Kelok 9.

Di Kelok 9 ada 2 sub-sistem pemerintahan yang mempertontonkan kemediokerannya: Pemerintah Provinsi yang tidak mampu menyelesaikan masalah pedagang dan polisi yang tidak melarang dan menjalankan proses hukum terhadap pengendara yang berhenti.

Saya sudah hapal betul, bila Pemerintah Medioker dikritik soal ketidakbecusan mengurus fasilitas umum, “Jurus Kerakyatan” dikeluarkannya: “mereka (pedagang kecil) adalah rakyat kita juga yang butuh hidup”. Padahal itu hanya sekadar untuk menutupi kemediokeran mereka. Dan, menertibkan pedagang yang melanggar hukum dan membahayakan keselamatan banyak orang bagian dari tanggung jawab pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik yang setara dan berkeadilan untuk semua orang.

Kelok 9 bukan hanya tentang keselamatan pengendara, soal wajah umum peradaban kita juga tersangkut di situ. Masak iya, jalan layang yang indahnya beradik-kakak dengan Bixby Bridge di California itu dibiarkan penuh sesak oleh tenda-tenda bertutupkan terpal warna-warni bergejebeng.

Sekarang, masa pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sudah di depan mata. Tinggal 2 bulan lebih sedikit lagi. Mari kita cari Gubernur yang mampu menyelesaikan Kelok 9.

*Advokat dan Ketua DPC Peradi Padang

The post Dicari Gubernur yang Mampu Menyelesaikan Kelok 9 appeared first on Langgam.id.

Sekretaris Tim Pemenangan Mahyeldi-Vasko, Rahmat Saleh, memberikan penjelasan terkait masuknya nama Gamawan Fauzi dalam Surat Keputusan (SK) tim paslon tersebut.

Dalam sambutannya menjelang pengukuhan tim Pemenangan Mahyeldi-Vasko di Pangeran Beach Hotel Padang pada Jumat, (6/9/2024) lalu, Rahmat mewakili tim meminta maaf atas kekeliruan tersebut.

Ia menjelaskan, kesalahan tersebut bukan merupakan niat dari tim. “Kami sebelumnya mewakili tim pemenangan menyampaikan permohonan maaf atas hal tersebut kepada pak Gamawan Fauzi,” ungkap Rahmat dalam keterangannya.

Menurutnya, banyaknya nama tokoh yang diusulkan serta masukan dari berbagai pihak menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam pembuatan SK.

“Karena banyaknya nama-nama tokoh yang masuk, serta masukan dari berbagai pihak, kemungkinan ada kekeliruan dari tim pembuat SK,” kata Rahmat mewakili Ketua Tim Pemenangan Mahyeldi-Vasko, Andre Rosiade.

Rahmat menambahkan, ada kemungkinan beberapa tokoh yang diusulkan belum terkonfirmasi.

Banyaknya usulan tokoh menjelang pengukuhan menyebabkan beberapa nama tidak terverifikasi dengan baik.

“Jadi, banyak sekali tokoh yang menjadi masukan dari berbagai pihak. Ada yang mungkin kekeliruan kami, dikira sudah terkonfirmasi, ternyata belum. Sebagai manusia biasa, pastinya tidaklah sempurna, maka kami sampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut,” katanya.

Selain itu, Rahmat mengakui pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Gamawan Fauzi beberapa kali.

“Kita sebenarnya beberapa kali sudah berkomunikasi dengan beliau (Gamawan Fauzi). Tapi mungkin ada keliruan dari kami, soal konfirmasi soal masuknya nama Gamawan,” jelasnya.

Kedepan, pihaknya akan memastikan agar tim lebih teliti untuk mencegah kejadian serupa. “Kita sudah sampaikan kepada tim terkait agar lebih teliti, dan memeriksa seksama. Anggap ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar tidak terjadi di kemudian hari,” pungkas Rahmat.

Sebelumnya, Mantan Mendagri Gamawan Fauzi mengaku kaget setelah dikabari namanya masuk dalam daftar tim pemenangan Mahyeldi-Vasko Ruseimy.

“Saya tadi terkejut karena saya diinformasikan teman saya bahwa nama saya ada dalam daftar tim pemenangan Mahyeldi- Vasko. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang minta persetujuan saya untuk masuk dalam daftar tersebut,” kata Gamawan dalam siaran resmi, Jumat (6/9/2024).

Sebagai “orang tua” di Sumbar, kata mantan Menteri Dalam Negeri itu, ia netral dalam Pilkada Sumbar 2024. Ia mengatakan bahwa ia berharap Pilkada Sumbar berjalan dengan baik dan lancar tanpa mendukung salah seorang calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. (*/Fs)

The post Tim Pemenangan Mahyeldi-Vasko Minta Maaf Catut Nama Gamawan Fauzi appeared first on Langgam.id.