Mahyeldi pun membantah hubungannya renggang dengan Audy, terutama sejak adanya pengusungan oleh PKS dan Gerindra, Mahyeldi-Vasco.

“Berkaitan dengan pak Audy sendiri, saya kira hubungan kami sangat baik. Kemudian lebih kurang empat tahun, kita bekerjasama, itu juga terbangun sangat baik,” kata Mahyeldi, dikutip Senin (15/7/2024).

Bahkan, keakraban itu sendiri tak hanya sebatas pekerjaan, namun sampai antar kedua keluarganya tersebut.

“Terbangun sangat baik, sampai keluarga, istri kami, kemudian juga anak-anak, dan semuanya, hubungannya sudah begitu dekat, akrab. Kemudian, tidak hanya menyatu dari sisi pikiran, ide-ide, tapi juga sisi chemistry-nya,” jelas Mahyeldi.

Terkait komunikasi dengan Audy, dia mengakui masih terjalin dengan baik sampai saat ini . “Hubungan kita sangat baik sampai sekarang pun juga baik. Perkembangan yang ada juga diketahui pak Wagub,” kata Mahyeldi.

Dia pun mengatakan, sosok Audy adalah tokoh muda Minang yang telah memberikan banyak kontribusi, dan berkiprah di rantau pada banyak Provinsi di Indonesia.

“Banyak pengalamannya, karena beliau masih muda, kompetisinya juga luar biasa ya, (segi) pendidikannya, kemudian pengalaman wirausahanya, kemudian juga pengalaman internasional dan lain-lain,” katanya.

Dia berharap, Audy tetap memberikan kontribusi bagi pembangunan dan perkembangan Sumbar kedepan. “Kita (harapkan) arahkan (Audy) tetap benkontribusi untuk pembangunan Sumbar kedepan. (*/Fs)

The post Bakal Berpisah di Pilgub Sumbar 2024, Mahyeldi Sebut Hubungan dengan Audy Tetap Harmonis appeared first on Langgam.id.

Tercatat, IPM Sumbar berada di peringkat ke-7 nasional dengan nilai 75,64 poin, melampaui target yang ditetapkan yakni 73,23 poin.

Hal ini juga sejalan dengan IPM Kota Padang yang menduduki peringkat ke-12 dengan skor 83,98 poin.

Anggota DPRD Sumbar Fraksi PKS Rahmat Saleh menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata keberhasilan pemerintahan Mahyeldi-Audy dalam meningkatkan kualitas SDM di Sumbar.

“Pemerintahan Mahyeldi-Audy telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sumbar,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (3/6/2024).

Mengacu pada Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses memperluas pilihan yang dimiliki manusia.

Pilihan tersebut meliputi hidup panjang dan sehat, memperoleh pengetahuan, dan memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup layak.

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Tiga dimensi dasar yang digunakan untuk mengukur IPM adalah umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Dimensi umur panjang dan sehat diukur dengan angka harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur melalui gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Adapun dimensi kehidupan yang layak diukur dengan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok.

“Capaian ini menunjukkan hasil yang positif dan membuktikan kinerja luar biasa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sumbar,” tegas Rahmat. (*/Fs)

The post Pemprov Berhasil Tingkatkan IPM Sumbar, Kini Berada di Peringkat 7 Nasional appeared first on Langgam.id.

Menjawab tuntutan mahasiswa soal pembangunan stadiun utama Sumbar. Audy mengatakan, pada tahun depan, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan menganggarkan kembali pembangun stadiun utama tersebut.

“Tahun lalu cuma ada pemeliharaan, tahun depan rencananya baru kita anggarkan untuk pembangunan,” katanya menjawab massa aksi evaluasi dua tahun kepemimpinan Mahyeldi-Audy, Rabu (01/03/2023).

Wagub memaparkan bahwa ketika ia mulai menjabat sudah masuk tahun ke 6 stadiun itu mulai dibangun. Pada mulanya lanjut Audy, dana yang dibutuhkan untuk membangun stadiun tersebut berkisar 600 miliaran rupiah.

Hanya saja pada saat ia menjabat, Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Oleh karena itu Pemprov saat itu mengalokasikan banyak anggaran di sektor kesehatan.

“Kita (Pemprov) dengan DPRD Sumbar sepakat untuk hold (menahan) pembangunan main stadium,” ucap Audy.

Menurutnya, pada saat itu Pemprov mencoba mencarikan pendanaan diluar APBD. “Nyatanya sewaktu Covid susah mencari pendanaan diluar APBD,” ujar Audy. Padahal untuk finishing pembangun, hitungan Pemprov kata Audy butuh Rp. 100-120 miliar rupiah.

Ia melihat, ketika Sumatra Barat tidak lagi menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) maka biayanya penyusutan akan besar. Untuk itulah penganggaran untuk pembangunan baru akan direncanakan tahun depan.

Sebelumnya Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat, menuntut pemerintah provinsi untuk merealisasikan penuntasan pembangunan stadiun utama Sumbar.

Baca Juga: 2 Tahun Mahyeldi-Audy, Mahasiswa Gelar Aksi di Kantor Gubernur Sumbar

Koordinator Pusat BEM SB, Qholib Ajib mengatakan, realisasi pembangunan baru berjalan 8 persen. Padahal katanya, itu adalah salah satu program Unggulan Mahyeldi Audy. (Dharma Harisa/SS)

The post Wagub Sumbar Temui Mahasiswa yang Gelar Aksi di Kantor Gubernur appeared first on Langgam.id.

Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat (SB) itu mengusung menyampaikan aspirasinya langsung di depan kantor Gubernur Sumbar, Rabu (01/03/2023).

Aksi dimulai dengan massa melakukan longmarch pada pukul 15.00 WIB. Terlihat berbagai kalimat satir dilontarkan massa dalam menyuarakan aspirasi pada aksi kali ini. Mengusung tagline Sumbar Madani (Merana Dalam Janji), massa aksi menilai pasangan Mahyeldi-Audy belum memenuhi janji-janjinya dalam menyejahterakan Sumatra Barat.

Dari rilis kajian BEM SB tahun 2023, massa menilai ada beberapa sektor yang masih meninggalkan berbagai masalah di bawah kepemimpinan Mahyeldi-Audy. Di antaranya bidang infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan lingkungan.

Salah satu orator dalam aksi kali ini juga menyoroti 25 program unggulan yang dibuat Mahyeldi-Audy. “Dari program-program unggulan tersebut, kita tidak tahu berapa persentase keberhasilannya,” tuturnya.

Progul tersebut melingkupi, mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan; seribu heasiswa kuliah di perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri; Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.

Massa berharap bisa bertemu dan menagih secara langsung janji-janji Gubernur tersebut, pada aksi kali ini. “Kita mau Gubernur hadir langsung untuk dievaluasi, walaupun kita dengar Gubernur saat ini sedang jalan-jalan juga,” ucap salah satu orator dari kampus Universitas Andalas.

Berdasarkan kajian yang dirilis BEM SB di hari aksi, ada beberapa sektor pembangunan yang disorot oleh massa aksi. Diantaranya dibidang perekonomian, infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan lingkungan.

BEM SB juga menilai 25 program unggulan Mahyeldi-Audy masih belum terealisasi secara maksimal. Terlebih dalam kajian itu, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Misalnya soal realisasi pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatra Barat. BEM SB menilai, semenjak diresmikan pada tahun 2015 lalu oleh Gubernur Irwan Prayitno, realisasi pembangunan itu masih jauh dari progres yang diharapkan. BEM SB mensinyalir, Gedung Kebudayaan Sumatra Barat baru 8% terealisasikan.

Selain itu juga wacana pembangunan stadiun utama Sumatra Barat. Koordinator Pusat BEM SB, Qholib Ajib menyebutkan, “saat ini proyek bernilai triliunan rupiah itu mangkrak dan terhenti usai gagal terpilihnya Sumbar menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) ke- XXI tahun 2024 mendatang,” katanya, Selasa (01/03/2023).

Selain itu BEM SB juga menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan rumah singgah Bung Karno.

Dibidang Pertanian, BEM SB menyoroti permasalahan perihal penyuluh. Berdasarkan data BEM SB, dari Rp. 670 miliar rupiah anggaran yang digelontorkan Pemprov untuk pertanian, masih belum bisa memaksimalkan jumlah penyuluh.

Saat ini dari kajian tersebut Sumbar baru memiliki 874 penyuluh. Padahal menurut BEM SB, pada tahun 2021 saja idealnya dibutuhkan 1.159 orang penyuluh.

Dibidang lingkungan, Pemprov dinilai abai dalam menertibkan praktek tambang ilegal. Ditambah tulisnya BEM SB, ada permainan mafia dalam hal tambang.

“Permainan mafia sangat jelas terlihat dalam kegiatan tambang ilegal di sumatera Barat. “Hal ini bisa
terlihat dari protes masyarakat dipasaman barat hingga kematian akibat tertimbun longsor tambang di Solok Selatan namun pemerintah daerah seakan buta melihat ini,” sebut BEM SB.

Baca Juga: Wagub Sumbar Temui Mahasiswa yang Gelar Aksi di Kantor Gubernur

Pada aksi hari ini (01/03/2023), massa aksi menuntut Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, untuk menyelesaikan banyak masalah yang masih ada di Sumbar.

Di antara tuntutan tersebut: mendesak pemerintah daerah dan pusat jalankan reforma agraria sejati; mendesak pemerintah provinsi dan pusat mencabut izin usaha yang bermasalah; menuntut pemerintah daerah dan pusat memberikan perlindungan kepada petani dalam
memperjuangkan hak. (Dharma Harisa/SS)

The post 2 Tahun Mahyeldi-Audy, Mahasiswa Gelar Aksi di Kantor Gubernur Sumbar appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Gubernur Sumbar Mahyeldi mengaku tidak ingat nama lengkap istri Wagub Audy Joinaldy.

Langgam.id – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi mengaku tidak ingat nama lengkap istri Wakil Gubernur (wagub) Audy Joinaldy.

Hal ini diakui Mahyeldi saat hadir sebagai bintang tamu di acara Talkshow Alam Pikiran: 1 Tahun Pemerintahan Mahyeldi-Audy: Janji, Implementasi dan Tantangan di Kantor Redaksi Langgam.id di Padang, Kamis (24/2/2022).

Acara dihadiri oleh Gubernur Mahyeldi, Wakil Gubernur Audy Joinaldy dan mantan Gubernur Sumbar periode 2005-2009 Gamawan Fauzi.

Saat itu pembawa acara Talkshow Alam Pikiran Feri Amsari memberikan sejumlah pertanyaan dalam sesi tanya jawab kuis kepada Mahyeldi.

“Pertanyaannya Buya, siapa nama lengkap istri Uda Audy,” katanya.

Saat ditanya itu, ternyata Mahyeldi mengaku tidak ingat nama istri Audy.

“Tidak ingat,” jawabnya sambil tertawa.

Diketahui istri Audy merupakan seorang dokter bernama dr Fitria Amalia Umar.

Selain itu, dalam sesi kuis ini Feri juga memberi pertanyaan kepada Audy Joinaldy. Dia menanyakan soal berapa nomor sepatu Gubernur Mahyeldi.

“Saya dengan Buya Mahyeldi punya beberapa nomor sepatu, Buya itu minimal pakai sepatu nomor 45, atau 46,” jawab Audy menanggapi pertanyaan Feri.

Baca juga: Live Talk Show: 1 Tahun Pemerintahan Mahyeldi-Audy Bersama Gamawan Fauzi

Mahyeldi yang duduk di samping Audy membenarkan nomor sepatunya sesuai yang disampaikan oleh Audy.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Gubernur Sumbar Mengaku Tidak Ingat Nama Lengkap Istri Wagub Audy appeared first on Langgam.id.

Kini, Mahyeldi-Audy menunjukkan keseriusan dan komitmen yang tinggi. Keduanya membentuk susunan Tim Percepatan Sumbar Madani (TPSM).

Pada 25 Februari 2021 menggelora progam100 hari Mahyeldi-Audy. Beberapa saat setelah dilantik menjadi Gubernur-Wagub Sumbar 2021-2024 itu, beberapa komitmen telah di gaungkan. Intinya, keduanya ingin membangun masyarakat Sumatra Barat madani. Tak lama lagi, 25 Februari 2022 ini menjadi ulang tahun pertama, semangat dan agenda itu berjalan.

Kini, Mahyeldi-Audy menunjukkan keseriusan dan komitmen yang tinggi. Keduanya membentuk susunan Tim Percepatan Sumbar Madani (TPSM).  Selain Gubernur-Wagub, Mahyeldi-Audy sebagai Pengarah,  ada 14 Anggota Tim Pelaksana dengan Sekretariat adalah Bappeda Provinsi Sumbar.

Ke-14 Tim Pelaksana dimaksud yaitu, Tijas Utomo, S.E., Akt., M.B.A., Ph.D; Miko Kamal, S.H.H., L.L.M., Ph.D., Drs. Sudarman, M.A., Dr. Ir. Hidayat, S.T., M.T., I.P.M., Ir. Djoni., Acep Lulu Iddin, S.Sos.I., Yosrizal, S.T., M.T., Ph.D., Syariuf Maulamna, S.Sos.I.; Hamdanus, S.Fil.I., M.Si.; M.Zuhrizul, S.E., M.Lt.; Maksun Jatmiuko, S.E., M.M.; Muhammad Irfan, S.E., M.Si.; Mulyadi Muslim, L., M.A.; Nikki Lauda Hariyona, S.Ikom., M.Sc.

Ketika masih Wako Padang, Mahyeldi sudah menyebut juga pembangunan masyarakat madani. Itu artinya, ketika menjadi Gubernur, Mahyeldi bertekad memperluas dan memperdalam program ini. Kini  Gubernur-Wagub dengan  TPSM,  sedang kebut program demi kepentingan umat dan masyarakat provinsi ini.

Sebelum menyauk lebih dalam , pembangunan Sumbar Madani yang dimaksudh Gubernur-Wagub dan TPSM, ada baiknya kita ikhtisarkan  secara sepintas apa yang pernah menjadi konsepsi dalam sejarah pemikiran  tentang masyarakat madani tersebut.

Civil-Society atau Masyarakat Madani?

Istilah civil society  pertama kali dikemukakan oleh Cicero (104-43 SM) dalam filsafat politiknya  societies civilis (Raharjo , 1997). Artinya masyarakat-kewargaan atau masyarakat sipil. Menurut orator Yunani itu,  civil society merupakan gambaran  komunitas politik yang beradab .

Ia mencontohkan masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep civility (kewargaan) dan urbanity (budaya kota), maka dipahami bukan hanya sekadar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan.

Civil-society, semakin populer sepanjang sejarah. Filsuf Yunani Aristoteles (384-322 M) berpendapat bahwa masyarakat sipil sebagai suatu sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini mengalami beberapa fase.

Pertama,  wacana civil society ang berkembang dewasa ini, merupakan wujud asasi dari masyarakat sipil dari luar, sebagai penyeimbang lembaga negara. Pada masa ini civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan.

Kedua, pada tahun 1767 Adam Ferguson (1723-1816)  mengembangkan wacana civil society, dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Berbeda dengan pendahulunya, filsuf Scotlandia ini lebih menekankan visi etis pada civil society dalam kehidupan sosial. Pemahaman ini lahir tidak lepas dari pengaruh revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok.

Ketiga, berbeda dengan pendahulunya, pada tahun 1792 Thomas Paine (1737-1809) memaknai wacana civil society sebagai suatu yang berlawanan dengan lembaga negara, bahkan ia dianggap sebagain anitesis negara. Filsuf Inggris ini bersandar pada paradigma, bahwa  peran negara sudah saatnya dibatasi. Menurut pandangan ini, negara tidak lain hanyalah keniscayaan buruk belaka, konsep negera yang absah, menurut pemikiran ini adalah perwujudkan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan bersama.

Keempat, wacana civil society selanjutnya dikembangkan oleh G.W.F Hegel (1770-1831 M), Karl Max (1818-1883 M), dan Antonio Gramsci (1891-1837 M).

Dalam pandangan ketiganya, civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan.  Pemahaman ini kelihatannya sebagai  reaksi atas pandangan Paine. Hegel memandang civil society sebagai kelompok subordinatif terhadap negara.

Pandangan ini, menurut pakar politik Indonesia Ryass Rasyid (73), erat kaitannya dengan perkembangan sosial masyarakat borjuasi Eropa. Pertumbuhannya ditandai oleh pejuang melepaskan diri dari cengkeraman dominasi negara.

Kelima, wacana civil society sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville (1805-1859).  Bersumber dari pengalamannya mengamati budaya demokrasi Amerika, ia memandang civil society sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara. Menurutnya kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat.

Agaknya pada fase kelima inilah civil society sampai sekarang menjadi pilar demokrasi. Seperti disinggung Dewi Fortuna Anwar (64) peran warga sipil ini sebagai advokasi, pemberdayaan dan pengawas jalannya demokrasi  (Detik, 2011). Dalam makna mempengaruhi kebijakan public, memberdayakan peran public dan menjadi sosial kontrol di luar parlemen.

Civil society menjadi populer di ujung masa Orde Bariu Indonesia. Sebagai mana di  negara mayoritas Muslim, konsep civil society sering dirujuk sebagai inspirasi masyarakat madani.

Masyarakat Madani

Madani terambil dari kosa kata Madinah. Empat belas abad lalu, telah berdiri sebuah masyarakat yang mampu melakukan lompatan besar peradaban dengan berdirinya sebuah komunitas yang bernama Masyarakat Madinah. Negara-Kota (City-State) Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Rasulullah SAW (Umari, 1999) mengubah urat tunggang dan  struktur masyarkat Madinah.

Terjadi transformasi radikal dalam kehidupan individual dan sosial. Nabi merombak dan mengubah  total nilai, simbol, dan struktur masyarakat yang telah berakar kuat dengan membentuk sebuah tatanan baru yang berlandaskan pada persamaan dan persaudaraan.

Bentuk masyarakat Madinah inilah, yang kemudian ditransliterasikan menjadi “masyarakat madani.   Suatu gugus pradigma  tipikal ideal mengenai kosepsi sebuah negara modern yang menjunjung hak-hak sipil, kebersamaan, kebhinnekaan, kebebasan di bawah hukum, berbudaya dan berperadaban, menghomati hak asasi manusia, perempuan, orang tua dan anak.

Masyarakat madani, sering dikonsepsi sebagai aplikasi cerdas dari  penerjemahan istilah dari  civil society  dengan penyempurnaan tegaknya  nilai-nilai rububiyah ke-Tuhanan,  Allah swt.

Isitilah ini, kemudian digulir ulang  oleh Dato Seri Anwar Ibrahim (75)  dalam ceramahnya pada simposium Nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara Festival Istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta.

Wakil PM Malaysia 1993-1998 itu memberikan inspirasi ke banyak tokoh Indonesia. Apalagi di penggalan akhir dekade ke-3 Orde Baru, ketika masyarakat tokoh sipil Muslim Indonesia yang lama terpinggirkan, mulai dekat pemerintah.

Diawali dengan kelahiran Ikatan Cenekiawan Muslim se-Indonesia, 1990 dengan naikya pamor Habibie, istilah madani menjadi menu utama pada dekde 1990-an itu. Kosa kata Islam dan Syariah mulai lagi bergulir. Lahir Bank Muamalat sebagai Lembaga keuangan-ekonomi Syariah pertama ujung Orde Baru menambah getah perekat masyarakat madani.

Sepanjang 1990-an itu, wacana masyarkat madani bergulir. Mun’im (1994) mendefinisikan istilah civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antarindividu, masyarakat, dan negara.

Robert Hefner menyatakan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat modern yang bercirikan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang semakin plural dan  heterogen. Dalam keadan seperti ini masyarakat diharapkan mampu mengorganisasi dirinya, dan tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan peradaban. Mereka akhirnya mampu mengatasi dan berpartisipasi dalam kondisi global, kompleks, penuh persaingan dan perbedaan.

Mahasin (1995) menyatakan bahwa masyarakat madani sebagai terjemahan bahasa Inggris, civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu civitas dei yang artinya kota Illahi dan society yang berarti masyarakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban. Oleh sebab itu, kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota yakni masyarakat yang telah berperadaban maju dan berketuhanan.

Istilah madani menurut Munawir (1997) sebenarnya berasal dari bahasa Arab, madaniy. Kata madaniy berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madaniy yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata.

Dengan demikian, istilah madaniy dalam bahasa Arabnya mempunyai banyak arti. Konsep masyarakat madani menurut Madjid (1997) kerapkali dipandang telah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintahan yang sewenang-wenang di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa Timur.

Hall (1998) mengemukakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat terjewantahkan dalam kehidupan sosial. Pada masyarakat madani pelaku social akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan.

Kembali konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Lebih jelas Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat.

Masyarakat madani diharapkan menjadi sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir, berapresi tinggi kepada seni. Melaksanaan kepemerintahan berdasarkan hukum dan tidak karena nafsu atau keinginan individu.

Mereka adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Allah SWT memberikan gambaran oleh beberapa kalangan dirujuk sebagai framing masyarakat madani. Q.S. Saba, 34: 15.

Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun”.

Di awal abad ke-20 KH Ahmad Dahlan (1868-1923), pendiri Muhammadiyah, 1912 mengguinakan kata  maju. Belakangan oleh Muhammadiyah dipahami sebagai aplikasi agama islam yang berkemajuan. Penggunaan akal-pikiran, ilmu-pengtahuan untuk membumikan ajaran Islam.  Begitu pula di zaman Abdullah Ahmad Badawi (83) PM Malaysia, 2003-2009 mengumandangkan istilah  masyarakat hadhari  (bekemajuan)

Lalu,  di atas semua uraian tadi, pertanyaannya masyarakat madani yang bagaimana sedang diformat dan dituju oleh Mahyeldi-Audy?

Salah seorang TPSM, Miko Kamal  (25/1/2022) memberikan kepada Penulis deskripsi singkat dari Perda Np. 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2021.  Intinya “Masyarakat Madani di Sumbar  yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengn pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral”.

Untuk  wujudnya Sumatera Barat Madani yang  dimaksud, Mahyeldi -Audy mengkontruk misinya: (1)meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;  (2) meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adaiak Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah; (3) meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan; (4) meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;  (5) meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan; (6) meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan; (7) mewujudkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas. https://sumbarprov.go.id/home/pages/1-visi-dan-misi.html Akses, 20/1/2022.

Dibandingkkan dengan konsepsi awal mulai dari Cicero, Aristoteles, sampai ke Anwar Ibrahim dan Dewi Fortuna Anwar, ada yang tak kelihatan dari visi dan misi Mahyeldi-Audy. Di antaranya yaitu advokasi, pemberdayaan dan pengawasan oleh masarakat madani itu sendiri di luar pemerintahan.  Apakah konten ini hanya terserah kepada mereka ke mana akan bergerak, ataukah harus ada auranya di RPJMD 2021-2026?

Baca juga: NU dan Cakupan Multi Polar

Bagaimana masyarakat sipil membangun masyarakat Sumbar madani sebagai mitra  pemerintah, agaknya perlu didiskusikan lagi.  Mahyeldi-Audy lebh cendrung yang mana: Civil Society atau Masyarakat Madani? Wa Allah al-A’lam bi al-Shawab.

__
Shofwan Karim
Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Barat

The post Mahyeldi-Audy, Civil Society atau Masyarakat Madani? appeared first on Langgam.id.

Sebelumnya, parodi yang sama dilakoni oleh Uda Wagub Audy, lawan mainnya Praz Teguh, lakon SUCI Kompas TV. Mobil dinas Wagub, Avanza BA 2, dikira travel. Inti ceritanya sama. Mobil dinas disangka travel.

Dari sisi konten, tentu kreatif. Saya termasuk penikmat lawak minang semacam itu. Sebut saja pacah paruik Praz Teguh, saya ikut subscribe. Semua vidio di channel YouTube Garundang yang dimainkan Mak Ipin dan kawan kawan telah saya tonton.

Pecahan Garundang juga, Kaleke Creator. Pecahan Kaleke, De Nico Creator juga tak ketinggalan. Saya tonton. Imaih Youtuber Minang tinggal di Pekanbaru, juga saya tonton.

Saya sendiri bikin Channel YouTube, bernuansa minang. Namanya Nagari Channel. Ada beberapa film pendek yang kami garap, ada parodi juga. Parewa Kototuo, Pandeka Kototuo, Jenderal Kototuo, itu diantara judul film pendek itu. Kalau tak percaya carilah di YouTube. Jangan lupa subscribe.

Kembali ke parodi Mobnas Gubernur, agak janggal saya menonton. Apa pesan yang hendak disampaikan? Adakah Gubernur dan Wagub menyesal menyerahkan Mobnas baru itu ke Satgas Covid? Adakah beliau berdua, hendak kembali memakai Mobnas itu, yang jelas-jelas peruntukan pembelian untuk kepala daerah.

Atau, ini hanya sekedar konten, parintang-rintang hari, menghibur di kala penat dan waktu lapang.

Gubernur dan Wagub beli Mobnas baru. Pembelian itu di tengah pandemi, pembelian itu dianggap kurang etis, karena rakyat lagi susah karena Covid-19, pada saat sama Labor FK UNAND minta sumbangan publik untuk operasional.

Tekanan publik begitu tinggi, Gubernur dan Wagub tak tahan. Tak bertahan pada argumen bahwa mobil memang dibutuhkan. Sesuai aturan, tak korupsi. Memang saat itu jawaban Gubernur kurang memuaskan. Komunikasi publik Pemprov saat itu lagi kacau.

Bagi saya, problem pembelian Mobnas, termasuk rehab rumah dinas Ketua DPRD, beli baju dinas hampir 1 miliar. Itu adalah problem kepantasan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tak harus melulu soal hukum. Kepantasan dan kepatutan juga perlu di junjung oleh pejabat publik.

Jika itu dilanggar. Maka meminta maaf, itu salah satu cara yang sudah benar. Tentu saja, dengan harapan esok esok, jangan diulangi lagi. Buya telah minta maaf. Mobnas pun diserahkan ke Satgas Covid-19. Ibarat orang bersilat. Buya pandai jatuh. Di situ saya salut.

Tensi mereda. Saya sendiri sudah lupa, mungkin juga sebagian yang lain, sudah lupa. Publik pun nampaknya telah memaafkan. Tapi teringat lagi masalah itu, gara gara parodi itu.

Pendapat saya pribadi, kalau Buya dan Uda Audy mau, pakai sajalah Mobnas itu lagi. Terlanjur dibeli, tak ada solusi berbalik. Dijual lagi juga tak mungkin. Mobnas itu sekarang telah jadi mobil seken. Dipakai oleh pejabat lain, juga belum tentu benar, karena tak sesuai peruntukan dan level jabatan.

Pernah, bakatuntang pembahasan itu dalam grup terkeren di Sumbar ini. Saya tanyakan solusi. Mobnas serahkan ke admin WA, itu jawaban jenaka yang saya dapat. Saya tak suka, kritikan tanpa solusi. Jadi, gunakan saja untuk keperluan rakyat, sesuai peruntukan.

Mana tau, memang itu yang diangan Buya dan Wagub dengan parodinya itu. Tapi, kalau publik bertanya, jawab lurus-lurus. Jangan berbelok-belok. Sudahi polemik. Jangan main gimik. Cakak sudah silek takana, jangan. Pedih mata saya melihat Innova BA1, dan Avanza BA2 itu.

Buya atau Wagub, tetap harus main lawak minang, dengan tema dan duet dengan Youtuber yang lain, ini juga bagian mendukung industri kreatif di ranah Minang.

Dah, itu saja.

The post Parodi Oto Gubernur appeared first on Langgam.id.

“Buku 100 hari kerja ini menjadi bagian dan spirit dalam memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Sumbar madani yang unggul dan berkelanjutan,” kata Mahyeldi dalam sambutannya.

“Ke depan diperlukan kolaborasi semua pihak, saling bahu membahu, bergandeng tangan mendukung dan menyukseskan program kerja yang sudah direncanakan,” sambung Politisi PKS tersebut.

Ia menyebutkan, peran serta seluruh elemen sesuai dengan posisi dan kewenangannya akan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam membangun Sumbar.

“Ini adalah merupakan tanggung jawab kita, sesuai komitmen kita. Ada empat poin, ada waktu kampanye terakhir kami waktu itu. Yang pertama sekali adalah koordinasi,” jelasnya.

Mahyeldi mengungkapkan dalam koordinasi dirinya bersama wakilnya sudah melakukannya bersama pemerintah daerah beserta pemerintah pusat. Buktinya, sejumlah menteri silih berganti berkunjung ke Sumbar.

Dari komunikasi dan koordinasi dengan banyak pihak itu, kemudian tugas organisasi perangkat daerah di Pemerintahan Provinsi Sumbar untuk mengimplementasikan secara lebih kongkrit. Dalam langkah-langkah waktu dekat akan dievaluasi.

“Selanjutnya, berkaitan dengan RPJM sudah kami sampaikan. Tepat 25 Mei sudah disahkan DPRD RPJM kami selama tiga bulan. Kemudian, adalah program pemberian modal untuk UMKM kurang lebih Rp200 miliar yang dialokasikan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy berharap dengan banyaknya menteri yang berkunjung dapat menggali potensi yang ada di Sumbar. Pihaknya dalam setiap kunjungan menteri juga telah menyiapkan bahan.

“Kami setiap kedatangan menteri juga menyiapkan bahan apa yang bisa dilakukan Sumbar. Beberapa Sudah ada yang hampir kongkrit seperti Maninjau, dalam waktu dekat sudah dapat persetujuan dari Kemenko Marves untuk normalisasi tapi juga harus pengurangan keramba,” kata dia.

Saat ini, kata Audy, dirinya sedang melanjutkan program yang diajukan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk kabupaten dan kota di Sumbar.

“Lima super prioritas pembangunan, Sumbar ini akan ada baru. Biasanya super prioritas nasional, kita buat lima super prioritas provinsi seperti dari segi pariwisata dan pertanian,” ujarnya. (Irwanda/SS)

The post Buku 100 Hari Kerja Gubernur Mahyeldi dan Wagub Audy Diluncurkan appeared first on Langgam.id.

Penyuntikan vaksin diawali dari Gubernur Mahyeldi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Setelah dinyatakan sehat oleh petugas di meja 2, maka dilanjutkan penyuntikan di meja 3. Penyuntikan dilakukan bagian atas lengan kiri.

Proses yang sama juga dilewati oleh Wakil Gubernur Audy Joinaldy. Setelah ia dinyatakan sehat, lalu penyuntikan dilaksanakan. Setelah keduanya disuntik vaksin, giliran para kepala dinas dan pejabat tinggi Pemprov Sumbar vaksinasi.

Mahyeldi mengatakan bersyukur dirinya telah selesai divaksin. Berdasarkan pemeriksaan petugas dirinya dinyatakan sehat dan memenuhi syarat dengan tekanan darah 160.

“Setelah diperiksa  saya diputuskan bisa divaksin, dan alhamdulillah vaksinnya sudah terlaksana, setelah 30 menit dilihat reaksinya, kalau tidak ada pengaruhnya maka saya dapat surat telah divaksin,” katanya.

Sebelumnya, saat menjadi Wali Kota Padang, Mahyeldi tidak bisa divaksin. Namun saat menjadi Gubernur dirinya baru bisa divaksin. Dia mengatakan tidak ada persiapan khusus sehingga hari ini bisa divaksin.

“Tidak ada persiapan, memang begitu kenyataannya,” katanya.

Dirinya mengimbau kepada masyarakat Sumbar, dalam rangka mengatasi covid-19 maka disamping melaksanakan protokol kesehatan dan menjaga imunitas juga dilaksanakan vaksinasi. Dia berharap semua warga Sumbar ikut vaksinasi.

“Kita harapkan kepada seluruh warga agar bisa mendaftarkan dan mempersiapkan diri agar divaksin, mudah-mudahan insyaallah Sumbar kondusif untuk aktivitas,” ujarnya.

Terkait target vaksinasi di Sumbar, dirinya mengatakan akan mengikuti arahan pemerintah pusat. “Vaksinasi di Sumbar sudah maksimal, dan nantinya akan ada lagi tambahan sesuai arahan pusat,” ungkapnya. (Rahmadi/yki)

The post Gubernur dan Wagub Sumbar Disuntik Vaksin Covid-19 appeared first on Langgam.id.

Dalam apel pagi tersebut, Mahyeldi didampingi oleh Wakil Gubernur Audy Joinaldy dan dihadiri jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar serta Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mahyeldi menyampaikan amanat terkait visi dan misi Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy.

Selain itu, Mahyeldi juga mengapresiasi kedatangan jajarannya yang tepat waktu mengikuti upacara dan dapat menaati protokol kesehatan. Dia mengingatkan kembali mengenai pentingnya disiplin waktu dan bekerja sama dalam kebaikan.

“Sebagai umat yang beriman dan selalu berharap rahmat dari Allah SWT, kita harus selalu mengikuti perintah yang telah diberikan-Nya,” ujarnya.

Baca juga: Gubernur Sumbar Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi DPRD Soal Penyelewengan Dana Covid-19

Ia menjelaskan, bahwa satu diantara perintah yang dapat dilakukan adalah saling menolong, tidak hanya antar sesama umat muslim, namun juga kepada sesama umat manusia. Termasuk dalam bekerja.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya,” katanya mengutip Surat Al-Ma’idah ayat 2.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar setiap ASN harus membangun kedekatan antara pimpinan dengan stafnya dalam bekerja. Bangun kekompakan, karena provinsi menjadi contoh bagi kabupaten dan kota.

“Orang sukses itu adalah orang yang bisa mengatur dan diatur,” ujarnya.

Ia juga kembali mengingatkan agar pemerintah Sumbar harus bisa memanfaatkan potensi yang ada, terus berkoordinasi dengan pusat untuk mencari peluang bagaimana Sumbar bisa menjadi yang terbaik dari provinsi lain.

Baca juga: Majukan Potensi Pariwisata Bukittinggi, Gubernur Harapkan Wako dan Wawako Jaga Keharmonisan

Selain itu terang Mahyeldi, para ASN juga bisa memanfaatkan kebijakan mengutamakan kearifan lokal dan mencari peluang dari masyarakat. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan pembangunan Sumbar dan bisa merasakan adanya pemerintahan ini.

“Saat bekerja kita wajib memikirkan kepentingan masyarakat, kearifan lokal itu penting. Saya ingatkan wajib! Ini bukan imbauan, tapi wajib,” sebutnya.

Selain itu, Mahyeldi juga tidak menginginkan ada kasus-kasus dalam melanggar hukum selama Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy bertugas.

Dia juga ingatkan agar bahwa ada empat hal yang harus dilaksanakan  ASN.  Yaitu, bekerja dengan ikhlas, laksanakan dengan cerdas, bekerja keras dan bekerja dengan tuntas. (Rahmadi/yki)

The post Pimpin Apel Perdana Pemprov, Ini Pesan Gubernur Sumbar appeared first on Langgam.id.