Kegiatan ini dilaksanakan di VIP Room TEDE Coffee ini dihadiri oleh berbagai insan pers pada Minggu (16/3/2025).

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Penasihat DPW LDII Sumbar, Afrizal Yaman mengatakan bahwa media memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman publik mengenai kebijakan pemerintah. Termasuk efisiensi anggaran yang telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo untuk disikapi dengan pola hidup hemat dan produktif.

Diskusi dalam media gathering ini menyoroti berbagai upaya pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan anggaran untuk pembangunan daerah.

Mengutip berbagai media, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi, menyebutkan bahwa dana yang dipotong sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran telah mencapai lebih dari Rp140 miliar.

“Meskipun efisiensi telah dilakukan, janji percepatan pembangunan oleh Buya Gubernur, seperti penuntasan Tol Padang-Pekanbaru dan Fly Over Sitinjau Lauik, perlu mendapat dukungan penuh karena akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas masyarakat Sumbar,” ucap Afrizal.

Terkait efisiensi, ia mendorong masyarakat memanfaatkan momentum Ramadan untuk berhemat dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah dampak kebijakan efisiensi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Keluarga yang mampu diharapkan membantu keluarga yang ekonominya kurang stabil.

“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat harus mampu hidup sederhana. Efisien namun tetap bekerja keras. Ini adalah konsep muzhid-mujhid dalam Islam, yakni tidak berlebihan atau terlalu prihatin dengan kondisi, tetapi tetap berusaha mencari peluang,” bebernya.

Selain itu, dalam media gathering ini, LDII Sumbar menyoroti pentingnya pengembangan sektor pertanian yang tetap mendapatkan alokasi anggaran 10 persen dari pemerintah, peningkatan kualitas pendidikan, pembentukan Nagari Creative Hub, serta penguatan sektor UMKM.

Wakil Ketua DPW LDII Sumbar, Bayu Perdana Putra menyampaikan dukungan terhadap Pemerintah Sumatra Barat dalam meminimalkan dampak efisiensi anggaran. Ia menjelaskan bahwa pemerintah perlu transparan dan terbuka terhadap kritik serta masukan guna membangun kepercayaan publik.

“Dalam kondisi krisis, komunikasi publik harus diperkuat agar masyarakat memahami kondisi keuangan daerah dan tidak terjadi keresahan sosial,” bebernya.

Alih-alih bergantung pada lapangan kerja yang tersedia di tengah efisiensi, masyarakat perlu didorong untuk memulai usaha sendiri. Pemerintah dapat berperan dengan membentuk ekosistem wirausaha yang baik dan potensial melalui penyediaan pasar di sektor barang maupun jasa.

“Pemanfaatan teknologi terbaru juga bisa menjadi solusi dalam membentuk ekosistem usaha baru, seperti berjualan online dari rumah, membangun branding, menjual produk digital, dan sebagainya,” tuturnya.

Terkait tagar ‘Kabur Dulu Aja’, Bayu menyebutkan bahwa hal ini merupakan bentuk kekecewaan generasi muda akibat sulitnya mendapatkan penghidupan yang layak di Indonesia, sehingga mereka mulai mencari peluang kerja di luar negeri.

Namun, ia berpesan agar warga negara Indonesia tetap menjaga jati diri mereka. Ia berharap masyarakat yang belajar atau bekerja di luar negeri tetap siap jika diminta kembali untuk mengabdi kepada bangsa.

“Bagi saya, itu adalah hak masing-masing individu. Namun, jangan lupa bahwa kita tetap bangsa Indonesia. Berupaya memberikan manfaat bagi negara, meskipun berada di luar negeri,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPW LDII Sumbar, M Abdillah menyoroti peran penting kepala daerah yang baru memenangkan Pilkada dan dilantik oleh Presiden.

Ia berharap setiap kepala daerah di 19 kabupaten/kota di Sumbar menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak membuat gaduh masyarakat, terutama saat mengeluarkan pernyataan publik.

“Pemimpin kita harus mawas diri dan sadar bahwa mereka dipilih oleh rakyat untuk melayani serta mengayomi masyarakat. Harapan kami, kepala daerah yang baru dilantik, termasuk Presiden dan kabinetnya, memiliki niat sungguh-sungguh untuk memperbaiki kondisi bangsa ini,” sebutnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara LDII dan media, sekaligus memperkuat sinergi antara ormas Islam dan media dalam menyampaikan masukan serta kritik terhadap kebijakan yang dijalankan.

Dengan sinergi yang kuat, Sumatra Barat dapat terus bergerak maju menuju masyarakat madani dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. (*)

The post LDII Dukung Pemprov Sumbar dalam Meminimalkan Dampak Efisiensi Anggaran appeared first on Langgam.id.

Pada pertemuan itu, Ketua DPD LDII Payakumbuh Muhammad Afdal mengatakan bahwa LDII adalah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, kemasyarakatan dan wawasan kebangsaan.

“LDII merupakan Ormas Islam yang sudah berbentuk badan hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dimana LDII juga memiliki visi dan misi juga 8 program pengabdian untuk bangsa,” ujar Afdal didampingi Dewan Penasihat DPD LDII Payakumbuh Bujang St. Rajo Basa, Bendahara LDII Arman Ashan serta Wasek Aulia Rahman.

Afdal menjelaskan bahwa selain berdakwah, LDII juga aktif berkontribusi mewujudkan SDM bangsa yang unggul dimulai dari pendidikan usia dini hingga dewasa.

“LDII menitikberatkan programnya pada pengembangan diri dan kemandirian, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan bangsa. Program kegiatan LDII mencakup majelis pengajian generus tingkat PAUD/TK, SD, SMP, SMA, Mahasiswa dan umum,” bebernya.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta berharap agar LDII dapat mendukung program-program pemerintah daerah ke depan.

“Kami berharap LDII dapat menjadi mitra yang baik dalam pembangunan masyarakat dan bangsa,” ungkapnya.

Menurut Zulmaeta, dengan silaturrahim yang telah terjalin, diharapkan agar LDII dan pemerintah daerah bisa terus menjalin komunikasi guna tercapainya Payakumbuh Kota maju yang bermartabat.

“Pemerintah daerah dan LDII perlu bersinergi, sebab di dalam sebuah kelompok masyarakat madani hadir di dalamnya peran tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat yang seayun selangkah dengan pemerintah,” bebernya.

Zulmaeta menambahkan, kerja sama yang erat antara ulama, umara, dan pemerintah selalu menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan harmoni di Kota Payakumbuh.

“Tentunya pemerintah juga perlu bersinergi dengan organisasi kemasyarakatan seperti LDII untuk kemajuan dan pembangunan,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, DPD LDII Kota Payakumbuh juga menyerahkan beberapa dokumen seperti Buku Nilai-nilai Kebajikan dalam Jamaah LDII, Buku Laporan Kegiatan Tahunan LDII Tahun 2024, Majalah Nuansa Persada. (*)

The post Pemko dan LDII Bersinergi untuk Kemajuan dan Pembangunan Kota Payakumbuh appeared first on Langgam.id.

“Salah satu tanda ketidakpastian ekonomi dunia adalah gelombang PHK besar-besaran yang melanda pabrik-pabrik berorientasi ekspor. Sejak akhir 2024 hingga kuartal pertama 2025, puluhan ribu pekerja di Pulau Jawa telah kehilangan pekerjaan,” ujar Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso dalam keterangan tertulisnya.

Pemerintah juga berusaha menciptakan lapangan kerja dengan membuka dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ditargetkan mampu menyerap 15 juta tenaga kerja atau sukarelawan.

Namun, menurut KH Chriswanto, pelaksanaan program ini belum optimal karena masih menghadapi kendala anggaran dan operasional.

“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat harus mampu menjalani hidup dengan sederhana. Hidup efisien tetapi tetap bekerja keras, itulah konsep muzhid-mujhid dalam Islam. Artinya, kita tidak hidup berlebihan atau terlalu prihatin, tetapi tetap berusaha dengan sungguh-sungguh,” bebernya.

Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, ketika banyak pekerja mengalami PHK, KH Chriswanto mengingatkan masyarakat untuk menerima keadaan ini dengan tawakal.

Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak bereaksi secara emosional, melainkan terus mencari peluang pekerjaan. Jika krisis disikapi dengan emosi, hal itu justru dapat memicu krisis sosial yang lebih luas.

Oleh karena itu, ia mengajak umat Islam untuk meningkatkan kepedulian sosial. Keluarga yang lebih mampu diharapkan membantu keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat PHK atau kebangkrutan usaha.

“Dengan cara ini, permasalahan ekonomi dapat tertangani dalam jangka pendek,” ujar KH Chriswanto.

Selain itu, ia mengimbau para kepala daerah yang baru terpilih dalam Pilkada untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan berkurangnya anggaran belanja kementerian yang berdampak pada dinas di tingkat provinsi, PAD dapat menjadi solusi.

“Potensi pajak dan retribusi daerah harus dimanfaatkan secara maksimal tanpa membebani masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal,” ucapnya.

Menurutnya, pengeluaran daerah sebaiknya dialokasikan untuk program-program yang benar-benar mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat. Sementara itu, proyek pembangunan daerah, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan sektor swasta menggunakan skema investasi atau kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership).

Yang paling penting dalam menghadapi krisis, menurutnya, adalah komunikasi yang efektif. Dengan akses informasi yang baik, masyarakat dapat memahami kondisi keuangan daerah, sehingga ketidakpercayaan dan keresahan dapat dihindari.

“Kepala daerah yang baru memang menghadapi tantangan besar akibat kondisi keuangan negara yang sulit, sementara kebijakan tunda bayar dapat menimbulkan dampak yang kompleks. Namun, dengan strategi yang tepat, seperti optimalisasi PAD, efisiensi anggaran, dan komunikasi publik yang baik, roda pemerintahan tetap dapat berjalan secara efektif,” ujarnya.

KH Chriswanto juga mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam merancang program dan menyusun anggaran di masa depan. Pemborosan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa perubahan budaya birokrasi sangat diperlukan agar lebih bertanggung jawab. (*)

The post Pemerintah Terapkan Efisiensi, LDII Imbau Masyarakat Hidup Sederhana appeared first on Langgam.id.

Pada 2025 ini, HPSN mengangkat tema “Kolaborasi untuk Indonesia Bersih” sebagai bagian untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi.

Menurut data dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah (SIPSN), timbulan sampah di Indonesia pada 2024 mencapai 28,98 juta ton per tahun, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 56,62 juta ton per tahun.

Prosentase sampah terkelola mengalami kenaikan dari 39,01 persen menjadi 61,92 persen pada tahun 2024.

Berdasarkan data tersebut, pengelolaan sampah di Indonesia telah menunjukkan beberapa capaian yang positif. Namun tetap harus meningkatkan penanganan sampah yang signifikan karena masih ada 38,08 persen sampah yang tidak terkelola.

Ketua DPP LDII Korbid Litbang, IPTEK, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (LISDAL), Sudarsono mengatakan, persoalan kemana sampah harus dibuang masih menjadi pertanyaan di tengah aktivitas manusia yang masih polutif.

Ia menyoroti anggapan umum, bahwa sepanjang sampah sudah keluar dari rumah, maka sampah sudah hilang, “Anggapan itu salah,” ujar Guru Besar Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

“Sebetulnya, keluarnya sampah dari rumah tersebut permasalahannya hanya berpindah tempat saja. Semakin panjang rantai perjalanan sampahnya semakin banyak masalah ikutan yang akan muncul, baik masalah sosial dan finansial,” sambungnya.

Menurutnya, kalau semua orang mempunyai pemahaman seperti itu, dapat dibayangkan akumulasi masalah sampah yang terjadi. “Tidak heran sejumlah daerah telah menyatakan dalam kondisi darurat sampah, seperti di Bandung dan Yogyakarta,” ucapnya.

Untuk itu, kata Sudarsono, perubahan cara pandang dan pola pikir tentang sampah perlu dilakukan. Sudarsono menyebut, kepedulian LDII terhadap masalah sampah sudah sejak lama digaungkan.

Solusi jitu yang telah digaungkan LDII antara lain selesaikan sampah sejak dari rumah. Artinya, permasalahan sampah tertangani sejak dari sumbernya sehingga tidak perlu harus diangkut dari rumah ke tempat pembuangan sampah.

“Langkah tersebut dilakukan antara lain dengan mengurangi timbulan sampah, menggunakan kembali sampah yang bisa dimanfaatkan, dan mendaur ulang sampah. Ajakan ini terus didengungkan di kalangan warga LDII sehingga diharapkan bisa menyumbang usaha mengatasi masalah sampah,” bebernya.

Selain itu, LDII juga sudah mendorong penerapan model zero waste pesantren di sejumlah pondok pusat LDII di Kediri, Gadingmangu Jombang dan Kertosono Nganjuk. Dalam program zero waste pesantren tersebut, sampah sudah dipilah sejak dari sumbernya.

Selanjutnya, sampah organik dimanfaatkan untuk budidaya maggot, sampah anorganik yang bisa digunakan kembali dimanfaatkan untuk membuat berbagai kerajinan tangan.

Sampah anorganik lainnya didaur ulang dan yang tersisa digunakan untuk pembuatan arang aktif. Sementara asap cair yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

“Dengan penerapan program zero waste tersebut, sebagian besar timbulan sampah dapat diselesaikan di internal pondok dan tidak harus diangkut ke luar,” ujarnya.

Anggota LISDAL DPP LDII Erni Suhaina menambahkan LDII menggerakkan warganya agar peduli lingkungan sebagai perwujudan 29 karakter luhur. Salah satunya dengan program pengelolaan dan pemanfaatan sampah mulai dari rumah dan tempat ibadah.

“Setiap individu adalah produsen sampah, mereka harus bertanggung jawab terhadap sampahnya masing-masing. Tanggung jawab tersebut dengan cara tidak membuang sampah sembarangan atau membuang begitu saja,” sebutnya.

Pemilik LKP Bu Nandang ini melanjutkan sampah bisa dikelola dengan cara memilah dan memilih sesuai jenisnya. Sampah organik, non organik dan sampah B3. Untuk mengurangi timbulan sampah, maka sampah bisa di daur ulang (recycle) dan dinaikkan nilainya (upcycle) menjadi produk yang indah dan memiliki nilai rupiah.

“Ada circular economy di dalam pemanfaatan sampah,” ujarnya.

Ia menyebut, keterampilan pemanfaatan sampah menjadi produk yang indah dan menghasilkan rupiah senantiasa diajarkan di LDII. Melalui berbagai pelatihan baik di pondok-pondok pesantren maupun di tempat lainnya.

“Dengan harapan bahwa semua warga LDII mampu menerapkan ilmu agama yang telah dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Karena mengelola dan memanfaatkan sampah adalah bagian dari ibadah dan bentuk syukur kepada Allah,” ungkapnya.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Lingkungan Hidup tentang HPSN 2025, kegiatan selama peringatan HPSN akan difokuskan pada berbagai upaya pengelolaan sampah.

Dalam SE tersebut disebutkan delapan lokasi aksi peduli sampah nasional adalah pantai, gunung, kawasan mangrove, desa, pesantren, pasar, sekolah, dan kampus. (*)

The post HPSN 2025, LDII Gaungkan Selesaikan Sampah Sejak dari Rumah dan Terapkan Zero Waste appeared first on Langgam.id.

Hal itu disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Haji dan Umrah dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para Ketua Umum Ormas-ormas Islam pada Rabu (19/2/2025).

“Target kami dalam dua kali masa sidang bisa segera selesai karena saat ini yang menyelenggarakan ibadah haji dari Kemenag RI. Harapan kami pada 2026 sudah dengan Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BP Haji),” ungkapnya.

Singgih Januratmoko menyebutkan, pihaknya sedang berproses menyusun draft Rancangan Undang-undang (RUU) tentang penyelenggaraan haji dan umrah. RUU tersebut masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2025 dan merupakan salah satu prioritas yang harus segera diselesaikan.

“Saat ini pembahasan RUU memasuki tahapan menggali masukan dari berbagai pihak terkait dalam rangka memperkaya isi RUU perubahan tentang ibadah haji dan umrah,” bebernya.

Hal itu dipandang penting, lanjut Singgih, karena proses pembangunan merupakan tanggung jawab nasional.

“Hal ini sejalan dengan Indonesia sebagai negara hukum yang memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak ibadah haji baik pelayanan di dalam dan di luar negeri,” ujarnya.

Menurut Singgih, atas dasar tersebut, RUU perubahan tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan. Merespon perubahan kebijakan dan sistem pelayanan ibadah haji dan umrah serta perkembangan kebutuhan masyarakat.

“Saat ini membutuhkan penataan dan penyempurnaan sistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar dilaksanakan dalam keadaan aman, nyaman, tertib dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan dukungan Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Islam dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji yang efektif dan efisien,” tuturnya.

Pada RDPU Panja Haji dan Umrah itu, DPP LDII diwakili Wakil Bendahara Umum DPP LDII Imam Bashori dan anggota Departemen Hubungan Antar Lembaga DPP LDII Richan Mudzakar.

Imam Bashori mengungkapkan, perubahan Undang-undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memiliki semangat untuk memberikan pelayanan terbaik.

”Semangat membangun perhajian Indonesia lebih baik, lebih menguntungkan masyarakat haji maupun kaum muslimin Indonesia pada umumnya. Semangat berpihak kepada pemilik dana haji agar mereka lebih menikmati keuntungan dana haji tersebut,” terangnya.

Imam Bashori mengatakan, penyelenggaraan haji Indonesia cukup baik, namun perlu penyempurnaan. “Penyempurnaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji mulai dari keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji dan kembali ke tanah air,” beber Imam.

Ia menambahkan, bahwa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan ibadah haji termasuk beberapa instansi penyelenggara haji dijadikan menjadi satu kementerian.

“Sekaligus Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bergabung ke kementerian, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan haji menjadi satu pintu satu penanggung jawab,” tambahnya.

Ia berharap, dengan adanya perubahan Undang-undang tentang penyelenggaraan haji dan umrah memberikan kemudahan bagi masyarakat.

“Kami sangat mengharapkan dengan perubahan Undang-undang tersebut memberi kemudahan bagi masyarakat yang akan menjalankan ibadah haji dan dapat terbentuk kementerian haji yang langsung menangani mulai pendaftaran haji hingga pelaksanaan haji,” ujarnya. (*)

The post DPP LDII Usulkan Beberapa Instansi Penyelenggara Haji Jadi Satu Kementerian appeared first on Langgam.id.

Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso menekankan pentingnya peran media massa dalam membangun Indonesia.

KH Chriswanto mengatakan media memiliki andil besar dalam memberikan informasi, baik mengenai kebijakan publik maupun kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar masyarakat.

“Sejak era perjuangan hingga pasca reformasi, tanpa keberadaan media, masyarakat akan kesulitan mengakses informasi yang penting untuk kehidupan sehari-hari,” ujar Chriswanto pada Minggu (9/2/2025).

Dalam peringatan Hari Pers, terang Chriswanto, DPP LDII menyatakan dukungannya terhadap kebebasan pers. Menurutnya, dengan adanya pers yang bebas, media dapat berperan aktif dalam mengoreksi kebijakan pemerintah serta menyuarakan pendapat publik mengenai suatu kebijakan.

Terlebih lagi, tema Hari Pers tahun ini, yaitu “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa”.

“Tema ini sangat relevan dengan program pemerintah, yang ingin memajukan pangan nasional. Kemandirian dan kedaulatan pangan merupakan isu dunia yang harus diantisipasi pemerintah,” bebernya.

Ia mengungkapkan bahwa LDII memasukkan ketahanan pangan sebagai salah satu dari “8 Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa”. Ini sebagai bentuk komitmen dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

DPP LDII percaya bahwa dengan partisipasi aktif media, berbagai persoalan terkait sektor pangan bisa diatasi.

“Dengan partisipasi media memberitakan berbagai persoalan pangan, pemerintah dapat melangkah dengan pasti dalam menjalankan program tersebut,” tuturnya.

Ia mengharapkan pers dapat terus berpihak pada prinsip clean government dan berpihak kepada rakyat kecil. Media diharapkan dapat memperjuangkan transparansi publik mengenai berbagai isu pangan.

Contohnya seperti kelangkaan pupuk yang menyebabkan tingginya harga pupuk, kekurangan bibit tanaman pangan, serta perlunya inovasi-inovasi terbaru dalam sektor pertanian yang dapat meningkatkan produksi pangan.

“Kami juga berharap pers mampu memberi solusi dengan menggali informasi yang dalam terkait kebijakan impor dan ekspor pangan. Demikian juga mengenai praktik-praktik kartel yang mengakibatkan meruginya petani dan peternak UMKM. Dengan pemberitaan tersebut, pemerintah dapat segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” sebutnya.

Dengan terwujudnya kemandirian pangan, kata Chriswanto, diharapkan masyarakat, terutama petani, peternak, nelayan, dan petambak, dapat menikmati kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup. Program pemerintah di bidang pangan diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.

“Kebebasan pers, dengan peran vitalnya dalam mengawasi dan menyampaikan informasi yang transparan, akan menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ucapnua.

Sementara itu di Padang, Ketua Biro KIM DPW LDII Sumatera Barat (Sumbar) Rohmat Syahrin menjelaskan, Pers menurut Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 adalah lembaga sosial dan media massa yang melakukan kegiatan jurnalistik.

“Selain sebagai media, pers juga merupakan wahana komunikasi massa yang menyampaikan informasi kepada publik,” ujarnya.

Rohmat mengatakan, melalui kemerdekaan pers rakyat dapat mewujudkan kedaulatan yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

“Pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”. Pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah,” ujarnya.

Rohmat berharap, pers tetap menjunjung tinggi kebenaran, kebaikan, dan nilai-nilai luhur kehidupan. Meskipun ekosistem semakin bebas, masyarakat tetap harus menjauhi hoax, provokasi, menebar kebencian dan permusuhan, serta hal-hal yang meluhurkan martabat, kebaikan, dan persatuan bangsa.

“Tak kalah penting, kita harus pegang teguh asas cover both side (melihat kedua sudut pandang) sehingga informasi yang diberikan tidak bersifat tendensius dan monolitik,” katanya. (*)

The post Momen HPN, LDII Harap Media Dapat Perjuangkan Transparansi Publik Soal Isu Pangan appeared first on Langgam.id.

Sekretaris DPW LDII Sumbar H M Abdillah mengatakan, LDII akan berpartisipasi aktif dengan turut mendukung program Asta Cita Presiden RI.

“Kegiatan hari ini tidak hanya bertujuan untuk penebaran benih ikan, namun merupakan bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan di wilayah Sumatra Barat,” ujar Abdillah.

Ia menambahkan, setelah penebaran bibit ikan ini, kedepannya bersama Polda Sumbar, LDII kembali akan mencanangkan penyerahan bibit sayur dan buah produktif.

“Jika hari ini bibit ikan sudah kita tebar ke kolam masyarakat, kedepannya LDII insya Allah akan melanjutkan pendampingan untuk jenis sayuran, karena banyak pekarangan warga yang belum dimaksimalkan,” tuturnya.

Mewakili Kapolda Sumbar, Kasubdit Bintibsos Dit Binmas Polda Sumbar Kompol H Syafrizen SH Datuk Rang Batuah hadir secara simbolis melakukan penebaran benih ikan jenis nila dan tawas, di kolam masyarakat sikuliek, Kelurahan KPIK.

Ia berpesan semoga kegiatan ini dapat mendorong ketahanan pangan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini tentunya tidak lepas dari tugas Polri, agar masyarakat kita sejahtera terpenuhi sandang, pangan, dan papannya.

“Hal itu dapat menekan angka kejahatan,” ucap Syafrizen.

Ia menjelaskan, bahwa selain ketahanan pangan, penanganan stunting juga perlu kerjasama semua pihak. Oleh karena itu, Polda Sumbar bersama LDII turut ambil bagian dalam menekan angka stunting melalui program gemar makan ikan.

Ia juga mengapresiasi atas kesertaan warga LDII yang mau melanjutkan program pembibitan ikan ini.

“Semoga nantinya bibit ikan yang telah diserahkan, dapat dirawat dan dibesarkan kemudian dipanen untuk kebutuhan masyarakat sebagai swasembada pangan di wilayah Sumatra Barat,” harapnya. (*)

The post Dukung Asta Cita Presiden RI, LDII dan Polda Sumbar Tebar 8 Ribu Bibit Ikan di Padang appeared first on Langgam.id.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di Kantor Lemhanas, Jakarta pada Senin (13/1/2025). Dalam pertemuan itu, Ace Hasan mengapresiasi peran LDII dalam berbagai bidang, termasuk kebangsaan, dakwah, sosial ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia.

“Saya sangat mengenal LDII sebagai ormas Islam yang cukup solid. Alhamdulillah, LDII selama ini telah menunjukkan perannya, terutama di bidang dakwah, sosial ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia. Kami juga berharap kolaborasi LDII dengan berbagai pihak, termasuk Lemhannas, dapat terus diperkuat,” ucap Ace Hasan dalam keterangannya.

Politikus Partai Golkar itu menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara Lemhannas dan LDII dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

“Salah satu ranah yang digarap oleh LDII adalah penguatan nilai-nilai kebangsaan. Kami berharap pertemuan ini dapat ditindaklanjuti dengan saling bertukar pandangan, pikiran, dan wawasan. Lemhannas berkomitmen untuk bekerja sama dengan LDII, yang menyelenggarakan Sekolah Virtual Kebangsaan,” ujarnya.

Ace Hasan juga mengajak LDII untuk berpartisipasi dalam program pendidikan yang diselenggarakan oleh Lemhannas, terutama terkait pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

“Kami akan meminta LDII untuk mengirimkan peserta dalam pendidikan yang dilakukan oleh Lemhannas. Ini bagian dari upaya bersama untuk memperkuat pemahaman kebangsaan di tengah tantangan global,” bebernya.

Ace Hasan yang juga Dosen Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten itu menyoroti dinamika global yang semakin kompleks, terutama dalam konteks geopolitik dan geosibernetika.

Menurutnya, tantangan ini mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap nilai-nilai kebangsaan.

“Bagi kami, nilai-nilai kebangsaan itu sangat dinamis karena tantangan yang dihadapi juga sangat dinamis. Geopolitik dunia saat ini melahirkan berbagai ancaman, termasuk dalam ranah geo sibernetika, yang dapat mengurangi pemahaman kebangsaan di kalangan anak muda. Oleh karena itu, kita semua harus terus berupaya memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika global,” tuturnya.

Ketua Umum LDII, KH Chriswanto Santoso menyambut baik kerja sama itu dan menegaskan komitmen LDII untuk terus berkontribusi dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan.

“Kami sangat mendukung upaya Lemhannas dan siap bekerja sama untuk menyelenggarakan program-program yang dapat memperkuat nilai kebangsaan di masyarakat,” ujanya.

Menurutnya, pertemuan itu menjadi langkah awal untuk kolaborasi yang lebih intensif antara Lemhannas dan LDII dalam mengatasi tantangan kebangsaan di era globalisasi.

“Saya berkali-kali mengungkapkan bahwa kerja sama dengan kekuatan otoritas itu sangat perlu. Program sebesar apapun, sebaik apapun, ketika dikerjakan sendiri bukanlah apa-apa. Mulai dari menyiapkan infrastruktur perundang-undangannya sampai tenaga itu menjadi ranah otoritas. Dan untuk urusan kebangsaan ini, Lemhannas-lah tempatnya,” sebutnya.

Kekuatan otoritas ini akan lebih mempermudah terlaksananya program-program kebangsaan. “Apalagi kami juga bergerak di bidang pendidikan dan dakwah sehingga sangat penting kebangsaan ini, agar pesan-pesan kebangsaan bisa tersampaikan secara cepat dan menyeluruh di seluruh wilayah Republik Indonesia,” ungkap KH Chriswanto.

KH Chriswanto menegaskan, dinamika kebangsaan terus berkembang seiring dengan geopolitik global yang juga berkembang.

“Maka kita selalu perlu update tentang ancaman, tantangan, kekuatan kita di mana, dan sebagainya, untuk mendapatkan solusi terbaik dalam rangka menyiapkan generasi penerus menuju Indonesia yang jauh lebih baik, terutama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya. (*)

The post Lemhanas Ajak LDII Berpartisipasi dalam Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan appeared first on Langgam.id.

“Pohon dapat menyerap sinar matahari melalui proses fotosintesis, sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim yang semakin mengancam,” ujar Anggota Departemen Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam, dan Lingkungan Hidup (LISDAL) DPP LDII, Siham Afatta dalam keterangannya.

Ia pun merujuk pemikiran kimiawan atmosferik, Paul J Crutzen yang menyebut planet bumi telah memasuki era Antroposen. Di mana aktivitas manusia memiliki pengaruh global terhadap ekosistem bumi.

Beragam kegiatan manusia secara sinergis mempercepat perubahan pada iklim, hewan, tumbuhan, tanah, dan air/lautan dalam jangka waktu panjang.

“Di antara perubahan tersebut adalah perubahan iklim yang diakibatkan penambahan gas rumah kaca dari pembakaran batu bara, minyak bumi dan gas alam. Berlanjut pada asupan sampah plastik dan beragam limbah yang tidak dikelola dengan baik,“ bebernya.

Keadaan itu, terang Siham, diperparah dengan penebangan hutan yang mengakibatkan berkurangnya habitat, serta alih fungsi kawasan hijau. “Upaya pelestarian lingkungan perlu berlangsung secara holistik dan berkesinambungan, tidak mengandalkan upaya yang itu-itu saja dan sesat,” ucapnya.

Siham mencontohkan, penanaman kembali hutan (reforestasi) perlu memastikan perencanaan yang strategis dengan pertimbangan aspek sosial, ekonomi dan ekologis. Pelestarian diutamakan pada kawasan hutan alam yang sama sekali belum dieksploitasi oleh manusia.

Selain itu, untuk memastikan terjadi regenerasi hutan secara alami memerlukan strategi kelembagaan, pembiayaan, serta peraturan untuk pengelolaan jangka menengah hingga panjang.

“Di era Antroposen ini, beragam upaya perlindungan lingkungan lainnya sama penting untuk dilanjutkan, namun tidak terbatas pada pengendalian polusi, perencanaan kota, pendidikan lingkungan, dan mitigasi perubahan iklim,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPW LDII Sumbar Hadi Barry mengatakan bahwa, LDII sudah menjalankan program Go Green berupa penanaman pohon beberapa tahun lalu. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Go Green yang dicanangkan oleh DPP LDII sejak tahun 2006.

“Kami LDII Sumbar telah melaksanakan kegiatan penanaman pohon di Tanjung Alai, Kabupaten Solok pada tahun 2011, bibit pohon yang dibagikan kepada masyarakat meliputi kopi, cengkeh, kayu manis, dan mahoni,” ujarnya.

Hadi mengungkapkan, penanaman pohon bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. “Kita harus menjaga alam untuk menghindari pemanasan global,” bebernya.

Ia menjelaskan, dalam upaya mendukung program pemerintah, DPW LDII Sumbar juga akan melaksanakan penanaman pohon kembali pada waktu mendatang.

“Kegiatan ini nantinya diharapkan dapat memperluas ruang terbuka hijau di Sumbar dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan,” harapnya. (*)

The post Hari Gerakan Sejuta Pohon, LDII: Kita Harus Jaga Alam Guna Hindari Pemanasan Global appeared first on Langgam.id.

DPP LDII mengucapkan selamat dan siap meningkatkan sinergisitas dengan Kementerian Agama untuk mewujudkan umat yang rukun dan bersatu.

“Umat yang rukun bersatu merupakan modal sosial dalam membangun negara. Indonesia sangat beragam, di sinilah Kementerian Agama menjadi garda terdepan menjaga kebhinnekaan. Keberagaman namun bertekad untuk satu tujuan merupakan berkah dari Allah SWT, inilah yang tak dimiliki bangsa lain,” ujar Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/1/2025)

Menurut KH Chriswanto, Kemenag menunjukkan amal baktinya dengan merawat agama-agama, baik yang menjadi agama resmi, agama minoritas maupun penghayat kepercayaan. Dengan merawat keberagaman agama itu, Kementerian Agama mampu mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

“Cita-cita pembangunan nasional, bukan hanya membangun jasmani tapi rohani. Inilah yang dimaksud dengan manusia Indonesia seutuhnya, dalam hakikat pembangunan nasional. Membangun mental spiritual merupakan bagian integral dari pembangunan nasional itu sendiri,” ucapnya.

KH Chriswanto mengatakan, negara-negara yang sibuk membangun teknologi dan mengabaikan pembangunan spiritualnya bakal kehilangan arah. Akibatnya, masyarakat negara tersebut budi pekertinya rendah.

“Meskipun menjadi bangsa yang maju, mereka tak memiliki kepedulian sosial dan mementingkan diri sendiri. Kemudian menghadapi berbagai masalah sosial, yang justru menghambat kemajuan bangsa tersebut,” bebernya.

KH Chriswanto mengungkapkan bahwa pengabaian pembangunan religiusitas masyarakat berakibat meluasnya praktik perzinahan, keengganan berkeluarga sehingga pertumbuhan sumberdaya manusianya minus, hingga persoalan kriminalitas.

“Pengabaian agama dalam membangun negara berakibat penyakit sosial. Bila patologi sosial itu dianggap lazim, maka peradaban sebuah bangsa akan hancur cepat atau lambat,” beber KH Chriswanto.

Sementara itu, Sekretaris Umum DPP LDII Dody T Wijaya mengatakan, Hari Amal Bakti merupakan peringatan hari kelahiran Kementerian Agama. Hari Amal Bakti merupakan harapan dan tekad Kementerian Agama untuk mencurahkan pengabdian kepada seluruh umat beragama.

“Kami sebagai salah satu ormas Islam bersama dengan seluruh komponen masyarakat siap menyukseskan program Kementerian Agama berupa moderasi beragama. Inilah jalan untuk menjadikan umat yang beragam, satu derap langkah dan satu pemikiran untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara,” ungkapnya.

Dengan kebhinnekaan yang terawat dan kepemimpinan nasional yang baru, DPP LDII optimistik Indonesia mampu tinggal landas menjadi negara yang maju pada usianya yang ke-100. Sebaliknya, perpecahan dan prasangka buruk hanya akan membuat bangsa Indonesia terpuruk.

“Inilah peran penting Kementerian Agama dalam menjaga kesatuan umat,” kata Dody.

Senada dengan KH Chriswanto dan Dody, Ketua DPW LDII Sumatera Barat, H Muchfiandi menekankan pentingnya sinergi antar instansi dan masyarakat untuk mencapai kehidupan harmonis.

“Kementerian Agama membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Emas yang merawat keurukunan umat,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan kelompok agama untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebhinekaan.

“LDII dan Kementerian Agama berkomitmen memperjuangkan masyarakat adil dan makmur melalui nilai-nilai Pancasila dan toleransi,” tuturnya. (*)

The post Wujudkan Umat yang Rukun dan Bersatu, LDII Siap Tingkatkan Sinergisitas dengan Kemenag appeared first on Langgam.id.