Ketua Divisi Teknis KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban, mengungkapkan bahwa jadwal PSU ini telah ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi.
“Ya, setelah kami rapat koordinasi dengan KPU RI, hasilnya pengumuman dijadwalkan hari ini (4–6 Maret 2025) pasca putusan MK,” ujar Ory, Selasa (4/3/2025).

Ory menjelaskan, tahapan pendaftaran calon akan dibuka pada 7 hingga 9 Maret 2025. Setelah dinyatakan diterima, calon akan menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditunjuk, bersama tim dokter yang ditetapkan oleh KPU Pasaman.
“Setelah pendaftaran dinyatakan diterima, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan,” jelasnya.

Selain itu, KPU Pasaman akan melakukan verifikasi berkas calon wakil bupati yang diusulkan oleh partai politik pengusul. Proses ini juga mencakup masa perbaikan bagi berkas yang dianggap kurang lengkap.
“Tahapan pencalonan ditutup dengan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta penetapan nomor urut,” terang Ory.

PSU pada 19 April 2025 nanti hanya akan diikuti oleh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan. Mereka adalah pemilih yang sebelumnya telah menggunakan hak suara pada 27 November 2024.

Dengan jadwal yang telah ditetapkan, KPU Sumbar berharap pelaksanaan PSU dapat berjalan lancar dan demokratis sesuai amanat Mahkamah Konstitusi. (*/Yh)

The post KPU Sumbar Tetapkan PSU Pasaman Digelar 19 April 2025 appeared first on Langgam.id.

Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen mengatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Sumbar menetapkan Mahyeldi-Vasko sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumbar 2025-2030.

“KPU Sumbar menetapkan pasangan Mahyeldi-Vasko Ruseimy sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumbar 2025-2030,” kata Surya.

Surya menjelaskan bahwa pasangan Mahyeldi-Vasko unggul dari paslon Epyardi Asda-Ekos Albar dengan total suara sebanyak 1.757.612 suara pada Pilkada 2024.

“Paslon Mahyeldi-Vasko mendapatkan 1.757.612 suara atau atau 77,12 dari total suara sah,” jelasnya.

Ia juga menuturkan bahwa selanjutnya KPU Sumbar akan menyampaikan keputusan tersebut kepada DPRD Sumbar.

“Setelah itu DPRD Sumbar akan menyampaikan plan pengesahan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri,” ujarnya. (Iqbal/yki)

The post KPU Sumbar Tetapkan Mahyeldi-Vasko sebagai Gubernur dan Wagub Terpilih appeared first on Langgam.id.

Plh Ketua KPU Sumbar, Hamdan mengungkapkan bahwa Pilkada tinggal menghitung hari. Menurut timer hitung mundur yang dipasang di kantor KPU Sumbar, pemungutan suara pada 27 November 2024 hanya tinggal 12 hari lagi.

“Kami terus berupaya melakukan koordinasi dan sosialisasi untuk memaksimalkan tahapan Pilkada. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk mengurangi Pemungutan Suara Ulang (PSU),” kata Hamdan dilansir dari infopublik.id Jumat (16/11/2024).

Hamdan menjelaskan bahwa dalam Pemilu sebelumnya ada 104 PSU, sementara dalam pemilihan ulang DPD RI hanya terjadi 18 PSU.

“Di Pilkada ini, kami berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir PSU,” terang Hamdan yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum KPU Sumbar.

Ketua Divisi Teknis KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban menyebutkan prosedur terkait pemilih yang belum menerima pemberitahuan C pada tiga hari menjelang pemungutan suara.

“Pemilih yang belum menerima C pemberitahuan pada 24 November masih bisa mendapatkan pemberitahuan tersebut pada 25 hingga 27 November di KPPS setempat,” beber Ory.

Ia juga menekankan pentingnya laporan dari KPPS pada 26 November, sehari sebelum hari H, untuk memastikan jumlah C pemberitahuan yang sudah didistribusikan sesuai dengan jumlah pemilih yang tercatat.

“Laporan ini penting untuk memastikan TPS dapat mengakomodir jumlah pemilih yang datang,” tutur Ory.

Terkait pemilih pindahan, Ory mengatakan bahwa KPU masih melayani permohonan pemilih pindahan hingga 7 hari menjelang hari pemungutan suara, atau hingga 20 November 2024.

Selain itu, pemilih tambahan yang hanya menggunakan KTP juga masih bisa dilayani asalkan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS yang bersangkutan.

Selain itu, Ory juga menjelaskan desain lokasi TPS yang diharapkan dapat memberikan transparansi yang lebih baik. Saksi paslon juga akan diberikan salinan hasil penghitungan suara (C) sesuai dengan surat tugas yang mereka miliki.

“Saksi yang hanya ditugaskan untuk Pilgub akan menerima salinan C untuk Pilgub, sementara saksi yang ditugaskan untuk lebih dari satu pemilihan bisa menerima salinan C untuk semua pemilihan yang mereka amati,” ujarnya. (*/yki)

The post Minimalisir Pemungutan Suara Ulang, KPU Sumbar Gencar Sosialisasi Pilkada appeared first on Langgam.id.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, setelah debat publik pertama calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar, Rabu (13/11/2024).

Surya menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan daerah yang berpotensi terdampak bencana, khususnya terkait status siaga Gunung Merapi.

“Di Kabupaten Agam ada tiga TPS yang berada dalam radius 4,5 km dari kawah, dan akan dipindahkan. Selain itu, ada beberapa kecamatan di Kabupaten Tanah Datar yang juga memiliki TPS yang perlu dipindahkan jika statusnya meningkat menjadi siaga,” katanya.

Terkait dengan daerah yang masuk dalam kategori rentan, KPU Sumbar akan terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah kabupaten setempat untuk menentukan langkah mitigasi yang lebih tepat.

Menanggapi pertanyaan mengenai daerah-daerah yang belum terjangkau listrik atau jaringan internet, Surya mengungkapkan bahwa sejauh ini terdapat 481 TPS yang belum terhubung dengan listrik dan internet.

“Kami sudah meminta dukungan kepada Telkom dan Kominfo untuk memasang solusi alternatif, seperti Starlink, untuk mengatasi masalah ini,” ungkapnya.

Dalam hal pengiriman surat suara ke daerah yang sulit dijangkau, KPU Sumbar telah melakukan pemetaan berdasarkan kriteria geografis dan cuaca.

“Kami akan prioritaskan pengiriman ke daerah terluar dan tersulit, seperti Mentawai, Solok Selatan, dan Pasaman Barat. Kami juga telah berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, BPBD, TNI, Polri, serta Pemerintah Daerah,” ujar Surya.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa persiapan logistik Pemilu kali ini jauh lebih matang dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya, termasuk Pileg, Pilpres, dan Pemilu Susulan (PSU).

Untuk memudahkan proses rekapitulasi suara, KPU Sumbar juga mengumumkan penggunaan sistem Sirekap yang terdiri dari Sirekap Web, Sirekap Mobile, dan Sirekap Info-Femilu.

“Sirekap mobile akan digunakan di KPPS, Sirekap web untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi, sementara Sirekap Info-Femilu digunakan untuk menyampaikan informasi hasil pemilu kepada publik,” jelasnya. (*/yki)

The post KPU Siapkan Mitigasi TPS Kawasan Marapi dan Pemetaan Daerah Blank Spot di Pilkada 2024 appeared first on Langgam.id.

Panelis yang dipilih semuanya adalah dosen dan guru besar di berbagai perguruan tinggi Sumbar, tanpa melibatkan unsur publik lainnya seperti pers, budayawan, ulama, atau pun tokoh adat. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat, terutama terkait kurangnya variasi latar belakang panelis.

Panelis yang ditunjuk KPU Sumbar meliputi Asrinaldi (Universitas Andalas), Delmus Puneri Salim (UIN Bukittinggi), Otong Rosadi (Universitas Eka Sakti), Yulhendri (Universitas Negeri Padang), Khairul Fahmi (Universitas Andalas), Beni Kharisma Arrasuli (Universitas Andalas), Malse Yulivestra (Universitas Andalas), Reno Fernandes (Universitas Negeri Padang), Didi Rahmadi (Universitas Muhammadiyah Sumbar), Rozidateno Putra Hanida (Universitas Andalas), dan Alim Harun Pamungkas (Universitas Negeri Padang).

Wartawan senior sekaligus Pemimpin Redaksi Harian Singgalang, Khairul Jasmi, menjadi salah satu yang menyoroti keputusan KPU tersebut. Dalam tulisannya di hariansinggalang.co.id, berjudul “Tak Ada Wartawan Panelis”, Khairul Jasmi mengkritik KPU karena tidak melibatkan kalangan pers, yang dianggap penting dalam memberikan sudut pandang berbeda dalam debat politik.

Menurut Khairul Jasmi, keputusan KPU yang hanya melibatkan akademisi cenderung menghasilkan pertanyaan yang bersifat teoretis dan kurang aplikatif, berbeda jika perwakilan dari kalangan pers atau tokoh masyarakat turut menjadi panelis. “Akademisi saja yang hebat di mata KPU?” tanya Khairul dalam opininya, mempertanyakan apakah KPU menganggap elemen masyarakat lain kurang layak terlibat.

Menanggapi kritik ini, Ketua KPU Sumatera Barat, Surya Efitrimen, menjelaskan bahwa pemilihan panelis dari kalangan akademisi sudah sesuai dengan petunjuk yang diterima oleh KPU. “Panelis dipilih dari akademisi dan tokoh masyarakat, dan akademisi yang dipilih juga merupakan tokoh masyarakat,” ujar Surya seusai debat.

Surya menambahkan bahwa debat telah diatur sesuai prosedur dan harapannya bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. “Masyarakat yang menyaksikan debat ini diharapkan bisa mendapatkan referensi dalam memilih pasangan calon yang sesuai,” katanya. KPU juga berencana mengadakan evaluasi bersama para panelis dan stakeholder lain untuk memperbaiki penyelenggaraan debat berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2024.

Lebih lanjut, Surya menyampaikan bahwa KPU bertindak sebagai penyelenggara dengan menyiapkan wadah bagi para kandidat untuk memaparkan visi-misi mereka. Namun, KPU menekankan bahwa penilaian atas debat sebaiknya diserahkan kepada masyarakat yang menyaksikan, baik secara langsung maupun melalui siaran langsung yang disediakan. (DH/Fs)

The post KPU Sumbar Dikritik, Semua Panelis Debat Cagub dari Akademisi appeared first on Langgam.id.

Simulasi ini mencakup Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota. Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan tepat 35 hari sebelum Pilkada Serentak Nasional pada 27 November 2024. Ia berharap simulasi ini dapat membantu mengurangi potensi masalah pada hari pemungutan suara.

“KPU Sumbar beserta seluruh jajaran telah melaksanakan berbagai proses dan tahapan, termasuk saat ini tahap kampanye. Kami berharap semua tahapan berjalan lancar hingga hari terakhir,” kata Surya dalam sambutannya di hadapan Ketua Divisi KPU Sumbar.

Surya menambahkan, Pemilu 2024 mencakup 17.569 TPS, sedangkan Pilkada Serentak kali ini memiliki 10.824 TPS yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumbar. “Simulasi ini dilakukan dengan kondisi yang menyerupai hari H, mulai dari TPS riil, petugas KPPS, Linmas, hingga badan adhoc lainnya,” ujarnya.

Simulasi berlangsung mengikuti prosedur asli, mulai dari pendaftaran pemilih di meja petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Petugas kemudian memanggil pemilih secara bergiliran untuk mengambil surat suara dan mencoblos di bilik suara yang tersedia.

Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman, Zainal Abidin, mengapresiasi dipilihnya TPS 006 Korong Kabun, Kecamatan Batang Anai, sebagai lokasi simulasi. Menurutnya, Padang Pariaman menempati urutan keempat dengan jumlah pemilih terbanyak di Sumbar, sementara Kecamatan Batang Anai memiliki jumlah pemilih tertinggi di kabupaten tersebut.

“Kami berharap simulasi ini dapat meningkatkan antusiasme masyarakat Padang Pariaman untuk berpartisipasi dalam Pilkada dan hadir di TPS pada hari pemungutan suara,” ucap Zainal.

Ketua Panitia Pelaksana Simulasi, Rahman Al Amin, menjelaskan bahwa kegiatan ini didasari oleh UU Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan KPU tentang tahapan Pilkada Serentak Nasional 2024. Simulasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemungutan suara serta memberikan panduan bagi KPPS dan TPS dalam menjalankan tugas mereka.

“Simulasi ini diikuti oleh 512 pemilih yang tercatat di DPT TPS 006, Korong Kabun, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai. Kegiatan berlangsung mulai dari pencatatan pemilih hingga penghitungan suara,” jelas Rahman. (*/Yh)

The post KPU Sumbar Gelar Simulasi Pemungutan Suara, Siapkan 10.824 TPS untuk Pilkada Serentak appeared first on Langgam.id.

Nonton bareng ini dihadiri oleh Komisioner KPU Sumbar, perwakilan Korem 032 Wirabraja, ketua dan anggota KPU kabupaten/kota serta partai politik peserta Pilkada.

Tepatilah Janji merupakan lanjutan dari film Kejarlah Janji yang diproduksi oleh KPU pada masa Pemilu 2024. Film ini merupakan hasil kerja sama antara KPU RI dengan Garin Nugroho yang melibatkan stakeholder serta KPU kabupaten/kota.

Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumbar, Jons Manedi mengatakan, bahwa film ini diproduksi oleh KPU RI bekerja sama dengan Garin Nugroho dalam rangka mengedukasi pemilih yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

“Pesan yang ingin disampaikan melalui film ini adalah mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan memastikan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT),” ujar Jons dalam keterangannya.

Selain itu, terang Jons, dari film ini juga disampaikan pesan untuk mengetahui rekam jejak pasangan calon. Tak lupa, Jons juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024 mendatang.

“Kita berharap film ini bisa mengedukasi pemilih bagaimana tata cara memilih pemimpin yang benar, bagaimana kita menghindari hoaks, bagaimana kita terhindar dari hate speech, dan bagaimana kita terhindar dari money politic,” ucap Jons.

Ia mengharapkan, dengan adanya film ini, masyarakat semakin terdorong untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak. Yaitu dengan target partisipasi pemilih mencapai di atas 75 persen pada 27 November 2024 mendatang. (*/yki)

The post Targetkan Partisipasi 75 Persen di Pilkada, KPU Sumbar Edukasi Pemilih Melalui Film appeared first on Langgam.id.

Oleh karena itu, terang Jons, KPU dan seluruh penyelenggara ad-hoc harus memastikan seluruh persiapan berjalan lancar, termasuk memfasilitasi debat publik Paslon.

Menurut Jons, debat publik adalah bagian terpenting dari tahapan kampanye. Di mana masyarakat dapat mengetahui lebih dalam tentang visi, misi, dan program dari setiap pasangan calon.

“Saya pastikan dalam debat ini, pasangan calon akan tampil secara lengkap, tidak dipisah antara calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah,” ucapnya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Debat Publik Pasangan Calon (Paslon) untuk Pilkada Serentak 2024 di Hotel Pangeran Beach, Kota Padang, Jumat (11/10/2024).

Ia mengatakan, bahwa KPU Sumbar telah merencanakan dua kali pelaksanaan debat publik, yaitu pada tanggal 13 dan 20 November 2024.

Setiap debat, terang Jons, akan melibatkan panelis yang sudah ditentukan, dengan penyusunan 5 subtema serta 8-10 pertanyaan per subtema yang dimasukkan ke dalam undian bola.

Kabag Teknis KPU Sumbar, Rino Sutrisno menambahkan bahwa pelaksanaan debat publik merupakan kewajiban KPU untuk memfasilitasi dengan prinsip setara dan berkeadilan.

“Kami memastikan debat publik berjalan transparan, adil, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sehingga mereka dapat menilai dan memahami program dari setiap paslon,” beber Rino dilansir dari infopublik.id, Jumat (11/10/2024).

Dengan persiapan yang matang, kata Rino, diharapkan debat publik dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai calon pemimpin yang akan mereka pilih pada Pilkada Serentak 2024 mendatang. (*/yki)

The post KPU Sumbar Jadwalkan 2 Kali Debat Publik, 13 dan 20 November 2024 appeared first on Langgam.id.

KPU Sumbar pun sudah menginstruksikan KPU Dharmasraya untuk berkoordinasi dengan Bawaslu, Kapolres, dan Satpol PP Dharmasraya guna menertibkan spanduk dan flayer tersebut.

“Kami sudah meminta KPU Dharmasraya untuk berkoordinasi dengan instansi terkait agar spanduk dan flayer yang menggunakan foto Ketua KPU RI segera ditertibkan,” ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban dilansir dari infopublik.id, Kamis (3/10/2024).

Ia mengatakan bahwa KPU tidak memfasilitasi kampanye kotak kosong di Dharmasraya. Akan tetapi, KPU juga tidak melarang pemilih untuk mengekspresikan pilihannya. Baik itu memilih pasangan calon maupun mencoblos kotak kosong.

“Kampanye adalah bagian dari pendidikan politik yang harus dilakukan secara bertanggung jawab. Setiap pihak yang melakukan kampanye harus memiliki struktur tim kampanye, pelaksana kampanye, atau relawan yang terdaftar dan disampaikan kepada KPU, Bawaslu, dan pihak kepolisian,” ucap Ory.

Ia mengatakan bahwa sebagai penyelenggara pemilu, KPU Dharmasraya akan bersikap proporsional dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat terkait pemilihan dengan satu pasangan calon.

KPU Sumbar memastikan bahwa hak konstitusional masyarakat untuk memilih, baik mendukung pasangan calon maupun memilih kotak kosong, akan tetap dijaga.

“Kedua pilihan tersebut sah dan konstitusional, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada, yang menyatakan bahwa pemilihan dengan satu pasangan calon menggunakan surat suara dengan dua kolom, yaitu kolom berisi foto pasangan calon dan kolom kosong tanpa gambar,” tutur Ory.

KPU Sumbar, terang Ory, berkomitmen untuk menjaga integritas dan netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada, serta memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat terkait hak-hak pilihannya. (*/yki)

The post Ada Spanduk Ajakan Pilih Kotak Kosong di Dharmasraya, KPU Sumbar Minta Ditertibkan appeared first on Langgam.id.

Penetapan ini terang Ory, dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (9) UU Pilkada yang mengatur pelaporan dana kampanye.

“Pembatasan ini bukan untuk menghambat aktivitas kampanye pasangan calon (paslon), melainkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Ory dilansir dari infopublik.id, Senin (30/9/2024).

Ia mengungkapkan bahwa KPU Sumbar secara serius menetapkan batasan pengeluaran ini dengan mempertimbangkan metode kampanye, volume kegiatan kampanye, jumlah peserta, serta koordinasi dengan paslon, Bawaslu Sumbar, dan pihak terkait lainnya.

Selain itu, kata Ory, penetapan batasan pengeluaran ini juga memperhitungkan standar biaya daerah, kebutuhan logistik kampanye, serta kondisi geografis Sumbar.

“Biaya yang tercantum mencakup operasional posko, pembiayaan konsultan, hingga penyebaran bahan kampanye yang dibutuhkan paslon selama masa kampanye,” bebernya.

Ory menyebutkan bahwa metode kampanye yang diatur mencakup berbagai bentuk, seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, serta kampanye melalui media sosial dan iklan di media daring.

“Misalnya, jika paslon melakukan kampanye pertemuan terbatas satu kali sehari selama 60 hari, biaya yang dikeluarkan dapat mencapai Rp17 miliar, tergantung pada jumlah peserta dan logistik yang disiapkan,” katanya.

Ory juga mengingatkan paslon untuk melaporkan seluruh sumber pendanaan kampanye secara jujur dan transparan. Dana kampanye yang dilaporkan harus mencakup sumber dari paslon sendiri, sumbangan dari partai politik pengusul maupun non-pengusul, sumbangan pribadi, hingga badan hukum swasta.

“Kami berharap para paslon melaporkan seluruh pembiayaan yang digunakan selama kampanye secara akuntabel. Hal ini penting agar publik mengetahui secara jelas biaya kampanye yang dikeluarkan serta sumber-sumber dana yang digunakan,” ucap Ory. (*/yki)

The post KPU Sumbar Tetapkan Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pilgub 2024 Rp272,1 Miliar appeared first on Langgam.id.