Sebelumnya, permohonan tersebut diajukan pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota Padang no urut tiga, Hendri Septa-Hidayat. Sementara termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang dan pemohonnya paslon no urut satu, Fadly Amran-Maigus Nasir.

Hakim Daniel Yusmic P Foekh menyebutkan bahwa mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlanjutan pasal 158 UU Nomor 10/2016.

“Terlebih terhadap permohonan a quo, mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus,” jelasnya.

“Adapun perbedaan perolehan suara, 87.789 suara atau 27,5%,” tambahnya.

Amar putusan kemudian dibacakan Suhartoyo bahwa dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Kota Padang Dorri Putra menyebut langsung menetapan paslon walikota dan wakil walikota Padang terpilih, Fadly Amran-Maigus Nasir hari ini.

“Penetapan paslon nanti sore pukul 16.00 WIB,” ujar Dorri saat memberikan keterangan, Kamis (6/2/2025) pagi.

Penetapan tersebut kata Dorri dilangsungkan di Hotel Trumtum Padang. Selain itu, masyarakat dapat menyaksikan juga melalui siaran langsung di akun Youtube KPU Kota Padang.

“Masyarakat bisa menyaksikan live streamingnya di Youtube KPU Kota Padang,” sebut Dorri. (Iqbal/Fs)

The post Pasca Putusan MK, KPU Padang Tetapkan Paslon Terpilih Sore Ini appeared first on Langgam.id.

Diketahui sebelumnya pasangan calon (paslon) Wako dan Wawako Padang, Hendri Septa-Hidayat pada Selasa (10/11/2024) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke MK. Gugatan yang diajukan terkait dugaan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif.

KPU Padang sebelumnya juga telah menetapkan pasangan Fadly-Maigus sebagai peraih suara terbanyak pada Pilkada Kota Padang dengan total 176.648 suara atau 55,2 persen dari total suara sah.

Ketua KPU Padang, Dorri Putra mengatakan pihaknya belum bisa menggelar rapat pleno penetapan Wako dan Wawako Padang. Ia menyebut harus menunggu hasil sengketa di MK terlebih dahulu.

“Rapat pleno penetapan untuk Padang belum, tunggu sengketa di MK selesai,” ujar Dorri saat memberikan keterangan, Rabu (8/01/2025).

Dorri menyebut sengketa di MK tersebut sebelumnya diajukan oleh pasangan nomor urut tiga, Hendri Septa-Hidayat, lantaran menolak hasil Pilkada 2024 di Kota Padang.

“Terkait permohonan paslon nomor 3 ke MK yang menolak hasil pilkada Kota Padang,” sebutnya.

Dorri kemudian menjelaskan bahwa rapat pleno berkemungkinan dapat dilakukan pada Februari mendatang, jika permohonan dari pasangan nomor urut tiga tersebut tidak dilanjutkan MK.

“Bisa jadi bulan Februari kalau permohonan yang bersangkutan tidak dilanjutkan MK,” bebernya.

“Atau bulan Maret ketika MK melanjutkan permohonan yang bersangkutan ke pembuktian,” sambung Dorri. (Iqbal/yki)

The post Penetapan Wako-Wawako Padang Terpilih Masih Tunggu Putusan MK appeared first on Langgam.id.

Tim fasilitasi ini, terang Dorri, berasal dari jajaran KPU Kota Padang. Sementara tim penyelesaian sengketa juga melibatkan advokat dan pengacara dari unsur kejaksaan.

“Tim penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berasal dari unsur KPU Kota Padang, dan kami juga menerima penawaran dari advokat yang akan mewakili kami. Kami sedang melakukan survei untuk menetapkan siapa advokat yang akan dipilih,” ujar Dorri dilansir dari infopublik.id, Kamis (12/12/2024)..

Menurut informasi yang diterima hingga saat ini, hanya pasangan calo Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang nomor urut 3, Hendri Septa-Hidayat yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Hari ini (kemarin) adalah batas waktu terakhir pengajuan permohonan. Jika tidak ada pasangan lain yang mengajukan, berarti hanya pasangan nomor urut 3 saja yang mengajukan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi,” beber Dorri.

Dorri mengungkapkan bahwa pihaknya masih menanti lampiran permohonan gugatan PHPU yang diajukan oleh paslon Hendri Septa-Hidayat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami sudah mendengar bahwa pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 3 telah memasukkan permohonan gugatan PHPU ke MK. Namun, kami masih menunggu salinan lampiran dari MK,” tutur Dorri.

Sambil menunggu lampiran dari MK, kata Dorri, KPU Padang telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menjawab dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan tersebut.

“KPU akan menjawab setiap dalil yang disengketakan. Namun, tentunya kami perlu menunggu lampiran resmi dari MK terlebih dahulu,” tegas Dorri.

Diketahui, berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada serentak 2024 yang digelar pada 5–6 Desember 2024, bahwa pasangan Fadly Amran-Maigus Nasir memperoleh suara tertinggi dengan 176.648 suara sah (55,2 persen).

Kemudian diikuti oleh paslon Hendri Septa-Hidayat dengan 88.858 suara sah (27,8 persen) dan pasangan Muhammad Iqbal-Amasrul dengan 54.685 suara sah (17,1 persen). (*/yki)

The post Hadapi Gugatan PHPU di MK, KPU Padang Sudah Persiapkan Tim appeared first on Langgam.id.

Sementara itu, pasangan Hendri Septa Hidaya-Hidayat memperoleh 88.859 suara atau 27,8 persen. Sedangkan pasangan Iqbal-Amasrul memperoleh 54.685 suara atau 17,1 persen.

Selanjutnya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, pasangan Mahyeldi-Vasko memperoleh 266.781 suara atau 83,8 persen. Sedangkan pasangan Epyardi Asda-Ekos Albar hanya memperoleh 51.599 suara atau 16,2 persen.

Perolehan suara para pasangan calon tersebut tersebut diketahui dari rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada 2024 yang digelar KPU Padang di Truntum Hotel, Kota Padang, pada 5-6 Desember 2024.

Ketua KPU Kota Padang, Dorri Putra mengungkapkan bahwa rekapitulasi dilakukan untuk mentabulasi hasil suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Kita rekapitulasi hasil perhitungan suara dari masing-masing PPK. Ini adalah langkah akhir di tingkat kota sebelum hasil ditetapkan,” ucap Dorri dilansir dari infopublik.id, Sabtu (7/12/2024).

Rapat pleno terbuka ini dihadiri oleh saksi dari masing-masing pasangan calon (paslon), komisioner KPU Kota Padang, Bawaslu, Polres, insan pers, serta undangan lainnya.

Dorri mengungkapkan bahwa keberatan terhadap hasil rekapitulasi dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu tiga hari setelah hasil ditetapkan.

“Apabila ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi, calon memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke MK,” ujar Dorri.

Dorri menyebutkan bahwa hasil rekapitulasi ini telah disetujui oleh semua pihak, termasuk saksi paslon, Bawaslu, dan KPU, untuk memastikan tidak ada polemik di kemudian hari.

“Semua hasil disepakati bersama agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari,” kata Dorri. (*/yki)

The post Rekapitulasi KPU Padang: Mahyeldi-Vasko Unggul 83,8 Persen, Fadly-Maigus Menang 55,2 Persen appeared first on Langgam.id.

Sementara saat, pemilihan presiden dan legislatif, partisipasi pemilih cukup tinggi, yaitu mencapai angka 76 persen.

Rendahnya angka partisipasi pemilih Pilkada 2024 ini diketahui dari hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada 2024 tingkat Kota Padang, Jumat (6/12/2024).

Ketua KPU Kota Padang, Dorri Putra mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut untuk memahami penyebab penurunan partisipasi pemilih.

“Penurunan partisipasi terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kota Padang. Kami akan menganalisis hasil ini dan melaporkannya ke KPU Provinsi Sumatra Barat,” terang Dorri dilansir dari infopublik.id, Sabtu (7/12/2024).

Dorri mengatakan bahwa KPU Padang telah melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menggunakan hak pilihnya. Anggaran sebesar Rp10 miliar telah dialokasikan dari total dana Rp46 miliar untuk kegiatan sosialisasi.

“Kami sudah masif menggelar sosialisasi melalui berbagai kegiatan. Namun, keputusan untuk datang ke TPS tetap bergantung pada masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa tantangan untuk meningkatkan partisipasi pemilih masih menjadi perhatian serius KPU. Ia berharap ke depan, partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi ini dapat meningkat, sehingga hasil Pilkada benar-benar merepresentasikan keinginan warga Kota Padang.

Diketahui, pemungutan suara Pilkada Padang pada 27 November lalu digelar di 1.487 TPS dengan total DPT sebanyak 665.126 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 326.632 orang yang hadir menggunakan hak pilihnya. (*/yki)

The post Anggaran Sosialisasi Rp10 Miliar, Partisipasi Pemilih Pilkada di Padang Hanya 49 Persen appeared first on Langgam.id.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Padang untuk Pilgub Sumbar dan Pilwako Padang ini digelar di Truntum Hotel, Kota Padang, dan berlangsung hingga Jumat (6/12/2024).

Rapat pleno ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Padang Dorri Putra, dihadiri saksi dari masing-masing pasangan calon (paslon), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 11 kecamatan, Bawaslu dan Polres Padang.

Kotak suara dari setiap kecamatan dibuka dan diperlihatkan kepada Bawaslu serta saksi paslon. Ketua PPK kemudian membacakan hasil rekapitulasi suara dari setiap kelurahan hingga total keseluruhan kecamatan.

Ketua KPU Padang, Dorri Putra mengungkapkan bahwa pihaknya mengagendakan rekapitulasi ini selama dua hari. Hal ini karena masih menunggu hasil rekapitulasi di Kecamatan Padang Selatan yang memiliki satu TPS melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Hingga saat ini, 10 kecamatan di Kota Padang telah menyelesaikan rekapitulasi. Proses di Kecamatan Padang Selatan akan segera dirampungkan, setelah itu rekapitulasi tingkat kota dapat diselesaikan,” ujar Dorri dilansir dari infopublik.id, Kamis (5/12/2024).

Dorri mengatakan bahwa target hari pertama adalah menyelesaikan rekapitulasi tujuh kecamatan, sementara empat kecamatan sisanya direncanakan selesai pada hari kedua.

“Setelah 11 kecamatan selesai, kami akan menetapkan hasil perolehan suara untuk masing-masing paslon, baik di tingkat pemilihan gubernur maupun wali kota,” terangnya.

Dorri menyebutkan bahwa pleno rekapitulasi ini tidak menetapkan pasangan terpilih. Penetapan akan dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak adanya sengketa hasil di Kota Padang.

Ia menjelaskan, paslon yang ingin mengajukan keberatan memiliki waktu hingga tiga hari kerja setelah hasil rekapitulasi diumumkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Jika tidak ada keberatan yang diterima oleh MK, terang Dorri, maka KPU dapat menetapkan pasangan terpilih dalam waktu tiga hari setelah pengumuman buku register perkara konstitusi.

“Kami akan menetapkan pasangan terpilih setelah ada pengumuman resmi dari MK terkait hasil sengketa Pilkada,” tutur Dorri. (*/yki)

The post Rekapitulasi Suara Pilkada 2024 Tingkat Kota Padang Ditargetkan Rampung 6 Desember appeared first on Langgam.id.

PSU di TPS 22 Villa Mega, Kelurahan Mata Air itu digelar atas dasar rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Hal ini setelah ditemukan adanya selisih jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah pemilih di TPS tersebut.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Padang, Arset Kusnadi mengatakan bahwa PSU ini terjadi karena adanya dugaan kelalaian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“PSU di TPS 22 dilakukan karena adanya selisih jumlah surat suara yang berbeda dengan jumlah pemilih yang hadir. Dijadwalkan PSU digelar pada 5 Desember 2024,” ungkap Arset dilansir dari infopublik.id, Rabu (4/12/2024).

Ia menambahkan bahwa dalam penghitungan surat suara untuk pemilihan gubernur, ditemukan kekurangan satu surat suara. Namun, jumlah surat suara untuk pemilihan wali kota justru berlebih satu.

“Diduga petugas KPPS salah memberikan surat suara, sehingga ada pemilih yang mencoblos dua surat suara untuk pemilihan wali kota,” ungkapnya.

Arset mengatakan, PSU ini direkomendasikan oleh Panwascam setelah Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) menemukan ketidaksesuaian jumlah pemilih dengan surat suara yang tercatat di Formulir C Hasil TPS.

“Seharusnya KPPS memberikan dua surat suara, yakni untuk wali kota dan gubernur. Namun, kesalahan ini menyebabkan salah satu surat suara menjadi ganda,” terang Arset.

Ia memastikan bahwa logistik untuk pelaksanaan PSU, termasuk surat suara, telah dipersiapkan sepenuhnya oleh KPU Padang.

Anggota Bawaslu Padang, Firdaus Yusri menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 22, jumlah pengguna hak pilih tercatat sebanyak 331 dari total 597 Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Akan tetapi, terang Firdaus, ditemukan selisih satu suara pada pemilihan gubernur dan kelebihan satu suara pada pemilihan wali kota.

“Terdapat satu pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Hal ini menjadi alasan kuat pelaksanaan PSU,” beber Firdaus.

Ia menjelaskan bahwa Bawaslu Padang telah mengoordinasikan temuan ini dengan Panwascam Padang Selatan dan melanjutkannya ke KPU untuk memastikan PSU berjalan sesuai aturan.

Sementara itu, dilansir dari akun Instagram KPU Kota Padang, bahwa PSU di TPS 22 Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan ini dilaksanakan besok dari pukul 07.00-13.00 WIB. (*/yki)

The post KPPS Lalai, Satu TPS di Kota Padang Gelar PSU Besok appeared first on Langgam.id.

KPU Kota Padang pun menargetkan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mencapai 77,5 persen. Guna mencapai target tersebut, KPU pun gencar melakukan berbagai upaya sosialisasi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar menggunakan hak pilihnya.

Ketua Divisi Perencanaan, Informaasi dan Data KPU Padang, Arianto mengatakan, berbagai cara sosialisasi dan kampanye telah dilakukan pihaknya. Mulai dari pemasangan alat peraga di setiap lingkungan, diskusi publik, pertunjukan seni budaya, hingga debat publik.

Ia mengungkapkan bahwa jelang sepekan menuju hari pemungutan suara, kesuksesan Pilkada berada di tangan masyarakat sebagai pemegang hak pilih.

“Tinggal lagi bagaimana masyarakat menggunakan suaranya. Ajak keluarga, tetangga, dan teman-teman untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS),” ujar Arianto dilansir dari infopublik.id, Kamis (21/11/2024).

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Padang, Afriszal mengatakan bahwa cuaca menjadi salah satu kendala utama yang dapat memengaruhi partisipasi pemilih. Pasalnya, November merupakan bulan dengan intensitas hujan tinggi.

“Cuaca perlu diantisipasi. Jangan sampai masyarakat menjadikan hujan sebagai alasan untuk tidak ke TPS, atau kegiatan di TPS terganggu akibat hujan,” ucap Afriszal.

Ia menyebutkan bahwa penyelenggara harus sigap dan memastikan pelaksanaan pemungutan suara tetap berjalan lancar meskipun terjadi hujan.

Diketahui, pemungutan suara Pilkada serentak di Kota Padang akan berlangsung pada 27 November 2024. Warga akan memilih Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar. (*/yki)

The post KPU Padang Targetkan Partisipasi Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2024 appeared first on Langgam.id.

Ketua KPU Padang, Dorri Putra mengatakan bahwa kekurangan surat suara ini terjadi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatra Barat serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang.

Dorri mengungkapkan bahwa surat suara untuk Pilgub Sumbar yang kurang adalah satu kotak yang berjumlah 6.000 lembar.

“Surat suara yang kurang untuk Pilgub Sumbar sedang dijemput ke KPU Provinsi Sumatra Barat,” ujar Dorri dilansir dari infopublik.id, Sabtu (16/11/2024).

Kemudian, kata Dorri, surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang yang masih kurang berjumlah 1.200 lembar.

“KPU Padang juga tengah meminta penambahan surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Padang ke percetakan,” kata Dorri Putra.

Jemput Surat Suara ke Percetakan

Sementara itu, KPU dan Bawaslu Padang menjemput kekurangan surat suara untuk Pilkada 2024 di percetakan PT Temperina Grup. Percetakan ini berada di Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Penjemputan itu dilakukan setelah verifikasi jumlah surat suara yang tercetak dan diketahui masih ada kekurangan untuk mencakup seluruh daftar pemilih di Kota Padang.

“Kami memastikan seluruh proses ini berjalan dengan baik dan tidak ada kekurangan surat suara pada hari pemungutan suara nanti,” ungkap Ketua Bawaslu Padang, Eris Nanda.

Ia mengatakan bahwa kehadiran Bawaslu dalam proses ini bertujuan untuk mengawasi agar semua tahapan pemilu berjalan sesuai prosedur dan bebas dari potensi penyimpangan.

“Kami memastikan tidak ada surat suara yang disalahgunakan dan seluruh proses distribusinya dapat diawasi dengan transparan,” ujarnya.

Eris Nanda menyebutkan bahwa proses penjemputan surat suara yang melibatkan KPU dan Bawaslu ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan jelang pemilu 2024.

“Di mana KPU di setiap daerah dituntut untuk mempersiapkan logistik pemilihan secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pemilih di masing-masing wilayah,” terang Eris Nanda. (*/yki)

The post KPU Padang Kekurangan Ribuan Surat Suara Pilkada 2024 appeared first on Langgam.id.

Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar yang hadir membuka kegiatan berharap, melalui simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak ini, pelaksanaan pesta demokrasi yang akan berlangsung di 27 November 2024 mendatang dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman.

“Saya apresiasi KPU Kota Padang yang sudah menyelenggarakan simulasi Pilkada ini. Melalui simulasi ini kita akan mengetahui kekurangan-kekurangan yang ditemukan, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk kesuksesan alek demokrasi ini,” ucap Pj Wako.

Andree Algamar mengharapkan kehadiran pemilih pada Pilkada serentak ini dapat meningkat, sehingga dapat dijadikan indikator keberhasilan pada penyelenggaraan Pilkada berikutnya.

“Kita harapkan partisipasi pemilih dapat meningkat. Kalau Pilpres dan Pileg kemarin itu sekitar 75 persen, maka pada Pilkada serentak nanti kita harapkan bisa diatas 75 persen,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Padang Dorri Putra menyebutkan, simulasi pemungutan dan penghitungan suara ini diikuti para anggota yang akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Simulasi ini nantinya akan kita videokan, dan video tersebut akan kita sebar ke seluruh petugas TPS untuk dijadikan panduan. Simulasi ini sama betul seperti berlangsungnya pemungutan suara di Pilkada nanti. Mulai dari pendaftaran peserta, pengambilan surat suara, pencoblosan surat suara, memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke kotak suara, dan mencelupkan jari kelingking ke dalam tinta,” terangnya. (*/Fs)

The post KPU Padang Gelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara appeared first on Langgam.id.