Pendaftaran KPPS untuk Pilkada Padang 2024 akan berlangsung selama 10 hari. Yaitu mulai dari 17 hingga 28 September 2024.

Anggota KPU Padang, Randi Adi Tama mengatakan bahwa kebutuhan KPPS untuk Kota Padang berdasarkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) saat ini adalah sebanyak 10.409 orang.

Pelain petugas KPPS, terang Randi, KPU Padang juga membuka pendaftaran untuk 2.974 orang Petugas Keamanan dan Ketertiban Pemungutan Suara (PAM TPS).

“Para petugas KPPS ini nantinya akan bertugas untuk menyukseskan proses Pilkada di 1.487 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh Kota Padang,” ujar Randi dilansir dari infopublik.id, Selasa (17/9/2024).

Akan tetapi, terang Randi, jumlah tersebut masih dapat berubah setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dijadwalkan pada 22 September mendatang.

“Jumlah ini bisa bertambah atau berkurang nantinya setelah penetapan DPT,” bebernya.

Randi mengungkapkan, pendaftaran KPPS ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah pendaftaran, proses selanjutnya adalah penelitian administrasi calon anggota KPPS yang akan berlangsung pada 18 hingga 29 September 2024.

Kemudian, pengumuman hasil penelitian administrasi akan dilakukan pada 30 September hingga 2 Oktober 2024. Diikuti dengan periode tanggapan dan masukan masyarakat, 30 September hingga 5 Oktober 2024.

Hasil seleksi calon anggota KPPS akan diumumkan pada 5 hingga 7 Oktober 2024, sedangkan penetapan dan pelantikan anggota KPPS akan dilakukan pada 7 November 2024.

Masa kerja KPPS untuk Pilkada 2024 akan berlangsung pada 7 November hingga 8 Desember 2024. (*/yki)

The post KPU Padang Butuh 10.409 Orang Calon Anggota KPPS, Ayo Buruan Daftar ! appeared first on Langgam.id.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam Riko Antoni mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan dinas terkait dan puskesmas untuk melakukan rapid test tersebut.

“Rapid test lagi berjalan kemaren dan hari ini di seluruh kecamatan. Untuk lokasinya KPPS nagari setempat yang menentukan,” ujar Riko, sebagaimana dicuplik dari AMC, Minggu (29/11).

Menurutnya, laporan itu nantinya akan diterima secara menyeluruh dan kemudian baru dilaporkan ke KPU provinsi.

“Jika nanti ada yang reaktif akan ditindak lanjuti sesuai undang-undang protokol kesehatan Covid-19,” pungkasnya. (Osh)

The post 9.660 Anggota KPPS di Agam Rapid Test appeared first on Langgam.id.

Ketua KPU Sumbar, Amnasmen menyebutkan, sudah ada instruksi dari KPU RI. “Kita sudah diminta untuk merekap datanya, KPU RI  meminta agar dibuatkan informasi mengenai kategorinya, sakit, cacat, yang sedang dirawat dirumah sakit atau meninggal dunia,” ujarnya kepada Langgam.id, Selasa (30/04/2019).

Menurut Amnasmen, sudah ada form untuk mendata itu semua. “Kementerian Keuangan sudah setujui, kita akan mengumpulkan informasi jabatan, kronologis dan tanggal kejadian. Formnya juga sudah ada,” jelasnya.

Hingga saat ini, data yang ada di KPU Sumbar, ada sekira 61 petugas yang sakit dan satu orang meninggal dunia. “Datanya terus bergerak, mungkin besok akan bertambah lagi. Hingga saat ini, baru itu data yang kita kumpulkan,” ungkapnya.

Santunan yang akan diberikan, senilai Rp36 juta untuk meninggal dunia, dan akan diberikan kepada ahli waris. Sedangkan petugas yang sakit ataupun cacat, santunan itu diperkirakan Rp5 sampai Rp30 juta.

“Kita tahu, teman-teman di lapangan sudah bekerja keras untuk menyukseskan pemilu, hingga sebagian diantara mereka sakit dan ada juga yang meninggal dunia,” ucapnya.

Terkait rekapitulasi suara, kata Amnasmen, tidak ada permasalahan. “Proses rekapitulasi masih berlangsung, tidak ada masalah. Saat ini, KPU masih menyelesaikan persoalan administrasi dan teknis,” ujarnya. (Rahmadi/FZ)

The post Santunan untuk Penyelenggara Pemilu yang Sakit dan Meninggal Dunia appeared first on Langgam.id.