Talkshow ini digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Payakumbuh Youth Arte Committee (PYAC), dalam rangkaian Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2025 atau Festival Film Antikorupsi 2025.

Fajar Rillah Vesky bersama Desmar Ayudi dan Randi Reimena, menjadi narasumber dalam sesi diskusi “Film dan Politik di Indonesia”. Selain sesi ini, juga ada sesi diskusi “Media Baru untuk Kampanye Antikorupsi” dengan pembicara Luthfi Saputra (garak.id) dan Pita Yuliza (pegiat media).

Serta sesi “Diskusi Film” dengan pembicara Husin M.Sn (Sutradara Film), Adri Yandi (Akademisi), Eko Doni Putra M.Sn (Sutradara Film, dan Vera Naldy SE MSI (penyuluh antikorupsi).

Dalam sesi diskusi “Film dan Politik di Indonesia” di JFS Cofffe Tanjungpati, Limapuluh Kota, Kamis malam (3/7/2025), Fajar Rillah Vesky mengapresiasi kiprah anak-anak muda Payakumbuh dan Limapuluh Kota yang tergabung dalam PYAC.

Hal ini karena dipercaya KPK sebagai satu dari delapan komunitas penyelenggara ACFFest2025 di Indonesia. Ini tentu karena PYAC dinilai KPK memiliki integritas baik dan barisan orang-orang baik harus terus diperpanjang.

“Jika tahun ini, teman-teman PYAC dipercaya KPK sebagai penyelenggara ACFFest2025. Tahun depan, kita dorong PYAC melahirkan film-film antikorupsi. Sehingga, film-film antikorupsi seperti film “Ketue”, “Gara-Gara Mahdi” dan film-film sejenis yang dirilis KPK, juga ada yang lahir atau diproduksi teman-teman PYAC,” ujarnya.

“Karena seperti disampaikan Bapak Film Indonesia asal Bukittinggi Usmar Ismail, film itu sudah lama digunakan oleh berbagai bangsa sebagai alat komunikasi yang ampuh,” sambung Fajar Rillah Vesky.

Erat kaitanya dengan tema diskusi “Film dan Politik di Indonesia” yang digelar dalam rangkaian ACFFest2025, Fajar Rillah Vesky mendorong PYAC dan juga sineas-sineas lainnya yang berkolabarasi dengan KPK dalam pemutaran film antikorupsi, memproduksi film realistis dengan kondisi politik di Indonesia yang berbiaya tinggi. Karena politik berbiaya tinggi ini, telah memicu terjadinya praktik korupsi di Tanah Air.

“Politik di Indonesia hari ini adalah politik berbiaya tinggi yang memicu terjadinya praktik korupsi.
Sejauh ini, belum ada standar biaya kampanye atau batasan biaya kampanye yang diatur untuk calon legistlatif atau calon kepala daerah dalam Pemilu di Indonesia. Sehingga, pemilu lebih sering dimenangkan oleh mereka yang punya uang. Ini menarik dijadikan ide film antikorupsi. Dan perlu menjadi kajian oleh KPK,” beber Fajar Vesky sambil menceritakan sejumlah pengalaman empirisnya.

Sementara, mantan Ketua KNPI Limapuluh Kota Desmar Ayudi dalam sesi diskusi yang sama, menjelaskan empat Pilar Kebangsaan yang mampu membuat Indonesia Emas 2045. Yakni, pemimpin yang adil, ulama yang berilmu, orang orang kaya yang dermawan, dan masyarakat yang bertakwa.

“Di samping itu sebagai generasi muda, kita harus mempersiapkan diri untuk belajar. Dan di laboratorium di organisasi pemuda, agar generasi muda matang dan siap menjadi Leader of Change yang mumpuni, mengisi pos-pos kekuasaan. Sehingga jabatan-jabatan penting pengembil kebijakan Bisa di isi anak anak muda yang produktif dan jauh dari korupsi,” ucap Desmar Ayudu.

Sementara, sejarawan Randi Reimena, dalam diakusi yang dipandu Reskika Putri Pasund, menceritakan sejarah korupsi di Indonesia yang sudah dimulai sejak Kolonial Belanda. Randi juga menceritakan betapa massifnya korupsi dari zaman Orde Baru hingga saat kini.

Disisi lain, Koordinator Acara PYAC, Eko Doni Putra M.Sn menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Anti-Corruption Film Festival Movie Day atau Festival Film Antikorupsi Dunia.

Khusus tahun 2025 ini, Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) , digelar KPK bersama delapan komunitas di 8 kabupaten/kota di Indonesia. Termasuk di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.

Dalam penyelenggaraan ACFFest 2025 di Payakumbuh dan Limapuluh Kota, dua daerah serumpun budaya yang disebut sebagai Luak Limopuluah, KPK berkolaborasi dengan Payakumbuh Youth Arte Committee (PYAC).

Dimana, KPK dan PYAC menggelar sejumlah kegiatan yang bekenaan dengan isu antikorupsi, integritas, dunia kreatif, dan anak muda, lewat media audio visual sebagai pintu masuknya.

“Tujuan utama kegiatan ini ialah penyebaran kesadaran antikorupsi di kalangan anak muda, khususnya generasi baru filmmaker yang tersebar di Payakumbuh Limapuluh Kota. Mereka adalah partisipan dalam rangkaian kegiatan ACFFest Movie Day 2025 yang berlangsung selama 6 hari, dari 1 hingga 6 Juli 2025, ” kata Koordinator Acara PYAC, Eko Doni Putra M.Sn dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Dia menyebut, ACFFest2025 di Payakumbuh dan Limapuluh Kota diisi beberapa mata acara. Mulai dari talkshow N.G.O.P.I.N.I (Ngobrol Pekan Ini), pemutaran film dan diskusi, hingga pertunjukan musik.

“Semuanya, seperti disinggung tadi, menjadikan tema antikorupsi dan integritas sebagai isu utama,” tulis Eko Doni Putra. (*)

The post KPK Gelar ACFFest2025 di Luak Limopuluah, Fajar Rillah Vesky-Desmar Ayudi jadi Pembicara appeared first on Langgam.id.

Padahal, dunia pendidikan seharusnya menjadi benteng terakhir dalam membangun karakter dan integritas generasi muda. Temuan ini seolah menegaskan, pembenahan mendesak dibutuhkan, bukan hanya di ruang kelas, tetapi juga dalam budaya akademik itu sendiri.

Survei yang melibatkan lebih dari 449 ribu responden dari 36.888 satuan pendidikan ini mencatat, 78 persen sekolah dan 98 persen kampus masih bergulat dengan persoalan menyontek. Bahkan lebih jauh, 43 persen responden di perguruan tinggi mengakui adanya praktik plagiarisme, sementara 6 persen siswa di sekolah menyatakan mengalami hal serupa.

“Menyontek dan plagiarisme adalah bentuk ketidakjujuran akademik yang menggerus nilai integritas. Ini terjadi di mayoritas sekolah dan kampus,” tegas Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, dilansir dari InfoPublik, Minggu (27/4/2025).

Tak berhenti di sana, SPI 2024 juga menemukan persoalan lain yang tak kalah serius: tingginya ketidakhadiran guru dan dosen tanpa alasan jelas, serta keterlambatan yang merajalela. Sebanyak 69 persen siswa mengeluhkan keterlambatan guru, sementara 96 persen mahasiswa mengalami hal serupa dari dosen mereka.

Secara keseluruhan, Indeks Integritas Pendidikan 2024 tercatat di angka 69,50—masuk dalam kategori “korektif”, artinya perbaikan menyeluruh sangat diperlukan di berbagai lini.

Menanggapi temuan ini, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh di sektor pendidikan.

“Data SPI ini menjadi landasan kami untuk mengevaluasi dan mempercepat transformasi dunia pendidikan. Kami akan menguatkan budaya akademik yang berintegritas, meningkatkan kapasitas SDM, mereformasi tata kelola, serta membangun kolaborasi dengan KPK dalam pengembangan pendidikan antikorupsi,” kata Stella.

Ia menyebutkan, transformasi itu akan dijalankan melalui empat pendekatan: berbasis nilai, kesadaran, kepatuhan, dan manajemen risiko. Kolaborasi lintas lembaga pun diharapkan mampu menanamkan kembali nilai kejujuran sejak dini—mulai dari ruang kelas hingga bangku kuliah.

Di tengah tantangan global dan kebutuhan akan sumber daya manusia berkualitas, Indonesia kini dihadapkan pada tugas berat: menjaga kejernihan intelektual tanpa mengorbankan fondasi moral. Sebab tanpa integritas, kecerdasan pun bisa kehilangan maknanya. (*/Yh)

The post Alarm Integritas: Menyontek dan Plagiarisme Masih Membayangi Sekolah dan Kampus di Indonesia appeared first on Langgam.id.

SPI merupakan instrumen penting yang dikembangkan KPK untuk mengukur tingkat risiko korupsi serta mengevaluasi efektivitas upaya pencegahan korupsi di berbagai instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Rektor UNAND Efa Yonnedi mengatakan keterlibatan Universitas Andalas dalam SPI tahun 2024 menandai komitmen kuat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, Universitas Andalas berperan aktif dalam memberikan kontribusi akademik dan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan survei ini.

Adapun, mekanisme Survei Penilaian Integritas SPI melibatkan pengumpulan data dari tiga sumber utama, yakni Sumber Internal (Pegawai di lingkungan instansi pemerintah yang menjadi objek survey), Sumber Eksternal (Masyarakat sebagai pengguna layanan publik, vendor, atau pihak-pihak yang berinteraksi instansi pemerintah).

Lalu, sumber expert (Para ahli seperti auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dan lainnya yang memiliki keahlian dalam bidang pengawasan dan pemberantasan korupsi).

Data-data yang diperoleh dari ketiga sumber tersebut kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menghasilkan indeks integritas yang mencerminkan tingkat risiko korupsi di instansi yang bersangkutan.

Selain itu, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi untuk memastikan akurasi hasil survei. Pelaksanaan SPI bertujuan untuk mengukur tingkat risiko korupsi melalui identifikasi area-area yang rentan terhadap korupsi dalam suatu instansi.

Kemudian, mengevaluasi efektivitas upaya pencegahan korupsi, yakni menilai sejauh mana upaya-upaya yang telah dilakukan berhasil menurunkan risiko korupsi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil survei SPI diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pencegahan korupsi yang lebih efektif. Selain itu, SPI juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Kerja sama dengan KPK dalam pelaksanaan SPI merupakan bentuk nyata komitmen Universitas Andalas dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi,” kata Efa, dikutip Kamis (25/7/2024).

Ia berharap hasil survei ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia. “Dengan sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat terus ditingkatkan,” pungkasnya.(*/Fs)

The post Survei Penilaian Integritas, UNAND Kerjasama dengan KPK appeared first on Langgam.id.

Memilih pimpinan lembaga antikorupsi merupakan tugas krusial dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sosok pemimpin ideal tersebut tidak hanya cakap secara hukum dan memiliki rekam jejak yang bersih, tetapi juga memahami kompleksitas budaya dan perilaku koruptif yang mengakar di masyarakat, terutama dalam penyelenggaraan negara.

Dari sudut pandang antropologi, mencari pemimpin pemberantasan korupsi yang ideal membutuhkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai faktor:

1. Pemahaman Budaya dan Masyarakat:

Pemimpin mesti memahami budaya dan nilai-nilai yang melandasi perilaku masyarakat, termasuk norma-norma tidak tertulis dan sistem patronase, khususnya partai politik yang dapat memupuk dan menyuburkan praktek korupsi. Pemahaman ini penting untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang kontekstual dan relevan dengan realitas di lapangan.

2. Kemampuan Membangun Kepercayaan:

Membangun kepercayaan publik terhadap lembaga anti-korupsi merupakan kunci keberhasilan. Pimpinan harus memiliki karisma, integritas, dan komitmen yang kuat untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka serius dalam memerangi korupsi. Selain itu, kepercayaan itu tumbuh jika calon pemimpin bebas, minimal jauh dan memahami arti konflik kepentingan. Kepercayaan ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

3. Kapasitas Memimpin dan Mengelola Organisasi:

Pimpinan harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang efektif untuk mengelola organisasi yang besar dan kompleks. Kemampuan ini mencakup membangun tim yang solid, mendelegasikan tugas secara tepat, dan menciptakan budaya kerja yang profesional dan anti-korupsi. Termasuk komunikasi penegakan hukum yang kredibel dan tidak mencla-mencle.

4. Ketegasan dan Keberanian:

Memimpin pemberantasan korupsi membutuhkan ketegasan dan keberanian untuk melawan pihak-pihak yang berkepentingan. Pemimpin tidak boleh menghadapi intimidasi atau tekanan dari pihak mana pun. Ketegasan ini harus diimbangi dengan keadilan dan transparansi dalam proses penegakan hukum. Cerdas dan pintar saja tidak cukup, butuh kompleksitas kompetensi dalam memerangi penyakit rasuah ini.

5. Visi dan Strategi Jangka Panjang:

Pimpinan harus memiliki visi yang jelas dan strategi jangka panjang untuk memerangi korupsi secara sistematis. Visi ini harus diterjemahkan ke dalam program-program konkret dan terukur yang dapat dievaluasi secara berkala. Pemimpin pemberantasan korupsi wajib hukumnya bukan mereka para job seeker, para pencari suaka korupsi, pelindung partai, atau pengusaha berkedok penegak hukum. Mereka harus clear and clean dari usaha-usaha melindungi korporasi dari korupsi dalam bentuk apapun.

Proses Seleksi yang Transparan dan Bertanggung Jawab:

Proses pemilihan pimpinan lembaga anti-korupsi harus transparan dan akuntabel. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan memberikan masukan dalam proses tersebut. Pansel hanya panitia yang memastikan semua kriteria tersebut berjalan dan berhasil dilaksanakan, bukan penentu apalagi yang memilih. Hal ini penting untuk memastikan terpilihnya pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab kepada publik. Bukan yang berasal dari titipan, apalagi pesanan penguasa. Pansel harus berpihak pada nilai-nilai bukan semata aturan main yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan para pemesan, untuk itu Pansel harus siap betanggungjawab dan memberikan pilihan terbaik kepada DPR. Bukan menyajikan maunya Presiden dan DPR.

Mencari pemimpin pemberantasan korupsi yang ideal bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan pendekatan antropologis yang mempertimbangkan faktor-faktor budaya, sosial, dan kepemimpinan, diharapkan dapat diperoleh sosok pemimpin yang tepat untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baru setelah itu, bisa dilakukan pencarian dan penjaringan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain poin-poin di atas, penting juga untuk mempertimbangkan keragaman etnis, agama, dan gender dalam proses seleksi. Hal ini untuk memastikan bahwa lembaga anti-korupsi mewakili seluruh elemen masyarakat dan dapat secara efektif menangani berbagai bentuk korupsi yang terjadi di berbagai sektor. Meskipun imparsialitas dan prinsip-prinsip kesetaraan memerlukan kontrol yang kuat, paling tidak keragaman sifat dan perilaku koruptif yang akan di lawan itu busa di baca secara komprehensif dari awal.

Dengan menerapkan perspektif antropologis dalam mencari pemimpin pemberantasan korupsi ini, diharapkan dapat terwujud kepemimpinan yang kuat, efektif, dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat membawa Indonesia menuju bangsa yang bebas dari korupsi. Bukan cuma mimpi saja.

*Antropolog Unand

The post Mencari Pimpinan Pemberantasan Korupsi: Perspektif Antropologis – ‘Ntah Ado Antah Indak’ appeared first on Langgam.id.

Kepada polisi kita tidak bisa berharap banyak. Kepada jaksa begitu pula. Serupa meminta tanduk ke kuda kita bila berharap kepada kedua institusi itu memberantas korupsi. Bukan karena tidak ada orang baik di sana. Orang baik ada, tapi budaya institusinya benar yang sudah bermasalah.

Sejak reformasi bergulir, harapan besar pemberantasan (paling tidak mengurangi) korupsi memang tertumpang kepada KPK. Makanya, dulu, lembaga ini dirancang serius, sebagai lembaga “super body”. Skenario dibuat: tidak semua orang bisa masuk KPK, kecuali dia “manusia setengah dewa”.

Pada awal-awal KPK berdiri, skenario itu berjalan cukup lancar. KPK kuat, ditakuti koruptor dan calon koruptor. Banyak yang kencing di celana mendengar nama KPK disebut. Begitu benar perumpamaannya.

Makin ke sini KPK makin buruk. Terutama para komisioner di era Firli Bahuri. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli mengundurkan diri karena terlibat dalam beberapa dugaan pelanggaran kode etik. Terakhir, yang paling menyesakkan dada itu kisah Firli jadi tersangka yang menghebohkan itu: disangka memeras tersangka korupsi yang kasusnya sedang ditangani KPK.

Sebelum-sebelumnya memang ada juga pimpinan KPK yang ditimpa masalah. Tapi, masalahnya tidak berhubungan langsung dengan tugas mereka selaku pimpinan KPK. Misal, Antasari Azhar yang diputus bersalah karena terlibat kasus pembunuhan. Atau, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang dikriminalisasi dalam kasus yang tidak jelas.

Dari rekam jejaknya, Firli memang Ketua KPK yang penuh kontroversi. Sebelum dia jadi Ketua, banyak cerita-cerita miring atas dirinya.

Berikut catatannya yang saya himpun dari beberapa sumber: Pegawai KPK pernah melayangkan petisi yang berisi tentang informasi hambatan kerja di Deputi Penindakan yang dipimpin Firli; Beliau pernah dilaporkan bertemu dengan Tuan Guru Bajang yang saat itu sedang berurusan dengan KPK; Firli dilaporkan menjemput seorang saksi yang akan diperiksa di gedung KPK; dan Firli juga pernah dilaporkan bertemu dengan petinggi partai politik. Kesemuanya itu terjadi tahun 2018.

Dalam proses pencalonan Firli sebagai pimpinan KPK, cerita-cerita miring itu dilaporkan kepada Presiden, baik melalui pansel maupun kepada Presiden langsung. Dilaporkan oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Malangnya, Presiden serupa bertelinga kuali saja. Laporan-laporan itu tidak didengar dan diresponsnya sebagaimana mestinya. Serupa anjing menggonggong, kalifah berlalu saja.

Padahal dengan bekal segenap laporan itu, Presiden amat tepat menggunakan alasan prinsip untuk mencoret nama Firli: KPK hanya boleh diisi oleh “manusia setengah dewa”. Sebab itu, figur-figur yang diduga sumbing moral dan integritasnya, serupa Firli yang dilaporkan masyarakat, tidak boleh masuk KPK.

Karena Presiden mengeluarkan nama Firli dari sakunya, Firli akhirnya maju ke gelanggang uji kelayakan dan kepatutan di depan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Firli lolos dari adangan proses politik di Senayan. Jabatan ketua KPK langsung disandangnya. Selanjutnya, masyarakat terus disuguhi tontonan-tontonan drama yang tidak pantas di KPK. Sangkaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo oleh Firli adalah salah satunya.

Yang salah siapa? Presiden Jokowi. Sesingkat itulah jawabannya, dari sisi hukum. Alasannya begini: Presiden tidak menggunakan kewenangan besar dan absolut dalam memilih dan/atau menentukan siapa yang akan jadi komisioner atau pimpinan KPK.

Kewenangan besar dan absolut itu diatur di dalam UU No. 30 Tahun 2002 yang terakhir kali diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. UU membagi tahapan pemilihan pimpinan KPK dalam 5 tahap.

Tahap 1, Presiden membentuk panitia seleksi (pansel); tahap 2, pansel melakukan seleksi; tahap 3, pansel menyerahkan hasil seleksi kepada Presiden; tahap 4, Presiden menyerahkan nama-nama calon yang diyakininya layak kepada DPR; dan terakhir (tahap 5), Presiden menetapkan dan melantik pimpinan KPK yang sudah dipilih oleh DPR.

Dari 5 tahapan itu, 3 tahap krusial bertumpuk di tangan Presiden. Yang paling krusial adalah tahap ke 4: Presiden menyerahkan nama-nama calon kepada DPR. Dalam soal Firli, Presiden seharusnya mencoret atau tidak mengirimkan nama Firli kepada DPR. Perbuatan tidak mencoret nama Firli itulah kesalahan besar Presiden Jokowi.

Sekarang tak dapat akal kita lagi: Firli sudah jadi tersangka dan beliau sudah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Meratapi kotoran hanyut tak ada gunanya. Kita pandang sajalah lagi masa di depan. Sebentar lagi Presiden baru akan dipilih. Masa jabatan pimpinan KPK yang sekarang juga akan berakhir tidak lama lagi.

Jika kita serius ingin melihat KPK kuat lagi, mari pilih Presiden yang kira-kira mau mendengar dan merespons masukan-masukan detail dari masyarakat tentang calon pimpinan KPK kelak.

Miko Kamal: Advokat dan Wakil Rektor 3 Universitas Islam Sumatra Barat

The post Firli dan Salah Presiden appeared first on Langgam.id.

“Saya katakan tadi, hal apa yang paling mendesak bagi kami untuk dilakukan dalam situasi seperti ini. Terpenting yaitu tadi bagaimana sedikit, dalam tanda kutip sedikit saja memulihkan tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat ini kepada lembaga,” ucap Nawawi usai dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11/2023) pagi, sebagaimana dicuplik dari Setkab.go.id.

Usai pelantikan di Istana Negara, ia akan langsung mengadakan rapat dengan pimpinan lainnya untuk membahas langkah strategis yang harus dilakukan KPK ke depan.

“Saya berencana seusai dari tempat ini saya akan kembali ke kantor dan meminta rekan-rekan pimpinan dan seluruh pejabat struktural eselon I dan II untuk mengadakan rapat, rapim barangkali, kita akan berbincang mengenai segala hal yang barangkali harus kita lakukan dalam yang menjadi skala prioritas kita ke depannya menyikapi situasi yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Presiden Joko Widodo pun memberikan arahan khusus kepadanya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

“Beliau tadi dengan mimik ini saja kami membaca, tetapi ada satu ucapan hati-hati dalam melaksanakan tugas, mengemban tugas,” kata Nawawi.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan penyidikan perkara korupsi yang menjadi kewenangan KPK dan melakukan pemantauan terhadap perkara korupsi lainnya yang ditangani oleh aparat penegak hukum lain.

“Yang Kementan kami ya, yang BTS itu Pak Jaksa Agung dan teman-temannya. Kami tetap melakukan pemantauan dalam kapasitas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang supervisi segala penanganan perkara korupsi oleh pihak lain juga,” ujarnya.

Di samping itu, Mantan Wakil Ketua KPK tersebut juga berkomitmen untuk menjadikan prioritas perkara-perkara korupsi yang statusnya masih belum selesai.

“Semua perkara-perkara yang masih dan berstatus seperti itu, itu menjadi prioritas daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.” tegasnya.

Untuk itu, ia pun meminta kepada semua pihak, termasuk kepada para awak media untuk mendukung upayanya dalam rangka memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya mohon dengan sangat tanpa teman-teman juga upaya untuk memulihkan itu tidak akan. Saya mohon juga kalau mencintai lembaga itu eksistensi tetap ada, dukung dan support lembaga itu,” pungkasnya. (*/Yh)

The post Ditunjuk Jadi Ketua KPK, Nawawi Ingin Kembalikan Kepercayaan Masyarakat appeared first on Langgam.id.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana kepada Sekretaris Dareh, Adlisman saat kegiatan Program Road Show Bus KPK di Padang, Kamis (12/10/2023).

“Alhamdulillah Pemkab Dharmasraya, mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari KPK karena kita menjadi pemda terbanyak kedua yang berhasil menyelesaikan sertifikasi aset,” ujar Adlisman.

Ia menambahkan, penerbitan sertifikat aset tersebut merupakan bukti komitmen Pemkab Dharmasraya, dalam rangka penertiban aset daerah serta memberi kepastian hukum atas aset-aset milik Pemda ke depan.

“Penerbitan seritikat ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk menutup celah penyelewengan aset daerah di kemudian hari, dan ini merupakan salah satu konsen KPK,” ucap Adlisman.

Atas capaian ini, Adlisman, mewakili Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik.

“Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian sertifikasi aset ini diantaranya BPN Dharmasraya, Dinas Perkimtan, Badan Keuangan Daerah dan OPD terkait yang tercatat sebagai pengguna aset,” bebernya.

Selain itu, Adlisman juga tak lupa memberi apresiasi khusus kepada ninik mamak. Dimana beberapa aset pemda berupa tanah yang sebelumnya dalam penguasaan adat, dengan kerelaan dan kesadaran dihibahkan menjadi aset Pemkab Dharmasraya dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat banyak. (*)

The post Berhasil Selesaikan Sertifikasi Aset, Pemkab Dharmasraya Terima Penghargaan dari KPK appeared first on Langgam.id.

Pj. Wali Kota Payakumbuh Jasman, atas nama Pemko Payakumbuh dan masyarakat mengungkapkan rasa hormat dan terima kasihnya kepada rombongan Roadshow Bus KPK yang telah hadir di Kota Payakumbuh.

Hal itu disampaikan Jasman saat Sosialisasi Anti Korupsi, yang merupakan salah satu rangkaian acara Roadshow Bus KPK 2023, Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, yang digelar di Aula Ngalau lantai 3 Balai Kota Payakumbuh.

Jasman mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat bagus karena merupakan bentuk gebyar semangat melalui kampanye anti korupsi. Selain itu, kegiatan ini sebagai wadah pendidikan anti korupsi bagi pemerintah dan masyarakat.

“Sejalan, kami berkomitmen untuk menciptakan good government and clean governance dengan mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang memiliki posko saber pungli, serta Whistle Blower System (WBS) di website Pemko Payakumbuh yang dapat diakses masyarakat untuk mengetahui tindakan pidana korupsi atau pungli,” ujar Jasman.

Pada kesempatan itu, Jasman mengajak seluruh ASN yang hadir untuk turut berperan dalam melawan korupsi. Yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi, menolak terlibat praktik korupsi, dan menjadi pelopor budaya anti korupsi di lingkungan masing-masing.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Dian Novianthy menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemko Payakumbuh yang telah membantu menyukseskan Roadshow Bus KPK 2023 di Kota Payakumbuh.

“Kegiatan Roadshow Bus KPK merupakan salah satu bentuk kolaborasi dengan berbagai mitra termasuk Pemerintah Daerah yang telah bersedia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Roadshow Bus ini,” ucapnya.

Dian mengharapkan acara ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, serta meningkatkan integritas penyelenggara negara.

“Integritas itu sama seperti iman, naik dan turun. Oleh karena itu, Roadshow Bus KPK hadir untuk merefresh jiwa integritas kita sebagai ASN maupun warga negara Indonesia, agar dapat diimplementasikan sebagai upaya untuk menghindari korupsi,” beber Dian.

Diketahui, acara ini tidak hanya menyasar ASN Kota Payakumbuh. Akan tetapi juga mahasiswa, siswa SMA, SMK, dan MAN, SMP, dan SD melalui kegiatan khusus di halaman Balai Kota Payakumbuh.

Kegiatan ini juga diselingi dengan pemberian merchandise Roadshow Bus KPK 2023 Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. (*)

The post Roadshow Bus KPK Hadir di Payakumbuh, Wako Ajak ASN Berperan Lawan Korupsi appeared first on Langgam.id.

Kedatangan Komisi Antirasuah ke Nagaari Kang Hilia itu bertujuan untuk penilaian desa atau nagari antikorupsi tahun 2022. Kamang Hilia merupakan perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) untuk penilaian tersebut.

Friesmount Wongso perwakilan KPK menyebutkan, penilaian ini dilakukan setelah beberapa tahapan bimbingan yang dilakukan beberapa kementerian. “Kini kita monitoring untuk mengevaluasi administrasi. Bahkan, berkas Nagari Kamang Hilia terbanyak kita temui selama penilaian,” ujar Friesmount dikutip dari AmcNews, Kamis (27/10/2022).

Namun, kata Friesmount, berkas itu harus punya arti implementasi di tengah masyarakat, dalam menjadikan Kamang Hilia bebas dari korupsi.

Lalu, dikatakan Friesmount, percontohan desa atau nagari antikorupsi, ada 5 indikator dan 18 sub indikator. “Jika Kamang Hilia layak jadi percontohan desa atau nagari antikorupsi, tentu menjadi rujukan bagi daerah lain, khususnya di Sumbar,” ungkapnya.

Apalagi, sebut Friesmount, Kamang Hilia merupakan satu-satunya percontohan nagari antikorupsi di Sumbar. “Dari penilaian ini dapat mewujudkan Nagari Kamang Hilia yang profesional, transparan dan akuntabel. Berawal dari desa kita wujudkan Indonesia bebas korupsi,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Agam, Andri Warman mengaku optimis Kamang Hilia memperoleh hasil terbaik yang akan dijadikan sebagai desa atau nagari percontohan antikorupsi. “Kita berharap launching desa atau nagari antikorupsi nanti dilaksanakan di Nagari Kamang Hilia,” ujarnya.

Baca juga: Jadi Pengacara Istri Ferdy Sambo, Ini Penjelasan Mantan Jubir KPK Febri Diansyah

Nagari Kamang Hilia, kata Andri, diharapkan jadi contoh bagi nagari lain, khususnya di Kabupaten Agam,dalam memenuhi indikator nagari antikorupsi. “Semoga lahir nagari antikorupsi lain di Kabupaten Agam,” katanya.

The post KPK Datangi Nagari Kamang Hilia Agam, Ini Tujuannya appeared first on Langgam.id.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi dalam sambutannya mengajak semua unsur berkontribusi dalam mengawasi praktik korupsi. Untuk menekan angka terjadinya praktik korupsi, jangan bergantung pada penegak hukum saja dan seluruh unsur harus turut andil dalam mengawasi, termasuk masyarakat.

“Korupsi termasuk kejahatan extraordinary, sehingga memberikan dampak besar terhadap keberlanjutan penyelenggaraan negara juga kehidupan masyarakat,” katanya.

Dijelaskannya, kejahatan korupsi harus ditangani pula secara extraordinary juga, sesuai dengan jenis kriminalnya. DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, tentu memiliki peran dan ruang yang cukup besar berkontribusi dalam pencegahan serta penanganan korupsi.

Selain itu, untuk itu butuh koordinasi yang optimal dengan DPRD kabupaten/kota dalam memperkuat kerja dan fungsi lembaga. Dengan kegiatan semiloka oleh KPK, diharapkan pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten dan Kota bisa mengetahui dimana area-area rawan korupsi dalam pelaksanaan tugas.

“Kemudian juga bisa mengetqhui bagaimana untuk melawan dan mengantisipasinya,” ujarnya.

Dan disamping itu, Supardi melanjutkan, dengan pencerahan yang diberikan oleh Ketua KPK, semua bisa mengetahui bagaimana upaya penguatan lembaga DPRD agar berfungsi optimal melakukan tindakan preventif dalam pencegahan kejahatan korupsi.

“Kegiatan ini sangat penting bagi pimpinan dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten dan kota,” kata Supardi dalam Semiloka dengan Pencegahan Korupsi di DPRD Provinsi dan Kabupaten dan Kota Se-Sumbar tersebut.

Menurutnya, materi yang diberikan bisa bermanfaat untuk pembangunan daerah dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa.

Sementara itu Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan semiloka ini, merupakan upaya preventif untuk memperkecil ruang lingkup terjadinya praktik korupsi. Peningkatan semangat kebangsaan anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan penting ditingkatkan agar fungsi pengawasan lembaga berjalan optimal.

“Dalam pola demokrasi, adanya transparansi dan akuntabilitas, nilai-nilai itu merupakan peninggalan pendiri bangsa dan bisa memperkecil terjadinya praktik korupsi ,”ujarnya.

Dia merincikan hingga saat ini, KPK menangani menangi sebanyak 1389 kasus korupsi, 300 lebih yang terjerat adalah anggota DPRD, 22 diantaranya adalah kepala daerah. Tidak hanya kalangan penyelenggara pemerintahan, namun juga pihak swasta.

Menurut UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak korupsi yang menjadi perhatian, dari seribu lebih kasus yang ditangani KPK. Suap dan Gratifikasi merupakan yang tertinggi, dalam jenis kriminal tersebut.

“Kamar legislatif, eksekutif dan yudikatif hendaknya bersih dari praktik korupsi, sehingga upaya mewujudkan cita-cita bangsa bisa terlaksana dengan baik,” katanya.

Dia mengatakan, DPRD sebagai lembaga yang diisi oleh intelektual partai politik harus andil mewujudkan cita-cita bangsa, salah satunya meningkatkannya kesejahteraan umum, ada sejumlah indikator yang mempengaruhi itu, yaitu menciptakan komposisi APBD yang mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah.

Secara kinerja DPRD mesti berpedoman pada angka statistik, jika komposisi APBD tidak menurunkan angka kemiskinan maka lembaga legislatif yang andil dalam penyusunan rancangan keuangan daerah bisa dibilang gagal.

Memajukan kesejahteraan umum harus harus dilihat dari beberapa indikator, diantaranya menekan peningkatan angka kemiskinan, menambah income per kapita dan memperkecil angka kematian ibu.

“Keberhasilan kesejahteraan umum bisa cepat terlaksana, jika praktik- praktik korupsi yang terjadi pada seluruh kalangan tidak ada , ” katanya.

Disisi lain, yang bisa mempercepat mewujudkan kesejahteraan umum adalah mempermudah iklim investasi, dalam pembangunan tol di Sumbar masih tersandung dalam pembebasan lahan. Jika pembebasan lahan tidak tuntas, gimana APBN masuk ke daerah ini.

Baca juga: DPRD Sumbar Soroti Sisa APBD 2021, Terbesar 5 Tahun Terakhir

Begitupun investasi, para investor membutuhkan wadah untuk menanamkan modal, namun kondisinya banyak kendala yang dihadapi, untuk mengatasi butuh koordinasi antara provinsi, kabupaten dan kota dalam hal menjembatani.

“Ketika investasi masuk, pendapatan perkapita bisa meningkat dan akan mempengaruhi angka kemiskinan,” harapnya. (Advetorial)

The post Awasi Korupsi, Ketua DPRD Kabupaten Kota Se-Sumbar Ikuti Semiloka Bersama Ketua KPK appeared first on Langgam.id.