Rapat pleno juga menetapkan Jimmi Syah Putra Ginting sebagai Wakil Ketua KPID Sumbar. Riki Chandra sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan, Nofal Wiska Koordinator Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP).

Kemudian, Yogi Afriandi sebagai Koordinator Bidang Sosialisasi, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat (Hubparmas), Jonnedy sebagai Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Televisi dan Oldsan Bayu Pradipta menjadi Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Radio.

Ketua KPID Sumbar Yusrin mengatakan, tantangan lembaga negara independen ini semakin kompleks ke depannya. Atas dasar itu, diperlukan semangat dan kebersamaan untuk mewujudkan peran dan fungsi KPID.

“Misi kita harus sama, membawa KPID Sumbar bermanfaat untuk daerah, bangsa dan negara,” katanya.

Yusrin juga menekankan tentang kekompakan. Menurutnya, kebersamaan yang penuh tanggungjawab akan membawa dampak positif untuk internal KPID Sumbar dan juga dengan mitra kerja.

Sebelumnya, 7 anggota KPID Sumbar dilantik Gubernur Sumbar Mahyeldi di Auditorium Istana Gubernur, Senin (16/3/2026).

The post Yusrin Pimpin KPID Sumbar periode 2026-2029 appeared first on Langgam.id.

Riki yang akrab disapa Riki Salayo dilantik bersama enam anggota KPID Sumbar lainnya, yaitu Nofal Wiska, Jimmi Syah Putra Ginting, Yusrin Tri Nanda, Jonnedi, Yogi Afriandi, dan Oldsan Bayu Pradipta. 

Riki sudah mengenal dunia penyiaran sejak di bangku kuliah. Dia pernah mengisi program di TVRI hingga mengelola radio kampus.

Usai wisuda, Riki melanjutkan karirnya di media massa. Riki Salayo menjadi wartawan di Padang Ekspres pada 2012 hingga 2017. Kemudian  wartawan di Jawapos.com untuk wilayah Sumbar 2017-2019.

Pria kelahiran Salayo Kabupaten Solok itu melanjutkan karirnya sebagai redaktur Langgam.id sejak 2019 hingga 2021. Bersamaan dengan itu, dia juga menjadi editor di Tagar.id. Sejak 2021 hingga saat ini, Riki Salayo bekerja sebagai redaktur Suara.com.

Selama berprofesi sebagai wartawan, Riki telah menyabet puluhan kali dari juara berbagai ajang perlombaan jurnalistik tingkat Sumbar hingga Nasional. Dia pernah meraih Juara 1 Piala Merak Kementerian PPA 2019. Juara 2 Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari KKP 2022, Juara 2 Menulis Feature Lingkungan Hari Pers Nasional 2018, dan banyak lagi ajang lomba menulis yang telah dimenangkannya sejak tahun 2015 silam.

Tak hanya di ruang redaksi, Riki juga mengasah intelektualnya dengan menyelesaikan studi Magister di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Andalas (Unand) pada 2021.

Riki juga aktif dalam berbagai organisasi dan dikenal sebagai kader Muhammadiyah Sumbar sejak era mahasiswa. Dia pernah menjadi Ketua Pemuda Muhamadiyah Kabupaten Solok periode 2018-2022, dan kini menjabat Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumbar periode 2023-2027.  Dia juga menjadi Dewan Redaksi portal berita Muhammadiyah Sumbar (Menaramu) sejak 2023 hingga sekarang.

Kemudian, Riki tercatat sebagai pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Solok periode 2023-2026. Dia juga aktif menjadi pemateri jurnalistik, juru lomba menulis hingga menjadi editor buku.

The post Profil Riki Chandra, Alumni Komunikasi Penyiaran Islam UIN IB yang Jadi Anggota KPID Sumbar appeared first on Langgam.id.

Tujuh nama anggota KPID Sumbar itu adalah Nofal Wiska, Riki Chandra, Jimmi Syah Putra Ginting, Yusrin Tri Nanda, Jonnedi, Yogi Afriandi, dan Oldsan Bayu Pradipta.

Mahyeldi berharap anggota KPID yang bstu dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan bisa menyelaraskan  nilai-nilai dasar yang ada di Sumbar. 

“Dan saya ucapkan terima kasih atas pengabdian kepada komisioner sebelumnya,” kata Mahyeldi.  

Ia mengungkapkan saat ini perubahan dalam dunia penyiaran sangat cepat. Disrupsi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses dan mengkonsumsi informasi. 

Sementara, media penyiaran konvensional dituntut untuk beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. 

Kata Mahyeldi, KPID memiliki peran yang semakin strategis, tidak hanya sebagai pengawas isi siaran, tapi juga penjaga etika publik. 

“Tolong digaris bawahi bagi para saudara komisioner sekarang ini.  tidak hanya sebagai pengawas isi siaran, tapi juga sebagai penjaga etika publik,” tegasnya. .

Ia menilai, KPID juga pelindung kepentingan anak dan perempuan serta penggerak ekosistem penyiar yang sehat. 

“Jadi sebagai penggerak di tengah derasnya informasi, masyarakat membutuhkan penyiaran yang mencerdaskan bukan yang menyesatkan. Ini yang perlu diawasi. Kemudian yang menyejukkan, bukan yang memecahbelah,” ujarnya. 

Sebelumnya, pelantikan para anggota KPID Sumbar ini sempat batal pada Jumat (13/3/2026), karena kesalahan koordinasi internal Pemprov Sumbar

Bahkan ketika itu, para anggota KPID Sumbar telah hadir di Auditorium Istana Gubernur dengan membawa keluarga serta kolega. Namun pelantikan itu tiba-tiba batal sepihak tanpa pemberitahuan.

The post Anggota KPID Sumbar Periode 2026–2029 Resmi Dilantik, Gubernur: Penjaga Etika Publik appeared first on Langgam.id.

Pelantikan tujuh orang komisioner tersebut dijadwalkan pada Jumat (13/3/2026) di Auditorium Gubernur. Undangan pelantikan yang ditandatangani Sekretaris Provinsi Daerah Sumbar Arry Yuswandi sudah disebar.  

“Itu menunjukkan adanya miss koordinasi atau konsolidasi birokrasi Pemprov Sumbar. Birokrasi seperti itu harusnya tidak terjadi,” ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi kepada langgam.id, Jumat (13/3/2026).

Tujuh nama anggota KPID Sumbar terpilih itu adalah Nofal Wiska, Jimmi Syah Putra Ginting, Yusrin Tri Nanda, Riki Chandra, Jonnedi, Yogi Afriandi, dan Oldsan Bayu Pradipta.

Adel mengatakan Pemprov Sumbar memiliki berbagai unit untuk mendukung tugas-tugas gubernur. Para pejabat juga sudah dilengkapi dengan ajudan dan biro protokoler.

Ia menyayangkan tidak adanya koordinasi antara gubernur dan sekretaris daerah provinsi dalam penerbitan surat undangan pelantikan.  

“Kami juga dapat undang dari teman-teman yang bakal dilantik. Hari pelantikan itu sangat penting, mereka sudah menyiapkan mental, keluarga sudah datang, tapi malah batal. Sangat disayangkan,” ucapnya.  

“Tentu para pihak dan yang dilantik sangat menyayangkan. Birokrasi sekelas Pemprov Sumbar bisa seperti itu,” sambungnya. 

Menurut Adel, Pemprov Sumbar harus berkaca dengan kejadian batalnya pelantikan komisioner KPID ini untuk memperbaiki birokrasi.  

“Ini membuktikan unit-unit yang ada di Pemprov Sumbar tersebut tidak bekerja. Ada Sekda, Adpim, bagian protokoler yang mestinya mensupport seluruh tugas gubernur,” imbuhnya. 

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengakui surat undangan pelantikan komisioner KPID Sumbar dikeluarkan tanpa sepengetahuannya. Ia menyebut, pelantikan diundur 16 Meret 2026. 

“Itu yang saya protes. Tanpa izin saya. Saya tidak tahu isinya (undangan),” kata dia. 

Mahyeldi menegaskan pelantikan komisioner KPID Sumbar harus dilantik oleh gubernur, karena surat keputusan (SK) ditandatangani olehnya. 

The post Ombudsman Sentil Birokrasi Pemprov Sumbar Soal Batalnya Pelantikan Anggota KPID appeared first on Langgam.id.

Hal ini disampaikan Mahyeldi saat ditanya alasan pembatalan pelantikan anggota KPID Sumbar yang dijadwalkan pada Jumat (13/3/2026) di Auditorium Gubernur.

“Itu yang saya protes. Tanpa izin saya,” kata Mahyeldi diwawancarai langgam.id usai salat magrib di Musala Auditorium Gubernur Sumbar, Jumat (13/3/2026).

Sebelumnya, undangan pelantikan dikeluarkan dan ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Arry Yuswandi. Surat itu diterbitkan pada 11 Maret 2026. 

Mahyeldi membantah bahwa pelantikan komisioner KPID Sumbar batal. Hanya saja, waktunya diundur.  

“Bukan (batal). Diundur sampai tanggal 16 Maret. Kan biasa diundur, saya tidak tahu isinya (undangan),” ujarnya.  

Mahyeldi menegaskan pelantikan komisioner KPID Sumbar dilakukan gubernur, karena surat keputusan (SK) ditandatangani olehnya. 

“Harus saya yang melantik, kan SK saya,” ucapnya.

Salah seorang anggota KPID Sumbar terpilih Yusrin Tri Nanda mengaku kecewa dengan birokrasi Pemprov Sumbar, yang membatalkan jadwal pelantikan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan resmi.

Kata Yusrin, undangan pelantikan diterima Rabu sore 11 Maret 2026. Undangan resmi itu ditandatangani Sekda Sumbar Arry Yuswandi.

“Kami tidak pernah menerima surat pembatalan resmi dari Pemerintah Provinsi terkait pembatalan pelantikan hari ini,” ujarnya.

The post Gubernur Sumbar Akui Undangan Pelantikan Anggota  KPID Tanpa Sepengetahuannya appeared first on Langgam.id.

Para komisioner KPID Sumbar tampak sudah tiba di Auditorium Gubernur dengan mengenakan jas. Mereka tiba beserta istri dan anak, serta orang tua dari kampung halaman.

Kedatangan mereka berdasarkan undangan resmi dari Pemprov dengan nomor 555/268/Diskominfotik/2026 tertanggal 11 Maret 2026. Surat ditekan Sekretaris Daerah Sumbar Arry Yuswandi.

Namun, pembatalan pelantikan dilakukan Kadis Kominfotik Sumbar Rudy Rinaldy secara lisan. Ia tiba di Auditorium Gubernur sekitar pukul 9.30 WIB. 

Salah seorang anggota KPID Sumbar terpilih Yusrin Tri Nanda mengaku kecewa dengan birokrasi Pemprov Sumbar, yang membatalkan jadwal pelantikan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan resmi.

Kata Yusrin, undangan pelantikan diterima Rabu sore 11 Maret 2026. Undangan resmi itu ditandatangani Sekda Sumbar Arry Yuswandi.

“Kami tidak pernah menerima surat pembatalan resmi dari Pemerintah Provinsi terkait pembatalan pelantikan hari ini,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini menjadi catatan terhadap tata kelola birokrasi di Pemprov. Ia mempertanyakan surat pembatalan resmi tidak dapat disampaikan kepada pihak yang terdampak langsung.

Ia menjelaskan bahwa proses seleksi komisioner KPID Sumbar sudah berlangsung sejak enam bulan yang lalu. Hasil seleksi tersebut bahkan telah dikirim DPRD Sumbar kepada Pemprov sejak Desember 2025.

“Awalnya dijadwalkan dilantik pada 4 Februari, kemudian kembali dikomunikasikan pada awal Maret untuk pelantikan 13 Maret. Namun kembali batal tanpa alasan resmi,” ujarnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumbar, Rinaldi, menjelaskan undangan yang sempat beredar sebelumnya terjadi karena kesalahan internal.

Ia mengatakan undangan tersebut sudah terlanjur dikirim sebelum jadwal pelantikan benar-benar dipastikan dengan gubernur.

“Undangan yang disampaikan kemarin itu merupakan kesalahan. Jadwalnya belum final, tetapi sudah terlanjur dikirim,” terangnya

The post Pelantikan Anggota KPID Sumbar Mendadak Batal, Birokrasi Pemprov Disorot appeared first on Langgam.id.

“Insya Allah (pelantikan) tanggal 13 Maret 2026,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi, Rabu (11/3/2026).

Tujuh nama yang akan dilantik itu adalah Nofal Wiska, Jimmi Syah Putra Ginting, Yusrin Tri Nanda, Riki Chandra, Jonnedi, Yogi Afriandi, dan Oldsan Bayu Pradipta.

Kabar pelantikan itu dibenarkan oleh salah satu Anggota KPID Sumbar terpilih, Oldsan Pradipta.

“Iya, kami sudah menerima undangan kemarin dan pelantikan tanggal 13 Maret 2026, Jumat besok,” katanya, Kamis (12/3/2026).

Proses pelantikan ini sempat tertunda lama, setelah DPRD Sumbar menyerahkan hasil uji kelayakan dan kepatutan pada Desember 2025 lalu.

“Kami juga sudah diinformasikan bahwa SK anggota KPID Sumbar sudah ditandatangani gubernur tanggal 28 Januari lalu,” kata Oldsan.

Penetapan komisioner terpilih ini merupakan hasil dari proses panjang seleksi KPID Sumbar yang berlangsung sejak Juli 2025. Mulai dari seleksi berkas, ujian tertulis, psikotes hingga wawancara dengan tim Panitia Seleksi (Pansel).

Ketujuh nama itu dinyatakan lulus setelah melewati tes terakhir, yakni Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dengan Komisi I DPRD Sumbar. Kemudian, hasilnya secara resmi telah diumumkan pada Desember 2025. (**)

The post Gubernur Mahyeldi Bakal Lantik Anggota KPID Sumbar 13 Maret 2026 appeared first on Langgam.id.

Ketua KPID Sumbar, Robert Cenedy, menyampaikan bahwa partisipasi lembaga penyiaran pada tahun ini meningkat signifikan. Sekitar 70 persen lembaga penyiaran di Sumatera Barat terlibat dalam ajang tersebut.

“Angka ini menunjukkan peningkatan komitmen lembaga penyiaran terhadap kualitas konten siaran dari tahun ke tahun,” ujar Robert, didampingi komisioner KPID Sumbar lainnya, Ficky Tri Saputra dan Baldi Permana.

Anugerah Penyiaran 2025 akan memberikan apresiasi untuk berbagai kategori program siaran televisi dan radio. Selain kategori program inti, KPID juga menyiapkan penghargaan individu, seperti reporter, penyiar, dan presenter terbaik. Penghargaan khusus bagi tokoh dan instansi yang berkontribusi dalam memajukan penyiaran daerah juga turut diberikan.

Ketua Panitia Anugerah KPID Sumbar 2025, Yusrin Trinanda, menjelaskan bahwa tahun ini terdapat 14 kategori yang dinilai. Salah satu yang baru adalah kategori pendidikan.

“Penambahan kategori pendidikan merupakan bentuk apresiasi terhadap semakin banyaknya program siaran bertema pendidikan yang diproduksi lembaga penyiaran, baik radio maupun televisi,” kata Yusrin.

Menurut Yusrin, kemunculan program dengan fokus pendidikan menjadi perkembangan positif sehingga KPID merasa perlu mengangkatnya sebagai kategori khusus.

Untuk menjamin objektivitas penilaian, KPID melibatkan dewan juri yang terdiri dari praktisi pertelevisian, akademisi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta komisioner KPID Sumbar.

Yusrin berharap ajang ini dapat memacu semangat pelaku penyiaran untuk terus menghasilkan program yang berkualitas dan relevan bagi masyarakat.

“Kami berharap kawan-kawan tetap semangat berkarya di tengah tantangan disrupsi media digital. Kualitas adalah kunci agar penyiaran lokal tetap relevan dan dicintai pemirsa,” ujarnya.

Malam puncak KPID Award ke-9 juga akan diisi penampilan artis lokal, di antaranya Khairat KDI, Calizki Citra Syaris dan Weria Hendri, Fadel Mayffa Entertainment, serta Sanggar Rantiang Tagok. Acara ini dijadwalkan dihadiri Anggota KPI Pusat, Ketua DPRD Sumbar, Gubernur Sumbar, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

The post Apresiasi Program Siaran, KPID Sumbar Gelar Malam Anugerah KPID Award ke 9 appeared first on Langgam.id.

“Artinya pengawasan KPID bisa
menghadirkan tontonan yang sehat berkualitas dan memberi edukasi kepada masyarakat luas, namun tetap menarik untuk ditonton,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dikutip dari Adp Sumbar.

Hal ini disampaikan Gubernur Mahyeldi saat menghadiri acara Anugerah Penyiaran bertajuk KPID Sumbar Award 2023 sebagai bentuk apresiasi bagi insan penyiaran dan pemerhati penyiaran di Sumbar bertempat di hotel Truntum Padang, Kamis (7/12/2023) malam.

Hadir juga dalam malam anugerah tersebut, Walikota Padang, Ketua KPI Pusat (mewakili), Ketua KPID Riau dan Ketua KPID Bengkulu, Forkopimda serta sejumlah pimpinan lembaga penyiaran, baik radio maupun televisi, pimpinan perguruan tinggi dan kepala dinas Kominfo kabupaten dan kota se Sumbar.

Awal sambutan, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada KPID Sumbar yang telah dianugerahkan sebagai KPID Inovatif dan Kolaboratif.

“Selamat buat KPID Sumbar, kami bangga. Atas nama Pemerintah Sumbar kami mengucapkan terimakasih pada KPID Sumbar yang terus meningkatkan inovasi dalam penyiaran dalam penyampaian informasi,” ucapnya.

Selanjutnya dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan arti penting KPID Sumbar sebagai pengawal dan pengawas konten siaran atau tontonan dari hal-hal yang berpotensi merusak masyarakat, termasuk meningkatkan kuantitas dan kualitas PEMILU sehingga terwujudnya PEMILU berkualitas Penyiaran berintegritas di Sumbar.

“Saya berharap lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, agar dapat menyiarkan konten-konten bermuatan netral yang dapat mendukung narasi PEMILU Damai 2024,” sebutnya.

Konten netral yang dimaksud adalah konten yang tidak berat sebelah, memiliki keberimbangan, dan mampu menjaga situasi di masyarakat tetap kondusif.

“Saya mengimbau kepada lembaga penyiaran untuk tidak menayangkan figur publik tertentu, untuk menjaga Pemilu 2024 yang demokratis, sejuk, damai dan lancar sesuai yang kita harapkan bersama,” ujarnya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan PEMILU yang berkualitas penyiaran berintegritas diperlukan pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye PEMILU 2024 agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan salah satu peserta PEMILU.

“Sehingga tidak membuat kegaduhan dengan informasi yang tidak benar, provokatif, fitnah dan penghinaan terhadap agama tertentu,” jelas Mahyeldi.

Apalagi saat ini PEMILU serentak 2024 menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan akhir-akhir ini. Gubernur Mahyeldi tegaskan agar KPID dapat menjaga kedamaian, netralitas, dan dapat memberikan informasi yang berkualitas dalam pelaksanaan PEMILU 2024 yang sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS).

Sementara itu, Ketua KPID Sumbar Robert Cenedy meminta lembaga penyiaran yang ada di Sumbar untuk menjaga netralitas atau tidak terlibat mendukung peserta pemilu dalam konten siaran.

“Lembaga penyiaran sangat berperan sebagai instrumen yang mempererat demokrasi. Untuk itu kami berharap lembaga penyiaran dapat mengedukasi pemilih pemula untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan,” harap Robert.

Acara selanjutnya Gubernur Mahyeldi menyerahkan kepada Walikota Padang, Bupati Tanah Datar (mewakili) dan Pj. Bupati Kep. Mentawai (mewakili) sebagai Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran. (*/Fs)

The post KPI Sumbar Diminta Lakukan Pengawasan Dukung Pemilu Damai appeared first on Langgam.id.

Malam Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 2023 berlangsung di Ballroom Ayana Midplaza Jakarta. Gelaran ajang apresiasi itu mengangkat tema Ecobroadcasting untuk 25 kategori.

Anugerah diberikan untuk siaran, insan penyiaran, kepala daerah dan KPID guna mendorong lembaga penyiaran menyiarkan secara masif mengenai lingkungan, sehingga terjadi perdebatan publik yang konstruktif dan menumbuhkan kesadaran masyarakat.

Setelah melalui proses penjurian, tahun ini Padang TV mendapat penghargaan tersebut.
“Ini berkat kerja keras dan kolaborasi Padang TV yang solid dengan seluruh stakeholder di Sumbar. Bukan saja dengan pemerintah ddaerah dan KPID Sumbar, tapi dengan seluruh masyarakat Sumbar,” kata Emar Pasha, dalam siaran pers yang diterima Langgam.id.

Pemred Padang TV Nashrian Bahzein dalam testimoninya mengaku baru kali pertama mengikuti ajang Anugerah KPI Pusat, dan langsung didapuk sebagai pemenang.

“Kerja keras seluruh tim Padang TV dalam melahirkan konten dan karya-karya berkualitas dan bermanfaat selama ini, tentunya bukan untuk mengejar penghargaan, melainkan untuk kepentingan publik sebagai tanggung jawab media,” kata Nashrian yang juga mantan Pemred Padang Ekspres ini.

Direktur Operasional Padang TV Rita Gusveniza menambahkan, sebagai satu-satunya televisi lokal yang bertahan di Sumatera Barat, bertanggung jawab dalam mendorong pembangunan dan kemajuan Sumbar.

“Hadirnya televisi lokal di era reformasi ini salah satunya agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan sukses. Padang TV pun punya komitmen besar untuk mewujudkan itu dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan semua pihak,” ucap Rita Gusveniza.

Ketua KPID Sumbar Robert Cennedy yang juga hadir lengkap bersama seluruh komisioner, berharap penghargaan yang diterima Padang TV, makin memotivasi dan menginspirasi insan-insan penyiaran, baik televisi maupun radio di Sumbar, melahirkan karya-karya berkualitas.

KPID Sumbar Terinovatif

Sementara itu, untuk kategori KPI Daerah (KPID) Terinovatif, diraih KPID Sumbar. KPID Sumbar dinilai aktif menjalin kerja sama dengan seluruh stakeholder penyiaran dalam mendorong konten siaran berkualitas.

Adapun 25 kategori anugerah yang diperlombakan, yaitu: 1 Kategori Program Talkshow Televisi 2. Kategori Program Talkshow Radio 3. Kategori Program Berita Televisi 4. Kategori Program Berita Radio 5. Kategori Program Variety Show Televisi 6. Kategori Program Variety Show Radio 7. Kategori Program Wisata dan Budaya Televisi. 8. Kategori Program Wisata dan Budaya Radio 9. Kategori Program Peduli Perempuan Televisi 10. Kategori Program Peduli Perempuan Radio 11. Kategori Iklan Layanan Masyarakat Peduli Lingkungan TV 12. Kategori Iklan Layanan Masyarakat Peduli Lingkungan Radio 13. Kategori Program Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal TV 14. Kategori Program Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal Radio 15. Kategori Program Siaran Drama Seri Televisi 16. Kategori Program Siaran Drama Seri Radio 17. Kategori Program Peduli Disabilitas Televisi 18. Kategori Program Peduli Disabilitas Radio 19. Kategori Program Peduli Lingkungan Televisi 20. Kategori Program Peduli Lingkungan Radio 21. Kategori Radio Komunitas Terbaik 22. Kategori TV Lokal Terbaik 23. Kategori KPI Daerah Inovatif dan Kolaboratif 24. Kategori Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran dan 25. Kategori Lifetime Achievement Award

Ketua KPI Pusat Ubaidillah mengatakan dipilihnya “Ecobroadcasting” sebagai tema Anugerah KPI 2023 merupakan salah satu ikhtiar KPI untuk mendorong penyadaran serta membangun kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan. Melalui isi siaran, lanjutnya, pesan-pesan edukasi dan kepedulian tersebut dapat disampaikan secara mudah ke masyarakat.

“Bagaimana menjelaskan kepada masyarakat luas mengenai penting dan fundamentalnya kesadaran akan isu lingkungan. Pandangan ini yang kemudian membuat kami yakin bahwa salah satu yang perlu dilakukan adalah pengelolaan tata informasi lingkungan yang menyeluruh dan utuh kepada masyarakat melalui lembaga penyiaran,” kata Ubaidillah.

Sementara itu, pelaksanaan penjurian Anugerah KPI 2023 berlatar kepakaran yang beragam, meliputi DPR dan MPR RI, Anggota KPI Pusat, Perwakilan Kementerian dan Lembaga, serta perwakilan masyarakat. (*/SS)

The post Anugerah KPI Pusat: Padang TV Raih Kategori Televisi Lokal Terbaik Nasional appeared first on Langgam.id.