Bimtek yang diikuti oleh 80 orang perwakilan badan usaha konstruksi serta PPK, PPTK, dan pengawas pelaksana pekerjaan konstruksi di beberapa OPD ini dibuka oleh Wali Kota Riza Falepi yang diwakili Asisten II Setdako Elzadaswarman didampingi Kepala Dinas PUPR Muslim, serta Kabid Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Yulia Fitri.

Narasumber yang dihadirkan adalah Dosen Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Padang Wenda Nofera, Ph.D Doktor tamatan Michigan University Amerika Serikat, Ir. Agus, M.Sc dosen Institut Teknologi Padang, dan juga Kadis PUPR Muslim.

Asisten II Pemko Payakumbuh, Elzadaswarman mengatakan, pesatnya pembangunan di sektor jasa konstruksi menuntut perlunya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan. SDM ini adalah termasuk pihak pemberi pekerjaan seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau petugas lainnya yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

“Sering kali terjadi masalah dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi seperti kualitas yang rendah, tidak memenuhi syarat, waktu penyelesaian pekerjaan yang terlambat, biaya tidak terkontrol, pekerjaan tidak aman, terjadi kecelakaan kerja, dan lain lain yang sering diakibatkan karena lemahnya pengawasan,” ujar Elzadaswarman.

Elzadaswarman juga menambahkan, pengawasan yang baik dapat mencegah masalah-masalah tersebut sehingga pekerjaan berjalan dengan lancar, terkendali dan diperoleh hasil yang memuaskan. Ada empat hal yang penting dalam aspek pengawasan dan pengendalian, yakni tepat mutu, tepat biaya, tepat waktu dan akuntabel.

“Pemerintah Kota Payakumbuh mempersiapkan sumber daya manusia atau human resources yang terbaik untuk kemajuan yang akan datang. Ingat akan ada kerugian bila kita tidak memperhatikan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, akibatnya bisa terjerat sanksi, baik administratif maupun hukum,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Muslim berharap, peserta Bimtek memiliki persepsi yang sama tentang bagaimana memaknai setiap program dan tugas pekerjaan, baik bidang pengawasan, administrasi, maupun mutu pekerjaan.

Menurutnya, Bimtek tersebut tidak hanya menyiapkan dari sisi personel atau tenaga teknis semata. Tetapi juga melibatkan kepentingan secara menyeluruh. Artinya perlu dijalankan sejak awal, bagaimana pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi.

“Didukung oleh skill yang baik. Dan itu kita lakukan dengan cara pembekalan seperti ini, lewat Bimtek. Apalagi Payakumbuh ada beberapa kegiatan prioritas yang harus kita lakukan. Karenanya harus didukung oleh tenaga yang ada, staf kita dalam pelaksanaan kegiatan tersebut,” ujar Muslim.

Semuanya, kata Muslim, bermuara kepada kepentingan profesionalisme dalam tugas, sebagaimana diharapkan oleh Wali Kota Riza Falepi. Dengan begitu, Bimtek dapat menjadi jawaban dari persiapan skill aparatur.

Baca juga: Ini Profil Gender dan Anak Kota Payakumbuh

“Selain itu juga, persiapan kita adalah manajemen lebih baik dan bersih dalam setiap aktivitas kegiatan pekerjaan di Kota Payakumbuh. Begitu juga soal penyampaian informasi (program), publik perlu mengetahui apa yang kita kerjakan. Ini yang perlu terintegasi,” katanya.

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Gelar Bimtek Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi, Dinas PUPR Hadirkan Narsum Lulusan AS appeared first on Langgam.id.

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kota Padang, Novalino menyebutkan pagu anggaran untuk itu sudah disiapkan. “Total pagu anggaran yang disediakan itu untuk 263 paket,” ujarnya melalui rilis yang diterima Langgam.id, Jumat (11/10).

Sebanyak 263 paket tersebut, kata Novalino, belum termasuk dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. “Ini data yang masuk ke pelelangan oleh UKPBJ. Menang ada beberapa SKPD yang juga melakukan pengadaan sendiri, kalau itu tidak masuk dalam 263 paket tersebut,” jelasnya.

Dijelaskannya, pengadaan barang dan jasa itu terdiri dari jasa konsultasi sebesar Rp17,96 miliar dengan jumlah 57 paket.

Kemudian, pengadaan barang sebanyak 30 paket dengan anggaran Rp19,50 miliar. Untuk jasa lainnya ada 26 paket dengan nilai Rp40,51 miliar.

“Selanjutnya ada 150 paket pengerjaan konstruksi, senilai Rp350,16 miliar. Pengerjaan konstruksi ini seperti pembangunan kantor lurah dan lainnya,” ucap Novalino. (*/ZE)

The post Pemko Padang Tergetkan Pengadaan Barang dan Jasa Senilai Rp428 Miliar Tahun 2019 appeared first on Langgam.id.