Ketua Umum KONI Sumbar, Hamdanus mengatakan, seluruh peserta rakor telah menyepakati pelaksanaan Porprov tetap berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Berdasarkan hasil rapat koordinasi Porprov XVI, seluruh peserta sepakat pelaksanaan Porprov XVI Sumbar tetap digelar pada Oktober 2026. Ini menjadi komitmen bersama untuk menjaga kesinambungan pembinaan olahraga prestasi di Sumbar,” katanya.  

Menurut Hamdanus, pelaksanaan Porprov tahun ini sangat dinantikan insan olahraga Sumbar setelah ajang tersebut vakum selama delapan tahun.

“Porprov ini sudah lama diidam-idamkan insan olahraga Sumbar karena sempat vakum selama delapan tahun. Kondisi itu tentu berdampak terhadap pembinaan atlet dan prestasi Sumbar di sejumlah event nasional,” kata dia.  

Ia menilai Porprov menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali pembinaan atlet di daerah sekaligus menjaring bibit-bibit potensial menuju ajang nasional.

Selain memastikan jadwal pelaksanaan, rakor juga menetapkan sejumlah kabupaten dan kota sebagai calon tuan rumah cabang olahraga (cabor).

Dari 12 daerah yang sebelumnya mengajukan diri, hanya delapan daerah yang dinyatakan memenuhi syarat utama karena telah menyerahkan surat pernyataan kesediaan menjadi tuan rumah beserta dukungan pembiayaan dan fasilitas pendukung yang ditandatangani kepala daerah masing-masing.

Kabupaten Kepulauan Mentawai ditunjuk sebagai tuan rumah selancar ombak, kabaddi, dan mixed martial arts (MMA). Kabupaten Tanah Datar akan menggelar tinju dan bola voli, sementara Kabupaten Solok dipercaya menjadi tuan rumah kick boxing dan karate.

Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan untuk cabang menembak dan pencak silat, sedangkan Kabupaten Pasaman Barat akan menggelar arung jeram dan grasstrack.

Kabupaten Pesisir Selatan menjadi tuan rumah catur dan sepak takraw. Kota Pariaman akan menggelar soft tennis, sepatu roda, dan teqball. Adapun Kota Solok dipercaya menjadi lokasi pertandingan hapkido, taekwondo, aerosport, angkat berat, dan angkat besi.

Sementara itu, empat daerah lainnya yakni Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Padang Pariaman masih diberi kesempatan melengkapi persyaratan administrasi.

Mereka diminta menyerahkan surat pernyataan kesediaan menjadi tuan rumah beserta dukungan pembiayaan dan fasilitas pendukung paling lambat 19 Mei 2026 pukul 17.00 WIB.

Sekretaris KONI Sumbar, Anandya Dipo Pratama, menegaskan batas waktu tersebut bersifat final.

“Kami memberikan kesempatan terakhir kepada daerah yang belum melengkapi persyaratan. Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak diserahkan, maka otomatis dinyatakan batal sebagai calon tuan rumah,” kata Anandya.

Sementara itu, Ketua Panitia Persiapan Porprov XVI Sumbar 2026, Sepri, menambahkan konsep penyelenggaraan Porpov tahun ini adalah tuan rumah bersama. 

“Porprov kali ini dirancang dengan semangat kolaborasi antardaerah. Kami ingin dampak ekonomi dan atmosfer olahraga bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat di berbagai kabupaten dan kota,” ujar Sepri.

Rakor juga menyepakati membagi tanggung jawab pelaksanaan antara KONI Sumbar, pengurus provinsi cabang olahraga, dan pemerintah daerah tuan rumah.

KONI Sumbar bertanggung jawab terhadap penyediaan ID card, medali, sertifikat, atribut Porprov, hingga publikasi kegiatan. Sedangkan kebutuhan teknis pertandingan menjadi tanggung jawab masing-masing cabang olahraga melalui dukungan dana bantuan KONI Sumbar.

Adapun pemerintah daerah sebagai tuan rumah bertanggung jawab terhadap penginapan panitia dan wasit, jamuan tamu, layanan kesehatan, keamanan, hingga kebersihan arena pertandingan.

Bendahara KONI Sumatera Barat, Halim Fitra Setiawan, memastikan kesiapan anggaran penyelenggaraan akan dilakukan secara bertahap dan terukur.

“Kami memastikan seluruh kebutuhan dasar penyelenggaraan menjadi prioritas. Prinsipnya, pelaksanaan Porprov harus berjalan efektif, efisien, dan tetap menjaga kualitas pertandingan,” ujar Halim. (KSR)

The post Porprov Sumbar 2026 Dipastikan Oktober, Sejumlah Daerah Ditunjuk Jadi Tuan Rumah appeared first on Langgam.id.

Kedatangan John disambut Ketua Umum KONI Sumbar, Hamdanus, didampingi Wakil Ketua Revdi Iwan Syahputra, Kabid Humas Hendri Parjiga, serta Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Riko Onki Putra.

Dalam pertemuan tersebut, John berbagi pengalaman panjangnya dalam mengelola organisasi olahraga. Ia pernah menjabat dua periode sebagai Ketua Harian KONI Sumatera Utara dan dua periode sebagai Ketua Umum KONI di provinsi tersebut, sebelum dipercaya menjadi Staf Khusus KONI Pusat pada masa kepemimpinan Marciano Norman.

Selain itu, John juga dikenal sebagai tokoh olahraga di Sumatera Utara, termasuk pernah menjabat Ketua Harian IMI Sumut dan kini menjadi Wakil Ketua Bidang Organisasi PP IMI.

Ia menegaskan, keberhasilan pembinaan olahraga di tingkat daerah sangat ditentukan oleh pelaksanaan program yang terstruktur, berjenjang, dan berkelanjutan.

“Pembinaan olahraga harus dilakukan secara konsisten. Kuncinya ada pada soliditas pengurus dalam mendukung atlet serta kesinambungan program,” ujarnya.

John juga mengingatkan pentingnya menempatkan kepentingan atlet sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan organisasi.

“Kerja harus dilandasi keikhlasan, tanpa kepentingan pribadi. Fokus utama adalah bagaimana atlet bisa berkembang dan berprestasi. Jika itu dijaga, hasil akan mengikuti,” katanya.

Kunjungan tersebut juga berkaitan dengan agenda kehadiran John di Sumatera Barat untuk menghadiri Musyawarah Provinsi (Musprov) IMI Sumbar, didampingi Ketua Umum incumbent Pengprov IMI Sumbar, Nasta Oktavian.

Sementara itu, Hamdanus menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai pengalaman John menjadi referensi penting dalam penguatan organisasi olahraga di daerah.

“Kami mengapresiasi kehadiran Pak John. Pengalaman beliau menjadi bekal berharga bagi kami dalam meningkatkan tata kelola organisasi dan pembinaan prestasi olahraga,” ujarnya.

Menurut Hamdanus, sinergi antara KONI daerah dan pusat menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan prestasi atlet secara berkelanjutan di Sumatera Barat.

The post Kunjungi Sumbar, Staf Khusus KONI Pusat Tekankan Konsistensi Pembinaan Atlet appeared first on Langgam.id.

Naiknya status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor 02/L.3.10/Fd.1/10/2021 tertanggal 21 Oktober 2021.

Kepala Kejari Kota Padang, Ranu Subroto mengatakan, kerugian negara timbul setelah pihaknya menemukan dugaan kegiatan yang fiktif dalam anggaran KONI 2018, 2019, dan 2020. Bahkan termasuk pembayaran ganda transportasi pengurus KONI.

“Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp2 miliar,” kata Ranu saat jumpa pers, Kamis (21/10/2021).

Sebelumnya, kata dia, pihaknya telah melakukan proses penyelidikan sejak September 2021. Sedikitnya 32 orang dimintai keterangan serta telah mengumpulkan sejumlah barang bukti.

Sementara itu, Kasipidsus Kejari Kota Padang, Thery Gutama menyebutkan, jumlah kerugian negara ini tidak tertutup kemungkinan akan bertambah. Karena sampai saat ini penghitungan bersifat sementara.

“Kami targetkan secepatnya untuk melakukan penetapan tersangka demi memintai pertanggungjawaban hukum kepada orang-orang yang bersalah,” ujarnya.

Setelah proses kasus dinaikkan ke tingkat penyidikan, Kejari Kota Padang akan segera memeriksa para saksi serta menyita sejumlah barang bukti terkait kasus ini.

Sebelumnya, Agus Suardi yang merupakan Ketua KONI Sumbar saat ini telah dilakukan pemeriksaan. Namun dalam kasus ini, pemeriksaan yang bersangkutan saat menjabat sebagai Ketua KONI Padang.

Suardi juga membantah dugaan korupsi tersebut. “Tuduhan itu tak ada. Ini kan delik aduan, laporan orang mengatakan ada semacam korupsi. Tentu pihak Kejari mengundang (saya) sesuai laporan itu,” tuturnya.

The post Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Padang Naik Penyidikan, Kerugian Ditaksir Rp2 Miliar appeared first on Langgam.id.

Kejari Kota Padang pun telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pejabat di KONI. Salah satunya, seperti Agus Suardi yang merupakan Ketua KONI Sumbar.

Namun sebelumnya, dalam kasus yang diusut ini ketika Suardi menjabat sebagai Ketua KONI Padang. Suardi membenarkan bahwa dirinya telah dimintai keterangan oleh Kejari Kota Padang.

“Kemarin saya menghadiri hanya menyampaikan keterangan, bagaimana proses pencarian (dana) di KONI, itu aja. Tidak ada yang lain-lain,” kata Suardi dihubungi langgam.id, Rabu (22/9/2021).

Ia menegaskan, bahwa tuduhan terkait dengan dugaan korupsi itu tidak ada. Pemeriksaan yang dilakukan Kejari hanya untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

“Tuduhan-tuduhan itu tak ada. Ini kan delik aduan, laporan orang mengatakan ada semacam korupsi. Tentu pihak Kejari mengundang (saya) sesuai laporan itu,” jelasnya.

Baca juga: Kejari Padang Panggil Sejumlah Pejabat KONI dan Dispora Soal Dugaan Korupsi

Kemudian dalam pemeriksaan, kata Suardi, dirinya telah memberikan keterangan terkait bagaimana proses pencairan dana hibah tersebut.

“Kemarin saya hadir bersama ayah Kennedi (bendahara) sebatas menyampaikan riwayat hidup sampai proses pencairan dana hibah. Kalau menjurus ke apa (korupsi) belum lagi,” jelasnya.

Selain itu, Suardi menegaskan, dalam persoalan penggunaan anggaran, pihaknya selalu sesuai aturan. Dana hibah itu dicairkan sesuai dengan permintaan.

“Masalah penggunaan dana kan sesuai aturan. Misalnya, dana dicairkan sesuai apa yang diminta. Pertama untuk kegiatan sekretariat, kegiatan pengurus, kegiatan cabor-cabor lebih banyak. Bantu-bantu untuk cabor,” tuturnya.

Sebelumnya, dugaan korupsi yang dilaporkan ke Kejari Kota Padang adalah dana hibah tahun 2020. Kasus ini diselidiki sesuai surat penyelidikan bernomor 3877/L.3.10/Fd.1/09/2021 tertanggal 16 September 2021.

Kejari Kota Padang kemudian memanggil sejumlah pejabat di KONI Kota Padang terkait dugaan korupsi. Pemanggilan ini untuk dimintai klarifikasi.

Kepala Kejari Kota Padang, Ranu Subroto membenarkan pemanggilan sejumlah pejabat KONI tersebut. Hanya saja, kata dia, pemanggilan sekadar untuk klarifikasi.

The post Soal Dugaan Korupsi Dana Hibah, Ketua KONI Sumbar: Tuduhan Itu Tak Ada appeared first on Langgam.id.

Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto mengapresiasi langkah pengunduran diri pria yang biasa disapa Ami itu, karena dilakukan secara sportif dan dilengkapi administrasi. Pemda Pasbar meminta Satria bisa membantu atlet Pasaman Barat meski bertugas di KONI Sumbar.

“Ami diminta tetap memberikan dukungan kepada olahraga Pasaman Barat, ini menjadi sejarah, karena mundur dengan sportif dan transparan,” ujarnya.

Risnawanto meminta, Dedi Irham yang ditunjuk sebagai PLT menjalankan tugas dengan baik, terutama menjalankan roda organisasi dan mempersiapkan musyawarah daerah KONI Pasaman Barat, untuk pemilihan ketua baru sesuai aturan dan AD ART Koni.

“Pasca musyawarah, serah terima PLT, harus mempersiapkan semua tahapan sesuai aturan,” ujarnya.

Baca juga: Paripurna DPRD Kabupaten Solok Ricuh, Dipicu Dualisme Pembahasan RPJMD

Sementara itu, mantan Ketua KONI Pasaman Barat BM Satria Dwi Putra mengatakan, sebelum mengundurkan diri semua urusan dan administrasi di Sekretariat KONI Pasaman Barat sudah diselesaikan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemda Pasbar, rekan-rekan dan semua atlit, selama menjabat sebagai ketua KONI,” ujarnya.

Dia meminta, semua pengurus dan atlit di Pasaman Barat tetap kompak dalam memajukan dunia olahraga. Meski tidak menjabat sebagai ketua KONI Pasaman Barat, ia berjanji akan tetap memberikan dukungan dan support kepada Pasaman Barat.

“Saya mohon maaf jika ada kesalahan selama menjabat sebagai ketua KONI,” katanya. (Ian)

The post Ketua KONI Pasaman Barat Resmi Mengundurkan Diri appeared first on Langgam.id.

Dia terpilih secara aklamasi karena didukung 26 dari 36 total cabang olahraga (cabor) yang sah terdaftar di KONI Kabupaten Solok. Namun, sejumlah cabor penantang yang memilih Walk Out (WO) terus melanjutkan konflik hingga ke KONI Sumatra Barat (Sumbar).

Padahal, Waketum I Koni Sumbar Aldi Yunaldi saat itu mengatakan, musyorkab itu sudah sah karena melewati prosedur di organisasi. Menurutnya, sikap WO merupakan hal wajar dalam sebuah lembaga, bahkan di DPR RI pun terjadi hal tersebut.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kabupaten Solok Hidayat mengatakan, KONI merupakan organisasi olahraga yang diisi praktisi yang mampu mengelola olahraga secara profesional.

“KONI itu organisasi olahraga, bukan organisasi politik. Jangan dipolitisasi lagi oleh kepentingan-kepentingan sesaat yang merusak nilai-nilai sportifitas olahraga,” katanya kepada wartawan di Arosuka, Kamis (6/8/2020).

Menurutnya, tidak ada lagi yang perlu dipertikaikan terhadap hasil musyorkab KONI Kabupaten Solok. Semua mekanisme telah dijalankan dan diputuskan dalam sebuah forum musyawarah sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam sebuah organisasi. Apalagi, Rudi telah dipilih lebih dari 2/3 cabor yang ada.

“Semua dinamika yang berkembang itu hal yang wajar. Hargai aturan main yang ada di organisasi. Kalau sudah diputuskan dalam musyawarah, harus dijunjung tinggi bersama,” katanya.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi Gerindra Septrismen Sutan Putih mengatakan, KONI sejatinya sudah harus fokus menatap langkah ke depan, dengan menyiapkan program andalan untuk peningkatan prestasi olahraga.

“Urusan musyorkab itu ranahnya internal KONI. DPRD tidak akan intervensi, karena ada aturan yang mengaturnya. Tugas kami di DPRD untuk mendukung program yang telah disusun, melalui alokasi dana hibah secara proporsional agar prestasi olahraga kita di masa mendatang menjadi lebih baik lagi,” tuturnya. (*/Rilis)

The post Mosyorkab KONI Kabupaten Solok Final, Anggota DPRD: Jangan Politisasi appeared first on Langgam.id.

“Gunakanlah dana hibah untuk kemajuan olahraga, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya melalui rilis yang diterima Langgam.id, Selasa (10/12/2019).

Menurut Hendrajoni, jika dana hibah digunakan secara total untuk kemajuan olahraga, diyakini olahraga di daerah akan lebih berprestasi dan tidak akan sampai jauh tertinggal dari daerah lain di Sumatra Barat.

“Jika semua tepat sasaran, saya yakin prestasi olahraga di Pessel meningkat. Setidaknya masuk lima besar di Sumatra Barat,” ungkapnya.

Hendrajoni juga meminta Ketua KONI Pessel, Rozi Marzeki terus aktif dalam memantau kegiatan masing-masing Cabang Olahraga (Cabor) ketiak akan, sedang dan setelah dana hibah dikucurkan.

“Jangan sampai dana hibah dikucurkan, namun kegiatan tidak ada. Jika itu terjadi, siap-siap saja berurusan dengan pihak berwajib,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Hendrajoni juga meningatkan agar terus bersama-sama dalam berbagai hal demi kemajuan olahraga di Pessel, jangan sampai terpecah belah dengan adanya masalah-masalah sepele atau kecil.

“Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, yang penting pengurus mau duduk bersama,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, kata Hendrajoni juga akan terus berupaya dalam peningkatan olahraga, salah satunya dengan membangun Sport Centre di GOR Zeini Zen.

Sementara itu, Ketua KONI Pessel, Rozi Marzeki mengatakan, akan mengupayakan kemajuan olahraga di daerah itu dan akan fokus bagi seluruh pengurus KONI.

“Arahan dan masukan dari bupati cukup konstruktif bagi kami dalam memajukan olahraga. Saya, secara pribadi dan organisasi akan berupaya maksimal menjalankannya,” ujar Rozi. (*/ZE)

The post Bupati Pessel Dorong KONI Maksimalkan Dana Hibah untuk Kemajuan Olahraga appeared first on Langgam.id.