Langgam.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik antara pimpinan dan bawahan di tubuh Polri. Hal ini ia sampaikan dalam kunjungan kerja ke Markas Polda Sumatra Barat, Senin (25/11/2024). Sahroni mengingatkan agar pimpinan tidak mencederai perasaan anggota sebagai bagian dari membangun solidaritas internal.

“Saya tadi pesan agar humanisme di lingkungan internal dijaga. Jangan mencederai perasaan anggota. Pimpinan adalah pucuk komando yang harus memperhatikan bawahannya,” ujar Sahroni usai pertemuan dengan Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono.

Pernyataan ini disampaikan menyusul insiden penembakan yang melibatkan anggota Polri di Solok Selatan beberapa hari lalu. Sahroni menilai, hubungan yang baik antara pimpinan dan bawahan penting untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Selain itu, Sahroni juga meminta Polda Sumbar untuk menindak tegas tambang ilegal di wilayah tersebut. Menurutnya, perintah ini adalah instruksi langsung Presiden yang harus dilaksanakan tanpa pandang bulu.

“Saya minta Kapolda beserta jajaran menutup semua tambang ilegal di Sumatra Barat. Siapa pun yang terlibat harus ditindak, termasuk jika ada yang memback-up,” katanya.

Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Kapolda Sumbar yang telah memberikan perintah tegas kepada seluruh Kapolres untuk menindak tambang ilegal. Ia juga berharap Polda Sumbar tetap profesional dalam melaksanakan penegakan hukum, terutama menjelang Pilkada serentak pada 27 November mendatang.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono, menyatakan pihaknya telah mengumpulkan seluruh pejabat utama Polda dan Kapolres untuk memastikan arahan dari Komisi III DPR RI dan Presiden dijalankan dengan baik.

“Kami tetap menjaga kondusivitas wilayah Sumatra Barat. Langkah penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, tanpa menimbulkan permasalahan baru,” ujarnya.

Suharyono menambahkan bahwa langkah-langkah operasi akan dilakukan tanpa banyak ekspos untuk menjaga kelancaran proses. “Kalau operasi diumumkan, berarti bocor. Tunggu saja hasilnya. Semua dilakukan sesuai prosedur,” kata Kapolda.

Ahmad Sahroni menutup pernyataannya dengan harapan agar hubungan internal Polri dapat semakin solid, sehingga kejadian-kejadian yang mencederai anggota tidak lagi terulang.

“Kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama di tubuh Polri, agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tutup Sahroni. (*/Fs)

The post Ahmad Sahroni: Jangan Cederai Perasaan Anggota, Jaga Solidaritas Internal Polri appeared first on Langgam.id.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono. Mereka mendapatkan informasi terkait peristiwa penembakan yang melibatkan anggota polisi di Solok Selatan beberapa hari lalu.

“Kami sudah rapat bersama Pak Kapolda dan mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi. Kami juga sudah melihat langsung pelaku,” kata Sahroni kepada wartawan usai pertemuan di Mapolda Sumbar.

Sahroni menegaskan bahwa Komisi III DPR RI meminta Polda Sumbar menutup semua tambang ilegal di wilayah tersebut. Permintaan ini sesuai dengan instruksi langsung dari Presiden.

“Saya minta Pak Kapolda beserta jajaran untuk menutup semua tambang ilegal di Sumatra Barat. Siapa pun yang terlibat, segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah langsung dari Bapak Presiden,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Kapolda Sumbar yang telah memberikan perintah tegas kepada seluruh Kapolres. Perintah tersebut untuk melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal.

“Apresiasi buat Pak Kapolda yang memerintahkan itu secara langsung di hadapan kami. Ini momentum di mana Bapak tidak main-main,” kata Sahroni.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti arahan dari Komisi III DPR RI dan perintah Presiden tersebut.

“Kami kumpulkan seluruh pejabat utama Polda, para kasatwil, dan para kapolres beserta jajaran hadir langsung. Hal ini agar tidak dua kali kami menyampaikan apa yang menjadi perintah, petunjuk, dan arahan,” kata Suharyono.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mengambil langkah-langkah penegakan hukum secara profesional. Mereka juga akan tetap menjaga situasi kondusif di Sumatra Barat, terutama menjelang Pilkada serentak pada 27 November mendatang.

“Kami tetap akan cooling system, ingin menjaga situasi kondisi wilayah Sumatra Barat agar kondusif, walaupun penegakan hukum tetap berjalan,” ujarnya.

Suharyono belum mau membeberkan detail rencana operasi penindakan tambang ilegal tersebut. Hal ini agar tidak mengganggu proses penegakan hukum.

“Kalau namanya operasi dibuka, berarti operasi bocor. Besok atau lusa atau hari ini, nanti kami akan menyampaikan seperti apa hasil yang diperoleh. Tunggu saja waktunya,” kata Suharyono.

Sahroni juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara pimpinan dan bawahan di internal Polri. Hal ini agar kejadian serupa tidak terulang.

“Saya tadi pesan humanisme terhadap lingkungan internal kepada bawahannya untuk dijalin silaturahmi dan solidaritas yang kuat. Jangan mencederai perasaan anggota,” ujarnya.

“Kami berharap ini menjadi pembelajaran kita semua agar tidak terulang kembali apa yang terjadi beberapa hari di Sumatra Barat,” tutup Sahroni.

Pada kunjungan kerja ke Mapolda Sumbar ini, selain Sahroni, anggota Komisi III DPR RI lainnya yang datang yaitu I Wayan Sudirta, Muhammad Nasri Djamil, dan Benny Utama dari Sumatra Barat. (*/yki)

The post Komisi III DPR Minta Polda Sumbar Sikat Semua Pelaku Tambang Ilegal Tanpa Terkecuali appeared first on Langgam.id.

Pemanggilan ini dilakukan untuk mendalami kasus penembakan yang melibatkan Kabag Ops Polres Solok Selatan dan menyebabkan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan meninggal dunia.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyampaikan bahwa pihaknya akan fokus membahas pengawasan terhadap penggunaan senjata api oleh anggota Polri, termasuk mekanisme pemeriksaan medis secara rutin.

“Kami akan memanggil Kapolda Sumbar, Kapolres Solok Selatan, dan Kadiv Propam Mabes Polri setelah Pilkada, untuk membahas kasus ini. Kami ingin tahu bagaimana pengawasan kelayakan anggota Polri dalam menggunakan senjata api, termasuk apakah ada pemeriksaan kejiwaan rutin yang dilakukan,” ujar Habiburokhman saat konferensi pers Jumat (22/11/2024), yang juga ditayangkan di YouTube Komisi III DPR RI.

Wakil Ketua Partai Gerindra ini menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut. Ia menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku, baik dalam konteks pidana maupun disiplin internal.

“Kasus ini sangat memprihatinkan. Pelaku harus dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara pidana maupun disiplin. Kami ingin kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tambahnya.

Habiburokhman juga menyoroti perlakuan terhadap pelaku yang tidak diborgol saat diamankan oleh Propam Polda Sumbar. Ia menyebut hal tersebut sebagai evaluasi penting bagi standar operasional Propam.

“Dari video yang beredar, pelaku terlihat berjalan tanpa diborgol dan mengenakan jaket, bukan pakaian tahanan. Ini harus menjadi evaluasi serius bagi aparat kepolisian,” ujarnya.

Senada dengan Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menilai bahwa anggota Propam seharusnya langsung memborgol pelaku sesuai dengan prosedur penanganan kasus serius.

“Pelaku diperlakukan seperti tidak terjadi apa-apa. Ini tidak boleh dibiarkan dan harus menjadi evaluasi bagi sikap anggota Propam,” tegas Sahroni.

Insiden penembakan terjadi di Mapolres Solok Selatan pada Jumat dini hari. Pelaku, yang merupakan Kabag Ops Polres Solok Selatan, diduga menembak Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ryanto Anshari, hingga meninggal dunia. (*/yki)

The post Komisi III DPR Akan Panggil Kapolda Sumbar, Soroti Pengawasan Penggunaan Senjata Api appeared first on Langgam.id.

“Dugaan saya ini adalah pembunuhan berencana, karena pelaku menggunakan senjata api untuk menembak korban,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers, Jumat (22/11/2024) yang juga tayang di YouTube Komisi III DPR RI.

Ia menegaskan, dugaan pembunuhan berencana ini harus ditangani dengan serius oleh penyidik, termasuk mengungkap motif di balik kejadian tersebut. Salah satu kemungkinan motif yang disoroti adalah terkait penindakan tambang ilegal.

“Informasi awal menyebutkan pelaku tidak senang dengan tindakan korban yang menindak tambang ilegal. Jika benar demikian, maka selain kasus penembakan, pelaku juga harus diperiksa terkait perannya dalam melindungi tambang ilegal,” tegasnya.

Habiburokhman meminta agar kasus ini diusut secara tuntas dan pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku, baik dalam konteks pidana maupun disiplin kedinasan. Ia juga memastikan Komisi III DPR RI akan memantau langsung proses hukum kasus ini dengan mengunjungi Sumatra Barat pada pekan depan.

“Kami, Komisi III DPR RI, akan ke Sumbar untuk memastikan penanganan kasus ini berjalan sesuai aturan. Keadilan harus ditegakkan,” imbuhnya.

Penembakan tragis ini terjadi di area parkir Polres Solok Selatan pada Jumat (22/11/2024) dini hari. Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan pelanggaran hukum berat di lingkungan institusi kepolisian. (*/yki)

The post Ketua Komisi III DPR RI Duga Penembakan di Polres Solok Selatan Pembunuhan Berencana appeared first on Langgam.id.