Ketua DPRD Limapuluh Kota, Doni Ikhlas, menerima langsung rombongan di ruang pertemuan. Dalam sambutannya, ia menegaskan dukungan terhadap inisiatif ini.

“Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat penting untuk menjamin keberlanjutan nagari dan kearifan lokal di Lima Puluh Kota,” ujar Doni.

Program Manager KKI WARSI, Riche Rahma Dewita, menjelaskan bahwa seluruh 79 nagari di Lima Puluh Kota sejatinya adalah kesatuan masyarakat hukum adat, sebagaimana diakui Perda Provinsi Sumbar No. 7 Tahun 2018. Namun, tanpa Perda kabupaten, status itu belum memiliki kekuatan hukum penuh.

“Perda kabupaten akan menjadi payung hukum lokal untuk melindungi hak-hak masyarakat adat,” tegas Riche.

Dengan luas kawasan hutan ±169.837 hektare atau 50,6% dari total wilayah, pengakuan MHA menjadi kunci menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus kesejahteraan masyarakat.

KKI WARSI memaparkan hasil kajian MHA di Nagari Ampalu yang telah memenuhi lima syarat pengakuan sesuai PP No. 23 Tahun 2021 dan PermenLHK No. 9 Tahun 2021. Nagari ini memiliki struktur adat yang kuat, mekanisme penyelesaian sengketa, pengelolaan tanah ulayat, dan pemanfaatan hutan secara lestari. Wilayah adatnya telah dipetakan seluas 13.391 hektare, termasuk 10.647 hektare di kawasan hutan negara.

“Nagari Ampalu adalah contoh nyata MHA yang hidup, menjalankan adat, dan menjaga hutan. Kami berharap pengakuan ini segera dituangkan dalam Perda,” ujar Wakil Direktur KKI WARSI, Rainal Daus.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Prof. Dr. Kurnia Warman, menambahkan bahwa riset di Ampalu dapat menjadi pintu pembuka bagi pengakuan MHA di nagari-nagari lain.

“Ini penting agar masyarakat nagari dapat mempertahankan wilayah adat dan mengelolanya sesuai kebutuhan setempat,” ujarnya.

Wali Nagari Ampalu, Asrizal, juga menyampaikan harapan yang sama.

“Kami tidak ingin kehilangan tanah, hutan, dan adat hanya karena tidak ada perlindungan hukum,” katanya.

Anggota DPRD, Ubetra Syandra, menilai Perda ini juga akan memperjelas batas nagari sekaligus memberi ruang bagi pemanfaatan hutan ulayat untuk kesejahteraan rakyat.

“Kita perlu mengakuinya secara resmi melalui Perda,” tegasnya.

Audiensi ini diakhiri dengan harapan bersama agar DPRD segera mengambil langkah konkret. Bagi KKI WARSI dan masyarakat adat, Perda MHA bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga jaminan keberlanjutan sosial, budaya, dan ekologi di Limapuluh Kota. (*/Yh)

The post KKI WARSI & Masyarakat Adat Dorong DPRD Limapuluh Kota Sahkan Perda Pengakuan MHA appeared first on Langgam.id.

Hal ini terungkap dalam Forum Sinergi Multipihak yang digelar Selasa (8/7) di Padang Aro. Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan: pemerintah kabupaten, OPD, akademisi, tokoh masyarakat, dan kelompok pengelola hutan untuk menyatukan visi pembangunan berkelanjutan berbasis potensi nagari.

“Kegiatan ini adalah bentuk nyata komitmen kita dalam membangun perhutanan sosial yang terintegrasi dengan pembangunan daerah,” kata Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi, saat membuka forum.

Solok Selatan saat ini memiliki 17 Kelompok Perhutanan Sosial dengan total luas kelola mencapai 36.983 hektare. Dari kawasan tersebut, tumbuh 33 KUPS aktif yang mulai menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

“Ini adalah embrio UMKM kehutanan rakyat. KUPS bisa menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang menyatu dengan arah pembangunan kabupaten,” tegas Zilhamri, Plh. Kepala Bappeda Solok Selatan.

Beberapa KUPS unggulan tampil membagikan kisah dan capaian mereka. KUPS Kompos dari Nagari Pakan Rabaa, misalnya, telah memproduksi 5 ton pupuk organik per bulan. KUPS Kopi Marola Mutiara Suliti rutin menghasilkan 100 kg kopi robusta dan mulai menembus pasar yang lebih luas. Sementara KUPS Beras Organik Simancuang telah menjual 1 ton beras per tahun dengan sistem pertanian ramah lingkungan.

Namun, tantangan tetap ada. “Permintaan pasar lebih dari 5 ton, tapi kapasitas produksi kami masih terbatas karena sarana yang belum memadai,” ungkap Naspul, perwakilan KUPS Kompos Pakan Rabaa.

Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI yang mendampingi kelompok-kelompok ini melalui program Strengthening from the Roots (STR) telah menyalurkan dukungan senilai Rp500 juta dalam tiga tahun terakhir. Dana tersebut digunakan untuk penguatan kelembagaan, pelatihan, hingga pengembangan usaha.

“Masyarakat sudah membuktikan bahwa mereka mampu mengelola hutan secara lestari. Yang dibutuhkan sekarang adalah penguatan ekosistem pendukungnya,” ujar Riche Rahma Dewita, Program Manager KKI WARSI.

Dukungan juga datang dari berbagai OPD. Dinas Pertanian membantu penyediaan bibit dan pelatihan. Dinas Perindagkop mendukung pemasaran produk melalui galeri dan gerobak kopi KUPS. Dinas Sosial PMD fokus pada penguatan LPHN, sementara Dinas Perkim LH mendorong integrasi mitigasi perubahan iklim dalam pengelolaan hutan.

“60 persen wilayah Solok Selatan adalah kawasan hutan dan 70 persen masyarakat bergantung padanya. Maka perhutanan sosial bukan hanya penting, tapi niscaya,” tegas Syamsurizaldi, Sekda Solok Selatan.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Ferdinal Asmin, menyampaikan pentingnya pendekatan holistik dalam perhutanan sosial: konservasi, kewirausahaan, dan pemberdayaan. Ia juga menekankan urgensi digitalisasi dan pemantauan berbasis indikator keberlanjutan.

Forum ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menggelar pertemuan teknis lanjutan antar LPHN, OPD, dan mitra pembangunan.

“Perhutanan sosial bukan hanya soal menjaga hutan, tapi masa depan ekonomi masyarakat. Kita akan kawal seluruh komitmen ini,” pungkas Yulian Efi. (*/Yh)

The post Solok Selatan Panen 33 Usaha Berbasis Masyarakat dari Program Perhutanan Sosial appeared first on Langgam.id.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa upaya mitigasi perubahan iklim telah tertuang dalam RPJMD 2021-2026, dengan proyeksi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 9,72 persen atau setara 14,1 juta ton CO2 equivalen pada tahun 2030. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mengarusutamakan konsep perhutanan sosial sebagai instrumen utama untuk menjaga tutupan hutan di wilayah Sumatera Barat.

Dalam workshop bertema “Transformasi Pembangunan Hijau Sumatera Barat: Mainstreaming Pembangunan Hijau Melalui Perhutanan Sosial Menyongsong RPJP 2025-2045” di Painan, kemarin, Gubernur menekankan pentingnya transformasi hijau dalam upaya mengurangi emisi GRK, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan melindungi keanekaragaman hayati. Transformasi ini, menurutnya, juga menjadi bagian dari kontribusi daerah untuk mendukung target Nationally Determined Contribution (NDC) dalam pengurangan emisi.

Sektor kehutanan mendapat perhatian khusus dalam upaya penurunan emisi GRK. Pada tahun 2022, Sumatera Barat telah menyusun Dokumen Rencana Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang memprioritaskan rehabilitasi dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. “Penerapan perhutanan sosial yang didukung dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 menjadi bukti keseriusan kami dalam menjaga tutupan hutan,” tegas Mahyeldi.

Direktur KKI Warsi Adi Junedi menambahkan bahwa perhutanan sosial telah terbukti meningkatkan tutupan hutan di Sumatera Barat. Berdasarkan data KKI Warsi, pada 2022, tutupan hutan di areal perhutanan sosial tercatat seluas 58.865 ha, dan meningkat menjadi 60.442 ha pada 2023. Pertumbuhan ini terlihat di wilayah seperti Lunang dan Gunung Selasih, yang menunjukkan komitmen masyarakat dalam menjaga hutan setelah menerima izin perhutanan sosial.

Di acara tersebut, Gubernur juga menyerahkan bantuan simbolis kepada tiga kelompok pemegang izin perhutanan sosial di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan harapan bantuan ini akan memperkuat ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*/Yh)

The post Perhutanan Sosial sebagai Kunci Menjaga Tutupan Hutan di Sumbar appeared first on Langgam.id.

Pertukaran pengetahuan ini dilakukan dalam sebuah TalkShow bertajuk Share Learning Program Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Program BioCF-ISFL dan Peluang Implementasi Pendanaan Iklim, yang digelar oleh KKI Warsi pada Rabu, 14 Agustus 2024, di Kota Jambi.

Di Jambi, Biocarbon Fund dikelola oleh Bappeda bersama sejumlah dinas terkait, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan. Sejak 2022, penyaluran dana hibah dilakukan melalui mekanisme On Granting untuk mendukung intervensi penurunan emisi. Tahap ini merupakan uji coba sebelum masuk ke tahap Result by Payment (RBP).

“Saat ini yang menjadi implementator ada 4 KPH yaitu KPH Hilir Sarolangun, KPH Bungo, KPH Tanjung Jabung Barat, KPH Merangin, dan 4 Balai Taman Nasional yaitu Kerinci Seblat, Berbak Sembilang, Bukit Dua Belas, dan Bukit Tiga Puluh, serta Balai KSDA Jambi,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Jambi, Ahmad Bestari, salah satu narasumber dalam talkshow tersebut. Selain itu, KPHP Batanghari, Merangin, Tebo, dan Muaro Jambi juga mendapatkan dana untuk program perlindungan hutan, reboisasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui agroforestri dan ekowisata.

Menurut Ahmad Bestari, dukungan dari Biocarbon Fund sangat membantu optimalisasi pengelolaan hutan di Jambi, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. “Dukungan ini memungkinkan kami melakukan konservasi dan pengelolaan hutan secara lebih efektif, seperti patroli hutan dan kegiatan lain yang menjaga tutupan hutan serta mencegah degradasi lahan,” katanya.

Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat mencatat peningkatan pendapatan masyarakat yang mendapatkan izin kelola hutan. “Survei kami menunjukkan pendapatan rata-rata petani hutan naik dari 1,5 juta rupiah pada 2020 menjadi 2,3 juta rupiah pada 2023,” ungkap Yozawardi, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat. Ia menambahkan bahwa fasilitasi perhutanan sosial telah membuka akses modal, pelatihan, dan pendampingan usaha bagi petani sekitar hutan.

Di Lanskap Bukit Panjang Rantau Bayur, Kabupaten Bungo, pendanaan iklim memungkinkan masyarakat mengakses insentif dari pembayaran imbal jasa lingkungan (PES) untuk penyerapan karbon. “Masyarakat di 5 desa Lanskap Bujang Raba merasakan dampak positif pendanaan iklim, yang memberikan manfaat sosial seperti paket sembako, beasiswa, dan investasi ekonomi seperti pembangunan huller kopi,” ujar Emmy Primadona, Koordinator Program KKI Warsi.

Selama acara, peserta juga membahas tantangan dan peluang dalam implementasi program Biocarbon Fund di lapangan, termasuk restorasi lahan gambut, strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengembangan kebijakan hutan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Jambi yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasinya. “Program Biocarbon Fund memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian hutan Jambi. Dengan melibatkan masyarakat lokal, kita dapat memastikan manfaat program ini dirasakan langsung oleh mereka yang tinggal di sekitar hutan.”

Acara ini juga menjadi ajang memperkuat jaringan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan, diharapkan kolaborasi ini dapat mempercepat pencapaian target pengurangan emisi sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Jambi dan Sumatera Barat. (*/Yh)

The post Sumbar dan Jambi Bahas Peluang Pendanaan Iklim appeared first on Langgam.id.

Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman untuk memperkuat kolaborasi kedua pihak untuk pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan SDA berkelanjutan. Selama 5 tahun kedepannya meliputi perlindungan dengan pengelolaan SDA Program Kampung Iklim, pengembangan potensi nagari, pemberdayaan masyarakat nagari, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan bidang-bidang lainnya akan disepakati lebih lanjut oleh para pihak dalam perjanjian kerjasama.

Sektor Kehutanan memegang peran penting dalam pengendalian dampak perubahan iklim. Kabupaten Limapuluh Kota memiliki 172.552 hektar kawasan hutan, setara 51% wilayah administrasi. Perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengurangi pemanasan global.

“Salah satu instrumen untuk mencegah perubahan iklim adalah dengan melakukan pengelolaan hutan lestari. Sebab pemicu perubahan iklim itu terjadi karena deforestasi dan kerusakan hutan yang berkontribusi tingginya emisi,” kata Adi Junedi, Direktur KKI Warsi.

Saat ini, Pemkab Limapuluh Kota telah mendukung inisiatif masyarakat dalam mengelola hutan melalui 38 izin kelola Perhutanan Sosial di 37 Nagari. Program ini memungkinkan masyarakat terlibat dalam pengelolaan hutan secara legal, sehingga menjadi aktor penting dalam pengendalian perubahan iklim.

Selain itu, penanganan perubahan iklim telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten 2021-2026, salah satunya melalui pengembangan ekonomi hijau.

“Penanganan perubahan iklim sudah dilaksanakan tetapi belum tercapai. Untuk itu perlu upaya yang lebih intensif dan kreatif untuk pencapaiannya,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Herman Azmar.

Ia juga mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan upaya antisipasi terhadap perubahan iklim. Dalam kesempatan tersebut juga diluncurkan program Pohon Asuh di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota. Ditandai dengan diasuhnya pohon di Hutan Nagari Simpang Kapuak oleh Bupati Kabupaten Limapuluh Kota. Pohon Asuh merupakan program penggalangan dana publik untuk penjagaan tegakkan pohon di hutan. Di Simpang Kapuak telah dilakukan survei sebanyak 150 pohon, 25 diantaranya telah diasuh.

Mendapatkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk mengelola hutan dengan lestari. Upaya tersebut berupa penguatan kelembagaan, pengelolaan hutan yang meliputi penataan areal, pemanfaatan hutan dalam bentuk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan melalui agroforestri, rehabilitasi hutan dan perlindungan serta pengamanan hutan, pengembangan usaha, monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan.

Pohon Asuh di Nagari Simpang Kapuak merupakan salah satu contoh pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat untuk meraih manfaat ekonomi sekaligus juga penjagaan ekologi. Upaya lain yaitu pengkayaan tanaman secara agroforestri di Jorong Hulu Aia Nagari Harau, pembibitan dan budidaya durian lokal unggul di Nagari Halaban. Selain itu juga mengembangkan produk turunan dari daun gambir menjadi minuman serbuk daun gambir.

Pemkab Limapuluh Kota memberikan dukungan dan komitmennya untuk mendukung masyarakat di sekitar hutan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memberikan fasilitasi untuk pengurusan izin BPOM produk teh gambir. Dinas Tanaman Pangan memberikan dukungan pupuk bagi masyarakat pengelola hutan.

Masyarakat Nagari Ampalu masih terkendala belum adanya legalitas pengelolaan hutan. Mereka berharap mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat untuk mengajukan legalitas hutan Adat.

“Sampai sekarang, masih belum mendapat titik terang yang jelas untuk mendapatkan pengakuan masyarakat hukum adat. Kami berharap, agar memaklumi bahwa niat baik ini merupakan satu hal yang positif untuk masyarakat dan kawasan hutan nagari Ampalu,” kata Datuak Rajo Pangulu, ketua Adat Nagari Ampalu.

Pemkab Limapuluh Kota bersama KKI Warsi berkomitmen untuk membantu masyarakat Nagari Ampalu mendapatkan hak kelolanya. Sehingga masyarakat dapat mengelola lahan dan sumber daya alam dengan arif sesuai peraturan adat yang berlaku. (*/Yh)

The post Pemkab Limapuluh Kota dan KKI Warsi Bersinergi Tangani Dampak Perubahan Iklim appeared first on Langgam.id.

Berdasarkan citra analisis citra satelit Warsi, tutupan hutan di Sumbar bertambah sekitar 3 ribu hektare (Ha), dari 1.737.964 ha pada 2022 menjadi 1.741.848 ha pada 2023.

“Pencapaian ini meski tidak terlalu besar, namun tetap harus dihargai,” kata Senior Advisor KKI Warsi, Rudi Syaf dilansir dari infopublik, Kamis (25/1/2024).

Rudi menjelaskan, pertambahan tutupan hutan di Sumbar mayoritas terjadi akibat suksesi alami. Namun dengan komitmen masyarakat menjaga hutan, maka hutannya bertumbuh secara alami.

“Sebagian juga ada yang dengan campur tangan manusia, dengan melakukan penanaman beberapa tanaman tertentu, dan itu juga berkontribusi, tapi sebagian besar itu suksesi alami,” ujarnya.

Rudi menambahkan, pertambahan tutupan hutan itu mayoritas lebih banyak berada di kawasan perhutanan sosial. Hal ini menunjukkan, masyarakat ketika mendapatkan izin, mereka mampu mengelola sehingga dibuktikan dengan pertumbuhan hutan di wilayah izin yang mereka kelola.

“Tapi juga harus diketahui, bahwa tidak 100 persen kawasan hutan sosial itu berupa tutupan hutan. Rata-rata tutupan hutannya 70 persen, sehingga 30 persen sudah terbuka,” jelasnya.

Ia melanjutkan, skema perhutanan sosial oleh pemerintah dijadikan pemerintah sebagai alat resolusi konflik. Masyarakat yang tadinya mengelola hutan secara ilegal, lalu diberi legalitas mengelola kawasan hutan dengan komitmen. (*/Fs)

The post KKI Warsi Catat Ada Penambahan 3.000 Ha Tutupan Hutan di Sumbar appeared first on Langgam.id.

Bila dilihat ke tengah tahun, pada Juli 2023 Sumbar juga mengalami banjir, sebanyak 7 Kabupaten/Kota terendam. Pesisir Selatan, Agam, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Pasaman Barat, dan Kota Pariaman. Kejadian ini menyebabkan 5 orang korban meninggal dunia. Lalu kenapa bencana banjir terjadi berulang di Sumatera Barat?

Kejadian banjir yang melanda Sumbar justru pada saat musim kemarau. Kondisi ini diperparah dengan tidak sepadan dengan kemampuan tanah untuk menyerap air.

“Banjir dan longsor juga disebabkan ketidakmampuan tanah menyerap air dan meluncur menjadi aliran permukaan. masuk ke slur sungai yang sudah banyak material sedimentasi, maka banjir pun tak terelakkan,” kata Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Adi Junedi, Kamis (24/1/2024).

Bencana ekologis seperti banjir dan longsor merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya perubahan tatanan ekologi yang mengalami gangguan atas beberapa faktor yang saling mempengaruhi antara manusia, makhluk hidup dan kondisi alam.

Karena itu, TIM GIS KKI Warsi melakukan analisis keruangan Sumbar untuk melihat pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Sumbar dan pengaruhnya terhadap bencana ekologis yang terjadi. Analisis menggunakan citra satelit sentinel, dipadukan dengan pengamatan dari google earth, citra spot 6, dan SAS Planet.

“Dari analisis yang dilakukan, terdapat lahan terbuka yang cukup luas di Sumatera Barat. Kondisi ini juga turut menjadi penyebab banjir di Sumbar,” katanya.

Diketahui jumlah lahan terbuka di Sumbar selama tahun 2023 dengan total luasan wilayah 91.375 hektar di berbagai fungsi kawasan. Diantaranya seluas 889 hektar di kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam, 12.269 hektar di kawasan PBPH Hutan Tanaman Industri (HTI), 30.138 di kawasan hak guna usaha (HGU), 9.601 di wilayah izin usaha pertambangan, dan paling luas berada di kawasan hutan dengan total 38.478 hektar.

Penyebab lahan terbuka diantaranya adalah penyiapan untuk kawasan pertanian, land clearing, hingga kegiatan penambangan. Kondisi ini menjadi penyumbang ketidakmampuan tanah untuk menyerap air. Selain itu, kegiatan penambangan yang biasanya menyasar wilayah air dan daerah aliran sungai turut serta menjadi muasal bencana banjir. Aktivitas penambangan menyebabkan terjadinya penumpukkan sedimintasi yang menyebabkan kedangkalan sungai. Sehingga di saat hujan lebat, sungai tidak mampu menampung air dan meluap.

Karena itu, perlu adanya upaya-upaya untuk melakukan pemulihan kawasan hutan, dimulai dari penanaman kembali, penjagaan, dan pencegahan dari tindakan ilegal yang berakibat pada berkurangnya kawasan hutan. Upaya pemulihan hutan yang berada di wilayah kelola masyarakat turut menyumbang penumbuhan hutan di Sumbar. Total luasan tutupan hutan Sumbar pada tahun 2023 menjadi 1.741.848 hektar mengalami pertumbuhan dari tahun 2022 dengan luasan 1.737.964 hektar.

Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok. Dengan akses legal yang diterima oleh masyarakat Nagari Sirukam, mereka melakukan serangkaian program untuk memulihkan hutan. Salah satunya dengan menanam tanam kayu-kayuan sebanyak 12.100 bibit pada tahun 2017, 2020, dan 2021.

“Di Nagari Sirukam lahan-lahan kritis yang berada di hutan nagari karena kegiatan penabangan liar, kini dipulihkan kembali oleh masyarakat melalui penanaman tanaman produktif dan kayu-kayuan,” kata Adi Junedi.

Tidak hanya melalui reboisasi dan pengamanan hutan melalui kegiatan patroli hutan minimal sekali sebulan serta pelaporan hasil kegiatan patroli dilakukan sekali dalam tiga bulan kepada KPHL Solok.

Perhutanan sosial di Sirukam turut mendukung perekonomian masyarakat lokal. Seperti halnya di Nagari Sirukam masyarakat mengembangkan komoditi berbasis tanaman kehutanan. Sejak mendapatkan persetujuan hutan nagari pada 2014 lalu, telah dibentuk unit-unit usaha bernilai ekonomi berdasarkan potensi lokal yang dimiliki nagari.

“KUPS Kopi Aie Langgang meluncurkan brand Kopi Payung, dengan kualitas fine robusta Berhasil meraih keuntungan Rp 3-4 juta per bulan dari usaha kopi yang dijalankan kelompok,” katanya.

Selain mengembangkan komoditi yang bernilai ekonomi, di Nagari Sirukam juga dilakukan pengembangan jasa lingkungan melalui program pohon asuh dengan total 301 pohon yang telah diasuh. Tak ketinggalan, ekowisata di sekitar kawasan hutan nagari dengan camping dan tracking menuju pohon asuh juga tengah dikembangkan sejak tahun 2022. Terakhir pengelolaan limbah organik sejak tahun 2022 yang telah melalui uji lab pupuk kompos di BPTP Sumatera Barat dengan hasil uji kompos memiliki nilai unsur yang bagus dan layak jual.

“Tentu tidak hanya di Sirukam, kita perlu mendorong inisiatif serupa di banyak nagari lain di Sumbar. Karena, tata guna lahan yang baik selain memberikan manfaat kepada masyarakat juga mencegah dari ancaman bencana ekologis,” tutupnya. (*/Yh)

The post Refleksi PSDA Sumbar: Ancaman Bencana Ekologis dan Antisipasinya Melalui Perhutanan Sosial appeared first on Langgam.id.

Tujuan kegiatan adalah sustainable agriculture and environment (keberlanjutan pertanian dan lingkungan). Kegiatan yang dimoderatori oleh Putri Wulandari Zaenal, dosen dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas menghadirkan narasumber dari Universiti Teknologi Mara Malaysia yakni Faeiza Binti Buyong dan Asmida Ismail serta Direktur Eksekutif KKI Warsi Adi Junedi.

Dalam pemaparannya, Faieza Binti Buyong menekankan pentingnya mewujudkan lingkungan yang sehat serta efek negatif dari sampah makanan dan kehilangan makanan.

Di Indonesia, ada 1,3 miliar ton sisa makanan dan kehilangan makanan, yang mencapai 115–184 kilogram per orang, menurut data Envihsafkm UI 2022. Hal ini menyebabkan lapisan ozon dan efek rumah kaca semakin menipis.

Asmida Ismail membahas makroalga dan mikroalga dalam pemateri kedua. Dia menjelaskan perbedaan antara keduanya, sumber bahan makanan, jenis, dan mengapa melindungi dan mengkonversi rumput laut penting, serta dampak pencemaran terhadap ekosistem mereka.

Tak berselang lama pemateri ketiga Adi Junedi menjelaskan tentang peran inovasi pertanian dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Adi Junedi memaparkan program pendampingan yang telah dilakukan KKI Warsi di beberapa wilayah di Sumatera Barat dan Jambi.

Kegiatan ini juga dapat melibatkan dosen dan mahasiswa dari Fakuktas Teknologi Pertanian Univesitas Andalas untuk berkolaborasi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian serta KKN bagi kampus untuk bisa terlibat langsung dalam kegiatan pendampingan kepada masyarakat. Sehingga diharapkan kolaborasi ini memberikan dampak luar biasa bagi masyarakat dampingan.

Selama proses kegiatan berjalan dengan lancar, sehingga para peserta kuliah dosen tamu dapat termotivasi dan bisa menjadi generasi yang peduli terhadap ekosistem alam baik didarat maupun dilaut, hingga bisa mengurangi food loss and food waste, yang nantinya bisa berdampak terhadap lingkungan sekitar.

The post Fateta Unand Datangkan Narasumber Terbaik dari Universiti Teknologi Mara Malaysia dan KKI Warsi appeared first on Langgam.id.

Riset ini membuktikan perhutanan sosial tidak hanya solusi dari konflik tenurial, namun juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan. Melalui kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pengembangan usaha berbasis perhutanan sosial, pemanfaatan ekowisata, dan pengelolaan imbal jasa lingkungan.

“Berdasarkan riset, di seluruh wilayah yang ada perhutanan sosial, ternyata perhutanan sosial ini mampu berkontribusi terhadap perbaikan fungsi hutan, tidak hanya menahan laju deforestasi tetapi juga peningkatan perekonomian, ini menjadi salah satu prestasi dan bisa dilakukan oleh seluruh kelompok perhutanan sosial,” kata Direktur KKI Warsi Adi Junedi.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan perhutanan sosial juga menekan aktivitas ilegal di kawasan hutan. Sehingga kegiatan ekonomi bisa seiring sejalan dengan penjagaan ekologi hutan. Hal ini menjadi kunci dalam pengelolaan perhutanan sosial, bahwa penjagaan hutan akan terwujud ketika masyarakatnya berdaya.

“Perhutanan sosial juga menjadi upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di masyarakat. Seperti adanya ekowisata, masyarakat yang dulunya menjadi illegal logging sekarang sudah menjadi pemandu wisata dan itu banyak yang menggerakkan elemen masyarakat bahkan juga generasi muda. Selain itu juga adanya pengembangan usaha madu, melalui dinas kehutanan,” katanya.

Untuk memperkuat kolaborasi ini, Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi untuk pemberdayaan masyarakat di lokasi perhutanan sosial di Sumatera Barat. Perhutanan Sosial menjadi salah satu strategi untuk mengurangi angka kemiskinan di Sumbar. Atas komitmen itu, KKI Warsi melakukan penandatangan MoU dengan Pemerintah Sumbar dalam kegiatan workshop nasional, “Bahu Membahu Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” di Padang pada Selasa, 22 Agustus 2023.

Kerja sama KKI Warsi dan Pemerintahan Provinsi Sumbar meliputi pembangunan sumber daya alam berkelanjutan melalui pemberdayaan dan pendampingan masyarakat pengelola perhutanan sosial, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pertanian berkelanjutan, pengembangan usaha berbasis produk pertanian, serta pengembangan sistem informasi dan database nagari.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memiliki sepuluh anak asuh di lokasi perhutanan sosial yang ada di Sumbar. Anak asuh yang dimaksud adalah 10 tegakkan pohon yang ia pelihara melalui program Pohon Asuh. Sebagai selayaknya pengasuh, Mahyeldi memberikan donasinya atau kepada Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN). Donasi ini digunakan LPHN sebagai biaya perawatan pohon selama satu tahun.

“Saya mengasuh 10 pohon,” kata Mahyeldi sembari mengklik tombol adopsi di website www.pohonasuh.org

Klik adopsi Mahyeldi pada pohon Sakai di Hutan Nagari Pondok Parian Lunang itu juga ditandai dengan peluncuran program Pohon Asuh di Sumatera Barat. Sebagai tanda pengasuh, Mahyeldi mendapatkan sertifikat dari LPHN Nagari Pondok Parian Lunang. Tidak hanya itu, LPHN ini akan memasang tanda nama Mahyeldi di pohon tersebut selama satu tahun ke depan. Dengan begitu, Mahyeldi turut berperan dalam penjagaan tegakkan pohon yang berada di Hutan Nagari Pondok Parian Lunang.

“Saya menganjurkan semua organisasi perangkat daerah di lingkup provinsi untuk mengasuh pohon sebanyak 3-5 pohon per orang,” imbaunya pada Selasa, 22 Agustus 2023 di Padang.

Imbauannya disampaikan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Sumbar untuk mendukung masyarakat yang telah menjaga hutan lewat program Pohon Asuh.

“Pemerintah Sumbar sangat serius dalam pengelolaan hutan Sebab, hampir 82% atau 950 nagari di Sumbar berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Masyarakat ini menggantungkan sumber penghidupannya kepada sumber daya hutan,” katanya.

Program pohon asuh dikembangkan di Sumbar sejak tahun 2018. Meski sudah berjalan cukup lama, Pohon Asuh diluncurkan secara resmi di Sumbar dalam momen penandatangan MoU antara KKI Warsi dan Pemerintah Sumbar. Saat ini ada 11 lokasi pohon asuh di Sumatera Barat, diantaranya di Hutan Nagari Lunang, Lunang Tengah, Pasia laweh, Pondok Parian Lunang, Simanau, Simancuang, Simarasok, Sirukam, Sumpur Kudus, dan Tigo Kota Silungkang. (*/Yh)

The post KKI Warsi dan Pemprov Sumbar Perkuat Kolaborasi Pemanfaatan Perhutanan Sosial appeared first on Langgam.id.

Ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Nagari Tanjung Bonai Aur (TBA) Adam, mengatakan, penanaman kayu putih dimulai tahun 2019/2020. “Mulanya menanam minyak kayu putih sebagai upaya memulihkan lahan tidak produktif yang berada di kawasan hutan desa,” kata Adam, sebagaimana rilis yang diterima Langgam.id, Selasa (25/7/2023).

LPHN Nagari Tanjung Bonai Aur sendiri memperoleh Hak Pengelolaan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK Nomor SK.2708/MenLHK-PSKL/PKPS/PSL0/4/2018 seluas 366 Hektare (Ha). Tahun 2019- 2020, melalui kerjasama dengan Inhutani IV melakukan penanaman bibit unggulan kayu putih. Harapannya hal ini dapat menjadi alternatif ekonomi bagi masyarakat.

Adam menjelaskan, tanaman kayu putih dipilih karena kemampuannya bisa tumbuh di lahan yang produktivitasnya menurun dan kritis sekalipun. Kayu putih juga merupakan tanaman kayu-kayuan yang akan membuat tutupan hutan menjadi rapat. Penanaman kayu putih ini merupakan satu-satunya di Kabupaten Sijunjung.

“Total 336 Ha areal perhutanan sosial di Tanjung Bonai Aur, setelah dilakukan pemetaan ternyata didapati lahan tidak produktif yang berisi karet tua, karena harga karet yang rendah dan produktivitas yang menurun. Lahan tersebut kini ditanam kayu putih,” tutur Adam.

Kemudian 28.000 batang dengan luas lahan 8 Ha kayu putih dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Pada tahun 2021, masyarakat kemudian mendapat dukungan mesin penyulingan kayu putih melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Ekonomi Produktif. Saat ini masyarakat juga mendapatkan pelatihan penggunaan mesin oleh Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHL).

Sampel minyak kayu putih Nagari TBA ini telah diuji oleh UPTD Atsiri Sumatera Barat. “Hasil uji menunjukan kandungan minyak kayu putih nagari TBA masuk dalam Kategori Super dengan kandungan cineol diatas 70%,” ucap Adam.

Lanjutnya, keberadaan kayu putih ini mendukung perekonomian masyarakat. Melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Bukik Godang, yang saat ini telah memanen 100 Kg daun kayu putih. Dengan rincian 100 : 1. Artinya setiap 100 kilogram daun kayu putih menghasilkan 1 Kilogramg minyak. Dari sulingan minyak ini, masyarakat pengelola mendapatkan tambahan penghasilan sekitar Rp.400 ribu perbulan.

Namun, angka tersebut bukanlah capaian maksimalnya. Peluang usaha ini bisa menjanjikan jika hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dapat diselesaikan. Paling mendasar, tantangan pada Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memproduksi minyak kayu putih belum mumpuni untuk menghasilkan minyak sesuai standar mutu produk minyak atsiri.

“Kurangnya kapasitas dan pengetahuan dalam budidaya kayu putih serta penyulingan minyak atsiri. Hal ini berpengaruh pada kualitas produk. Mengingat, dalam pengelolaan tidak hanya proses penyulingan yang utama namun proses penyimpanan pasca penyulingan juga butuh perhatian penting. Kapasitas dalam budaya kayu putih belum mahir, sehingga untuk menambah bibit dari pohon yang ada belum dapat dilakukan,” tutur Adam.

Salah seorang anggota KUPS Bukik Godang, Irma, mengatakan, saat ini kendala yang dihadapi oleh masyarakat adalah pasar untuk memasarkan dari minyak kayu putih. Selama ini produk baru dipasarkan melalui kegiatan atau pameran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

“Produk minyak kayu putih yang dihasilkan belum maksimal. Ada beberapa catatan dari konsumen yang harus dievaluasi seperti aroma dan warna yang dihasilkan dianggap masih perlu perbaikan untuk peningkatan kualitas produk,” katanya.

Minimnya akses jalan menuju ladang kayu putih juga menjadi kendala. Berjarak 6 Kilometer dari pemukiman dengan kondisi jalan tanah setapak. Hal ini menghambat keefektifan waktu menuju ladang, yang biasa ditempuh 45 menit menggunakan sepeda motor. Jika pasca hujan, masyarakat harus jalan kaki dengan memakan waktu satu sampai satu setengah jam.

“Terakhir, belum adanya sarana transportasi yang mendukung. Selama ini, petani mengandalkan motor untuk mengangkut kayu putih dari ladang menuju rumah produksi. Ini tentu berdampak pada bergugurannya daun kayu putih yang dibawa mengingat akses jalan tertutup pepohonan dan semak belukar,” ucap Irma, Jum’at (21/07/2023).

Menyadari hambatan-hambatan itu, masyarakat Tanjung Bonai Aur tidak lantas berhenti. Saat ini masyarakat tengah belajar untuk meningkatkan kualitas produk dan ladang kayu putih. Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi yang mendampingi masyarakat di Tanjung Bonai Aur mengadakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas masyarakat melalui penguatan kelembagaan.

Pelatihan ini mengajak masyarakat untuk melihat akar permasalahan, mengatasi tantangan pengelolaan tanaman kayu putih berbasis data dan rasionalitas dalam merumuskan strategi pemecahan masalah.

“Salah satu program di Warsi ialah Strengthening the Root atau penguatan akar rumput satu agenda yang kita cita-citakan bersama. Yang mana luarannya kelompok masyarakat ini dapat mengajukan proposal pendanaan sendiri kepada berbagai pihak,” kata Wakil Direktur KKI Warsi Rainal Daus.

Akar rumput yang dimaksud ada orang-orang yang berada paling dekat dengan sumber daya alam. Saat ini, ada 11 kelompok yang dilatih KKI Warsi untuk menggalang sumber-sumber pendanaan lokal. Dari 11 yang telah dilatih, LPHN TBA, dan KUPS Bukik Godang adalah yang pertama melakukan ekspos proposal atau peninjauan proposal secara bersama-sama melibatkan kelompok dan pemerintahan nagari.

“Diharapkan melalui pelatihan ini, kelompok pengelola terbiasa menyusun proposal dengan data yang akurat guna mendukung usaha perhutanan sosial yang sedang dilakukan,” pungkas Rainal. (*/Yh)

The post Minyak Kayu Putih Sumber Ekonomi Baru Tanjung Bonai Aur Sijunjung appeared first on Langgam.id.