Menurut data DKPP Agam tersebut, kematian ikan di Danau Maninjau ini ditemukan pada lima jorong di dua nagari, Tanjung Sani dan Bayua.

Kepala DKPP Agam, Rosva Deswira mengungkapkan, musibah kematian ikan ini dialami petani KJA sejak 13 Januari lalu. Sehari sebelumnya, terang Rosva, wilayah salingka danau dilanda angin kencang.

“Puluhan ton ikan yang mati itu berbagai ukuran, tersebar di Jorong Lubuak Anyia, Banda Tangah dan Lubuak Kandang di Nagari Bayua, Sedangkan di Tanjung Sani tersebar di Jorong Pantas dan Muko Jalan,” ujar dilansir dari amcnews.co.id, Senin (20/1/2025).

Ia menjelaskan bahwa di Bayua, jumlah kematian ikan mencapai 25 ton milik 12 petani KJA. Sedangkan di Tanjung Sani sekitar 50 ton dari 136 petak keramba milik 23 petani KJA.

“Jika dikalkulasikan kerugian petani akibat kematian massal ikan itu mencapai Rp1,875 miliar. Angka ini sesuai harga jual ikan di tingkat petani Rp25 ribu per kilogram,” beber Rosva.

Menurut Rosva, sebelum mati, ikan-ikan tersebut mengalami pusing ke permukaan danau. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikan kekurangan oksigen di dasar danau.

“Seperti biasa, ikan- ikan itu mati lantaran terjadinya penurunan suhu air danau akibat umbalan atau uppweling. Kondisi ini dipicu cuaca buruk berupa hujan deras disertai angin kencang yang membalikan massa air dari dasar ke atas,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa anomali cuaca ekstrem ini membuat zat-zat atau racun-racun dari dasar naik kepermukaan. Sehingga menyebabkan ikan kehilangan keseimbangan dan mencelakai ikan hingga akhirnya mati.

“Cuaca ekstrem memang membawa ancaman kematian massal ikan. Sebelum ikan mati, wilayah Maninjau memang dilanda angin kencang. Angin kencang dapat menyebabkan terjadinya pembalikan massa air atau memicu uppweling,” ujar Rosva.

Rosva mengharapkan agar pembudidaya nantinya mengangkat bangkai ikan dan menguburkannya di darat. Bukan membuang ke badan danau yang akan membuat kondisi air danau semakin tercemar.

Kemudian, ia mengimbau pembudidaya untuk memanen ikan lebih cepat atau segera memindahkan ke kolam penampungan guna menghindari kerugian yang lebih besar. Ini dinilai merupakan langkah taktis penyelamatan ikan dari lokasi budidaya di saat cuaca buruk.

Rosva mengatakan bahwa pihaknya sudah jauh-jauh hari melayangkan surat bernomor 500.5.3.3/435/DKPP/2024 perihal Pediksi Cuaca Ekstrim dan Upaya Pencegahan Kematian Ikan di Danau Maninjau ke nagari-nagari salingka danau.

“Surat tersebut dibuat pada 21 November 2024 dan diserahkan ke wali nagari dan camat Tanjungraya agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan kematian ikan dengan mengetahui lebih dulu prediksi kapan kondisi cuaca ekstrim terjadi, sehingga dapat diantisipasi,” ujar Rosva. (*/yki)

The post 75 Ton Ikan KJA di Danau Maninjau Mati, Kerugian Rp1,8 Miliar appeared first on Langgam.id.

Sehingga, kata Taslim, Danau Maninjau tidak lagi menjadi tujuan wisata prioritas. Padahal, potensinya luar biasa jika dikelola dengan serius.

“Kita mengamati Danau Maninjau mengalami kemunduran, tidak terkelola dengan baik, sehingga pengunjung berkurang,” ujarnya Sabtu (25/5/2024).

Taslim mengatakan, salah satu bukti kurang diminatinya objek wisata tersebut adalah tidak beroperasinya beberapa penginapan di kawasan itu. Seperti Nuansa Maninjau Hotel, Hotel Pasir Panjang, dan beberapa lainnya terpaksa gulung tikar.

Seharusnya, jika dikelola dengan baik, keberadaan objek wisata danau Maninjau bisa menjadi tumpuan ekonomi masyarakat. Namun, saat ini malah sebaliknya.

“Kita sudah berbincang-bincang dengan warga sekitar yang biasanya hidup dari berjualan untuk wisatawan, dibanding 10 tahun yang lalu, penghasilan mereka jauh berkurang,” ujarnya.

Ia menilai KJA di kawasan Danau Maninjau  menjadi faktor penyebab mengurangi keindahan destinasi wisata di kawasan itu. Jika dilihat dari sisi ekonominya, petani KJA justru sering merugi.

Peristiwa tahunan ikan mati mendadak milik petani sudah tak bisa terelakkan lagi. Akhir tahun lalu, setidaknya terjadi ikan milik petani mati mendadak dengan total kerugian Rp18,24 miliar.

“Ini baru akhir tahun kemarin, belum lagi tahun-tahun sebelumnya. Artinya secara ekonomi KJA ini tidak menguntungkan petani, hanya menguntungkan segelintir orang,” ujarnya.

Menurut Taslim, justru yang diuntungkan dari KJA adalah pengusaha pakan ikan. Bukan masyarakat.

Makanya ia meminta keberadaan KJA di Danau Maninjau ini harus ditinjau ulang, dan petani yang ada saat ini harus diberikan opsi lain agar mereka bisa lebih sejahtera.

Kata Taslim, jika Danau Maninjau dikembalikan kepada fungsinya sebagai destinasi wisata, maka diyakini akan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Terutama untuk kesejahteraan mereka.

“Ini perlu keseriusan semua pihak, baik Pemkab Agam maupun Pemrov Sumbar,”ujarnya.

The post Mantan Anggota DPR RI Taslim Soroti Keramba Jaring Apung yang Rusak Keindahan Danau Maninjau appeared first on Langgam.id.

“Terkait KJA ini, kita hanya ingin menata bukan menghabiskan. Namun, sesuai data yang punya KJA di Danau Maninjau mayoritas milik pengusaha, ini tentu perlu kita batasi,” ujar Andri saat mendampingi Dewan Sumber Daya AIR (SDA) Nasional untuk meninjau kawasan Danau Maninjau dikutip dari AmcNews, Jumat (18/11/2022).

Danau Maninjau, kata Andri, merupakan salah satu danau prioritas yang direvitalisasi pemerintah pusat. Dan ia ingin kondisi danau kembali seperti sediakala.

Soal KJA itu, lanjut Andri, jika milik masyarakat setempat, bisa ditata lebih baik, karena ia juga tak ingin perekonomian masyarakat terganggu.

“Jika dilihat sekeliling danau kondisinya sudah sangat memprihatinkan, kita di Agam sudah berupaya menanganinya dan diharapkan dukungan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Lalu, Andri memaparkan, bahwa Danau Maninjau sangat berpotensi jadi objek wisata, apalagi didukung dengan alam yang sangat menarik.

Bahkan, Andri mengaku sudah berupaya mendatangkan investor untuk kembangkan objek wisata di Danau Maninjau, tapi kendalanya danau masih tercemar.

“Intinya, investor bisa masuk apabila KJA sudah tertata dan kondisi Danau Maninjau membaik. Ini menjadi tantangan bagi kita, semoga pemerintah pusat bisa membantu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Sekretariat Dewan SDA Nasional, Happy Mulya menyebutkan, kunjungan kali ini merupakan tindak lanjut surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam penanganan KJA di Danau Maninjau yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Raya.

“Kita sangat prihatin dengan kondisi Danau Maninjau yang sudah tercemar, sehingga perlu penanganan khusus untuk mengembalikan kondisinya seperti sediakala,” ujar Happy.

Baca juga: Bupati Agam Minta Camat Tanjung Raya yang Baru Edukasi Warga Soal Revitalisasi Danau Maninjau

Hasil kunjungan itu, kata Happy, juga akan dievaluasi dan dilakukan pemaparan di kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra V Padang. “Dalam paparan ini nanti bisa diketahui strategi seperti apa yang akan dilakukan untuk penanganan KJA,” katanya.

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Dewan SDA Nasional Kunjungi Danau Manijau, Bupati Agam: Kita Ingin KJA Ditata, Bukan Dihabiskan appeared first on Langgam.id.

Percepatan revitalisasi Danau Maninjau, menjadi alasan Bupati Agam Andri Warman beraudiensi dengan Kemenko Marves, tempo hari.

Andri menyampaikan, revitalisasi Danau Maninjau hingga saat ini belum berjalan dengan baik, sehingga ia datangi langsung Kemenko Marves untuk minta dukungan dalam penyelamatan danau ini.

“Sebab kenyataannya kini Keramba Jaring Apung (KJA) yang rencana akan ditertibkan itu belum terlaksana dan semakin memperburuk kondisi akibat sisa pakan ikan yang terus menumpuk di dasar danau,” ujarnya, sebagaimana dicuplik dari AMCNews.

Untuk itu, ia minta dukungan pada Kemenko Marves agar dapat berikan penegasan dalam melakukan penindakan pengurangan KJA tersebut.

Dikesempatan itu, bupati juga meminta kepastian pengerukan deposal atau sisa pakan ikan yang menumpuk di dasar Danau Maninjau.

Hal ini direspons oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti.

“Kita akan lakukan dulu kajian hukum sebelum berikan dukungan penegasan pengurangan KJA ini,” katanya.

Masalah KJA ini terangnya, akan dirapatkan antar menteri, sedangkan untuk anggaran tahun ini sudah dianggarkan oleh Kementerian PUPR.

The post Danau Maninjau Mendesak Diselamatkan appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Sebanyak 30 ribu bibit Ikan Nilem dilepaskan di Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatra Barat.

Langgam.id – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatra Barat melepaskan 30 ribu benih Ikan Nilem di Danau Maninjau, Rabu (9/2/2022).

Kepala UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP) Sumbar, Lastri Mulyanti mengatakan, pelepasan Ikan Nilem itu dalam rangka pengelolaan perairan umum yang berkelanjutan.

“Kita re-stocking 30 ribu bibit Ikan Nilam di Danau Maninjau hari ini,” ujar Lastri melalui keterangan tertulisnya, Rabu (9/2/2022).

Menurut Lastri, benih Ikan Nilem yang ditebar di Danau Maninjau itu meruakan hasil pengembangan Instalasi Konservasi Perikanan Perairan Umum Sungai di Sicincin.

“Penebaran benih Ikan Nilem ini kita lakukan di empat titik, yaitu di Nagari Koto Malintang, Koto Gadang, Duo Koto dan Nagari Tanjung Sani,” ungkapnya.

Dijelaskan Lastri, tujuan re-stocing Ikan Nilem itu sebagai upaya meningkatkan populasi ikan di perairan umum Danau Maninjau dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan melalui pengendalian dan pemanfaatan yang berpedoman pada kaidah-kaidah pelestarian sumberdaya hayati perairan.

“Ini juga untuk melestarikan keanekaragaman sumber daya ikan di Danau Maninjau,” jelasnya.

Lalu, kata Lastri, penerbaran bibi Ikan Nilem itu juga bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan di Danau Maninjau guna pemenuhan gizi bagi masyarakat.

“Kita juga ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau nelayan di sekitar Danau Maninjau,” paparnya.

Diketahui, Ikan Nilem atau dengan nama latin Osteochilus Vittatus, merupakan salah satu ikan air tawar yang termasuk dalam kelompok herbivora (pemakan tumbuhan).

Dikutip dari situs resmi Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, disebutkan bahwa Ikan Nilem memiliki tubuh yang berukuran sedang, dan memiliki panjang total sampai 260 milimeter.

Tinggi badan ikan yang pada awal sirip dorsal berukuran 3—3,7 centimeter, dan berbanding lurus dengan panjang standarnya yang tanpa sirip dan ekor.

Panjang kepalanya berukuran 4,1—4,5 centimeter yang berbanding dengan panjang standar.

Lalu, moncongnya berbentuk agak membulat tumpul dengan bibir yang agak berlipat dan dapat disembulkan keluar.

Sungut Ikan Nilem berbentuk maksilar, dua tulang yang membentuk rahang, yang kurang lebih ukurannya sepanjang diameter mata, serta ditambah dengan sungut rostralnya lebih pendek.

Ikan Nilem biasanya dibudidayakan oleh masyarakat sekitar yang ada di Pulau Jawa, terutama yang bertempat di daerah Jawa Barat. Telur ikan ini sangat digemari, karena rasanya yang lezat.

Baca juga: Sekda Agam: Butuh Moratorium Penambahan KJA di Danau Maninjau

Pada umumnya, Ikan Nilem dipelihara sebagai produk sampingan dari kolam-kolam budidaya pemeliharaan ikan, seperti Ikan Nila, Ikan Mas, ataupun Gurame.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post DKP Sumbar Lepas 30 Ribu Benih Ikan Nilem di Danau Maninjau appeared first on Langgam.id.

Berita Agam – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Sekda Agam: Butuh Moratorium Penambahan KJA di Danau Maninjau.

Langgam.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Agam mengatakan butuh moratorium penambahan keramba jaring apung (KJA) untuk menyelamatkan Danau Maninjau.

“Pemkab Agam meminta pemerintah pusat melakukan moratorium terhadap penambahan KJA di Danau Maninjau. Serta, menjadikan danau sebagai prioritas di Indonesia,” kata Sekda Kabupaten Agam Edi Busti, Senin (24/01).

Hal itu disampaikan saat mengikuti rapat penanganan Danau Maninjau secara virtual. Menurutnya, dengan adanya moratorium, masyarakat tidak dibolehkan lagi menambah KJA yang sudah ada di Danau Maninjau.

KJA yang ada sekarang tercatat sekitar 17 ribu petak lebih. Namun, semua bukan milik masyarakat lokal.

Menurutnya, ada KJA titipan dari pemilik modal terutama penyedia pakan ikan. Pihaknya membutuhkan moratorium untuk pegangan dalam melakukan penertiban.

“Jika ada moratorium ini, Pemkab Agam bisa mengambil langkah untuk penegakan hukum dalam penyelamatan Danau Maninjau,” tuturnya dikutip dari keterangan resmi Pemkab Agam, Selasa (25/01).

Sejauh ini, lanjut Edi Busti, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan DLH Provinsi dan Gakkum KLHK. Dia berharap pemerintah provinsi dan pusat dapat segera membuat zonasi KJA. Zonasi dapat menjelaskan titik dibolehkan KJA.

Baca juga: Pendataan dan Pembenahan KJA di Danau Maninjau Ditarget Tuntas Agustus 2022

“Jika ada moratorium, penegakan hukum apa yang harus kami lakukan semakin jelas. Sebab sejauh ini Agam tidak memiliki PPNS lingkungan dan perlu bantuan dari provinsi,” katanya.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Mochamad Saleh Nugrahadi mengakui moratorium itu penting. Menurutnya, pendataan KJA dapat dilakukan dengan baik melalui moratorium. [Lisa Septri]

—

Dapatkan update berita Agam – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Sekda Agam: Butuh Moratorium Penambahan KJA di Danau Maninjau appeared first on Langgam.id.

Informasi ini disampaikan oleh ahli perikanan dan kelautan Universitas Bung Hatta (UBH) Padang Prof DR. Hafrijal Syandri berdasarkan hasil penelitiannya.

Dia menjelaskan hasil penelitiannya saat diskusi lewat aplikasi zoom meting digagas MSTV dengan acara Maota Lamak pada Sabtu (18/12/2021) lalu. Diskusi mengangkat tema “Dilema Danau Maninjau, Wisata atau Keramba Apung?” dihadiri sejumlah pihak terkait.

Hafrijal Syandri mengatakan, berdasarkan penelitian dirinya bersama tim mencatat ada 35.548 Penduduk Kecamatan Tanjung Raya dengan jumlah Rumah Tangga sebanyak 8.641. Dari jumlah itu, tercatat ada 1.636 diantaranya atau 19,93 persen adalah Rumah Tangga Perikanan (RTP) dengan 65 persen modal produksi keramba jaring apung (KJA) berasal dari luar.

“Informasi yang cukup mengejutkan adalah, bahwa jika dikalkulasi sejak tahun 1997 hingga tahun 2021, jumlah ikan mati sudah sebanyak 17.732 ton,” katanya dalam keterangan tertulis IPPRA, Senin (20/12/2021).

Mantan Rektor UBH itu mengatakan jumlah ikan yang mati sebanding nilainya dengan Rp 223.78 miliar jika harga per ton
minimal Rp 19 juta uang yang terbenam ke Danau Maninjau. Uang yang terbenam maksudnya istilah yang digunakan untuk menyebut kerugiannya dalam jumlah rupiah.

Peserta diskusi lainnya, Harry Asmar Dt Pangulu Dirajo yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Masyarakat Perantau Salingka Danau Maninjau berpesan pengelolaan Danau Maninjau bukan bertujuan untuk menghabisi keramba.

“Perlu diingat bahwa upaya ini bukan untuk menghabisi keramba, namun mencari keseimbangan di tengah konflik,” katanya.

Peserta diskusi lainnya, anak Nagari Maninjau domisili Jakarta Yogi Yolanda menyatakan dukungannya terhadap rencana revitalisasi Danau Maninjau. Beberapa pesan penting yang disampaikan adalah soal pentingnya memastikan keterlibatan pihak lain yang berkepentingan seperti PLTA.

“Kemudian memastikan pendataan keramba dan pentingnya keterlibatan masyarakat Salingka Danau Maninjau berikut Ninik Mamak dan Wali Nagari dalam merumuskan strategi revitalisasi,” ujarnya. (*/Rahmadi)

The post Hasil Penelitian: 17 Ribu Ton Ikan di Danau Maninjau Mati Sejak 1997, Kerugian Rp 223 Miliar appeared first on Langgam.id.

Dia menyampaikan itu saat diskusi rutin lewat aplikasi zoom meting digagas MSTV dengan acara Maota Lamak pada Sabtu (18/12/2021) lalu. Diskusi dengan judul “Dilema Danau Maninjau, Wisata atau Keramba Apung?” dihadiri sejumlah pihak terkait dan Bupati Agam Andri Warman.

Zukri Saad menjelaskan untuk menyelamatkan Danau Maninjau perlu dibuat moratorium untuk menghentikan aktivitas ekonomi keramba jaring apung (KJA). Tujuannya untuk pemulihan danau
lalu ditata pengembangan kerambanya.

“Tindakan ini harus dibarengi dengan pengembangan ekonomi alternatif yang didampingi secara serius dan intensif,” katanya lewat rilis Indonesia’s Public Policy Research and Advocacy/IPPRA yang diterima langgam.id, Senin (20/12/2021).

Zukri mengatakan, sebagai orang yang merasa ikut bertanggungjawab atas perkembangan KJA di Danau Maninjau, dia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Agam yaitu bupati dan jajarannya untuk tegas menindak pihak-pihak yang menghambat pengembalian fungsi danau sebagai kawasan tujuan lestari.

Pemda memurutnya jangan lagi berlindung pada ketiadaan dokumen tata ruang danau
hingga saat ini, namun harus mengatasi dulu dampak yang ada.

“Kalau perlu buat skenario untuk jangka waktu enam bulan mengingat langkah-langkah yang akan dilakukan sudah jelas, asalkan kita semua konsisten,” katanya.

Sementara itu peserta diskusi lainnya, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno mengatakan pihaknya siap mendukung langkah penyelamatan Danau Maninjau.

Komitmen atas dukungannya itu akan diwujudkan dengan mengawal tindak lanjut pasca Maota Lamak kali ini dengan Direktorat Jenderal lain di KLHK serta kementerian lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

“Bupati kita minta membuat surat dalam minggu ini dan mengirimkannya kepada Menteri LHK dengan tembusan ke dirjen lain,” katanya.

Dirje lain diantaranya Dirjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan/Pedas RH, Direktur Konservasi Tanah dan Air serta Dirjen Pencemaran dan kerusakan lingkungan/PPKL). Selain itu bupati juga diharapkan segera membentuk Tim Penyelamat Danau Maninjau yang terdiri dari pakar, praktisi, akademisi, aktivis lingkungan dan berkoordinasi intensif dengan Gubernur Sumatra Barat.

Bupati Agam Andri Warman yang ikut hadir dalam diskusi tersebut menyatakan pihaknya akan serius dalam menyelesaikan masalah keramba apung di Danau Maninjau.

Sebagai bentuk keseriusan, dalam diskusi itu ia juga didampingi empat kepala dinas terkait yaitu Kominfo, Pariwisata, Perikanan dan Lingkungan. (*/Rahmadi)

The post Bupati Agam Diminta Tindak Pihak yang Menghambat Revitalisasi Danau Maninjau appeared first on Langgam.id.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar) Rosva Deswira saat dimintai tanggapan oleh langgam.id, Selasa (14/12/2021).

“Bantuan bibit ikan tidak mungkin kita lakukan. Danau Maninjau tidak kita rekomendasikan lagi untuk masyarakat budidaya ikan,” kata Rosva.

Pemerintah Agam sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Di sana mengatur tentang jumlah KJA yang dapat beraktivitas di Danau Maninjau.

“Kalau kita tetap membantu dengan bibit ikan, tentu nanti kita juga akan mendorong berkegiatan masyarakat di Danau Maninjau. Nantinya juga akan menambah jumlah KJA sendiri,” katanya.

Menurutnya, bantuan bibit akan sangat bertentangan dengan peraturan daerah. Aturan hanya memperbolehkan 6 ribu petak KJA di sana.

Diberitakan sebelumnya, hari ini, jumlah ikan di Danau Maninjau yang mati sebanyak 190 ton. Total kematian ikan di Danau Maninjau mencapai 552 ton akibat cuaca ekstrem yang disertai kekurangan oksigen di perairan danau vulkanik itu.

Kematian secara massal ikan semakin meluas. Terbaru, kematian ikan juga dialami pembudidaya di Nagari Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya. (*)

The post Kematian Ikan di Maninjau, Kadis Perikanan: Tak Mungkin Berikan Bantuan Bibit appeared first on Langgam.id.

Menurut gubernur, revitalisasi tersebut merupakan program nasional untuk mengembalikan keasrian lingkungan danau agar tidak lagi tercemar di masa mendatang.

Ia mengatakan, pengurangan keramba perlu dilakukan karena sudah melampau ambang batas. “Menimbulkan pencemaran dan kematian ribuan ikan setiap tahun yang tentunya merugikan masyarakat dan merusak lingkungan,” kata Mahyeldi, di ruang rapat gubernuran Sumbar, Selasa (29/6/2021).

Mahyeldi berjanji kebijakan tersebut tidak akan mempersulit masyarakat. “Bahkan akan mencarikan solusi guna meningkatkan kesejahterakan masyarakat sekitar dengan bantuan usaha, peralatan dan program-program keahlian meningkatkan potensi masyarakat agar mampu mengembangkan usahanya tanpa mencemari Danau Maninjau lagi,” tuturnya, dalam rilis Biro Adminitrasi Pimpinan Pemprov.

Menurut gubernur, pemerintah akan mengurangi keramba. “Tidak akan menghabiskan seluruh keramba. Apalagi milik penduduk asli sekitar danau tersebut,” ujarnya.

Pemprov, menurutnya, juga meminta keramba yang sudah usang dan tidak dipakai untuk diangkat agar tidak mencemari.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan Perikanan Sumbar Yosmeri mengatakan, kehadiran masyarakat pemilik keramba dari Maninjau unruk meminta perhatian pemerintah sebelum program revitalisasi Danau Maninjau dilaksanakan.

Pemilik keramba meminta pemerintah menyelamatkan usaha keramba milik penduduk asli, yang sudah turun temurun mendiami Maninjau.

Usaha keramba tersbeut, merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat, menghidupi keluarga, hingga membiayai sekolah anak.

“Kita berharap masyarakat sekitar Danau Maninjau dan sekitarnya dapat berperan aktif dalam mengembalikan keasrian danau Maninjau yang indah dan potensi alamnya yang luar biasa,” kata Yosmeri. (*/SS)

The post Bertemu Pemilik Keramba, Gubernur Sumbar Jelaskan Teknis Revitalisasi Danau Maninjau appeared first on Langgam.id.