Massa yang merupakan bagian dari Masyarakat Adat Taileleu ini, menuntut pemerintah daerah segera menindaklanjuti persoalan yang mereka nilai sebagai bentuk pelanggaran hak atas tanah ulayat.

Setelah berorasi di depan Gedung DPRD, massa kemudian bergerak menuju kantor pemerintah daerah setempat. Namun karena Bupati Kepulauan Mentawai sedang mengikuti rapat di DPRD, warga melanjutkan penyampaian aspirasi di lokasi yang sama.

Beberapa pejabat daerah kemudian menemui peserta aksi dan mempersilakan perwakilan masyarakat untuk melakukan mediasi di ruang rapat DPRD.

Koordinator aksi, Mangasa menyebutkan, aspirasi masyarakat telah disampaikan kepada pemerintah daerah. Sekarang tinggal menunggu hasilnya.

“Aksi kami ini merupakan murni inisiatif warga tanpa campur tangan pihak mana pun. Aksi ini tidak ada unsur politik. Kami hanya ingin mempertahankan hak ulayat kami yang diwariskan turun-temurun,” kata Mangasa.

Ia menjelaskan aksi ini dipicu oleh pemasangan plang oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) pada 1 Oktober 2025 di wilayah yang diklaim masyarakat sebagai tanah ulayat Kaum Taileleu.

Plang tersebut menyatakan lahan seluas sekitar 20.076 hektare di Dusun Taraet Borsa dan Majawak, Desa Betumonga, sebagai kawasan hutan produksi yang berada di bawah penguasaan negara.

“Tindakan itu keliru dan tidak memiliki dasar hukum. Sebab berdasarkan sejumlah dokumen resmi, lahan tersebut masuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah lama dikelola masyarakat adat secara turun-temurun,” ucapnya.

Bukti administratif yang dimiliki masyarakat antara lain Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 10 Oktober 2022, Surat Keterangan Pemerintah Desa Betumonga Nomor 472/272/SK/DS-BTM/IX-2022, serta klarifikasi dari Dinas Kehutanan Sumatra Barat UPTD KPHP Mentawai yang menyatakan bahwa lahan seluas ±736,27 hektare tersebut berada di luar kawasan hutan dan PIPPIB.

Selain itu, Surat Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 500.4.3.15/144/Bup tertanggal 17 Maret 2023 juga menyebut bahwa pemerintah daerah tidak keberatan atas pemanfaatan lahan oleh masyarakat.

Dalam pernyataannya yang diserahkan kepada DPRD dan Bupati Kepulauan Mentawai, masyarakat adat menyampaikan delapan tuntutan utama, di antaranya:

1. Mencabut plang yang dipasang oleh Satgas PKH di wilayah adat Betumonga.
2. Menolak kriminalisasi masyarakat adat dan mitra usaha lokal.
3. Menuntut pembentukan tim klarifikasi dan delimitasi wilayah adat yang melibatkan tokoh adat, akademisi, BPN, dan instansi teknis.
4. Mendesak penerbitan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA).
5. Menuntut pemulihan hak ekonomi masyarakat akibat penghentian kegiatan di lahan APL.

Masyarakat juga meminta agar penetapan batas wilayah dilakukan secara partisipatif, serta pemerintah tidak lagi menggunakan dasar hukum kehutanan untuk mempidanakan aktivitas ekonomi masyarakat di lahan yang telah memiliki alas hak.

Mengasa menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan panggilan moral untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat adat.

“Kami tidak ingin konflik, kami hanya ingin kepastian. Kami tidak menentang negara, kami ingin negara menghormati kami,” ujarnya.

Masyarakat berharap DPRD dan Bupati Kepulauan Mentawai segera menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan langkah nyata. Termasuk membentuk tim bersama untuk memastikan kejelasan status tanah adat Taileleu di Betumonga. (*/y)

The post Aksi Damai Warga Betumonga Tuntut Pengakuan Hak Tanah Ulayat di Mentawai appeared first on Langgam.id.

Kepala Desa Maileppet, Alexius menyebut bakteri Fusarium yang menyerang pisang petani di desanya terjadi sejak bulan Desember 2024 lalu.

“Desember itu sudah ada satu persatu, kemudian pada Januari hingga bulan Februari sekarang,” ujar Alexius, Kamis (27/2/2025).

“Ini pertama kalinya terjadi, sebelumnya tidak pernah,” tambah Alexius.

Alexius menjelaskan, pada awal Desember lalu terjadi musim hujan di Meileppet dan sekitarnya, kemudian berganti menjadi musim kemarau di penghujung bulan. Ketika pergantian musim tersebutlah, pisang petani mulai terkena bakteri Fusarium.

“Dulu bahasanya kan itu ada pengaruh dari hujan ke kemarau, rupanya jadi wabah sampai Januari dan Februari. Bulan Februari itu sudah menyebar di mana-mana,” jelas Alexius.

“Dahulu kami tidak mengetahui nama penyakit pada pisang tersebut. Setelah dikomunikasikan dengan rekan-rekan di pertanian, barulah mengetahui jenis bakteri Fusarium,” tutur Alexius.

Ia menerangkan ada dua ciri-ciri dari bakteri Fusarium yang menyerang pisang petani. Ciri pertama kalau secara keseluruhan, daunnya kuning layu, kulit pisang bersih namun isinya kecoklatan.

“Ciri kedua, daunnya layu, kulitnya bagus, isinya warna kuning seperti pepaya masak dan melunak,” terangnya.

Kemudian, Alexius mengatakan sebanyak 187 hektare lahan pisang di desa Meileppet terdampak bakteri Fusarium tersebut.

“Tidak hanya di Siberut Selatan sebenarnya, namun di Kecamatan Siberut Barat Daya lahan pisang petani juga ikut terdampak,” beber Alexius.

“Daerah yang sudah terdampak yaitu Desa Maileppet, Desa Muntei, di Kecamatan Siberut Selatan. Kemudian di Desa Katurai, Kecamatan Siberut Barat Daya,” sebut Alexius.

Saat ini, kata Alexius ia sudah menyampaikan hal tersebut kepada Dinas Pertanian Mentawai dan DPRD Mentawai.

“Terkhusus dinas pertanian sudah mulai menemukan sedikit cara untuk mengatasinya. Mereka menyarankan kepada petani untuk disiplin areal, melakukan penebangan pohon pisang dan membakarnya,” kata Alexius.

Kendati demikian, kata Alexius, parang yang dipakai untuk menebang pohon pisang yang terkena bakteri Fusarium, tidak boleh digunakan untuk membersihkan batang pisang yang masih sehat.

“Hal itu untuk menghindari penyebaran bakteri Fusarium. Karena penyebarannya sangat cepat,” jelasnya. (Iqbal/yki)

The post Ratusan Hektare Kebun Pisang di Mentawai Diserang Bakteri Fusarium, Petani Merugi appeared first on Langgam.id.

Herlina akan bertugas sebagai Kapolsek Sipora di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dia menggantikan Iptu Novaldi. Serah terima jabatan dilakukan di Mapolda Sumbar, Senin (24/2/2025).

“Sertijab Kapolsek Sipora, Polres Kepulauan Mentawai hari ini sangat berbeda, Sertijab Kapolsek Sipora ini langsung saya Pimpin,” kata dalam amanatnya Gatot.

Ini kali pertama seorang Kapolsek dilantik oleh Kapolda. Biasanya hanya dilantik oleh seorang Kapolres setempat.

Gatot mengungkapkan hal ini adalah bentuk penghargaan dan kepedulian. Dia memuji Herlina, seorang Polwan yang akan bertugas bertugas di tempat yang cukup menantang.

“Bahwa AKP Herlina akan kembali ke kampung halamannya sendiri dan akan bertugas dan serta berkomitmen untuk mendharma baktikan dirinya,” ungkapnya.

“Dan mudah-mudahan dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki AKP Herlina bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi pendorong buat kita semuanya untuk memberikan pelayanan dan keamanan terbaik khususnya di Kepulauan Mentawai,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu juga, Gatot mengucapkan terima kasih atas dedikasinya kepada Iptu Novaldi. Dia juga menjagak seluruh personel untuk yang berprestasi untuk selalu menebarkan kebaikan kepada seluruh personil dijajaran Polda Sumbar dan kepada masyarakat disekitar kita.

“Kita harus bisa menjadi Polisi bagi diri kita sendiri, bisa menjadi polisi di lingkungan rumah tangga kita, dan bisa menjadi polisi dilingkungan sekitar kita, sehingga semua permasalahan bisa diselesaikan dengan cepat, tepat dan tidak harus dengan penegakan hukum,” kata dia.

Gatot meningkatkan untuk seluruh personel selalu mendukung penuh semua kebijakan yang telah menjadi perintah pimpinan untuk menjadi polisi yang teladan dan berintegritas.

“Menjadi problem solver dalam membantu setiap Kesulitan masyarakat, menjadi polisi yang peduli dan menebar kebaikan serta menjadi polisi menjadi kebanggaan bagi institusi, maupun selalu menyayangi keluarga,” ujarnya. (SI/yki)

The post Kapolda Sumbar Lantik Polwan Satu-satunya Jadi Kapolsek, Bertugas di Mentawai appeared first on Langgam.id.

Videonya heboh usai diunggah oleh akun @gatot.ts.91 yang merupakan Instagram pribadi milik Gatot. Saat itu, Jenderal bintang dua ini berpidato di agenda pertemuan tahunan Polwan di Polda Sumbar.

Pada kesempatan itu, Gatot menanyakan apakah ada Polwan yang jadi kapolsek. Ternyata tidak ada di jajaran Polda Sumbar.

“Saya tanya nih, ada yang Polwan yang jadi kapolsek nggak? Nggak ada Polwan yang jadi kapolsek?,” ucap Gatot.

Lalu, Gatot menawarkan Polwan yang mau menjadi kapolsek dipersilahkan angkat tangan. Namun, tidak ada yang berani mengajukan diri.

“Angkat tangan yang mau jadi kapolsek. Mumpung saya bisa tanda tangan hari ini. Angkat tangan, Polwan yang pengen jadi kapolsek,” katanya.

Dari barisan belakang, Herlina kemudian muncul dan berani menunjuk tangan. Gatot pun langsung menyuruhnya untuk maju ke depan.

“Tampil ke depan. Oke, kenapa ingin menjadi kapolsek?,” tanya Gatot ke Herlina yang kemudian dijawabnya ingin mengabdi.

“Enggak mau jadi kasat? Jadi kasat atau jadi kapolsek?,” tanya Gatot lagi.

“Siap, kalau boleh jadi kapolsek aja jenderal,” tegas ibu tiga anak ini.

Gatot terkejut ketika dirinya menanya mau jadi kapolsek di daerah mana. Herlina malah menjawab ingin menjadi kapolsek di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Siap, kapolsek (di) Mentawai komandan,” ungkapnya.

Singkat cerita, Gatot memerintahkan Karo SDM Polda Sumbar untuk mengeluarkan surat telegram untuk Herlina. Surat telegram keluar tertanggal 12 Februari 2025.

Bahkan dijadwalkan, Herlina menjadi kapolsek perdana yang nantinya langsung dilantik oleh seorang Kapolda. Biasanya, setingkat Kapolsek dilantik oleh Kapolres.

“Nanti pelantikannya spesial juga itu. Karena cuma sendiri dilantik. Dilantiknya dimana itu? Di polres berarti ya? Oh ya, apa perlu nanti dilantik di Polda buk. Sekali-kali dilantik Kapolsek oleh Kapolda,” ujar Gatot yang disambut tepuk tangan.

Sosok Herlina, lahir dan besar di Kepulauan Mentawai

Sebelum mengajukan diri sebagai Kapolsek, Herlina menjabat Ps Kanit 1 Subdit Audit Ditpamobvit Polda Sumbar. Ia sebelumnya adalah seorang Bintara lulusan 1988/1989.

Selanjutnya, pada tahun 2014 ia resmi menjadi perwira setelah lulus Pendidikan Alih Golongan (PAG). Untuk di satuan Ditpamobvit, Herlina telah mengabdi selama 15 tahun.

Ia juga pernah dinas di satuan Ditlantas hingga Ditsamapta Polda Sumbar. Hingga akhirnya, beranikan diri menjadi kapolsek di Kepulauan Mentawai tepatnya Kapolsek Sipora.

Herlina lahir 29 September 1968 di Kabupaten Kepulauan Mentawai (belum pemekaran). Di kepulauan ini juga ia menempuh pendidikan hingga SMP.

Hal itulah yang mendasari Herlina ingin mengabdi di tanah kelahirannya disisa pengabdian menjadi anggota Polri.

“Saya ingin menjadi kapolsek di Mentawai yang merupakan daerah tempat saya dibesarkan. Saya lahir dan sekolah di Mentawai. TK, SD, SMP di Mentawai, lalu SMA di Padang,” kata Herlina, Kamis (13/2/2025).

Herlina tidak menyangka, keinginannnya untuk mengabdi di Tanah Sikerei terwujud. Bahkan bakal dilantik langsung oleh Kapolda tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

“Luar biasa. Perasaan senang sekali. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Biasanya Kapolres yang melantik. Makanya saya sangat terharu sekali,” tuturnya.

Siap Jadi Polwan Pengayom Masyarakat di Kepulauan

Herlina mengaku ini untuk pertama kalinya dirinya menjadi kapolsek. Bahkan merupakan Polwan satu-satunya yang menjabat kapolsek sejak Kepulauan Mentawai pemekaran.

Tidak hanya itu, untuk tahun 2025 ini, Herlina Polwan satu-satunya menjabat kapolsek di jajaran Polda Sumbar.

“Saya akan mengabdi sebaik-baiknya di tanah kelahiran saya. Nanti setelah dilantik bagaimana mengarah anak-anak remaja di Kepulauan Mentawai tidak terpengaruh hal dan kegiatan negatif. Termasuk akan selalu hadir dan mengayomi masyarakat,” kata dia. (SI/yki)

The post Sosok AKP Herlina, Polwan yang Berani Ajukan Diri ke Kapolda Sumbar Jadi Kapolsek di Mentawai appeared first on Langgam.id.

Sebelumnya, permohonan tersebut diajukan oleh pasangan Rijel Samaloisa dan Yosep Sarogdok. Dalam perkara nomor 230/PHPU.BUP-XXIII/2025 itu, KPU Kepulauan Mentawai berlaku sebagai termohon.

Sementara itu, pihak termohon adalan paslon Bupati dan Wakil Bupati Rinto Wardana dan Jakop Saguruk.

Diketahui sebelum putusan perkara dilakukan, pemohon telah mendalilkan beberapa hal, termasuk pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan tidak sesuai prosedur oleh termohon.

Kedua terkait penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak berhak dan peristiwa tiga siswa SMA yang memberikan hak pilih tanpa menunjukkan KTP dan menggunakan Form C-Pemberitahuan milik orang lain.

Dalam putusannya Hakim Konstitusi, Suhartoyo menyebut menolak permohonan pemohonan.

“Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Majelis hakim juga menyoroti perihal ambang batas selisih perolehan suara sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10/2016 yaitu dua persen, agar pemohon dapat mengajukan permohonan PHPU ke MK.

Kendati demikian perolehan suara pemohon dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah paslon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai no urut tiga, Rinto Wardana-Jakop Saguruk mencapai 2,3 persen. Artinya lebih 0,3 persen dari syarat ambang batas.

“Bahwa perolehan suara pemohon adalah 17.403 suara, sedangkan pihak terkait sebesar 18.686 suara, sehingga selisih di antara keduanya 1.283 suara atau 2,30 persen,” ujar Daniel Yusmic P Foekh saat membacakan pertimbangan putusan.

Oleh karena itu, menurut mahkamah pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

“Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait, bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum,” ujar Daniel.

Hal itu didasarkan karena pemohon tidak dapat meyakinkan majelis mengenai dalil-dalil permohonan yang diajukan. (Iqbal/Fs)

The post MK Tolak Sengketa Pilkada Mentawai Lantaran Tak Penuhi Syarat Ambang Batas Perolehan Suara appeared first on Langgam.id.

Kapolsek Siberut, AKP Yahya Nobi Sutriana menyebut korban bernama Paulinus Sakaliou (19) ditemukan tergantung di belakang pintu oleh saksi yang kebetulan ayah korban sendiri sekitar pukul 07.00 WIB.

“Pada pukul 0700 WIB saat bapak dari korban hendak membuka pintu kamar, dilihatnya korban sudah dalam keadaan tergantung di belakang pintu kamar,” kata Yahya.

Ia menambahkan, bahwa setelah melihat korban meninggal tergantung, ayah korban berteriak sembari menangis kemudian datang tetangga menghampiri sumber suara.

“Bapak korban terkejut, lalu berteriak meminta tolong kepada keluarganya. Tetangganya kemudian datang setelah mendengar teriakan tersebut, lalu membantu melepaskan tali yang tergantung pada jasad korban,” ujarnya.

Kemudian, pada pukul pukul 07.20 WIB, personel Polsek Siberut bersama anggota Koramil datang ke TKP setalah menerima informasi dari masyarakat sebelumnya.

“Personel yang turun ke lokasi langsung memasang police line,” bebernya.

“Setelah olah TKP, tidak ditemukan tanda-tanda terjadinya penganiayaan,” ujar Yahya.

Ia juga menyebut, pasca kedatangan personel gabungan ke TKP, dokter dari puskesmas terdekat juga datang ke sana untuk melakukan pengecekan.

“Dokter dari Puskesmas datang juga ke sana untuk mengecek kondisi mayat korban dan memang sudah tidak bernyawa lagi,” terangnya.

AKP Yahya menyebut, dari hasil keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian, dugaan sementara penyebabnya karena permasalahan korban dengan pacarnya.

“Dugaan sementara berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah permasalahan dengan pacarnya. Namun, penyebab sebenarnya masih dalam tahap pemeriksaan oleh Polsek Siberut,” tuturnya. (Iqbal/yki)

The post Remaja di Mentawai Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya appeared first on Langgam.id.

Diketahui sebelumnya, sebuah kapal longboat alami kecelakaan setelah dihantam gelombang tinggi di perairan Mentawai pada Rabu (25/12/2024) pagi. Tiga orang penumpang dinyatakan hilang, namun dua di antaranya sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat (27/12/2024) pagi.

Rudi mengatakan telah melakukan pencarian terhadap korban ketiga bernama Pasca (9) di area darat dan laut dengan luas mencapai 91,95 mil laut persegi. Tim sudah memperluas area pencarian setiap harinya, namun tidak ada tanda-tanda yang mengarah pada keberadaan korban.

“Pencarian sudah dilakukan secara menyeluruh, termasuk menyisir pantai dan perairan menggunakan RIB 02 Mentawai. Hingga kini belum ditemukan petunjuk seperti pakaian atau barang milik korban,” terangnya.

“Pencarian sudah dimulai pada hari pertama dengan menyisir area sejauh satu mil laut dari lokasi kejadian dan terus diperluas hingga hari ketujuh sejauh 27 mil laut,” tambahnya.

Kemudian kata dia, pencarian dihentikan pada hari ketujuh lantaran mengikuti Standard Operating Procedure (SOP). Katanya, pihak keluarga korban juga telah diberitahu dan menyetujui keputusan tersebut.

“Pencarian dihentikan lantaran memperimbangkan keselamatan tim dan juga sesuai SOP. Namun, tim SAR gabungan tetap memantau situasi melalui masyarakat setempat mana kala ada informasi ditemukannya korban,” tuturnya. (Iqbal/yki)

The post Hari Ketujuh, Pencarian Korban Kecelakaan Kapal di Perairan Mentawai Dihentikan appeared first on Langgam.id.

Diketahui, kecelakaan kapal di perairan Mentawai terjadi pada Rabu (25/12/2024) pagi. Tiga orang penumpang dinyatakan hilang.

Kepala Basarnas Mentawai, Rudi mengatakan telah berhasil menemukan dua korban kecelakaan kapal pada Jumat (27/12/2024) pagi.

“Benar, tim telah berhasil menemukan dua orang korban kecelakaan kapal di perairan Mentawai yang sempat dinyatakan hilang pada pagi tadi,” kata Rudi saat dihubungi Langgam.id.

Ia menjelaskan bahwa Basarnas beserta tim gabungan menemukan korban pertama bernama Gineste (9) pada pukul 09.10 WIB dengan jarak 4 Kilometer arah selatan dari TKP awal.

“Tim terdiri dari masyarakat, Basarnas, Dandramil, Kapolsek menemukan korban pertama Gineste sekitar pukul 09.10 WIB,” lanjutnya.

Kemudian, korban kedua Bernadius (40) ditemukan lima menit setelah korban pertama dengan jarak 2,29 Mil arah selatan dari tempat kejadian.

“Korban kedua ditemukan pukul 09.15 WIB di tepi pantai pada jarak 2,29 Mil dari lokasi kejadian,” tuturnya.

Ia menambahkan, saat ini satu orang korban bernama Gineste (9) sudah dievakuasi ke Puskemas terdekat. Namun untuk korban kedua masih menunggu proses evakuasi hingga saat ini.

“Saat ini korban bernama Gineste sudah dievakuasi ke Puskesmas Peipei dan tinggal menunggu keluarganya untuk dibawa ke Tuapejat,” terangnya.

“Sementara korban kedua Bernadius masih berposisi di pinggir pantai, tim kesulitan membawa keluar karena terhalang cuaca,” tambahnya.

Selanjutnya, tim gabungan masih dalam proses pencarian korban ketiga hingga saat ini.

“Untuk informasi lebih lanjut, kami akan mengabarkannya nanti,” kata Rudi. (Iqbal/yki)

The post Dua Korban Kecelakaan Kapal di Perairan Mentawai Berhasil Ditemukan appeared first on Langgam.id.

Namun sayang Musala Darul Ulum di Dusun Maruibaga, Desa Matotonan, yang berdiri strategis di pusat pemerintahan desa, kondisinya masih jauh dari kata layak. Dibangun sejak tahun 2021 dengan bantuan donatur dari Yayasan Baiturrahmah yang diinisiasi oleh Buya H. Agus Salim dan Ustadz Zainal, musala ini hingga kini masih kekurangan fasilitas dasar yang memadai.

“Lantainya masih berlumut karena belum diplester. Loteng juga belum ada, begitu juga tempat wuduk. Pintu dan jendela sudah ada, tapi toa (alat pengeras suara) belum ada, padahal musala ini dekat dengan pusat pemerintahan desa dan merupakan tempat ibadah bagi konsentrasi umat muslim di sini,” ungkap Elva Zahar, Ketua Pengurus Musala Darul Ulum, beberapa waktu lalu.

Meskipun sudah ada beberapa fasilitas dasar, musala ini masih memerlukan banyak perbaikan untuk menunjang kenyamanan jemaah. Pembangunan musala ini melengkapi keberadaan masjid lain di sekitarnya, seperti Masjid Abu Ubaidah Bin Zarrah di Dusun Kinikdog, Masjid Madinatul Munawarah di Dusun Mabekbek yang didanai oleh Ustadz Sabaruddin Thohib, dan Musala Alzihad di Dusun Kinikdog.

“Pokoknya musala ini sudah berdiri, tapi sebelumnya kami tak sanggup untuk membangun karena terbatasnya dana. Sekarang, bahan bangunan seperti batako sudah ada, tapi sayangnya sudah rusak karena tidak kunjung digunakan,” tambah Elfa.

Dia mengatakan, kendala utama yang dihadapi adalah ketiadaan dukungan dana dari desa. Meski berdiri di lokasi strategis dan melayani banyak jemaah, musala ini masih sangat membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, baik untuk penyelesaian pembangunan maupun pengadaan fasilitas ibadah yang memadai.

“Dana desa tidak ada untuk musala ini, padahal tempatnya penting bagi umat Muslim di sini,” tutup Elfa.

Dengan segala keterbatasannya, Musala Darul Ulum menjadi simbol keteguhan masyarakat Muslim Dusun Maruubaga untuk tetap beribadah, namun dukungan lebih lanjut sangat diharapkan agar musala ini dapat menjadi tempat ibadah yang layak dan nyaman bagi semua.

Kepala Desa Matotonan, Ali Umran, mengungkapkan bahwa mayoritas warga Desa Matotonan memeluk agama Islam, dengan jumlah mencapai 1.200 jiwa dari total 1.400 penduduk pada tahun 2024. Tren ini telah berlangsung sejak tahun 1980-an, dan meskipun awalnya sempat ada pengaruh agama Bahá’í, Islam kini menjadi agama mayoritas di desa tersebut.

“Matotonan sejak dulu memang mayoritas Islam. Meskipun pada awalnya ada pengaruh Bahá’í, kini sekitar 1.200 dari 1.400 jiwa penduduk Matotonan adalah Muslim,” ujar Ali Umran.

Terkait pembangunan rumah ibadah, Ali Umran menegaskan bahwa tidak ada alokasi khusus dari Dana Desa untuk pembangunan masjid atau musala. “Pembangunan rumah ibadah tidak masuk dalam alokasi Dana Desa, kecuali untuk membayar guru TPA. Dana Desa yang kami terima sebesar Rp.2,8 miliar rupiah, sudah termasuk gaji aparatur pemerintah desa. Sebanyak 1,2 miliar dialokasikan khusus untuk infrastruktur,” jelasnya.

Ali Umran juga mengungkapkan bahwa Desa Matotonan sudah dua tahun menerima Dana Alokasi Kinerja dari pemerintah. “Pada tahun 2023, kami menerima dana fisik sebesar 1,2 miliar, dan tahun 2024 ada tambahan sebesar 120 juta rupiah,” tambahnya.

Dengan alokasi dana yang cukup besar untuk infrastruktur, Ali berharap Desa Matotonan dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan warganya, meskipun pembangunan rumah ibadah masih menjadi tantangan yang harus dicari solusinya melalui sumber lain. (*/Yh)

The post Musala Darul Ulum di Matotonan Pulau Siberut Butuh Uluran Tangan Banyak Pihak untuk Tuntaskan Pembangunan appeared first on Langgam.id.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat (Sumbar) Andre Rosiade mengatakan, Maru Saerejen sudah mendapatkan SK penugasan atau mandat dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, untuk maju pada Pilkada Mentawai.

“Partai Gerindra telah memberikan amanah atau mandat kepada Maru Saerejen  sebagai calon Bupati Kepulauan Mentawai pilihan Presiden RI, Prabowo Subianto. Percepatan pembangunan dan pemerataan pembangunan akan kita laksanakan di Mentawai. Selamat bertugas, pak Maru pantas jadi Bupati,” ujar Andre Rosiade yang juga anggota DPR RI asal Sumbar itu.

Namun, kata Andre, Maru Saerejan yang merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Mentawai itu, masih punya tugas yang harus diselesaikan jelang mendaftar ke KPU Kepulauan Mentawai 27-29 Agustus mendatang. Sebab, Gerindra baru memiliki tiga kursi DPRD Mentawai dari empat syarat minimal untuk mengusung pasangan calon. Begitu juga pasangan yang akan mendampingi sebagai bakal calon wakil bupati.

“Jadi, penugasan ini masih bersifat tunggal dan masih ada waktu untuk melengkapi syaratnya. Kami yakin, Maru adalah orang yang sangat diterima masyarakat dan pernah menjadi anggota DPRD Mentawai 2019-2024. Soal koalisi, baik satu atau dua partai kita serahkan ke beliau. Begitu juga dengan pasangan calonnya,” ujarnya.

Yang pasti, kata Andre, Maru Saerejan sangat siap memimpin Kabupaten Kepulauan Mentawai lima tahun ke depan. Seorang pengacara hebat dan pernah menjadi anggota DPRD, sudah lebih dari cukup. Apalagi pengalaman- berorganisasi dan bermasyarakat yang baik dan luas. “Jika terpilih sebagai Bupati Kepulauan Mentawai kita bisa bersama-sama dengan pemerintah pusat melakukan percepatan pembangunan,” katanya.

Maru Saerejen mengucapkan terima kasih kepada Partai Gerindra yang telah memberikan amanah untuknya maju sebagai calon Bupati Kepulauan Mentawai. Dia pun akan terus memaksimalkan partai koalisi dan menggandeng tokoh terbaik sebagai calon Wakil Bupati.

“Terima kasih Partai Gerindra. Kami sedang memaksimalkan koalisi dengan Partai Hanura dan Golkar yang masing-masing punya satu kursi DPRD Mentawai. Kita akan berlayar dan segera mendaftar ke KPU. Karena Mentawai harus dibangun bersama-sama dengan pemerintah pusat, tidak bisa sendirian,” kata Maru yang juga ketua DPC Partai Gerindra Kepulauan Mentawai.

Maru Saerejen menyebut sangat siap melaksanakan tugas tersebut, demi percepatan pembangunan daerah Kepulauan Mentawai. Dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi dengan partai politik untuk bisa mendapat minimal 4 kursi atau syarat 20 persen untuk mengusung kandidat. (*)

The post Partai Gerindra Usung Maru Saerejen Jadi Bakal Calon Bupati Mentawai  appeared first on Langgam.id.