Informasi dibuka seleksi sekolah kedinasan 2024 ini diketahui dari postingan di akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Kamis, (16/6/2024).

“Pemerintah melalui delapan instansi membuka pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 mulai 15 Mei 2024, dengan total 3.445 formasi,” tulis Sekretariat Kabinet.

Sekretariat Kabinet menyebutkan bahwa pendaftaran ini berlangsung hingga 13 Juni 2024 melalui portal SSCASN BKN dikdin.bkn.go.id.

Berikut rincian delapan instansi yang buka seleksi sekolah kedinasan 2024 beserta formasinya:

1. Kementerian Keuangan (722 formasi)

• Politeknik Keuangan Negara – Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN – STAN)

2. Kementerian Dalam Negeri (721 formasi)

• Instittut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

3. Kementerian Perhubungan (622 formasi)

• Sebanyak 15 sekolah kedinasan

4. Kementerian Hukum dan HAM (400 formasi)

• Politeknik Ilmu Permasyarakatan (Poltekip)
• Politeknik Imigrasi (Poltekim)

5. Badan Intelijen Negara (400 formasi)

• Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)

6. Badan Pusat Statistik (355 formasi)

• Sekolah Tinggi llmu Statistik (STIS)

7. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (120 formasi)

• Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG)

8. Badan Siber dan Sandi Negara (105 formasi)

• Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN). (*/yki)

The post 8 Instansi Buka Seleksi Sekolah Kedinasan 2024, Tersedia 3.445 Formasi appeared first on Langgam.id.

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Abdul Kahar berharap, calon penerima Beasiswa Unggulan (BU) dapat bersiap dan lakukan perencanaan studi yang baik ketika akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Minimal setahun harus memikirkan baik-baik rencana studi, agar Anda siap secara mental. Harus ada titik sambung antara promotor beasiswa dengan minat yang Anda kehendaki,” ucap Abdul Kahar ketika menyampaikan sambutannya dalam acara Webinar Sosialisasi Pembukaan Beasiswa Unggulan Tahun 2020 yang berlangsung secara virtual, Jumat (25/9/2020).

Lebih lanjut, Abdul Kahar menegaskan, perencanaan studi di perguruan tinggi membutuhkan pertimbangan yang cermat. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut pemilihan program studi yang sesuai minat, materi kuliah yang akan diambil, dan proposal riset/penelitian yang akan diajukan agar kompetensi mahasiswa dapat berkembang sesuai harapan.

Perlu diketahui, Program BU tahun 2020 mengalami beberapa penyesuaian ditengah pandemi COVID-19. Peserta yang diperkenankan mendaftar BU tahun ini hanya mahasiswa yang berasal dari dalam negeri.

Selain itu, untuk seleksi tahap kedua, prosesnya akan lebih memperhatikan unsur kesehatan dan keselamatan. Jika wawancara pada tahun sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka, tahun ini apabila perkembangan COVID-19 masih mengkhawatirkan maka teknis seleksi akan menggunakan aplikasi virtual.

“Untuk tahun ini, wawacara tatap muka hanya akan dimungkinkan pada zona wilayah yang dinyatakan aman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” ungkapnya.

Terkait ketentuan pendanaan, terdapat perubahan kebijakan yang perlu dicermati. Pertama, beasiswa akan dikurangi/dipotong sebesar 5% dari keseluruhan biaya yang diberikan apabila mahasiswa memperoleh indeks prestasi kurang dari 3,00 untuk jenjang S1, dan 3,25 untuk jenjang S2/S3.

Kedua, penerima BU yang memperoleh indeks prestasi kurang dari 3,00 pada program S1 atau kurang dari 3,25 pada program S2/S3 secara berturut-turut selama 2 (dua) semester dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai penerima beasiswa.

Penerima BU juga dapat dikenai sanksi pengembalian dana beasiswa yang diterima ke kas negara apabila menerima beasiswa dari sumber lain dengan komponen beasiswa yang sama; pindah Perguruan Tinggi dan/atau program studi; berhenti dalam pendidikan; dan/atau mengundurkan diri sebagai penerima BU.

“Bagi teman-teman yang sudah mendapat KIP Kuliah, jangan mendaftar BU lagi. Jika sudah dapat bantuan UKT juga harus pilih salah satu,” jelas Kahar, mengutip kemendikbud.go.id.

Pendaftaran BU akan ditutup pada tanggal 3 Oktober 2020. Kahar mengingatkan agar calon pendaftar memperhatikan seluruh informasi program. “(Diawali) membaca, menyiapkan dokumen, dan jangan terburu-buru men-submit. Mahasiswa harus betul-betul menyiapkan dokumennya,” pesannya.

“Informasi lebih lanjut, mahasiswa dapat mengakses ke laman: beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan melalui email: beasiswa.unggulan@kemdikbud.go.id atau hotline: 0821 6755 6665. Jangan ke nomor lain,” pesannya.

Sementara itu, salah satu syarat untuk mendaftar BU adalah peserta diwajibkan untuk membuat esai dengan tema ‘Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia’. Ia berharap, esai yang dituliskan mampu menggambarkan prestasi calon penerima BU dengan jelas.

“Menulis esainya harus bisa menggambarkan prestasi kalian karena kita sedang mencari karakter generasi penerus bangsa. Kami akan melihat portofolio seluruh pendaftar termasuk anak-anak di wilayah 3T karena beasiswa ini berskala nasional maka semua memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi,” terangnya.

Beasiswa Unggulan memberi kesempatan bagi orang-orang yang bertalenta unggul untuk kuliah S1, S2, dan S3. Kapuslapdik mengapresiasi animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti seleksi ini. Hingga hari ketiga seleksi BU dibuka, tercatat sebanyak 31.800 orang telah mendaftar.

“Mari manfaatkan BU sebagai upaya mempersiapkan SDM unggul di masa depan,” tutup Abdul Kahar. (Osh)

The post Beasiswa Unggulan 2020 Sudah Buka, Begini Teknisnya appeared first on Langgam.id.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno  mengatakan, pelajaran sejarah tetap akan diajarkan dan diterapkan di setiap generasi. “Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta perjalanan hidup bangsa Indonesia, pada saat ini dan yang akan datang,” imbuh Totok, sebagaimana dicuplik dari siaran pers Kemdikbud.

“Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga menjadi bagian kurikulum pendidikan. Nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah merupakan salah satu kunci pengembangan karakter bangsa,” tegasnya lagi.

Ditambahkan, pihaknya terus mengkaji rencana penyederhanaan kurikulum pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Kajian yang terus dilakukan tersebut memperhatikan berbagai hasil evaluasi implementasi kurikulum baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat serta perubahan paradigma keragaman, bukan keseragaman dalam implementasi kurikulum.

Ia mengatakan penyederhanaan kurikulum  masih tahapan awal karena membutuhkan proses dan pembahasan yang panjang. “Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap kajian akademis” ujar Totok.

Totok menambahkan penggodokan penyederhanaan kurikulum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

“Dalam proses perencanaan dan diskusi ini, tentunya Kemendikbud sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan, yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan,” terang Totok.

Sebelumnya, kabar mengenai penghapusan mata pelajaran sejarah dari kurikulum pelajaran sekolah, mendapat reaksi keras terutama oleh masyarakat sejarah Indonesia.

Baca Juga: Masyarakat Sejarawan Indonesia Minta Pelajaran Sejarah Dipertahankan

Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia Hilmar Farid, PP-MSI menyambut baik sikap Kemdikbud yang sudah memberikan keterangan resmi bahwa pemerintah sama sekali tidak berencana menghilangkan pelajaran sejarah dari kurikulum.

PP-MSI mendukung seruan para guru sejarah bahwa pelajaran sejarah berperan penting dalam memberikan arah dan inspirasi bagi penyelesaian masalah kebangsaan, memberikan rujukan nyata dan teladan bagi generasi muda, meningkatkan apresiasi terhadap karya para pendahulu, memberikan perspektif dan ukuran untuk menilai perjalanan bangsa.

“Dalam hal itu pelajaran sejarah memang sangat menentukan dalam proses pendidikan secara keseluruhan,” demikian disampaikan Hilmar. (Osh)

The post Kemdikbud Pastikan Mata Pelajaran Sejarah Tetap Ada appeared first on Langgam.id.

Menurut Yudas, pemekaran desa merupakan salah satu upaya agar Mentawai terlepas dari kemiskinan. “Masyarakat Mentawai hidup terpencar-pencar, butuh waktu dan perjalanan jauh untuk melayani dan memotivasi,” ujarnya melalaui rilis yang diterima Langgam.id, Kamis (28/03/2019).

Rencana pemekaran, dikatakan Yudas, sudah disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (27/03/2019).

Yudas menilai, pemekaran desa akan berdampak terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di daerahnya. “Akan memudahkan koordinasi dalam pembangunan infrasturktur,” jelasnya.

Pemekaran tersebut, menurut Yudas sudah direncanakan sejak 2014 lalu. “Hari ini baru dapat proses jawaban dari kementerian, makanya kita rapat di Jakarta,” ungkapnya.

Diceritakan Yudas, semenjak Kabupaten Kepulauan Mentawai dimekarkan, sudah ratusan anak Mentawai yang menikmati bangku kuliah, bahkan sampai ke Pulau Jawa.

“Ini merupakan upaya menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki daya saing,” ucapnya.

Sudah 73 tahun Indonesia merdeka, menurut Yudas, belum ada orang Mentawai yang bekerja di kantor Gubernur ataupun Pemerintahan Pusat. “Dibandingkan Nias, di sana sudah ada yang jadi profesor. Padahal, Mentawai lebih luas, kekayaan alamnya pun melimpah. Ini menjadi motivasi bagi kita,” ungkap Yudas.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Mentawai mencapai 15 persen atau sekira 13.265 jiwa, jauh di atas angka kemiskinan nasional.

Namun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), kata Yudas hanya 1,96 persen. “Artinya apa, bahwa masyarakat Menatwai itu bekerja.Tapi, tidak produktif,” ujarnya.

Tidak hanya itu, terkait pemekaran, Yudas mengaku juga sudah meminta pandangan dari akademisi pergururuan tinggi.

“Besar harapan kita ini dikabulkan. Karena, dengan cara seperti ini, kita bisa lebih dekat dengan masyarakat, baik secara sosial ataupun ekonomi,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, Sonny Harry Harmadi menyebutkan, secara prinsip, kami setuju terkait percepatan pembangunan di daerah itu. “Agar Mentawai terhentas dari kemiskinan dan ketertinggalan,” ujarnya.

Pemekaran desa, kata Sonny, tahapannya, kementerian akan adakan Rapat Koordinasi (Rakor) ditingkat eselon II. “Kita akan bahas dan kaji usulan ini. Setelah itu, akan kita bahas bersama Dirjen,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Sonny juga meminta kajian dari akademisi terkait pemekaran desa ini. “Target kita, tiga bulan persoalan ini tuntas,” jelasnya. (*/FZ)

The post Entaskan Kemiskinan, Mentawai Ajukan Pemekaran Desa appeared first on Langgam.id.