Tahap pertama seleksi CPNS, yaitu Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT), resmi dimulai di UPI Convention Center, Padang, Sabtu (19/10/2024).

Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumbar, Ramelan Suprihadi, menjelaskan bahwa tes ini akan berlangsung hingga 31 Oktober 2024 dan terbagi dalam 49 sesi, dengan setiap sesi diikuti oleh 495 peserta. “Untuk tahap pertama SKD berbasis CAT ini, ada 23.000 peserta yang terbagi dalam 49 sesi. Setiap hari, kami menggelar empat sesi dengan 495 peserta per sesi,” ujar Ramelan.

Ia menambahkan, seleksi ini merupakan bagian penting untuk merekrut pegawai yang kompeten demi memenuhi kuota Sumbar yang mencapai 266 formasi. Dari jumlah tersebut, 225 formasi diperuntukkan bagi lulusan SMA untuk posisi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian, sementara 41 formasi lainnya untuk lulusan S1, yang mencakup perancang kebijakan dan analis kebijakan publik.

“Kami sudah berupaya maksimal menyosialisasikan penerimaan CPNS ini melalui berbagai media, baik cetak, online, maupun media sosial, serta menggunakan backdrop dan selebaran,” katanya.

Ramelan juga mengingatkan para peserta agar waspada terhadap pihak yang menawarkan bantuan kelulusan dengan imbalan. “Tidak ada yang bisa membantu mereka selain usaha sendiri. Jangan percaya pada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan bayaran,” tegasnya.

Pelaksanaan tes SKD ini dilakukan dengan prosedur ketat, termasuk pemeriksaan barang dan badan, registrasi online, serta pembagian PIN, yang sangat penting karena tanpa PIN, hasil peserta tidak bisa terinput ke BKN Pusat. Peserta juga diarahkan ke ruang steril sebelum ujian, untuk menjamin kejujuran dan transparansi dalam tes ini.

Selain SKD, Kemenkumham telah menyiapkan tahap lanjutan bagi peserta yang lolos. Tes kesehatan akan bekerja sama dengan Rumah Sakit Bhayangkara, sedangkan tes Samapta dalam Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan dilakukan bersama Korem, dan SKB juga mencakup wawancara.

Ramelan berharap semua peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik, termasuk menjaga kesehatan fisik dan mental, mengingat proses seleksi yang panjang. “Kami berharap peserta tidak hanya fokus pada kemampuan teknis, tetapi juga menjaga kesehatan fisik dan mental untuk menghadapi rangkaian tes yang cukup panjang,” tutupnya. (*/Yh)

The post Proses Seleksi CPNS Kemenkumham Sumbar: 23.000 Peserta Berebut Formasi appeared first on Langgam.id.

Pada laga yang digelar Rabu (26/7/2023) itu, Tim Soju berhasil menundukkan tim PS TNI AD di babak perebutan tempat ketiga dengan skor 4-2. Di semifinal, tim Soju kalah dari PS Polresta Padang dengan skor 1-3 dan melaju ke final melawan PS Polda Sumbar yang menang lawan PS TNI AD.

Sejak awal babak, tim Soju yang diisi oleh para pemain muda ini langsung melakukan tekanan demi tekanan ke lini pertahanan PS TNI AD. Gempuran dari Irwan Santoso dan kawan-kawan ini membuat pemain belakang PS TNI AD kelabakan.

Di babak pertama, Afdal Arsyam berhasil melesetkan gol ke gawang PS TNI AD dan sebuah gol bunuh diri. Namun, PS TNI AD pun berhasil membalas. Hingga pertandingan babak pertama berakhir, skor 2-2 bertahan.

Memasuki babak kedua, tim Soju semakin beringas. Serangan kuat yang dilesatkan para awak media ini membuat PS TNI AD kewalahan. Alhasil, dua gol dilesatkan oleh Bima Praseta yang berhasil membawa tim Soju menjadi juara tiga turnamen ini.

Manajer Tim Soju, Agoes Embun mengatakan, jalan tim Soju menuju posisi tiga ini juga tidak terbilang mulus. Di babak penyisihan, tim Soju berhasil menggagalkan tim Rutan Pesisir Selatan dengan adu penalti.

Kemudian, di babak perempat final, tim Soju harus kewalahan menghadapi perlawanan dari Lapas Payakumbuh, namun berhasil lolos dengan skor tipis 1-2.

“Ini adalah hasil yang sangat luar biasa. Bagaimana tim ini terbentuk dengan susah payah di tengah kesibukan para kawan-kawan saat liputan. Tapi, ini membuahkan hasil yang luar biasa,” ujarnya singkat.

Kemudian, di laga final, PS Polda Sumbar berhasil menjadi juara usai menaklukkan PS Polresta Padang dengan skor 2-0.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar Haris Sukamto mengatakan, turnamen mini soccer yang diadakan ini merupakan rangkaian kegiatan memeriahkan hari ulang tahun Kemenkumham RI yang ke-78.

“Setiap tahun kami adakan turnamen mini soccer yang diikuti jajaran aparat penegak hukum, UPT Kumham Sumbar dan termasuk mitra kerja yaitu wartawan,” kata Haris.

Ia berharap, melalui turnamen mini soccer tersebut dapat membangun sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder di Sumbar.

“Bisa menjadi bagian dari upaya kami dalam membangun sinergi seluruh stakeholder yang ada di Sumbar. Tim media sudah menampilkan yang terbaik, selamat sudah menjadi juara 3,” ungkapnya.

Turnamen mini soccer 7vs7 Kumham Sumbar 2023 diikuti 32 tim yang berasal dari berbagai instansi. Turnamen memperebutkan piala bergilir Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar dan meraih tabanas. (*/Yh)

The post Tim Wartawan Rebut Juara 3 Kemenkumham Cup 2023 appeared first on Langgam.id.

Kemenkumham Sumbar menggelar kegiatan berupa virtual run, bersepeda hingga jalan santai yang diikuti oleh jajaran serta instansi terkait.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, R Andika Dwi Prasetya mengatakan, pihaknya merayakan HDKD yang merupakan hari lahirnya Kemenkumham dengan banyak kegiatan positif.

“Semangat positif untuk menyemarakkan HDKD itu dilaksanakan oleh Kemenkumham baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Andika, Minggu (14/8/2022).

Khusus untuk virtual run, kata Andika, merupakan bagian dari kegiatan berskala nasional yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kemenkumham di 37 porvinsi di Indonesia.

Even tersebut bertajuk “Pengayoman virtual run Sabang-Merauke, miangas-rote” yang ditargetkan bisa memecahkan rekor MURI.

“Sedangkan untuk konten lokal, Kemenkumham Sumbar mengadakan kegiatan bersepeda serta jalan santai,” jelasnya

Andika menyebutkan, rangkaian kegiatan ini juga sekaligus bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

Para peserta virtual run, pesepeda, serta jalan santai dilepas dengan pengibaran bendera star di depan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar.

Beberapa pihak yang ikut menjadi peserta adalah Kadispora Provinsi Sumbar, Kepala Komnas HAM Sumbar, Perwakilan Binda Sumbar, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sumbar, Ketua Pengwil Provinsi Sumbar, Ketua Pengda Kota Padang beserta anggota, dan Ketua Pengda Pariaman beserta Notaris Padang Pariaman.

Baca Juga: Kemenkumham Sumbar Gelar Pentas Seni Budaya Minangkabau di Pariaman

“Diharapkan semangat kebersamaan antara Kemenkumham dengan instansi mitra bisa terus dijalin, tingkatkan kinerja Kemenkumham menjadi semakin PASTI dan BerAKHLAK,” tuturnya.

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Semarak Perayaan HDKD ke-77 di Sumbar, Virtual Run hingga Bersepeda appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Aplikasi E-Perda Rancak: Pengharmonisasian Perda di Kemenkumham Sumbar Tak Lagi Manual.

Langgam.id – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumbar meluncurkan E-Perda sehingga pelayanan pada pemerintah daerah tidak lagi dilakukan secara manual. Kepala Kanwil R. Andika Dwi Prasetya membeberkan keunggulan aplikasi itu.

“Pelayanan publik dapat dilakukan secara sederhana. Prosedur pelayanan tidak berbelit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah seluruh kabupaten/kota di Sumatra Barat,” kata Andika dikutip Langgam.id dari keterangan tertulisnya, Minggu (15/5/2022).

E-Perda Rancak merupakan aplikasi elektronik pengharmonisasian Ranperda yang responsif, harmonis, terencana, dan akuntabel. Cukup dengan membuka aplikasi, semua proses administrasi pengharmonisasian dilakukan secara virtual, dan tidak perlu diantar ke Kantor Kemenkumham Sumbar.

Dijelaskan Andika, pelayanan pengharmonisasian tahun 2020, dilakukan secara manual. Otomatis, pemerintah daerah membutuhkan anggaran besar.

Daerah harus bolak balik mengurus administrasi selama ini. Perlu sekitar enam kali perjalanan dinas. Selain anggaran, waktu yang dibutuhkan juga panjang.

Keunggulan inovasi yang dilaunching 2021 itu, lanjutnya, mempermudah pelayanan, memberi kejelasan dan kepastian pelayanan publik. Jangka waktu pengharmonisasian terukur dan akurat.

Kemenkumham Sumbar memastikan aplikasi yang diluncurkan aman dan sebab user id dan pasword hanya diberikan pada pemerintah daerah yang butuh pelayanan.

“Kemudahan akses. Aplikasi ini sangat mudah diakses melalui teknologi telekomunikasi dan informatika,” katanya.

Lebih jauh disampaikan, pelayanan pengharmonisasian melalui E-Perda Rancak merupakan inovasi pelayanan publik yang dilakukan dalam rangka mewujudkan percepatan pengharmonisasian Rancangan Perda (Ranperda) di Sumbar.

Baca juga: Kemenkumham Sumbar Gelar Penilaian Kompetensi untuk Tingkatkan Integritas PNS

“Dengan E-Perda Rancak, pelayanan pengharmonisasian Ranperda dapat dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, efektif, efisien, dan terjangkau,” tuturnya.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Aplikasi E-Perda Rancak: Pengharmonisasian Perda di Kemenkumham Sumbar Tak Lagi Manual appeared first on Langgam.id.

Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Tim Gabungan Geledah Lapas Padang, Ini yang Ditemukan.

Langgam.id – Tim gabungan terdiri dari Kemenkumham Sumatra Barat (Sumbar), BNN, Polri hingga TNI melakukan penggeledahan di Lapas Kelas II A Padang, Kamis (21/4/2022) malam. Razia ini menyasar kamar hunian para warga binaan.

Pantauan Langgam.id, tampak memasuki kamar warga binaan secara bergilir untuk memeriksa barang-barang secara teliti di setiap sudut.

Fokus pada pencarian utama yakni handphone, narkoba dan juga barang terlarang lainnya yang tidak boleh beredar atau dimiliki oleh warga binaan di dalam Lapas.

Dari hasil penggeledahan, ditemukan beberapa jenis barang terlarang, seperti handphone, baterai, korek api, benda tajam seperti gunting dan pisau serta beberapa barang lainnya.

“Hari ini kami melakukan razia gabungan di Lapas Kelas II A Padang. Bersama kepolisian dan TNI, BNN. Kegiatan malam ini instruksi Menteri melalui Divisi Kemasyarakatan serentak se-Indonesia,” kata Kepala Kantor Kemenkumham Sumbar, R Andika Dwi Prasetya, Kamis (21/4/2022).

Andika menyebutkan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka deteksi dini serta upaya pencegahan pelanggaran keamanan dan ketertiban agar Lapas Padang dapat mewujudkan Zero Halinar (Handphone, Pungli dan Narkoba).

“Alhamdulillah, hari ini kami operasi di beberapa lokasi rawan ada barang terlarang. Hasil operasi didapat ada barang dilarang. Alat komunikasi seperti rusak tapi berfungsi, disimpan di tempat sampah, area luar kamar,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, juga terdapat barang logam lainnya yang tidak boleh berada di dalam hunian. Kegiatan ini akan terus dilakukan agar dipastikan warga binaan tidak memiliki keberanian pelanggaran terhadap ketentuan.

“Kami sasar semua kamar di beberapa blok yang dihuni warga binaan berbagai kasus, termasuk narkoba. Untuk narkoba tidak ditemukan. Dengan razia ini dapat menekan barang terlarang,” jelasnya.

Andika mengungkapkan, masih ditemukan barang terlarang di dalam Lapas diduga dengan cara memberdayakan petugas. Hal ini akan dievaluasi ke depan agar tidak terjadi kembali.

Baca juga: Kemenkumham Sumbar Tingkatkan Keamanan Lapas Selama Nataru

“Dengan temuan ini, kami akan melakukan evaluasi meminta pertanggungjawaban petugas keamanan di Lapas ini. Sehingga kedepannya tidak ada lagi, kalau dapat zero barang terlarang di dalam lapas,” tuturnya.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Tim Gabungan Geledah Lapas Padang, Ini yang Ditemukan appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Kini, warga miskin bisa mendapatkan bantuan hukum gratis melalui OBH yang telah ditunjuk Kemenkumham Sumbar.

Langgam.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Sumatra Barat (Sumbar) anggarkan Rp665 juta untuk pendampingan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Angaran itu disalurkan melalui 12 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi.

Jadi, bagai masyarakat miskin yang butuh bantuan hukum gratis, maka bisa mengaksesnya melalui 12 OBH tersebut, selama masa periode 2022-2024.

OBH yang menerima penyaluran dana tersebut, yaitu Wira Satria Bukittinggi (Akreditasi C), Erik Septria Esa Agam (Akreditasi C), Aisyah Padang (Akreditasi C), dan Posbakumadin Dharmasraya (Akreditasi C).

Kemudian, Fiat Justicia Batusangkar (Akreditasi B), Perkumpulan Kantor Hukum Fiat Justicia (Akreditasi C), Posbakumadin Solok (Akreditasi C), dan Posbakumadin Koto Baru (Akreditasi C).

Selanjutnya, YLBHI Sumbar (Akreditasi C), PAHAM Sumbar (Akreditasi C), PBHI Padang (Akreditasi C) serta Posbakumadin Pasaman Barat (Akreditasi C).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, R Andika Dwi Prasetya mengatakan, anggaran itu merupakan bentuk kehadiran negara terhadap warga kurang mampu yang sedang bermasalah hukum. Sehingga, mereka bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis.

“Sangat amat memerlukan bantuan masyarakat miskin yang bermasalah hukum. Tujuannya, ada kepastian hukum,” ujar Andika usai pelaksanaan kontrak bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin atau kelompok orang miskin di Kantor Kanwil Kemenkumham Sumbar, Kamis (17/2/2022).

Menurut Andika, warga kurang mampu tidak perlu lagi membayar ke OBH yang memberikan pendampingan hukum. Sebab, pendampingan itu sudah disediakan negara.

“Pendampingan bisa diakses oleh warga kurang mampu yang tersangkut kasus tindak pidana atau pun perkara perdata di setiap tahapan pemrosesan kasus,” ungkapnya.

Baca juga: Banyak Advokat Terjerat Hukum, Pengacara Lintas Organisasi Bentuk Komite Pembelaan Profesi

Warga yang akan mengakses bantuan hukum secara gratis ini, lanjut Andika, juga harus memiliki surat keterangan tidak mampu dari pemerintah daerah setempat.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Kemenkumham Sumbar Anggarkan Rp665 Juta untuk Pendampingan Hukum Gratis Warga Miskin appeared first on Langgam.id.

Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Alur pelayanan dan kejelasan informasi di Kemenkumham Sumbar dinilai sangat baik.

Langgam.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI memuji inovasi pelayanan publik yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatra Barat (Sumbar).

Pujian itu dolontarkan usai kunjungan dan tinjauan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB RI, Diah Natalisa, Rabu (19/1/2022). Penyediaan sarana-prasarana pelayanan publik disebut telah berjalan dengan baik.

“Kami mengapresiasi sistem pelayanan publik yang sudah dilakukan oleh Kemenkumham Sumbar,” ujar Diah.

Menurut Diah, alur pelayanan dan kejelasan informasi di Kemenkumham Sumbar sangat baik. Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik tidak perlu menonjolkan kemewahan.

“Yang terpenting apik, ditata dengan baik, bersih, serta membantu pihak yang dilayani. Terpenting adalah jelas kapan akan dilayani, dimana akan dilayani, dan mengedepankan akuntabilitas. Hal itu sudah berjalan di sini,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Diah, sistem pengelolaan pengaduan masyarakat juga sudah diterapkan dengan baik. Termasuk aplikasi lapor yang dikelola oleh Kemenpan-RB.

“Kita minta Kanwil Kemenkumham Sumbar terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Terutama pelayanan yang berbasis digital,” imbaunya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, R Andika Dwi Prasetya mengatakan, perubahan-perubahan akan terus dilakukan, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pihaknya mensyukuri bahwa pada Desember 2021 berhasil menyabet predikat zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan-RB. Namun, ia menggarisbawahi predikat tersebut bukanlah misi utama.

Baca juga: Kemenkumham Sumbar Fokus Kesejahteraan Perempuan dan Anak Soal HAM di 2022

“Misi utama kita meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai arahan Menteri Hukum dan HAM,” katanya.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Kemenpan-RB Puji Pelayanan Publik Kemenkumham Sumbar appeared first on Langgam.id.

Komitmen ini ditandai dengan digelarnya apel siaga jajaran pemasyarakatan pada Jumat (24/12/2021). Apel personel ini dipimpin Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dan diikuti unsur Forkopimda.

Menurut Audy, perlu untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban serta mengoptimalisasi pelayanan terhadap tahanan, narapidana dan anak.

“Sehingga, pelaksanaan Nataru dapat berjalan dengan lancar, aman dan kondusif. Serta, untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban,” katanya saat apel pasukan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar R Andika Dwi Prasetya menyebutkan, pihaknya bertanggung jawab terhadap terciptanya kondisi aman dan tertib di lingkungan kerja, khususnya rutan dan lapas.

“Seperti diketahui bahwa lingkungan lapas dan rutan juga perlu suatu komitmen untuk terjaganya situasi kondisi kondusif,” katanya.

Andika mengungkapkan pihaknya akan mengantisipasi terjadinya keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan lapas dan rutan maupun dari luar.

“(Pola pengaman, red) Kami mengunakan prosedur operasional yang ada dan koordinasi dengan pemerintah di daerah kabupaten dan kota serta TNI, Polri serta tentunya stakeholder pemangku fungsi keamanan lainnya,” tuturnya. (*)

The post Kemenkumham Sumbar Tingkatkan Keamanan Lapas Selama Nataru appeared first on Langgam.id.

Langgam.id – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar R Andika Dwi Prasetya mengatakan, bahwa saat ini ada 23 lembaga permasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Sumbar.

Ia mengungkapkan, lapas dan rutan di Sumbar itu hampir 50 persen merupakan bangunan lama, peninggalan Belanda.

Ia menambahkan, bahwa bangunan tersebut relatif belum ada dilakukan peremajaan secara total keseluruhan.

“Ini berbahaya. Dan alhamdulillah, kita tidak berharap terjadi di Sumbar. Sampai hari ini di Sumbar tidak terjadi masalah. Masing-masing kepala lapas dan rutan melakukan pengawasan,” ujarnya, Kamis (9/9/2021).

Ia mengungkapkan, total narapidana di 23 lapas dan rutan Sumbar sebanyak 6 ribu lebih. Kondisi ini hampir semuanya 100 persen over kapasitas.

Baca juga: Langkah Kanwil Kemenkumham Sumbar Antisipasi Kebakaran di Lapas dan Rutan

Andika mengatakan, pihaknya hanya bisa menanggulangi over kapasitas dengan cara memindahkan narapidana ke lapas dan rutan yang memadai keamanan.

“Over kapasitas yang lebih tinggi dipindahkan ke tempat yang mungkin masih bisa menampung dan punya kemampuan mengantisipasi permasalahan, seperti gangguan keamanan. Dipindahkan ke Padang dan Bukittinggi, misalnya,” kata dia.

Pengawasan dan pengendalian Operasional

Sebelumnya, Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar terus melakukan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap 23 lapas dan rutan di Sumbar.

Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan, salah satunya seperti peristiwa kebakaran.

R Andika Dwi Prasetya mengatakan, pengawasan dan pengendalian operasional yang dilakukan jajaran ini termasuk soal kedaruratan, bahaya dan bencana.

“Juga kondisi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban. Jadi selama ini juga kami sudah melakukan upaya pembinaan keamanan,” katanya.

Pembinaan keamanan, kata Andika, pihaknya melakukan pengecekan sarana dan prasarana. Begitupun mempersiapkan pendukung langkah-langkah pencegahan maupun mengatasi masalah yang timbul.

Baca juga: Lapas di Tanggerang Terbakar, Rutan Padang Cek Kamar Warga Binaan

“Kalau kebakaran, apakah ketersediaan alat pemadam kebakaran, apakah pegawai sudah mendapatkan pelatihan?,” ujarnya.

Kemudian Andika mengungkapkan, lapas dan rutan di Sumbar kondisi relatif tersedia peralatan sarana untuk mengatasi masalah gangguan keamanan. Termasuk soal bencana kebakaran.

“Walaupun penting untuk ditingkatkan,” jelasnya.

Seperti diketahui, Lapas Kelas I Tanggerang sebelumnya mengalami kebakaran hingga menewaskan 41 narapidana. Kebakaran ini diduga dipicu akibat korsleting listrik.

The post 50 Persen Lapas dan Rutan di Sumbar Bangunan Lama Peninggalan Belanda appeared first on Langgam.id.

Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan, salah satunya seperti peristiwa kebakaran.

Seperti diketahui, Lapas Kelas I Tanggerang sebelumnya mengalami kebakaran hingga menewaskan 41 narapidana. Kebakaran ini diduga dipicu akibat korsleting listrik.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, R Andika Dwi Prasetya mengatakan, pengawasan dan pengendalian operasional yang dilakukan jajaran ini termasuk soal kedaruratan, bahaya dan bencana.

“Juga kondisi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban. Jadi selama ini juga kami sudah melakukan upaya pembinaan keamanan,” kata Andika dihubungi langgam.id, Kamis (9/9/2021).

Baca juga: Lapas di Tanggerang Terbakar, Rutan Padang Cek Kamar Warga Binaan

Pembinaan keamanan, kata Andika, pihaknya melakukan pengecekan sarana dan prasarana. Begitupun mempersiapkan pendukung langkah-langkah pencegahan maupun mengatasi masalah yang timbul.

“Kalau kebakaran, apakah ketersediaan alat pemadam kebakaran, apakah pegawai sudah mendapatkan pelatihan?,” ujarnya.

Andika mengungkapkan, lapas dan rutan di Sumbar kondisi relatif tersedia peralatan sarana untuk mengatasi masalah gangguan keamanan. Termasuk soal bencana kebakaran.

“Walaupun penting untuk ditingkatkan,” jelasnya.

Gencar Razia Kamar Hunian

Salah satu target Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar dalam pengawasan adalah pemanfaatan fasilitas listrik di lapas dan rutan terhadap pegawai maupun warga binaan. Sidak maupun razia selalu gencar dilakukan di kamar hunian warga binaan.

Andika menyebutkan, dalam sidak dan razia yang dilakukan adalah pengecekan terhadap jaringan listrik ilegal yang kemungkinan dibuat oleh warga binaan. Jika ditemukan, maka akan dikembalikan normal seperti semula.

Baca juga: Lapas Kelas 1 Tangerang Terbakar, 41 Napi Meninggal

“Kalau warga binaan memanfaatkan di luar jatah (listrik) diberikan, seperti hanya untuk penerangan. Jadi mereka dilarang membuat jaringan instalasi listrik sendiri,” tegasnya.

“Selama ini kami setiap waktu sidak atau razia terhadap kamar hunian. Jika ditemukan keadaan itu (jaringan listrik ilegal) kami kembalikan menjadi normal. Dilarang. Setiap waktu kami lakukan pengawasan itu,” sambung Andika.

The post Langkah Kanwil Kemenkumham Sumbar Antisipasi Kebakaran di Lapas dan Rutan appeared first on Langgam.id.