Aksi ini buntut skandal video call sex atau VCS yang diduga melibatkan Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang. Massa mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan sanksi tegas. 

“Kami menekankan 

kepada menteri bapak Tito Karnavian bahwasanya Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang, melakukan pelecehan seksual. Kepala daerah VCS,” sorak koordinator aksi, M Syafri.  

“Sosok bupati yang harusnya jadi suritauladan, tapi memalukan masyarakat Limapuluh Kota,” tambahnya. 

Syafri mengatakan, dugaan keterlibatan kepala daerah yang melakukan VCS ini telah mencederai etika publik. Padahal usai dilantik, kepala daerah telah mengikuti retreat. 

“Dalam retreat itu bagaimana kepala daerah bisa menjaga moral, integritas, tapi Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang tidak mengaplikasikannya,” ucap Syafri.  

Dalam aksinya, massa juga mendesak Safni untuk minta maaf secara terbuka ke publik. Jika dalam 3×24 jam tuntutan ini tidak dilakukan, massa  akan kembali menggelar demonstrasi.  

“Harus minta maaf dan mengakui ke publik,” tegasnya sembari juga meminta kepolisian secara transparan menangani kasus ini.  

Syafri mengungkapkan, pihaknya menduga kepolisian telah melindungi atau menutupi kasus yang melibatkan Safni ini. Seperti menyatakan rekaman VCS adalah editan.  

Ia menegaskan jika terbukti kepolisian sengaja melindungi, FPR Limapuluh Kota akan menindaklanjuti ke Mabes Polri.  

“Kami lihat sepertinya ada pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Sumbar melindungi,” kata dia.  

Sebelumnya, Polda Sumbar telah menyatakan rekaman VCS adalah editan. Hal ini berdasarkan pengakuan pelaku yang diketahui seorang pria berinisial ABG, narapidana di Lapas Sarolangun.  

Sementara, analisis Pakar Telematika Abimanyu Wachjoewidajat menyatakan rekaman VCS bukan editan. Sosok pria dan perempuan di dalam rekaman VCS itu tidak ada rekayasa. (*)

The post Demo Kemendagri, Massa Desak Sanksi Bupati Limapuluh Kota Buntut Skandal VCS appeared first on Langgam.id.

“Berdasarkan edaran terbaru dari Kemendagri, soal retreat di Magelang nanti sepenuhnya anggaran di Kemendagri,” ungkap Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/2/2025).

Ia menjelaskan, bahwa sebelumnya memang ada rencana anggaran untuk kegiatan tersebut dilakukan sharing antara Kemendagri dan Pemerintah Daerah. Namun, setelah dilakukan rekonstruksi anggaran, seluruh anggaran bisa ditanggung Kemendagri.

“Setelah rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kemendagri mampu menanggung
seluruh biaya retreat,” bebernya.

Surat Edaran Kemendagri SE Nomor 200.5/692/SJ, yang ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian, menyebutkan, “Menyusul Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025, bersama ini disampaikan bahwa, pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 selama di Akademi Militer (Akmil) Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.”

Lantas, menjawab banyak pertanyaan publik terkait apakah kegiatan retreat ini bertolak belakang di tengah upaya pemerintah yang gencar-gencarnya melakukan efisiensi anggaran?

Menurut Hasan, justru retreat di Magelang nanti masuk dalam upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

Ia lalu menyitir perintah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di situ disebutkan Kemendagri berkewajiban memberikan pelatihan kepada setiap Kepala Daerah yang baru terpilih dalam waktu dua minggu.

Di samping itu, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) juga berkewajiban memberikan Pendidikan dan Latihan (Diklat) kepada para kepala daerah terpilih selama minimal satu bulan.

“Sekarang kedua diklat itu disatukan hanya dalam tujuh hari. Kerja sama dua lembaga ini bisa menghemat biaya dan waktu. Kalau ada yang tanya ini efisien atau tidak efisien? Ini justru perintah UU yang dijalankan dengan sangat efisien,” ungkap Hasan. (*/yki)

The post Biaya Retreat Kepala Daerah di Magelang Ditanggung Sepenuhnya Kemendagri appeared first on Langgam.id.

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, Selasa (3/11/2024) secara daring.

Dari Kota Padang Panjang diikuti via Zoom Meeting oleh Asisten II Setdako, Ewasoska, didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Putra Dewangga dan Forkopimda serta OPD terkait di Ruangan VIP Balai Kota.

“Bagi daerah yang inflasinya cukup tinggi, segera lakukan rapat internal dengan Forkopimda, stakeholder terkait. Bahkan dengan pengusaha dan distributor sehingga mereka bisa memasukkan stok barang,” tegas Tito.

Selain itu, tambahnya, sejak dua tahun terakhir diadakan rakor ini, inflasi bisa terkendali dengan cukup baik. “Inflasi ini tetap menjadi atensi bagi kita semua baik di daerah maupun di pusat,” katanya.

Sementara itu Fungsional Analis Perekonomian, Erfiko Candra, SE menyampaikan, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Padang Panjang untuk minggu keempat November 2024 adalah -0,14 atau berfluktuasi sangat rendah.

“Komoditi utama yang berkontribusi untuk fluktuasi ini adalah beras dan cabai merah. Catatan IPH rendah ini menunjukkan kondisi harga yang terkendali dengan baik di Padang Panjang,” sebutnya.

Ditambahkannya, secara umum harga-harga 48 komoditi relatif stabil. Fluktuasi terjadi pada lima komoditi, tiga naik harga, dua lainnya turun.

“Catatan khusus harga cabai hijau dan cabai rawit pada minggu ini mengalami kenaikan harga. Namun, kenaikan harga tersebut masih belum signifikan, sehingga belum mempengaruhi daya beli masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan MOU dan SE tentang penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia (PMI). Ditandatangani lima menteri di antaranya, Menaker, Mendes PDT, Menteri Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia serta Mentan.

Ewasoska mengungkapkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan dari Surat Edaran Bersama para menteri terkait dengan penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia di luar negeri.

“Kita diminta untuk menyusun Perkada tentang pelaksanaan penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI dengan berpedoman berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijakan program strategis nasional di bidang ketenagakerjaan. Itu akan segera kita komunikasikan serta tindak lanjuti,” ujarnya.

Pemerintah Daerah, sebutnya, juga diminta untuk melaporkan pelaksanaan penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI secara berjenjang dan berkala setiap enam bulan. Atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, kepada Mendagri, Menaker, Mendes PDTT, dan Menteri P2MI/Kepala BP2MI. (*/Fs)

The post Jelang Akhir Tahun, Mendagri Ingatkan Pemda Waspadai Lonjakan Inflasi appeared first on Langgam.id.

Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3794 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara Wali Kota pada Provinsi Sumatra Barat.

Adapun Pjs Bupati dan Pjs Wali Kota di Sumbar yang sudah ditunjuk oleh Kemendagri yaitu:

1. Adib Alfikri sebagai Pjs Bupati Solok Selatan

2. Maifrizon sebagai Pjs Bupati Sijunjung

3. Arry Yuswandi sebagai Pjs Bupati Tanah Datar

4. Ahmad Zakri sebagai Pjs Bupati Limapuluh Kota

5. Akbar Ali sebagai Pjs Bupati Solok

6. Erasukma Munaf sebagai Pjs Bupati Pesisir Selatan

7. Endrizal sebagai Pjs Bupati Agam

8. Edi Dharma Syafni sebagai Pjs Bupati Pasaman

9. Hani Syopiar Rustam sebagai Pjs Wali Kota Bukittinggi

Kemendagri pun sudah menyampaikan surat salinan dan petikan Keputusan Mendagri tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati dan Penjabat Sementara Wali Kota pada Provinsi Sumatra Barat itu kepada Gubernur Sumbar.

Surat Kemendagri kepada Gubernur Sumbar itu bernomor 100.2.1.3/7358/OTDA tertanggal 20 September 2024 yang ditandatangani oleh Plh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Suryawan Hidayat.

Dalam surat itu, Kemendagri meminta kepada Gubernur Sumbar untuk melakukan pengukuhan terhadap Pjs Bupati dan Pjs Wali Kota yang ditunjuk tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemendagri juga meminta kepada Gubernur Sumbar untuk menyampaikan berita acara dan laporan pelaksanaan pelantikan kepada Mendagri c.q Direktur Jenderal Otonomi Daerah. (*/yki)

The post Kemendagri Tunjuk 9 Penjabat Sementara Bupati dan Pjs Wako di Sumbar, Ini Daftarnya appeared first on Langgam.id.

Usulan itu disampaikan langsung Mursalim dengan mengunjungi langsung kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7, Jakarta Pusat.

Bahkan, Mursalim juga membawa langsung surat permohonan dan meyerahkannya kepada Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Kemendagri, Bernhard E. Rondonuwu.

Dikatakan Mursalim, sesuai amanat Undang-undang serta PP Nomor: 16 tahun 2018 yang berbunyi Personel Satpol PP harus ASN, tentu hal itu sangat mempengaruhi dalam tugas dan fungsi Satpol PP sebagai penegak Perda, serta penegakan peraturan Kepala Daerah kedepan.

“Maka ini adalah upaya kita agar personel Satpol PP sesuai amanat Undang-undang dan dapat jadi ASN,” ujar Mursalim dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/6/2022).

Hingga saat ini, kata Mursalim, sebanyak 406 tenaga operasional lapangan di Satpol PP Padang berstatus kontrak, hanya sekitar 80 orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Apalagi, lanjut Mursalim, luas wilayah Ibu Kota Provinsi Sumatra Barat mencapai 694.96 km2, atau 1,65 persen dari luas Provinsi Sumatra Barat, yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan.

“Jadi, perlu rasanya dilakukan pengangkatan untuk ASN sesuai amanat Undang-undang untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai harapan,” ungkapnya.

Baca juga: Ketua DPRD Sorot Cara Pemprov Sumbar Tanggapi Rencana Penghapusan 12.417 Tenaga Honorer

Sementara itu, Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Kemendagri, Bernhard E. Rondonuwu berjanji akan berusaha membicarakan hal itu bersama Kementrian Dalam Negeri dan Menpan RB.

“Saya juga berharap hal ini dukungan DPR RI juga,” katanya.

The post Kasatpol PP Padang Usulkan Personelnya Diangkat Jadi ASN ke Kemendagri appeared first on Langgam.id.

Ketua BK DPRD Sumbar Muzli M Nur mengatakan, aturan tersebut bertujuan untuk menjaga marwah anggota dewan.. Dalam Pedoman Beracara ini mengatur banyak hal mulai dari pakaian hingga sikap anggota dewan.

“Contohnya, dalam absensi paripurna ada jumlah maksimal ketidakhadiran dewan. Begitu juga dengan pakaian yang digunakan dewan pada paripurna,” katanya di Kantor DPRD Sumbar, Kamis (9/6/2022).

Aturan itu juga mengatur ketika ada pengaduan soal sikap anggota dewan ke BK. Dalam pedoman beracara ini diatur seperti apa pola dari pengaduan atau yang mengadu.

Monitoring kegiatan dewan terutama paripurna juga menjadi perhatian utama BK. Masing-masing anggota akan bertugas sesuai dengan pembagian nantinya.

“Untuk absensi kehadiran dua, juga kita minta dua rangkap. Nantinya yang satu rangkap menjadi arsip di BK,” ujarnya.

Muzli menyebutkan setiap kegiatan dalam bentuk pengawasan, akan dilampirkan dengan arsip. Sehingga tolak ukur dari penilaian atau keputusan BK memiliki dasar dan arsip yang jelas.

Baca Juga: Ketua DPRD Sumbar Sebut Pendirian Pabrik Randang Tak Berpihak ke UMKM

Agar lebih efektif dan efesien, BK akan mengandeng fraksi-fraksi dalam menertibkan anggotanya. Hal ini tentu akan lebih mengena karena pada prinsipnya pembinaan itu berada pada fraksi.

“Ketika ada potensi atau hal yang tak sesuai dengan tatib tentu ini menjadi perhatian BK. Jika terkait anggota dewan, kita di BK akan langsung mengkomunikasikan dengan fraksi masing-masing,”ujar dia.

Menurut dia pada prinsipnya BK menjaga marwah anggota dewan dan lembaga. Apalagi dewan ini merupakan wakil rakyat yang mesti menjaga kehormatan.

Selain itu, dia menyebutkan ruangan BK sudah ada dan respresentatif. Dalam ruangan itu juga ada meja pertemuan yang bisa digunakan dalam menunjang kinerja.

“BK ini adalah salah satu AKD resmi di DPRD. Makanya harus serius dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” ujarnya. (*/SS)

Dapatkan update berita Sumatra Barat terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Sumbar Masih Dievaluasi Kemendagri appeared first on Langgam.id.

Berita terbaru dan terkini hari ini: Kemendagri meminta kepala daerah untuk membuat Perkada terkait pembayasan THR dan gaji ke-13 ASN.

Langgam.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau agar kepala daerah di Indonesia mebuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk megatur pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro mengatakan, bahwa Mendagri Tito Karnavian juga meminta agar kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati dan wali kota agar menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk segera menyusun Perkada tentang pemberian THR dan gaji ke-13.

“THR dan gaji ke-13 itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujar Suhajar.

Dikatakan Suhajar, pemberian THR dan gaji ke-13 itu, ASN dan pejabat daerah harus memanfaatkan sumber-sumber pendanaan dari APBD 2022.

Selain itu, kata Suhajar, pemerintah daerah yang tidak memiliki alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13, tetap harus disediakan dengan mengoptimalkan alokasi anggaran pegawai.

Pengelolaan THR dan gaji ke-13 itu, lanjut Suhajar, harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memperhatikan kondisi keuangan daerah.

Baca juga: Menkeu: THR ASN Cair Mulai H-10 Lebaran, Gaji ke-13 Juli 2022

Suhajar menambahkan, bagi seluruh gubernur, selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah, harus memantau pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di provinsi masing-masing.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Soal THR dan Gaji ke-13 ASN, Kemendagri Minta Kepala Daerah Buat Perkada appeared first on Langgam.id.

Berita terbaru dan terkini hari ini: Pendaftaran sekolah kedinasan resmi dibuka. Pendaftaran berlangsung 9-30 April 2022.

Langgam.id – Pendaftaran sekolah kedinasan resmi dibuka pada Sabtu (9/4/2022). Pendaftaran ini akan berlangsung hingga 30 April 2022 mendatang.

Dikutip dari akun Instagram Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Sabtu (9/4/2022), bahwa bagi yang mau mendaftar bisa mengakses portal dikdin.bkn.go.id

Kemenpan RB menyebutkan, ada delapan instansi yang membuka sekolah kedinasan 2022. Yaitu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Kemudian, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kemenpan RB menerangkan, kuota formasi sekolah kedinasan 2022 yaitu:

1. Kemendagri (1.230 formasi)

• Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

2. Kemenkeu (750 formasi)

• Politeknik Keuangan Negara – Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN-STAN)

3. Kemenkumham (600 formasi)

• Politeknik Ilmu Permasyarakatan (Poltekip)
• Politeknik Imigrasi (Poltekim)

4. BPS (500 formasi)

• Politeknik Statistika – Sekolah Tinggi Ilmu Statistika (STIS)

5. BIN (300 formasi)

• Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)

6. BMKG (250 formasi)

• Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG)

7. BSSN (100 formasi)

• Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN)

Baca juga: Mau Masuk Unand di SBMPTN 2022? Cek Prodi Paling Diminati dan Sepi Peminat 

8. Kemenhub (3.350 formasi)

• Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD)
• Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun
• Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal
• Poltek Transportasi Sungai, Danau, dan Penyebrangan Palembang
• Poltek Transportasi Darat (Poltrada) Bali
• Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta
• Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
• Politeknik Pelayaran Surabaya
• Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
• Politeknik Pelayaran Sumatra Barat
• Politeknik Pelayaran Banten
• Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh
• Politeknik Pelayaran Barombong
• Politeknik Pelayaran Sorong
• Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara
• Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
• Politeknik Penerbangan Makassar
• Politeknik Penerbangan Medan
• Politeknik Penerbangan Surabaya
• Politeknik Penerbangan Jayapura
• Politeknik Penerbangan Palembang
• Akademi Penerbang Indonesia (API) Banyuwangi

—

Dapatkan update berita  terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Pendaftaran Resmi Dibuka, Ini Kuota Formasi Sekolah Kedinasan 2022 di 8 Instansi appeared first on Langgam.id.

Berita Padang Panjang- berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Kemendagri Warning Penumpukan Realisasi Anggaran di Akhir Tahun.

Langgam.id – Kementerian Dalam Negeri memberi warning bagi pemerintah daerah yang menumpuk realisasi anggaran pada akhir tahun. Daerah diminta melakukan berbagai upaya agar persoalan menahun itu tidak terulang kembali 2022 ini.

“Realisasi anggaran pada awal tahun biasanya sangat lambat. Lalu terjadi penumpukan di akhir tahun, hingga harus kejar tayang,” kata Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni saat webinar dengan jajaran Pemko Padang Panjang, Rabu (19/1/2022).

Menurutnya, perlu strategi agar realisasi anggaran kosisten setiap bulannya. Daerah diminta melakukan sejumlah upaya agar persoalan tersebut tidak kembali berulang.

Salah satu solusi yang ditawarkan melalui skema pengadaan dini. Pemerintah daerah dapat melakukan pengadaan atas barang atau jasa pada Juli atau Agustus, sekarang diadakan di awal tahun.

“Selama ini penetapan pejabat pengelola keuangan sering terlambat. Tidak ditetapkan di awal tahun, tetapi pada bulan-bulan kedua atau ketiga yang bisa menjadi penghambat,” katanya.

Agus Fatoni memberikan panduan agar penetapan pejabat pengelola keuangan bisa ditetapkan tepat waktu. Kemudian, lanjutnya seperti dirilis Kominfo Padang Panjang, dapat bekerja dengan sesegera mungkin.

Penunjukkan pejabat pengelola keuangan ke depannya agar tidak dilakukan tiap tahun. Sehingga pada awal tahun, pejabat pengelola keuangan bisa langsung bekerja.

Jika perlu dilakukan revisi, sebutnya, manakala terjadi mutasi atau memang diperlukan perubahan. Webinar yang digelar, salah satu tujuannya untuk mempercepat realisasi APBD dan penunjukan pejabat pengelolaan keuangan daerah pasca penyetaraan jabatan di lingkungan pemerintah daerah.

Webinar seri dua itu diikuti Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Sonny Budaya Putra, Asisten III Martoni, bersama instansi terkait di lingkungan Pemko Padang Panjang melalui virtual.

Kemendagri berharap materi yang disampaikan dapat meningkatkan pemahaman seluruh pihak sebagai pedoman dalam meningkatkan kinerja, capaian sasaran program tahun 2022 dan tahun mendatang. Serta, meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait pengelolaan keuangan daerah.

—

Dapatkan update berita Padang Panjang– berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Kemendagri Warning Penumpukan Realisasi Anggaran di Akhir Tahun appeared first on Langgam.id.

Dari 93 kota se-Indonesia, sebanyak 12 kota mendapat penilaian Sangat Inovatif, 60 kota Inovatif dan 21 kota dinilai Kurang Inovatif. Padang Panjang menjadi kota nomor tiga di Indonesia yang Sangat Inovatif dengan nilai 64,08 di bawah Kota Singkawang dengan nilai 70,63 dan Kota Surabaya dengan  nilai 64.08.

Sementara di pulau Sumatra posisi Padang Panjang berada di peringkat satu. Selain Padang Panjang, kota di pulau Sumatra lainnya yaitu peringkat 9 didapat Kota Pariaman dengan nilai 61,22 dan peringkat 11 Kota Pekanbaru nilai 60,14. Untuk kategori Provinsi, Pemprov Sumatera Barat berada di posisi enam nasional.

Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran mengataka  dirinya mengapresiasi seluruh stakeholder yang terlibat dan berpartisipasi aktif dalam melahirkan beragam inovasi di Padang Panjang. Inovasi yang dilakukan tentu tidak terlepas dari kolaborasi banyak pihak.

“Ini adalah komitmen Pemko yang responsif terhadap perkembangan zaman dan ini sesuai dengan RPJMD 2018-2023 untuk mewujudkan kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Kamis (30/12/2021).

Dia berharap Kota Padang Panjang semakin di-recognisi atau dikenali di level nasional melalui beragam kegiatan dan prestasi yang telah dibukukan.

“Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mendagri dan jajaran atas pengakuannya terhadap capaian inovasi di Kota Padang Panjang,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Padang Panjang Rusdianto mengatakan, capaian tahun ini  sangat luar biasa diraih Kota Padang Panjang. Pada tahun 2020, Padang Panjang berada di peringkat 20 nasional. Namun untuk tahun 2021 ini, bisa berada pada peringkat tiga.

“Ini semua berkat adanya dorongan, dukungan dari pimpinan kita. Baik itu Wako, Wawako, maupun Sekda, dengan komitmen yang sangat luar biasa,” katanya.

Menurutnya ini juga merupakan kerja sama dari semua OPD terkait yang telah menyampaikan inovasinya.. ia juga berharap ke depannya Padang Panjang bisa lebih maksimal lagi untuk berinovasi.

“Karena ini sudah dibuktikan dengan kenaikan peringkat yang sangat signifikan. Semoga tahun depan dengan komitmen kita bersama, bisa mencapai peringkat yang terbaik,” ujarnya. (*)

The post Kalah dari Singkawang dan Surabaya, Padang Panjang Peringkat 3 Kota Paling Inovatif di Indonesia appeared first on Langgam.id.