“Potensi laut Ini perlu kita gali, negara kita negara maritim, hasil laut melimpah tapi kemiskinan malah ada di pesisir, jadi kita harus serius mengelola ini,” kata Mahyeldi, Rabu (10/3/2021).

Hal itu disampaikan Mahyeldi Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan (Rakorenbang) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Auditorium Gubernuran. Menurut Mahyeldi, salah satu potensi laun Sumbar ada di kawasan Kepulauan Mentawai.

“Berdasarkan riset dan analisa yang sudah kita lakukan, kita di Sumbar ini punya potensi benih lobster yang bagus di Kepulauan Mentawai,” ucapnya.

Terkait potensi itu, Pemprov Sumbar akan mengajukan ke pemerintah pusat untuk menjadikan Mentawai sebagai sentra pengambangan budidaya lobster.

“Untuk itu kita minta ke pemerintah pusat untuk menetapkan Mentawai dijadikan sentra pengambangan budidaya lobster di Sumatera Barat. Kita sudah siapkan suratnya,” kata Kepala DKP Sumbar Yosmeri. (*/ABW)

The post Mahyeldi: Hasil Laut Melimpah tapi Kemiskinan Ada di Pesisir appeared first on Langgam.id.

“Sebetulnya kita lihat dari wilayah Sumbar dan pantai Sumatra yang harus diwaspadai adalah bencana alam. Seperti gempa bumi,” kata Komandan Lantamal II Padang, Laksamana Pertama TNI Hargianto usai silahturahmi dengan wartawan, Selasa (29/12/2020).

Menurut Hargianto, mitigasi bencana sangat perlu dilakukan. Sehingga masyarakat memahami bagaimana menghadapi bencana tersebut.

“Penanggulangan bencana adalah kerja bersama, kami akan koordinasi dan saling bersinergi dengan stakeholder seperti Basarnas, TNI AU dan kepolisian. Mengedukasi masyarakat, latihan bersama rekan lain, latihan terus dilakukan,” ujarnya.

Tak hanya persoalan ancaman bencana, Hargianto juga menegaskan, pihaknya juga siap dalam sisi ketahanan. Lantamal II Padang telah memiliki bataliyon pertahanan.

“Kalau untuk sisi ketahanan, ini sudah merupakan tugas menyeluruh. Insya Allah ketahanan kita punya satu batalyon pertahanan. Kalau untuk ancaman ketahanan cukup kecil, berbeda dengan seperti di Natuna banyak nelayan asing,” jelasnya.

“Di sini (Sumbar) relatif, karena memang wilayah zonasinya sampai sekarang sampai saat ini saya lihat belum ada ancaman yang sampai menganggu wilayah kita ini,” sambungnya.

Selaku putra daerah, Hargianto berupaya bagaimana perairan laut Sumbar aman. Mulai dari ancaman kriminalitas hingga kecelakaan. Begitupun untuk memanfaatkan potensi kemaritiman yang ada.

“Kami nanti bersama komponen lain untuk bagaimana tugas berjalan lancar. Program sudah punya tugas masing-masing, di samping menjaga laut, bagaimana potensi maritim yang ada di sini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan kita, khususnya masyarakat Sumbar maupun yang ada di Bengkulu, Sibolga dan Nias,” tuturnya.

Perlu diketahui, wilayah kerja Lantamal II Padang meliputi laut perairan Sumbar, Bengkulu, Nias, hingga Sibolga. (Irwanda/ABW)

The post Kata Lantamal II Padang Soal Potensi Bencana dan Ancaman di Laut Sumbar appeared first on Langgam.id.

Pengibaran bendara merah putih akan berlangsung di Taman Wisata Perairan (TWP) Pieh, kawasan Pulau Bando. Sedikitnya, 17 orang penyelam gabungan pemerintah kota dan komunitas MPP hingga provinsi Sumatra Barat akan ambil bagian dalam perayaan kemerdekaan tersebut.

“Kegiatan ini untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, serta mempromosikan objek wisata bahari yang ada di Kota Pariaman,” kata Kepala Dinas Kominfo Pariaman, Hendri, seperti dilansir dari halaman resm Pemko Pariaman, Minggu (16/8/2020).

Ekspedisi merah putih ini sudah pernah digelar pada 17 Agustus 2014 yang dinamakan dengan ekspedisi merah putih I. Kegiatan pertama itu bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan juga Greentouristm.

“Kegiatan jilid satu itu misinya aksi penyelamatan lingkungan berupa tranplantasi terumbu karang dan pelepasan penyu di Pulau Angso Duo Kota Pariaman,” katanya.

Kemudian, ekspedisi merah putih II dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2014 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Dalam kegiatan ini, juga melakukan aksi penyelamatan lingkungan yaitu berupa transplantasi karang, aksi bersih, penanaman pohon dan pelepasan penyu di Pulau Kasiak.

Saat ini, kata Hendri, karena masih dalam pandemi covid-19, pihaknya membatasi jumlah peserta maksimal hanya 50 orang. Pihaknya sengaja memilih Pulau Bando karena destinasi wisatanya berpotensi untuk dikembangkan.

“Ada dua bendera yang kita kibarkan di dalam laut melalui ekspedisi merah putih III ini. Pertama bendera ukuran 2×3 meter serta 1×10 meter dengan kedalaman 5,6 meter di bawah laut,” tuturnya. (*/ICA)

The post HUT ke-75 Indonesia, Komunitas Merah Putih Pariaman Kibarkan Bendera di Bawah Laut appeared first on Langgam.id.

Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai menyebutkan bahwa Program Kerja KKP tahun 2020 harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang ditetapkan oleh pemerintah dan harus ada sinkronisasi antara program pemerintah dengan kementerian.

“Kami mendukung program kerja KKP sepanjang menyangkut kepentingaan nasional dan kepentingan daerah di sektor kelautan dan perikanan. Saya minta utamanya sesuai program kerja tahun 2020 lebih optimal dilaksanakan untuk memajukan pembangunan keluatan dan perikanan di daerah,” ujar Senator asal Papua saat membuka rapat kerja didampingi Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh, Bustami Zainudin, dan Hasan Basri.

Lalu, Wakil Ketua III DPD RI Sultan B. Najamudin yang juga hadir dalam rapat kerja tersebut berpesan, agar KKP juga ikut mendukung RUU inisiatif dari DPD RI yang sudah masuk dalam Prolegnas 2020, yaitu RUU Tentang Daerah Kepulauan.

“RUU yang menjadi inisiasi DPD RI ini sudah pas dengan situasi saat ini, terutama daerah kepulauan. Saya juga minta kepada kementerian agar selalu melibatkan seluruh Anggota DPD RI untuk menjadi pintu dalam men-deliver program-program kerja kementerian yang terkait langsung kepada konstituen,” ujar Sultan.

Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhi Prabowo menyatakan terbuka dalam menerima semua aspirasi dari DPD RI, bahkan akan membuka akses yang seluas-luasnya kepada DPD RI dalam melakukan tugas pengawasan terhadap program-program kerja KKP ke depan.

“Kami solid akan menyelesaikan semua permasalahan di bidang perikanan dan kelautan sesuai perintah Presiden. Kami akan menjalin komunikasi dengan semua stakeholder, apalagi aspirasi dari DPD RI, dan kami terbuka dengan komite II untuk mengakses semua ruang-ruang program kerja kami dan tidak ada dusta. Semua program kerja maksimal untuk meningkatkan efektifitas dalam hal perizinan, investasi, program budidaya ikan baik darat maupun laut, nelayan serta permasalahan-perrmasalahan lainnya,” ujar Edhi.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komite II, Abdullah Puteh menilai anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk KKP sangat kecil dalam skala pekerjaan kementerian yang mempunyai tanggung jawab besar.

“Setelah mendengar program-program dari Pak Mentri, saya menilai berat beban yang ditanggung KKP, tidak sebanding dengan anggaran yang mereka dapat, hanya sekitar Rp6,4 triliun untuk menyelesaikan semua permasalan tata kelola perikanan dan kelautan yang dihadapi saat ini,” jelasnya.

Seharunya, kata Abdullah yang juga merupakan mantan Gubernur Aceh itu, anggaran KKP naik dua kali lipat.

Pada rapat kerja ini, Komite II DPD RI bersepakat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI untuk bersama-sama mensosialisasikan program kerja KKP dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kelautan dan perikanan di daerah.

“Saya punya keyakinan bahwa Menteri Edhi bisa melaksanakan semua program di KKP, kami Komite II DPD RI akan mendukung segala program kerja dengan memperhatikan semua aspirasi dari Anggota DPD RI,” kata Hasan Basri yang juga merupakan Wakil Ketua Komite II DPD RI itu. (*/Inforial)

The post Komite II DPD RI Dukung KKP Majukan Potensi Kelautan dan Perikanan di Indonesia appeared first on Langgam.id.