Formatur HMI Cabang Padang, Maichel Firmansyah, menilai persoalan pertambangan emas ilegal dan peredaran narkoba harus menjadi prioritas utama yang segera diselesaikan.

“Kapolda barh harus menyelesaikan permasalahan PETI, peredaran narkoba, apalagi baru ini adanya temuan pabrik narkoba di Kota Padang,” katanya Selasa (7/7/2026).

Maichel mengatakan, pemberantasan tambang ilegal tidak boleh berhenti pada penindakan di lapangan saja, tetapi harus menyentuh pembeking maupun menjadi pemodal aktivitas tersebut.

“Kapolda mesti berani menindak oknum atau pihak yang melakukan beking terhadap tambang ilegal. Penyelesaian harus menyentuh pada perbuatan nyata, bukan hanya membakar atau sidak ke lokasi, tetapi sampai ke akarnya agar menjadi efek jera bagi pelaku beking dan pemodal pertambangan ilegal,” ujarnya.

Selain itu, Maichel juga meminta kapolda memberi perhatian serius terhadap pemberantasan narkoba dan mafia BBM. Karena menurutnya, narkoba mengancam generasi muda, sedangkan praktik mafia BBM membutuhkan pengawasan khusus agar distribusi bahan bakar tepat sasaran.

“Kapolda juga mesti memprioritaskan masalah BBM di Sumbar dengan membentuk tim khusus agar distribusi BBM tepat sasaran, sebab di tengah publik sudah menjadi rahasia umum adanya mafia BBM,” katanya.

Sementara itu, Ketua GMNI Cabang Padang, Nova Ramadhani, menilai pekerjaan rumah paling mendesak bagi kapolda baru, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, melalui penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak diskriminatif.

“Hal yang paling mendesak adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi dengan adanya penegakan hukum yang tegas, berkeadilan, transparan, serta tidak diskriminatif,” ujarnya.

Kemudian Nova menegaskan pemberantasan tambang ilegal, narkoba, dan mafia BBM harus menjadi prioritas. Ia berharap Kapolda baru memiliki keberanian membongkar aktor intelektual, di balik tambang ilegal.

“Kami juga berharap institusi dapat menjalankan tugasnya dengan penuh keberanian dan tidak pandang bulu serta menindak tegas dengan proses hukum yang terbuka agar institusi mendapat kepercayaan publik kembali,” tuturnya. (WAN)

The post Desakan Mahasiswa ke Kapolda Sumbar Irjen Djati: Berantas Tambang Ilegal hingga Mafia BBM appeared first on Langgam.id.

Direktur LBH Padang, Dicki Rafiki, mengatakan kepolisian harus menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum yang berpihak kepada masyarakat dan konstitusi, bukan justru menjadi bagian dari persoalan yang selama ini dikeluhkan publik.

“Terkait dengan Kapolda Sumbar yang baru, tentu mita mengingatkan bahwa kepolisian harus menjadi pelayan konstitusi, bukan menjadi pelayan penguasa. Dengan pendekatan itu, kepolisian tidak lagi membekingi, melindungi, atau bahkan menjadi aktor yang selama ini dikritik masyarakat terkait tambang liar, pembekingan tambang ilegal, maupun bisnis-bisnis gelap,” kata Diki Senin (6/7/2026).

Ia melanjutkan, pergantian Kapolda Sumbar harus menjadi momentum memperbaiki penegakan hukum, khususnya terhadap aktivitas tambang ilegal, yang selama ini masih menjadi persoalan di sejumlah daerah di Sumatra Barat.

Selain persoalan tambang, Diki juga meminta kepolisian menghormati hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat. 

Ia menegaskan aparat tidak boleh melakukan tindakan represif, terhadap warga yang menggunakan haknya untuk menyampaikan aspirasi.

“Jangan ada tindakan represif, jangan ada pemukulan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepolisian sejatinya adalah penegak hukum yang melindungi hak-hak masyarakat, bukan memukul balik masyarakat,” ujarnya.

LBH Padang juga menilai penegakan hukum di bidang lingkungan hidup harus dilakukan secara konsisten dan tidak hanya muncul karena adanya perhatian publik atau momentum tertentu.

“Aparat harus bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk menindak aktivitas ilegal. Dan itu termasuk tambang ilegal dan kejahatan lingkungan lainnya. PR terbesarnya ada pada pengawasan agar hukum benar-benar berjalan,” ujarnya. 

The post Pesan LBH Padang untuk Kapolda Baru Sumbar: Polisi Jangan Jadi Aktor Tambang Ilegal appeared first on Langgam.id.

Sorotan ini diungkapkan BEM KM Unand melalui unggahan di akun instagram resminya @bemkmunand. Mereka menilai berbagai persoalan di Sumbar terus berulang, dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya tanpa penyelesaian yang tuntas.

Presiden Mahasiswa BEM KM Unand, Shabbarin Syakur, menyebut kondisi itu sebagai warisan masalah tanpa prestasi. Karena pergantian kepemimpinan di Polda Sumbar belum mampu memutus berbagai persoalan yang telah lama menjadi perhatian masyarakat.

“Skor telak 8-0 yang menyandingkan akumulasi masalah dengan nol prestasi mencerminkan kegagalan sistemik yang terus berulang, dari setiap pergantian kepemimpinan,” tulis Shabbarin dalam pernyataan sikap yang diunggah melalui akun resmi BEM KM Unand, Minggu (8/7/2026).

Ia menilai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah di Sumbar meliputi peredaran narkoba, dugaan kebocoran ekonomi akibat mafia minyak, hingga kerusakan lingkungan yang disebut dipicu aktivitas tambang ilegal.

Karena berbagai persoalan tersebut, belum memperoleh penyelesaian yang konkret hingga akhir masa jabatan Gatot sebagai Kapolda Sumbar.

Selain itu, BEM KM Unand juga menilai telah terjadi normalisasi budaya warisan masalah, yakni kondisi ketika pejabat baru hanya mewarisi tumpukan persoalan lama, tanpa mampu memutus akar permasalahan. Pola tersebut mengorbankan akuntabilitas publik dan hak masyarakat atas rasa aman.

Karena itu, BEM KM Unand mendesak dilakukan audit kinerja secara menyeluruh serta reformasi nyata dalam penanganan persoalan di Sumatra Barat.

Mereka menegaskan, pergantian pejabat semata tidak akan menyelesaikan masalah jika tidak diikuti langkah konkret.

“Sumatra Barat butuh penyelesaian tuntas, bukan sekadar sirkus mutasi jabatan yang meninggalkan beban bagi masa depan,” tegasnya.

Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan seruan, agar pemerintah dan aparat penegak hukum, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan, yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah di Sumbar. (WAN)

The post BEM Unand Soroti Komjen Gatot saat Jabat Kapolda Sumbar: 8 Masalah, Nol Prestasi appeared first on Langgam.id.

Ini momen pertama kalinya Djati menginjak kaki di Tanah Minang, usai resmi gantikan posisi Komjen Gatot Tri Suryanta sebagai Kapolda Sumbar. Kedatangan Djati disambut langsung Gubernur Sumbar, Mahyeldi.

Jenderal bintang dua itu dipasangkan Deta, sebuah lambang marwah, adat dan jati diri orang Minangkabau. Pada kesempatan itu, Mahyeldi menyampaikan harapan sinergi yang telah terbangun antara pemerintah provinsi dan Polda Sumbar dapat terus diperkuat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Selamat datang di Sumbar. Semoga amanah dalam mengemban tugas sebagai Kapolda Sumbar dan sinergi yang telah terjalin selama ini semakin kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Pemerintah provinsi, kata Mahyeldi, berharap kehadiran Kapolda yang baru semakin memperkuat kolaborasi forkompimda. Serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan yang kondusif.

“Sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin optimal di Ranah Minang,” kata Mahyeldi. (WAN)

The post Momen Irjen Djati Mendarat di BIM usai Gantikan Komjen Gatot Sebagai Kapolda Sumbar appeared first on Langgam.id.

Momen sertijab ini diabadikan Gatot di akun instagram pribadinya @gatot.ts.91 dengan unggah beberapa foto dirinya dengan Djati. Pada kesempatan itu, ia menitipkan pesan dan harapan kepada Kapolda Sumbar yang baru tersebut.

“Tongkat komando Kepolisian Daerah Sumatera Barat kini resmi diserahkan kepada Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K.. Semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan penuh dedikasi, integritas, dan membawa Polda Sumatera Barat semakin maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tulis Gatot.

Sebelumnya, mutasi Djati sebagai Kapolda Sumbar telah diumumkan melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP./2026 tertanggal 7 Mei 2026.

Namun, berbeda dengan sebagian besar pejabat yang dimutasi dalam telegram tersebut dan telah menjalani sertijab pada pertengahan Mei, pelaksanaan sertijab Kapolda Sumbar baru terlaksana pada 4 Juli 2026.

Sementara Gatot mendapat penugasan baru sebagai Perwira Tinggi Lemdiklat Polri dalam rangka penugasan di kementerian. (WAN)

The post Komjen Gatot ke Irjen Djati usai Sertijab Kapolda Sumbar: Semoga Amanah appeared first on Langgam.id.

Kapolri Jenderal Listyo Prabowo merotasi Kapolda Sumbar dari Komjen Pol Gatot Tri Suryanta kepada Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy sebagai Kapolda Sumbar. Surat telegram mutasi tersebut bahkan telah diteken Kapolri pada 7 Mei 2026.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, mengatakan  pelaksanaan sertijab Kapolda telah dijadwalkan pada Jumat siang di Mabes Polri. Namun, pada Jumat pagi, Mabes Polri menyampaikan bahwa agenda tersebut ditunda.

“Pelaksanaan Sertijab memang dijadwalkan hari ini, Jumat pukul 14.00 WIB. Namun tadi pagi dari Mabes Polri dan pejabat utama Polri menyampaikan bahwa Sertijab tersebut ditunda,” katanya saat dikonfirmasi Langgam.id, Jumat (3/7/2026).

Meski demikian, pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti alasan penundaan tersebut.

“Kurang tahu jelas penyebab penundaan Sertijab itu,” ujarnya.

Kemudian Susmelawati mengatakan pelaksanaan Sertijab diperkirakan masih akan dilaksanakan dalam pekan ini. Saat ini, terdapat pembahasan agar prosesi tersebut digelar pada Sabtu atau Minggu, namun jadwalnya belum dapat dipastikan.

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Telegram Kapolri, pejabat yang dimutasi wajib melaksanakan tugas pada jabatan baru paling lambat 14 hari sejak surat tersebut ditetapkan. Namun hingga saat ini, proses serah terima jabatan Kapolda Sumbar masih menunggu jadwal resmi dari Mabes Polri. (fix)

The post Dijadwalkan Hari Ini, Sertijab Kapolda Sumbar Mendadak Ditunda appeared first on Langgam.id.

Perwakilan mahasiswa yang juga Formatur HMI Cabang Padang, Maichel Firmansyah, mengatakan kenaikan harta yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) patut menjadi pertanyaan publik. 

Menurutnya, besaran gaji dan tunjangan seorang Kapolda, telah diatur dalam peraturan pemerintah, sehingga masyarakat berhak mengetahui asal-usul penambahan kekayaan tersebut.

“Ini tentu menjadi sorotan publik, sebab kita sama-sama tahu besaran gaji dan tunjangan yang didapatkan oleh Kapolda. Karena semua terangkum jelas di dalam peraturan pemerintah,” kata mahasiswa Pascasarjana Unand itu kepada Langgam.id, Rabu (2/7/2026).

Maichel menegaskan perlu adanya transparansi terkait sumber penambahan harta tersebut. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penelusuran apabila ditemukan kejanggalan.

Selain transparan, Maichel juga meminta KPK bersama PPATK melakukan penelusuran apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi dari laporan harta kekayaan tersebut. Hal ini penting, untuk menjawab keresahan masyarakat yang saat ini ramai diperbincangkan di media sosial.

“Tentu harus ada pengusutan dari KPK bersama PPATK apabila ada kejanggalan kekayaan Kapolda Sumbar tersebut. Karena dilihat dari media sosial, banyak masyarakat yang resah dengan informasi yang beredar. Transparansi harus dilakukan agar publik mengetahui dari mana sumber kekayaan itu berasal,” katanya.

Ia menilai, pejabat publik harus terbuka kepada masyarakat, agar tidak muncul berbagai spekulasi yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Kami mempertanyakan kenaikan kekayaan Kapolda Sumbar asalnya dari mana. Dan harus dijelaskan secara transparan agar tidak ada kecurigaan atau penilaian negatif dari publik,” ujarnya.

Ia menegaskan, mahasiswa akan terus mengawal persoalan tersebu,  karena menyangkut pejabat publik yang memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan kekayaannya kepada masyarakat.

“Isu ini akan kami kaji dan bahas bersama. Yang pasti, mahasiswa akan meminta transparansi terhadap sumber kekayaan tersebut. Karena angka kenaikannya dinilai sangat besar jika hanya berasal dari gaji dan tunjangan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Perwakilan GMNI Kota Padang, Nova Ramadhani. Ia menilai kenaikan harta tersebut wajar dipertanyakan publik. Menurutnya, sebagai pejabat publik, Kapolda memiliki tanggung jawab moral, untuk menjelaskan sumber penambahan kekayaannya, agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Kami memandang wajar apabila masyarakat bertanya mengenai kenaikan harta kekayaan Kapolda Sumbar. Transparansi diperlukan agar tidak berkembang opini liar dan kecurigaan di ruang publik,” kata Nova.

Ia menegaskan, tuntutan keterbukaan bukan berarti menuduh ataupun menghakimi. Sebaliknya, transparansi merupakan cara terbaik untuk menjaga kepercayaan masyarakat, sekaligus menjaga nama baik institusi kepolisian.

Kemudian, Nova mengatakan setiap pejabat publik memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan harta kekayaannya, apalagi jika terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam waktu singkat. 

Karena menurutnya, keterbukaan merupakan bagian dari amanah jabatan, yang harus dijalankan kepada masyarakat.

“Ketika terjadi kenaikan harta yang signifikan, sudah sewajarnya masyarakat meminta penjelasan. Itu bagian dari akuntabilitas kepada rakyat,” katanya.

Meski demikian, Nova menegaskan tidak ada bermaksud memberikan vonis dan tuduhan kepada siapa pun. Ia mengatakan pihaknya, tetap menghormati asas praduga tak bersalah, namun meminta mekanisme transparansi dijalankan secara terbuka.

“Kami tidak menuduh siapapun. Kami hanya menjalankan fungsi kontrol sosial dalam negara demokrasi. Kecaman bukan bentuk permusuhan terhadap institusi negara, melainkan bentuk kepedulian,” ujarnya.

Berdasarkan data LHKPN yang dilaporkan ke KPK, total harta kekayaan Gatot meningkat dari Rp12,19 miliar pada  2024 menjadi Rp13,68 miliar pada laporan tahun 2025. Kenaikan tersebut mencapai sekitar Rp1,49 miliar, dengan penambahan terbesar berasal dari aset tanah dan bangun. (fix)

The post Kenaikan Harta Kekayaan Kapolda Sumbar Gatot, Mahasiswa Minta KPK-PPATK Turun Tangan appeared first on Langgam.id.

Diketahui, Gatot menjabat Kapolda Sumbar sejak 1 Januari 2025 setelah serah terima jabatan dengan Irjen Suharyono ketika itu. Rotasi jabatan itu setelah surat telegram keluar tertanggal 29 Desember 2024.

Berdasarkan perbandingan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan Gatot bertambah hampir Rp1,5 miliar selama setahun terakhir.

Baca juga: Total Kekayaan Gatot Tri Suryanta, Kapolda Sumbar yang Naik Pangkat Jenderal Bintang 3

Dalam LHKPN periodik tahun pelaporan 2024 yang disampaikan pada 27 Maret 2025, Gatot melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp12.190.374.701. Sementara pada LHKPN periodik tahun pelaporan 2025 yang disampaikan pada 31 Maret 2026, total kekayaannya meningkat menjadi Rp13.680.374.701.

Artinya, dalam kurun waktu satu tahun, harta kekayaan Gatot naik sekitar Rp1.490.000.000 atau hampir Rp1,5 miliar.

Kenaikan terbesar berasal dari nilai aset tanah dan bangunan. Pada laporan tahun 2024, total nilai properti yang dimiliki mencapai Rp9,99 miliar. Setahun kemudian nilainya meningkat menjadi Rp11,085 miliar, atau bertambah sekitar Rp1,095 miliar.

Meski jumlah aset properti tidak berubah, terjadi kenaikan nilai pada beberapa bidang tanah dan bangunan. Properti di Kota Yogyakarta meningkat dari Rp3 miliar menjadi Rp3,25 miliar. Sementara dua aset di Kota Tangerang Selatan masing-masing naik dari Rp4 miliar menjadi Rp4,25 miliar dan dari Rp2,54 miliar menjadi Rp3,1 miliar. Aset di Kota Medan tetap bernilai Rp485 juta.

Di sisi lain, nilai alat transportasi dan mesin justru mengalami penurunan. Pada laporan tahun 2024, tiga kendaraan yang dimiliki Gatot tercatat bernilai Rp1,365 miliar, sedangkan pada laporan 2025 turun menjadi Rp700 juta, atau berkurang sekitar Rp665 juta.

Penurunan tersebut sejalan dengan penyusutan nilai kendaraan yang terdiri dari Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2021, Toyota Camry 2.5 V A/T tahun 2020, dan Mazda CX-3 tahun 2024.

Harta bergerak lainnya juga meningkat dari Rp500 juta menjadi Rp560 juta. Sementara kas dan setara kas mengalami lonjakan signifikan, dari Rp1.491.412.631 pada 2024 menjadi Rp2.340.412.631 pada 2025, atau bertambah sekitar Rp849 juta.

Di sisi kewajiban, utang Gatot justru mengalami penurunan. Pada LHKPN 2024, utangnya tercatat sebesar Rp1.156.037.930, sedangkan pada laporan 2025 turun menjadi Rp1.005.037.930, atau berkurang sekitar Rp151 juta.

Dengan kenaikan nilai aset, bertambahnya kas, serta berkurangnya nilai utang, total harta bersih Gatot Tri Suryanta tercatat meningkat menjadi Rp13,68 miliar, naik hampir Rp1,5 miliar dibandingkan laporan tahun sebelumnya. (WAN)

The post Setahun Jabat Kapolda Sumbar, Kekayaan Komjen Gatot Naik Rp1,4 Miliar Lebih appeared first on Langgam.id.

Pangkat Gatot sebelumnya adalah bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi. Kini, naik satu tingkat lebih tinggi yakni bintang tiga atau Komisaris Jenderal Polisi.

Dengan demikian, Kapolda Sumbar yang sampai saat ini masih dijabat Gatot, untuk pertama kalinya diduduki jenderal bintang tiga. Hal ini lantaran belum terlaksananya serah terima jabatan dari Gatot kepada Inspektur Jenderal Djati Wiyoto Abadhy.

Gatot merupakan lulusan akademi kepolisian 1991, satu angkatan dengan Kapolri. Ia diketahui memiliki total harta kekayaan sebesar Rp13.680.374.701 atau Rp13,6 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode pelaporan tahun 2025.

Berdasarkan dokumen LHKPN dengan tanggal penyampaian 31 Maret 2026, laporan tersebut telah berstatus verifikasi administratif lengkap.

Aset terbesar yang dimiliki Gatot berasal dari sektor tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp11.085.000.000. Properti tersebut tersebar di sejumlah daerah, yakni Kota Medan, Kota Yogyakarta, serta Kota Tangerang Selatan.

Rinciannya meliputi tanah dan bangunan seluas 276 meter persegi/140 meter persegi di Kota Medan senilai Rp485 juta. Kemudian tanah dan bangunan seluas 499 meter persegi/450 meter persegi di Kota Yogyakarta senilai Rp3,25 miliar.

Selain itu, terdapat dua aset di Kota Tangerang Selatan, masing-masing berupa tanah dan bangunan seluas 285 meter persegi/350 meter persegi senilai Rp4,25 miliar serta tanah dan bangunan seluas 180 meter persegi/200 meter persegi dengan nilai Rp3,1 miliar.

Di kategori alat transportasi dan mesin, Gatot melaporkan kepemilikan tiga unit mobil dengan total nilai Rp700 juta. Kendaraan itu terdiri Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2021 senilai Rp300 juta, Toyota Camry 2.5 V A/T tahun 2020 senilai Rp200 juta, dan Mazda CX-3 tahun 2024 senilai Rp200 juta.

Gatot juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp560 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp2.340.412.631.

Secara keseluruhan, nilai harta sebelum dikurangi kewajiban mencapai Rp14.685.412.631. Namun, Gatot juga melaporkan memiliki utang sebesar Rp1.005.037.930. Setelah dikurangi utang tersebut, total harta kekayaannya tercatat sebesar Rp13.680.374.701.

Sesuai surat telegram kapolri yanh terbitnya sejak 7 Mei 2026, Gatot akan pindah tugas sebagai Pati di Lemdiklat Polri. Namun, belum ada kejelasan kapan dilaksanakan serah terima jabatan tersebut, meskipun sudah hampir satu bulan sejak surat telegram keluar. (WAN)

The post Total Kekayaan Gatot Tri Suryanta, Kapolda Sumbar yang Naik Pangkat Jenderal Bintang 3 appeared first on Langgam.id.

Pangkat Gatot  sebelumnya adalah bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi. Kini, pangkatnya naik satu tingkat lebih tinggi yakni bintang tiga atau Komisaris Jenderal Polisi.

Dengan demikian, Kapolda Sumbar yang sampai saat ini masih dijabat Gatot, untuk pertama kalinya diduduki jenderal bintang tiga. Hal ini lantaran belum terlaksananya serah terima jabatan dari Gatot kepada Inspektur Jenderal Djati Wiyoto Abadhy. 

Padahal, surat telegram kapolri telah terbitnya sejak 7 Mei 2026. Dalam surat telegram itu, Gatot pindah tugas sebagai Pati di Lemdiklat Polri. 

Belum ada kejelasan kapan dilaksanakan serah terima jabatan tersebut. Beberapa waktu lalu, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, mengakui belum ada kepastian jadwal pelaksanaan sertijab Kapolda Sumbar.  

“Belum ada kepastian jadwal. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari Mabes Polri,” katanya beberapa waktu lalu.  

Meski demikian, Susmelawati memastikan, Polda Sumbar telah melakukan persiapan untuk pelaksanaan sertijab hingga pisah sambut. 

Menurutnya, kapan pun jadwal ditetapkan oleh Mabes Polri, Polda Sumbar siap melaksanakannya.

“Kami di Polda tetap melakukan persiapan. Kapan waktunya ditetapkan, kami siap,” ujarnya. (WAN) 

The post Gatot Tri Suryanta Naik Pangkat Jadi Komjen, Kapolda Sumbar Dijabat Bintang 3? appeared first on Langgam.id.