Turnamen bergengsi ini menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”.

Selain turnamen tenis eksekutif, Polda Sumbar juga menggelar sejumlah cabang olahraga lainnya dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80 sebagai sarana mempererat sinergi, kebersamaan, dan semangat hidup sehat di lingkungan Polri bersama masyarakat. Sebanyak 197 peserta ambil bagian dalam turnamen ini.

Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari Forkopimda, TNI-Polri, pejabat pemerintah, BUMN dan BUMD, pengurus PELTI, hingga komunitas tenis di Sumbar. Para peserta bertanding dalam kategori A kelas Intermediate dan kategori B kelas Advance.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, mengatakan olahraga merupakan media yang efektif untuk memperkuat silaturahmi, membangun kekompakan, sekaligus meningkatkan sinergi antarinstansi.

“Melalui turnamen ini kita ingin mempererat kebersamaan dan memperkuat kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat. Semangat sportivitas yang lahir dari lapangan olahraga diharapkan juga menjadi semangat dalam memberikan pengabdian dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Djati berharap Turnamen Tenis Eksekutif Kapolda Sumbar dapat menjadi agenda yang terus berlanjut setiap tahun sebagai wadah mempererat hubungan antarlembaga sekaligus mendorong pembinaan olahraga tenis di Sumbar.

Ketua Umum Pengprov PELTI Sumbar Syahrial Bakhtiar, mengatakan turnamen ini merupakan agenda tahunan yang memasuki penyelenggaraan tahun kedua hasil kolaborasi Polda Sumbar dan PELTI Sumbar.

Menurutnya, tingginya animo peserta menunjukkan bahwa olahraga tenis semakin diminati berbagai kalangan, khususnya para pimpinan daerah dan komunitas tenis di Sumbar.

“Kami mengapresiasi dukungan penuh Kapolda Sumbar beserta jajaran sehingga turnamen ini dapat kembali terlaksana dengan baik. Ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat silaturahmi sekaligus pembinaan olahraga prestasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Novi Hendri mengungkapkan, seluruh persiapan pertandingan telah rampung dan siap menyukseskan pelaksanaan turnamen.

“Kami mengucapkan selamat datang kepada 197 peserta Pertandingan Tenis Eksekutif Kapolda Sumbar Tahun 2026. Seluruh persiapan venue di Lapangan Indoor UNP telah selesai 100 persen. Turnamen ini bukan hanya mengejar prestasi, tetapi juga menjadi ajang mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antarlembaga,” ujarnya. (WAN)

The post Kapolda Sumbar Buka Turnamen Tenis Eksekutif HUT ke-80 Bhayangkara appeared first on Langgam.id.

Di hadapan jajaran pengurus Peradi Padang, Jenderal Bintang Dua itu menegaskan dirinya tidak akan menerima upeti dalam bentuk apa pun, termasuk yang berkaitan dengan praktik tambang ilegal.

Pernyataan itu disampaikan saat Sekretaris DPC Peradi Padang, Mevrizal, meminta penegasan terkait komitmen Polda Sumbar dalam memberantas aktivitas tambang ilegal di Sumbar.

Kapolda juga menegaskan bahwa penanganan tambang ilegal akan dilakukan tanpa kompromi. “Saya bersumpah, satu persen pun saya tidak akan meminta upeti dari tambang ilegal,” tegasnya dalam keterangan tertulis diterima Langgam.id, Rabu (22/7/2026).

Kapolda Sumbar juga meminta masyarakat dan kalangan advokat tidak ragu melaporkan apabila menemukan anggota kepolisian yang menyalahgunakan kewenangannya.

“Saya tidak akan mentoleransi anggota saya yang melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat Sumbar. Silakan laporkan jika ada penyimpangan. Penegakan disiplin dan integritas adalah komitmen saya,” katanya.

Kapolda Sumbar menyebut Peradi Padang merupakan mitra strategis kepolisian dalam membangun sistem penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.

Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana terbuka dan dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Sumbar, di antaranya Kabag Warsidik dan Kabid Hukum. Sementara dari DPC Peradi Padang hadir Ketua DPC Miko Kamal, Sekretaris Mevrizal, beserta jajaran pengurus dan perwakilan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Padang.

Ketua DPC Peradi Padang, Miko Kamal, menjelaskan bahwa Peradi merupakan organisasi advokat yang diakui negara sebagai independent state organ atau organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peradi memiliki kewenangan untuk mengelola profesi advokat secara independen demi menjamin tegaknya supremasi hukum.

“Penting membangun kesamaan persepsi antara advokat dan aparat penegak hukum agar proses penyidikan dan penegakan hukum berlangsung secara profesional, objektif, serta bebas dari segala bentuk intervensi,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Peradi Padang, Mevrizal, memaparkan sejumlah masukan terkait praktik penegakan hukum di lapangan. Salah satunya mengenai perlunya kepastian mekanisme dan biaya dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan agar tidak membebani masyarakat pencari keadilan.

Mevrizal juga menyoroti masih adanya laporan masyarakat yang belum memperoleh kepastian hukum meski telah berjalan selama bertahun-tahun.

“Harapan kami, setiap laporan masyarakat memperoleh kepastian hukum, baik melalui penghentian perkara maupun penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian yang pada akhirnya merusak citra penegakan hukum,” ujarnya.

Selain menyampaikan masukan, Peradi Padang menawarkan penguatan kemitraan dengan Polda Sumbar melalui Pusat Bantuan Hukum (PBH-LBH) Peradi. Kerja sama yang diusulkan meliputi pendampingan hukum secara cuma-cuma (pro bono) bagi masyarakat serta pelaksanaan capacity building bersama antara advokat Peradi dan penyidik Polda Sumbar untuk memperdalam pemahaman terhadap implementasi KUHP dan KUHAP yang baru.

Di sisi lain, Kapolda Sumbar juga menyampaikan kedekatannya dengan masyarakat Minangkabau.

“Saya ini sumando urang Minang. Selama bertugas di Sumbar, saya ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk memberantas praktik tambang ilegal,” katanya. (ICA)

The post Audiensi dengan Peradi Padang, Kapolda Sumbar Komit Berantas Tambang Ilegal dan Bersumpah Tak Akan Terima Upeti appeared first on Langgam.id.

Formatur HMI Cabang Padang, Maichel Firmansyah, menilai persoalan pertambangan emas ilegal dan peredaran narkoba harus menjadi prioritas utama yang segera diselesaikan.

“Kapolda barh harus menyelesaikan permasalahan PETI, peredaran narkoba, apalagi baru ini adanya temuan pabrik narkoba di Kota Padang,” katanya Selasa (7/7/2026).

Maichel mengatakan, pemberantasan tambang ilegal tidak boleh berhenti pada penindakan di lapangan saja, tetapi harus menyentuh pembeking maupun menjadi pemodal aktivitas tersebut.

“Kapolda mesti berani menindak oknum atau pihak yang melakukan beking terhadap tambang ilegal. Penyelesaian harus menyentuh pada perbuatan nyata, bukan hanya membakar atau sidak ke lokasi, tetapi sampai ke akarnya agar menjadi efek jera bagi pelaku beking dan pemodal pertambangan ilegal,” ujarnya.

Selain itu, Maichel juga meminta kapolda memberi perhatian serius terhadap pemberantasan narkoba dan mafia BBM. Karena menurutnya, narkoba mengancam generasi muda, sedangkan praktik mafia BBM membutuhkan pengawasan khusus agar distribusi bahan bakar tepat sasaran.

“Kapolda juga mesti memprioritaskan masalah BBM di Sumbar dengan membentuk tim khusus agar distribusi BBM tepat sasaran, sebab di tengah publik sudah menjadi rahasia umum adanya mafia BBM,” katanya.

Sementara itu, Ketua GMNI Cabang Padang, Nova Ramadhani, menilai pekerjaan rumah paling mendesak bagi kapolda baru, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, melalui penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak diskriminatif.

“Hal yang paling mendesak adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi dengan adanya penegakan hukum yang tegas, berkeadilan, transparan, serta tidak diskriminatif,” ujarnya.

Kemudian Nova menegaskan pemberantasan tambang ilegal, narkoba, dan mafia BBM harus menjadi prioritas. Ia berharap Kapolda baru memiliki keberanian membongkar aktor intelektual, di balik tambang ilegal.

“Kami juga berharap institusi dapat menjalankan tugasnya dengan penuh keberanian dan tidak pandang bulu serta menindak tegas dengan proses hukum yang terbuka agar institusi mendapat kepercayaan publik kembali,” tuturnya. (WAN)

The post Desakan Mahasiswa ke Kapolda Sumbar Irjen Djati: Berantas Tambang Ilegal hingga Mafia BBM appeared first on Langgam.id.

Direktur LBH Padang, Dicki Rafiki, mengatakan kepolisian harus menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum yang berpihak kepada masyarakat dan konstitusi, bukan justru menjadi bagian dari persoalan yang selama ini dikeluhkan publik.

“Terkait dengan Kapolda Sumbar yang baru, tentu mita mengingatkan bahwa kepolisian harus menjadi pelayan konstitusi, bukan menjadi pelayan penguasa. Dengan pendekatan itu, kepolisian tidak lagi membekingi, melindungi, atau bahkan menjadi aktor yang selama ini dikritik masyarakat terkait tambang liar, pembekingan tambang ilegal, maupun bisnis-bisnis gelap,” kata Diki Senin (6/7/2026).

Ia melanjutkan, pergantian Kapolda Sumbar harus menjadi momentum memperbaiki penegakan hukum, khususnya terhadap aktivitas tambang ilegal, yang selama ini masih menjadi persoalan di sejumlah daerah di Sumatra Barat.

Selain persoalan tambang, Diki juga meminta kepolisian menghormati hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat. 

Ia menegaskan aparat tidak boleh melakukan tindakan represif, terhadap warga yang menggunakan haknya untuk menyampaikan aspirasi.

“Jangan ada tindakan represif, jangan ada pemukulan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepolisian sejatinya adalah penegak hukum yang melindungi hak-hak masyarakat, bukan memukul balik masyarakat,” ujarnya.

LBH Padang juga menilai penegakan hukum di bidang lingkungan hidup harus dilakukan secara konsisten dan tidak hanya muncul karena adanya perhatian publik atau momentum tertentu.

“Aparat harus bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk menindak aktivitas ilegal. Dan itu termasuk tambang ilegal dan kejahatan lingkungan lainnya. PR terbesarnya ada pada pengawasan agar hukum benar-benar berjalan,” ujarnya. 

The post Pesan LBH Padang untuk Kapolda Baru Sumbar: Polisi Jangan Jadi Aktor Tambang Ilegal appeared first on Langgam.id.

Sorotan ini diungkapkan BEM KM Unand melalui unggahan di akun instagram resminya @bemkmunand. Mereka menilai berbagai persoalan di Sumbar terus berulang, dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya tanpa penyelesaian yang tuntas.

Presiden Mahasiswa BEM KM Unand, Shabbarin Syakur, menyebut kondisi itu sebagai warisan masalah tanpa prestasi. Karena pergantian kepemimpinan di Polda Sumbar belum mampu memutus berbagai persoalan yang telah lama menjadi perhatian masyarakat.

“Skor telak 8-0 yang menyandingkan akumulasi masalah dengan nol prestasi mencerminkan kegagalan sistemik yang terus berulang, dari setiap pergantian kepemimpinan,” tulis Shabbarin dalam pernyataan sikap yang diunggah melalui akun resmi BEM KM Unand, Minggu (8/7/2026).

Ia menilai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah di Sumbar meliputi peredaran narkoba, dugaan kebocoran ekonomi akibat mafia minyak, hingga kerusakan lingkungan yang disebut dipicu aktivitas tambang ilegal.

Karena berbagai persoalan tersebut, belum memperoleh penyelesaian yang konkret hingga akhir masa jabatan Gatot sebagai Kapolda Sumbar.

Selain itu, BEM KM Unand juga menilai telah terjadi normalisasi budaya warisan masalah, yakni kondisi ketika pejabat baru hanya mewarisi tumpukan persoalan lama, tanpa mampu memutus akar permasalahan. Pola tersebut mengorbankan akuntabilitas publik dan hak masyarakat atas rasa aman.

Karena itu, BEM KM Unand mendesak dilakukan audit kinerja secara menyeluruh serta reformasi nyata dalam penanganan persoalan di Sumatra Barat.

Mereka menegaskan, pergantian pejabat semata tidak akan menyelesaikan masalah jika tidak diikuti langkah konkret.

“Sumatra Barat butuh penyelesaian tuntas, bukan sekadar sirkus mutasi jabatan yang meninggalkan beban bagi masa depan,” tegasnya.

Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan seruan, agar pemerintah dan aparat penegak hukum, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan, yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah di Sumbar. (WAN)

The post BEM Unand Soroti Komjen Gatot saat Jabat Kapolda Sumbar: 8 Masalah, Nol Prestasi appeared first on Langgam.id.

Ini momen pertama kalinya Djati menginjak kaki di Tanah Minang, usai resmi gantikan posisi Komjen Gatot Tri Suryanta sebagai Kapolda Sumbar. Kedatangan Djati disambut langsung Gubernur Sumbar, Mahyeldi.

Jenderal bintang dua itu dipasangkan Deta, sebuah lambang marwah, adat dan jati diri orang Minangkabau. Pada kesempatan itu, Mahyeldi menyampaikan harapan sinergi yang telah terbangun antara pemerintah provinsi dan Polda Sumbar dapat terus diperkuat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Selamat datang di Sumbar. Semoga amanah dalam mengemban tugas sebagai Kapolda Sumbar dan sinergi yang telah terjalin selama ini semakin kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Pemerintah provinsi, kata Mahyeldi, berharap kehadiran Kapolda yang baru semakin memperkuat kolaborasi forkompimda. Serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan yang kondusif.

“Sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin optimal di Ranah Minang,” kata Mahyeldi. (WAN)

The post Momen Irjen Djati Mendarat di BIM usai Gantikan Komjen Gatot Sebagai Kapolda Sumbar appeared first on Langgam.id.

Momen sertijab ini diabadikan Gatot di akun instagram pribadinya @gatot.ts.91 dengan unggah beberapa foto dirinya dengan Djati. Pada kesempatan itu, ia menitipkan pesan dan harapan kepada Kapolda Sumbar yang baru tersebut.

“Tongkat komando Kepolisian Daerah Sumatera Barat kini resmi diserahkan kepada Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K.. Semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan penuh dedikasi, integritas, dan membawa Polda Sumatera Barat semakin maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tulis Gatot.

Sebelumnya, mutasi Djati sebagai Kapolda Sumbar telah diumumkan melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP./2026 tertanggal 7 Mei 2026.

Namun, berbeda dengan sebagian besar pejabat yang dimutasi dalam telegram tersebut dan telah menjalani sertijab pada pertengahan Mei, pelaksanaan sertijab Kapolda Sumbar baru terlaksana pada 4 Juli 2026.

Sementara Gatot mendapat penugasan baru sebagai Perwira Tinggi Lemdiklat Polri dalam rangka penugasan di kementerian. (WAN)

The post Komjen Gatot ke Irjen Djati usai Sertijab Kapolda Sumbar: Semoga Amanah appeared first on Langgam.id.

Kapolri Jenderal Listyo Prabowo merotasi Kapolda Sumbar dari Komjen Pol Gatot Tri Suryanta kepada Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy sebagai Kapolda Sumbar. Surat telegram mutasi tersebut bahkan telah diteken Kapolri pada 7 Mei 2026.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, mengatakan  pelaksanaan sertijab Kapolda telah dijadwalkan pada Jumat siang di Mabes Polri. Namun, pada Jumat pagi, Mabes Polri menyampaikan bahwa agenda tersebut ditunda.

“Pelaksanaan Sertijab memang dijadwalkan hari ini, Jumat pukul 14.00 WIB. Namun tadi pagi dari Mabes Polri dan pejabat utama Polri menyampaikan bahwa Sertijab tersebut ditunda,” katanya saat dikonfirmasi Langgam.id, Jumat (3/7/2026).

Meski demikian, pihaknya mengaku belum mengetahui secara pasti alasan penundaan tersebut.

“Kurang tahu jelas penyebab penundaan Sertijab itu,” ujarnya.

Kemudian Susmelawati mengatakan pelaksanaan Sertijab diperkirakan masih akan dilaksanakan dalam pekan ini. Saat ini, terdapat pembahasan agar prosesi tersebut digelar pada Sabtu atau Minggu, namun jadwalnya belum dapat dipastikan.

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Telegram Kapolri, pejabat yang dimutasi wajib melaksanakan tugas pada jabatan baru paling lambat 14 hari sejak surat tersebut ditetapkan. Namun hingga saat ini, proses serah terima jabatan Kapolda Sumbar masih menunggu jadwal resmi dari Mabes Polri. (fix)

The post Dijadwalkan Hari Ini, Sertijab Kapolda Sumbar Mendadak Ditunda appeared first on Langgam.id.

Perwakilan mahasiswa yang juga Formatur HMI Cabang Padang, Maichel Firmansyah, mengatakan kenaikan harta yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) patut menjadi pertanyaan publik. 

Menurutnya, besaran gaji dan tunjangan seorang Kapolda, telah diatur dalam peraturan pemerintah, sehingga masyarakat berhak mengetahui asal-usul penambahan kekayaan tersebut.

“Ini tentu menjadi sorotan publik, sebab kita sama-sama tahu besaran gaji dan tunjangan yang didapatkan oleh Kapolda. Karena semua terangkum jelas di dalam peraturan pemerintah,” kata mahasiswa Pascasarjana Unand itu kepada Langgam.id, Rabu (2/7/2026).

Maichel menegaskan perlu adanya transparansi terkait sumber penambahan harta tersebut. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penelusuran apabila ditemukan kejanggalan.

Selain transparan, Maichel juga meminta KPK bersama PPATK melakukan penelusuran apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi dari laporan harta kekayaan tersebut. Hal ini penting, untuk menjawab keresahan masyarakat yang saat ini ramai diperbincangkan di media sosial.

“Tentu harus ada pengusutan dari KPK bersama PPATK apabila ada kejanggalan kekayaan Kapolda Sumbar tersebut. Karena dilihat dari media sosial, banyak masyarakat yang resah dengan informasi yang beredar. Transparansi harus dilakukan agar publik mengetahui dari mana sumber kekayaan itu berasal,” katanya.

Ia menilai, pejabat publik harus terbuka kepada masyarakat, agar tidak muncul berbagai spekulasi yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Kami mempertanyakan kenaikan kekayaan Kapolda Sumbar asalnya dari mana. Dan harus dijelaskan secara transparan agar tidak ada kecurigaan atau penilaian negatif dari publik,” ujarnya.

Ia menegaskan, mahasiswa akan terus mengawal persoalan tersebu,  karena menyangkut pejabat publik yang memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan kekayaannya kepada masyarakat.

“Isu ini akan kami kaji dan bahas bersama. Yang pasti, mahasiswa akan meminta transparansi terhadap sumber kekayaan tersebut. Karena angka kenaikannya dinilai sangat besar jika hanya berasal dari gaji dan tunjangan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Perwakilan GMNI Kota Padang, Nova Ramadhani. Ia menilai kenaikan harta tersebut wajar dipertanyakan publik. Menurutnya, sebagai pejabat publik, Kapolda memiliki tanggung jawab moral, untuk menjelaskan sumber penambahan kekayaannya, agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Kami memandang wajar apabila masyarakat bertanya mengenai kenaikan harta kekayaan Kapolda Sumbar. Transparansi diperlukan agar tidak berkembang opini liar dan kecurigaan di ruang publik,” kata Nova.

Ia menegaskan, tuntutan keterbukaan bukan berarti menuduh ataupun menghakimi. Sebaliknya, transparansi merupakan cara terbaik untuk menjaga kepercayaan masyarakat, sekaligus menjaga nama baik institusi kepolisian.

Kemudian, Nova mengatakan setiap pejabat publik memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan harta kekayaannya, apalagi jika terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam waktu singkat. 

Karena menurutnya, keterbukaan merupakan bagian dari amanah jabatan, yang harus dijalankan kepada masyarakat.

“Ketika terjadi kenaikan harta yang signifikan, sudah sewajarnya masyarakat meminta penjelasan. Itu bagian dari akuntabilitas kepada rakyat,” katanya.

Meski demikian, Nova menegaskan tidak ada bermaksud memberikan vonis dan tuduhan kepada siapa pun. Ia mengatakan pihaknya, tetap menghormati asas praduga tak bersalah, namun meminta mekanisme transparansi dijalankan secara terbuka.

“Kami tidak menuduh siapapun. Kami hanya menjalankan fungsi kontrol sosial dalam negara demokrasi. Kecaman bukan bentuk permusuhan terhadap institusi negara, melainkan bentuk kepedulian,” ujarnya.

Berdasarkan data LHKPN yang dilaporkan ke KPK, total harta kekayaan Gatot meningkat dari Rp12,19 miliar pada  2024 menjadi Rp13,68 miliar pada laporan tahun 2025. Kenaikan tersebut mencapai sekitar Rp1,49 miliar, dengan penambahan terbesar berasal dari aset tanah dan bangun. (fix)

The post Kenaikan Harta Kekayaan Kapolda Sumbar Gatot, Mahasiswa Minta KPK-PPATK Turun Tangan appeared first on Langgam.id.

Diketahui, Gatot menjabat Kapolda Sumbar sejak 1 Januari 2025 setelah serah terima jabatan dengan Irjen Suharyono ketika itu. Rotasi jabatan itu setelah surat telegram keluar tertanggal 29 Desember 2024.

Berdasarkan perbandingan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan Gatot bertambah hampir Rp1,5 miliar selama setahun terakhir.

Baca juga: Total Kekayaan Gatot Tri Suryanta, Kapolda Sumbar yang Naik Pangkat Jenderal Bintang 3

Dalam LHKPN periodik tahun pelaporan 2024 yang disampaikan pada 27 Maret 2025, Gatot melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp12.190.374.701. Sementara pada LHKPN periodik tahun pelaporan 2025 yang disampaikan pada 31 Maret 2026, total kekayaannya meningkat menjadi Rp13.680.374.701.

Artinya, dalam kurun waktu satu tahun, harta kekayaan Gatot naik sekitar Rp1.490.000.000 atau hampir Rp1,5 miliar.

Kenaikan terbesar berasal dari nilai aset tanah dan bangunan. Pada laporan tahun 2024, total nilai properti yang dimiliki mencapai Rp9,99 miliar. Setahun kemudian nilainya meningkat menjadi Rp11,085 miliar, atau bertambah sekitar Rp1,095 miliar.

Meski jumlah aset properti tidak berubah, terjadi kenaikan nilai pada beberapa bidang tanah dan bangunan. Properti di Kota Yogyakarta meningkat dari Rp3 miliar menjadi Rp3,25 miliar. Sementara dua aset di Kota Tangerang Selatan masing-masing naik dari Rp4 miliar menjadi Rp4,25 miliar dan dari Rp2,54 miliar menjadi Rp3,1 miliar. Aset di Kota Medan tetap bernilai Rp485 juta.

Di sisi lain, nilai alat transportasi dan mesin justru mengalami penurunan. Pada laporan tahun 2024, tiga kendaraan yang dimiliki Gatot tercatat bernilai Rp1,365 miliar, sedangkan pada laporan 2025 turun menjadi Rp700 juta, atau berkurang sekitar Rp665 juta.

Penurunan tersebut sejalan dengan penyusutan nilai kendaraan yang terdiri dari Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2021, Toyota Camry 2.5 V A/T tahun 2020, dan Mazda CX-3 tahun 2024.

Harta bergerak lainnya juga meningkat dari Rp500 juta menjadi Rp560 juta. Sementara kas dan setara kas mengalami lonjakan signifikan, dari Rp1.491.412.631 pada 2024 menjadi Rp2.340.412.631 pada 2025, atau bertambah sekitar Rp849 juta.

Di sisi kewajiban, utang Gatot justru mengalami penurunan. Pada LHKPN 2024, utangnya tercatat sebesar Rp1.156.037.930, sedangkan pada laporan 2025 turun menjadi Rp1.005.037.930, atau berkurang sekitar Rp151 juta.

Dengan kenaikan nilai aset, bertambahnya kas, serta berkurangnya nilai utang, total harta bersih Gatot Tri Suryanta tercatat meningkat menjadi Rp13,68 miliar, naik hampir Rp1,5 miliar dibandingkan laporan tahun sebelumnya. (WAN)

The post Setahun Jabat Kapolda Sumbar, Kekayaan Komjen Gatot Naik Rp1,4 Miliar Lebih appeared first on Langgam.id.