SK tersebut ditetapkan pada 16 Oktober 2023 lalu dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Padang, Riki Eka Putra.

Dalam SK itu, KPU Kota Padang menetapkan empat lokasi pemasangan APK dalam Pemilu 2024. Selain itu, ada juga 10 tempat yang dilarang dipasang APK.

Berikut lokasi pemasangan APK di Kota Padang:

1. Sepanjang jalan kecamatan se-Kota Padang

2. Sepanjang jalan kelurahan se-Kota Padang

3. Lokasi lain di Kota Padang yang tidak mengganggu ketertiban umum

4. Sepanjang memperoleh izin dari pemilik maupun pengelola tempat

Kemudian KPU Padang juga menetapkan bahwa APK dilarang dipasang di tempat umum sebagai berikut:

1. Komplek perkantoran Pemerintah Kota Padang

2. Komplek sarana pendidikan dan sarana kesehatan

3. Komplek rumah ibadah

4. Komplek Fasilitas pemerintah

5. Taman di Kota Padang

6. Alat pengatur isyarat lalu lintas

7. Trotoar

8. Pohon-pohon

9. Tiang listrik/telepon

10. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum

Kemudian, dalam SK itu disebutkan bahwa larangan pemasangan APK di tempat umum termasuk halaman, pagar dan/atau tembok. (*/yki)

The post Daftar 10 Lokasi di Padang yang Dilarang Dipasang Alat Peraga Kampanye appeared first on Langgam.id.

Call center Yanmin yang akan diluncurkan Senin (20/11/2023) ini, bisa mempermudah layanan dalam pengurusan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye Pemilu 2024.

Plt Kasiyanmin Ditintelkam Polda Sumbar Iptu Anthony mengatakan, dengan adanya call center Yanmin dapat menghemat waktu dan jarak partai politik atau tim kampanye, dalam mengurus STTP kampanye yang akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

“Call center Yanmin ini dapat dihubungi melalui pesan WhatsAap ke nomor 0822-4633-3001,” kata Anthony.

Ia mengatakan, adapun langkah-langkah pengurusan STTP kampanye melalui call center Yanmin, yaitu menambahkan nomor telepon 0822-4633-3001 di aplikasi WhatsApp.

“Kemudian melakukan chat dengan call center. Nanti akan dibalas secara otomatis dan diberikan informasi pengurusan tentang apa,” jelasnya.

Kata dia, informasi pengurusan itu terdiri dari, Pelayanan SKCK, Pelayanan Izin Keramaian, Pelayanan STTP Kampanye, dan lainnya.

“Jika ingin mengunakan pelayanan STTP kampanye, pemohon tinggal balas pesan dengan mengetik angka 3,” ujarnya.

Menurut Anthony, mesin penjawab call center akan otomatis membalas dan meminta semua permintaan data persyaratan STTP kampanye.

“Pemohon selanjutanya mengirimkan berkas persyaratan dengan format PDF. Jika persyaratan dinyatakan lengkap melalui verifikasi, akan diproses secepatnya,” katanya.

Setelah diverifikasi dan diproses, Ditintelkam Polda akan memberikan bukti penerimaan berkas pemberitahuan kampanye kepada pemohon.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumbar Jons Manedi, mengapresiasi hadirnya call center Yanmin.

“Bagi KPU itu sangat membantu proses pelayanan terhadap partai politik. Karena apa? Karena memang ketika misalnya partai politik mau membuat STTP itu tinggal melalui akses ke nomor WhatsAap yang telah tersedia,” ujar Jons.

Dengan mengakses nomor yang telah tertera, lanjut Jons, otomatis layanan ini meminta partai politik untuk memenuhi persyaratan yang hanya dikirim melalui via WhatsAap.

“Kemudian partai politik memenuhi dan itu akan sangat mempermudah pengurusan STTP,” ujarnya.

The post Call Center Yanmin, Cara Polda Sumbar Permudah Layanan STTP Kampanye Pemilu 2024 appeared first on Langgam.id.

Politisi PAN ini megatakan, keputusan tersebut harus dimaknai sebagai bagian dari pendidikan politik, dalam upaya lebih mengetahui visi misi partai politik maupun calon presiden.

“Para petinggi partai atau kader-kadernya maupun pasangan capres bisa menjadikan kampanye di lembaga pendidikan sebagai media edukasi sekaligus dapat menjadi ajang adu gagasan dalam menyampaikan visi dan misinya,” kata Guspardi, Minggu (27 /8/23).

Legislator asal Sumatera Barat ini menilai, lembaga pendidikan sebagai sarana kampanye justru akan memiliki dampak bagus. Edukasi politik harus dilakukan secara berkesinambungan termasuk dilingkungan kampus.

Hal ini sekaligus akan memantik kesadaran dari generasi bangsa untuk melek politik dan mendorong mereka berpartisipasi secara langsung dalam konteks demokrasi.

Namun begitu perlu diingat, kata dia, kampanye di lingkungan pendidikan tidak boleh ada atribut partai partai politik, atau baliho dan lainnya dari pasangan capres dan cawapres termasuk peserta kampanye yang hadir.

“Tentu tidak sama dengan kampanye di luar atau tempat lainnya. Jadi, ini sifatnya memberikan ruang diskusi, debat, dialog dan lain sebagainya di lembaga pendiidkan,” ujarnya.

Ia mengatakan pelaksanaan kampanye di lingkungan lembaga pendidikan harus bersih dari intervensi. Terutama dari pihak lembaga pendidikan maupun pemerintah.

Kata Guspardi, tidak boleh diskriminatif dan harus diberikan ruang yang sama kepada semua parpol dan pasangan capres dan cawapres.

“Peserta pemilu tidak boleh sembarangan dalam kampanye di lembaga pendidikan karena ada syarat, yakni tanpa atribut dan ada izin dari penanggung jawab,” kata Guspardi.

Ia mengatakan, dengan adanya putusan MK ini, Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu akan melakukan revisi PKPU untuk mendetailkan aturan kampanye di lembaga pendidikan.

Misalnyal, kata dia, hanya diperbolehkan di jenjang pendidikan tertentu yang peserta didiknya sudah memiliki hak pilih dan mengatur waktu pelaksanaan kampanye agar tidak mengganggu aktivitas belajar-mengajar dan lain sebagainya.

“Jadi perlu di atur mekanisme yang jelas dan tegas serta komprehensif untuk menindaklanjuti aturan kampanye di lingkungan Pendidikan sebagaimana diputuskan oleh MK. Dan kita akan segera membahasnya bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Sebelumnya, MK mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Hal itu termuat dalam Putusan MK No 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/8/2023).

The post Guspardi Gaus Buka Suara Soal Putusan MK Izinkan Kampanye di Sekolah dan Kampus appeared first on Langgam.id.

Pada postingan yang mereka unggah tergambar aktifitas para cagub di masa kampanye. Mulai dari kebersamaan dengan keluarga hingga memperkenalkan dan mengajak masyarakat untuk membangun usaha mandiri.

Lihat saja dari postingan calon gubernur nomor urut 1 Mulyadi, pada postingannya terlihat ia sedang berkumpul bersama keluarga. Mulyadi bersama istri dan anak-anaknya tengah asik makan durian bersama di sebuah warung.

“Keluargalah tempat kembali jika lelah menghampiri, semua perjuangan ini menjadi terasa berarti ketika doa dan dukungan keluarga serta masyarakat Sumbar menghampiri, menjadi sebuah kekuatan yang mampu menjaga Langkah dan tujuan untuk selalu mengabdi kepada negeri. Saya awali hari ini dengan memposting foto bersama keluarga, agar menjadi semangat baru dalam menjemput aspirasi masyarakat. Bismillah, semoga aktivitas kita hari ini selalu diridhai oleh Allah SWT,” tulis Mulyadi dalam akun Instagram resminya, @irhmulyadi Selasa (6/10/2020).

Lain halnya dengan calon gubernur nomor urut 2 Nasrul Abit, ia justru memilih memperkenalkan kesenian khas daerah Pesisir Selatan yakni rabab. Dalam video berdurasi 1 menit 20 detik itu tampak Nasrul Abit bersama masyarakat tengah asik bermain rabab.

“Malam itu saya mengikuti kegiatan ‘barabab’ di Kabupaten Pesisir Selatan, dimana rabab merupakan budaya khas kabupaten tersebut dan terus dilakukan pelestarian dari generasi ke generasi. Saya berharap generasi muda yang saat ini bisa menikmati teknologi, jangan sampai melupakan budaya kita, pelajari, dengarkan dan amalkan,” jelas Abit dalam postingannya di akun @nasrulabit, Selasa (6/10/2020).

Baca juga: Dana Awal Kampanye Pilgub Sumbar: Fakhrizal Terbanyak, Nasrul Abit Cuma Rp1 Juta

Sementara itu, Fakhrizal, calon gubernur Sumbar nomor urut 3 memilih menggelar pertemuan. Dalam postingan berupa video berdurasi 34 detik, tampak kegiatan kampanye yang telah mereka lakukan di pos pemenangan di hari sebelumnya.

Dari postingat di akun @irjenpolfakhrizal tersebut Fakhrizal mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan yang telah mendukungnya bersama Genius Umar untuk maju Pilgup 2020.

“Saya ucapkan terimakasih atas support dan dukungan relawan FaGe semuanya. Semoga dengan semangat dan doa kita bersama Allah mudahkan kita untuk wujudkan Sumbar Maju,” tulis Fakhirzal dalam video tersebut, Senin (28/9/2020).

Sama halnya calon gubernur nomor urut 4 Mahyeldi juga tak mau kalah, ia melakukan kampanye untuk mengajak masyarakat mau mendirikan usaha mandiri dan ikut mendukung keberlangsungan UMKM masyarakat Sumbar.

“InsyaAllah kami bersama bung @joinaldy akan berupaya meningkatkan semangat dan kreatifitas serta mensuppost semaksimao mungkin agar UMKM menjadi fokus utama kami kedepannya. Karena 9 dari 10 pintu rezeki berasal dari dunia usaha dan UMKM,” ungkap Mahyeldi dalam akun resminya, @mahyeldisp Sabtu (3/10/2020).

Dalam beberapa video singkatnya itu ia memperkenalkan usaha-usaha yang ada di daerah Padang Panjang. Tidak hanya itu, dari postingannya ia memberi peluang bagi siapapun yang ingin memperkenalkan usaha dapat dilakukan di akun instragramnya ini dengan cara mengirinkan gambar atau video usaha yang dikirmkan lewat email. (Natasya/ABW)

The post Cara Cagub Sumbar Kampanye di Masa Pendemi, Barabab hingga Makan Durian appeared first on Langgam.id.

Hal ini dikatakan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatra Barat (Sumbar) Vifner saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019 yang digelar KPU Sumbar di Padang, Kamis (22/8/2019).

Terkadang, lanjut Vifner, aturan mempersempit ruang gerak partai. Kondisi ini membuat peserta pemilu terus mencari celah yang menyebabkan adanya pelanggaran. Ke depan, ia berharap aturan disederhanakan aturannya. Sehingga proses penegakan hukuman lebih mudah.

“Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran APK tidak tegas. Ini domainnya pembuat undang-undang. Selama ini, sanksi hanya administrative berupa penurunan. Kita tertibkan hari ini, besok muncul lagi. Kesannya adu kekuatan antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu,” katanya.

Untuk pemilu ke depan, lanjutnya, selain sanksi administratif, pelanggar APK hendaknya diberikan sanksi lainnya. Misalnya, jika melanggar sebanyak tiga kali, peserta pemilu bisa didiskualifikasi.

“Kalau diancam seperti itu pasti takut. Sanksinya harus jelas, idealnya harus dicantumkan dulu di Undang-undang,” ujarnya.

Senada dengan itu, pengamat politik Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidya Putra mengatakan, memang harus ada sanksi tegas untuk pelanggaran APK. Namun ada persoalan terhadap zonasi pemasangan APK yang diberikan oleh penyelenggara.

“Salah satu penyimpangan itu terus terjadi karena tidak ada penegakan hukuman yang tegas,” katanya.

Menurutnya, peserta pemilu memang ingin memanfaatkan seluruh ruang untuk dikenal dan terpilih. Namun di sisi lain, KPU tidak menjelaskan zonasi itu seperti apa. Sehingga, masing-masing daerah menterjemahkan zonasi secara berbeda.

“Makanya itu perlu diatur, pemerataan agar adanya keadilan. Keadilan antar peserta itu hanya bisa dapat saat aturan itu bisa diterapkan,” tuturnya. (Rahmadi/RC)

The post Sanksi Pelanggaran APK Pemilu Terlalu Ringan, Ini Permintaan Bawaslu Sumbar appeared first on Langgam.id.

Komisioner KPU Sumbar Gebriel Daulay mengatakan, FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi tentang pelaksanaan Pemilu yang sudah berlalu. Dengan begitu, kekurangan yang terjadi bisa diperbaiki saat pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang.

“Dua item yang kami evaluasi. Pertama alat peraga kampanye dan penanganan iklan di media massa,” katanya.

Menurut mantan wartawan ini, salah satu hal yang menjadi perhatian untuk dievaluasi adalah penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh peserta pemilu. Sebab, pengunaan APK termasuk pelanggaran yang paling banyak dilakukan saat kampanye Pemilu April 2019 lalu.

“Penyelenggara kesulitan menentukan ruang publik yang bisa dijadikan lokasi pemasangan APK. Mencari lokasi pemasangan APK di sebuah wilayah tidak bisa dalam waktu singkat, butuh waktu untuk mengidentifikasi,” bebernya.

Butuh waktu lama menentukan lokasi pemasangan APK. Sebab, KPU harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Sumbar. Setelah itu, pemda juga berkoordinasi dengan pemerintahan dibawahnya. Hal ini yang seringkali memperlambat penetapan lokasi.

Gebril mengatakan, ada juga wacana pemasangan APK dikeluarkan dari salah satu metode kampanye. Sebab, ada yang menilai APK sampah visual.

“Ada juga yang mengusulkan kampanye fokus tugas partai politik saja. Sedangkan peserta fokus pada bahan kampanye. Sehingga ruang publik tidak penuh dengan parpol,” katanya.

Dalam FGD itu, juga diusulkan waktu kampanye di media massa lebih diperpanjang. Sebelumnya, diterapkan aturan kampanye di media massa hanya selama 21 hari.

“Sempat juga diprotes karena regulasi terlalu ketat mengatur bahwa iklan mandiri pun mesti di media koran harian. Ini hanya untuk iklan yang difasilitasi KPU. Tidak masalah karena mengingat asas efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu,” bebernya.

Ke depan, pemda harus berkoordinasi dengan bawahannya untuk menetapkan dimana lokasi pemasangan APK. Apapun yang dilakukan APK mesti menjadi pendidikan politik kepada pemilih.

“Mesti bermuara pada pendidikan politik kepada pemilih. Itu substansinya. KPU sudah mencoba membahas persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kampanye kemarin termasuk APK,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidya Putra menilai, KPU Sumbar sudah cukup baik dan membantu dalam memberikan fasilitasi kampanye. Menurutnya, hal yang penting adalah KPU menerapkan asas keadilan terhadap peserta pemilu.

“Seperti caleg, ada yang punya uang cukup, ada yang tidak. Maka, negara memfasilitasi dan ada asas keadilan disitu. Sehingga semua bertarung dalam star yang sama,” katanya.

Menurutnya, KPU tidak perlu menghilangkan fasilitasi kampanye. Namun bagaimana sistem pemilu profesional dan terbuka dapat difasilitasi dengan jelas.

“Ini perlu kita perbaiki, apakah caleg bagian dari fasilitasi kampanye, atau tidak difasilitasi. Kalau tidak maka diberi kebebasan dia berkampanye yang diatur dalam undang-undang, karena itu upaya dia mendapat kursi,” ujarnya. (Rahmadi/RC)

The post Evaluasi Pemilu di Sumbar, APK Dianggap Sampah Visual appeared first on Langgam.id.

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumatra Barat, Hendra Irwan Rahim menyebutkan, kehadiran 12 kepala daerah dalam kampanye tersebut, sudah mendapatkan izin cuti.

“Siang hari yang panas ini, dengan kampanye gembira, kita menyatakan sikap untuk memenangkan Joko Widodo – Ma’ruf Amin 17 April mendatang,” ujarnya dalam orasai di hadapan ribuan massa yang hadir.

Dikatakan Hendra, dengan adanya dukungan 12 kepala daerah, ia yakin Paslon 01 akan menang di Ranah Minang.

Selain itu, Wakil Ketua TKD Sumatera Barat, Febby Dt. Bangso menyebutkan, kehadiran sebagian besar kepala daerah dalam kampanye tersebut menunjukkan besarnya dukungan masyarakat Sumbar untuk Joko Widodo – Ma’aruf Amin.

“Walaupun kita tahu daerah ini basisnya Prabowo. Namun, kita optimis Jokowi bisa peroleh suara yang banyak di sini,” ujarnya kepada awak media, Selasa (09/04/2019).

12 kepala daerah yang hadir dalam kampanye tersebut, yaitu Bupati 50 Kota, Irfendi Arbi, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin, Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet, Bupati Pasaman, Yusuf Lubis, Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmidzi, Bupati Kabupaten Solok, Gusmal, Walikota Solok, Zul Elfian, Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, Walikota Padang Panjang, Fadli Amran, Walikota Pariaman, Genius Umar dan Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni.

Tidak hanya itu, Wakil Menteri ESDM, Archandra Tahar dan Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, Rohmin juga turut hadir, sebagai utusan Joko Widodo – Ma’ruf Amin yang tidak bisa datang dalam kampanye tersebut. (Rahmadi/FZ)

The post 12 Kepala Daerah di Sumbar Hadiri Kampanye Jokowi appeared first on Langgam.id.

Kasat Satpol PP Padang, Al Amin saat dihubungi di Padang, Senin, (8/4/2019) mengatakan APK tersebut ditertibkan karena melanggar peraturan dan mengotori pemandangan kota seperti menempel pada pohon, tiang listrik dan fasilitas umum.

Pemasangan APK juga melanggar Perda Kota Padang No 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. APK yang dicabut dikumpulkan di Mako Satpol-PP, untuk dimusnahkan, namun jika ada yang menjemput dibolehkan dengan perjanjian tidak melakukan lagi.

“Kita menjalankan amanah Perda. Yakni, mencabut serta membersihkan hal-hal yang menempel di pohon pelindung dan di taman-taman kota. Kita cabut lalu kita musnahkan,” kata Al Amin.

Al Amin mengatakan ada tiga lokasi yang dilakukan pencabutan hari ini, dari Simpang Air Tawar sampai batas kota, dari Simpang Anduring sampai Unand, dari Simpang Haru hingga Lubuk Begalung, kemudian di beberapa ruas jalan utama di kota Padang.

” APK tersebut membuat pemandangan tidak bagus dan kumuh serta tampak semrawut. Saya harap kepada tim atau para calon, mari kita sama-sama menjaga Kota Padang selama masa kampanye. Jangan letakkan BK dan APK nya di tempat-tempat yang dilarang,” kata Al Amin.

Menurutnya, penertiban akan terus dilakukan sampai waktu kampanye selesai. “Para Caleg harusnya memasang APK sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU, ada itu titik-titiknya dan di sana harus dipasang,” kata Al Amin. (Rahmadi/HM)

The post Kotori Pandangan dan Langgar Aturan, Poster Caleg Dilucuti appeared first on Langgam.id.

“Saudara-saudara berasal dari tempat yang jauh, terima kasih. Amak-amak terima kasih. terima kasih telah mau berdiri di bawah terik matahari,” katanya.

Ia juga berterima kasih para pendukung hadir tanpa dibayar. Ia juga menanyakan apakah pendukungnya menerima uang atau tidak selama kampanye hari itu. Para pendukung serentak menjawab bahwa mereka ikut berkampanye tanpa ada yang memberikan uang.

“Kalian dibayar kesini atau tidak? Kalian itu tidak dibayar karena kami tidak punya uang,” kata Prabowo.

Dalam kampanye tersebut Prabowo juga menerima sejumlah uang dari seorang montir bernama Rizal yang masih memakai seragam bengkelnya. Montir tersebut memberikan uang dan langsung diterima Prabowo di atas panggung. Terlihat uang yang dibungkus plastik tersebut tidak diketahui jumlahnya.

“Saya terima sumbangan ini, terimakasih,” kata Prabowo yang kemudian langsung memeluk Rizal.

Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit yang juga Ketua DPD Gerindra Sumbar ikut berorasi pada saat kampanye Calon Presiden Nomor urut 02 itu. Nasrul sebelumnya telah mengajukan cuti untuk bisa ikut kampanye.

Nasrul Abit mengatakan kalau Prabowo jadi presiden harga komoditi pertanian dan perkebunan akan dinaikkan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita naikkan harga sawit, harga karet, semua harga hasil komoditi masyarakat akan dinaikkan. Setuju?” kata Nasrul disambut teriakan setuju dari pendukung.

Menurutnya, selain menaikkan harga komoditas, program pemerintah yang sudah berjalan akan tetap dilanjutkan seperti program PKH di Sumbar.

Selain Nasrul Abit, diketahui kepala daerah lainnya yang ikut kampanye yakni Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi da Wali kota Padang Mahyeldi. (Rahmadi/HM)

The post Prabowo: Terima Kasih Telah Mau Berdiri di Bawah Terik Matahari appeared first on Langgam.id.

Hal ini disampaikan dalam pidato kampanye akbar Prabowo di kawasan Danau Cimpago, Pantai Padang, Kota Padang, Rabu, (2/4/2019).

Ia mengatakan telah membentuk tim dengan mengumpulkan ahli dalam berbagai bidang untuk membahasnya yakni ahli perdagangan, ahli keuangan, ahli industri, ahli pertambangan, pertanian, dan lainnya.

“Saya katakan kepada mereka tolong rakyat sudah susah, harga-harga naik. Yang pertama saya minta, saya tanya kepada mereka, bisa nggak harga listrik diturunkan. Mereka menghitung, kemudian mengatakan, Pak kita bisa turunkan harga listrik,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian menanyakan, apakah tarf listrik , bisa turun dalam tiga tahun? “Mereka menjawab, tidak perlu tiga tahun. Dalam seratus hari kita bisa turunkan harga listrik,” kata Prabowo disambut tepuk tangan pendukungnya.

Menurut Prabowo, di antara penyebab mahalnya harga listrik, karena adanya oknum yang mengambil untung dari tarif listrik.

“Saya tanya kepada mereka, mengapa sekarang harga listrik begitu tinggi sekali? Biasa pak, terlalu banyak tikus tikus. Hai tikus-tikus, kalau Prabowo-Sandi berkuasa, kau harus ubah keimananmu,” kata Prabowo. (Rahmadi/HM)

The post Kampanye di Padang, Prabowo Janji Tarif Listrik Turun di 100 Hari Pertama appeared first on Langgam.id.