Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan jalan tol seksi Sicincin-Bukittinggi yang melintasi kawasan Sumatera Barat bagian utara kini berdiri di atas persimpangan yang krusial. Di balik janji teknokratis tentang percepatan mobilitas logistik, konektivitas regional, dan lonjakan pertumbuhan ekonomi makro, megaproyek ini justru berbenturan keras dengan tembok penolakan masyarakat di tingkat akar rumput, khususnya di Nagari Kubang Putiah, Pandai Sikek, Batagak dan nagari lainnya.

Bagi pemerintah pusat dan sebagian masyarakat, jalan tol ini adalah simbol kemajuan zaman, namun bagi sebagian anak nagari, khususnya yang terdampak langsung, jalur tol tersebut mengancam keberlangsungan ruang hidup dan identitas kultural mereka.

Fenomena ini bukanlah sekadar sengketa agraria biasa mengenai besaran ganti rugi tanah, melainkan sebuah krisis mendalam yang jika dibaca melalui pemikiran Boaventura de Sousa Santos (2014), dalam buku Epistemologies of The South: Justice Against Epistemicide, merupakan manifestasi nyata dari praktik epistemicide yakni pembunuhan atas sistem pengetahuan lokal yang dilanggengkan oleh dogma ideologi pembangunan (developmentalism) seperti penyederhanaan nilai tanah yang dinilai sekedar komoditas per meter persegi atau kemajuan hanya di lihat dalam bentuk pertumbuhan makro.

Sejak masa pasca-Perang Dunia II, ideologi pembangunan telah menjelma menjadi rezim kebenaran tunggal yang mendominasi cara pandang negara-negara berkembang. Bertumpu pada asumsi dasar teori modernisasi, pembangunan diposisikan sebagai mantra populis yang menempatkan pertumbuhan ekonomi dan ekspansi fisik sebagai panglima. Dalam logika ini, untuk mencapai tahapan masyarakat modern, tatanan tradisional dan kearifan lokal sering kali divonis secara sepihak sebagai hambatan kultural yang harus dirasionalkan atau bahkan disingkirkan.

Karenanya, negara yang memaksakan proyek jalan tol melintasi pemukiman padat dan lahan pertanian produktif, negara sebenarnya sedang menciptakan garis tak terlihat yang disebut Santos sebagai abyssal line. Di satu sisi garis, perencanaan teknokratis pusat dipandang sebagai pengetahuan yang valid dan rasional, sementara di sisi lain garis, cara masyarakat adat mengelola dan memaknai ruang hidupnya dianggap tidak ada, tidak terlihat, dan tidak relevan.

Di sinilah tragedi epistemicide beroperasi secara apik. Epistemicide dipraktikkan melalui penindasan terstruktur terhadap cara berpengetahuan kelompok lokal oleh pengetahuan hegemonik pusat yang mengklaim diri paling rasional. Dalam perencanaan jalur tol dari Jakarta atau pemerintah pusat, terjadi pemusnahan secara epistemis terhadap sistem kearifan dan pengetahuan lokal.

Pengetahuan komunal yang hidup ratusan tahun, seperti filosofi kepemilikan tanah pusako tinggi, ulayat yang kepemilikannya berlapis, tatanan kekerabatan matriarkat, ikatan emosional, pandam pakuburan, hingga fungsi spiritual rumah gadang, sengaja diabaikan dari lembar kerja teknis perencanaan. Birokrasi negara mereduksi seluruh nilai sejarah, hukum adat, dan kebudayaan yang melingkupi tanah ulayat tersebut menjadi sekadar angka statistik ganti rugi (siliah jariah) per meter persegi. Pengetahuan lokal dibikin tidak berdaya dan didevaluasi sedemikian rupa, sehingga masyarakat adat kehilangan otoritas atas pengalaman dan ruang hidupnya sendiri.

Dalam panggung perdebatan ini, penting untuk menegaskan di mana posisi penulis dan mungkin penulis yang lain. Saya tidak memosisikan diri sebagai vanguard intellectual (intelektual garda depan) ala teori klasik yang datang membawa dogma luar, mengajari atau meprovokasi masyarakat tentang apa yang harus mereka lakukan, atau mendikte arah perjuangan rakyat. Sebaliknya, tulisan ini berdiri pada posisi apa yang dicanangkan oleh Santos sebagai rearguard intellectual (intelektual barisan belakang). Posisi penulis, intelektual dan juga para aktivis lain adalah berjalan bersama dan di belakang gerakan sosial warga nagari.

Tugas intelektual barisan belakang adalah menyimak dengan tekun metis dan pengetahuan praktis masyarakat nagari, lalu membantu menaikkan skala perlawanan tersebut ke dalam panggung perdebatan epistemologis yang lebih luas. Penulis mencoba bertindak sebagai penerjemah kritis yang membongkar keangkuhan ideologi pembangunan pusat dan perilaku birokrasi sekaligus mengabsahkan bahwa penolakan warga bukanlah bentuk keterbelakangan, primitif, kolot, pakak, pandia, bodoh, bautak kaikua, anti pembangunan, menolak kemajuan melainkan sebuah tindakan rasional dalam mempertahankan keadilan kognitif (cognitive justice).

Sebagai intelektual barisan belakang, saya menegaskan bahwa penolakan masyarakat adalah bentuk perlawanan atas kebijakan demi menjaga keutuhan ruang hidup. Untuk keluar dari jebakan ketidakadilan ini, Santos mengingatkan bahwa tidak akan pernah ada keadilan sosial tanpa adanya keadilan kognitif. Pembangunan infrastruktur tidak boleh terus-menerus memaksakan logika monokultur (logika tunggal) dari atas ke bawah. Pemerintah pusat harus melatih diri untuk memiliki kerendahan hati epistemologis dengan menjalankan dua prosedur utama yaitu ekologi pengetahuan dan penerjemahan lintas budaya.

Melalui ekologi pengetahuan, negara harus menghentikan anggapan bahwa pengetahuan teknis-akademis pusat adalah satu-satunya kebenaran. Harus ada pengakuan setara bahwa sistem kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat adat dalam merawat tanah ulayat adalah bentuk pengetahuan alternatif yang shahiah dan bernilai sama tingginya dengan rancangan infrastruktur.

Sementara itu, melalui penerjemahan lintas budaya, perencanaan proyek tidak lagi diwujudkan dalam bentuk instruksi sepihak, melainkan melalui ruang deliberatif (musyawarah) yang tulus. Bahasa teknokrasi negara tentang efisiensi logistik harus didekatkan dan didialogkan secara setara dengan bahasa adat Minangkabau tentang martabat kaum, keutuhan nagari, dan kesakralan tanah pusaka.

Akhirnya, pembangunan jalan tol yang mengabaikan kedaulatan kognitif warga hanya akan menjadi proyek yang meminjam nasihat para tetua Minang “lah dapek, mako kahilangan”. Dalam kasus tol ini, mungkin masyarakat atau daerah merasa dapat uang ganti rugi atau ganti untung atau dapat jalan beton yang megah, namun setelah semuanya selesai, mereka baru menyadari bahwa yang hilang jauh lebih mahal yakni tanah pusaka, pandam pakuburan, tatanan nagari, dan kedaulatan ulayat yang tidak bisa dibeli kembali dengan uang.

Mengutip semangat kritik Boaventura de Sousa Santos, proyek pembangunan yang merusak pengetahuan dan merampas ruang hidup masyarakat pada hakikatnya bukanlah sebuah kemajuan. Tanpa adanya pengakuan terhadap hak berpengetahuan masyarakat adat, megaproyek infrastruktur ini hanya akan tercatat dalam sejarah sebagai bentuk penaklukan epistemologis baru, sebuah kemajuan yang dipaksakan di atas puing-puing runtuhnya identitas dan ruang hidup masyarakatnya sendiri. Atau jangan-jangan, di balik selimut megah Proyek Strategis Nasional ini, pembangunan infrastruktur fisik sejatinya hanyalah alat jualan politik elektoral yang paling efektif untuk menangguk dukungan massa, sebuah tabiat purba yang terus direproduksi oleh para penguasa dari zaman ke zaman, dengan mengorbankan penderitaan rakyat badarai. (**)

Penulis: Muhammad Taufik (Sosiolog UIN Imam Bonjol Padang)

The post Epistemicide di Jalan Tol appeared first on Langgam.id.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Barat (Sumbar) mencatat sedikitnya empat nagari yang telah menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut, yakni Nagari Ladang Laweh, Nagari Batagak, Nagari Pandai Sikek dan Nagari Kubang Putiah.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Barat, Tommy Adam mengatakan masyarakat menolak karena trase tol diproyeksikan melintasi kawasan yang menjadi sumber penghidupan warga, seperti permukiman padat, lahan pertanian produktif, hingga pandam pekuburan.

“Faktanya, masyarakat baru mengetahui tanah dan lahan mereka masuk ke dalam trase tol beberapa bulan terakhir. Sebelumnya mereka tidak pernah mendapatkan informasi maupun sosialisasi mengenai rencana pembangunan tersebut,” kata Tommy, Rabu (22/7/2026).

Ia menilai hak masyarakat untuk memperoleh informasi sejak proses perencanaan seharusnya dipenuhi sebagai bagian dari prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Hal sederhana seperti hak masyarakat mendapatkan informasi dalam proses perencanaan tidak terpenuhi. Karena itu kami menduga proses ini mengabaikan prinsip hak asasi manusia, khususnya keterbukaan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Tommy menambahkan, sikap penolakan yang disampaikan warga bukanlah keputusan yang muncul secara spontan, melainkan telah melalui pertimbangan yang matang di tingkat masyarakat nagari.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat ruang dialog antara masyarakat dengan pelaksana pembangunan menjadi semakin sempit.

“Kami khawatir jika ruang dialog tidak dibuka, justru akan muncul bentuk-bentuk intimidasi terhadap masyarakat yang tetap mempertahankan lahannya dari rencana pembangunan tol,” katanya.

Berdasarkan pendataan Walhi Sumbar, empat nagari yang menyatakan penolakan merupakan wilayah yang diperkirakan akan menerima dampak paling besar apabila pembangunan jalan tol dilaksanakan sesuai trase yang diusulkan.

Karena itu, Walhi Sumbar meminta pemerintah menghormati keputusan masyarakat yang menolak proyek tersebut.

“Pilihan masyarakat saat ini merupakan pilihan yang sadar. Seharusnya pemegang kebijakan menghargai dan menghormati keputusan yang telah diambil masyarakat,” tutup Tommy. (fix)

The post Walhi Sumbar Catat 4 Nagari Tolak Rencana Trase Tol Sicincin-Bukittinggi  appeared first on Langgam.id.

Aksi masyarakat terjadi di berbagai titik, berbagai alasan dikemukakan, mulai dari persoalan tanah ulayat, kekhawatiran terhadap dampak sosial, hingga alasan budaya dan lingkungan. Ironisnya, alih-alih menemukan titik temu, eskalasi penolakan justru semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Miris. 

Sebagai orang Minang yang lahir di ranah Minang, namun telah lama menjadi bagian dari kehidupan para perantau, saya memandang fenomena ini dengan rasa prihatin yang mendalam. Bukan karena saya mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, melainkan karena saya melihat semakin besarnya kerugian yang akan ditanggung Sumatera Barat apabila penolakan ini terus dipelihara tanpa solusi.

Saya tentu berharap besar dan berpandangan bahwa pembangunan Jalan Tol Sumatera Barat–Riau harus tetap dilaksanakan. Alasannya sederhana namun sangat mendasar: proyek ini bukan lagi sekadar wacana pembangunan, melainkan keputusan negara yang telah memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikat.

Jalan Tol Padang–Pekanbaru bukanlah proyek yang muncul secara tiba-tiba. Ruas ini merupakan bagian dari visi besar pembangunan konektivitas Pulau Sumatera yang telah dirancang pemerintah selama bertahun-tahun. Gagasan tersebut pernah menjadi bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada awal dekade 2010-an.

Meskipun dokumen perencanaannya telah mengalami perubahan mengikuti perkembangan kebijakan nasional, arah besar pembangunan jaringan jalan tol di Sumatera tetap berlanjut melalui berbagai program pembangunan infrastruktur nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan koridor transportasi Sumatera bukanlah kebijakan jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang untuk meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan memperkuat daya saing ekonomi. Karena itu, ketika kita membahas Tol Padang–Pekanbaru, sesungguhnya kita sedang membahas posisi Sumatera Barat dalam jaringan ekonomi nasional. Salah satu kesalahan persepsi yang sering muncul adalah anggapan bahwa Jalan Tol Padang–Pekanbaru hanya berfungsi mempersingkat perjalanan antara dua kota. Padahal fungsi strategisnya jauh lebih besar.

Dalam sistem transportasi modern dikenal konsep feeder, yaitu jalur penghubung yang menghubungkan suatu wilayah dengan koridor utama. Bayangkan sebuah bandara internasional. Runway bukan tujuan perjalanan, tetapi tanpa runway tidak ada pesawat yang datang. Demikian pula dengan jalan feeder. Ia bukan tujuan akhir, tetapi tanpanya suatu daerah akan sulit terhubung secara efisien dengan jaringan distribusi yang lebih luas.

Tol Padang–Pekanbaru berfungsi menghubungkan Sumatera Barat dengan koridor Jalan Tol Trans Sumatera. Ketika seluruh jaringan tersebut semakin terhubung, mobilitas barang, jasa, wisatawan, dan investasi menjadi lebih cepat dan lebih efisien.
Jika ruas penghubung ini tertunda terlalu lama, Sumatera Barat berisiko berada di luar arus utama konektivitas tersebut. Barang tetap dapat dikirim melalui jalan nasional yang ada, tetapi biaya logistik, waktu tempuh, dan kepastian distribusi akan berbeda dibandingkan wilayah yang telah terhubung langsung dengan jaringan tol. Dalam ekonomi modern, perbedaan biaya logistik yang kecil sekalipun dapat mempengaruhi keputusan investasi.

Kembali kepada aksi penolakan masyarakat yang terjadi beberapa waktu belakamgan ini, saya berpandangan jujur bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan keberatan tentu harus dihormati. Namun penghormatan terhadap hak tersebut juga harus diimbangi dengan penghormatan terhadap kepentingan nasional yang jauh lebih besar. Negara berkewajiban memastikan pembangunan berjalan, sementara masyarakat berhak memperoleh kompensasi yang adil, perlindungan hukum, dan proses yang transparan. Yang harus diperdebatkan adalah bagaimana pelaksanaannya dilakukan secara adil, bukan apakah proyek strategis nasional itu boleh dijalankan atau tidak.

Lebih jauh lagi, kita harus memahami posisi strategis Jalan Tol Sumbar–Riau dalam jaringan nasional. Banyak masyarakat masih melihat proyek ini hanya sebagai jalan penghubung Padang menuju Pekanbaru. Pandangan tersebut terlalu sempit.
Tanpa adanya feeder atau jalur penghubung menuju Koridor Utama Jalan Tol Trans Sumatera. Dalam konsep jaringan transportasi modern, feeder memiliki fungsi yang sangat penting. Ia menjadi “sodetan” yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi regional menuju koridor utama logistik nasional.

Bayangkan apabila jaringan tersebut telah sepenuhnya terhubung sementara Sumatera Barat tetap terisolasi karena ruas penghubungnya gagal dibangun. Seluruh arus logistik nasional akan bergerak melalui provinsi lain. Investasi akan mencari lokasi dengan biaya distribusi paling rendah. Industri akan memilih kawasan yang memiliki konektivitas terbaik. Pada akhirnya, Sumatera Barat hanya menjadi penonton. Inilah kerugian terbesar yang sering tidak disadari. Pembangunan infrastruktur modern bukan hanya soal membangun jalan. Infrastruktur adalah tentang menciptakan akses terhadap peluang ekonomi. Ketika akses itu tertutup, maka peluang investasi juga ikut tertutup.

Banyak daerah di Indonesia mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi setelah memiliki konektivitas jalan tol. Kawasan industri tumbuh, pusat logistik berkembang, pariwisata meningkat, nilai tanah naik secara wajar, dan biaya distribusi menurun. Fenomena ini bukan teori, melainkan telah terjadi di berbagai wilayah Pulau Jawa maupun beberapa ruas yang telah beroperasi di Sumatera.

Sebagai warga Sumatera Barat, saya selalu bertanya tanya, mengapa Sumatera Barat justru memilih berjalan ke arah yang berlawanan? Kita sering mengeluhkan minimnya investasi, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya daya saing industri lokal. Namun pada saat yang sama, ketika negara berupaya menghadirkan infrastruktur yang dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, sebagian masyarakat justru menolaknya. Kontradiksi ini harus menjadi bahan renungan bersama.

Sebagai masyarakat Minangkabau, kita tentu bangga dengan filosofi alam takambang jadi guru. Filosofi tersebut mengajarkan pentingnya belajar dari kenyataan dan perubahan zaman. Ironis apabila filosofi yang begitu progresif justru tidak tercermin dalam sikap kita terhadap pembangunan.

Tidak ada satu pun daerah maju di dunia yang berkembang tanpa infrastruktur. Tidak ada kawasan industri yang tumbuh tanpa akses jalan yang baik. Tidak ada pusat logistik modern yang berkembang tanpa konektivitas transportasi. Tidak ada destinasi wisata kelas dunia yang berkembang tanpa kemudahan akses.

Jika kita sepakat dengan fakta-fakta tersebut, mengapa pembangunan jalan tol justru dianggap ancaman? Saya memahami bahwa ada kekhawatiran mengenai tanah ulayat. Tanah ulayat memiliki nilai historis, sosial, dan budaya yang sangat tinggi bagi masyarakat Minangkabau. Negara pun wajib menghormatinya. Namun penghormatan terhadap tanah ulayat tidak identik dengan menolak seluruh pembangunan.

Yang dibutuhkan adalah mekanisme musyawarah, penghargaan yang layak terhadap hak masyarakat adat, transparansi penilaian ganti kerugian, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan pendekatan seperti itu, pembangunan dapat berjalan tanpa menghilangkan martabat masyarakat adat.

Dalam banyak kasus pembangunan di Indonesia, persoalan tanah pada akhirnya dapat diselesaikan melalui dialog yang terbuka. Oleh karena itu, solusi bukanlah menghentikan pembangunan, melainkan memperbaiki proses komunikasi.

Sayangnya, di sinilah saya melihat lemahnya peran Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Saya justru melihat sikap pemerintah daerah cenderung tidak berdaya menghadapi tekanan dan penolakan publik seperti ini. Padahal proyek ini merupakan Proyek Strategis Nasional yang membutuhkan dukungan politik, sosial, dan komunikasi publik yang kuat. Pemerintah daerah seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah pusat dengan masyarakat. Pemerintah daerah seharusnya aktif menjelaskan manfaat ekonomi proyek. Pemerintah daerah seharusnya membangun forum dialog yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah seharusnya mengajak para niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk duduk bersama mencari solusi. Saya mengapresiasi sikap Bupati Agam Benny Warlis yang menggelar dialog dengan warga sebagaimana saya saksikan di sebuah video yang tayang di platform sosial media instagram (IG) yang mencari solusi dari penolakan. Namun tentu seorang Bupati Benny tidak akan mampu jika tidak didukung oleh aparat pemerintahan serta komponen berkepentingan lainnya. 

Sebagai praktisi komunikasi, saya memandang Pemerintah Sumbar masih lemah dalam mengemas komunikasi dan dialog dengan publik. Sehingga adanya ruang kosong informasi yang saat ini terjadi diisi oleh opini, spekulasi, bahkan disinformasi. Akibatnya, ketidakhadiran pemerintah yang seharusnya memberikan penjelasan, maka ruang kosong tersebut akan diisi dengan dengan narasi yang merugikan. Inilah yang saat ini terjadi.

Saya juga melihat belum adanya strategi komunikasi publik yang sistematis mengenai manfaat Jalan Tol Sumbar–Riau. Padahal masyarakat perlu memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti apa dampaknya terhadap ekonomi lokal termasuk sektor pariwisata, berapa banyak lapangan kerja yang akan tercipta? serta hal yang paling krusial adalah bagaimana mekanisme perlindungan tanah ulayat serat proses ganti rugi dilakukan?. 

Ketika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab secara terbuka, maka wajar apabila muncul berbagai asumsi negatif. Stigma tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat serius. Investor tidak hanya menghitung keuntungan ekonomi. Mereka juga menghitung risiko sosial. Ketika sebuah daerah dikenal sulit menerima proyek pembangunan, investor akan berpikir dua kali sebelum menanamkan modalnya.

Tentu hal ini sangat tidak kita inginkan, ketika provinsi lain berlomba-lomba menyediakan kemudahan investasi, mempercepat perizinan, membangun infrastruktur, dan menciptakan kepastian hukum, kita justru sibuk mempertahankan citra sebagai daerah yang sulit diajak bergerak maju.

Sebagai orang Minang, tentu saya sedih melihat kondisi ini. Budaya Minangkabau sesungguhnya dikenal adaptif. Sejarah membuktikan orang Minang mampu merantau ke berbagai penjuru dunia, membangun usaha, menjadi akademisi, politisi, birokrat, pengusaha, hingga profesional.

Mentalitas merantau sesungguhnya identik dengan keberanian menghadapi perubahan. Mengapa ketika perubahan datang ke kampung sendiri, kita justru begitu takut? Saya yakin mayoritas masyarakat Sumatera Barat sebenarnya tidak anti terhadap pembangunan. Yang mereka inginkan adalah kepastian bahwa pembangunan dilakukan secara adil.Hal inilah yang seharusnya dikomunikasikan oleh keduabelah pihak. Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Ruang Dialog yang Kian Sepi 

Saya berpandangan serius, persoalan penolakan pembangunan jalan tol ini adalah masalah tidak terjalinnya komunikasi yang intens antar semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, saya mengusulkan dialog bersama semau stakeholder harus dilakukan dan difasilitasi oleh pemerintah. Tegasnya, pemerintah harus hadir. Kehadiran pemerintah tidak cukup hanya melalui surat keputusan. Pemerintah harus hadir melalui dialog,komunikasi, keterbukaan dan kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat. 

Akan tetapi, kehadiran pemerintah juga harus diterima oleh masyarakat dengan hati dan pikiran terbuka. Masyarakat juga perlu melihat pembangunan dari perspektif generasi mendatang sebagai warisan kepada generasi berikut yang akan menikmati hasil pembangunan saat ini. 

Akhir kata, saya mengajukan pertanyaan, apakah kita ingin membangun konektivitas yang membuka peluang ekonomi baru? Pilihan itu ada di tangan kita hari ini. Jalan tol bukan tujuan akhir pembangunan. Jalan tol hanyalah alat. Namun alat tersebut dapat menentukan arah masa depan ekonomi suatu daerah.

Saya percaya pembangunan Jalan Tol Sumbar–Riau tetap dapat dilaksanakan dengan menghormati adat, melindungi masyarakat, dan memenuhi seluruh ketentuan hukum. Tidak ada alasan untuk mempertentangkan pembangunan dengan budaya. Keduanya dapat berjalan beriringan apabila seluruh pihak memiliki kemauan yang sama. Tabik. (**)

Penulis adalah Boby Lukman Suardi (Perantau Minang di Jakarta)

The post Apakah Sumatera Barat Berpihak pada Masa Depan? appeared first on Langgam.id.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatra Barat Dedie Tri Haryadi bersama Pemerintah Provinsi Sumbar, Pemerintah Kabupaten Agam, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hutama Karya, Balai Pelaksana Jalan Nasional, serta instansi terkait lainnya.

“Masalah Kubang Putiah sudah selesai. Trase yang baru tidak melewati Kubang Putiah. Jadi saya minta polemik ini segera dihentikan,” kata Andre, Rabu (15/7/2026).

Andre menjelaskan, seluruh pihak telah menyetujui solusi tersebut, demi mempercepat pembangunan proyek strategis nasional itu, sekaligus menghindari persoalan di lapangan.

Sebagai tindak lanjut, tim gabungan akan melakukan peninjauan langsung terhadap trase baru pada hari ini, Rabu (15/7/2026). 

Peninjauan itu akan melibatkan Pemerintah Kabupaten Agam, Pemerintah Provinsi Sumbar, Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kejaksaan Negeri, BPN, Hutama Karya, hingga Balai Pelaksana Jalan Nasional.

“Seluruh pihak akan turun ke lapangan untuk survei trase baru. Jadi isu Kubang Putiah sudah clear karena jalan tol tidak lagi melewati kawasan tersebut,” ujarnya.

Selain perubahan trase, Andre menyebut lokasi keluar tol menuju Bukittinggi juga telah disepakati. Menurutnya, pintu keluar tol akan berada di lokasi yang tetap dekat dengan Kota Bukittinggi sesuai aspirasi pemerintah daerah.

“Exit tol juga sudah tidak ada masalah. Lokasinya tetap dekat dengan Bukittinggi sehingga akses menuju kota tidak terlalu jauh,” katanya.

Andre berharap, setelah seluruh persoalan trase dan pembebasan lahan disepakati, Hutama Karya dapat segera memulai pekerjaan konstruksi fisik.

“Target kita, akhir tahun ini Hutama Karya sudah mulai melakukan konstruksi di lapangan. Jalan tol ini bukan hanya untuk satu nagari, tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat Sumatera Barat karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Sebelumnya, masyarakat Nagari Kubang Putiah, Kecamatan Banuhampu menilai trase jalan tol Sicincin yang melewati daerah tersebut akan berdampak besar terhadap permukiman, lahan produktif, hingga keberadaan situs adat yang menjadi bagian dari identitas nagari.

Masyarakat khawatir, jika trase itu tetap dipertahankan, satu jorong berpotensi hilang dari peta administratif akibat terdampak proyek tersebut.

Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang Putiah, Siswandi Dt. Maleka, menegaskan masyarakat tidak menolak pembangunan jalan tol. Namun, warga meminta pemerintah mempertimbangkan jalur yang dinilai lebih minim dampak terhadap kehidupan masyarakat.

“Kami tidak menolak tol. Tapi jangan korbankan ruang hidup anak kemenakan kami dengan trase yang destruktif seperti ini,” tegas Siswandi dalam video, dikutip dari YouTube Saluak Kreasi, Sabtu (11/7/2026).

Persoalan yang dihadapi masyarakat bukan sekadar pembebasan lahan atau nilai ganti rugi. Menurutnya, tanah ulayat merupakan warisan adat yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan identitas bagi masyarakat Minangkabau.

“Ini bukan soal harga per meter. Pemerintah bicara ganti untung, tapi apakah uang bisa membeli kembali rumah gadang, pandam pekuburan kaum, atau tapian mandi yang menjadi identitas kami? Kalau itu hilang, di mana akar sejarah kami berpijak,” katanya. (fix)

The post Pemerintah Batalkan Trase Tol Sicincin Bukittinggi yang Lewati Kubang Putiah appeared first on Langgam.id.

Warga menilai trase yang direncanakan pemerintah akan berdampak besar terhadap permukiman, lahan produktif, hingga keberadaan situs adat yang menjadi bagian dari identitas nagari.

Penolakan tersebut muncul karena jalur tol yang diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diproyeksikan melintasi sebagian besar wilayah Nagari Kubang Putiah.

Masyarakat khawatir, jika trase itu tetap dipertahankan, satu jorong berpotensi hilang dari peta administratif akibat terdampak proyek tersebut.

Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang Putiah, Siswandi Dt. Maleka, menegaskan masyarakat tidak menolak pembangunan jalan tol. Namun, warga meminta pemerintah mempertimbangkan jalur yang dinilai lebih minim dampak terhadap kehidupan masyarakat.

“Kami tidak menolak tol. Tapi jangan korbankan ruang hidup anak kemenakan kami dengan trase yang destruktif seperti ini,” tegas Siswandi dalam video, dikutip dari YouTube Saluak Kreasi, Sabtu (11/7/2026).

Persoalan yang dihadapi masyarakat bukan sekadar pembebasan lahan atau nilai ganti rugi. Menurutnya, tanah ulayat merupakan warisan adat yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan identitas bagi masyarakat Minangkabau.

“Ini bukan soal harga per meter. Pemerintah bicara ganti untung, tapi apakah uang bisa membeli kembali rumah gadang, pandam pekuburan kaum, atau tapian mandi yang menjadi identitas kami? Kalau itu hilang, di mana akar sejarah kami berpijak,” katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun, rencana trase tersebut diperkirakan berdampak pada ratusan aset warga. Ratusan rumah disebut akan terdampak pembongkaran, dua musala ikut terkena jalur pembangunan, serta empat lokasi pandam pekuburan kaum harus dipindahkan.

Selain itu, proyek juga diproyeksikan melintasi lahan pertanian produktif dan kawasan yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Siswandi juga menyoroti proses sosialisasi yang dinilai belum memberikan ruang dialog yang cukup bagi masyarakat terdampak. Ia mengibaratkan proses tersebut seperti “pisang bakubaan”, yakni dilakukan secara mendadak tanpa musyawarah yang memadai.

Menurutnya, warga hanya diberi informasi mengenai pematokan lahan tanpa dilibatkan dalam pembahasan trase sejak awal. Lokasi sosialisasi yang digelar di luar kawasan terdampak juga dinilai menyulitkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

“Kami ini pemangku adat, bukan sekadar penonton. Tapi kami diperlakukan seolah tamu di rumah sendiri. Keputusan sudah terkunci di atas peta satelit, lalu kami dipaksa menelan pil pahitnya,” kata Siswandi.

KAN Kubang Putiah berharap pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap trase yang telah direncanakan. Menurut Siswandi, masih terdapat alternatif jalur lain yang dinilai dapat mengurangi dampak sosial, seperti memanfaatkan kawasan yang minim permukiman dan lahan produktif.

Ia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tetap mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan masyarakat dan nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

“Pembangunan jangan sampai menghancurkan rumah sendiri. Pemerintah harus arif, jangan hanya melihat angka-angka di layar, tapi lihatlah napas manusia dan sejarah yang sedang mereka injak,” tuturnya.

Untuk diketahui, masyarakat Nagati Kubang Putiah sudah dua kali menggelar pertemuan dan menyepakati untuk menolak tegas pembangunan tol. Mereka juga akan melayangkan surat kepada unsur pemerintah secara berjenjang hingga ke pusat. (ICA)

The post Polemik Penolakan Trase Tol Sicincin-Bukittinggi di Kubang Putiah Agam, Satu Jorong Terancam Hilang dari Peta! appeared first on Langgam.id.

Langgam.id – Rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi dinilai menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar persoalan konstruksi.

Selain melintasi kawasan Pegunungan Bukit Barisan yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, proyek strategis tersebut juga bersinggungan dengan tanah ulayat masyarakat Minangkabau serta ruang sosial yang sarat nilai adat dan sejarah.

Praktisi Geographic Information System (GIS) Sumatera Barat, Timtim Deby Purnasebta, menilai pembangunan jalan tol di Sumatera Barat tidak dapat dipandang hanya sebagai upaya meningkatkan konektivitas antardaerah.

“Setiap pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan karakter bentang alam, struktur sosial, dan budaya yang telah berkembang selama berabad-abad,” katanya, Sabtu (11/7/2026)

Ia mengatakan, dinamika yang muncul di tengah masyarakat, termasuk respons sebagian warga di Kabupaten Agam terhadap rencana pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi, seharusnya tidak dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan.

“Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan proyek bergantung pada kemampuan mengintegrasikan kepentingan pembangunan, keselamatan lingkungan, dan penerimaan masyarakat dalam proses perencanaan,” ungkapnya.

Timtim, yang pernah terlibat dalam penyelenggaraan pengadaan tanah Jalan Tol Padang-Sicincin di lingkungan Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, menilai tantangan terbesar proyek ini tidak hanya terletak pada aspek rekayasa teknik.

“Pembangunan juga harus mampu menjamin keamanan infrastruktur dalam jangka panjang, diterima masyarakat, serta adaptif terhadap kondisi alam,” tuturnya.

Secara geografis, ruas Tol Sicincin-Bukittinggi dengan panjang trase sekitar 40 kilometer akan melintasi kawasan Pegunungan Bukit Barisan yang memiliki topografi bergunung, lereng curam, lembah sempit, serta berada di wilayah dengan potensi longsor, erosi, dan gempa bumi.

Selain itu, trase juga harus mempertimbangkan keberadaan Sesar Sianok yang merupakan bagian dari Sistem Sesar Sumatera yang masih aktif.

“Saya menilai penyusunan trase tidak cukup didasarkan pada efisiensi biaya maupun kemudahan konstruksi. Berbagai aspek seperti stabilitas lereng, kondisi geologi, sistem hidrologi, perubahan bentang alam, hingga potensi ancaman bencana harus menjadi bagian utama dalam proses pengambilan keputusan,” jelasnya.

Timtim juga menekankan pentingnya penerapan konsep risk-informed spatial planning atau tata ruang berbasis risiko. Melalui analisis GIS berbasis multikriteria, berbagai alternatif trase dapat dibandingkan berdasarkan tingkat kemiringan lereng, kerawanan longsor, kedekatan dengan sesar aktif, penggunaan lahan, kawasan lindung, pola permukiman, hingga potensi dampaknya terhadap tanah ulayat.

Menurutnya, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah menghasilkan keputusan pembangunan yang lebih efisien, aman, tangguh terhadap bencana, sekaligus mampu meminimalkan potensi konflik sosial.

“Dalam konteks Bukit Barisan, pertanyaan utama bukan lagi mengenai lokasi jalan yang paling mudah dibangun, melainkan lokasi yang paling aman dan selaras dengan ruang kehidupan masyarakat,” terangnya.

Di sisi lain, Timtim menilai tantangan terbesar justru berada pada aspek sosial. Jika bentang alam dapat dipetakan menggunakan citra satelit dan analisis spasial, maka bentang sosial hanya dapat dipahami melalui dialog, musyawarah, penghormatan terhadap adat, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar tanah di Sumatera Barat merupakan tanah ulayat atau tanah pusako yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menyimpan sejarah, identitas kaum, dan ikatan sosial masyarakat adat.

Oleh karena itu, penyelesaian pengadaan tanah tidak cukup mengandalkan pendekatan administratif dan hukum, melainkan juga harus mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya.

Berkaca pada pengalaman pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, Timtim menyebut proses pengadaan tanah dapat berjalan relatif baik melalui pendataan yang akurat, musyawarah terbuka, penghormatan terhadap struktur adat, serta kepastian hukum.

“Pengalaman tersebut menunjukkan masyarakat Minangkabau pada dasarnya mendukung pembangunan selama prosesnya berlangsung secara adil, transparan, dan menghormati hak-hak masyarakat adat,” katanya.

Ia berharap dinamika yang berkembang dalam rencana pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas perencanaan.

Keterbukaan mengenai alasan pemilihan trase, hasil kajian teknis, analisis risiko bencana, serta pertimbangan terhadap berbagai alternatif dinilai akan lebih efektif dalam membangun kepercayaan publik.

Menurut Timtim, pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi pada akhirnya bukan hanya proyek untuk mempercepat mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi ujian bagi pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional, perlindungan lingkungan Pegunungan Bukit Barisan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

“Keberhasilan proyek tersebut ditentukan oleh kemampuan membaca ruang secara utuh, baik dari sisi geografi maupun nilai sosial budaya yang menjadi identitas Ranah Minang,” imbuhnya. (HER)

The post Bentang Alam hingga Tanah Pusako Jadi Tantangan Besar Pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi appeared first on Langgam.id.

Peningkatan tersebut menjadi yang tertinggi di antara sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang dikelola PT Hutama Karya (Persero) selama periode yang sama.

Plt Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero), Hamdani, mengatakan peningkatan trafik terjadi seiring masih tingginya mobilitas masyarakat pada penghujung libur panjang yang bertepatan dengan peringatan Hari Raya Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila.

“Berdasarkan pemantauan trafik harian, total kendaraan yang melintas pada ruas tol beroperasi tercatat mencapai 148.807 kendaraan atau meningkat 31,25 persen dibandingkan trafik normal. Kondisi ini menunjukkan mobilitas masyarakat masih cukup tinggi selama periode libur panjang,” ujar Hamdani dalam keterangan tertulis, Senin (1/6/2026).

Selain Tol Padang-Sicincin, sejumlah ruas JTTS lainnya juga mencatat peningkatan volume kendaraan. Tol Sigli-Banda Aceh mencatat kenaikan 70,30 persen, Tol Pekanbaru-XIII Koto Kampar meningkat 57,30 persen, sementara Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 1-4 naik 51,08 persen dibandingkan kondisi normal.

Menurut Hamdani, Hutama Karya terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi lalu lintas di seluruh ruas tol yang dikelola perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran perjalanan masyarakat selama masa liburan.

Perusahaan juga menyiagakan petugas operasional di lapangan serta memastikan seluruh fasilitas pendukung berfungsi optimal guna mengantisipasi lonjakan kendaraan.

“Hutama Karya terus memperkuat kesiapan layanan melalui pengoperasian petugas di lapangan, pemantauan kondisi lalu lintas secara berkala, serta koordinasi dengan pihak terkait agar perjalanan masyarakat tetap aman, lancar, dan nyaman,” kata Hamdani.

Ia mengimbau pengguna jalan tol untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, termasuk memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan, pengemudi dalam keadaan prima, serta saldo uang elektronik mencukupi sebelum memasuki gerbang tol.

Pengguna jalan juga diminta mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan yang berlaku. Jika merasa lelah atau mengantuk selama perjalanan, pengendara disarankan beristirahat di rest area terdekat dan tidak memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan.

Lonjakan trafik di Tol Padang-Sicincin menunjukkan semakin tingginya pemanfaatan ruas tol tersebut sebagai jalur alternatif perjalanan masyarakat Sumatera Barat, terutama pada periode libur panjang dan musim mudik. (HER)

The post Libur Panjang Idul Adha, Trafik Tol Padang-Sicincin Naik 76,71 Persen pada 31 Mei appeared first on Langgam.id.

Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, mengatakan peningkatan trafik terjadi seiring tingginya mobilitas masyarakat selama masa libur panjang.

“Selama periode libur panjang Kenaikan Yesus Kristus, Hutama Karya memperkuat kesiapan layanan operasional di seluruh ruas JTTS, mulai dari penyiagaan petugas, optimalisasi layanan rest area, hingga pemantauan kondisi lalu lintas secara berkala bersama para pemangku kepentingan agar perjalanan pengguna jalan tetap aman, lancar, dan nyaman,” ujar Iwan dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Hutama Karya mencatat puncak arus kendaraan terjadi pada Minggu (17/5/2026) dengan total lebih dari 128 ribu kendaraan melintas atau meningkat 14,12 persen dibandingkan volume lalu lintas normal.

Sementara itu, pada periode arus balik 16–17 Mei 2026, jumlah kendaraan yang melintas masing-masing mencapai lebih dari 118 ribu kendaraan dan 128 ribu kendaraan. Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang kembali menuju kota asal maupun pusat aktivitas setelah libur panjang berakhir.

Secara kumulatif, ruas Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat Seksi 1–4 atau Kuala Tanjung–Pematang Siantar menjadi ruas dengan trafik tertinggi selama periode tersebut, yakni mencapai lebih dari 127 ribu kendaraan.

Tingginya trafik di ruas itu dipengaruhi mobilitas masyarakat di koridor Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Pematang Siantar serta konektivitas menuju kawasan permukiman dan destinasi perjalanan di Sumatera Utara.

Adapun dari sisi pertumbuhan lalu lintas, ruas Tol Padang–Sicincin mencatat peningkatan tertinggi dibandingkan kondisi normal, yakni mencapai 61,49 persen.

Menurut Hutama Karya, lonjakan trafik di ruas tersebut dipengaruhi tingginya mobilitas masyarakat menuju dan dari Sumatera Barat selama masa libur panjang. Selain itu, kembali dibukanya akses Jalan Lembah Anai turut mempermudah perjalanan masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan penggunaan jalan tol.

Untuk menjaga kelancaran arus kendaraan, Hutama Karya memperkuat layanan operasional di seluruh ruas JTTS melalui optimalisasi pemantauan lalu lintas, penempatan personel di titik strategis, peningkatan kesiapsiagaan penanganan gangguan, serta koordinasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan.

Informasi kondisi lalu lintas juga terus diperbarui melalui Variable Message Sign (VMS) dan kanal resmi perusahaan guna mengantisipasi kepadatan, terutama selama arus balik.

“Pada periode libur panjang hingga arus balik ini, kami memastikan seluruh aspek layanan operasional tetap terjaga dengan baik. Kesiapan petugas, keandalan fasilitas, kelancaran transaksi, serta kecepatan respons terhadap kondisi di lapangan menjadi faktor penting agar pengguna jalan tetap dapat melintas dengan aman, lancar, dan nyaman,” kata Iwan. (HER)

The post Lebih 600 Ribu Kendaraan Lintasi JTTS, Lalu Lintas Tol Padang-Sicincin Tumbuh Paling Tinggi appeared first on Langgam.id.

Hal itu disampaikan dalam rapat pendahuluan yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kamis (9/4/2026). Rapat dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muhibuddin dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Dedy Gunawan, serta Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro.

Mahyeldi menegaskan, sebagai bagian dari proyek strategis nasional, pembangunan ruas tol tersebut membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait lainnya.

“Karena ini proyek strategis nasional, kita di daerah harus memberikan dukungan penuh. Ini bukan hanya untuk pemerintah, tetapi untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat secara luas,” kata Mahyeldi.

Ia menjelaskan, pembangunan ruas Sicincin–Padang Panjang–Bukittinggi telah direncanakan sejak 2024. Rapat ini, menurut dia, menjadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan.

Mahyeldi menilai tantangan dalam proyek infrastruktur merupakan hal yang wajar. Namun, dengan komunikasi dan kolaborasi yang baik, setiap persoalan dapat diselesaikan.

“Dengan kebersamaan, kita optimistis hambatan yang ada bisa diatasi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor agar percepatan proyek berjalan optimal dan berdampak pada peningkatan konektivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Muhibuddin mengingatkan agar kolaborasi tidak berhenti pada komitmen administratif, tetapi diwujudkan dalam kerja nyata di lapangan. Ia menegaskan tidak boleh ada ego sektoral yang menghambat percepatan pembangunan.

“Kita ingin kolaborasi ini berjalan nyata, bukan sekadar di atas kertas,” katanya.

Muhibuddin juga menekankan pentingnya menjaga prinsip tata kelola yang baik, mulai dari ketepatan sasaran, anggaran, waktu, hingga kualitas pekerjaan. Selain itu, ia mengingatkan agar proses pembebasan lahan tetap memperhatikan hak masyarakat, termasuk masyarakat adat dan nagari.

“Pembangunan harus tetap melindungi masyarakat. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.

Dari sisi teknis, Dedy Gunawan menjelaskan bahwa proyek Tol Padang–Pekanbaru telah direncanakan sejak 2005 sebagai bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera. Sejumlah ruas, seperti Pekanbaru–Bangkinang, telah beroperasi, sementara ruas lainnya masih dalam tahap persiapan.

Untuk ruas Bukittinggi–Sicincin, kata dia, saat ini tengah dipersiapkan oleh PT Hutama Karya, mencakup studi kelayakan, analisis dampak lingkungan (Amdal), hingga pembebasan lahan.

Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro menambahkan, percepatan proyek menjadi krusial karena penundaan berpotensi meningkatkan biaya serta mengurangi manfaat bagi masyarakat.

Ia menyebut, diperlukan penetapan penanggung jawab serta penyusunan linimasa yang jelas agar proyek dapat diselesaikan sesuai target.

The post Pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi, Gubernur Sumbar Minta Dukungan Lintas Sektor appeared first on Langgam.id.

Pada periode 28 Maret 2026 atau H+7 Lebaran, trafik kendaraan pada sejumlah ruas utama terpantau masih mengalami peningkatan dibandingkan trafik normal, khususnya pada koridor penghubung antarkota dan akses menuju kawasan perkotaan. Kondisi ini menunjukkan mobilitas masyarakat pada masa arus balik Lebaran masih tetap tinggi di berbagai wilayah.

Secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 213.826 kendaraan, atau meningkat 100,18% dibandingkan trafik normal. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

Rekap Trafik Harian Ruas Tol Beroperasi (Periode 28 Maret 2026):

• Kendaraan yang melintasi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) tercatat sebanyak 26.512 kendaraan atau meningkat 95,75% dibandingkan trafik normal.
• Kendaraan yang melintasi Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu) tercatat sebanyak 30.424 kendaraan atau meningkat 117,07% dibandingkan trafik normal.
• Kendaraan yang melintasi Tol Betung – Tempino – Jambi (Bayung Lencir – Tempino – Sp. Ness) tercatat sebanyak 12.642 kendaraan atau meningkat 53,09% dibandingkan trafik normal.
• Kendaraan yang melintasi Tol Bengkulu – Taba Penanjung (Bengtaba) tercatat sebanyak 3.305 kendaraan atau meningkat 61,69% dibandingkan trafik normal.
• Kendaraan yang melintasi Tol Pekanbaru – Dumai (Permai) tercatat sebanyak 22.890 kendaraan atau meningkat 42,95% dibandingkan trafik normal.
• Kendaraan yang melintasi Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar tercatat sebanyak 16.637 kendaraan atau meningkat 171,23% dibandingkan trafik normal.
• Kendaraan yang melintasi Tol Indrapura – Kisaran tercatat sebanyak 19.131 kendaraan atau meningkat 86,03% dibandingkan trafik normal.
• Kendaraan yang melintasi Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Kuala Tanjung – Sinaksak) yang dikelola oleh PT Hutama Marga Waskita (HMW) tercatat sebanyak 44.204 kendaraan atau meningkat 117,48% dibandingkan trafik normal.
• Kendaraan yang melintasi Tol Binjai – Langsa (Binjai – Pangkalan Brandan) tercatat sebanyak 17.765 kendaraan atau meningkat 85,73% dibandingkan trafik normal.
• Kendaraan yang melintasi Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 2–6 (Seulimeum – Baitussalam) tercatat sebanyak 13.640 kendaraan atau meningkat 311,71% dibandingkan trafik normal.
• Kendaraan yang melintasi Tol Padang – Sicincin tercatat sebanyak 6.676 kendaraan atau meningkat 101,21% dibandingkan trafik normal.

Rekap Trafik Ruas Tol Fungsional Periode Arus Balik Lebaran 2026 (Periode 28 Maret 2026):

Sementara itu, untuk ruas tol yang dioperasikan secara fungsional selama periode Arus Balik Lebaran 2026 pada 28 Maret 2026, tercatat sebagai berikut:

• Tol Sigli – Banda Aceh (Sibanceh) Seksi 1 (Seulimeum – Padang Tiji), yang telah dibuka secara fungsional sejak 7 Desember 2025, mencatat trafik sebanyak 5.402 kendaraan.
• Tol Palembang – Betung (Kramasan – Pangkalan Balai), yang telah dibuka secara fungsional sejak 13 Maret 2026, mencatat trafik sebanyak 6.825 kendaraan.

Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, terutama bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada periode arus balik Lebaran. Pengguna jalan diharapkan mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima, serta beristirahat di rest area terdekat apabila merasa lelah atau mengantuk.

Hutama Karya berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keselamatan trafik di Jalan Tol Trans Sumatera melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait sebagai wujud #MelayaniSepenuhHati. Masyarakat juga dapat memantau informasi terkini seputar kondisi trafik dan layanan jalan tol melalui akun resmi @hutamakaryatollroad, aplikasi HK Toll Apps yang menyediakan informasi operasional dan pembaruan kondisi lalu lintas secara real-time, serta website resmi Hutama Karya pada menu khusus Info Mudik Lebaran 2026 di https://www.hutamakarya.com/info-mudik-lebaran-2026.

The post H+7 Lebaran, 213.826 Kendaraan Lintasi Tol Trans Sumatera appeared first on Langgam.id.