Bendungan ini sebelumnya mengalami kerusakan akibat banjir yang melanda wilayah tersebut pada 7 Maret lalu, sehingga menyebabkan kesulitan pengairan di lahan pertanian masyarakat di sejumlah nagari di Kecamatan Lengayang.

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyebut Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi (SDABK) Sumbar sudah mulai melakukan perbaikan Bendungan Irigasi Koto Kandis di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

Dikatakannya, per hari ini tim Dinas SDABK Sumbar sudah mulai bekerja di lokasi menggunakan alat berat untuk membersihkan material yang menghalangi aliran air. Sedangkan untuk perbaikan fisik, secara bertahap itu akan dilakukan sesegera mungkin.

Sebelumnya, Gubernur Mahyeldi melakukan peninjauan langsung ke lokasi bendungan bersama Bupati Pesisir Selatan dan sejumlah pihak terkait pada Kamis (19/9) lalu. Tidak berselang lama, dua hari setelah peninjauan itu, proses pengerjaan langsung dilakukan oleh Dinas SDA BK Sumbar.

“Tim kita dari Dinas SDABK Sumbar per hari ini sudah bekerja di lokasi. Langkah awal, tentu material yang menghalangi aliran air dulu yang kita bersihkan. Untuk rehab fisik, itu baru bisa dilakukan setelah kajian teknisnya tuntas,” jelas Mahyeldi di Padang, Sabtu (21/9/2024).

Diketahui, bendungan itu mengalami kerusakan akibat terdampak bencana banjir yang melanda daerah tersebut pada (7/3) lalu. Akibatnya, masyarakat di sejumlah nagari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, mengalami kesulitan untuk pengairan lahan pertaniannya.

“Target kita, dalam waktu dekat air bisa kembali mengalir ke lahan-lahan pertanian masyarakat, mengingat dalam waktu dekat musim tanam juga akan masuk,” tegas Mahyeldi.

Terkait dengan pembangunan kembali fisik bendungan yang roboh, sambungnya, berdasarkan analisa Dinas SDABK Sumbar, itu butuh anggaran lebih kurang Rp.30 Miliar. Skema pembiayaannya masih dalam pembahasan.

“Kebutuhan anggarannya sudah dihitung, lebih kurang Rp.30 Miliar. Nanti itu akan kita upayakan bisa melalui APBD bisa juga kita mintakan bantuan Pusat, nanti mekanismenya akan kita bahas lagi,” jelas Gubernur Mahyeldi.

Lebih lanjut Gubernur berharap, mengingat secara fungsi bendungan irigasi ini cukup vital bagi masyarakat. Ia berharap, semua pihak bisa memberikan dukungan sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk kelancaran proses perbaikan di lapangan.

“Tentu kami berharap, semua pihak dapat mendukung. Jangan sampai ada gangguan selama proses pengerjaan berlangsung,” himbau Mahyeldi.

Bupati Pesisir Selatan, Rusmayul Anwar, menyebutkan bahwa sekitar 2.357 hektar sawah di Kecamatan Lengayang sangat bergantung pada pengairan dari Bendungan Irigasi Koto Kandis. Sebelumnya, pihaknya juga telah menyampaikan laporan tertulis terkait kerusakan bendungan kepada Pemerintah Provinsi, mengingat kewenangan perbaikan berada di tingkat provinsi.

“Saat ini pengerjaan sudah dimulai, dan kami siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi untuk mempercepat proses perbaikan,” ujar Rusmayul Anwar.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan mendukung penuh upaya perbaikan bendungan ini dan siap membantu dengan penyediaan bahan atau dokumen pendukung yang diperlukan. Dengan perbaikan ini, diharapkan aliran air bisa segera kembali normal, mengingat musim tanam yang sudah semakin dekat. (*/Yh)

The post Bendungan Irigasi Koto Kandis di Pesisir Selatan Mulai Diperbaiki appeared first on Langgam.id.

Untuk mencapai hal ini, lembaga P3A yang kuat, mandiri, dan berdaya diperlukan agar pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dapat berlangsung dengan lancar dan berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian serta mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Intinya, pengelolaan irigasi harus berfokus pada prinsip keadilan.

Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pengaturan untuk memastikan distribusi lahan yang tepat waktu, jumlah yang sesuai, dan biaya yang tepat. Meskipun teknologi infrastruktur irigasi sangat penting, keadilan tidak akan tercapai tanpa mempertimbangkan aspek musyawarah atau konsensus.

Menurut pandangan pemerintah, pengelolaan irigasi yang baik mencakup berbagai kegiatan yang meliputi semua aspek operasional dan pemeliharaan, mulai dari pembersihan, perbaikan, penyelesaian konflik terkait pembagian air, hingga perencanaan untuk musim tanam berikutnya.

Operasi irigasi dianggap baik jika jaringan irigasi berfungsi dengan baik, pembagian air optimal, dan memperhitungkan usia ekonomi sesuai rencana. Ada empat komponen utama yang dapat digunakan untuk menilai keandalan teknologi irigasi, yaitu peningkatan produksi dan produktivitas, keandalan sistem distribusi air, pembagian air yang adil dan merata, serta pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kualitas fisik, teknologi, dan lingkungan. Kata kunci dalam konteks ini adalah keberlanjutan.

Keberlanjutan adalah upaya untuk memastikan bahwa sistem irigasi akan tetap berfungsi dan berkelanjutan. Ini tidak dapat tercapai tanpa adanya nilai budaya yang memberi jiwa dan semangat pada keberlanjutan tersebut.

Pentingnya keterlibatan petani dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi semakin diakui belakangan ini. Sejarah menunjukkan bahwa petani beririgasi di Indonesia telah menggunakan pendekatan teknologi tradisional dan partisipatif selama berabad-abad. Contoh budaya petani beririgasi ini dapat ditemukan dalam Subak di Bali, Tudang Sipulung di Sulawesi Selatan, Kapalo Banda di Sumatera Barat, dan lainnya, yang masih lestari hingga kini.

Di Sumatera Barat, pengelolaan irigasi dalam konteks keberlanjutan adalah bagian dari peradaban lama yang didasarkan pada kearifan lokal. Banyak daerah masih memelihara kearifan tersebut dalam urusan pertanian. Beberapa di antaranya dapat ditemukan di Jorong Situgar Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, dan Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh. Irigasi tradisional di sini didasarkan pada konsensus dan musyawarah.

Prinsip ini mencerminkan partisipasi demokratis. Pengambilan keputusan melalui musyawarah adalah bentuk keadilan prosedural yang tercapai melalui dialog yang rasional dan egaliter.

Irigasi adalah aset bersama yang terkait dengan penggunaan sumber daya air lainnya, sehingga pengelolaannya memerlukan regulasi yang baik. Nilai-nilai tradisional yang terwarisi dari pengalaman irigasi dapat memberikan kontribusi pada pembentukan lembaga pengelolaan irigasi yang modern.

Di Sumatera Barat, pengelolaan irigasi tradisional yang didasarkan pada kesepakatan bersama mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan prinsip keadilan. Prinsip-prinsip tersebut perlu diadopsi dan diselaraskan dengan pengelolaan irigasi modern.

Pengelolaan irigasi baik melalui P3A yang dibentuk oleh pemerintah maupun melalui Banda yang berakar pada tradisi di Sumatera Barat merupakan bentuk lembaga. Namun, Banda adalah bentuk lembaga yang mengatur kesepakatan dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

Terbentuknya Banda dimulai dari keputusan bersama melalui musyawarah. Setelah sistem irigasi dibangun, masyarakat lokal mulai memikirkan tentang pembagian air dan jumlah debit yang dialirkan ke sawah. Selain Banda, beberapa daerah di Sumatera Barat juga mengenal istilah Paraku, yang merupakan pengetahuan lokal tentang pembagian air yang efisien dan adil.

Jelas bahwa sistem irigasi tradisional menggabungkan pengetahuan teknis dengan manajemen yang didasarkan pada kearifan lokal untuk mengoptimalkan produktivitas lahan pertanian dengan mempertimbangkan aspek keadilan. Dengan memperkuat modal sosial di berbagai tingkatan, pengelolaan irigasi dan keandalan pasokan air yang berkelanjutan dapat ditingkatkan.

Secara jangka panjang, modal sosial akan berfungsi sebagai investasi dan diharapkan dapat mengurangi tingkat kerusakan, terutama yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk di tingkat usaha tani.

Permasalahan terkait air muncul ketika jumlahnya menjadi sangat kurang karena faktor seperti kemarau, kerusakan pada bendungan dan saluran, atau menjadi sangat berlebihan karena banjir, atau kerusakan pada tanggul, dan sebagainya. Peran dan fungsi lembaga dalam pengaturan irigasi muncul ketika dibutuhkan, sementara ketika segala sesuatu berjalan normal dan kebutuhan air dasar terpenuhi, peran lembaga menjadi kurang aktif.

Permasalahan lain timbul saat sumber air terbatas. Pembagian air yang terbatas memerlukan infrastruktur irigasi yang berfungsi dengan baik. Infrastruktur irigasi yang tidak berfungsi dengan baik menyebabkan aliran air tidak lancar. Ketidakberfungsian pintu air mengakibatkan kesulitan dalam pembagian air. Ketidakberfungsian bangunan pengukur menyebabkan pembagian air tidak tepat dalam volume.

Dalam menyediakan layanan irigasi, penting untuk melakukan upaya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mengutamakan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat. Efisiensi dan efektivitas penggunaan air irigasi sangat bergantung pada tindakan para pengelola irigasi (lembaga P3A) melalui pelayanan yang tepat, yaitu tepat waktu, jumlah yang sesuai, dan kualitas yang dibutuhkan oleh tanaman.

Dengan peningkatan luasnya area irigasi yang dibangun oleh pemerintah, baik pemerintah kolonial maupun Republik Indonesia, terdapat dua kerangka pengelolaan irigasi yang berbeda, yaitu berbasis masyarakat tani dan berbasis pemerintah.

Terdapat setidaknya empat tahap perkembangan yang penting untuk diperhatikan sebagai hasil dari interaksi antara kekuatan yang memengaruhi eksistensi kedua kerangka pengelolaan tersebut.

Rahmi Awalina, S.TP.,MP
Dosen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fateta-Universitas Andalas

The post Harmonisasi Rasionalitas dan Kearifan Lokal dalam Manajemen Sistem Irigasi appeared first on Langgam.id.

Ia menambahkan, bahwa anggaran senilai Rp15 miliar, rinciannya akan digunakan untuk kelanjutan pembangunan irigasi Lubuk Buaya di Kecamatan Linggo Sari Baganti sebesar Rp10 miliar.

Selanjutnya terangnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN senilai Rp5,2 miliar akan digunakan untuk pengembangan irigasi sepanjang 22 kilometer.

“Kegiatan ini tersebar di sejumlah daerah. Antara lain irigasi Air Singkarak Punggasan, Irigasi Pondok Baru Kecamatan BAB Tapan, dan irigasi Sawah liek Lumpo Kecamatan IV Jurai,” ujarnya dilansir di situs Pemkab Pessel, Jumat (26/11/2021).

Kemudian sebut Novi Irawan yaitu, Irigasi Sungai Batang dan Irigasi Sungai Kuyung Masing-masing di Kecamatan Pancung Soal. Selain itu, juga akan dilakukan renovasi dua unit pelayanan teknis dinas (UPTD).

“Sejumlah titik irigasi ini sudah dipastikan. Sedangkan untuk pembangunan gedung UPTD titiknya belum,” bebernya.

Ia mengatakan, bahwa akan ada dana yang bersumber dari APBD senilai Rp1,1 miliar untuk perbaikan irigasi.

Novi Irawan menjelaskan, saat ini daerah irigasi di Pesisir Selatan sebanyak 323 unit, luas 49 ribu hektare.

“Dari jumlah itu, kewenangan kabupaten 2,907 hektare dengan 312 derah irigasi. Sisanya kewenangan provinsi dan pusat,” bebernya.

Baca juga: Lantik Direktur Baru, Wabup Pessel Harap PDAM Tirta Langkisau Produksi Air Mineral

Kemudian terangnya, irigasi berkondisi baik di Pesisir Selatan saat ini hanya sebesar 57,50 persen.

Pemkab Pessel ungkapnya, menargetkan total irigasi berkondisi baik sebesar 66,70 persen pada 2026.

Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

The post 2022, Pemkab Pessel Alokasikan Rp15 Miliar untuk Pengembangan Irigasi appeared first on Langgam.id.

Sutan Riska mengatakan, bahwa pembangunan saluran sekunder ini merupakan harapan Pemkab dan masyarakat Dharmasraya.

“Ini menjadi kebahagian bagi kami. Mudah-mudahan pengerjaannya bisa tuntas tahun ini, sehingga tahun depan masyarakat kita bisa bersawah kembali,” harap Sutan Riska.

Ia menambahkan, bahwa sesuai arahan presiden, pembangunan saluran irigasi ini dapat memberikan dampak pada perbaikan ekonomi masyarakat. Diharapkan, sektor pertanian di Dharmasraya dapat terus meningkat.

“Ini adalah cita-cita kita. Selain perkebunan, sektor pertanian juga harus kita tingkatkan secara maksimal,” ucap Sutan Riska.

Kepala BWS Sumatera V, Dian Kamila mengatakan, di tahun ini, pengerjaan saluran sekunder pada jaringan irigasi DI Batanghari di Nagari Siguntur ini terlebih dahulu ditargetkan untuk mengalirkan air dan mengatasi banjir.

“Baru ke depannya ditargetkan permanen, yaitu dengan lining,” ujar Dian.

Ia mengharapkan,  dengan pembangunan saluran irigasi sekunder ini, ke depan masyarakat dapat bercocok tanam kembali dan hasil panen meningkat.

Dian mengungkapkan, jika pembangunan ini sudah selesai, pihaknya bisa masuk pada kegiatan P3TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) di Dharmasraya. (*/yki)

The post Bantu Pengairan Sawah di Dharmasraya, Saluran Sekunder Jaringan Irigasi Batanghari Dibangun appeared first on Langgam.id.