Kronologis berdasarkan video rekaman warga, saat jemaat Kristiani sedang melakukan ibadah, datang beberapa keluarga pemilik rumah kontrakan meminta kegiatan diberhentikan.

Dalam video terlihat seorang pria diduga keluarga pemilik kontrakan memberi penjelasan bahwa kontrakan yang dijadikan tempat kebaktian merupakan rumah keluarga besar mereka. Pria tersebut juga mempersoalkan soal izin dan koordinasi jemaat dengan warga sekitar.

“Ini rumah tua loh. Kalian punya rumah tua, punya rumah adat? Seperti ini juga, rumah ini bukan punya satu orang tapi keluarga, ada anak cucunya,” katanya dikutip dari video, Rabu (30/08/2023). Ia mengatakan agar jemaah yang mengadakan kegiatan melakukan konfirmasi kepada RT dan RW setempat.

Selain itu terlihat juga seorang wanita yang diduga kerabat pemilik rumah terlibat cekcok dengan jemaat. “Suka-suka aku rumah aku, saya kan nggak ganggu ibadahmu! Saya hanya mecahkan kaca rumah saya,” katanya. Setelah menyatakan hal itu, ia mempersilahkan kembali jamaah untuk melanjutkan ibadah.

Sehabis cekcok tersebut, terlihat seorang pria membawa sebuah golok ke tengah perdebatan. “Ku gorok kalian semuanya nanti,” tutur pria itu.

Dari informasi yang Langgam.id himpun, diketahui rumah kontrakan itu telah ditempati sejak awal bulan Juli lalu oleh seorang jamaah Kristiani. Pemiliknya sendiri adalah seorang wanita dan saat ini tinggal di Pekanbaru.

Jamaat tersebut sebelumnya menyatakan telah meminta izin kepada pemilik rumah bahwa akan mengadakan ibadah di sana. Ia juga sudah memberitahu ke ketua RT setempat dan telah disetujui awalnya.

Dugaan penghentian kebaktian dan pengancaman tersebut kemudian dilaporkan ke Polresta Padang oleh JAZ (25). Dalam laporannya JAZ menyebut terlapor inisial L, D dan N telah melakukan pengancaman.

“L melempar kaca jendela serta pintu, lalu datang D sambil membawa sebilah parang serta kayu sambil marah-marah menyuruh bubar dan mengatakan jika tidak bubar akan membunuh. Kemudian datang lagi N sambil membawa kayu hendak memukul,” demikian bunyi keterangan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/573/VIII/2023/SPKT/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat tanggal 30 Agustus 2023 pukul 04.00 WIB.

Sampai saat tulisan ini diterbitkan, Kasi Humas Polresta Padang kepada Langgam.id mengatakan masih menghimpun bahan dan informasi terkait kejadian pembubaran tersebut. (*/Yh)

The post Jemaat Nasrani Diusik saat Beribadah di Banuaran Padang appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Ketua FKUP Sumbar menilai, hasil survei Setara Institute itu tak bisa dijadikan rujukan.

Langgam.id – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumatra Barat (Sumbar), Duski Samad menilai hasil survei Setara Institute for Democracy and Peace terakait Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2021 tidak bisa jadi rujukan (tolak ukur-red) toleransi ataupun intoleransi di Indonesia.

“Kalau Setara yang bikin, namanya saja sudah setara, bagaimana di Padang dibikin setara, memang kita di Padang sudah mayoritas, ukurannya itu kan ingin menekan muslim agar kita setara, jadi menurut hemat saya itu tidak bisa dijadikan ukuran,” ujar Duski kepada langgam.id, Jumat (1/4/2022).

Ditegaskan Duski, bahwa hasil survei Setara Institute soal IKT itu tidak bisa dijadikan ukuran, dan tidak bisa direspons sebagai sebuah realitas.

Sebagai sebuah survei, lanjut Duski, biar saja. Survei itu juga tergantung siapa respondennya. “Saya saja tidak pernah diminta jadi responden itu, sementara saya bergerak di kerukunan umat beragama,” ucapnya.

Sebagi hasil survei, sebut Duski, itu hanya sebuah prosedur ilmiah yang tingkat kebenaran jauh lebih rendah dibandingkan yang lain. “Survei itu sangat di permukaan sekali. Sederhananya, jangan pegang survei. Apalagi survei kehidupan beragama,” jelasnya.

IKT, tambah Duski, tidak bisa dijadikan ukuran tingkat toleransi kota di Indonesia, karena sangat sulit mengukur perasaan seseorang terhadap keberagaman. Perasaan seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial di sekitarnya.

“Bagaimana mensurvei perasaan seseorang. Perasaan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial di sekitarnya,” kata Duski.

Dikatakan Duski, seseorang yang belum berpengalaman dengan kehidupan plural, dipaksakan masuk ke dalam kehidupan plural, tentu tidak mungkin.

Menurutnya, IKT 2021 tersebut tidak bisa dijadikan rujukan, baik dalam akademik maupun untuk mengambil kebijakan.

Selain itu, Duski menyampaikan, kerukunan umat beragama di Sumbar selama ini terbilang bagus. Kerukunan umat beragama di tiga kota di Sumbar yang masuk IKT terendah 2021 versi Setara Institute itu juga aman saja.

Dia pun tidak yakin dengan tuduhan intoleran terhadap Sumbar. Buktinya, kata Duski, Sumbar atau di Padang khususnya, banyak gereja. Bisa dibuktikan, hampir tidak ada kehebohan soal sara di Sumbar.

“Definisi toleransi itu menghargai, menerima, mengakui. Kalau di Sumbar, sejak ada republik ini, orang Sumbar paling menghargai keberagaman itu,” tegasnya.

Survei ini, tambah Duski, hanya bisa dinilai sebagai salah satu indikasi saja, tapi bukan untuk dipercayai. Selain itu, soal survei juga perlu diwaspadai karena ada kepentingan sponsor di belakangnya.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serata Institute for Democracy and Peace merilis tingkat toleransi di kota seluruh Indonesia, termasuk di Sumbar.

Dalam rilis yang diterbitkan, Rabu (30/3/2022) itu, mencatat sebanyak 10 kota di Indonesia masuk dalam kategori daerah dengan toleransi yang tinggi atau bagus. Sebanyak 10 daerah ditetapkan sebagai daerah paling toleran di Indonesia.

Baca juga: Hasil Riset Setara Institute: Toleransi di Kota Padang, Padang Panjang dan Pariaman Rendah

Lalu, Serata Institut juga merilis 10 kota dengan kategori toleransi rendah, tiga di antaranya di Sumbar, yaitu Kota Padang, Padang Panjang, dan Pariaman. Tiga daerah di Sumbar masuk toleransi rendah bersama 7 daerah lain yaitu; Depok, Banda Aceh, Cilegon, Langsa, Sabang, Pekanbaru, dan Makassar.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Ketua FKUB Sumbar Sebut Hasil Survei Setara Institute Soal IKT Tak Bisa Jadi Rujukan appeared first on Langgam.id.

Sedangkan 3 Kota dengan skor IKT tertinggi didapatkan oleh Kota Singkawang, Manado dan Salatiga. Rilis IKT ini direspon beragam oleh publik khususnya kepala daerah yang mempertanyakan parameter atau indikator IKT dan kenapa kotanya masuk kategori IKT terendah.

Dalam riset tersebut tidak menegaskan sebuah kota tersebut dikategorikan toleran atau tidak, yang perlu diingat adalah kota dengan skor toleransi yang rendah dan tinggi. Berdasarkan hal tersebut setiap daerah atau kota memiliki perbedaan dan penanganan serta penilaian mengenai aspek toleransi yang berbeda satu sama lain.

Kota Padang, Padang Panjang dan Pariaman tentu memiliki aspek toleransi yang berbeda pula dengan daerah atau kota yang memiliki struktur masyarakat yang cenderung heterogen.

Oleh karenanya berdasarkan rilis IKT Setara Institute berusaha memberikan skor untuk mengukur mana kota yang memiliki skor IKT yang tinggi dan mana kota dengan skor IKT yang rendah dengan variabel yang sudah ditentukan.

Kebanyakan dari kita menggunakan kacamata “kuda” dalam menanggapi rilis IKT ini, perdebatan hanya berada pada tataran teologis dan sosiologis semata mana yang lebih suci dan mana yang dianggap sekuler.

Sebagai contoh dalam rilis IKT tersebut sudah sangat jelas terdapat 8 indikator (Perencanaan Pembangunan, Kebijakan Diskriminatif, Peristiwa Intoleransi, Dinamika Masyarakat Sipil, Pernyataan Publik Pemerintah, Tindakan Nyata Pemerintah, Heterogenitas agama dan inklusi sosial), dari indikator tersebut dapat kita jumpai dalam berbagai peristiwa di Sumatra Barat.

Mari kita refleksikan dalam berbagai kasus beberapa Kota di Sumatra Barat yang menjadi sorotan publik bahkan nasional dalam penanganan isu keberagaman. Definisi keberagaman di sini jelas bukan hanya terletak pada keberadaan keyakinan di luar keyakinan kita, akan tetapi komunitas atau kelompok yang dinilai juga memiliki hak yang sama dengan keyakinan kita dimata konstitusi.

Penolakan keberadaan komunitas Ahmadiyah dan Syiah, Penolakan RS Siloam, Penolakan praktek krematorium, Respon terhadap SKB 3 Menteri mengenai atribut keagamaan dan banyak kejadian dan isu diskriminatif lainnya.

Dalam berbagai riset juga menegaskan pemerintah daerah cenderung mengabaikan aspek HAM, Inkonstitusional, ketentuan otonomi daerah regulasi yang mencirikan idiom keagamaan tertentu serta berlindung di bawah payung yang dinamakan “kearifan lokal”.

Penulis sejalan dengan pendapat sarjanawan (Brenner, 2011) melihat peran negara (dalam hal ini pemerintah) yang dominan dalam memberikan ruang bagi kelompok konservatisme agama di tingkat lokal maupun nasional sehingga memberikan celah bagi kelompok ini untuk terus mengekspresikan gerakannya.

Muslim konservatif cenderung percaya bahwa negara seharusnya memfasilitasi ketaatan dan penegakan hukum Islam di kehidupan sehari-hari, atau setidaknya tidak mengganggu praktiknya, terutama terkait dengan keluarga atau urusan private yang bisa saja berimplikasi kepada sikap intoleransi.

Kita tidak menutup mata bahwa terjadinya penguatan Islam politik sebagai identitas lokal tumbuh subur pada era desentralisasi dan otonomi daerah. Kemudian dalam praktiknya, intoleransi bahkan radikalisme agama tidak hanya melibatkan aktor-aktor masyarakat, yaitu gerakan-gerakan Islam lokal, tetapi juga negara. Seperti terlihat dalam pemberlakukan Perda syariah, batas antara agama dan politik tidak jelas lagi.

Selanjutnya pemerintah daerah agar lebih menerapkan kebijakan yang multikulturalisme dengan meletakan kelompok atau komunitas lain sebagai bagian dari tatanan sosial masyarakat Minangkabau, bukan sebaliknya memberikan kesenjangan diatas semangat norma keagamaan serta semangat ABS – SBK yang diterapkan cenderung bersifat konservatif.

Selain itu, pemerintah daerah hendaknya bertindak lebih toleran terhadap kelompok atau komunitas lain dan menjalin hubungan secara berkesinambungan antar kerukunan umat beragama dan berkeyakinan dalam upaya pengelolaan keberagaman komunitas atau keyakinan yang ada di Sumatra Barat.

Dengan rilisnya skor IKT ini, hemat penulis harus menjadi autokritik bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan regulasi dan kebijakan yang berorientasi pada prinsip multikulturalisme dan inklusivitas sosial. Sumatra Barat dengan falsafah ABS – SBK harus menjadi model baru bagi daerah lain dan tidak hanya Singkawang, Manado dan Salatiga akan tetapi kota – kota di Sumata Barat bisa menuju daerah dengan skor IKT yang tinggi pula nantinya.

Dengan catatan pemerintah daerah melalui regulasi yang ada harus kooperatif dengan isu – isu kebangsaan keindonesiaan dan jangan terjebak pada narasi minoritas dan mayoritas.

Bagi penulis pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang bisa memfasilitasi dan mengakui keberadaan individu atau kelompok lain, bukan pemimpin yang berorientasi pada kepentingan elektoral dengan mempolitisasi identitas suara mayoritas. Terakhir opini ini hanya pandangan pribadi penulis dari hasil perenungan yang masih dangkal dan sifatnya masih debatable. Wallahu’alam…

*Alumnus Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan Maarif Institute/ Peneliti Spektrum Politika

The post Indeks Kota Toleran: Autokritik bagi Pemerintah Daerah appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Setara Institute merilis, toleransi di Kota Padang, Padang Panjang dan Pariaman rendah.

Langgam.id – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serata Institute for Democracy and Peace merilis tingkat toleransi di kota seluruh Indonesia, termasuk di Sumatra Barat (Sumbar).

Dalam rilis yang diterbitkan, Rabu (30/3/2022) itu, mencatat sebanyak 10 kota di Indonesia masuk dalam kategori daerah dengan toleransi yang tinggi atau bagus.

10 daerah tersebut, yaitu Singkawang, Manado, Salatiga, Kupang, Tomohon, Magelang, Ambon, Bekasi, Surakarta dan Kediri.

Lalu, Serata Institut juga merilis 10 kota dengan kategori toleransi rendah, tiga di antaranya di Sumatra Barat (Sumbar).

10 daerah dengan toleransi rendah tersebut, yaitu Depok, Banda Aceh, Cilegon, Pariaman, Langsa, Sabang, Padang Panjang, Padang, Pekenbaru, dan Makassar.

“Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2021 merupakan hasil pengukuran yang dilakukan Setara Institute untuk mempromosikan praktik-praktik toleransi
terbaik kota-kota di Indonesia,” ujar Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan melalui keterangan tertulisnya yang diterima langgam.id, Kamis (31/3/2022).

Menurut Halili, IKT 2021 merupakan laporan kelima Setara Institut sejak tahun 2015.

“IKT ditujukan untuk memberikan baseline dan status kinerja pemerintah kota dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosialm” ungkapnya.

Baseline, itu lanjut Halili, akan menjadi pengetahuan bagi masyarakat dan dunia tentang kondisi toleransi di 94 kota di Indonesia.

“Pengukuran yang dilakukan Setara Institute dalam IKT mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi dan hak asasi manusia sesuai dengan standar hukum HAM internasional, khususnya hak sipil dan politik,” jelasnya.

Studi itu, sebut Halili, dengan menetapkan empat variabel dengan delapan indikator alat ukur, di antaranya regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial, dan demografi agama.

Lalu, kombinasi pembobotan itu menghasilkan persentase akhir pengukuran sebagai berikut:

• Rencana Pembangunan (10 persen)
• Kebijakan Diskriminatif (20 persen)
• Peristiwa Intoleransi (20 persen)
• Dinamika Masyarakat Sipil (10 persen)
• Pernyataan Publik Pemerintah Kota (10 persen)
• Tindakan Nyata Pemerintah Kota (15 persen)
• Heterogenitas agama (5 persen)
• Inklusi sosial keagamaan (10 persen)

“Scoring dalam studi ini menggunakan skala hipotesis positif dengan rentang nilai 1-7, yang menggambarkan rentang gradatif dari kualitas buruk ke baik,” paparnya.

Artinya, sebut Halili, 1 merupakan skor untuk situasi paling buruk pada masing-masing indikator, sedangkan 7 adalah skor untuk situasi paling baik pada masing-masing indikator untuk mewujudkan kota toleran.

Baca juga: Persiapan Tahun Toleransi 2022, Toleransi Beragama di Sumbar Tetap Terjaga

Selain itu, untuk menjamin validitas data hasil scoring, studi juga melakukan tiga teknik sekaligus, yaitu triangulasi sumber, hasil self-assessment pemerintah-pemerintah kota melalui kuesioner yang disebar, dan Experts meeting series atau pertemuan serial para ahli untuk mengkonfirmasi data sementara hasil skor.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Hasil Riset Setara Institute: Toleransi di Kota Padang, Padang Panjang dan Pariaman Rendah appeared first on Langgam.id.