Langgam.id — Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Barat optimistis laju inflasi daerah sepanjang 2026 tetap berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 plus minus 1 persen, meskipun pada Mei 2026 terjadi peningkatan inflasi bulanan yang dipicu kenaikan harga sejumlah komoditas pangan.

Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Andy Setyo Biwado, mengatakan tekanan inflasi yang terjadi pada Mei bersifat sementara dan terutama dipengaruhi faktor musiman menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha serta gangguan pasokan pada beberapa komoditas hortikultura.

“Inflasi Sumatera Barat pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Hal ini didukung normalisasi produksi pertanian, perbaikan sarana distribusi, serta berlanjutnya sinergi pengendalian inflasi oleh TPID,” kata Andy dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sumatera Barat pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,90 persen secara bulanan (month to month/mtm). Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan mencapai 3,91 persen. Namun secara kumulatif sejak Januari hingga Mei 2026, inflasi masih relatif rendah, yakni sebesar 0,47 persen.

Angka tersebut bahkan lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hingga Mei 2025, inflasi kumulatif Sumatera Barat tercatat sebesar 1,80 persen.

Menurut Andy, kenaikan inflasi pada Mei terutama didorong oleh lonjakan harga cabai merah yang mengalami inflasi sebesar 26,03 persen dan memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulanan.

Kenaikan harga cabai merah terjadi akibat meningkatnya permintaan menjelang Idul Adha yang bersamaan dengan terganggunya pasokan karena penurunan produksi dan kerusakan hasil panen akibat curah hujan tinggi di sejumlah daerah sentra produksi.

Selain cabai merah, inflasi juga dipengaruhi kenaikan harga bawang merah, minyak goreng, nasi dengan lauk pauk, serta tarif angkutan udara.

Meski demikian, tekanan inflasi yang lebih tinggi berhasil diredam oleh penurunan harga sejumlah komoditas, seperti daging ayam ras, telur ayam ras, kentang, jengkol, dan emas perhiasan.

Andy menjelaskan, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat berbagai program pengendalian inflasi melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, dan pengelolaan ekspektasi masyarakat.

Langkah yang dilakukan antara lain memperluas operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, memperkuat kerja sama antar daerah, mempercepat perbaikan infrastruktur distribusi pascabencana, serta meningkatkan ketahanan pasokan hortikultura melalui urban farming dan penguatan kelompok tani.

Meski optimistis inflasi tetap terkendali, BI mengingatkan sejumlah risiko yang perlu diwaspadai pada paruh kedua tahun ini. Risiko tersebut antara lain cuaca ekstrem yang dapat mengganggu produksi pertanian, disparitas harga pangan antarwilayah, gangguan rantai pasok, serta tekanan harga komoditas global.

“Sinergi pengendalian inflasi akan terus diperkuat agar inflasi Sumatera Barat tetap berada dalam rentang sasaran, sehingga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah dapat terus terjaga,” ujar Andy.

Dengan inflasi kumulatif yang masih rendah hingga Mei dan berbagai program pengendalian yang terus berjalan, BI meyakini stabilitas harga di Sumatera Barat akan tetap terjaga sepanjang 2026 meskipun menghadapi sejumlah tantangan dari sisi pasokan dan kondisi global. (HER)

The post Inflasi Mei Menguat, BI Sumbar Yakin Tahun Ini Terkendali di Rentang 2,5 Plus Minus 1 Persen appeared first on Langgam.id.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, mengatakan bahwa secara bulanan (month-to-month/m-to-m), inflasi pada April 2026 mencapai 0,39 persen. Sementara itu, secara tahun kalender (year-to-date/y-to-d), Sumbar justru mengalami deflasi sebesar 0,43 persen.

“Inflasi secara umum masih dalam rentang terkendali, meskipun terdapat tekanan dari sejumlah komoditas utama, seperti emas perhiasan dan daging ayam ras,” ujarnya Senin (4/5/2026).

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran menjadi penyumbang utama inflasi bulanan, dengan kenaikan sebesar 1,11 persen dan andil 0,12 persen. Komoditas yang dominan memicu kenaikan di kelompok ini adalah nasi dengan lauk.

Selain itu, kelompok transportasi turut memberikan kontribusi signifikan dengan inflasi sebesar 0,91 persen dan andil 0,10 persen, terutama dipicu oleh kenaikan tarif angkutan udara.

Sejumlah kelompok pengeluaran lainnya juga mengalami inflasi, di antaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau; pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; serta perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan juga tercatat mengalami kenaikan.

Sebaliknya, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi. Adapun kelompok kesehatan dan pendidikan relatif tidak mengalami perubahan harga.

Secara spasial, tiga daerah di Sumatera Barat mencatat inflasi bulanan. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,67 persen, disusul Kota Padang sebesar 0,51 persen dan Kota Bukittinggi sebesar 0,17 persen. Sementara itu, Kabupaten Pasaman Barat mengalami deflasi tipis sebesar 0,02 persen.

Di sisi lain, kesejahteraan petani menunjukkan perbaikan. Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Barat pada April 2026 tercatat sebesar 125,79 atau meningkat 2,14 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Menurut Nurul, kenaikan NTP didorong oleh peningkatan harga hasil produksi petani sebesar 2,60 persen, yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya konsumsi rumah tangga dan produksi sebesar 0,44 persen.

“Peningkatan ini terutama terjadi pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan rakyat. Namun, subsektor peternakan dan perikanan masih mengalami penurunan,” katanya.

Sementara itu, Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) juga mengalami peningkatan sebesar 1,49 persen menjadi 130,95. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya daya beli petani terhadap barang modal dan kebutuhan usaha pertanian.

Dengan capaian tersebut, inflasi Sumatera Barat pada April 2026 dinilai masih berada dalam kondisi stabil, meskipun tekanan harga dari komoditas pangan dan emas perlu terus diwaspadai.

The post Dipicu Kenaikan Harga Emas dan Daging Ayam, Inflasi Sumbar April Capai 1,97 Persen appeared first on Langgam.id.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram mengungkapkan bahwa penyebab utama kenaikan harga bawang merah ini disebabkan karena penurunan produksi lokal dan berakhirnya masa panen di Jawa Tengah.

“Sementara itu, harga daging ayam ras meningkat karena terbatasnya pasokan dari daerah sentra, ketersediaan bibit Day Old Chicken (DOC) yang berkurang, serta meningkatnya biaya produksi,” ujar Abdul Majid dilansir dari infopublik.id, Rabu (6/11/2024).

Selain komoditas pangan, terang Abdul Majid, inflasi di Sumbar juga dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan. Hal ini sejalan dengan tren global akibat ketidakpastian geopolitik dan kebijakan moneter Amerika Serikat.

“Namun, inflasi di Sumatra Barat masih tertahan berkat turunnya harga komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, dan kentang,” beber Abdul Majid.

Ia menjelaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatra Barat telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk mengendalikan inflasi.

Di antaranya operasi pasar di daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga, pemantauan harga melalui sidak pasar, pemberian subsidi ongkos angkut, serta distribusi beras dan stok pangan melalui Bulog.

“Upaya tambahan yang dilakukan TPID termasuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat terkait diversifikasi pangan dan konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta menjaga ekspektasi inflasi di berbagai kanal media,” bebernya.

Abdul Majid menambahkan bahwa ke depan, TPID Sumbar berkomitmen untuk menjaga stabilitas inflasi melalui strategi 4K. Yaitu, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif.

“Dengan langkah-langkah ini, kami berharap inflasi Sumatra Barat dapat terkendali, dan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan dengan baik,” harap Abdul Majid. (*/yki)

The post Bawang Merah hingga Emas Perhiasan Penyumbang Inflasi Sumbar Oktober 2024 appeared first on Langgam.id.

Deflasi di Sumatra Barat terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi paling tinggi yaitu sebesar 3,34 persen (mtm) dengan andil deflasi 1,14 persen (mtm).

Selain itu, beberapa komoditas dominan yang mempengaruhi inflasi, pada kelompok tersebut yaitu, cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,71 persen, 0,28 persen; dan 0,05 persen (mtm).

Bank Indonesia menyatakan penurunan harga beberapa komoditas pangan dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan baik dari dalam maupun luar Sumatera Barat.

“Selain itu, mulai beroperasinya jalan nasional utama Padang-Bukittinggi via Padang Panjang memperlancar distribusi yang turut menurunkan biaya logistik,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram, dalam keterangan tertulis, Minggu (4/8/2024).

Ia merinci, kelompok penyumbang deflasi Sumatera Barat selanjutnya adalah kelompok transportasi yang mengalami deflasi sebesar 0,08 persen (mtm) dengan andil deflasi 0,01 persen(mtm). Komoditas dominan yang mempengaruhi deflasi pada kelompok tersebut adalah tarif angkutan udara dengan andil deflasi sebesar 0,02 persen (mtm).

Deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kelompok pendidikan yang mengalami inflasi sebesar 1,03% (mtm) dengan andil inflasi 0,05% (mtm). Komoditas yang menahan deflasi pada kelompok pendidikan adalah sekolah menengah atas, sekolah dasar, dan bimbingan belajar dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02%; 0,02%; dan 0,01% (mtm).

“Meningkatnya biaya pendidikan sejalan dengan momentum tahun ajaran baru,” ujarnya.

Adapun, seluruh kabupaten/kota penghitung inflasi Provinsi Sumatera Barat mengalami deflasi dengan Kabupaten Pasaman Barat mencatatkan deflasi tertinggi. Kabupaten Pasaman Barat mencatatkan realisasi deflasi sebesar 1,74 persen (mtm) pada bulan Juli, dibandingkan bulan Juni 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,10 persen (mtm).

Kota Padang mencatatkan deflasi 0,87 persen (mtm), dibandingkan realisasi inflasi pada Juni 2024 sebesar 0,08 persen (mtm). Kabupaten Dharmasraya juga mencatatkan deflasi sebesar 1,52 persen (mtm) dibandingkan Juni 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,56 persen (mtm). Kota Bukittinggi tercatat mengalami deflasi sebesar 0,60 persen (mtm), dibandingkan bulan Juni 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,22 persen (mtm).

Komoditas utama yang menyebabkan deflasi adalah berbagai komoditas pangan serta tarif angkutan udara.

Secara tahunan, seluruh kabupaten/kota IHK tersebut tercatat mengalami inflasi, dengan rincian dari tertinggi ke terendah Kabupaten Pasaman Barat sebesar 3,32 persen (yoy), Kota Bukittinggi sebesar 2,95 persen (yoy), Kabupaten Dharmasraya 2,48 persen (yoy), dan Kota Padang 2,11 persen (yoy).

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat terus berkomitmen untuk mengendalikan inflasi tetap terkendali dan berada di sekitar target 2,5 persen plus minus 1 persen (yoy).

“Kita optimistis dengan berbagai upaya, inflasi Sumbar di akhir tahun berada pada kisaran target 2,5 persen plus minus 1 persen,” katanya. (*/Fs)

The post Juli 2024: BI Nilai Meningkatnya Pasokan Dorong Sumbar Alami Deflasi 1,07 Persen appeared first on Langgam.id.

“Insyaallah akan diterima pada 5 Agustus nanti langsung dalam rakor inflasi mingguan yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian,” kata Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, dikutip dari laman Diskominfo Padang Panjang, Minggu (4/8/2024).

Didampingi Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako, Putra Dewangga, Sonny menyampaikan DIF ini nantinya dimanfaatkan guna mendukung upaya pengendalian inflasi di antaranya perbaikan irigasi, bantuan bibit, operasi pasar atau bazar murah, dan perbaikan sarana prasarana perdagangan.

Sebelumnya, pada High Level Meeting yang turut dihadiri Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P, Sonny menuturkan kondisi Padang Panjang yang berangsur normal setelah dibukanya akses jalan di Lembah Anai.

“Tersambungnya kembali jalan ini perlu dikabarkan secara luas agar kunjungan ke Padang Panjang khususnya dan Sumbar umumnya dapat kembali normal bahkan lebih meningkat,” ujarnya.

Dikatakannya lagi, di Padang Panjang terdapat 20,1 hektare areal sawah dan 11 daerah irigasi terdampak bencana banjir bandang dan lahar dingin. Menurutnya hal Ini perlu sinergi bersama provinsi, melakukan rehabilitasi.

Sementara itu, Gubernur Mahyeldi menjelaskan perihal strategi dan arah kebijakan pengendalian inflasi Sumbar. Di antaranya, mendukung penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang dilaksanakan oleh Bulog di seluruh kabupaten/kota.

Kemudian, memfasilitasi distribusi dan pasokan pangan strategis yang memicu inflasi ke daerah kabupaten/kota yang kekurangan pasokan (defisit) dari daerah surplus. Lalu, memanfaatkan championship cabe merah, bawang merah, Toko Tani Indonesia Center (TTIC) serta bekerja sama dengan asosiasi pedagang.

Kepala perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Abdul Majid Ikram mengatakan, Sumbar harus memiliki manajemen ekonomi berbasis bencana karena daerah rawan bencana. Bencana alam di Sumbar seringkali berdampak pada peningkatan harga bahan pangan.

Kepala BPS Sumbar, Sugeng Arianto mengungkapkan inflasi di Sumbar masih didominasi oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau. Komoditas yang perlu diwaspadai adalah komoditas yang memiliki bobot atau andil besar seperti beras dan cabai merah. (*/Fs)

The post Kendalikan Inflasi, Pemko Padang Panjang Terima Insentif Fiskal Rp5,4 Miliar appeared first on Langgam.id.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat memimpin High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (HLM TPID) Sumbar Triwulan III-2024 di Aula Anggun Nan Tongga Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sumbar, Rabu (31/07/2024).

“Data BPS Sumbar bulan Juni 2024 menunjukkan tingkat inflasi provinsi kita sebesar 4,04% (YoY). Tentu kita memerlukan langkah-langkah konkrit dalam pengendaliannya, sehingga inflasi ini bisa dikendalikan ke angka yang sama atau di bawah tingkat inflasi nasional yang tercatat 2,51 persen pada bulan Juni 2024,” ujar Mahyeldi dalam keterangan resmi.

Mahyeldi menyebutkan, Kota Padang dan Kota Bukittinggi tetap menjadi daerah mengambil sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sumbar, ditambah Kabupaten Dharmasraya dan Pasaman Barat yang terindikasi mempengaruhi inflasi di Sumbar, karena kedua daerah tersebut merupakan sentra perkebunan sawit, dan bukan merupakan sentra komoditi pangan utama.

“Sebelumnya pada Rakornas Inflasi 29 Juli 2024, disampaikan bahwa ada sepuluh Kabupaten/Kota di Sumbar yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada kondisi minggu keempat Juli 2024 yaitu, Kabupaten Pasaman, Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Padang Panjang, dan Kota Sawahlunto,” ujarnya.

Mahyeldi melanjutkan, komoditi yang memberikan andil pada penurunan IPH adalah cabe merah, bawang merah, dan daging ayam ras. Namun demikian, empat Kabupaten/Kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi di Sumbar tidak termasuk daerah yang mengalami penurunan IPH.

“Kita diminta menyampaikan informasi secara berkala melalui wasinflasi.kemendagri.go.id berupa laporan harian terkait operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, realisasi belanja tidak terduga, serta dukungan transportasi komoditi utama,” ujarnya lagi.

Selain itu, sambung Mahyeldi, Sumbar harus menyikapi prakiraan BMKG tentang musim kemarau yang akan berdampak pada penurunan produksi tanaman pangan, yang perlu diantisipasi dengan melakukan perluasan areal tanam komoditi utama pangan di luar sentra produksi yang terdampak bencana Marapi, pengairan sawah melalui pompanisasi, serta pengawasan terhadap ketersediaan pupuk dan pestisida.

“Langkah-langkaj yang perlu kita ambil untuk mengendalikan inflasi antara lain, memperluas areal tanam, mencetak sawah baru, pompanisasi untuk antisipasi kekeringan, memfasilitasi distribusi dan pasokan pangan strategis pememicu inflasi ke daerah yang kekurangan pasokan, bekerja sama dengan asosiasi pedagang, mendukung penyaluran beras SPHP, serta mensinergikan kegiatan dekonsentrasi dari Bapanas untuk mendukung kegiatan pengendalian inflasi ini,” ucap Mahyeldo menutup.

Turut hadir dalam HLM TPID Sumbar triwulan III/2024 tersebut, para kepala daerah atau yang mewakili dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, Asisten II Setdaprov Sumbar Arry Yuswandi, Kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, unsur perbankan, BUMN/BUMD, serta jajaran organisasi usaha dan pelaku usaha. HLM diawali dengan penyampaian kondisi inflasi Sumbar dari Kepala BPS Sumbar Sugeng Harianto dan Kepala Perwakilan BI Sumbar Abdul Majid. (*/Fs)

The post Inflasi Sumbar Tertinggi Keempat, Gubernur Mahyeldi: Kita Perlu Langkah Konkret untuk Pengendaliannya appeared first on Langgam.id.

Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto mengatakan pada bulan Juni 2024, Sumbar mengalami inflasi 4,04 persen secara year on year (yoy) atau jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara month to month dari bulan sebelumnya terjadi inflasi 0,14 persen, dan secara year to date (ytd) dari Januari hingga Juni sebesar 1,85 persen.

“Perkembangan harga secara umum pada Juni 2024 mengalami kenaikan, terutama bahan pangan, sehingga cukup dominan mempengaruhi inflasi Sumbar,” katanya, Senin (1/7/2024).

Menurutnya, momen Idul Adha di mana permintaan bahan pangan meningkat menyebabkan beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan harga. Mulai dari cabai merah, beras, bawang merah, cabai rawit, pepaya, buncis, hingga biaya sewa rumah.

Dari empat daerah yang menjadi basis penghitungan inflasi Sumbar, Pasaman Barat menjadi yang paling tinggi dengan angka inflasi 5,71 persen, disusul kemudian Dharmasraya dengan inflasi 4,88 persen, Kota Bukittinggi dengan inflasi 3,92 persen, dan Kota Padang yang mencatatkan inflasi 3,45 persen.

Meski angka inflasi Sumbar masih cukup tinggi, namun sejauh ini masih cukup terkendali. Sugeng mendorong pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) meningkatkan koordinasi serta menjamin rantai pasokan komoditas pokok berjalan lancar. (*/Fs)

The post Juni 2024, Sumbar Alami Inflasi 4,04 Persen Dipicu Kenaikan Harga Cabai Merah dan Beras appeared first on Langgam.id.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga berbagai komoditas pada Mei 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan dan menyebabkan inflasi 4,17 persen yoy.

Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto mengatakan berdasarkan hasil pemantauan BPS di empat kabupaten dan kota pada Mei 2024 terjadi inflasi yoy sebesar 4,17 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,46 pada Mei 2023 menjadi 107,77 pada Mei 2024. 

Kemudian Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 5,93 persen dengan IHK sebesar 108,98 dan terendah terjadi di Kota Padang sebesar 3,64 persen dengan IHK sebesar 107,35.

“Kalau kita lihat secara month to month (mtm) Sumbar bulan Mei 2024 mengalami inflasi sebesar 0,51 persen. Hingga Mei 2024, inflasi ytd Sumbar sebesar 1,71 persen,” katanya, Senin (3/6/2024).

Ia menyebutkan inflasi Sumbar disebabkan naiknya harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, terutama dari komoditas makanan dan bahan makanan.

Sugeng merinci sejumlah komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi Sumbar pada bulan Mei 2024 antara lain cabai merah, emas perhiasan, bawang merah, sewa rumah, daging ayam ras, gula pasir, terong dan sejumlah komoditas lainnya.

BPS menghitung inflasi Sumbar berdasarkan pemantauan di empat daerah yang menjadi tolok ulur perekonomian daerah itu, yakni di Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Pasaman Barat. (*/Fs)

The post Inflasi Sumbar per Mei 4,17 Persen, Dipicu Kenaikan Emas Perhiasan appeared first on Langgam.id.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar Endang Kurnia Saputra mengatakan meski sedikit naik dari bulan sebelumnya, inflasi Sumbar sebesar 2,27 persen masih relatif stabil dan masih dalam rentang proyeksi Bank Indonesia.

“Masih relatif stabil dan dalam rentang sasaran inflasi nasional di angka 3 persen plus minus 1 persen,” sebutnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (2/11/2023).

Adapun, inflasi Sumbar dihitung dari dua kota yang menjadi barometer ekonomi daerah itu, yakini Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, Kota Padang mengalami inflasi sebesar 0,12 persen (mtm/month to month), meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 0,07% (mtm).

Sedangkan Kota Bukittinggi mengalami deflasi sebesar  -0,06 persen (mtm), turun dibandingkan September 2023 yang tercatat inflasi relatif tinggi sebesar 0,66 persen (mtm).

Secara tahunan, laju inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi mengalami kenaikan dengan realisasi masing-masing sebesar 2,27 persen (yoy) dan 2,30 persen (yoy) pada Oktober 2023. Realisasi tersebut membawa inflasi Kota Padang berada pada peringkat ke-75 dan Kota Bukittinggi peringkat ke-74 dari 90 Kabupaten/Kota yang mengalami inflasi di Indonesia.

Inflasi gabungan dua kota di Sumatra Barat pada Oktober 2023 dipengaruhi oleh kelompok transportasi dengan realisasi inflasi sebesar 1,16 persen (mtm) dengan andil sebesar 0,18 persen (mtm). Inflasi kelompok tersebut bersumber dari peningkatan tarif angkutan udara dan bensin. Peningkatan tarif angkutan udara dipengaruhi tingginya permintaan sejalan dengan banyaknya event MICE yang diselenggarakan di Sumatera Barat pada Oktober 2023.

Sementara itu, harga bensin naik pasca kebijakan peningkatan harga BBM non subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex per 1 Oktober 2023, juga ikut mendorong peningkatan inflasi.

Endang mengatakan realisasi inflasi di Sumbar terus terkendali dan berada di sekitar batas bawah target inflasi 3 persen plus minus 1 persen.

“Ini didukung oleh sinergi yang kuat dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatra Barat dalam mengendalikan harga, memastikan ketersediaan pasokan, mendukung kelancaran distribusi, serta melakukan berbagai kegiatan komunikasi efektif,” katanya.

Ia mengharapkan beberapa kegiatan pengendalian inflasi di daerah itu terus dipertahankan. Seperti, berbagai upaya pengendalian inflasi daerah yang telah dilakukan pada Oktober 2023 antara lain, yakni menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di berbagai Kabupaten/Kota, dan melanjutkan penyelenggaraan sinergi operasi pasar/pasar murah secara intensif.

Kemudian, sidak pasar tinjauan harga dan pasokan secara rutin, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar dan intra provinsi, pendistribusian beras SPHP dan stok pangan komersil oleh BULOG, intensifikasi distribusi komoditas pangan strategis melalui mobil boks keliling dan media sosial oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC), kegiatan koordinasi/rapat rutin dan berbagai kegiatan komunikasi efektif lainnya dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. (*/Fs)

The post Inflasi Sumbar Oktober 2,27 Persen, BI: Masih Sesuai Target 3 Persen Plus Minus 1 appeared first on Langgam.id.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Barat Christonevy menyebutkan inflasi daerah itu cukup stabil sepanjang tahun ini. BI menargetkan inflasi Sumbar tahun ini berada di kisaran 3 persen plus minus 1 persen.

“Realisasi inflasi tahunan Sumatra Barat terus menunjukkan penurunan dan berada di sekitar batas bawah target inflasi 3±1% (yoy),” tulisnya dalam keterangan resmi, Rabu (4/10/2023).

Menurutnya, stabillitas itu didukung oleh sinergi yang kuat dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatra Barat dalam mengendalikan harga, memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.

Ia mengatakan berbagai upaya pengendalian inflasi daerah yang telah dilakukan pada September 2023 antara lain, melanjutkan penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah secara intensif di Kabupaten/Kota.

Kemudian, melakukan pendistribusian beras SPHP dan stok pangan komersil oleh BULOG, mengintensifikasi distribusi komoditas pangan strategis melalui mobil boks keliling dan media sosial oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC), rapat koordinasi untuk memitigasi kenaikan harga beras, dan penyelenggaraan talkshow sebagai komunikasi efektif dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

Christoveny mendorong TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi agar inflasi IHK dapat terkendali dalam sasarannya.

“Sinergi terus dilanjutkan dengan memperkuat implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sumatra Barat tahun 2023,” ujarnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, imbuhnya, diharapkan mampu menjaga inflasi terkendali, dan pada gilirannya diharapkan dapat mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Sumbar madani unggul dan sejahtera berkelanjutan. 

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat, mencatat IHK umum daerah itu mengalami inflasi sebesar 0,13% (mtm) pada September 2023 atau sedikit meningkat dibandingkan realisasi Agustus 2023 yang inflasi 0,05% (mtm).

Sementara secara tahunan, inflasi pada September 2023 sebesar 1,94% (yoy), menurun dibandingkan dengan Agustus 2023 yang sebesar 3,23% (yoy).

Secara spasial, realisasi inflasi Kota Padang sama dengan bulan sebelumnya, sedangkan Kota Bukittinggi mengalami peningkatan realisasi inflasi bulanan pada September 2023. Kota Padang mengalami inflasi 0,07% (mtm) pada September 2023, tetap jika dibandingkan dengan realisasi Agustus 2023.

Sedangkan perkembangan harga di Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 0,66%  (mtm),  meningkat  dibandingkan  realisasi  bulan  sebelumnya  yang  tercatat  deflasi  sebesar -0,09% (mtm).

Sementara itu secara tahunan, laju inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Realisasi inflasi Kota Padang tahunan sebesar 1,93% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,22% (yoy) dan berada pada peringkat ke-71 dari 90 Kabupaten/Kota yang mengalami inflasi di Indonesia.

Realisasi inflasi Kota Bukittinggi sebesar 2,10% (yoy), menurun dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 3,32% (yoy) dan berada di urutan ke-63 dari 90 kota yang mengalami inflasi di Indonesia. (*/Fs)

The post BI Nilai Inflasi Sumbar Stabil di Batas Bawah Target Tahun Ini appeared first on Langgam.id.