Kemunculan video tersebut sempat memicu keresahan di tengah masyarakat. Akhirnya, pihak kepolisian pun turun tangan memastikan sumber dan kepastian video pocong tersebut.

Jajaran Polsek Batang Kapas bersama unsur pemerintah nagari, babinsa, dan tokoh masyarakat, langsung melakukan patroli serta pengecekan ke sejumlah lokasi disebut dalam video yang beredar sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari, (29-30/5/2026).

Kapolsek Batang Kapas, Iptu Borti Rovendra mengatakan, hasil pemeriksaan di lapangan, tidak ditemukan adanya peristiwa pocong yang digambarkan dalam video viral tersebut.

“Hasil patroli dan pengecekan di lapangan tidak ditemukan (peristiwa pocong). Informasi itu diduga hoaks,” kata Borti, Senin (1/6/2026).

Selain patroli gabungan, polisi juga menghimpun informasi dari warga serta perangkat nagari untuk menelusuri asal-usul video yang beredar di media sosial tersebut.

“Kami masih melakukan pendalaman dan penelusuran terkait pembuat video. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui sumber informasi yang beredar dan motif penyebarannya,” ujarnya.

Menurut Borti, penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan kepanikan dan keresahan di tengah masyarakat. Karena itu, warga diminta lebih berhati-hati dalam menerima maupun membagikan informasi yang beredar di media sosial.

“Kami mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan langsung menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya karena bisa menimbulkan keresahan,” katanya. (ICA)

The post Heboh Video “Pocong Begal” Gegerkan Warga Pesisir Selatan, Ini Kata Polisi appeared first on Langgam.id.

Sekolah Kebangsaan Tular Nalar lahir dari inisiatif untuk meningkatkan literasi digital, dengan fokus pada pemilih pemula. Materi yang diajarkan mencakup cara mengenali berita hoaks, penggunaan media sosial secara bijak, dan memahami isu kepemiluan. Program ini adalah bagian dari kegiatan MAFINDO yang didukung oleh Google.org, dengan tujuan melatih masyarakat berpikir kritis dan tangguh menghadapi derasnya arus informasi digital.

“Sejak diluncurkan tahun 2020, Tular Nalar telah menjangkau lebih dari 510 ribu masyarakat dari berbagai kalangan. Kami berkomitmen melatih kemampuan berpikir kritis untuk menghadapi tantangan era digital,” ujar Santi Indra Astuti, Program Manajer MAFINDO.

Kegiatan ini mendapat apresiasi hangat dari Pesantren Al-Falah. Ustad Dedi Markudus, pembina asrama di pesantren, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara ini. “Kegiatan ini penting untuk membangun kesadaran dalam penggunaan internet agar kita semua, khususnya santri, terhindar dari hoaks,” ujarnya.

Selama tiga jam, para peserta diajak untuk mengenali tanda-tanda hoaks di media digital, serta diajak memahami pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Fasilitator dari MAFINDO Padang, termasuk Silmi Novita Nurman, Feni Mardian, Lia Pusvitasari, dan lainnya, memandu sepuluh kelompok peserta dengan sesi interaktif yang juga diisi dengan games seru.

“Sebagai pemilih pemula, penting bagi mereka untuk kritis dalam menentukan pilihan. Kelas ini memberi pemahaman akan tanggung jawab menggunakan hak suara, sekaligus kesadaran bahwa pilihan mereka mempengaruhi masa depan bangsa,” kata Fenny Mardian, Koordinator Wilayah MAFINDO Padang. (*/Yh)

The post Pesantren Al Falah Padang dan MAFINDO Gelar Sekolah Kebangsaan Tular Nalar appeared first on Langgam.id.

Penelitian gabungan yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Monash Data & Democracy Research Hub (MDDRH) ini menemukan bahwa ujaran kebencian terbanyak ditemukan pada konten terkait Pilkada di Jawa Barat (204 kasus), disusul Maluku Utara (159), Aceh (98), Nusa Tenggara Barat (80), dan Sumatera Barat (14).

“Target ujaran kebencian berbeda-beda di tiap provinsi. Di Aceh, misalnya, kami menemukan ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya. Meskipun belum ada video yang secara langsung menyerang Rohingya, komentar-komentar sudah bermunculan pada video-video kandidat, termasuk tuduhan bahwa kandidat tertentu membawa Rohingya ke Aceh,” ujar Co-director MDDRH Ika Idris dalam keterangan tertulis pada Jumat (1/11).

Di Maluku Utara, ujaran kebencian menyasar investasi asing asal China, yang menjadi tujuan utama ekspor nikel provinsi tersebut. Sementara itu, ujaran kebencian terkait agama, baik Islam maupun Kristen dan Katolik, banyak muncul di Jawa Barat, Maluku Utara, dan Aceh. Di Jawa Barat, sentimen keagamaan masih kental dengan narasi Pilpres, terutama ditujukan kepada pendukung Anies Baswedan yang disebut “anak abah.” Pengaruh Pilpres masih terasa di Pilkada Jawa Barat, apalagi karena PKS, yang dominan di wilayah tersebut, menarik dukungan untuk Anies dan merapat ke Koalisi Indonesia Maju Plus.

“Ujaran kebencian terhadap kelompok Islam di Jawa Barat sangat kuat. Narasi ini berakar sejak Pilpres 2019 dan terus berlanjut, dipicu oleh wacana Anies yang sempat disebut akan maju di Jabar dan juga ketidakpuasan terhadap PKS yang batal mendukung Anies,” jelas Ika.

Di Nusa Tenggara Barat, ujaran kebencian terpantau terbagi menjadi dua narasi utama: pertama, kebencian terhadap kolaborasi politik antara dua mantan gubernur, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dan Dr. Zulkieflimansyah; kedua, kebencian terhadap calon gubernur perempuan, Sitti Rohmi Djalilah, yang juga kakak kandung TGB. Di video terkait Pilkada NTB, banyak komentar yang mempertanyakan kelayakan perempuan sebagai pemimpin. Serangan berbasis gender ini juga ditemukan di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Dharmasraya, di mana pasangan calon bupati dan wakil bupati yang keduanya perempuan akan menghadapi kotak kosong. Ujaran kebencian tidak hanya menyasar gender, tetapi juga proses pencalonan mereka yang dianggap bagian dari politik dinasti.

“Tingginya ujaran kebencian yang selalu muncul di pemilu harus direspons dengan langkah moderasi konten dari platform digital. Literasi digital saja tidak cukup; platform digital harus mengambil langkah untuk mencegah penyebaran konten kebencian,” ujar Sekretaris Jenderal AJI Indonesia, Bayu Wardhana.

Tentang Pemantauan Ujaran Kebencian

Selama Pilkada 2024, AJI dan MDDRH memantau ujaran kebencian di TikTok dan Twitter. Dengan 441 kata kunci, pemantauan pada Agustus-September mengumpulkan 4.712 video TikTok dan 32.168 komentar. Dari jumlah ini, 2.512 data dipilih sebagai sampel, dengan 456 data mengandung ujaran kebencian. Kata kunci disesuaikan dengan konteks lokal di setiap provinsi.

“Pemantauan ini baru mencakup dua bulan pertama, belum termasuk Oktober. API TikTok hanya tersedia untuk peneliti di Amerika Utara dan Eropa, sehingga kami harus bekerja sama dengan universitas di Amerika. Indonesia adalah pengguna TikTok terbesar di dunia, namun sayangnya akses kami sangat terbatas,” terang Associate Professor Data Science Derry Wijaya, yang memimpin tim data scientist dalam pemantauan ini.

The post Ujaran Kebencian terhadap Minoritas Meningkat di TikTok Selama Kampanye Pilkada 2024 appeared first on Langgam.id.

Sebuah pertanyaan besar muncul: Akankah penyebaran hoaks yang marak terjadi pada Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2024 kembali terulang pada Pilkada 2024?

Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), organisasi pemeriksa fakta yang berbasis pada relawan, mencatat peningkatan signifikan dalam penyebaran hoaks di ruang digital selama semester pertama 2024.

Dalam enam bulan pertama tahun ini, tercatat 2.119 hoaks yang tersebar luas, hampir menyamai total temuan sepanjang 2023. Lonjakan ini dipicu oleh Pemilu 2024 yang rentan terhadap disinformasi, menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas sosial dan proses demokrasi di negara ini.

Menurut Loina Perangin-angin, anggota Presidium Komite Litbang Mafindo, “Lonjakan temuan ini kemungkinan besar dipicu oleh momentum politik seputar Pilpres dan menjelang Pilkada 2024, yang menjadi periode rawan disinformasi. Namun, ini juga bisa menjadi indikasi bahwa pemantauan dan deteksi hoaks semakin efektif.”

Dengan pengalaman pahit dari Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, Mafindo memperkirakan bahwa penyebaran hoaks akan semakin meningkat menjelang Pilkada 27 November 2024. Hoaks ini diprediksi akan menyasar berbagai elemen dalam pemilihan, mulai dari penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, hingga para kontestan dan partai pengusung.

Terlebih lagi, hoaks yang beredar cenderung memanfaatkan isu-isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), yang berpotensi memicu segregasi dan konflik sosial.

Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, memperingatkan bahwa politisasi isu SARA yang terjadi pada Pilpres 2019 dan Pilgub DKI 2017 telah menunjukkan betapa berbahayanya dampak hoaks terhadap kohesi sosial. “Meskipun Pilpres 2024 relatif lebih rendah dalam politisasi SARA jika dibandingkan Polpres 2019, ancaman ini tetap harus diantisipasi dalam konteks Pilkada 2024,” tegasnya, Jumat (30/8/2024).

Dalam pandangan Mafindo, kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memitigasi dampak buruk dari disinformasi yang semakin canggih. Teknologi kecerdasan buatan (AI), yang memudahkan produksi konten hoaks, juga menjadi perhatian serius dalam upaya pencegahan.

Hasil pemantauan Mafindo menunjukkan bahwa hoaks politik mendominasi ruang digital selama semester pertama 2024, menyumbang hampir setengah dari seluruh hoaks yang terdeteksi. Dari total 2.119 hoaks, sekitar 31,6% secara khusus mengangkat isu terkait pemilu. Sebagian besar hoaks ini beredar di platform media sosial berbasis video seperti TikTok dan YouTube, yang kini menjadi saluran utama penyebaran disinformasi, terutama di kalangan pemilih muda.

Melihat tren ini, Mafindo menekankan pentingnya edukasi literasi media, terutama bagi generasi Z yang akan menjadi pemilih pemula pada Pilkada 2024. Strategi khusus untuk menghadapi hoaks berbasis AI dan penyesuaian tindakan pencegahan sesuai dengan tahapan pemilu menjadi kebutuhan mendesak.

“Hoaks bukan hanya ancaman bagi individu, tetapi juga bagi stabilitas sosial dan proses demokrasi secara keseluruhan. Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama memerangi penyebaran hoaks, terutama menjelang Pilkada 2024,” pungkas Septiaji Eko Nugroho. (*/Yh)

The post Meningkatnya Ancaman Hoaks Menjelang Pilkada 2024, Sebuah Peringatan dari Pemilu Sebelumnya appeared first on Langgam.id.

Video yang diambil Youtuber seperti akun @Velby Ry (STL), 23 Mei 2024, juga menggiring penonton, bahwa jalan nasional itu sudah bisa dilewati setelah amblas akibat hantaman banjir lahar atau galodo 11 Mei lalu. Sang konten kreator memberi judul ‘Alhamdulillah‼️Situasi Jalan Terkini PDG-BUKITTINGGI Di Lembah Anai.’ Judul ini ambigu dan jika melihat tayangan video, dimana sejumlah kendaraan melewati kawasan itu, ingin memberi tahu bahwa jalan yang mestinya masih tutup itu, sudah bisa dilewati.

Akun Velby Ry (STL) saat ini punya subscribe sebanyak 26,4 ribu. Adapun video ditayangkan dengan link https://www.youtube.com/watch?v=_u3cws5JKSg, sudah ditonton 35.562.

Sejumlah penonton memberi komentar sebagai berikut: @aprianto1985: Sudah bisa dilewati? Hati-hati; @zulbedri9786: syukurlah ambo tiok awal bulan pasti lewat si laiang solok – pariaman talalu jauah kalau harus mamuta sitinjau apo lagi mamuta lewat malalak..; @SitulangChannelofficial: Gara2 chnnel ko mamvidion urang manyarobot ndk bisa urang ambiak vdiio lai.

Tayangan video dari akun Velby Ry (STL), membuat masyarakat terpapar informasi bahwasannya jalan utama Padang – Bukittinggi yang putus itu, sudah bisa dilewati.

CEK FAKTA:

Petugas kepolisian di lokasi putusnya jalan Padang – Bukittinggi di kawasan Lembah Anai telah mengumumkan bahwa akses jalan tersebut DITUTUP untuk UMUM.

Melintasi jalan tersebut dapat mengganggu pekerjaan perbaikan dan membahayakan keselamatan.

Berikut beberapa fakta yang mendukung:

• Himbauan dari petugas kepolisian di lokasi: Petugas kepolisian di lokasi telah memasang spanduk dan memberikan pengumuman bahwa jalan tersebut ditutup untuk umum.
• Kondisi jalan: Jalan yang amblas masih dalam proses perbaikan dan tidak aman untuk dilalui kendaraan.
• Potensi bahaya: Melintasi jalan yang amblas dapat membahayakan keselamatan pengendara dan pekerja perbaikan.

Kemudian, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah juga menegaskan jalan itu belum bisa dilewati. Ia mengimbau masyarakat agar bisa menahan diri untuk sementara waktu tidak melintasi jalan Lembah Anai.

Sebab, proses perbaikannya masih berlangsung, sangat beresiko jika dipaksakan.

“Masyarakat mohon bersabar. Pengerjaan masih berlangsung, jangan dipaksakan karena belum layak untuk dilalui, sangat beresiko,” ajak Gubernur Mahyeldi.

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan peninjauan proses pengerjaan ruas jalan yang terban di Kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (23/5/2024).

Gubernur menyebut, saat ini seluruh pihak terkait tengah berupaya maksimal agar ruas jalan nasional ini bisa segera dilalui kembali. Setiap harinya, ada 32 alat berat yang dikerahkan untuk mendukung percepatan proses perbaikan ruas jalan tersebut.

“InsyaAllah, ini tidak akan lama. Kita mohon dukungan masyarakat untuk tidak melintas dulu agar perbaikannya bisa selesai sesuai target,” tegas Mahyeldi.

Menanggapi hal itu, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Tabrani mengatakan proses perbaikan ruas jalan tersebut telah dilakukan pihaknya sejak Senin (13/5/2024) lalu. Ditargetkan akan selesai dan bisa dilewati kembali tanggal 21 Juli 2024 mendatang.

Kondisi terkini, jalan yang semula putus total sekarang sudah dibuat baru. Hanya saja, saat ini masih berupa tanah atau belum beraspal, alat berat juga masih bekerja.

Ruas jalan itu masih membutuhkan pemadatan, pengaspalan, hingga pembuatan dinding pembatas, dan penahan jalan. Setelah itu tuntas, baru bisa dibuka untuk umum.

“Progresnya masih dibawah 50 persen, oleh sebab itu, jalan ini masih belum bisa dibuka untuk umum,” ungkap Tabrani

“Diperkirakan 21 Juni mendatang ini tuntas dan baru bisa dibuka untuk umum. Mudah-mudahan saja itu bisa lebih cepat,” tukuknya.

Seperti diketahui ruas jalan nasional di Lembah Anai ini merupakan jalan utama penghubung Padang-Pekanbaru. Jalan ini putus total akibat banjir bandang Sabtu (11/5/2024). 

KESIMPULAN:

Informasi tersebut tidak benar. Faktanya, jalan di kawasan Lembah Anai masih ditutup untuk umum karena sedang dalam proses perbaikan akibat amblas.

Sumber informasi:

• https://www.youtube.com/watch?v=_u3cws5JKSg
• https://www.youtube.com/watch?v=ml5P0bTyFN8
• https://www.youtube.com/watch?v=lb-fEKVuVz0
• https://infopublik.id/kategori/nusantara/855174/gubernur-sumbar-imbau-masyarakat-tidak-melintasi-perbaikan-jalan-lembah-anai
• https://sumbarkita.id/akibat-hujan-deras-malam-ini-jalur-lintas-padang-bukittinggi-dan-sebaliknya-yang-melewati-kawasan-lembah-anai-ditutup-sementara-penutupan-karena-ada-bagian-jalan-yang-terban-terbawa-arus-air-di-deka/
• https://www.detik.com/sumut/berita/d-7335666/jalur-padang-bukittinggi-putus-total-amblas-di-kawasan-lembah-anai

Pemeriksa Fakta: Yose Hendra

The post Cek Fakta: Jalan Lembah Anai yang Putus Sudah Bisa Dilewati, Benarkah? appeared first on Langgam.id.

CEK FAKTA:

Berdasarkan penelusuran ke sumber video itu yakni, Snack Video dengan akun Video app like Leni (ID: eysqx670), video tersebut benar adanya. Lokasinya memang di jalan dekat Rumah Makan Aia Badarun, dan limpahan air hasil banjir lahar hujan Gunung Marapi. Namun, video tersebut direkam pada 6 April 2024, bukan 21 Mei 2024. Bukan setelah banjir lahar hujan atau galodo 11 Mei 2024.

KESIMPULAN:
Video tersebut adalah postingan lama, yang disebar kembali dan berulang-ulang. Hal ini menyebabkan sebagian orang menganggap bahwasannya disaat waktu postingan itu, terjadi kembali banjir lahar hujan di jalan utama Padang Panjang – Bukittinggi. Sehingga postingan video ini menyesatkan.

Pengecek Fakta: Yose Hendra

The post Cek Fakta: Postingan Video Banjir Lahar Hujan di Jalan Utama Padang Panjang – Bukittinggi pada 21 Mei 2024 di Grup WA Menyesatkan appeared first on Langgam.id.

Beredar pesan WhatsApp yang mengatasnamakan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah dengan dalih untuk permintaan dana hibah.

Ciri-ciri nomor penipu:

• Menggunakan foto profil Gubernur Mahyeldi
• Biodata sesuai dengan informasi Gubernur Sumbar
• Mengiming-imingi dana hibah

CEK FAKTA:

Kepala Biro Adpim Setda Provinsi Sumbar Mursalim saat dihubungi, membenarkan adanya pencatutan nama Gubernur tersebut. “Ini sudah kesekian kalinya, modusnya hampir sama dengan pencatutan yang sebelumnya, yakni janji hibah,” kata Mursalim di Padang, Sabtu (18/5/2024).

Gubernur Mahyeldi sendiri telah meluruskan informasi tersebut melalui postingan bantahan di akun Instagram pribadinya @mahyeldisp. Mursalim berharap, postingan itu bisa cepat menyebar dan tidak ada masyarakat yang menjadi korban.

Berikut postingan klarifikasi Gubernur Mahyeldi di akun Instagram pribadinya:

PENIPUAN! IKO BUKAN NOMOR AMBO DAN PENIPU KO MENGATASNAMAKAN DIRI AMBO Hebatnya penipu ini bisa tau background dari si calon korban, mohon untuk segera di laporkan saja no nya via pengaturan di WA. Mohon untuk lebih berhati-hati bagi yang menerima Chat-Nya. Wassalam. mohon bantu share.

KESIMPULAN:

Pesan WhatsApp yang mengatasnamakan Gubernur Sumbar adalah penipuan, sebagai upaya mendapatkan dana hibah. Sebab itu, jangan mudah percaya dengan janji dana hibah, meski komunikasi berasal dari akun atau nomor kontak mengatasnamakan Gubernur atau pejabat lainnya.

Sumber informasi:

• Biro Adpim Setda Provinsi Sumbar
• Akun Instagram @mahyeldisp

Pemeriksa Fakta: Yose Hendra

The post [HOAKS], Cek Fakta: Pencatutan Nama Gubernur Sumbar di WhatsApp Murni untuk Penipuan appeared first on Langgam.id.

Artis Sandra Dewi diklaim pura-pura gila saat ditangkap polisi terkait kasus korupsi yang menjerat suaminya, Harvey Moeis.

Namun, setelah ditelusuri narasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Sebagai konteks, Harvey Moeis menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022.

Kemudian, Sandra Dewi diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi, pada Rabu (4/4/2024). Kerugian negara dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp 271 triliun.

Narasi yang mengeklaim Sandra Dewi pura-pura gila saat ditangkap polisi terkait kasus korupsi yang menjerat suaminya muncul di media sosial, salah satunya dibagikan oleh akun Facebook ini.

Akun tersebut membagikan tautan di kanal YouTube ini pada 20 April 2024 dengan judul:

Sandra Dewi Pura-pura Gila Saat Ditangkap Polisi Atas Kasus Korupsi 271 Triliun Harvey Moeis

Kemudian pada thumbnail video terdapat gambar Sandra Dewi duduk di atas kursi roda dan dikawal oleh beberapa polisi.

HASIL CEK FAKTA

Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan teknik reverse image search untuk menelusuri gambar di thumbnail video. Hasilnya, gambar identik dengan unggahan di laman Kumparan ini.

Dalam gambar aslinya perempuan yang duduk di atas kursi roda bukan Sandra Dewi, namun Mischa Hasnaeni Moein, Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical, yang dikenal dengan sebutan “Wanita Emas”.

Pada 2022, Hasnaeni ditangkap Kejagung karena terlibat penyimpangan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT Waskita Beton Precast Tbk pada 2016-2020.

Sementara itu, beberapa klip dalam video juga tidak terkait dengan narasi Sandra Dewi pura-pura gila saat ditangkap polisi.

Salah satu klip pada awal video yang menampilkan seorang perempuan histeris ketika dinaikkan ke dalam mobil tahanan juga bukan Sandra Dewi, namun Hasnaeni.

Video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas.com ini. 

Setelah disimak sampai tuntas, diketahui narator hanya membacakan artikel di laman Tribun Cirebon ini berjudul “Sandra Dewi Diduga Depresi Kasus Havey Moeis, Dulu Pamer Gaya Hidup Mewah Kini Tutup Akun Medsos”.

Artikel tersebut memuat pernyataan salah satu anggota Pendekar Hukum Pemberantasan Korupsi (PHPK) yang menyoroti hilangnya akun media sosial milik Sandra Dewi.

Menurut dia, langkah Sandra Dewi menutup akun media sosial diduga karena depresi buntut hujatan warganet kepada dirinya. 

Adapun kini akun media sosial Sandra Dewi telah kembali muncul setelah sempat hilang pasca suaminya ditetapkan menjadi tersangka.

Meski telah diperiksa sebagai saksi oleh Kejagung, namun sampai saat ini belum ada penangkapan terhadap Sandra Dewi. Sehingga, informasi yang beredar dipastikan hoaks. 

KESIMPULAN

Narasi yang mengeklaim Sandra Dewi pura-pura gila saat ditangkap polisi tidak benar atau hoaks. Perempuan yang ditangkap dalam video bukan Sandra Dewi, namun Hasnaeni atau “Wanita Emas”.

Pada 2022, Hasnaeni ditangkap Kejagung karena terlibat penyimpangan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT Waskita Beton Precast Tbk tahun 2016-2020.

Selain itu narator hanya membacakan artikel yang menyoroti soal akun media sosial Sandra Dewi yang sempat hilang pasca suaminya ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk 2015-2022.

Sumber: Cekfakta.com

The post REPUBLIKASI-[HOAKS] Sandra Dewi Pura-pura Gila Saat Ditangkap Polisi appeared first on Langgam.id.

Narasi yang diposting pada 23 April 2024, disertai dengan video seorang ibu-ibu pedagang seragam sekolah yang marah-marah karena merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut.

“Gimana pak nadiem seragam sekolah tetap mau diganti?
Rugi dong para pelaku usaha seragam sekolah yg Uda stok .siapa yg mau ganti?” demikian caption dari video yang diposting oleh akun @Nurulkjo1.

Postingan ini kemudian mendapat balasan dari netizen. Salah satu akun @inspirasion membalas secara menohok, “CEO gojek dia kan.”

Akun @Nurulkjo1 dalam kolom komentara semakin memojokkan menteri, dengan ciutan, ‘akibat otak nya bisnis semuanya dibisnisin.’

Hasil Cek Fakta:

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber terpercaya, narasi tersebut adalah TIDAK BENAR. Kemendikbud telah secara resmi membantah adanya perubahan aturan terkait seragam sekolah.

Berikut beberapa poin penting yang perlu diketahui:

• Kemendikbud melalui akun Instagram resminya (@kemdikbud.ri) pada tanggal 14 April 2024 menyatakan bahwa tidak ada perubahan aturan mengenai seragam sekolah.
• Aturan seragam sekolah masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 50 Tahun 2022.
• Permendikbudristek No. 50 Tahun 2022 tersebut menjelaskan jenis-jenis seragam sekolah yang diperbolehkan, yaitu:
  • Seragam Nasional
  • Seragam Pramuka
  • Seragam Khas Sekolah
  • Baju Adat
• Tidak ada kewajiban bagi siswa untuk membeli seragam baru pada tahun 2024.

Kesimpulan:

Informasi yang beredar tentang pergantian seragam sekolah setelah Lebaran 2024 adalah hoaks.

Sumber informasi:

• Akun Instagram resmi Kemendikbud (@kemdikbud.ri): https://www.instagram.com/sa_trending_teens/p/C58yc_fogpV/
• Kompas.com: https://www.kompas.com/edu/read/2024/04/16/135332971/kemendikbud-tegaskan-tak-ada-perubahan-seragam-setelah-libur-lebaran-2024
• Liputan6.com: https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5573901/cek-fakta-klarifikasi-menteri-pendidikan-ubah-seragam-sekolah
• Detikcom: https://www.detik.com/jatim/berita/d-7290775/aturan-baru-seragam-sekolah-2024-dari-kemendikbud.

Pemeriksa Fakta: Yose Hendra

The post Cek Fakta: Benarkah Seragam Sekolah Akan Diganti Setelah Lebaran 2024? appeared first on Langgam.id.

CEK FAKTA:

Berdasarkan penelusuran, informasi tersebut tidak benar. Berikut beberapa alasannya:

1. Kewarganegaraan:

• Untuk menjadi PNS, salah satu syaratnya adalah harus Warga Negara Indonesia (WNI).
• Shin Tae-yong saat ini masih berstatus Warga Negara Asing (WNA) Korea Selatan.

2. Usia:

• Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, usia maksimal untuk menjadi PNS adalah 35 tahun.
• Shin Tae-yong saat ini berusia 54 tahun.

3. Sumber yang Tidak Terpercaya:

• Informasi mengenai pengangkatan Shin Tae-yong sebagai PNS tidak berasal dari sumber resmi seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atau PSSI.
• Informasi tersebut beredar di media sosial tanpa verifikasi fakta yang memadai.

Kesimpulan:

Informasi yang beredar tentang pengangkatan Shin Tae-yong sebagai PNS melalui jalur prestasi adalah hoaks.

Sumber Informasi:

• https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/cpns
• https://www.klikpendidikan.id/news/35812517754/coach-shin-tae-yong-diangkat-jadi-pns-atau-pppk-viral-usai-timnas-indonesia-u23-gasak-korsel-di-piala-asia
• https://en.wikipedia.org/wiki/Shin_Tae-yong

Pemeriksa Fakta: Yose Hendra

The post Cek Fakta: Benarkah Pelatih Timnas Shin Tae-yong Diangkat Jadi PNS Jalur Prestasi? appeared first on Langgam.id.