Salah satu palagan yang menggunakan senjata rakitan adalah saat pejuang bertempur menghadapi gempuran agresi militer pertama tentara Belanda. Agresi yang dimulai pada 21 Juli 1947 itu mendapat perlawanan sengit di jalur antara Padang dan Solok. Selain jalur utara, perlawanan juga muncul di utara arah ke Lubuk Alung dan di selatan arah ke Pesisir Selatan.

Soewardi Idris dalam Buku “Pejuang Kemerdekaan Sumbar-Riau: Pengalaman Tak Terlupakan, Volume 2” (2000) salah satunya mencatat kesaksian pejuang kemerdekaan Azwar Abdullah Datuak Mangiang. Azwar yang saat itu masih pemuda, terlibat dalam pertempuran pada 25 dan 26 Juli 1947, atau tepat 74 tahun yang lalu dari hari ini, Ahad (25/7/2021).

Ialah yang mengungkapkan keunikan granat buatan Sawahlunto dalam pertempuran di jalur antara Padang dan Solok. “Bagi Datuak Mangiang, hal yang paling mengesankan dalam pertempuran ini ialah penggunaan granat tangan buatan Sawahlunto,” tulis Soewardi.

Granat buatan bengkel senjata di Sawahlunto tersebut, menurutnya, tidak bisa dilemparkan begitu saja setelah pengamannya dicabut. “Granat Sawahlunto yang ‘luar biasa’ ini mempunyai sumbu. Sebelum dilemparkan, sumbunya harus dibakar dan si pelempar harus menyalakan rokok untuk membakar sumbunya.”

Setelah membakar sumbu, baru kemudian pejuang melemparkan granat ke arah musuh. “Efektivitas granat sumbu itu tidak jauh berbeda dengan granat buatan pabrik yang sempurna,” tulis Soewardi, mencatat cerita Datuak Mangiang.

Karena harus menyalakan sumbu, lanjutnya, maka bagi para pejuang tidak berlaku larangan merokok saat bertempur, termasuk di malam hari. “Jika dalam pertempuran umumnya prajurit harus selalu siap untuk menembak dan tidak boleh merokok, maka dalam pertempuran di Kapalodata, Aiasirah, seorang pelempar granat diwajibkan merokok lebih dahulu,” tulisnya.

Saat perang, menurutnya, muncul berbagai solusi dan kreativitas untuk menghadapi ancaman. “Dalam waktu sangat terdesak, ada saja gagasan yang timbul seperti yang berlangsung di bengkel senjata kota arang itu. Tidak hanya granat yang dibikin , berbagai senjata lain juga dibuat,” tulis Soewardi.

‘Roh’ Senjata

Menurut Datuak Mangiang, meski kualitas senjata rakitan produksi Sawahlunto jauh di bawah standar senjata militer, tetapi bersama senjata itu seolah ada “roh”.

“Akan tetapi, di dalam senjata yang sederhana itu ada ‘roh’ yang ditiupkan, yaitu tekad untuk merdeka, bahkan dengan bambu runcing sekalipun. Dalam hal ‘roh’ ini Belanda jauh ketinggalan. Mereka harus berhadapan dengan pejuang-pejuang yang kadang-kadang dengan keberanian yang tidak masuk akal,” tulis Soewardi.

Pasukan yang bertempur secara tak masuk akal di jalur Padang-Solok itu adalah Batalyon Harimau Kuranji pimpinan Mayor Ahmad Husein. Batalyon yang telah merepotkan Inggris hingga Belanda sejak berlabuh di Padang pada 1945.

Baca Juga: Pertempuran Malam Takbiran 1946, Kisah Idul Fitri Masa Perang di Padang

Bengkel Senjata

Dalam Buku “Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I. di Minangkabau/Riau, 1945-1950” (1991) Ahmad Husein dkk menulis, Divisi III Banteng TNI yang bertugas di Sumbar punya sejumlah bengkel persenjataan.

Bengkel-bengkel tersebut mampu membuat tabung-tabung mortir dan granat tangan di samping membuat sendiri slaghoedjes serta mengisi patron-patron dari segala macam jenis peluru.

“Pabrik/ bengkel persenjataan ini berpusat di Sawahlunto pada bekas bengkel besar Tambang Batubara Ombilin. Selain dari ini, bekas bengkel persenjataan Jepang di Gelanggang Payakumbuh dan bengkel Jawatan kereta api di Padang Panjang juga aktif kembali untuk memenuhi kebutuhan perjuangan dalam pengadaan dan perbaikan senjata api yang rusak,” tulisnya.

Tentang kemampuan bengkel di Sawahlunto membuat senjata, sebenarnya sudah cukup lama terasah. Audrey Kahin dalam buku “Dari Pemberontakan ke Integrasi” (2003) menulis, kemampuan membuat bom rakitan, granat tangan dan senjata rakitan di Sawahlunto telah ada pada 1926. Saat itu, bengkel-bengkel tersebut menyiapkan senjata untuk aksi pemberontakan pada Pemerintah Hindia Belanda yang berlangsung pada 1926-1927.

Perjanjian Linggarjati

Pertempuran sengit di jalur Padang – Solok sendiri, berawal dari agresi tentara Belanda pada 21 Juli 1947. Aksi tersebut kurang empat bulan dari Perundingan Linggarjati yang berlangsung pada 25 Maret 1947.

Perundingan yang mengharuskan gencatan senjata antara Belanda dan pejuang itu juga mematok garis demarkasi antara Republik dan wilayah yang dikuasai Belanda. Di Sumbar, batas ini praktis membuat hanya Padang yang berada dalam wilayah kekuasan Belanda.

Baca Juga: Perjanjian Linggarjati dan Gagalnya Daerah Istimewa Sumatra Barat

Mestika Zed dkk dalam Buku “Indarung: Tonggak Sejarah Industri Semen Indonesia” menulis batas demarkasi itu yakni, sebelah utara ada di Tabing, sebelah selatan di Bungus, sedang di sebelah timur berada di Simpang Lubuk Begalung. Agresi militer pertama tentara Belanda terjadi sekitar empat bulan setelah Perjanjian Linggarjati. Mereka bermaksud memperluas wilayah. Garis demarkasi mereka langgar.

Di timur Padang, tentara Belanda sudah melaju dari Lubuk Begalung sampai Indarung. Masuk ke Lubuk Paraku, mereka harus berhadapan dengan sengitnya perlawanan Batalyon Harimau Kuranji.

“Lokasi yang berbukit-bukit dan berhutan lebat ini merupakan hadiah alam sebagai benteng yang kukuh. Belanda sendiri tidak dapat masuk kawasan ini tanpa korban jiwa dan peralatan perang,” tulis Soewardi.

Perlawanan sengit para pejuang saat melawan agresi kesatu itu, membuat laju tentara Belanda ka arah timur terhenti di Indarung. Kedudukan Belanda, tergambar dari garis demarkasi yang kemudian jadi kesepakatan dalam Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 beberapa bulan selanjutnya.

Baca Juga: Perlawanan Sengit Cara Sumbar Menahan Agresi Militer Pertama Belanda

Di arah utara, hasil Agresi Militer Pertama, garis terdepan tentara Belanda berada di Lubuk Alung. Di timur, sampai di Indarung. Sementara di selatan, sampai di Nagari Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan, sekitar 32 kilometer dari Padang.

Perjanjian Renville yang kelak juga mereka langgar secara sepihak, jelas adalah taktik tentara Belanda. Garis terdepan tersebut kemudian menjadi titik awal mereka menyerang lebih jauh ke pedalaman Sumbar saat Agresi Militer II pada 19 Desember 1949. (HM/SS)

The post Kisah Granat Unik Buatan Sawahlunto dalam Palagan Melawan Agresi Belanda appeared first on Langgam.id.

Berbeda dengan gerilya sebelumnya dari Halaban ke Bangkinang dan selanjutnya ke Sungai Dareh, perjalanan kali ini punya tantangan berbeda. Sejumlah buku mencatat, salah satu rombongan PDRI diikuti seekor harimau Sumatra dalam perjalanan dari Sungai Dareh (kini wilayah Kabupaten Dharmasraya) ke Abai Sangir (kini wilayah Solok Selatan) tersebut.

Sejarawan Mestika Zed dalam Buku “Somewhere in The Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia” (1997) menulis, perjalanan menempuh hutan belantara rombongan yang dipimpin Wakil Ketua PDRI Teuku Mohammad Hasan, terasa mencekam.

“Suasana ketakutan juga muncul dari kejadian-kejadian aneh, salah satu diantaranya, selama perjalanan, anggota rombongan PDRI selalu dikuti oleh harimau,” tulis Mestika.

Ajip Rosidi dalam Biografi “Sjafruddin Prawirangegara: Lebih Takut kepada Allah SWT” (1986) menulis, selama perjalanan rombongan Mr. Teuku M. Hasan yang melalui jalur darat diikuti oleh seekor harimau dari jarak kira – kira 20 meter saja. “Harimau itu bertingkah ganjil: dia berjalan kalau rombongan berjalan, tetapi berhenti kalau rombongan berhenti,” tulisnya.

Karena tak menggangu, tulis Ajip, sejumlah anggota rombongan menyimpulkan, harimau itu ingin mengawal dan menjaga keselamatan para pejuang kemerdekaan tersebut. “Di antara anggota rombongan ada yang menganggap bahwa harimau itu tidak lain adalah inyiak (datok) yang mengawal anggota rombongan demi keselamatan mereka dalam perjalanan. Kesimpulan demikian menimbulkan rasa tenteram di hati para anggota rombongan,” kata Mestika.

Medan yang ditempuh oleh rombongan Hasan, menurutnya, juga berat. Para pejuang tersebut menghindari jalan kampung yang terbuka, karena khawatir kembali ditembaki “cocor merah” Belanda seperti dalam perjalanan sebelumnya.

Lebih dua pekan sebelumnya, Bukittinggi, Sumatra Barat dibom pesawat-pesawat Belanda dalam Agresi Militer II pada 19 Desember 1948. Hal yang membuat para tokoh tersebut mendirikan PDRI dan mundur ke Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, pada 21 Desember.

Setelah membentuk kabinet pada 22 Desember, rombongan ini berangkat dari Halaban, pada 24 Desember 1948. Sejarawan Mestika Zed menulis, kabinet yang dipimpin Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara bergerilya hingga ke Bangkinang (kini masuk wilayah Riau).

Diburu pesawat-pesawat Belanda di Bangkinang, rombongan ini terus menuju ke selatan hingga Teluk Kuantan dan kembali masuk ke Sumbar lewat Kiliran Jao. Rombongan ini sampai di Sungai Dareh pada 1 Januari 1949.

Salah satu saksi mata, M. Thaib Angku Mudo, tokoh masyarakat Sungai Dareh yang sudah berumur 101 tahun saat diwawancarai sejumlah wartawan pada 7 Oktober 2019 mengatakan, selama di Sungai Dareh, Sjafruddin tinggal di Pesanggarahan dekat Pelayangan Ketiga di Pinggir Batang Hari.

Pada salah satu sore saat di sana, Sjafruddin sempat bertemu masyarakat dan berpidato. M. Thaib hadir saat itu. Ia datang bersama para pemuda Dharmasraya. Saat itu, ia merupakan pimpinan Barisan Fiisabilillah, salah satu laskar yang ikut berjuang bersama rakyat dan TNI.

Saat berpidato di pinggir Batang Hari, Sjafruddin menyampaikan, Pemerintahan PDRI bergerilya untuk melanjutkan perjuangan. Tak sama dengan hewan buruan yang sedang diburu.”Kita bukan kijang yang diburu orang, bukan pula musang yang dicari orang,” kata Sjafruddin, sebagaimana ditirukan M. Thaib.

Menurut Mestika, pada 3 Januari atau malam terakhir kabinet PDRI menggelar rapat di Sungai Dareh. Rapat tersebut menimbang tempat yang akan dituju dengan mempertimbangkan keamanan. “Akhirnya diputuskanlah untuk melanjutkan perjalanan ke Bidar Alam via Abai Sangir,” tulis Mestika.

Pada 4 Januari, rombongan tersebut berangkat meninggalkan Sungai Dareh. Mestika menulis, saat berangkat menuju Abai Sangir, rombongan dibagi tiga. “Rombongan pertama , sekitar 20 orang , termasuk Ketua PDRI Sjafruddin , mendapat tenaga pengawal tambahan dari BPNK Sangir di bawah pimpinan Sersan Mayor Alwain Alamsyah,” tulisnya.

Rombongan pertama ini, menuju Abai Sangir naik perahu menantang arus Batang Hari ke hulu. “Yang takut dengan risiko tenggelam atau hanyut, ikut rombongan kedua yang memutuskan lewat jalan darat.”

Rombongan kedua dipimpin Wakil Ketua PDRI Teuku Mohammad Hasan. Ikut dalam rombongan ini, peralatan radio dan para teknisinya yang memang berisiko kalau harus lewat jalur sungai. Rombongan kedua inilah yang diceritakan sejumlah buku diikuti oleh harimau tersebut. Sementara Loekman Hakim bersama sejumlah pengawal melalui jalur memutar melalui Muaro Bungo, Jambi.

Baik rombongan Mr. Sjafruddin yang melalui jalur sungai maupun rombongan Mr. Hasan lewat jalan darat sampai di Abai Sangir pada 7 Januari 1949. Sementara, rombongan ketiga sampai sekitar dua pekan kemudian, saat kabinet PDRI sudah berbasis di Bidar Alam.

Dalam berbagai buku itu, tak ada pemaparan lebih rinci dan dalam perihal harimau tersebut. Kisah ini jadi salah satu misteri dalam pernak-pernik perjuangan PDRI. Namun, pada 2020, salah seorang tokoh silat di Sungai Dareh, Dharmasraya, membenarkan perkiraan para tokoh PDRI, bahwa harimau itu mengawal rombongan.

Edison Datuak Pucuak, salah satu guru Silek (Silat) Pangean Sungai Dareh dalam seminar “Dharmasraya di Lintasan PDRI” yang digelar Pemkab Dharmasraya pada Kamis (2/1/2020) menyebut, fenomena harimau yang mengawal rombongan pejuang, merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat setempat.

Menurutnya, jalur yang dilalui rombongan PDRI tersebut memang lintasan harimau Sumatra. Bila berniat baik, menurutnya, harimau tak akan mengganggu, malah akan membantu menunjukkan jalan bila tersesat. Ia percaya, rombongan PDRI kala itu, dibantu oleh para tetua silek Pangean.

Peneliti Sejarah Maiza Elvira mengkonfirmasi keterlibatan perguruan silat Pangean dalam perjuangan kemerdekaan di Sungai Dareh dan sekitarnya. Dalam tulisannya “Barisan Maut di Aliran Sungai Batanghari” di sumbarsatu.com yang memenangkan lomba menulis dalam “Festival Pamalayu” pada 2020, Elvira mengungkap, para pesilat pangean dalam laporan Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) disebut “Barisan Maut”.

Elvira menulis, intelijen Belanda melaporkan, adanya perlawanan alot dari kelompok pesilat kepada pasukan Belanda, ketika mereka mengejar Sjafrudin hingga ke Sungai Dareh. Kemampuan bela diri para pesilat tersebut dinilai “hampir tidak masuk akal”.

Kearifan lokal tersebut diakui Edison Datuak Pucuak. Menurutnya, hingga kini, perguruan Silek Pangean masih “bersahabat” dengan harimau. Ia percaya, catatan sejarah yang menyebutkan tentang para pesilat dan harimau dalam perjuangan kemerdekaan itu, berhubungan dengan leluhurnya, para tetua silat Pangean. (HM)

The post Kisah Harimau Kawal Gerilya PDRI dari Sungai Dareh ke Abai Sangir appeared first on Langgam.id.

31 Desember 1948
Kabinet PDRi Sampai di Kiliran Jao
.
Sijunjung – Kabinet Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang bergerilya dari Halaban (Limapuluh Kota), Bangkinang (Riau) dan Teluk Kuantan, sampai di Kiliran Jao (kini di wilayah Sijunjung, Sumbar). Rombongan yang dipimpin Ketua PDRI Mr. Sjafruddin Prawiranegara selanjutnya menuju Sungai Dareh (kini masuk wilayah Dharmasraya, Sumbar) sebelum menuju Bidar Alam (Solok Selatan).
.
Sumber: Mestika Zed dalam “Somewhere in The Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia” (1997) hlm 121

The post 31 Desember dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.

30 Desember 1947
Syekh Djamil Djambek Wafat
.
Bukittinggi – Ulama Besar Minangkabau Syekh Muhammad Djamil Djambek wafat pada 30 Desember 1947. Sama halnya dengan banyak ulama besar Minangkabau di awal abad ke-20, Syekh Djambek adalah salah satu murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Muhammad Djamil lahir pada 2 Februari 1862 atau bertepatan dengan 13 Sya’ban 1279 H. Ia menguasai ilmu fiqih, tafsir, hadits, sejarah dan ilmu falak. Keahliannya dalam ilmu falak, membuat di belakang namanya disematkan nama Al Falaky. Salah satu muridnya, adalah Bung Hatta yang mengaji dengan Inyiak Djambek di Surau Tangah Sawah.
.
Sumber:
– Zul Afni NN dalam “Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat” (1981)
– Mohammad Hatta dalam “Memoir” (1979)

30 Desember 1948
Kabinet PDRI Menuju Sungai Dareh
.
Teluk Kuantan – Rombongan kabinet Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin Mr. Sjafruddin Prawiranegara bergerak dari Teluk Kuantan (kini wilayah Riau) menuju Sungai Dareh (kini wilayah Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat) dengan berjalan kaki. Saat menemukan rel kereta yang dibangun Jepang, peralatan radio yang dibawa rombongan ini dibawa dengan menggunakan lori.
.
Sumber: Mestika Zed dalam “Somewhere in The Jungle: Pemerintah Daruat Republik Indonesia” (1997) hlm 338

The post 30 Desember dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.

29 Desember 1948
PDRI Ubah Pemerintahan Sipil Jadi Militer
.
Koto Tinggi – Panglima Tentara Teritorium Sumatra Kolonel Hidayat datang ke basis Residen Sumatra Barat Mr. Sutan Mohammad Rasjid yang juga menteri Keamanan PDRI di Koto Tinggi, Limapuluh Kota. Hasil rapat kedua pimpinan memutuskan mengubah bentuk pemerintahan sipil menjadi pemerintahan militer untuk memudahkan koordinasi perjuangan. Sehingga, setelah itu pimpinan sipil menjadi gubernur militer, bupati militer, camat militer dan wali nagari berubah jadi wali perang. Sementara, rombongan Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara yang bergerilya di wilayah Riau menuju Teluk Kuantan. Di pinggir Kota Bukittinggi, tentara Belanda menembaki front pejuang dengan mortir dan meriam.
.
Sumber:
– Mestika Zed dalam “Somewhere in The Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia” (1997) hlm 338
– Abdul Haris Nasution dalam “Sekitar perang kemerdekaan Indonesia: Perang gerilya semesta II” (1979) hlm 241

29 Desember 1997
Muchlis Ibrahim Dilantik Jadi Gubernur Sumbar
.
Padang – Mendagri Yogie SM melantik Mayjen TNI Muchlis Ibrahim menjadi gubernur Sumbar dalam sidang paripurna DPRD Tingkat I. Sebelumnya, sejak Oktober 1993, Muchlis Ibrahim adalah wakil gubernur yang mendampingi Gubernur Hasan Basri Durin. Muchlis lahir di Ampek Angkek, Agam pada 13 Oktober 1942. Ia merupakan alumni Akmil tahun 1965 dan berkarir di TNI hingga menjadi Inspektur Kodam I Bukit Barisan dengan pangkat Brigjen. Muchlis mundur dari jabatan gubernur pada 13 Maret 1999 karena Mendagri Syarwan Hamid tidak menerima usulan wakil gubernur yang diinginkan Muchlis, setelah beberapa usulannya sebelum itu juga tak diindahkan Mendagri.
.
Sumber:
– Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau dalam “Ensiklopedi Minangkabau” (2005) hlm 278
– Audrey Kahin, dalam “Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatra Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998” (2005) hlm 433.

The post 29 Desember dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.

28 Desember 1947
Kadet Penerbang TNI AU Dikirim ke Bukittinggi
.
Yogyakarta – Setelah mengikuti latihan terbang, sebanyak 20 kadet calon penerbang TNI AU dikirim dari Yogyakarta pada 28 Desember 1947 dengan pesawat Dakota RI-002 ke Bukittinggi untuk mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran. Pesawat tak bisa mendarat karena cuaca berkabut tebal, sehingga akhirnya mendarat dari Singapura. Dari sana, mereka ke Kuala Lumpur dan menyeberang dengan speed boat ke Sumatra Timur. Dari daerah ini, para kadet berjalan kaki kemudian bersambung truk menuju Bukittinggi.
.
Sumber: Irna HN Hadi Soewito dkk dalam “Awal Kedirgantaraan di Indonesia: Perjuangan AURI 1945-1950” (2008) hlm 56

28 Desember 1948
Komando Tempur Batusangkar Pindah ke Gurun
.
Tanah Datar – Setelah Batusangkar diduduki tentara Belanda, komando tempur wilayah tersebut pindah ke Gurun (kini wilayah Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar). Pada 28 Desember Komando-Komando Tempur (KKP) yang dihadiri tentara, pejabat pemerintahan dan pimpan rakyar mengadakan rapat di sekitar Gurun. Rapat menyepakati komando front Batusangkar di bawah pimpinan Letnan I Muhammad Jusuf Indra, yang mengkoordinasikan perjuangan militer dan sipil.
.
Sumber: Ahmad Husein dkk dalam “Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I. di Minangkabau/Riau, 1945-1950, Volume 2” (1991) hlm 166

28 Desember 1983
Presiden Soeharto Resmikan PLTA Maninjau
.
Maninjau – Presiden Soeharto meresmikan PLTA Maninjau dengan kekuatan daya 4×17 MW (68 MW) pada 28 Desember 1983. Dalam pidatonya, Soeharto mengatakan, dengan selesainya pembangunan PLTA ini maka daya terpasang pusat listrik di Sumbar bertambah besar. Ia berharap listrik dapat semakin menjangkau daerah pedesaan di Sumbar. Menurut Gubernur Sumbar Azwar Anas, proyek pembangunan PLTA Maninjau mulai pada 1979. Ir. Januar Muin yang juga sukses membangun sejumlah pembangkit listrik di wilayah Sumbar dan Riau memimpin proyek pembangunannya.
.
Sumber:
– Sambutan Presiden Soeharto pada 28 Desember 1983 dalam Peresmian PLTA Maninjau sebagaimana dikutip dari soeharto.co
– Abrar Yusra dalam “Azwar Anas: Teladan dari Ranah Minang” (2011) hlm 284

The post 28 Desember dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.

27 Desember 1948
Kabinet PDRI Tinggalkan Bangkinang
.
Bangkinang – Kabinet Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) meninggalkan Bangkinang (kini masuk wilayah Riau) setelah bergerilya dari Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota. Rombongan yang dipimpin Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara mengarah ke selatan melalui Taratak Buluah. Yang dituju adalah Teluk Kuantan, terus ke Sungai Dareh (kini masuk wilayah Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat) sebelum kemudian menuju basis di Bidar Alam (Solok Selatan). Karena tak bisa membawa mobil, sejumlah mobil terpaksa dibenamkan ke Sungai Kampar Kiri, termasuk mobil milik TM Hasan. Sehari sebelumnya, kabinet PDRI dihujani tembakan dan bom oleh pesawat-pesawat Belanda saat berada di Bangkinang.
.
Sumber: Mestika Zed dalam “Somewhere in The Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia” (1997) hlm 118 dan 338

27 Desember 1949
Pengakuan Kedaulatan, Belanda Serahkan Kota Padang
.
Padang – Seiring pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Kerajaan Belanda, Residen Belanda di menyerahkan Kota Padang kepada pemerintah Republik pada 27 Desember 1949. Sejak tanggal itu, Gubernur Sumatra Tengah M. Nasrun bertindak sebagai kepala pemerintahan RIS di Padang dan sekitarnya. Beberapa pekan sebelum itu, sejumlah kota di Sumatra Barat sudah ditinggalkan tentara Belanda.
.
Sumber:
– Departemen Penerangan dalam “Propinsi Sumatera Tengah” (1953) hlm 295
– Gusti Asnan dalam “Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an” (2007) hlm 94

The post 27 Desember dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.

26 Desember 1948
Kabinet PDRI Diserang Pesawat Belanda di Bangkinang
.
Bangkinang – Rombongan kabinet Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berangkat dari Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota pada 24 Desember, sampai di Bangkinang (kini masuk wilayah Riau) pada 25 Desember 1948. Pada 26 Desember, rombongan yang bersiap rapat di kediaman wedana, tiba-tiba mendapat serangan pesawat-pesawat Belanda. Rombongan tercerai berai mencari tempat berlindung. Beruntung, semua rombongan selamat dari serangan udara. Rombongan memutuskan tinggalkan Bangkinang menuju ke selatan, arah Taratak Buluah. Sementara, pasukan Belanda menduduki Batusangkar pada hari yang sama setelah kontak tembak dengan para pejuang.
.
Sumber: Mestika Zed dalam “Somewhere in The Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia” (1997) hlm 116-118

26 Desember 1949
DPR Tanah Datar Terbentuk, Pasukan TNI Masuk Padang
.
Sumbar – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Tanah Datar resmi terbentuk pada 26 Desember 1949 berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Tengah No.10/GM/ST/49 tertanggal 9 November 1949. Komposisi DPR pertama setelah masa perang ini, terdiri dari 23 orang. Sementara, pada hari yang sama, sehubungan dengan segera penyerahan Kota Padang kepada pemerintah Republik, pasukan Batalyon Harimau Kuranji dengan kekuatan tiga kompi pasukan di bawah pimpinan Mayor Ahmad Husein memasuki Kota Padang.
.
Sumber:
– Departemen Penerangan dalam “Propinsi Sumatera Tengah” (1959) hlm 368
– Mestika Zed dan Hasril Chaniago dalam “Ahmad Husein: Perlawanan Seorang Pejuang” (2001) hlm 424

The post 26 Desember dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.

25 Desember 1844
Belanda Menyerang Tanjung Gadang
.
Sijunjung – Pasukan Belanda menyerang Tanjung Gadang, Sijunjung pada 25 Desember 1844 setelah sehari sebelumnya menduduki Timbulun. Awalnya masyarakat Tanjung Gadang melawan dengan sengit, namun karena pasukan Belanda lebih kuat, pasukan masyarakat mundur ke tempat yang lebih aman. Belanda kemudian menyerang kampung-kampung di sekitar Bukit Sebelas, merampasi harta dan memaksa rakyat menyerah. Yang tak mau menyerah mundur ke Solok Amba.
.
Sumber: Muhamad Radjab dalam “Perang Paderi di Sumatera Barat, 1803-1838” (1964) hlm 464

25 Desember 1945
MIT Menjadi Partai Politik
.
Bukittinggi – Majelis Islam Tinggi (MIT), badan musyawarah ulama yang berdiri pada zaman Jepang di Sumatra Barat melalui pertemuan pemukanya di Bukittingi disepakati menjadi Partai Politik Islam (PPI) pada 25 Desember 1945. Pada Februari 1946, PPI MIT berfusi dengan Partai Masyumi yang telah terlebih dahulu hadir.
.
Sumber: Departemen Penerangan dalam “Propinsi Sumatera Tengah” (1953) hlm 462

25 Desember 1948
Tentara Belanda Bergerak Sampai ke Kelok 44
.
Matur – Setelah menduduki Bukittinggi, pasukan Belanda melakukan gerakan pertama hingga ke Matur dan Bengkolan 25 (Kawasan Kelok 44) menuju Maninjau menggunakan kendaraan berat. Karena militer dan pemerintahan Republik belum terkonsolidasi, gerakan ini tidak mendapat perlawanan. Belanda kemudian kembali ke Bukittinggi. Untuk menghalangi gerakan kendaraan berat Belanda kembali masuk, pejuang merusak jalan antara Bukittinggi dengan Matur.
.
Sumber: Ahmad Husein dkk dalam “Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I. di Minangkabau/Riau, 1945-1950 Volume II” (1991) hlm 291

The post 25 Desember dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.

24 Desember 1945
Rapat Koordinasi untuk Membasmi Tindakan Liar
.
Bukittinggi – Residen, badan eksekutif Komite Nasional Indonesia (KNI) Sumatra Barat, pembersar pemerintah, kepala-kepala polisi, para komandan TKR dan pemimmpin rakyat menggelar rapat koordinasi untuk ketertiban hukum. Rapat sepakat akan membasmi dan memberi tindakan tegas bagi tindakan liar dari perseorangan atau golongan yang merugikan negara. Kewenangan untuk melakukan tindakan penangkapan dan tindakan hukum lainnya hanya diberikan kepada polisi dan TKR.
.
Sumber: Departemen Penerangan dalam “Propinsi Sumatera Tengah” (1959) hlm 98

24 Desember 1948
Rombongan PDRI Tinggalkan Halaban
.
Halaban – Setelah menyusun kabinet dan mengumumkannya melalui radio, para pemimpin PDRI meninggalkan Halaban, Limapuluh Kota pada 24 Desember 1948. Dari sini, rombongan dibagi dua. Sjafruddin Prawiranegara, Teuku Hasan dan sebagian besar menteri PDRI menuju ke arah Bangkinang, Riau untuk kemudian terus ke arah selatan hingga nanti berbasis di Bidar Alam, Solok Selatan. Residen Rasjid menuju Koto Tinggi, Limapuluh Kota, untuk mendirikan basis pemerintahan militer Sumatra Barat. Sementara, rombongan ketiga, Komandan Militer Sumatra Kolonel Hidayat menuju ke arah utara. Semula di Rao, terus menuju Aceh.
.
Sumber: Mestika Zed dalam “Somewhere in The Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia” (1997) hlm 115 dan 336

The post 24 Desember dalam Catatan Sejarah Sumatra Barat appeared first on Langgam.id.