Seorang petani sawit, Tami (49), mengatakan harga TBS sawit saat ini telah mencapai Rp1.500 per kilogram. Kenaikan itu terlihat dari transaksi jual beli antara petani dan pengepul di daerah setempat.

“Hari ini sudah naik di harga Rp1.500 per kilogram,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, tren kenaikan harga mulai terjadi sejak Jumat (29/5/2026), ketika harga TBS berada di kisaran Rp1.100 per kilogram. 

Dalam beberapa hari berikutnya, harga terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp1.500 per kilogram.

Tami optimistis, harga sawit akan terus membaik pada awal Juni dan kembali berada pada kondisi normal seperti sebelumnya.

“Perkiraan awal Juni nanti harga akan kembali normal seperti biasa,” katanya.

Meski harga mulai membaik, para petani berharap harga TBS sawit dapat kembali menembus angka Rp2.000 per kilogram. 

Tami menjelaskan, harga pupuk saat ini menjadi salah satu beban terbesar bagi petani. Untuk satu karung pupuk NPK, petani harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp800 ribu.

“Saat ini pupuk NPK saja sudah lebih dari Rp800 ribu per karung. Jadi kalau harga sawit tinggi tentu sebanding dengan hasil panen,” ucapnya. 

Selain berharap harga kembali stabil, petani juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap fluktuasi harga sawit yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. 

Menurut Tami, sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menggantungkan perekonomian keluarga dari sektor perkebunan sawit.

“Kalau sawit anjlok, kami petani kecil tentu kesulitan karena semua kebutuhan sekarang serba mahal,” katanya.

Sebelumnya, pada Senin (25/5/2026), harga TBS sawit di tingkat petani di Kabupaten Pesisir Selatan dilaporkan mengalami penurunan drastis dari kisaran Rp2.000 menjadi Rp700 per kilogram. 

Kondisi tersebut memicu keluhan dari para petani karena penurunan harga terjadi secara tiba-tiba dan berdampak langsung terhadap pendapatan mereka. (WAN) 

The post Sempat Anjlok ke Rp700, Harga TBS Sawit di Pessel Kini Naik Jadi Rp1.500 appeared first on Langgam.id.

Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ridho Pamungkas mengatakan, pidato Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pengelolaan ekspor CPO oleh Danantara menjadi salah satu faktor yang membuat eksportir mengambil sikap hati-hati sambil menunggu kepastian regulasi.

Menurutnya, selama ini eksportir memperoleh insentif berupa keuntungan yang relatif besar dari aktivitas ekspor. Namun, ketika muncul wacana bahwa ekspor akan dikelola melalui Danantara, pelaku usaha menilai akan ada kontrol terhadap margin keuntungan yang mereka peroleh.

“Kondisi ini membuat eksportir berpikir ulang untuk melakukan ekspor karena mereka masih menunggu bagaimana bentuk regulasi yang akan diterapkan pemerintah,” katanya kepada Langgam.id, Selasa (2/6/2026)

Ridho menjelaskan, ketidakpastian tersebut berpotensi memengaruhi penyerapan tandan buah segar (TBS) atau kelapa sawit di tingkat petani. Ketika eksportir mengurangi aktivitas ekspor dan produksi CPO menurun, kebutuhan bahan baku berupa TBS juga ikut berkurang.

“Pada akhirnya hukum permintaan dan penawaran yang bekerja. Jika produksi CPO dikurangi, maka penyerapan TBS juga akan menurun,” ujarnya.

Meski demikian, kata Ridho, KPPU saat ini belum menemukan indikasi adanya pelanggaran persaingan usaha atau praktik permainan harga di tingkat pembelian TBS.

Ia menambahkan, harga TBS yang berasal dari petani plasma atau kemitraan masih memiliki perlindungan melalui regulasi pemerintah yang mengatur mekanisme penetapan harga. Sementara itu, untuk petani swadaya yang berada di luar pola kemitraan, harga lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar.

“Sepanjang aturan pembelian TBS untuk petani kemitraan masih berjalan, harga tetap memiliki acuan. Namun di luar kemitraan, harga lebih banyak ditentukan oleh kondisi pasar,” katanya.

Ridho menyebutkan, apabila terjadi pelanggaran atau permainan harga, maka umumnya terdapat koordinasi atau kesepakatan di antara pelaku usaha. 

“Kami belum melihat adanya dugaan kartel atau kesepakatan harga. Yang terjadi saat ini lebih kepada masing-masing pelaku usaha yang menahan diri untuk melakukan ekspor sambil menunggu kejelasan kebijakan,” jelasnya.  

Di sisi lain, KPPU justru menyoroti potensi dampak yang dapat muncul apabila seluruh mekanisme ekspor CPO dikendalikan melalui satu pintu oleh badan usaha milik negara.

Kata Ridho, pemerintah perlu mengkaji secara mendalam dampak kebijakan tersebut terhadap iklim persaingan usaha. Ia mengingatkan bahwa sentralisasi ekspor berpotensi mengurangi pilihan bagi pelaku usaha dan membuka ruang dominasi pasar apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai.

“Kami melihat apakah monopoli ekspor oleh BUMN justru dapat menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap pasar. Jangan sampai seluruh mekanisme yang dikontrol negara membuat pasar menjadi kurang bergairah,” imbuhnya.

Ridho mengakui, sejumlah negara telah menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas strategis. Namun, keberhasilan kkebijakan ini sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, birokrasi yang efisien, dan sistem pengawasan yang kuat.

Ia menilai pemerintah masih memiliki sejumlah alternatif kebijakan selain menerapkan ekspor satu pintu. Di antaranya memperketat pengawasan bea cukai, memastikan ekspor dilakukan langsung kepada pengguna akhir (end user), serta menutup celah penggunaan perusahaan perantara atau perusahaan cangkang.

“Kebijakan seperti ini perlu dibahas secara matang bersama seluruh pemangku kepentingan. Sebelum memutuskan sistem satu pintu, berbagai alternatif lain perlu dikaji agar tujuan peningkatan penerimaan negara dapat tercapai tanpa mengganggu iklim persaingan usaha,” pungkasnya. (WAN) 

The post KPPU Ingatkan Risiko Monopoli Soal Rencana BUMN Kelola Ekspor Minyak Sawit appeared first on Langgam.id.

Langgam.id — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Barat menilai anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dalam beberapa waktu terakhir dipicu oleh ketidakpastian regulasi yang memunculkan kepanikan di kalangan pelaku industri sawit.

Ketua GAPKI Sumatera Barat Bambang Wiguritno mengatakan munculnya informasi terkait pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha. Pelaku usaha menganggap tata kelola perdagangan komoditas sawit akan segera berubah sehingga memengaruhi keputusan bisnis perusahaan.

“Pada awalnya informasi yang berkembang belum jelas sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Kondisi itu membuat banyak pihak mengambil langkah hati-hati sambil menunggu kepastian dari pemerintah,” kata Bambang, Senin (1/6/2026).

Menurut dia, situasi mulai membaik setelah pemerintah menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada 2027. Namun, sebelum klarifikasi itu disampaikan, ketidakjelasan informasi telah memicu keresahan di berbagai lini industri sawit.

Bambang menjelaskan, kekhawatiran terbesar pelaku usaha adalah risiko menumpuknya stok crude palm oil (CPO) apabila terjadi gangguan pada jalur pemasaran atau ekspor. Kondisi itu membuat sejumlah perusahaan lebih berhati-hati dalam membeli tandan buah segar dari petani.

“Ketika pabrik membeli TBS kemudian mengolahnya menjadi CPO, mereka harus memastikan ada pasar yang menyerap produk tersebut. Jika stok menumpuk dan tidak terserap, perusahaan bisa mengalami kerugian karena CPO memiliki keterbatasan dalam penyimpanan,” ujarnya.

Ia mengatakan, risiko tersebut menjadi pertimbangan utama pengelola pabrik dalam menentukan harga pembelian TBS. Selain menghadapi biaya penyimpanan, perusahaan juga berpotensi mengalami penurunan kualitas produk apabila stok terlalu lama berada di tangki penyimpanan.

Menurut Bambang, langkah hati-hati yang diambil perusahaan merupakan bagian dari upaya mengelola risiko bisnis di tengah ketidakpastian kebijakan. Namun, ia mengakui kondisi tersebut pada akhirnya berdampak terhadap harga TBS yang diterima petani di lapangan.

GAPKI mencatat industri kelapa sawit memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Sektor tersebut menghasilkan devisa sekitar 30 miliar dollar Amerika Serikat setiap tahun dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat Indonesia.

“Dari sekitar 17 juta orang yang terlibat dalam industri sawit, sebanyak 41 persen merupakan petani. Karena itu, stabilitas industri sawit sangat penting bagi perekonomian nasional maupun kesejahteraan masyarakat,” kata Bambang.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola sawit disampaikan secara jelas dan terukur kepada seluruh pemangku kepentingan. Kepastian regulasi dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta melindungi kepentingan petani dan pelaku usaha.

“Kepastian regulasi sangat penting agar seluruh rantai industri sawit, mulai dari petani, pabrik, hingga eksportir, dapat menjalankan usaha dengan tenang dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam beberapa pekan terakhir, harga TBS di sejumlah daerah di Sumatera Barat mengalami penurunan yang memicu protes dari kalangan petani. Pemerintah daerah pun meminta pabrik kelapa sawit tetap mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah provinsi dan tidak melakukan penurunan harga secara sepihak yang dapat merugikan petani. (HER)

The post Harga Sawit Anjlok, GAPKI Sumbar: Pengusaha Panik Takut Stok CPO Menumpuk appeared first on Langgam.id.

Menurutnya, panjangnya rantai pemasaran dari petani hingga ke pabrik menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi harga di tingkat petani.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut berbeda dengan petani plasma atau petani yang bermitra dengan perusahaan. Harga TBS petani plasma telah ditetapkan setiap minggu oleh tim penetapan harga TBS Sumbar dan wajib dipatuhi oleh pabrik.

“Untuk TBS yang berasal dari petani plasma atau yang bermitra dengan perusahaan tidak ada persoalan harga. Setiap minggu ada penetapan harga dan pabrik wajib membeli sesuai harga yang telah ditetapkan,” ujar Bambang kepada Langgam.id, Senin (1/6/2026). 

Kata Bambang, persoalan harga lebih banyak terjadi pada TBS yang berasal dari petani swadaya. Hal itu karena buah sawit dari petani swadaya, umumnya harus melalui beberapa tahapan perantara sebelum sampai ke pabrik.

Setelah dipanen petani, lanjutnya, TBS biasanya dibeli oleh pengepul tingkat pertama, kemudian berpindah ke pengepul berikutnya hingga akhirnya masuk ke PKS. Setiap mata rantai pemasaran tersebut mengambil keuntungan sehingga harga yang diterima petani menjadi lebih rendah.

“Rantai pemasaran yang panjang inilah yang menyebabkan harga di tingkat petani swadaya lebih murah. Setiap pengepul tentu mengambil margin keuntungan sebelum buah sampai ke pabrik,” ungkapnya. 

Bambang menegaskan, tidak tepat apabila seluruh penurunan harga TBS dibebankan kepada PKS. Sebab, harga yang diterima pabrik berbeda dengan harga yang diterima petani setelah melalui sejumlah perantara.

Misalnya pembelian di pabrik mencapai sekitar Rp2.600 per kilogram. Namun setelah melewati beberapa lapis pengepul, harga yang diterima petani menjadi lebih rendah karena adanya pengambilan keuntungan di setiap tingkat distribusi.

Terkait informasi adanya pembelian TBS petani dengan harga hanya Rp800 per kilogram, Bambang mengaku meragukan kebenaran kabar tersebut. Menurutnya, harga tersebut terlalu rendah dan tidak mencerminkan kondisi pasar saat ini.

“Saya tidak yakin ada pembelian TBS sampai Rp800 per kilogram. Kalaupun ada yang menawarkan harga seperti itu, petani swadaya masih memiliki pilihan untuk menjual ke PKS lain yang menawarkan harga lebih baik. Harga yang sangat rendah seperti itu tidak masuk akal dalam kondisi saat ini,” jelasnya.  

Ia memperkirakan harga terendah yang mungkin diterima petani masih berada di kisaran Rp2.000 per kilogram, tergantung kualitas buah dan kondisi pasar.

“Nah, petani plasma tidak terdampak oleh fluktuasi harga seperti yang dialami sebagian petani swadaya,” pungkasnya. (WAN) 

The post Rantai Pengepul Panjang Jadi Penyebab Harga TBS Petani Swadaya Rendah appeared first on Langgam.id.

Peringatan tersebut disampaikan Bupati Pasaman Barat Yulianto menyusul temuan penurunan harga TBS yang dinilai tidak wajar dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi itu memicu keresahan di kalangan petani karena harga jual yang diterima jauh di bawah standar yang ditetapkan pemerintah.

“Berdasarkan hasil pemantauan sejak 20 Mei 2026, kami menerima banyak keluhan dari petani. Ditemukan adanya penurunan harga TBS di tingkat pekebun antara Rp800 hingga Rp1.300 per kilogram,” kata Yulianto, dalam keterangan resmi, Senin (1/6/2026).

Menurut dia, hasil pengawasan di lapangan menunjukkan harga pembelian TBS oleh sejumlah PKS bahkan lebih rendah Rp1.200 hingga Rp1.600 per kilogram dibandingkan harga resmi yang telah ditetapkan Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Sumatera Barat.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemkab Pasaman Barat menerbitkan Surat Himbauan Bupati Nomor 500.8/123/DISBUNNAK-2026 yang meminta seluruh PKS menjaga stabilitas harga dan tidak melakukan penurunan harga secara sepihak dengan alasan penyesuaian terhadap kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam.

Pemerintah daerah menilai tidak terdapat dasar yang kuat untuk menurunkan harga secara drastis. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga TBS Provinsi Sumatera Barat periode 22 hingga 31 Mei 2026, harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar domestik maupun global masih relatif stabil.

Selain itu, kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam yang akan dijalankan pemerintah pusat masih berada dalam masa transisi dan baru diterapkan penuh pada Januari 2027. Dengan demikian, aktivitas ekspor CPO belum mengalami gangguan yang dapat memengaruhi harga secara signifikan.

Pemkab juga menyoroti rencana penerapan mandatori biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai Juli 2026. Kebijakan tersebut diperkirakan akan meningkatkan penyerapan CPO di pasar domestik sehingga seharusnya memberikan sentimen positif terhadap harga sawit.

Yulianto mengingatkan bahwa mekanisme penetapan harga TBS telah diatur melalui berbagai regulasi, mulai dari Peraturan Menteri Pertanian hingga Peraturan Gubernur Sumatera Barat. Karena itu, seluruh PKS diminta mematuhi aturan yang berlaku dan tetap mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah.

Ia juga mengingatkan bahwa tindakan persekongkolan untuk menekan harga secara tidak wajar berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Kami akan terus mengawasi rantai perdagangan TBS di Pasaman Barat. Jika ditemukan PKS yang tetap memanipulasi harga demi meraup keuntungan sepihak, pemerintah daerah tidak akan segan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Yulianto.

Pemerintah daerah berharap seluruh pelaku industri sawit dapat menjaga iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Langkah itu dinilai penting mengingat sektor perkebunan sawit menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Pasaman Barat dan sumber penghasilan bagi ribuan keluarga petani. (HER)

The post Bupati Pasbar Peringatkan PKS Nakal: Mainkan Harga Sawit, Siap-siap Ditindak Tegas appeared first on Langgam.id.

Perkebunan terluas, berada di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Dharmasraya. 88 persen kontribusi terhadap devisa ekspor kelapa sawit Sumbar berasal dari dua daerah ini.

“Sebaran luas kelapa sawit di Sumbar saat ini sekitar 450 ribu hektare. Yang paling besar berada di Pasaman Barat dan Dharmasraya,” katanya kepada Langgam.id, Senin (1/6/2026)

Perkebunan kelapa sawit juga tersebar di Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, serta Kabupaten Lima Puluh Kota. 

“Namun, luas areal di daerah-daerah tersebut tidak sebesar yang terdapat di Pasaman Barat dan Dharmasraya,” ungkapnya.

Bambang tidak memiliki data rinci mengenai jumlah produksi kelapa sawit masing-masing daerah. Ia menyebutkan, Pasaman Barat dan Dharmasraya memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap sektor ekspor kelapa sawit Sumbar.  

“Daerah-daerah ini sangat berkontribusi besar, terutama Pasaman Barat dan Dharmasraya terhadap devisa ekspor kelapa sawit,” jelasnya. (WAN) 

The post 450 Ribu Hektare Lahan Sawit di Sumbar, Pasaman Barat dan Dharmasraya Kontribusi Ekspor Terbesar appeared first on Langgam.id.

Langgam.id — Bupati Pasaman Barat Yulianto meminta seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) di daerah itu tidak menurunkan harga pembelian tandan buah segar (TBS) secara sepihak. Permintaan tersebut disampaikan menyusul temuan adanya selisih harga pembelian TBS di tingkat petani yang mencapai Rp1.600 per kilogram di bawah harga resmi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menilai kondisi tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan petani sawit. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan sejak 20 Mei 2026, harga TBS yang diterima petani mengalami penurunan antara Rp800 hingga Rp1.300 per kilogram.

Bahkan, di sejumlah lokasi ditemukan harga pembelian TBS oleh PKS lebih rendah Rp1.200 hingga Rp1.600 per kilogram dibandingkan harga yang ditetapkan Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Sumatera Barat.

“Kami menerima banyak keluhan dari petani terkait penurunan harga yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Karena itu kami meminta seluruh PKS tidak menurunkan harga secara sepihak dan tetap mengacu pada harga yang telah ditetapkan pemerintah provinsi,” kata Yulianto, dikutip Senin (1/6/2026).

Permintaan tersebut dituangkan dalam Surat Himbauan Bupati Pasaman Barat Nomor 500.8/123/DISBUNNAK-2026 yang ditujukan kepada seluruh PKS di daerah itu. Surat tersebut meminta perusahaan menjaga stabilitas harga TBS di tengah masa transisi kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam yang tengah disiapkan pemerintah pusat.

Menurut Yulianto, tidak terdapat alasan yang kuat untuk melakukan penurunan harga secara drastis. Berdasarkan hasil penetapan harga TBS Provinsi Sumatera Barat periode 22–31 Mei 2026, harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar domestik maupun internasional masih relatif stabil dan tidak mengalami penurunan signifikan.

Selain itu, kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam yang akan dijalankan pemerintah pusat masih berada dalam tahap transisi dan baru akan diterapkan secara penuh pada Januari 2027. Dengan demikian, aktivitas ekspor CPO saat ini belum mengalami gangguan.

Pemerintah daerah juga menilai rencana penerapan mandatori biodiesel B50 pada Juli mendatang justru berpotensi meningkatkan penyerapan CPO di dalam negeri sehingga dapat menopang harga komoditas sawit.

Yulianto mengingatkan bahwa mekanisme penetapan harga TBS telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk sejumlah Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat. Karena itu, seluruh PKS diminta mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan praktik yang merugikan petani.

“Harga pembelian wajib mengacu pada harga pasar aktual yang ditetapkan pemerintah provinsi. Kepatuhan terhadap regulasi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan industri sawit dan melindungi kepentingan petani,” ujarnya.

Pemkab Pasaman Barat juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap rantai perdagangan TBS. Jika ditemukan perusahaan yang tetap melakukan manipulasi harga atau menekan harga secara tidak wajar, pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, mengingat sektor perkebunan kelapa sawit masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian di Pasaman Barat dan sumber penghidupan bagi ribuan keluarga petani. (HER)

The post Harga Beli ke Petani Anjlok, Bupati Pasbar Minta PKS Tak Turunkan Harga Sepihak appeared first on Langgam.id.

Aturan tersebut disusun tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di tingkat petani. Salah satunya, di Pesisir Selatan petani memilih mogok panen karena harga sawit dari Rp2.000 jadi Rp800 per kilogram di tingkat petani.

“Harga yang berubah di level petani, kalau level nasional tidak berubah. Efek itu memang dari kebijakan yang terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampaknya,” ujarnya kepada Langgam.id, Kamis (28/5/2026)

Doni menilai tujuan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola ekspor sawit sebenarnya cukup baik. Namun, seharusnya terlebih dahulu menyiapkan langkah antisipasi sebelum kebijakan diterapkan.

“Tujuan dari kebijakan itu bagus. Tapi permasalahannya sekarang, saat kebijakan itu diambil, antisipasinya juga harus ada,” ungkapnya.  

Doni menegaskan dampak dari turunnya harga sawit tidak bisa dianggap sepele, apalagi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan sawit.

“Dampaknya tidak sedikit. Banyak sekali masyarakat level petani yang menderita dengan turunnya harga. Kasus harga sawit di Sumbar efeknya bisa ke mana-mana,” imbuhnya.  

Meski demikian, Doni berharap penurunan harga sawit tidak berlangsung lama. Menurutnya, kondisi dapat kembali stabil apabila regulasi dan mekanisme kerja PT Danantara Sumber Daya Indonesia sudah berjalan dengan jelas dan tepat.

“Setelah ada kejelasan dan regulasi yang pas, mudah-mudahan ke depan harga sawit kembali normal di tingkat petani,” kata dia. 

Dalam analisis ekonominya, Doni juga mengingatkan adanya potensi terjadinya praktik monopsoni, yakni kondisi ketika hanya terdapat satu pembeli yang menghadapi banyak penjual.

Ia membandingkan pola tersebut dengan tata niaga cengkeh pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ketika pembelian cengkeh dilakukan melalui koperasi yang ditunjuk pemerintah.

“Mereka membeli dengan harga murah ke petani dan menjual mahal ke pabrik rokok,” jelasnya.

Menurut Doni, pola yang diterapkan saat ini memiliki kemiripan. Bedanya, PT Danantara Sumber Daya Indonesia membeli sawit dari produsen lokal untuk kemudian diekspor ke luar negeri melalui mekanisme satu pintu.

Ia mempertanyakan, apakah sistem tersebut mampu menjamin tidak terjadinya perpanjangan rantai distribusi yang justru dapat menekan harga di tingkat petani.

“Danantara juga mencari margin. Yang bernegosiasi harga itu di atas, tetapi petani di bawah yang terkena imbasnya,” ucapnya.  

Doni menekankan pemerintah seharusnya telah menyiapkan solusi sebelum kebijakan diterapkan, terutama untuk menjaga stabilitas harga sawit di tingkat petani.

“Artinya harus menjaga harga di level petani,” pungkasnya. (WAN)

The post Harga Sawit Anjlok di Sumbar, Ekonom Nilai Kebijakan Ekspor Satu Pintu Terburu-buru  appeared first on Langgam.id.

Harga sawit yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.000 per kilogram kini turun drastis hingga mencapai Rp800 per kilogram di tingkat petani.

Salah seorang petani sawit di Kecamatan Lengayang, Irul (49), mengatakan penurunan harga tersebut sangat memberatkan para petani.

“Penurunan terjadi secara tiba-tiba dan jauh dari perkiraan. Sebelumnya masih Rp2.000 per kilogram. Kini turun hingga Rp800 per kilogram,” ujar Irul, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, penurunan harga mulai dirasakan sejak Sabtu (24/5/2026). Kondisi tersebut membuat petani kesulitan menutupi biaya produksi dan perawatan kebun.

Keluhan serupa disampaikan Tami (49), petani sawit lainnya di daerah tersebut. Ia menilai harga sawit saat ini tidak sebanding dengan tingginya biaya produksi, terutama harga pupuk yang terus mengalami kenaikan.

“NPK saja Rp800 ribu per karung, sementara harga sawit cuma Rp800 per kilo,” ujarnya.

Menurut Tami, kondisi tersebut membuat sebagian petani memilih menghentikan sementara aktivitas panen karena biaya operasional dinilai lebih besar dibanding hasil yang diperoleh.

“Dengan kondisi ini, kami memilih tidak panen atau mogok panen karena untuk panen sawit tentu ada upah yang harus dikeluarkan. Belum lagi harga pupuk mahal. Jadi, modal perawatan lebih besar daripada hasil panen,” jelasnya.

Tak hanya petani, Oyon selaku Toke sawit didaerah tersebut juga memilih untuk mogok dan tidak membeli sawit ke petani sementara waktu.

“Karena harga yang sangat murah, para toke juga memilih tidak membeli sawit untuk sementara waktu sampai harga sawit kembali normal,” ungkapnya.

Oyon membeberkan, sebelum harga sawit terjun bebas, biasanya ia bisa membeli sawit ke petani 3 ton per hari.

“Tak hanya saya, agen yang lain juga memilih mogok mengambil sawit. Untuk jangka waktunya, tentu sampai harganya kembali normal,” tutupnya. (HER)

The post Harga Sawit di Pesisir Selatan Anjlok Drastis, Petani Pilih Mogok Panen appeared first on Langgam.id.