Warga asal Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) tersebut wafat sekitar pukul 13.30 waktu setempat setelah mendapat penanganan medis di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah.

Ketua Kloter PDG 11, Ermizaldi mengatakan, sebelumnya almarhum sempat mengeluhkan batuk dan penurunan nafsu makan. Petugas kesehatan kloter kemudian melakukan pemeriksaan dan memberikan obat.

Saat itu, kondisi Imam Kanapi masih stabil dan masih dapat berkomunikasi dengan baik. 

“Beliau masih bisa diajak komunikasi dan masih makan sedikit-sedikit. Petugas kesehatan juga telah memberikan obat sesuai keluhan yang dialami almarhum,” kata Ermizaldi, Kamis (21/5).

Namun, sekitar pukul 13.00 waktu setempat, tim kesehatan kembali mendapat laporan bahwa kondisi Imam Kanapi ini menurun dan tidak sadarkan diri. 

Petugas kesehatan bersama tim kloter langsung membawanya menggunakan ambulans menuju KKHI Makkah untuk mendapatkan penanganan medis.

Setelah menjalani pemeriksaan intensif, Imam Kanapi dinyatakan wafat dengan diagnosis syok kardiogenik atau serangan jantung. 

“Berdasarkan data kesehatan haji, almarhum diketahui memiliki riwayat penyakit jantung,” ucapnya.  

Sementara itu, Pembimbing Ibadah, Asrizal menambahkan, Imam Kanapi berangkat ke Tanah Suci bersama istrinya, Kasiyati. Sebelum berpulang, yang bersangkutan telah menyelesaikan umrah wajib bersama rombongan Kloter PDG 11 di Makkah.

Kloter PDG 11 sendiri diberangkatkan pada gelombang pertama dengan rute Padang–Madinah dan tiba di Madinah, 6 Mei 2026. Jemaah kemudian bergerak menuju Makkah pada 17 Mei 2026 dan melaksanakan umrah wajib setibanya di Kota Suci termasuk Almarhum.

“Usai disalatkan di Masjidil Haram didampingi petugas kloter 11, jenazah almarhum dimakamkan di pemakaman Syara’i, Makkah,” kata Asrizal. 

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumbar, M. Rifki, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya jemaah asal Pesisir Selatan tersebut.

“Kami turut berduka cita atas wafatnya almarhum. Semoga beliau husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” kata Rifki.

Ia juga kembali mengingatkan jemaah haji, terutama lanjut usia, agar menjaga kondisi kesehatan menjelang puncak ibadah haji di Armuzna.

Menurut Rifki, cuaca panas dan aktivitas fisik yang tinggi di Tanah Suci dapat memengaruhi kondisi kesehatan jemaah apabila tidak diantisipasi sejak dini.

“Kurangi aktivitas fisik yang menguras tenaga. Jika ingin beribadah di Masjidil Haram, diutamakan malam hari dan tetap didampingi petugas, terutama bagi jemaah lansia,” ujarnya.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu dua jemaah Embarkasi Padang juga dilaporkan wafat di Madinah. Mereka adalah Tukiman Sadi Kromo Karso (54) asal Bengkulu dan Yunilis Muin (73) asal Kota Bukittinggi. Keduanya dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. (WAN) 

The post Kabar Duka dari Tanah Suci, 1 Calon Haji Asal Pesisir Selatan Wafat di Makkah appeared first on Langgam.id.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini kami resmi melepas keberangkatan calon jamaah haji Kloter 1 Embarkasi Padang Tahun 1447 H/2026 M. Semoga Allah SWT melindungi dan memberkahi perjalanan ini,” ujarnya.

Kloter pertama ini berasal dari Kota Padang dan dijadwalkan akan berangkat menuju Madinah dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada Jum’at (24/4) dini hari. Seluruh persiapan untuk kelancaran keberangkatan pun sudah disiapkan secara matang oleh petugas Kanwil Kementerian Haji dan Umbroh Provinsi Sumbar.

“Alhamdulillah, semua sudah dipersiapkan dengan baik. Insyaallah jamaah akan berangkat sekitar pukul 01.00 atau 02.00 menuju Madinah,” kata Mahyeldi.

Ia berpesan, kepada para jamaah agar menjaga kedisiplinan, kekompakan, dan solidaritas selama menjalankan rangkaian ibadah.

“Kita berharap jamaah kita tetap disiplin, kompak, dan solid. Ini penting untuk kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji,” tegasnya.

Selain itu, Mahyeldi juga mengapresiasi inovasi layanan berupa kanal WhatsApp informasi dan pengaduan yang disiapkan oleh petugas untuk mempermudah komunikasi jamaah.

Tak hanya itu, ia menekankan pentingnya perhatian terhadap jamaah lanjut usia, sejalan dengan tema pelayanan haji tahun ini yang mengusung konsep ramah lansia dan perempuan.

“Ada jamaah yang usianya sampai 85 tahun. Ini tentu butuh pendampingan dan perhatian khusus dari petugas,” ujarnya.

Kepada seluruh petugas haji, Mahyeldi menitipkan amanah besar agar memberikan pelayanan terbaik, terutama pada tahun awal pelaksanaan sistem ini sebagai fondasi ke depan.

“Berikan pelayanan maksimal agar jamaah bisa menjalankan ibadah dengan nyaman dan lancar,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumbar, M. Rifki melaporkan total jamaah Embarkasi Padang tahun 2026 mencapai 5.402 orang, terdiri dari 3.992 jamaah asal Sumatera Barat dan 1.354 dari Bengkulu, dengan total 14 kloter.

Untuk Kloter 1 sendiri yang berasal dari Kota Padang, terdiri dari 152 jamaah laki-laki dan 232 jamaah perempuan. Keberangkatan dilakukan melalui Bandara Internasional Minangkabau menuju Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia tipe Boeing 777 dengan nomor penerbangan GA 3501.

“Jamaah dijadwalkan kembali ke tanah air pada 3 Juli 2026,”pungkasnya.

The post Lepas Jemaah Haji Kloter 1 Embarkasi Padang, Mahyeldi: Disiplin dan Jaga Kekompakan appeared first on Langgam.id.

Suasana haru dan khidmat mengiringi prosesi pelepasan yang turut dihadiri Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumbar, M. Rifki, Rektor UIN Imam Bonjol Padang, serta perwakilan instansi terkait lainnya.

Mahyeldi mengapresiasi kesiapan jajaran Kanwil Kemenhaj Sumbar dalam menyelenggarakan ibadah haji tahun ini. Ia menilai seluruh proses telah dipersiapkan dengan baik, sehingga berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kemenhaj yang telah mempersiapkan seluruh proses dengan baik sehingga berjalan sesuai jadwal,” ujarnya.

Jemaah kloter pertama yang berasal dari Kota Padang telah masuk ke Asrama Haji Tabing dan dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada Jumat (24/4/2026) pukul 01.05 WIB melalui Bandara Internasional Minangkabau. Keberangkatan ini menjadi awal dari proses pemberangkatan jemaah lainnya yang akan dilakukan secara bertahap.

Mahyeldi menegaskan pentingnya pelayanan yang mengedepankan kelompok rentan, terutama jemaah lanjut usia dan perempuan.

Ia meminta seluruh petugas memberikan perhatian khusus kepada jemaah yang membutuhkan pendampingan selama menjalankan ibadah.

“Layanan ramah lansia dan ramah perempuan harus menjadi perhatian utama petugas. Jemaah kita ada yang berusia hingga 85 tahun dan tentu membutuhkan pendampingan,” katanya.

Menurutnya, kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran ibadah haji. Pelayanan yang baik dinilai akan memberikan kenyamanan bagi jemaah selama berada di Tanah Suci.

“Kita berharap petugas memberikan pelayanan terbaik sehingga jemaah dapat beribadah dengan nyaman,” ujarnya.

Selain itu, Mahyeldi juga mengingatkan jemaah untuk menjaga disiplin, kekompakan, dan kebersamaan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Ia menilai sikap saling menjaga antarjemaah menjadi kunci dalam menciptakan suasana yang kondusif.

“Jemaah harus tetap disiplin, kompak, dan saling menjaga. Ini menjadi kunci kelancaran ibadah haji,” katanya.

Pemprov Sumbar juga mencatat adanya berbagai inovasi dalam pelayanan haji tahun ini. Salah satunya adalah penyediaan kanal komunikasi dan pengaduan yang dapat dimanfaatkan jemaah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan maupun kendala selama perjalanan.

“Ini menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Mahyeldi mendoakan seluruh jemaah agar dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat.

“Semoga jemaah menjadi haji yang mabrur dan kembali dengan selamat,” tuturnya.

Pelepasan kloter perdana ini menandai dimulainya operasional penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Padang tahun 2026. Komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan terus diperkuat, terutama bagi jemaah lansia, perempuan, dan mereka yang membutuhkan perhatian khusus, guna memastikan seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan dengan aman dan nyaman. (ICA)

The post Gubernur Sumbar Lepas Kloter Perdana Haji, Layanan Lansia dan Perempuan Jadi Prioritas appeared first on Langgam.id.

Penetapan Petugas Haji Dartah merupakan hasil akhir seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara yang dilaksanakan secara objektif dan transparan oleh Pemerintah Provinsi dan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumbar.

Pelaksana Tugas (Plt). Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan, seluruh tahapan rekrutmen PHD dilaksanakan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Ia menegaskan, seleksi ini dirancang untuk menghasilkan petugas yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan kesiapan moral dalam melayani jemaah.

“Rekrutmen ini kita laksanakan sesuai regulasi. Harapannya, petugas yang terpilih benar-benar amanah. Menjadi petugas haji bukan hanya soal kemampuan, tetapi juga panggilan dan tanggung jawab ibadah,” ujar Rifki, Jumat (23/1/25).

Rifki menambahkan, proses seleksi berjalan lancar dan menghasilkan petugas yang memenuhi kriteria. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Gubernur, yang telah memfasilitasi pelaksanaan seleksi sehingga berjalan sukses dan tertib.

“Alhamdulillah, seleksi berjalan lancar dan sukses. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah mendukung penuh proses ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Rifki menyampaikan PHD yang dinyatakan lolos akan mengikuti tahapan pembekalan lanjutan bersama petugas haji lainnya. Pelatihan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada awal Februari sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan penyamaan persepsi pelayanan.

“Insyaallah awal Februari nanti, para petugas akan mengikuti pelatihan. Ini penting agar seluruh petugas siap secara pengetahuan, sikap, dan mental dalam melayani jemaah di Tanah Suci,” jelasnya.

Berikut 21 Petugas Haji Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dinyatakan lolos seleksi:

1. Yolla Desvira – Layanan Umum, Kab. Limapuluh Kota
2. Yosman – Layanan Umum, Kab. Agam
3. Mhd. Khadafi Abdullah – Layanan Umum, Kab. Padang Pariaman
4. Sifrowati – Layanan Umum, Kab. Pasaman Barat
5. Misra Yetti – Layanan Umum, Kab. Pasaman Barat
6. Sapta Kardeni – Layanan Umum, Kab. Pesisir Selatan
7. Miftahul Iqbal Maulid – Layanan Umum, Kab. Solok Selatan
8. Ira Maya Sari – Layanan Umum, Kota Padang Panjang
9. Riola Feranza – Layanan Umum, Kota Padang Panjang
10. Eka Ona Sutra – Layanan Umum, Kota Padang
11. Afrizal – Layanan Umum, Kota Padang
12. Setra Effendi – Layanan Umum, Kota Padang Panjang
13. Dirmayanto, SE – Layanan Umum, Kota Pariaman
14. Irnaldi – Layanan Umum, Kota Payakumbuh
15. Kardinal – Layanan Umum, Pemprov Sumbar
16. Hizbul Watan – Layanan Umum, Pemprov Sumbar
17. Yessi Agustin – Layanan Kesehatan, Pemprov Sumbar
18. Muhammad Fahriza, SA – Layanan Kesehatan, Kab. Dharmasraya
19. Rozi Yuliandra – Layanan Kesehatan, Kota Payakumbuh
20. Nanda Dona Malini – Layanan Kesehatan, Kota Solok
21. Weni Fitria Nazulis – Layanan Kesehatan, Pemprov Sumbar

Rifki berharap para petugas yang terpilih dapat menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan dan profesionalisme. Ia menegaskan, kualitas pelayanan petugas akan sangat menentukan kenyamanan dan kekhusyukan jemaah selama menjalankan ibadah haji. (*/Yh)

The post 21 PHD Dinyatakan Lolos Dampingi Jemaah Sumbar ke Tanah Suci, Berikut Daftarnya appeared first on Langgam.id.

Sementara itu, terang Rifki, besaran untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Embarkasi Padang yaitu sebesar Rp47.869.922,00.

“Alhamdulillah besaran biaya haji tahun 2026 ini turun dibandingkan tahun 2025. Ada selisih sekitar 3,9 juta lebih murah,” ujar Rifky dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/11/2025).

Ia menyebutkan bahwa pada 2025 lalu, Bipih Embarkasi Padang Rp51.781.751, sedangkan 2026 sebesar Rp47.869.922.

“Dari besaran bipih ini, jemaah haji Sumatra Barat akan membayar pelunasan biaya haji lebih kurang Rp22 juta rupiah. Jumlah ini dihasilkan dari Rp47,8 juta bipih dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah,” ucapnya.

Rifki mengungkapkan bahwa biaya haji ini terbagi dalam dua kategori, BPIH dan Bipih. BPIH adalah seluruh biaya ril untuk penyelenggaraan haji yang mencakup transportasi, akomodasi, dan layanan lainnya.

“Bipih adalah sejumlah biaya yang harus disetorkan oleh jemaah termasuk setoran awal dan saat pelunasan,” jelas Rifki, Selasa (25/11).

Rifki menyebutkan, besaran biaya haji masing-masing Embarkasi juga berbeda.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 tentang BPIH dan Bipih tahun 1447 Hijriah/2025 Masehi.

Berikut besaran BPIH Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi per jemaah berdasarkan Embarkasi:

1. Embarkasi Aceh Rp78.324.981,00
2. Embarkasi Medan Rp79.379.071,00
3. Embarkasi Batam Rp87.340.981,00
4. Embarkasi Padang Rp81.085.481,00
5. Embarkasi Palembang Rp87.422.481,00
6. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) Rp91.758.281,00
7. Embarkasi Solo Rp86.448.981,00
8. Embarkasi Surabaya Rp93.860.981,00
9. Embarkasi Balikpapan Rp88.791.481,00
10. Embarkasi Banjarmasin Rp88.754.481,00
11. Embarkasi Makassar Rp89.108.738,00
12. Embarkasi Lombok Rp88.167.381,00
13. Embarkasi Kertajati Rp91.774.581,00
14. Embarkasi Yogyakarta Rp86.170.981,00

Sementara besaran Bipih Jemaah Haji Reguler tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi berdasarkan Embarkasi:

1. Embarkasi Aceh Rp45.109.422,00
2. Embarkasi Medan Rp46.163.512,00
3. Embarkasi Batam Rp54.125.422,00
4. Embarkasi Padang Rp47.869.922,00
5. Embarkasi Palembang Rp54.206.922,00
6. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) Rp58.542.722,00
7. Embarkasi Solo Rp53.233.422,00
8. Embarkasi Surabaya Rp60.645.422,00
9. Embarkasi Balikpapan Rp55.575.922,00
10. Embarkasi Banjarmasin Rp55.538.922,00
11. Embarkasi Makassar Rp55.893.179,00
12. Embarkasi Lombok Rp54.951.822,00
13. Embarkasi Kertajati Rp58.559.022,00
14. Embarkasi Yogyakarta Rp52.955.422,00

The post Haji 2026, Biaya Bipih Embarkasi Padang Turun Rp3,9 Juta appeared first on Langgam.id.

Ia menjelaskan, salah satu perubahan penting dalam undang-undang ini adalah masa tunggu pendaftaran haji ulang yang kini diperpanjang dari 10 tahun menjadi 18 tahun. Kebijakan ini diberlakukan untuk memberi kesempatan lebih luas bagi calon jemaah yang belum pernah berhaji.

“Kalau dulu orang boleh daftar lagi setelah 10 tahun, sekarang 18 tahun setelah kepulangan hajinya. Artinya, yang pernah berhaji tahun 2015 baru bisa mendaftar lagi sekitar tahun 2033,” terang Rifki dilansir dari laman Kemenag Sumbar, Sabtu (8/11/2025).

Selain itu, terang Rifki, perubahan lain juga terlihat pada ketentuan pelimpahan porsi haji. Jika sebelumnya hanya dapat diberikan kepada suami, istri, atau anak kandung, kini pelimpahan bisa dilakukan kepada saudara seayah atau seibu.

“Ini bentuk fleksibilitas dan keadilan bagi keluarga calon jemaah. Sebelumnya saudara kandung tidak bisa menerima pelimpahan, sekarang sudah diatur jelas dalam undang-undang,” ucapnya.

Ia menyoroti perbaikan tata kelola DAM (denda pelanggaran manasik). Saat ini, pengelolaan DAM dapat dilakukan melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau bank syariah, sehingga lebih transparan dan akuntabel.

“Sebelumnya, DAM dilakukan mandiri lewat mukimin atau bank di Arab Saudi. Sekarang bisa dikelola di dalam negeri melalui lembaga resmi, bahkan melibatkan filantropi Islam seperti Baznas,” ucapnya.

Menurutnya, bila sistem ini berjalan optimal, potensi ekonomi yang dihasilkan sangat besar. “Bayangkan saja, jika 221 ribu jemaah haji masing-masing menyembelih satu kambing, maka ada 221 ribu ekor kambing yang bisa dikelola dengan sistem yang lebih efisien,” tuturnya.

Ia menambahkan, bahwa undang-undang baru ini juga mempertegas mekanisme pengawasan kuota tambahan haji. Jika sebelumnya menjadi kewenangan penuh Menteri Agama, kini setiap tambahan kuota harus melalui pembahasan bersama Komisi VIII DPR RI.

“Ini wujud transparansi dan pengawasan publik. DPR akan terus dilibatkan dalam penentuan kuota tambahan agar tidak ada penyimpangan,” kata Rifki.

Rifki menjelaskan, UU Nomor 14 Tahun 2025 memiliki dua visi besar. Yaitu membangun ekosistem ekonomi haji serta memperkuat nilai-nilai peradaban dan keadaban umat.

“Haji kini tidak hanya dimaknai sebagai ibadah, tapi juga sebagai penggerak ekonomi nasional. Misalnya, bagaimana makanan jemaah di Arab Saudi bisa berasal dari produk Indonesia, atau asrama haji dimanfaatkan lebih optimal,” ujarnya.

Ia mengatakan, dengan berbagai perubahan tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan haji ke depan berjalan lebih tertib, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat.

“Undang-undang ini bukan hanya mengatur teknis ibadah, tetapi juga memberi arah baru — bagaimana haji menjadi bagian dari peradaban dan ekonomi umat,” bebernya.

Pembaruan regulasi ini katanya, diharapkan menjadi tonggak baru dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia lebih tertib dalam aturan, lebih adil dalam kesempatan, dan lebih berdaya dalam manfaatnya bagi umat. (*)

The post UU Haji dan Umrah Tekankan Efisiensi, Transparansi dan Pemerataan Hak Jemaah appeared first on Langgam.id.

Menyikapi hal itu, Kanwil Kemenag Sumbar bersama Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni menggelar kegiatan (Jamarah) Jagong Masalah Umrah dan Haji di Hannah Hotel, Painan, Selasa (21/10/2025).

Dalam kegiatan tersebut hadir 100 peserta dari Kanwil Kemenag, calon jemaah haji, KBIHU, dan Bank Penerima Setoran

Kegiatan dibuka Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenag Sumbar diwakili Kabid PHU, M Rifki, Kakan Kemenag Pesisir Selatan diwakili Kasubbag TU, Yosef Yudha, Kasi Haji, Betriadi, Ketua Tim Kerja Efi Yoskar serta seluruh Katim, JFT/JFU dilingkungan Bidang PHU.

Rifki mengungkapkan bahwa transisi kelembagaan ini amanat Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah pembenahan menyeluruh menuju penyelenggaraan ibadah haji yang lebih profesional dan berdampak bagi umat.

Rifki menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji kini memasuki babak baru. Regulasi tersebut menempatkan penyelenggaraan haji tidak semata sebagai urusan teknis keberangkatan, tetapi sebagai bagian dari pembangunan peradaban dan pemberdayaan ekonomi umat.

“Berbeda dengan Undang-undang 08 tahun 2019, perubahan ketiga undang-undang haji ini mengamanatkan tiga pilar utama, yakni sukses penyelenggaraan, sukses ekosistem ekonomi haji, dan sukses keadaban serta peradaban haji,” ujar Rifki.

Rifki mencontohkan, sukses ekosistem ekonomi haji menuntut keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam rantai penyediaan kebutuhan jemaah. Selama ini, sebagian bahan pangan untuk konsumsi jemaah masih didatangkan dari Thailand dan Vietnam.

“Ke depan, kita berharap produk dalam negeri, seperti beras dan bumbu rendang dari Sumatra Barat, dapat masuk ke rantai pasok haji. Dengan begitu, nilai ekonominya bisa kembali kepada masyarakat Indonesia,” bebernya.

Ia menambahkan, dalam masa transisi kelembagaan ini, untuk Kanwil Kementerian Haji akan diklasifikasikan dalam dua tipe, A dan B, yang ditentukan berdasarkan jumlah jemaah, waiting list, serta kapasitas layanan haji dan umrah.

“Klasifikasi ini menjadi dasar penguatan kelembagaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ucapnya.

Selain membahas arah kebijakan baru, Rifki juga menyampaikan bahwa persiapan penyelenggaraan haji tahun 2026 sudah dimulai. Bidang PHU Kanwil Kemenag Sumbar tengah melakukan verifikasi data bagi calon jemaah haji, sekitar 80 persen dari total kuota tahun sebelumnya.

Rifki berharap, langkah ini menjadi awal dari perencanaan yang lebih matang dalam memberikan pelayanan terbaik bagi calon jemaah. “Kita ingin memastikan seluruh proses berjalan tertib, efisien, dan memberi pengalaman spiritual terbaik bagi setiap jemaah,” sebutnya.

Selain itu, Rifki menekankan bahwa keberhasilan haji bukan hanya diukur dari kelancaran teknis pelaksanaannya, tetapi juga dari seberapa besar ibadah ini membawa kemaslahatan sosial dan ekonomi.

“Dengan adanya sukses keadaban dan peradaban, haji harus berdampak, tidak hanya bagi yang berangkat, tetapi juga bagi masyarakat yang merasakan nilai keberkahannya,” ungkap Rifki. (*)

The post Kemenag Sumbar dan DPR RI Gelar Jamarah di Painan, Sosialisasikan Tiga Pilar Sukses Haji appeared first on Langgam.id.

Hal ini disampaikan Dahnil Anzar saat rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 sekaligus persiapan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 di Padang, Sabtu (30/8/2025). Ikut hadir dalam rakor Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatra Barat bersama Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia menggelar

“Undang-undang haji sebelumnya menegaskan penyelenggaraan berada di Kementerian Agama. Dengan adanya badan khusus, maka fungsi utama adalah pendukungan dan pengawasan. Pembentukan kementerian ini menjadi momentum reformasi, termasuk mencegah potensi penyalahgunaan dana haji,” jelasnya.

Di antara paparannya, Dahnil menyebutkan petugas haji daerah tetap ada, namun jumlahnya akan disesuaikan agar lebih efisien dan tidak terjadi praktik titipan. Hak jemaah tetap dijaga.

Menurutnya, pendaftaran dan kuota haji akan diatur lebih transparan, termasuk penghapusan kebijakan lama yang memperbolehkan pendaftaran usia dini.

Pelayanan kesehatan jemaah haji akan dialihkan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Haji, dengan penempatan tenaga medis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Aset perhajian yang sebelumnya berada di Kemenag akan beralih ke Kementerian Haji sesuai ketentuan undang-undang. Saat ini, proses inventarisasi tengah berlangsung di seluruh Kanwil.

Kemudian Dahnil mengatakan sumber daya manusia yang menangani urusan haji akan dialihkan menjadi ASN di bawah Kementerian Haji dan Umrah.

“Ini melalui proses asesmen setelah Perpres ditetapkan diperkirakan akhir September ini,” katanya.

Selain itu, Dahnil mengungkapkan wacana ASN non-Muslim bergabung dalam struktur baru, prinsipnya profesionalisme, integritas, dan kompetensi.

“Ibadah haji memang ibadah syariat, namun tata kelola administratif bersifat inklusif. Selama kompeten dan berintegritas, ASN non-Muslim tetap bisa berperan, dengan tetap memahami batasan syariat yang ada,” kata Dahnil.

Plt Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Edison mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan langkah perbaikan struktural yang digagas Presiden sebagai upaya peningkatan tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia.

“Ini bagian dari ketetapan Presiden untuk perbaikan yang lebih baik dari sistem yang sudah ada,” ujarnya.

The post Rakor Penyelenggaraan Haji di Padang, Dahnil Anzar: Petugas Haji di Daerah Tetap Ada appeared first on Langgam.id.

Saya ingat betul, hari itu saya bersama tiga nenek dari rombongan haji kami, meminta saya menemani mereka tawaf. Kami pun melangkah ke lingkaran tawaf. Saya berada di tengah, dua lengan saya diapit erat oleh Nenek Salimah dan Nenek Aminah, sementara di belakang Nenek Zubaedah memegang pinggang saya, takut terlepas dari arus manusia.

Putaran demi putaran kami jalani dengan keringat yang membasahi wajah dan tubuh.  Saya merasakan tubuh mereka bergetar, entah karena usia ataupun lelah, atau justru karena semangat dan haru mereka yang tawaf sangat dekat dengan Kabah, baru pertama ke Masjidil Haram. Sampai pada putaran terakhir, kerumunan seakan mengerti, memberi kami celah hingga sampai di dekat Hijir Ismail. Saya memberanikan diri memberi isyarat kepada Asykar Masjidil Haram. Alhamdulillah, dengan izin Allah kami dipersilakan masuk.

Begitu kaki menapaki area Hijir Ismail, air mata menetes tak terbendung. Tempat mulia, salah satu bagian dari Ka’bah yang dipercaya penuh keberkahan menerima kami yang penuh kekurangan. Selama kurang lebih lima belas menit kami shalat sunnah dan berdoa. Terdengar suara-suara lirih ketiga nenek itu, doa-doa panjang mohon ampunan, kesehatan, dan anak cucu yang shaleh. Masya Allah, betapa bahagianya hati kami saat itu.

Sepulang dari Masjidil Haram, ketiga nenek itu bercerita kepada teman-teman satu maktab. Mata mereka berbinar-binar menceritakan kebahagiaan sederhana yang lahir dari pengalaman spiritual. Saya tersenyum, merasa Allah telah menghadiahkan mereka kebahagiaan karena kesabaran dan daya juang mereka.

Allah Maha Baik membalas dengan cara-Nya. Pada saat Tawaf Ifadah – tawaf penutup yang menunjukkan selesainya rangkaian ibadah haji, tiba-tiba saya berjumpa dengan seorang perempuan Afrika bertubuh tinggi besar, menoleh, tersenyum, dan meraih tangan saya, lalu berkata singkat, “Hold my waist.” Tanpa ragu saya memegang pinggangnya. Ia membuka jalan di antara lautan manusia yang ingin mendekat ke Ka’bah. Hingga di putaran terakhir, tiba-tiba saya sudah begitu dekat dengan dinding Ka’bah. Pegangan saya terlepas, namun tubuh saya justru menempel pada dinding suci itu. Dengan sisa tenaga, saya berhasil naik ke syadarwan, tembok rendah di bagian bawah Ka’bah dan tangan saya berpegangan pada batu-batu di dinding Ka’bah. Langkah saya terasa ringan di atasnya hingga saya tiba di depan Hajar Aswad. Masya Allah! Dengan hati bergetar, air mata berlinang, dan perasaan mengharu biru, saya berhasil mencium Hajar Aswad. Ituah momen yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata.

Setelah itu tubuh saya terhempas, namun kemudian terangkat, ditopang, dioper di atas kepala para jamaah yang tingi-tinggi, seperti arus pasang membawa perahu kecil. Saya melayang di atas gelombang manusia hingga akhirnya terdampar di lingkaran terluar arus tawaf, berjumpa dengan teman-teman satu maktab.

Saya terdiam, masih mencoba memahami kejadian yang bagi saya luar biasa. Saya memandang lautan manusia, mencari perempuan Afrika yang menolong saya tadi. Namun tak pernah saya jumpai lagi dirinya hingga akhir ibadah haji. Entah ia benar-benar jamaah atau malaikat yang diutus Allah dalam rupa manusia.

Di tanah suci, saya belajar satu rahasia. Kebaikan yang kita tanam, meski sederhana, akan kembali menghampiri kita dalam bentuk yang lebih indah. Tiga nenek itu tak pernah tahu bahwa karena mereka, Allah memudahkan saya mencium Hajar Aswad. Perempuan Afrika itu juga tak pernah tahu bahwa tindakannya adalah jawaban doa saya.

Pengalaman itu mengajarkan saya satu hal besar. Ibnu Qayyim Al Jauziyah pernah menulis:

“Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya; barang siapa yang menolong hamba Allah, maka Allah akan menolongnya dengan cara yang tak ia sangka.”

Haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan hati. Di tengah panasnya kota suci yang menyengat, di balik jutaan manusia yang memenuhi Masjidil Haram, saya menemukan kesejukan yang abadi: ketulusan dan janji Allah. Bahwa siapa yang menolong dalam kebaikan, maka ia akan ditolong.

Diceritakan dari kisah nyata oleh Lucy Suraiya (Dosen Sastra Inggris – Universitas Andalas)

The post Dari Hijir Ismail ke Hajar Aswad: Jejak Ketulusan di Tanah Suci appeared first on Langgam.id.

Dalam kuliah umum tersebut hadir Kepala Kanwil Kemenag Sumbar diwakilj Kepala.l Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Muhammad Rifki, Kepala UPT Asrama Haji, Afrizen.

Pada kesempatan itu, Irfan mengungkapkan bahwa BP Haji akan terus mendorong pengesahan RUU Haji sehingga bisa melanjutkan proses persiapan penyelenggaraan haji 1447H/2026 M.

Irfan menjelaskan bahwa sesuai schedule pemerintah Arab Saudi, pada Agustus sudah mulai berkontrak. Ia menyebutkan Pemerintah Arab Saudi meminta agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia menyesuaikan diri dengan jadwal baru dan mematuhi tahapan yang telah ditetapkan.

“BP Haji terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2026, dengan menyesuaikan kebijakan baru hingga timeline teknis yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menghindari kendala dan menyempurnakan pelayanan haji tahun depan,” ujarnya.

Irfan mengatakan dengan akan disahkannya penyelenggaraan haji oleh Badan Penyelenggara Haji, pihaknya berkomitmen langkah ini sebagai wujud perhatian tinggi terhadap kualitas layanan jemaah haji Indonesia tahun 2026.

BP Haji, terang Irfan, berharap adanya peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

“Besar harapan kami ada peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam ikut menyukseskan layanan penyelenggaraan ibadah haji yang akan mulai diselenggarakan oleh BP Haji pada tahun 2026,” ucap Irfan.

Irfan mengungkapkan bahwa BP Haji pernah menjalin kerja sama dengan IPB (Institut Pertanian Bogor) dan membahas bagaimana sukses perekonomian bisa berdampak kepada masyarakat.

“Hal tersebut bisa kita lakukan dengan UNP, Bagaimana mendorong UMKM terutama dari segi kuliner. seperti Cita rasa rendang Khas Sumatra Barat bisa masuk ke Saudi. Karena selama ini yang dirasakan jemaah lauk rendang tapi rasa kari,” tutur Irfan. (*)

The post BP Haji Harap Adanya Kontribusi Perguruan Tinggi Dukung Suksesnya Penyelenggaraan Haji appeared first on Langgam.id.