“Kami guru-guru bukan beban negara. Hidup guru,” ujar Zetrilisa guru honorer saat orasi di depan DPRD Sumbar, Senin (1/9/2025).

Zetrilisa mengatakan sudah saatnya negara menperhatikan kesejahteraan guru. Masih banyak guru-guru honorer yang belum mendapatkan haknya.

“Kami guru-guru honorer harus menunggu berbulan-bulan untuk bisa menerima gaji. Gaji yang kami terima juga masih belum layak,” ujarnya.

Sementara itu, massa aksi menyoroti gaji besar dan tunjangan anggota DPR RI yang mencapai ratusan juta rupiah. “Tunjungan dewan terus naik tinggi. Tapi suara-suara rakyat tidak pernah di dengar,” katanya. (y)

The post Aksi Unjuk Rasa di DPRD Sumbar, Guru Honorer: Kami Bukan Beban Negara appeared first on Langgam.id.

Rencananya, semua guru PPPK kategori P1 tahun 2021 dan 2023 tersebut akan menerima Surat Keputusan (SK) dari Kemenpan RB pada April 2024 ini sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK.

Wali Kota Padang, Hendri Septa mengucapkan selamat dan sukses kepada 2.331 guru honorer yang bakal diangkat sebagai PPKK tersebut.

Hendri mengungkapkan, kehadiran guru PPPK baik di tingkat SD dan SMP sangat dibutuhkan Pemko Padang dalam mendidik generasi muda di Kota Padang.

“Alhamdulillah, doa dan ikhtiar kita semua dikabulkan oleh Allah SWT. Semoga setelah menerima SK nanti semangat pengabdian bapak/ibu semua tidak berkurang dalam memajukan sistem pendidikan di kota yang kita cintai ini,” ujar Hendri saat menggelar silaturrahmi bersama ribuan guru PPPK Pemko Padang di Masjid Al Khair, Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Senin (5/2/2024).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yopi Krislova mengatakan, saat ini sedang tahap persiapan pemberkasan SK PPPK bagi guru yang lulus kategori P1 formasi penerimaan tahun 2021 dan 2023.

“Sekarang kita tengah mengatur penempatannya ke sekolah-sekolah di Kota Padang. Insya Allah pada April tahun ini mereka sudah menerima SK sesuai jadwal yang disampaikan KemenPANRB,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Forum Guru Lulus ASN PPPK Kota Padang Imran, mengungkapkan rasa syukurnya karena para guru lulus PPPK kategori P1, P2, P3 dan P4 bakal menerima SK sebagai ASN PPPK Pemko Padang.

“Kami sudah lama menunggu bahkan ada yang sampai 30 tahun lebih mengabdi sebagai guru honor di Kota Padang. Alhamdulillah, kita berterima kasih sekali kepada bapak Wali Kota Padang yang telah memperjuangkan nasib kita. Beliau telah telah memasukan formasi guru-guru honor untuk diangkat menjadi ASN PPPK di Pemko Padang,” ucapnya. (*/yki)

The post 2.331 Guru Honer di Padang Bakal Diangkat Jadi PPPK, April 2024 Terima SK dari Kemenpan RB appeared first on Langgam.id.

Hendri menerima FGLPG di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (1/9/2022), didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Algamar, Asisten Administrasi Umum, Corri Saidan dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Juga hadir Anggota DPRD Kota Padang, Faisal Nasir.

Diketahui, FGLPG menggelar aksi damai sebab sebanyak 1.226 tenaga honorer guru yang telah menjalani tes PPPK dan dinyatakan lolos dari ambang batas, agar masuk ke dalam aplikasi e-formasi.

Menanggapi hal tersebut, Hendri mengungkapkan permohonan maaf atas miskomunikasi yang telah terjadi. “Atas nama Pemko Padang kami mohon maaf atas informasi yang simpang siur, yang pada akhirnya membuat bapak/ibu harus menggelar aksi di Kantor DPRD Padang. Bagaimanapun kelanjutan status kepegawaian Bapak/ibu tetap kami perjuangkan krn menyangkut masa depan Bapak ibu sekeluarga,” ucap Hendri.

“Insya Allah kami akan menindaklanjuti ke KemePAN-RB untuk memprioritaskan FGLPG dapat mengikuti seleksi P3K di tahun 2023,” imbuhnya.

Saat itu, Hendri juga memenuhi permintaan FGLPG untuk dapat membayarkan gaji Guru Honorer yang biasanya dibayar tiga bulan sekali, kini dibayar perbulan.

Sementara itu, Koordinator Aksi Damai Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang, Imran berharap, dengan adanya kejadian ini, dapat dapat dijadikan iktibar dan pelajaran agar lebih baik ke depannya, demi kemajuan Kota Padang.

“Alhamdulillah, hari ini kami dapat beraudiensi dengan Wali Kota Padang, Bapak Hendri Septa. Sekarang duduk permasalahan sudah jelas. Inilah yang kita harapkan dari Pemerintah Kota Padang. Dalam pertemuan ini, kami telah saling memaafkan dengan Pemerintah Kota Padang terhadap aksi yang telah dilakukan kemarin. Kami juga sepakat dengan Bapak Wali Kota, untuk mengawal dan menunggu pengangkatan 1.226 tenaga honor untuk diangkat sebagai guru P3k pada tahun 2023,” ucapnya.

Baca juga: Masih Diusahakan Pemko, Guru Honorer Lulus Passing Grade di Padang Ada Kemungkinan Diangkat PPPK 2023

“Atas nama FGLPG kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Padang yang telah menerima audiensi kami di Rumah Dinas. Kami juga ucapkan terimakasih kepada bapak Wali Kota Padang, yang telah memperjuangkan nasib kami para guru Honorer di Kota Padang sejauh ini,” sambungnya. (Advetorial)

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Ketika Perwakilan FGLPG Bertemu Hendri Septa, Imran: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Wali Kota appeared first on Langgam.id.

Budi Syahrial mengatakan, pengajuan hak interpelasi dilakukan karena gagalnya Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam membuka formasi guru PPPK yang telah di buka oleh pemerintah pusat.

“Kita dari komisi I DPRD akan menginisiasi mempergunakan hak interpelasi kepada Wali Kota Padang karena ketidakbecusan dalam memperjuangkan hak 1.228 guru honorer yang seharusnya telah mendapatkan hak sebagai guru PPPK di Kota Padang,” ujar Budi kepada langgam.id, Rabu (24/8/2022).

Budi menjelaskan, ia beserta Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Jonedi Hendri dan beberapa anggota DPRD Padang yang lain, sudah ada inisiasi untuk menggunakan hak interpelasi kepada Walikota Padang.

“Kita sedang melobi anggota-anggota DPRD Kota Padang, kami yakin semua anggota DPRD Padang turut ikut menyetujuinya,” ucapnya.

Mengajukan hak interpelasi itu, lanjut Budi, hanya diperlukan tandatangan persetujuan tujuh orang anggota DPRD Kota Padang dari dua fraksi yang berbeda. Saat ini, dirinya sudah mendapatkan hak tersebut.

“Alhamdulillah, beberapa kawan-kawan dari beberapa fraksi sudah sepakat dengan kami untuk melayangkan hak interpelasi itu,” paparnya.

Hak interpelasi, tegas Budi, merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada wali kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

Baca juga: Masih Diusahakan Pemko, Guru Honorer Lulus Passing Grade di Padang Ada Kemungkinan Diangkat PPPK 2023

Diketahui, Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang melakukan unjuk rasa di DPRD Kota Padang. Mereka meminta DPRD Kota Padang turut serta memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan status guru PPPK di Kota Padang.

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Dinilai Tak Becus Perjuangkan Guru Honorer, Interpelasi Wali Kota Padang Digaungkan appeared first on Langgam.id.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, Arfian menanggapi aksi unjuk rasa oleh ratusan guru yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Senin (22/8/2022).

“Pemko Padang terus mengupayakan 1.226 guru yang telah lulus passing grade ini untuk diterima sebagai PPPK. Apalagi permasalahan ini juga terjadi di berbagai kota di Indonesia,” ujar Arfian kepada langgam.id, Selasa (23/8/2022).

Saat ini, kata Arfian,Pemko Padang terus mengupayakan hal itu. Perwakilan Pemko Padang juga berada di di kantor KemenPAN-RB untuk mengupayakannya. “Jika tidak memungkinkan lagi membuka formasi di tahun 2022, maka kita usahakan guru yang telah lulus passing grade diterima sebagai guru PPPK tahun 2023,” ungkapnya.

Selain itu, saat aksi kemarin, Wali Kota Padang Hendri Septa tidak mau menemui para guru honorer. Arfian pun menjelaskan alasan kenapa Hendri Septa belum bisa menemui para pendemo saat melakukan aksinya kemarin.

“Wali kota belum bisa menemui guru-guru yang berdemo disebabkan wali kota belum mendapat jawaban tentang formasi untuk PPPK ini. Oleh karena itu wali kota belum berkesempatan menemui pendemo saat melakukan aksi demo kemarin,” katanya.

Lalu, saat disinggung adanya pengakuan intimidasi yang diterima oleh guru-guru saat menggelar aksi demo, Arfian menanyakan siapa yang melakukan intimidasi tersebut. Kalau memang benar, hal itu akan ditindak, karena menyalurkan aspirasi itu merupakan hak.

“Kita mendukung setiap aspirasi. Jika ada indikasi terjadinya intimidasi, laporkan kepada saya. Akan saya pecat yang melakukan imtimidasi,” tegasnya.

Baca juga: Wali Kota Padang Komitmen Perjuangkan Nasib Guru Honorer Lulus Passing Grade

Diketahui sebelumnya, kantor DPRD Padang di duduki oleh ratusan guru-guru yang meminta DPRD menyuarakan suara mereka ke Pemko Padang.

—

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Masih Diusahakan Pemko, Guru Honorer Lulus Passing Grade di Padang Ada Kemungkinan Diangkat PPPK 2023 appeared first on Langgam.id.

Dalam aksinya pada guru kompak memakai seragam batik PGRI. Sebelum sampai di Kantor DPRD Padang, mereka melakukan longmarch dari kawasan Simpang Sawahan. Mereka membawa sejumlah spanduk yang berisi tuntutan agar diangkat sebagai guru dengan status PPPK.

Dalam aksinya di depan Kantor DPRD, mereka juga menggelar doa bersama yang dipimpin oleh Ketua FGLPG Padang Imran. Dalam doa tersebut mereka menginginkan agar diangkat menjadi guru PPPK. Selain itu sejumlah guru lainnya melakukan orasi menyampaikan tuntutan.

Salah seorang peserta aksi Budi Kurniadi menyampaikan, ada sebanyak 1.228 orang guru honorer anggota FGLPG. Mereka meminta agar Pemerintah Kota (Pemko) Padang memberikan Surat Keputusan (SK) untuk mengangkat mereka menjadi PPPK.

“Tujuan dan maksud kita di sini, bahwasanya kami dari FGLPG ingin menyampaikan aspirasi kepada DPRD agar Pemko memberikan hak kami,” katanya.

Dia menjelaskan, FGLPG sudah berusaha bersama-sama sejak tanggal 22 Juli 2022 lewat beberapa kali audiensi bersama Pemko Padang. Namun sampai saat ini pemko Padang belum memberikan informasi yang jelas, sementara pihaknya mendapatkan informasi bahwa anggaran untuk guru PPPK sudah ada.

“Kami meminta agar Pemko memenuhi tuntutan kami, sebab selama ini banyak sekali kelalaian Pemko Padang yang merugikan hak guru honorer,” katanya.

Dia menambahkan, sebagai guru tentu sudah menjadi tugasnya mendidik anak bangsa sesuai dengan lagu kebangsaan untuk membangun jiwa dan raga anak didik. Namun Pemko Padang malah tidak memberikan hak para guru sesuai aturan.

Selain itu, menurut dia, Pemko Padang mampu memberikan banyak anggaran untuk berbagai kegiatan di Padang. Namun mengapa tidak memberikan anggaran juga  bagi guru honorer untuk diangkat sebagai PPPK.

Baca Juga: Minta Kepastian Formasi PPPK, Seratusan Guru Honorer Temui Wali Kota Padang

“Kami mohon Pemko Padang apakah bapak memiliki hati yang jernih?, untuk acara yang lain bisa dibuat dan dananya sangat besar. Sementara untuk kami tidak ada dananya, kami ada di sini juga sesuai dengan regulasi yang ada,” katanya.

—

Ikuti berita Padang – berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

The post Minta Diangkat Jadi PPPK, Ratusan Guru Honorer Demonstrasi di DPRD Padang appeared first on Langgam.id.

Para guru honorer tersebut mempertanyakan kelanjutan nasib mereka untuk diangkat sebagai PPPK). Apalagi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mengumumkan penerimaan PPPK 23 Agustus 2022.

Namun, rombongan guru tersebut tidak berhasil bertemu dengan Wali Kota Padang, Hendri Septa. Rombongan guru ini hanya ditemui oleh Sekda, Andre Algamar serta Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Padang, Maidison.

Ketua FGLP Kota Padang, Imran mengatakan, mereka akan terus mendesak Pemko Padang mengenai kepastian tentang formasi untuk para guru yang lulus passing grade ini. Kehadiran mereka adalah untuk meminta kepastian apakah formasi untuk 1.228 orang ini sudah ada.

“Kalau tidak ada bagaimana solusi dari pemerintah khususnya Pemko Padang terhadap nasib dan masa depan kami guru-guru yang lulus passing grade ini,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan perwakilan guru tersebut, Kabid Maidison mengatakan, bahwa 21 Agustus 2022, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang kembali menghadap ke KemenPAN-RB untuk menindaklanjuti permintaan pemko, dan itu langsung disampaikan oleh Wali Kota Padang.

“Kuota yang kita usulkan sebanyak 1.228 orang yang lulus passing grade, itu yang akan kita urus ke Jakarta,” ucapnya.

Sementara itu, Sekda Kota Padang Andre Algamar memastikan bahwa Wali Kota Padang tetap memperjuangkan 1.228 guru lulus passing grade ini, serta akan ditindak lanjuti dengan keberangkatan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang ke Kemen PAN-RB pada hari Senin depan.

“Intinya, Wali Kota Padang telah memperjuangkan bagaimana nasib guru-guru passing grade kita,dan ini kita coba mensinkronisasikan kembali menyatukan kembali dengan para guru ini nanti setiap informasi melalui dinas pendidikan,” ujarnya.

Dia menyebutkan, para guru bisa memahami dan tenang dalam mengajar. Lalu, di singgung mengenai tentang formasi yang di usulkan oleh Pemko Padang, Andre menyebut, Wali Kota Padang telah mengajukan formasi sebanyak 1.228 orang sesuai dengan data guru yang lulus passing grade.

“Kita tidak ingin menyenangkan tapi ingin menyelesaikan, kalau menyenangkan itu kita kasih janji-janji,” ungkapnya.

Baca juga: Belum Diangkat Jadi PPPK, Guru Honorer Mengadu ke DPRD Padang

Andree mengaku, bahwa pihaknya ingin menyelesaikan dan memastikan bahwa guru memang mendapatkan haknya dan yang diperjuangkan. Andree juga memastikan bahwa 1.228 orang telah di usulkan dan menunggu keputusan dari pusat.

The post Minta Kepastian Formasi PPPK, Seratusan Guru Honorer Temui Wali Kota Padang appeared first on Langgam.id.

Hal ini terkait pengaduan sejumlah guru yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang terkait status kepegawaiannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Senin (25/7/2022).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, Arfian mengatakan, terdapat 1.228 guru honorer telah lulus passing grade tetapi belum mendapatkan surat kerja (SK) penempatan oleh Pemko Padang untuk diangkat sebagai guru PPPK Kota Padang.

“Pemko Padang belum mendapatkan kuota untuk guru PPPK Kota Padang. Kita pada saat ini sedang menunggu petunjuk pelaksaan dari kementrian PAN-RB,” katanya, Selasa (26/7/2022).

Hal ini disebabkan Pemko Padang belum mendapatkan kuota tentang pengangkatan guru PPPK baik dari Kemenpan RB mau pun dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Termasuk menunggu petunjuk pelaksanaannya.

Sebelumnya juga telah dilaksanakan pertemuan guru honorer dengan Wali Kota Padang untuk menjelaskan itu. Sehingga pihak Pemko sudah menjelaskan soal itu. Sejumlah proses juga dilakukan di pusat seperti ke Kementrian Keuangan karena terkait juga dengan anggaran penggajiannya.

Lebih lanjut, Arfian menambahkan, untuk diangkat sebagai pegawai PPPK di Kota Padang, walau telah lulus passing grade tetap akan dilakukan tes untuk diangkat sebagai guru PPPK.

“Walau telah lulus passing grade, tidak otomatis diangkat sebagai guru PPPK. Mereka (guru lulus passsing grade) tersebut akan menjalani tes kembali untuk diangkat sebagai guru PPPK di Kota Padang,” jelasnya.

Arfian menjelaskan pihaknya mengusahakan agar kuota yang disetujui pusat bisa sebanyak 1.228 orang sehingga bisa mengakomodir permintan semua guru honorer. Kalau tidak sebanyak itu, pihaknya akan mengusahakan agar diberikan kuota tambahan.

Sebelumnya, sejumlah guru honorer yang telah lulus passing grade Kota Padang mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Padang. Mereka meminta DPRD Kota Padang untuk mendorong Pemko Padang melalui dinas terkait untuk menyegerakan pengangkatan mereka sebagai tenaga guru PPPK.

Baca Juga: Belum Diangkat Jadi PPPK, Guru Honorer Mengadu ke DPRD Padang

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Djunaidy Hendry dalam kesempatan tersebut menjelaskan, pihaknya pada saat ini hanya bisa menampung anspirasi dari para guru honorer yang telah lulus passing grade Kota Padang, dan akan membicarakannya dengan Pemko Padang.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Pemko Padang Tunggu Keputusan Kemenpan RB Soal Pengangkatan Honorer appeared first on Langgam.id.

Mereka meminta diangkat statusnya dari tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Alasannya, karena mereka sudah memenuhi passing grade sebagai syarat lulus PPPK.

Salah seorang guru honorer yang tergabung dalam FGLPG Kota Padang, Ami mengatakan, pihaknya datang untuk mengadukan nasibnnya bersama puluhan guru honorer yang telah lulus passing grade ke Komisi I DPRD Kota Padang.

“Pemko Padang belum bisa mencarikan solusi atas formasi untuk guru PPPK di Kota Padang,” katanya.

Sementara, surat Menteri PAN-RB perihal status kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan 31 Mei 2022 tentang Penghapusan Tenaga Kerja Honorer seakan mengancam masa depan mereka.

Hasilnya, hingga saat ini Pemko Padang belum mengangkat mereka sebagai tenaga kerja PPPK Kota Padang. Padahal mereka sudah lulus passing grade tetapi hingga saat ini, Pemko Padang belum memberikan Surat Kerja (SK) penempatan untuknya.

“Kami berharap, di Agustus 2022 ini kami dapat dikeluarkan SK PPPK,” kata Ami yang telah menjadi tenaga guru honorer selama 13 tahun ini.

Di Kota Padang sendiri, menurut dia, guru yang telah lulus passing grade berjumlah 1.228 orang. Sayangnya, Pemko Padang hingga saat ini belum mengajuan formasi guru PPPK ke Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Selain itu, Budi Kurniadi yang juga salah seorang guru honorer mengatakan, dirinya telah lulus passing grade Kota Padang. Kemudian terdapat 49 formasi untuk guru PPPK yang merupakan sisa formasi 2021 yang tidak terisi karena tidak lulusnya peserta di tahun 2021 yang lalu.

Dijelaskannya, Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI No: S 204/PK/2021 13 Desember 2021 menjelaskan penghitungan anggaran PPPK guru dalam DAU 2022 telah mengatur jumlah formasi untuk seluruh provinsi, kota dan kabupaten.

“Tetapi, hingga saat ini Kota Padang belum memuat formasi untuk kami yang telah lulus ini,” kata guru honorer dari SDN 31 Tanjung Aur, Lubuk Begalung ini.

Budi menyesalkan tidak adanya keterbukaan informasi dari Pemko Padang tentang perjanjinan kerja untuk tahun 2022 ini. Dia juga telah mengadu ke Dinas Pendidikan Kota Padang.

“Tetapi dinas tidak dapat memberikan infomasi dengan jelas. Oleh karena itu, kami meminta bantuan DPRD Kota Padang untuk mengadukan nasib kami,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Djunaidy Hendry menjelaskan, pihaknya pada saat ini hanya bisa menampung aspirasi dari para guru honorer yang telah lulus passing grade Kota Padang ini.

“Kami hanya bisa menampung aspirasi mereka. Seharusnya mereka sudah ada formasi mereka, karena sudah lulus passing grade,” ujarnya.

Baca Juga: Masa Bakti 5 Tahun, 426 PPPK di Kota Padang Terima SK

Meski demikian, pihaknya akan membicarakan dengan Dinas Pendidikan Kota Padang untuk mencarikan solusi tentang permasalahan guru-guru ini.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Belum Diangkat Jadi PPPK, Guru Honorer Mengadu ke DPRD Padang appeared first on Langgam.id.

Hal ini dibahas oleh Komisi I DPRD Provinsi Sumbar saat rapat kerja pembahasan rancangan awal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023 di Kota Bukittinggi, Kamis (21/7/2022).

Ketua Komisi I DPRD Sumbar Sawal mengatakan, secara umum pada rapat tersebut, Komisi I DPRD Sumbar mendukung program yang diusung mitra kerja komisi. Diantaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Menurut dia, enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro yang bermitra dengan komisi tidak akan banyak mengelola anggaran karena bersifat koordinasi dan sosialisasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer.

“Sampai saat ini DPRD masih menunggu Permendagri terkait honorer yang akan turun pada bulan Agustus. Jika ada kebijakan lain untuk honorer agar bisa bertahan, maka akan dianggarkan pada tahun 2023,” katanya.

Dia berharap kebijakan yang keluar nantinya bisa berpihak kepada tenaga honorer, sehingga tidak menambah masalah baru yaitu meningkatnya pengangguran.

Dihimpun dari keterangan OPD-OPD, lanjutnya, tenaga honorer masih dianggarkan oleh masing-masing instansi Pemprov Sumbar. Namun masih menunggu acuan bagaimana teknisnya terkait tenaga honorer. Finalnya bulan Agustus mendatang.

“Sepanjang pemerintah pusat belum memutuskan pemerintah provinsi tatap akan mengganggarkan untuk saudara kita tenaga honorer,” katanya

Terkait komposisi anggaran pada tahun 2023 pihaknya belum bisa menjabarkan karena masih tahap awal. Pembahasan akan masih berjalan hingga menjadi RAPBD, pada Dinas PMD Sumbar yang notabene menjadi salah satu sektor program unggulan gubernur, juga tidak akan menggunakan anggaran besar pada tahun 2023.

Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Sumbar Desrio Putra mengungkapkan, mayoritas OPD yang mengajukan anggaran untuk program 2023 lebih dari plafon yang ditetapkan, kondisi demikian akan mempengaruhi kinerja OPD pada tahun 2023.

“Beberapa OPD merasa cukup dengan plafon yang tersedia, namun secara keseluruhan kurang karena terbatas nilai plafon rendah,” katanya.

Meski demikian program yang diajukan akan ditampung terlebih dahulu untuk mengisi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pembahasan masih panjang, diharapkan kebutuhan OPD untuk pembangunan daerah bisa diakomodir dalam APBD 2023.

Baca Juga: Sempat Tertunda, DPRD Sumbar Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021

Terkait tenaga honorer, pihaknya masih menunggu acuan yang jelas, kalau masih dianggarkan maka akan menjadi masalah nantinya.

—

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Bahas Anggaran 2023, Komisi I DPRD Sumbar Soroti Nasib Tenaga Honorer appeared first on Langgam.id.