Agenda kunjungan kerja luar negeri gubernur itu mencuat usai perwakilan pemprov menemui massa demo mahasiswa di depan kantor gubernur Senin kemarin. 

Massa mahasiswa mendesak untuk bisa masuk dan bertemu langsung dengan gubernur serta wakil gubernur untuk menyampaikan aspirasi mereka. 

Aksi dorong-mendorong sempat terjadi antara massa yang hendak menerobos barikade aparat keamanan kantor gubernur. Namun, pada kesempatan itu kepala daerah tengah tidak berada di tempat.

Asisten I Pemerintahan Pemprov Sumbar Ahmad Zakri menyampaikan kepada massa mahasiswa bahwa Gubernur Sumbar Mahyeldi sedang ke Jepang. Sementara Wakil Gubernur Sumbar sedang kunjungan dinas ke Kabupaten Agam.

“Pak gubernur sedang ke Jepang, sedangkan wagub ke Kabupaten Agam,” kata Ahmad Zakri di hadapan massa demo. 

Kunjungan kerja Gubernur Mahyeldi ke Jepang juga dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Pemprov Sumbar Arry Yuswandi. Ia mengatakan Mahyeldi akan bertolak dari  negeri sakura tersebut hingga 20 Juni 2026 mendatang. “Pak gub kunker sampai tanggal 20,” katanya.

Arry menjelaskan, bahwa kunjungan kerja tersebut untuk memenuhi undangan dari Asean Development Bank (ADB). Pada pertemuan itu akan membahas berbagai isu, mulai dari ekonomi hijau (green economy) dan obligasi. (fix)

The post Gubernur Sumbar Mahyeldi Kunker Luar Negeri ke Jepang appeared first on Langgam.id.

Pengadaan itu diajukan melalui Biro Umum Pemprov Sumbar yang mewadahi keperluan fasilitas dan aset di pemerintahan daerah. Pada ABPD 2026, biro umum menyiapkan anggaran Rp162 juta untuk pengadaan barang rumah tangga dan elektronik di rumah dinas Mahyeldi. 

Baca: Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Baca : Anggaran Miliaran Rupiah Memoles Rumah Dinas Pejabat Sumbar

Dalam rincian pengadaan untuk anggaran Rp162 juta tersebut diketahui barang yang akan dibeli berupa mesin espresso, lalu coffee maker kapasitas 1,25 liter dua unit, microwave dua unit,  AC standing  2pk dua unit, dispenser lima unit, dan speaker portable 40 w.

Pemprov juga menganggarkan pembelian furnitur untuk rumah dinas Mahyeldi dengan anggaran Rp102 juta. Rinciannya, lemari kayu rumah dinas empat buah, lemari kayu guest house empat buah, jam dinding analog dua buah.

Kemudian pengadaan gorden di rumah dinas Mahyeldi dengan ukuran 80 m2 model klasik lengkap beserta rel anggaran Rp166 juta. Pengadaan tempat tidur ukuran 200 beserta dua unit nakas dengan anggaran Rp190 juta. Pengadaan bantal bed cover serta spray seharga Rp42,4 juta.

Setelah itu pengadaan bunga standing dengan anggaran Rp76 juta. Pembelian bunga meja sebanyak 20 buah di rumah dinas gubernur dengan anggaran Rp60 juta. Lalu juga ada anggaran untuk pembelian barang pecah belah senilaiRp70 juta.

Di samping itu, biro umum juga mengajukan pengadaan barang elektronik di rumah dinas Mahyeldi, seperti Macbook Pro M3 dengan anggaran Rp50 juta. Pengadaan handphone Rp33 juta. Pembelian Laptop dengan spesifikai 24 grapic AMD Radeon,16 gb ddr, 512 gb dengan anggaran Rp24juta. Kemudian juga ada pengadaan projector dan printer dengan anggaran Rp26 juta.

Baca : Pemprov Gelontorkan Anggaran Rp3,7 M untuk Jasa Keamanan Kantor Gubernur
Baca : Pemprov Anggarkan Rp400 Juta Lebih untuk Renovasi Rumah Dinas Gubernur

Selain di rumah dinas, Pemprov Sumbar juga mengajukan pengadaan sejumlah barang di kantor gubernur. Seperti pengadaan dua komputer tipe Icove 17-700, memori 846, hdd 1 tb, display 23, 8 inch dengan anggaran Rp39,3 juta. Lalu pembelian dispenser sebanyak empat unit Rp31 juta. Pengadaan termos air panas sebanyak empat unit kapasitas 15 liter dengan anggaran Rp9,7 juta. 

Lalu pembelian 60 pot bunga hias dengan anggaran Rp30 juta. Pengadaan kursi kerja pejabat eselon II Rp24 juta. Pengadaan alas meja rapat dan meja tamu Rp23,9 juta dengan rincian masing-masing 20 buah. Pembelian rak buku ukuran 120cm x 60cm x 180cm dengan anggaran Rp23 juta.

Setelah itu juga ada pengadaan meja pimpong di kantor gubernur dengan anggaran Rp20 juta. Pengadaan 12 buah mukena beserta 24 kain sarung dengan anggaran Rp16juta.

Saat dikonfirmasi kepada Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, Festika Andayani enggan menanggapi. Ia sempat menjawab saat ditanya terkait pengadaan meja pingpong Rp20 juta untuk pengadaan di Kantor Gubernur. “Benar ini ada, sebagai sarana olahraga lingkup kantor gubernur,” ujarnya.

Sementara itu untuk pengadaan barang lainnya, ia menyarankan untuk menanyakan langsung kepada Kepala Bagian Rumah Tangga Jaka Erlanda.

The post Pengadaan Barang Mentereng di Rumah Dinas Gubernur Mahyeldi, dari Macbook Pro – Mesin Kopi appeared first on Langgam.id.

Mahyeldi menyebut sekitar 98 persen masyarakat Sumbar beragama Islam, dan memegang teguh falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang sejalan dengan prinsip keuangan syariah. Namun, rendahnya pemahaman membuat sebagian masyarakat masih rentan terjebak pada praktik investasi ilegal.

“Sumbar punya modal sosial dan budaya yang kuat untuk mengembangkan investasi syariah. Tapi literasi yang lemah membuat masyarakat kita mudah tergiur investasi ilegal. Karena itu edukasi keuangan syariah menjadi sebuah kebutuhan,” ujar Mahyeldi saat membuka Minangkabau Sharia Investment (MiSI) 2025 di Aula Kantor Gubernur, Selasa (26/8/2025).

Ia mengajak generasi muda untuk berani memanfaatkan peluang pasar modal syariah yang terus berkembang. Menurutnya, instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah bila dikelola dengan pemahaman yang tepat.

“Kita membutuhkan anak-anak muda yang melek finansial, mampu mengelola investasi dengan cerdas, dan menjadikannya energi baru untuk menggerakkan ekonomi Sumbar,” tambah Mahyeldi.

Kegiatan MiSI 2025 merupakan program kolaboratif antara Yayasan Zahabat Eksyar Indonesia (ZEI), Bursa Efek Indonesia (IDX), dan BeraniKarya.id. Acara ini menghadirkan sekitar 100 peserta dari kalangan generasi muda dengan skema talkshow interaktif.

Sejumlah narasumber dari IDX, OJK, dan KISI Sekuritas memberikan pemahaman mengenai mekanisme investasi syariah, regulasi perlindungan investor, hingga strategi aman berinvestasi sesuai prinsip syariah.

Direktur Eksekutif ZEI, Reza Firmansyah Hasibuan, menyebut MiSI 2025 menjadi jembatan untuk meluruskan persepsi anak muda tentang investasi.

“Masih banyak yang menganggap investasi itu rumit atau bertentangan dengan syariat. Lewat MiSI, kami ingin menunjukkan bahwa pasar modal syariah adalah ruang investasi yang aman, transparan, dan sesuai nilai Islam,” ujarnya.

Acara yang bertema “Merdeka Finansial Tanpa Riba: Saatnya ke Pasar Modal Syariah” ini mendapat dukungan dari KDEKS Sumbar, Bank Indonesia, OJK, MES, serta komunitas mahasiswa. Antusiasme peserta terlihat dari diskusi interaktif terkait peluang investasi, mitigasi risiko, hingga akses ke produk keuangan syariah.

The post Gubernur Mahyeldi: Sumbar Berpotensi jadi Pusat Ekonomi Syariah Nasional appeared first on Langgam.id.

Dalam amanatnya Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan pentingnya Pancasila dijadikan masyarakat sebagai panduan mereka dalam berinteraksi. Sebab, Pancasila itu bukan hanya teks, tapi merupakan tuntunan dalam kehidupan berbangsa untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

“Pancasila perlu dijadikan sebagai panduan dalam berinteraksi baik di kehidupan nyata masyarakat maupun di media sosial dan platform digital lainnya,” ucap Mahyeldi membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia.

Mahyeldi juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi hoax, ujaran kebencian, provokasi dengan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dan penguatan literasi digital. Menurutnya, itu penting dan mesti dimulai dari para pejabat dan para tokoh masyarakat.

“Ayo, kita perangi itu dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila kedalam kehidupan sehari-hari,”ajak Mahyeldi.

Gubernur Sumbar juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk berperan aktif dalam pembumian Pancasila. Sebab, penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam pembangunan nasional.

Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini mengusung tema memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya. Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Sumbar, ASN, TNI/Polri, pelajar, dan tokoh masyarakat. (*/f)

The post Peringatan Hari Lahir Pancasila, Gubernur Sumbar: Jadi Tuntunan dalam Kehidupan Berbangsa appeared first on Langgam.id.

Dalam kunjungan tersebut, Mahyeldi menyerahkan sejumlah bantuan untuk masyarakat dan pembangunan masjid. Tidak semua bantuan yang diserahkan Mahyeldi berbentuk uang, tapi juga ada yang berupa barang seperti Mushaf Alqur’an.

“Total bantuan yang kita serahkan cukup banyak, totalnya sekitar 70 jutaan,” kata Gubernur Mahyeldi.

Ia menyebut, tidak semua bantuan berasal dari APBD. Tapi juga ada yang berasal dari BUMD seperti Bank Nagari dan Jamkrida, selain itu juga ada yang bersumber dari Kanwil Kemenag dan dana urunan Kepala OPD dikingkup Pemprov Sumbar.

“APBD hanya Rp50 juta untuk pembangunan masjid, kemudian sisanya dari Bank Nagari Rp10 juta dan Jamkrida Rp5 juta. Selain itu dari Bapenda dan BMCKTR serta Baznas Sumbar tadi juga ada,” ucapnya.

Selain bantuan dalam bentuk materi, rombongan Tim Safari Ramadhan Provinsi Sumbar juga menyerahkan bantuan dalam bentuk Mushaf Alqur’an kepada pengurus masjid. Itu bersumber dari Kemenag dan sumbangan ASN Pemprov Sumbar.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat yang telah mempercayainya kembali untuk memimpin Sumbar bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy hingga lima tahun kedepan.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Selanjutnya, kami kembali mohon dukungan Bapak/Ibu semua untuk berperan aktif mensukseskan berbagai program dan kegiatan Pemprov Sumbar kedepan,” ucapnya.

Diketahui, kunjungan Tim Safari Ramadhan Provinsi Sumbar ke Masjid Al Ihsan di Salayo Tanang, Nagari Salayo Tanang, Kecamatan Bukit Sileh turut didampingi oleh Wakil Bupati Solok, H. Candra beserta rombongan. (Adv)

The post Safari Ramadan ke Masjid Al Ihsan Nagari Salayo Tanang, Gubernur Mahyeldi Serahkan Bantuan appeared first on Langgam.id.

Tercatat sejak 2019, Pemprov Sumbar bersama PLN telah memfasilitasi penyalaan listrik gratis untuk 7.900 unit rumah.

“Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama dengan PLN Sumbar dan BIN Daerah Sumbar, dalam peresmian penyalaan gratis listrik bagi masyarakat prasejahtera. Kali ini di Nagari Tanjung Barulak, total ada 32 rumah di sini yang menerima manfaat penyalaan listrik gratis,” ujar Gubernur.

Program penyalaan listrik gratis, kata Gubernur, bertujuan untuk menggerakkan aktivitas perekonomian dan mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat berstatus prasejahtera. Sehingga diharapkan, bantuan ini dapat meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat, sehingga dapat menuju status sejahtera.

“Sejak tahun 2019, Pemprov Sumbar telah menganggarkan penyalaan listrik gratis untuk 3.900 unit rumah. Sementara itu PLN juga menganggarkan untuk 4.000 unit rumah. Jadi, total sudah 7.900 unit rumah lebih kurang yang ternyalakan listriknya secara gratis. InsyaAllah tahun 2025 kita akan tingkatkan lagi rumah tangga prasejahtera yang mendapat bantuan ini,” kata Gubernur lagi.

Pemprov Sumbar, sambung Gubernur, mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan PLN yang terus konsisten membantu dan meringankan kebutuhan masyarakat di Sumbar, terutama sekali terkait kebutuhan energi listrik.

“Apalagi saat ini kita tengah concern mengembangkan dan memaksimalkan potensi energi yang ada di Sumbar. Di beberapa kawasan di Kabupaten Pasaman, Solok, hingga Tanah Datar, sudah terdeteksi potensi energi baru terbarukan (EBT), dan telah terjalin pembicaraan hingga kesepakatan dengan investor yang akan berinvestasi di Sumbar,” ujarnya lagi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar, Ajrun Karim; Kepala BIN Daerah Sumbar, Achmad Dailimy; Pejabat BIN Daerah Sumbar yang juga Tokoh Masyarakat Tanjung Barulak, Budiman; Asisten II Setdakab Tanah Datar, Alfian Jamrah, Kadis ESDM Sumbar, Herry Martinus; Wali Nagari Tanjung Barulak, Fuad; jajaran Forkopimca Tanjung Emas, serta tokoh masyarakat lainnya. (*/Fs)

The post Gubernur Sumbar Resmikan Penyalaan Listrik Gratis bagi Masyarakat Tanjung Barulak appeared first on Langgam.id.

Sekitar pukul 22.40 WIB, Kamis (7/3/2024) malam, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah beserta jajaran datang ke Masjid Al-Ihsan untuk menjenguk warga Kampung Durian, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang yang terdampak banjir. Kamis (7/3/2024).

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur mengingatkan kepada seluruh masyarakat di Sumbar yang saat ini wilayahnya masih diguyur hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama, agar tetap waspada terhadap ancaman bencana.

“Kami mengimbau Warga Sumbar untuk tetap waspada akan potensi bencana karena hingga Jumat dinihari ini hujan masih belum berhenti,” imbau Gubernur Mahyeldi.

Ketua RT 03 RW 006 Kelurahan Parak Gadang Timur, Kota Padang, Foza Aulia Sari mengatakan sekitar seratusan orang warganya telah dievakuasi ke Masjid Al-Ihsan akibat banjir yang menggenangi daerahnya sejak kamis siang.

“Ada sekitar seratusan orang yang mengungsi di Masjid Al-Ihsan karena rumahnya terendam banjir,” kata Ketua RT 03 RW 006 Kelurahan Parak Gadang Timur.

Foza mengatakan sebagian besar dari pengungsi di masjid tersebut adalah anak-anak, perempuan, dan lanjut usia (lansia).

Salah seorang warga terdampak banjir, Zulnaidi (39), mengatakan dirinya bersama anak dan istri terpaksa mengungsi karena rumahnya digenangi banjir.

“Karena hujan tak kunjung berhenti, air menggenang cukup cepat di pekarangannya dan langsung masuk ke rumah, ketinggiannya hampir 2 meter. Akhirnya saya memilih langsung mengevakuasi anak dan isteri,” katanya.

Diceritakan bahwa tidak ada barang-barang, dokumen, bahkan pakaian yang sempat diselamatkan, saat keluar dari rumah demi keselamatan diri dan keluarganya.

“Tidak ada yang sempat dibawa dari rumah, bahkan baju yang saya pakai saja adalah bantuan dari warga lain,” jelasnya.

Ia menerangkan bahwa air yang merendam rumah warga akibat luapan sungai dan ketinggiannya bervariasi, bahkan ada rumah warga yang hanya terlihat bagian atapnya saja karena bagian rumah sudah terendam.

Berdasarkan laporan diketahui ada empat RT di kawasan setempat yang terdampak oleh banjir, khususnya yang berada di pinggiran sungai. (*/Fs)

The post Curah Hujan Masih Tinggi, Gubernur Imbau Warga Tetap Waspada appeared first on Langgam.id.

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Sumbar: Pecat Kepsek yang Larang Siswa Ujian Karena Nunggak Uang Komite.

Langgam.id – Ketua DPRD Sumbar Supardi meminta Gubernur Mahyeldi memecat kepala sekolah yang melarang siswa mengikuti ujian hanya karena belum melunasi pembayaran uang komite.

Menurutnya, kepala sekolah tidak boleh menghubung-hubungkan antara kewajiban orang tua dengan hak anak. Pembayaran iuran, merupakan kewajiban orang tua, mengikuti ujian adalah hak anak.

Gubernur dapat menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar. Bahkan, memecat kepala sekolah yang tetap melakukannya.

“Kita minta gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, mengintruksikan Disdik kabupaten kota untuk tidak menyamakan kewajiban orang tua dengan hak anak. Tujuan pendidikan dalam konstitusi, adalah mencerdaskan anak bangsa,” katanya, Minggu (22/5/2022).

Supardi meminta Disdik mencarikan jalan tengah untuk tidak membebani wali murid yang belum mampu membayar uang komite. Terlebih pasca Covid-19, ekonomi masyarakat belum stabil, bahkan kebanyakan cenderung terpuruk. Hanya masyarakat golongan tertentu saja yang bisa ekonominya kembali seperti semula.

Kemudian iuran komite tidak diwajibkan, jangan sampai siswa juga ikut memikirkan hal tersebut. Sehingga, konsentrasi untuk mengikuti ujian terganggu.

Lebih miris lagi, ketika ada para guru yang lebih sering mengingatkan uang komite ketimbang persiapan ujian. Seolah-olah yang lebih wajib itu membayar komite, bukan ujian.

Sikap itu, menurut Supardi, secara tidak langsung, perangkat sekolah telah membodohi siswa. Kepala daerah harus mengatisipasi hal ini.

“Jika praktik tidak membolehkan siswa mengikuti ujian karena tidak membayar komite ditemukan, kita minta gubernur atau wali kota bupati memberhentikan kepala sekolah itu. Kapan perlu copot kepala dinasnya,” katanya.

Menurut dia, tindakan tegas harus diambil karena sangat penting untuk masa depan pendidikan Sumbar. Apalagi aduan kasus seperti ini telah banyak masuk ke DPRD Sumbar.

Dia mengatakan pemerintah daerah, tengah berkonsentrasi membangun sektor ekonomi, pariwisata ataupun bidang lainya. Namun jangan sampai gagal mencetak anak-anak cedas. Jika pembangunan tidak dikelola oleh SDM memadai, upaya upaya itu menjadi percuma saja.

Terkait ini, tidak cukup dengan Surat Edaran (SE) saja. Namun harus diiringi dengan pengawasan yang optimal.

“SE tidak akan efektif. Jika hukuman yang akan diterima tidak sampai ke telinga para kepada sekolah. Khususnya kepada gubernur yang SMA/SMK berada pada wilayah kewenangannya,” tuturnya.

Lebih jauh ditegaskan, meski iuran komite merupakan kesepakatan antara wali murid dan pihak sekolah, tidak ada kewajiban untuk harus membayar jika tidak mampu. Apalagi menakut nakuti murid tidak bisa ujian.

Saat akan ujian pikiran siswa mesti fokus, jangan diberikan beban yang tidak seharusnya mereka pikirkan. Percaya diri mereka juga bisa hilang.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius mengatakan, akan melakukan pendataan tentang hal ini. Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, menurut dia, telah jelas melarang dengan tegas komite sekolah melakukan pungutan baik kepada orang tua ataupun murid.

Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Permendikbud yang diterbitkan, masih memberikan ketentuan bagi komite sekolah untuk berperan aktif mendukung kemajuan pendidikan.

“Salah satu ketentuan itu adalah komite sekolah. Diperkenankan melakukan penggalangan dana berupa sumbangan dan bantuan,” katanya.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Puji Kekompakan Alumni UIN IB Padang

Meski demikian, tetap ada rambu-rambu ataupun batasan-batasan apabila komite sekolah ingin melakukan penggalangan dana tersebut.

—

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post DPRD Sumbar: Pecat Kepsek yang Larang Siswa Ujian Karena Nunggak Uang Komite appeared first on Langgam.id.

Berita terbaru dan terkini hari ini: Enam gubernur tak hadir dalam Ritual Kendi Nusantara di titik nol kilometer IKN.

Langgam.id – Ritual Kendi Nusantara di Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) telah dilangsungkan hari ini, Senin (14/3/2022). Meski telah diminta langsung oleh Presiden Joko Widodo, ternyata ada enam gubenru yang tak hadiri acara tersebut.

Dilansir dari live YouTube Sekretariat Presiden, gubernur yang tak hadir dalam Ritual Kendi Nusantara untuk menyerahkan tanah dan air dari daerahnya yaitu Lukas Enembe.

Lukas Enembe merupakan Gubernur Papua. Ia mengutus Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Y. Derek Hagemu untuk menggantikan dirinya.

Lalu, Gubernur Banten, Wahidin Halim juga tak ikut ritual kendi itu. Wahidin mengutus wakilnya Andika Hazrumy untuk membawa Tanah Baduy dan Air Tirtayasa ke IKN.

Selain itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman juga mengutus wakilnya, Abdul Fatah untuk hadir dan membawa tanah dari air ke IKN.

Kemudian, Guberbur Bali, Wayan Koster juga absen dalam Ritual Kendi Nusantara tersebut. Wayan juga mengutus wakilnya, Tjok Artha Ardhana Sukawati ke IKN.

Selanjutnya, Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie juga mengutus wakilnya, Idris Rahim untuk datang ke ritual tersebut.

Terakhir, gubernur yang tak hadir dalam Ritual Kendi Nusantara yaitu Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah.

Sugianto juga mengutus wakilnya, Edy Partowo untuk menbawa tanah dan air dari daerah mereka ke IKN.

Dengan demikian, maka gubernur yang hadir sesuai undangan Presiden Joko Widodo untuk Ritual Kendi Nusantara hanya 28 orang, termasuk dari Sumatra Barat (Sumbar).

Penyerahan tanah dan air kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian dimasukkan ke dalam Kentong Nusantara diawali Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan ditutup Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor.

Diberitakan sebelumnya, untuk Sumatra Barat, tanah yang dibawa ke IKN yaitu dari Pasaman Barat, tanah itu dimabil di dekat daerah Ophir.

Baca juga: Momen Gubernur Sumbar Serahkan Tanah dan Air untuk Ritual Kendi Nusantara ke Jokowi

Sementara, air yang dibawa, yaitu air dari kaki Gunung Talang. Air itu diambil di kaki Gunung Talang bagian timur pada ketinggian 900 mdpl.

—

Dapatkan update berita terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

The post Ini 6 Gubernur yang Tak Hadir Ritual Kendi Nusantara di IKN appeared first on Langgam.id.

“Iya memang banyak yang mengatasnamakan saya, di media sosial juga banyak, nanti kita coba pelajari dulu,” kata Gubernur Mahyeldi di DPRD Sumbar, Senin (16/8/2021).

Dia mengatakan, di media sosial banyak netizen yang mengadu kepada dirinya terkait hal itu. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada tahun 2016 dan 2018 saat Mahyeldi jadi Wali Kota Padang, ia juga belum mengetahui.

Baca juga: Bappeda Sumbar Masih Bungkam Soal Surat Gubernur yang Dipakai Untuk Minta Uang

Selain itu, ketika ditanyakan apakah dia pernah menandatangani surat tersebut, ia juga belum dapat memberikan jawaban pastinya.

“Coba nanti dicek ya, suratnya kan di Bappeda, nanti coba di cek di Bappeda,” katanya.

Hingga saat ini belum diketahui keabsahan surat Gubernur Sumbar yang dipakai untuk meminta uang dengan kop surat Bappeda Sumbar.

Diketahui, surat tertanggal 12 Mei 2021 bernomor 005/3904/V/Bappeda-2021 ini digunakan lima orang untuk meminta uang. Mereka berinisial Do (46), DS (51), Ag (36) MR (50) dan DM (36) yang bukan sama sekali merupakan pegawai atau honorer Bappeda Sumbar.

Surat tersebut tentang penerbitan profil dan potensi Provinsi Sumbar. Kop surat ini ditandatangani Mahyeldi. Dalam surat menyebutkan dapat partisipasi dan kontribusi dalam mensponsori penyusunan dan penerbitan buku profil “Sumatera Barat “Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan” dalam versi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris serta Bahasa Arab serta dalam bentuk soft copy.

The post Tandatangannya Dipakai untuk Minta Uang, Gubernur Sumbar: Kita Pelajari Dulu appeared first on Langgam.id.