Batu-batu besar masih berserakan di sawah warga, gelondongan kayu menumpuk di bantaran sungai. Rumah warga terdampak masih menyisakan rangka-rangka bangunan belum tersentuh perbaikan. 

Di beberapa titik menuju kawasan permukiman, badan jalan tampak retak dan terban ke jurang. Aspal menggantung di sisi tebing tanpa penahan. 

Kendaraan yang melintas harus berjalan perlahan karena ruas jalan menyempit dan rawan longsor, terutama ketika hujan turun.

“Kalau malam orang takut lewat sini. Sedikit saja ke pinggir bisa jatuh,” kata Syafrianto, warga Jorong Subarang Aia, saat ditemui Langgam.id, Sabtu (23/5/2026).

Di sisi jalan yang amblas, jurang sedalam belasan meter menganga. Warga memasang batang kayu dan batu sebagai penanda bahaya. 

Nagari Salareh Aia termasuk salah satu daerah terdampak bencana paling parah pada November 2025 lalu. Arus air bercampur lumpur, batu, dan kayu turun menghantam pemukiman warga di sejumlah titik di Salareh Aia Timur. Banjir bandang itu menyebabkan 163 orang meninggal. 38 korban lainnya dinyatakan hilang dan tidak ditemukan.

Syafrianto mengatakan sebagian warga hingga kini masih trauma ketika hujan deras turun pada malam hari. Beberapa keluarga memilih mengungsi sementara ke rumah kerabat jika hujan berlangsung lama karena takut terjadi longsor atau banjir susulan.

Kerusakan paling luas terlihat di area persawahan warga. Hamparan sawah yang sebelumnya ditanami padi kini berubah menjadi bentangan batu, pasir, dan lumpur yang mengering.

Di salah satu lokasi dekat aliran Batang Sinuruik, batu-batu besar memenuhi hampir seluruh permukaan sawah. Bekas aliran galodo terlihat membelah area pertanian warga.

Hengki, warga setempat, mengatakan banyak petani belum bisa kembali mengolah sawah mereka karena material batu terlalu banyak dan berat untuk dipindahkan secara manual.

“Kalau hanya lumpur mungkin masih bisa dibersihkan. Tapi sekarang sawah jadi penuh batu,” katanya.

Menurut dia, alat berat sempat masuk ke beberapa titik setelah bencana terjadi. Namun hingga kini masih banyak sawah yang belum tersentuh proses pembersihan karena luasnya kerusakan.

Sebagian petani mencoba membersihkan lahan sendiri menggunakan cangkul dan linggis. Tetapi pekerjaan berjalan lambat karena ukuran batu yang terbawa arus cukup besar.

“Bajak tidak bisa masuk lagi. Sawah sudah berubah,” ujar Hengki.

Sebelum bencana, sebagian besar masyarakat di Salareh Aia Timur menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Sawah dan kebun menjadi sumber penghasilan utama warga. Ketika lahan rusak, pendapatan masyarakat ikut hilang.

Kini sebagian warga bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai menjadi buruh bangunan, pergi daerah lain mencari pekerjaan sementara. (fix)

The post Potret Nagari Salareh Aia Setelah Enam Bulan Dilanda Galodo appeared first on Langgam.id.

Di antara kerumunan itu, Oktavianus (54) dengan tubuh legam terbakar matahari berkilat oleh keringat. Tangannya yang kekar menggenggam sekop, mengayunkannya berulang kali ke dalam timbunan pasir setinggi lutut. 

Ia tidak sendiri. Di sekelilingnya, tiga orang lain bekerja: satu menggali dengan cangkul, dua mendorong gerobak ke pinggir jalan, satu lagi memasukkan material ke dalam bak truk yang sudah menanti.

 “Bukan banting setir, tapi apa boleh buat. Yang penting halal. Kebetulan banyak material pasir dan batu kecil tertimbun di sawah, kami manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya kepada Langgam.id pada Jumat (19/04/2026).

Bagi Oktavianus dan puluhan warga Jorong Munggu Tanah, material galodo yang menimbun sawah mereka adalah dilema. Di satu sisi, material itu harus disingkirkan agar sawah bisa kembali ditanami. Di sisi lain, menyingkirkan material butuh biaya besar menyewa alat berat, membeli bahan bakar, membayar pekerja. 

Material yang menimbun sawah itu dimanfaatkan untuk dijual kepada sopir truk yang datang mencari muatan. Uang hasil penjualan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan, ironisnya, untuk membiayai pembersihan lanjutan sawah yang sama.

“Sawah yang dulu memberi kami beras, sekarang materialnya kami jual dulu agar bisa kembali menanam beras,” kata Oktavianus dengan senyum getir.

Dalam sehari, Oktavianus dan kelompoknya bisa menghasilkan sekitar empat hingga enam meter kubik material siap jual. Harga di tingkat pengumpul adalah Rp90.000 per meter kubik. Jika dibagi rata, setiap anggota kelompok bisa membawa pulang sekitar Rp150.000 hingga Rp200.000 per hari.

“Lumayanlah untuk ganti uang yang sudah terpakai rehab sawah,” ujar Oktavianus.

Oktavianus tidak sendirian. Sejak awal Ramadan, ia bergabung dengan kelompok warga yang melakukan pembersihan material di sawah-sawah terdampak. Setiap hari, tubuhnya yang legam terbakar matahari harus berpacu dengan terik dan debu yang beterbangan.  

“Kemampuan kami cuma ini. Mau kerja apa lagi? Paling tidak, sambil membersihkan sawah sendiri, kami bisa dapat uang untuk makan hari ini,” katanya singkat.

Bagi Rido (27), sopir truk pasir keberadaan para “pembersih lahan” dadakan ini adalah berkah tersendiri. Sebelum bencana, ia biasa mencari muatan pasir di areal tambang yang berjarak puluhan kilometer dari Nagari Selayo. Antrean di sana bisa sangat panjang. Kadang, ia harus menunggu hingga dua hari hanya untuk mendapatkan satu truk penuh material.

The post Saat Petani Solok Bertahan Hidup dari Sisa Bencana appeared first on Langgam.id.

“Untuk penanganan darurat pascabencana PDAM Kota Padang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar. Sementara untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di seluruh wilayah Sumatera Barat, kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp2 triliun,” ujar Dody.

Ia menegaskan, pemerintah pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), seluruhnya dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.

“Total bantuan pemerintah pusat untuk Sumbar mencapai Rp2,6 triliun. Anggaran ini difokuskan untuk memastikan pemulihan infrastruktur vital, termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat,” tegasnya.

Dody menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat berkomitmen memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, khususnya air bersih. Untuk penanganan sementara, pihak balai dan PDAM setempat mengerahkan mobil tangki air untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, sambil menunggu penyelesaian pembangunan sumur bor.

“Kami minta masyarakat bersabar. Target kami, sebelum Ramadan, persoalan air bersih di Kota Padang sudah dapat teratasi,” katanya.

Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan kondisi kekeringan yang terjadi saat ini di Kota Padang cukup berat, terutama di Kecamatan Pauh dan Kuranji. Selain itu, juga ada dua kecamatan lainnya yang pasokan air bersihnya juga terganggu.

“Ada empat kecamatan yang pasokan airnya belum optimal, yaitu Pauh, Kuranji, Nanggalo, dan Padang Utara. Karena itu, kami berharap ada percepatan penanganan darurat, termasuk normalisasi aliran sungai untuk mencegah dampak lanjutan bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap mendukung penuh langkah-langkah percepatan yang dilakukan pemerintah pusat demi pemulihan layanan dasar masyarakat.

“Kami siap mendukung penuh upaya percepatan penanganan ini agar masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Walikota Padang, Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat dalam menangani krisis air bersih yang dialami Kota Padang.

Ia menjelaskan, IPA Gunung Pangilun merupakan salah satu fasilitas vital penyediaan air bersih di Kota Padang dengan kapasitas produksi mencapai 500 liter per detik. Pascabencana, fasilitas ini mengalami gangguan yang berdampak langsung terhadap layanan air bersih di kawasan pusat kota.

Selain itu, sumur warga di empat kecamatan juga banyak yang mengering. Akibatnya kebutuhan air bersih masyarakat menjadi terganggu.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian PU sangat dibutuhkan, agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi pascabencana.

“Kami berharap, sebelum Ramadhan permasalahan air bersih ini bisa tuntas. Untuk itu, tentu kita butuh dukungan Pemerintah Pusat,” harapnya.

Usai meninjau IPA Gunung Pangilun, rombongan Menteri PU melanjutkan kunjungan ke kawasan Gunung Nago, Lambuang Bukik, Kecamatan Pauh. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pembenahan aliran Sungai Batang Gunung Nago serta upaya pemulihan pasokan air bersih berjalan sesuai rencana. (*/Yh)

The post Pemerintah Pusat Siapkan Rp2,6 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana Sumbar appeared first on Langgam.id.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU terus bergerak cepat melakukan penanganan pascabencana, termasuk upaya normalisasi sungai untuk mengurangi risiko bencana berulang.

“Harapan kami agar alur sungai kembali aman dan mampu menampung debit air saat hujan lebat. Tentu prioritas utama adalah keselamatan masyarakat,” kata Menteri Dody, dicuplik dari pu.go.id, Minggu (11/1/2025).

Pelaksanaan normalisasi Sungai Batang Kuranji dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Kementerian PU dengan fokus membuka dan mengarahkan alur sungai ke bagian tengah. 

Kepala BWS Sumatera V, Naryo Widodo, menjelaskan bahwa kondisi sungai di lokasi Batang Kuranji, khususnya di kawasan Batu Busuk, sudah mengancam badan jalan dan permukiman warga.

“Saat ini kami menangani dengan membuka alur-alur sungai dan mengarahkannya ke tengah, sehingga sisi kiri sungai yang mengancam jalan dan permukiman masyarakat dapat segera ditangani,” jelas Naryo. 

Saat ini BWS Sumatera V telah menurunkan 11 unit alat berat dari total 15 unit yang direncanakan, dengan 7 unit alat berat difokuskan di lokasi Sungai Batang Kuranji kawasan Batu Busuk. Penanganan darurat di lokasi ini selain normalisasi sungai  untuk mengarahkan aliran juga mengembalikan jalan desa yg putus sepanjang 200 m dan  ditargetkan berlangsung sekitar empat hari ke depan dapat selesai agar aktifitas masyarakat sekitarnya dapat normal kembali.

“Harapan kami, dengan penanganan dari Kementerian PU ini, dampak risiko banjir yang mengancam permukiman maupun jalan masyarakat dapat berkurang,” ujar Naryo. 

Menurut Naryo, BWS Sumatera V juga akan berdiskusi dengan para akademisi untuk merumuskan penanganan sungai yang lebih komprehensif, mengingat fungsi Sungai Batang Kuranji saat ini dinilai telah berkurang hingga hampir 50 persen.

Naryo juga menyampaikan Kementerian PU meminta dukungan Pemerintah Kota Padang terkait ketersediaan lahan (land clearing) di sepanjang bantaran sungai apabila dilakukan penanganan secara jangka panjang agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar tanpa terkendala permasalahan sosial. (*/Yh)

The post Kementerian PU Kebut Normalisasi Sungai Batang Kuranji Pascabencana appeared first on Langgam.id.

Syatria menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada PDEI Sumatera Barat beserta seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, peran tenaga kesehatan sangat vital, tidak hanya dalam memberikan layanan medis, tetapi juga dalam memulihkan kondisi psikologis masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Agam mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Kehadiran para tenaga kesehatan ini sangat berarti, bukan hanya untuk penanganan medis, tetapi juga sebagai dukungan moril bagi masyarakat yang sedang berupaya bangkit dari bencana,” ujar Syatria.

Rombongan PDEI Sumatera Barat dipimpin oleh Pom Harry Satria. Ia menjelaskan bahwa kegiatan kemanusiaan di Kabupaten Agam dilaksanakan selama dua hari, dengan fokus utama pada pelayanan kesehatan dan trauma healing bagi warga di lokasi terdampak.

“Hari ini kami memusatkan kegiatan pada pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat serta pendampingan psikososial untuk membantu pemulihan trauma akibat bencana,” kata Harry.

Kegiatan tersebut melibatkan kolaborasi lintas organisasi profesi, di antaranya Persatuan Dokter Emergensi Indonesia (PDEI) Wilayah Sumatera Barat, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Agam, serta Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sumatera Barat. Sinergi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan dan memastikan kebutuhan kesehatan warga terpenuhi secara menyeluruh.

Selain tenaga medis, tim juga membawa obat-obatan dan peralatan pendukung guna menunjang pelayanan di lapangan, sehingga kondisi kesehatan masyarakat dapat tetap terjaga di tengah situasi darurat.

Lebih lanjut, dr. Harry menyebutkan bahwa setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, pihaknya berencana melakukan ekspos dan evaluasi sebagai bahan pembelajaran dan peningkatan kesiapsiagaan bencana.

“Evaluasi ini penting agar Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Agam, semakin sigap, tangguh, dan responsif dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang,” pungkasnya. (*/Yh)

The post Pemkab Agam Sambut Tim PDEI Sumbar, Perkuat Layanan Kesehatan dan Trauma Healing Korban Bencana appeared first on Langgam.id.

Hal itu disampaikan Bupati Agam Benni Warlis, saat memaparkan kondisi serta kebutuhan penanganan pascabencana dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat, yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Kamis (8/1).

Rakor strategis tersebut dibuka oleh Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dan dihadiri Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, pimpinan OPD provinsi serta kabupaten/kota, dan perwakilan instansi terkait.

Dalam paparannya, Benni Warlis menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam berdampak luas dan lintas sektor. Selain merusak ribuan rumah warga, bencana juga menghantam infrastruktur transportasi, jaringan air minum, sumber daya air dan irigasi, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat dan layanan sosial dasar.

“Kerusakan dan kerugian yang kami alami sangat signifikan dan membutuhkan penanganan terencana serta dukungan lintas level pemerintahan,” ujar Benni.

Berdasarkan hasil kajian, kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan R3P Kabupaten Agam diperkirakan mencapai Rp3,53 triliun, yang direncanakan dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun anggaran, yakni 2026 hingga 2028.

Prioritas pemulihan diarahkan pada pembangunan dan perbaikan rumah masyarakat terdampak, rehabilitasi infrastruktur transportasi, air minum, sumber daya air dan irigasi, pemulihan UMKM dan ekonomi produktif, pemulihan layanan sosial dasar, serta penguatan layanan publik lintas sektor.

Pada kesempatan tersebut, para kepala daerah se-Sumatera Barat juga melakukan penandatanganan dokumen R3P sebagai bentuk komitmen bersama. Dokumen tersebut selanjutnya diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai dasar dukungan program rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat.

Bupati Agam menegaskan, dokumen R3P merupakan instrumen penting untuk memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

“Melalui penandatanganan ini, kami berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera terealisasi, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak, termasuk Kabupaten Agam, dapat berjalan optimal,” kata Benni.

Rakor finalisasi R3P ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam membangun ketangguhan daerah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di masa mendatang. (*/Yh)

The post Kerugian Pascabencana di Agam Capai Rp7,99 Triliun appeared first on Langgam.id.

Lokasi tersebut dinilai strategis karena berada di jalur perlintasan utama, sehingga monumen diharapkan mudah diakses dan memiliki nilai edukasi serta refleksi kebencanaan bagi masyarakat luas.

Pemko Padang Panjang bersama Himpunan Bersatu Teguh (HBT) Sumbar–Riau mulai mematangkan rencana pembangunan Monumen Galodo Sumatra sebagai tugu peringatan bencana.

Tahap awal dimulai dengan peninjauan langsung lokasi yang direncanakan berada di kawasan Jembatan Kembar, Kelurahan Silaing Bawah, Jumat (9/1/2026).

Ketua HBT Sumbar–Riau, Andreas Sofiandi mengatakan monumen ini dirancang sebagai bentuk penghormatan terhadap para korban bencana galodo yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatra.

Ia menjelaskan bahwa pada monumen ini nantinya akan memuat nama-nama korban dari tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Rencananya akan kita bangun tugu Monumen Galodo Sumatra di lokasi ini. Monumen ini menjadi simbol penghormatan kepada para korban sekaligus pengingat agar kita semua selalu waspada terhadap potensi bencana,” bebernya.

Meski begitu, terang Andreas, pihaknya tetap menyiapkan opsi penyesuaian apabila terdapat kendala teknis atau administratif.

“Jika memungkinkan, monumen akan memuat korban dari tiga provinsi. Tetapi jika ada keterbatasan, kami siap menyesuaikan dengan mencantumkan korban dari Sumatra Barat,” tuturnya.

Andreas mengungkapkan bahwa HBT sudah berpengalaman dalam pembangunan monumen kebencanaan. Di antaranya Tugu Gempa 2009 di Padang Panjang, monumen tsunami di Nusa Tenggara Timur, serta Palu.

Selain tugu monumen, kata Andreas, kawasan tersebut juga direncanakan dilengkapi dengan pembangunan musala yang berdampingan dengan monumen.

“Lokasinya sangat strategis karena berada di jalur lintasan. Harapannya, masyarakat yang melintas dapat singgah, beristirahat, beribadah, sekaligus mendoakan para korban. Kami menargetkan monumen ini dapat diresmikan tepat satu tahun setelah terjadinya bencana,” harapnya.

Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis mengapresiasi inisiatif HBT Sumbar–Riau yang memilih Padang Panjang sebagai lokasi pembangunan monumen tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kota, kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan niat baik HBT. Ini merupakan bentuk empati dan kepedulian yang sangat berarti, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi masyarakat luas,” sebut Hendri.

Ia berharap keberadaan monumen dan musala tersebut dapat menjadi simbol pengingat, sarana edukasi kebencanaan, serta memperkuat nilai spiritual masyarakat.

“Kami berharap monumen ini menjadi tempat refleksi, doa, dan pembelajaran, sehingga ke depan masyarakat semakin siap dan tangguh dalam menghadapi potensi bencana,” ujarnya.\

Anggota DPR RI, Shadiq Pasadigoe juga menyambut baik rencana pembangunan Monumen Galodo Sumatra. Menurutnya, konsep monumen yang dilengkapi mushala memiliki nilai manfaat yang luas bagi masyarakat.

“Kami dari DPR RI akan mencoba mengomunikasikan rencana ini dengan pihak-pihak terkait. Ini ide yang sangat baik, karena monumen tidak hanya berfungsi sebagai pengingat bencana, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat yang melintas,” katanya.

Ia berharap monumen tersebut dapat menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

“Semoga monumen ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada, saling peduli, dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana ke depan,” ucap Shadiq. (*/)

The post Monumen Galodo Sumatra Direncanakan Bakal Dibangun di Jembatan Kembar Padang Panjang appeared first on Langgam.id.

Kunjungan Menko Polhukam tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi wilayah terdampak bencana alam, sekaligus menyapa warga pengungsi yang saat ini menempati Hunian Sementara (Huntara) di SDN 05 Kayu Pasak.

Huntara tersebut disiapkan bagi masyarakat yang terdampak bencana dan masih membutuhkan tempat tinggal yang layak.

Setibanya di lokasi, Menko Polhukam Djamari Chaniago tampak bercengkerama dan berdialog hangat dengan para pengungsi.

Ia mendengarkan langsung keluhan serta harapan warga, sekaligus memberikan motivasi agar tetap tabah dan semangat menghadapi masa sulit pascabencana.

Pada kesempatan itu, Menko Polhukam menyerahkan bantuan uang tunai kepada para pengungsi sebanyak 244 kepala keluarga (KK), masing-masing sebesar Rp. 1 juta.

Selain bantuan untuk warga, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan untuk rumah ibadah yang terdampak bencana, berupa dana rehabilitasi masjid sebesar Rp250 juta.

Dalam pesannya kepada warga, Menko Polhukam berharap masyarakat tetap kuat dan optimistis, serta meyakini bahwa pemerintah akan terus hadir mendampingi hingga kondisi kembali pulih seperti sediakala.

Usai berdiskusi dengan para pengungsi, Menko Polhukam meninjau langsung pembangunan Huntara yang sedang berlangsung. Ia juga memberikan perhatian khusus kepada para prajurit TNI yang terlibat dalam pembangunan Huntara dengan menyerahkan bantuan sebesar Rp100 juta sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras mereka.

Sementara itu, Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kunjungan Menko Polhukam ke Palembayan.

Menurutnya, kehadiran pejabat pemerintah pusat tersebut merupakan bukti nyata perhatian dan kepedulian negara terhadap masyarakat Agam yang terdampak bencana.

“Kunjungan ini menunjukkan bahwa kami tidak sendiri dalam menghadapi dan menangani bencana. Pemerintah pusat hadir dan memberikan dukungan nyata kepada masyarakat,” ujar Wabup Iqbal.

Ia berharap seluruh bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan menjadi penyemangat bagi warga terdampak untuk bangkit, melanjutkan kehidupan, serta menata kembali masa depan yang lebih baik. (*/Yh)

The post Menko Polhukam Sambangi Salareh Aia appeared first on Langgam.id.

Mulai dari sholat jenazah dipimpin langsung Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, dan diikuti Bupati Agam Benni Warlis, Ketua DPRD Agam Ilham, Forkopimda, jajaran OPD, personel TNI–Polri, serta masyarakat.

Keenam jenazah tersebut merupakan korban yang belum teridentifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) dan tetap diperlakukan secara profesional, humanis, serta sesuai kaidah syariat.

Usai disalatkan, jenazah dibawa beriringan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sungai Jariang, Kampuang Baru, untuk dimakamkan secara bermartabat.

Dalam wawancara bersama awak media, Bupati Agam Benni Warlis mengungkapkan, atas nama Pemerintah Kabupaten Agam dan seluruh masyarakat, belasungkawa yang sedalam-dalamnya.

“Ahamdulillah, kita telah selesai mengantarkan dan memakamkan saudara saudari kita ke peristirahatan terakhir. Semoga para korban mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT,” ujar Bupati Agam Benni Warlis.

Sementara itu, Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menegaskan bahwa negara hadir memastikan setiap proses pemulasaraan berjalan penuh penghormatan.

“Mulai dari evakuasi, identifikasi, hingga pemakaman, semuanya dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Agam bersama Polri, TNI, tenaga kesehatan, dan relawan terus bersinergi tidak hanya dalam proses pencarian dan identifikasi, tetapi juga memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban. Masyarakat pun diimbau tetap tenang, bijak menyikapi informasi, serta memberikan kepercayaan penuh kepada petugas di lapangan.

Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menyampaikan duka cita mendalam atas musibah ini.

“Mari kita doakan para korban agar diberi tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan,” jelasnya. (*/ Yh)

The post 6 Korban Galodo Tanpa Identitas Dimakamkan di TPU Sungai Jariang appeared first on Langgam.id.

Pelepasan Karavan Solidaritas tersebut dilakukan oleh Wahyudi Rakib, selaku Sekretaris Umum SPI. Dalam pelepasan tersebut, SPI menegaskan komitmennya untuk terus hadir bersama petani dan masyarakat desa yang terdampak bencana, melalui kerja-kerja solidaritas yang terorganisir dan berkelanjutan.

Karavan Solidaritas ini dilaksanakan oleh Bakti (Badan Aksi Tani) SPI, sebagai badan aksi tani yang bergerak dalam kerja-kerja solidaritas, kemanusiaan, dan respon bencana. Tim Karavan Solidaritas Bakti SPI dipimpin oleh Zulfikar, Ketua Departemen Advokasi dan Bakti DPP SPI, bersama Angga Fajar, Ketua Departemen Organisasi sekaligus Anggota DPP SPI. Karavan ini merupakan upaya untuk melanjutkan solidaritas yang telah dijalankan SPI sejak bencana terjadi. Melalui Karavan Solidaritas ini, SPI menegaskan bahwa solidaritas petani merupakan kekuatan kolektif yang tumbuh dari basis-basis perjuangan, sebagai wujud tanggung jawab dan kesetiakawanan terhadap saudara-saudara yang terdampak bencana.

Karavan diberangkatkan dari Jakarta dengan membawa bantuan yang telah dihimpun dari petani anggota SPI di berbagai wilayah. Sejak keberangkatan, mobil karavan telah memuat bantuan dari petani SPI di Indramayu dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantuan tersebut merupakan hasil gotong royong petani yang dikumpulkan secara mandiri sebagai bentuk soldiaritas lintas wilayah.

Dari Jakarta, Karavan Solidaritas Bakti SPI bergerak menuju Banten untuk memuat bantuan dari petani SPI Banten, kemudian melanjutkan perjalanan ke Lampung. Perjalanan dilanjutkan ke Sumatera Selatan, sebelum menuju Jambi sebagai titik konsolidasi berikutnya. Di Jambi, karavan akan memuat tambahan bantuan yang berasal dari basis petani SPI di Bengkulu, sebelum melanjutkan perjalanan ke Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga akhirnya tiba di Aceh.

Sepanjang rute tersebut, karavan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengangkutan logistik, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi dan penguatan solidaritas antar-basis petani SPI. Setiap titik persinggahan dimanfaatkan untuk memperluas dukungan, menghimpun bantuan tambahan, serta memperkuat koordinasi organisasi dalam memastikan bantuan tersalurkan secara terorganisir dan tepat sasaran.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menegaskan bahwa Karavan Solidaritas ini memiliki makna penting bagi penguatan solidaritas di kalangan petani dan masyarakat desa. “Bagi SPI, ajakan dan gerakan ini sangat penting untuk menumbuhkan soldiritas di antara petani dan masyarakat desa. Di tengah situasi saat ini, petani dan masyarakat desa sangat membutuhkan satu sama lain untuk saling membantu, lintas wilayah dan lintas daerah,” ujar Henry.

Henry berharap Karavan Solidaritas SPI ini dapat memperluas dukungan dari basis-basis petani dan masyarakat desa yang akan disinggahi sepanjang perjalanan. “Kami berharap karavan ini dapat memperbesar dukungan dari saudara-saudara kita petani dan masyarakat desa, khususnya SPI di Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Selanjutnya, bantuan yang telah kita galang ini akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh,” tambahnya.

Lebih lanjut, Henry Saragih menegaskan bahwa Karavan Solidaritas ini merupakan kelanjutan dari kerja-kerja solidaritas yang telah dilakukan SPI sejak bencana terjadi. “Bagi SPI, ini adalah kelanjutan dari solidaritas yang sudah kita lakukan sejak bencana banjir terjadi. Sebelumnya, SPI telah melakukan penggalangan dan penyaluran bantuan ke berbagai wilayah terdampak, mulai dari Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Sigli, Pidie, Aceh Tamiang, hingga wilayah Langkat, Deli Serdang, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, dna di Sumatra sudah dilakukan penyaluran di Agam, Padang, hingga Padang Pariaman,” jelasnya.

“Mari kita bersama-sama mendukung Karavan Solidaritas ini agar kesetiakawanan kita semakin menguat dan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa bencana,” pungkas Henry.

Melalui Karavan Solidaritas ini, Bakti SPI bersama seluruh struktur dan anggota SPI menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan kerja-kerja solidaritas petani. Bantuan yang dihimpun akan disalurkan langsung ke wilayah terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, sebagai bagian dari perjuangan kolektif petani dalam menghadapi krisis dan mempertahankan kehidupan yang berdaulat. (*/Yh)

The post Serikat Petani Indonesia Gerakkan Karavan Solidaritas ke Wilayah Bencana di Sumatra appeared first on Langgam.id.